SEJARAH, KONSEP DAN INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARAOleh:KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA DRS. ROSMAN SIREGAR, SH, MHDisampaikan Pada : Kegiatan Musyawarah/Dialog Tokoh-Tokoh Agama se Sulut Tahun 2012.

HAKASASIMANUSIAKebenaranKewenanganHal yang amat mendasarTidak boleh tidak adaManusia yang hidupSejak dalam kandungan

Kebenaran yang mendasar yang dititipkan pada diri manusia agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat.

LATAR BELAKANG SEJARAH LAHIRNYA HAMPiagam Magna Charta Inggris 1215 M Kekuasaan raja absolutMerugikan rakyat banyakPENGUASA JANGAN SEWENANG-WENANG

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 10 DESEMBER 1948Perang hanya menguntungkan segelintir pihakMerugikan umat manusia JANGAN ADA PERANG YANG PUNYA KEKUATAN JANGAN SEWENANG-WENANGWUJUDKAN PERDAMAIANPrinsip HAM itu menjunjung tinggi Martabat Manusia (Human Dignity), agar tetap menjadi mahluk yang mulia

MENJADI PARAMETER PEMBANGUNAN INTERNASIONALSudah menjadi kesepakatan Internasional bahwa negara yang mengabaikan HAM, apalagi melanggar HAM akan dikucilkan dari pergaulan Internasional, sanksi yang diberikan juga bermacam-macam tergantung dari kesepakatan bersama.

SESUAI DENGAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA BANGSAIntisari ajaran agama itu adalah kedamaian dan ketenteraman, sedang budaya masing-masing etnis di Indonesia sudah menjadikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan, Pribahasa ataupun adat istiadat.

4.PEMERINTAH INDONESIA MENJADIKAN HAM SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM NASIONAL DAN DIDUKUNG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.HAM GO PUBLIC DAN MENJADI KONTROL SOSIAL

QODRATHAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat.

HAKIKIHAM melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang kehidupannya.

UNIVERSALHAM itu berlaku umum

TDK BOLEHDalam keadaan bagaimanapun, HAM DICABUTsetiap orang tetap ada.

TDK DAPATHAM itu tidak dapat diwakili, dialihkan DIBAGIataupun dipisah-pisah

1.KEBEBASAN/ KEMERDEKAANManusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalam menjalani hidupnya, misalnya merdeka memilih negara, tempat tinggal, bergerak, berkeluarga, berkumpul, berserikat, mendapatkan pekerjaan, dll. Demokrasi termasuk bagian dari nilai kebebasan. 2.KEMANUSIAAN/ PERDAMAIANManusia dalam menjalani kehidupannya juga mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya dan senantiasa dalam suasana damai.

3. KEADILAN/ KESEDERAJATAN/ PERSAMAANDiperlakukan secara wajar dan adil, tidak membeda-bedakan dengan alasan apapun, tanpa diskriminasi serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupannya adalah bagian dari nilai-nilai dasar HAM.

HAK SIPIL DAN POLITIK (Generasi I)Mengedepankan hak-hak individuDikembangkan di AmerikaHAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (Generasi II)Mengedepankan hak-hak kolektifDikembangkan di negara-negara Blok TimurHAK ATAS PEMBANGUNAN (Generasi III)Gabungan Generasi I dan II

1. HAM di Indonesia dibatasi oleh Aturan Per-UU-an Bangsa Indonesia mempunyai jati diri yang khas Indonesia, karena itu HAM-nya juga bersifat spesifik. Misalnya soal kebebasan/ kemerdekaan. Kebebasan yang ada di Amerika/ Eropa tidak sama dengan yang ada di Indonesia. HAM di Indonesia tetap dibatasi oleh Aturan Perundang-undangan serta dikontrol oleh nilai agama dan budaya.2.Universalitas versus relatifisme budayaPertentangan antara prinsip universalitas dengan nilai relativisme budaya seringkali sulit dielakkan.

PRINSIP UTAMA HAMHAM ADALAH KONSEP ETIKAHAM MENYATU DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPANHAM BERLAKU UNIVERSALHAM TAK TERPISAHKAN DENGAN KEWAJIBAN ASASIHAM MENJADI PROGRAM INTERNASIONALHAM BERKEMBANG SANGAT DINAMIS

NILAI UTAMA HAM1.KEMERDEKAAN2.PERDAMAIAN3.KESEDERAJATAN4.KEADILAN

KONTEKSTUAL HAM DI INDONESIAHAM terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasarHAM sesuai dengan agama dan budayaHAM dibatasi oleh aturan perundang-undanganHAM menjadi Program NasionalHAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi

HAM DALAM LINTASAN SEJARAH INTERNASIONAL1.Dalam Nats Alkitab juga pemahaman HAM tertuang yaitu, apabila ditarik lebih jauh lagi keyakinan bahwa manusia dilahirkan dalam kesamaan dan kebebasan sudah ada sejak adanya manusia. Alkitab Perjanjian Lama melaporkan bahwa manusia diciptakan mulia sebagai gambar Allah (Kejadian 1:26). Jadi martabat manusia yang mulia bukan ada dengan sendirinya tetapi merupakan sesuatu yang dikaruniai oleh Allah. Tidak seorangpun berhak mencabut hak-hak manusia kecuali pencipta itu sendiri. Begitu juga pada Agama yang lainnya.Piagam Magna Charta di Inggris 1215 M, kekuasaan raja tidak absolutTidak satupun dari kamu adalah yang beriman , kecuali bila ia menginginkan untuk selamanya yang dia inginkan juga untuk dirinya sendiri (Islam).

4.Lakukanlah pada orang lain hal yang kamu ingin agar mereka lakukan kepadamu (Kristen)5.Jangan sakiti orang lain dengan cara yang kamu sendiri akan merasakan sakit (Budha)6.jangan lakukan pada orang lain hal yang bila dilakukan pada dirimu akan menyebabkan penderitaan: ini adalah inti darma Hindu.7.Piagam PBB pada tahun 1945.8.Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuk 10 Desember 1948, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

LINTAS SEJARAH HAM DI INDONESIA1.Nilai HAM menyatu dengan peradabanMisalnya : Konsep Dalihan pada Masyarakat Batak (Tapanuli), Masyarakat Minahasa/Manado ( Sitou timou tumoutou), Masyarakat Bolaang Mongondow : Mototabian, Mototompiaan bo Mototanoban: (artinya Baku-baku sayang, baku-baku bae dan baku-baku inga ), Masyarakat Sangihe : Somahe Kai Kahage ( Artinya Walau Menentang Arus Tetap Bertahan )2.Pembukaan UUD 1945 sarat dengan nilai-nilai HAM

3.Terbentuknya Komnas HAM 19934.HAM berkembang pesat sejak era reformasi dengan lahirnya Keppres Nomor 129 tahun 1998 tentang RANHAM I dan Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM II Tahun 2004-2009 dan Perpres Nomor 23 tahun 2011 tentang RANHAM III 2010-20145.Terbentuk Meneg Urusan HAM 19996.HAM go public

6 PRINSIP POKOK HAK ASASI MANUSIATidak bisa dibagi (indivisibility)Saling bergantung dan berkaitan (interdependence and interrelation)Universal dan tidak dapat dicabut (universality and inalienability)Kesetaraan dan non diskriminasi (equality and non-discrimination)Partisipasi dan kontribusi (participation and contribution)Tanggung jawab Negara dan penegakan Hukum (state responsibility and rule of law)

SUBJEK HAK ASASI MANUSIAPemegang Hak (Rights Holder). Pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak, yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara.Pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM adalah Negara.

2.Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

6. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:PembunuhanPemusnahan PerbudakanPengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Perampasan kemerdekaan atau Perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang atau melanggar asas-asas ketentuan pokok Hukum Internasional Penyiksaan Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, Ras, Kebangsaan,Etnis, Budaya, Agama, Jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum Internasional.Penganiayaan orang secara paksa atauKejahatan Apartheid (kelompok rasial atau kelompok ras lain)(Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

7. Penyiksaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik Jasmani maupun Rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 Angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

8. Penghilangan Orang Secara Paksa adalah Tindakan yang dilakukan oleh sipapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

-Undang-Undang Dasar 1945-TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM-UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak-UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana-UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan-UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum-UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM-UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAMINSTRUMEN HAM NASIONAL

-UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian-UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman-UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum-UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN-UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia-Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang RANHAM I Tahun 1998-2003Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM II Tahun 2004-2009Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM III Tahun 2011-2014

HAM DALAM UUD 19451. Pembukaan UUD 1945 pada Alinea IBahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.2.Batang Tubuh UUD 1945 pada Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34a. Pasal 27- Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

b. Pasal 28- Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A)- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (28 B ayat 1)- Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (28 B ayat 2)- Hak untuk mangembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (28 C ayat 1)- Hak untuk mendapatkaf pen$idikan dan memperoleh- Hak memajukan diri Dalam memperjuangkan haknya secara kolektIf untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. (28 C ayat 2)

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum (28 B ayat 1)- Hak untuk bekerja dan dapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (28 D ayat 2)-Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (28 D ayat 3)-Hak atas status kewarganegaraan (28 D ayat 4)Hak Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (28 E ayat 1)Hak memilih pekerjaan (28 E ayat 1)Hak memilih kewarganegaraan (28 E ayat 1)Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya,serta berhak untuk kembali (28 E ayat 1)

Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (28 E ayat 2)Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (28 E ayat 3)Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (28 F)Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (28 G ayat 1)Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (28 G ayat 1)Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. (28 G ayat 2)

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (28 H ayat 1)Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (28 H ayat 1)Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (28 H ayat 2)Hak atas jaminan sosial (28 H ayat 3)Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun (28 H ayat 4)Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (28 I ayat 1)Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan hak mendapat perlindungan diskriminatif tersebut (28 I ayat 2)Hak atas identitas budaya dan hak masyrakat tradisional (28 ayat 3)

Pasal 29Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2)

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 199910 HAK ASASI

1.Hak untuk HidupHak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehatHak Berkeluarga dan Melanjutkan KeturunanHak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinanHak Mengembangkan DiriHak memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 199910 HAK ASASI

Hak Memperoleh KeadilanHak memperoleh keadilan, dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak dituntut dua kali dalam perkara yang sama, dan hak tidak dirampas seluruh harta bendanyaHak Atas Kebebasan PribadiHak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi, bebas memeluk agama dan kepercayaannya, keyakinan politik, berserikat, menyampaikan pendapat, status kewarganegaraan dan bebas bergerak dan bertempat tinggal

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 199910 HAK ASASI

Hak Atas Rasa AmanHak suaka, hak rasa aman, tidak diganggu tempat kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap sewenang-wenang dan hidup damai dan tentramHak Atas KesejahteraanHak mempunyai milik, tidak dirampas hak miliknya, pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan serikat pekerja, tempat tinggal yang layak, jaminan sosial dan hak perawatan, pendidikan, dan bantuan hukum bagi lansia dan orang cacat.Hak Turut Serta Dalam PemerintahanHak memilih, di[ilih, diangkat dalam suatu jabatan, dan usul/ pendapat untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 199910 HAK ASASI

Hak WanitaHak keterwakilan wanita dalam pemerintahan, kewarganegaraan, pendidikan, memilih/ dipilih, perbuatan hukum sendiri, dan hak tanggung jawab yang sama dengan suami dalam keluargaHak AnakHak perlindungan, hak untuk hidup, nama dan kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, beribadah, mengetahui orang tuanya, dipelihara orangtuanya, perlindungan hukum, tidak dipisah dari orang tua, beristirahat dan bermain, mendapatkan kesehatan, perlindungan eksploitasi ekonomi dan seksual, bebas dari penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum dan tidak dirampas milik dan kebebasannya

EMPAT KEWAJIBAN DASAR1.Wajib patuh pada Peraturan Perundang-undangan , hukum tak tertulis dan hukum internasional HAM yang telah diterima Indonesia2.Wajib ikut serta dalam upaya bela negara3.Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara4.Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang

INSTRUMEN INTERNASIONAL DUHAM, KOVENAN HAK SIPIL POLITIK DAN KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYAHAK SIPIL:1.Hak untuk menentukan nasib sendiri2. Hak untuk hidup3.Hak untuk tidak dihukum mati4.Hak untuk tidak disiksa5.Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang6.Hak atas peradilan yang adil

HAK-HAK POLITIK:1.Hak untuk menyampaikan pendapat2.Hak untuk berkumpul dan berserikat3.Hak untuk mendapatkan persamaan di depan umum4.Hak untuk memilih dan dipilihINSTRUMEN INTERNASIONAL DUHAM, KOVENAN HAK SIPIL POLITIK DAN KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

HAK EKONOMI DAN SOSIAL:1.Hak untuk bekerja2.Hak untuk mendapatkan upah yang sama3.Hak untuk tidak dipaksa bekerja4.Hak untuk cuti5.Hak atas makanan6.Hak atas perumahan7.Hak atas kesehatan8.Hak atas Pendidikan9.Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat10.Hak untuk memperoleh perumahan yang layak11.Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai

INSTRUMEN INTERNASIONAL DUHAM, KOVENAN HAK SIPIL POLITIK DAN KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGIHak HidupHak untuk tidak disiksaHak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nuraniHak beragamaHak untuk tidak diperbudakHak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukumHak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999)

PEMBERDAYAAN HAMSalah satu yang mendasar, yang dihadapi Indonesia sejak memproklamirkan sebagai negara merdeka dan bardaulat adalah masalah pengetahuan, pemahaman serta pembudayaan HAM. Dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 ditegaskan bahwa : Pemerintah wajib dan b%rtanggungja7!b menghormati, me,indungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara RI.

I. Panitia Nasionala. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM.b. Persiapan pengesahan Instrumen HAM internasional;c. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan;d. Pendidikan HAM;e. Penerapan norma dan standar HAM;f .Pelayanan Komunikasi masyarakat; dang.Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.II. Panitia Daerah Provinsi, Kabupaten/Kotaa.Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM;b.Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah;c.Pendidikan HAM;d.Penerapan Norma dan Standar HAM;e.Pelayanan Komunikasi masyarakat; danf .Pemantauan, Evaluasi dan PelaporanAdapun tugas/ program Panitia tersebut adalah sebagai berikut:

TERIMA KASIHSELAMAT BEKERJA

************