puji syukur kami panjatkan ke hadirat allah swt yang telah...

LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan

Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan

sebagai tolok ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai

parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi

sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan

pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya

peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak.

Bojonegoro, 1 Februari 2016

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………... i

DAFTAR ISI ...............………………………………………………………………….. ii

BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………...

A. DASAR PEMBENTUKAN SKPD ...........................................

B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

C. DATA PEGAWAI ........................................................……....

D. SARANA DAN PRASARANA ...............................................

1

1

2

13

14

BAB II : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA ..............................................................................

A. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH …..….....

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................

16

16

19

21

BAB III : KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ..........

A. PROGRAM KEGIATAN... ..………………………………......

B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.…………………

C. PROSES PERENCANAAN........................................................

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA ................................

E. PERMASALAHAN....................................................................

F. SOLUSI ......................................................................................

25

25

27

48

50

50

51

BAB IV

BAB V

: TUGAS PEMBANTUAN ..........…………………………………..

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA...........................

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG BERIKAN.............................

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN................................................

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH..............................................

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA................................

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL....................

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.............................................

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA......

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS...................................

53

53

54

55

55

56

57

58

59

60

LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 iii

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM.....................................................

61

BAB VI : PENUTUP ................................………………………………........

LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan SKPD

Dalam era globalisasi, dimana terjadi perubahan semakin dinamis, cepat,

maka semua realita perubahan bergulir dalam pola yang tidak linier. Disamping

itu hal-hal yang akan terjadi harus diprediksikan secara komprehensif. Hal ini

karena prediksi terhadap kejadian yang akan datang dalam perjalanannya untuk

mencapai tujuan akan saling berpengaruh secara tersistem. Oleh karenanya

sangat diperlukan mekanisme perencanaan komprehensip dan bentuk organisasi

yang capabel.

Salah satu variabel penting yang ikut menentukan percepatan dan

perluasan arus globalisasi ialah kemampuan penguasaan teknologi informasi dan

komunikasi yang memiliki karakteristik berkembang terus menerus tanpa bisa

diprediksi. Dominasi variabel ini mengandung implikasi bahwa kuaalitas

pengelolaan dan pemberdayaan sektor informasi dan komunikasi akan menjadi

inti dari upaya untuk memenangkan arena pertarungan di era globalisasi.

Keberhasilan penguasaan dalam pengelolaan informasi menjadi kebutuhan

mutlak dari suatu bangsa yang sedang membangun, dan kemampuan untuk

menyediakan dan menggunakan informasi secara efektif dan proaktif dianggap

sebagai salah satu indikator kemajuan suatu bangsa.

Tujuan organisasi akan dapat terwujud secara optimal, manakala terjalin

jaringan informasi dan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, Kementerian

Komunikasi dan Informatika dalam rumusan Standart Pelayanan Minimal

(SPM) menetapkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan

Diseminasi Informasi sebagai standar minimal layanan dalam pelaksanaan

urusan wajib komunikasi dan informasi di daerah. Dalam perkembangannya

sistem penyampaian informasi harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman,

yakni harus berbasis teknologi informasi. Hal-hal mendasar yang harus

diperhatikan untuk keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam


penyelenggaraan pemerintahan atau e-government, adalah terkait dengan

sumberdaya manusia, tata kelola, aplikasi dan data base, infrastruktur jaringan.

Hal itulah yang seharusnya menjadi subtansi penguatan terhadap institusi yang

melaksanakan tugas urusan wajib komunikasi dan informatika.

Bertolak dari beberapa uraian tersebut, maka dimasa-masa yang akan

datang perlu dilakukan strategi untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat

selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan

suatu organisasi yang secara khusus menangani pelayanan komunikasi dan

informasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten

Bojonegoro yang menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro sebagai satuan kerja perangkat daerah yang khusus menangani

pelayanan komunikasi dan informasi, yang telah dirubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011. Untuk penyesuaian

dengan perkembangan permasalahan yang ditangani, maka pada tahun 2015

telah diusulkan rumusan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, yang saat sekarang masih

dalam tahap pembahasan di Badan legeslasi DPRD Kabupaten Bojonegoro.

B. Tugas Pokok Fungsi Dan Struktur Organisasi

I. Tugas dan Fungsi Lembaga

KEPALA DINAS,

Tugas :

Memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan Informasi.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Komunikasi dan Informasi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informasi;

d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi dan

Informasi;


e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Komunikasi dan Informasi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

SEKRETARIAT,

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif,

dipimpin oleh Sekretaris.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;

c. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka

pembinaan teknis fungsional;

d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan program dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang tugasnya;

Sekretariat membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas memberikan pelayanan

administratif urusan umum dan urusan kepegawaian

Fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data

pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat,

pembinaan karier dan pensiun pegawai;

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian ;

f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.


Sub Bagian Program dan Laporan, dengan tugas pelayanan administratif

dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan,

penyimpanan, evaluasi program dan laporan.

Fungsi :

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan

program;

b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

d. Pengelolaan, Inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program

dan proyek;

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi

peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;

i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan, dengan tugas memberikan pelayanan administrasi

keuangan

Fungsi :

a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;

b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja;

d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas;

g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.


BIDANG DATA DAN INFORMASI

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

analisa, dokumentasi dan informasi, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi;

b. Penetapan metode dan indikator dalam rangka melakukan analisa data;

c. Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi

d. Penyiapan dokumentasi dan informasi;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten, Propinsi dan Pusat;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya;

Bidang Data dan Informasi, membawahi :

Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian Pengumpulan dan

Administrasi Data.

Fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan data;

b. Pelaksanaan verifikasi data;

c. Pelaksanaan klasifikasi dan standarisasi data;

d. Pelaksanaan pengkodean data;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan

bahan sajian media informasi;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan

Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.


Seksi Pengolahan dan Analisa Data, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian pengumpulan dan administrasi

data.

Fungsi :

a. Pelaksanaan pengolahan data;

b. Pelaksanaan perekaman, updating dan pengamanan data;

c. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan data;

d. Penyusunan metode dan indikator dalam rangka melakukan anasalisa data;

e. Penyusunan konsep instrumen statistik dalam rangka analisis data;

f. Melakukan analisa data serta menyusun tabulasi data;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan

bahan sajian media informasi;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan

Informasi sesuai bidang tugasnya.

Seksi Dokumentasi dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas bidang Data dan Informasi pada bagian Dokumentasi dan Informasi :

Fungsi :

a. Penyediaan bahan sajian layanan data dan Informasi;

b. Pelaksanaan penyebarluasan / pendistribusian data dan informasi dalam

rangka sosialisasi;

c. Pelaksanaan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang komunikasi

dan informatika;

d. Penyiapan data audio visual;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Data dan

Informasi sesuai bidang tugasnya.


BIDANG DISEMINASI INFORMASI

Bidang Diseminasi Informasi, mempunyai tugas penyiapan rumusan serta

melaksanakan kebijakan dibidang diseminasi/penyebarluasan informasi dalam

mendukung pembangunan karakter bangsa, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan

pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik

elektronik, cetak dan luar ruang;

b. Penetapan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik;

c. Penyiapan pedoman diseminasi informasi;

d. Pelaksanaan pembinaan Radio Pemerintah Kabupaten;

e. Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Diseminasi Informasi membawahi :

Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugasmelksanakan sebagian tugas

bidang Diseminasi Informasi pada bagian layanan informasi publik.

Fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;

b. Pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat

terhadap informasi;

c. Pelaksanaan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;

d. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;

e. Pelaksanaan iklan layanan masyarakat;

f. Pembangunan media centre;

g. Penyediaan dan pendistribusian bahan-bahan informasi;

h. Penyusunan standar dan sistem pelayanan informasi publik;

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Diseminasi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya .


Seksi Media Interaktif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Diseminasi Informasi pada bagian Media Interaktif.

Fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung

(interpersonal communication);

b. Pelaksanaan sosialisasi program pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan serta sosialisasi tematik;

c. Pelaksaanaan dialog publik, seminar dan lokakarya;

d. Pelaksanaan sarasehan dan temu wicara;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Diseminasi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Media Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang

Diseminasi Informasi pada bagian Media Informasi.

Fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan desiminasi informasi melalui media radio dan televisi;

b. Pelaksanaan pengelolaan radio Pemerintah Kabupaten;

c. Pelaksanaan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;

d. Pelaksanaan penyertaan pameran/promosi;

e. Pelaksanaan produksi media luar ruang (baliho), spanduk, poster dan lain-

lain;

f. Pelaksaanaan kegiatan news room;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Diseminasi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG JARINGAN INFORMASI KOMUNIKASI

Bidang Jaringan Informasi Komunikasi mempunyai tugas: Penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga

komunikasi dan informasi, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi

pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi;


b. Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan

informasi;

c. Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam

pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan

pengembangan pelayanan publik;

e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sewsuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Jaringan Komunikasi membawahi :

Seksi Komunikasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Komunikasi Sosial.

Fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendayagunaan lembaga

komunikasi sosial;

b. Pelaksanaan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif;

c. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan Kelompok Informasi

Masyarakat;

d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi pedesaan;

e. Pendayangunaan komunitas komunikasi strategis masyarakat;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Jaringan Komunikasi sesuai bidang tugasnya.

Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian

Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi.

Fungsi :

a. Pelaksanaan kemitraan dengan lembaga profesi komunikasi dan

informasi;

b. Pelaksanaan hubungan kemitraan lembaga pemantau media;

c. Pelaksanaan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi antar

lembaga profesi komunikasi dan informasi;


d. Pelaksanaan forum verifikasi persyaraatan penyelenggaraan penyiaran;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam

pemberdayaan kemitraan profesi komunikasi dan informasi;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Jaringan Komunikasi.

Seksi Komunikasi Pemerintah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Jaringan Komunikasi pada Bagian Komunikasi Pemerintah

Fungsi :

a. Pelaksaanaan bimbingan teknis dan hubungan antar lembaga komunikasi

pemerintah pusat, propinsi, kabupaten;

b. Pembangunan jejaring publikasi pemerintah;

c. Pelaksanaan forum koordinasi kehumasan pemerintah;

d. Pelaksanaan kegiatan terintegrasi, sinkronikasi komunikasi antar lembaga

komunikasi pemerintah;

e. Pelaksaanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaringan

Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemerliharaan sarana

prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi;

b. Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangakat lunak,

sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah;

c. Pemerliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi;


e. Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan

jaringan;

f. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi membawahi :

Seksi Pengembangan Perangkat Lunak, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada bagian

Pengembangan Perangkat lunak.

Fungsi :

a. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat lunak;

b. Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat lunak;

c. Perencanaan kebutuhan perangkat lunak;

d. Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan perangkat lunak;

e. Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat lunak;

f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;

g. Penyusunan standarisasi perangkat lunak;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Perangkat Keras, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada bagian

Pengembangan Perangkat Keras.

Fungsi :

a. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat keras;

b. Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat keras;

c. Perencanaan kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;

d. Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat keras;

e. Penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung

lainnya;

f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat keras;

g. Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan perangkat keras;


h. Penyusunan standarisasi perangkat keras;

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengembangan Perangan Jaringan dan Sistem, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada

bagian Pengembangan Jaringan dan Sistem

a. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat jaringan

b. dan sistem;

c. Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat jaringan dan

sistem;

d. Perencanaan kebutuhan perangkat jaringan dan sistem;

e. Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat jaringan

dan sistem; pada bagian Pengembangan Jaringan dan Sistem

f. Penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat pengembangan jaringan dan

sistem;

g. Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan pengembangan

perangkat jaringan dan sistem

h. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat jaringan dan

sistem;

i. Penyusunan standarisasi perangkat jaringan dan istem;

j. Pelaksanaan fasilitasi jaringan dan sistem Teknologi Informasi Komunikasi;

k. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan bidangnya.

UPTD Radio Malowopati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Komunikasi dan Informatika yakni terkait tatakelola kegiatan penyiaran Radio

Malowopati FM, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


C. DATA PEGAWAI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan

Informatika didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 57 orang. Dari

sejumlah 57 pegawai tersebut, 41 berstatus PNS dan 16 berstatus honorer. Jika

ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- Golongan IV/a : 4 orang

- Golongan IV/b : 2 orang

- Golongan IV/c : - orang

- Golongan III/d : 11 orang

- Golongan III/c : 5 orang

- Golongan III/b : 10 orang

- Golongan III/a : 3 orang

- Golongan II/d : 1 orang

- Golongan II/c : 1 orang

- Golongan II/b : 2 orang

- Golongan II/a : 2 orang

- Golongan I/d : - orang

- Honorer/non Gol : 16 orang

b. Berdasarkan Pendidikan Formal :

- Pasca Sarjana : 6 orang

- Sarjana : 18 orang

- D3 : 1 orang

- SLTA : 16 orang

- SLTP : - orang

- SD : - orang

c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah

mengikuti pendidikan penjenjangan :

- Diklatpim Tingkat II : 1 orang

- Diklatpim Tingkat III : 5 orang

- Diklatpim Tingkat IV : 16 orang


d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki

jabatan struktural :

- Esselon IIb : 1 orang

- Esselon IIIa : 1 orang

- Esselon IIIb : 4 orang

- Esselon IVa : 16 orang

- Esselon IVb : 1 orang

e. Berdasarkan Kompetensi :

a. Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang

b. Operator Komputer : 1 orang

c. Programmer TI : 2 orang

d. Fotografer/Videografer : 1 orang

D. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai

berikut:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Kantor

No Jenis Barang Jumlah

1. Peralatan Elektronik 860

2. Alat Rumah Tangga Lainnya 21

3. Kendaraan Bermotor 27

4. Gedung 8

5. Studio Radio Malowopati FM 1

Untuk data sarana dan prasarana selengkapnya ada pada Kartu Inventaris

Barang (KIB) sebagaimana terlampir (Lampiran KIB).

LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 BAB II 16

BAB II

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang ingin dicapai Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2015 sangat terkait

dengan pencapaian visi dan misi organisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis

Kabupaten Bojonegoro.

A. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informasi

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi

dan informasi memiliki Visi “Terwujudnya Transparansi Komunikasi, Sistem

E-Goverment Dan Masyarakat Teknologi Informatika Yang Handal Untuk

Mendukung Kabupaten Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi

Negeri”.

Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut :

1. Transparansi komunikasi bermakna, bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aspek

keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada

masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah keterbukaan

informasi publik serta menjalankan kepemerintahan yang dialogis. Sehingga

semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan

sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama dengan

masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian berbagai problem yang

tumbuh berkembang di masyarakat.

2. Sistem e-Government yang handal bermakna, bahwa semua proses layanan

publik oleh Pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan


akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh

warga negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas.

3. Masyarakat Teknologi Informatika yang handal bermakna, bahwa seluruh

masyarakat, termasuk pengelola dan pengguna IT yang berkemampuan

memanfaatkan, mengembangkan, mengali, mengolah data informasi dengan

IT secara global guna penguatan komunikasi dan informasi dalam berbagai

kegiatan secara akurat, realibel, lengkap, cepat dan berkualitas.

4. Sebagai lumbung Pangan dan Energi Negeri bermakna, bahwa Bojonegoro

sebagai lumbung pangan merupakan penghasil pangan, pengolahan hasil

pertanian serta penyediaan stok pangan nasional secara berkelanjutan.

Bojonegoro sebagai lumbung energi, memiliki kekayaan tambang minyak dan

gas bumi serta sumber daya energy lainnya secara berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan dalam rangka menopang kebutuhan energy nasional.

Pelakasanaan dalam bingkai (1) produktif, setiap sektor kegiatan di

Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan

output yang maksimal, (2) berdaya saing, kemampuan menciptakan nilai

tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat, (3) sejahtera, bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan dan pemenuhan hak/ pelayanan

dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, (4) bahagia, pembangunan yang dilaksanakan ditujukan agar

masyarakat dapat mencapai kebahagiaan, yakni kebahagiaan menerima,

memiliki, menghasilkan, sehingga menjadi manusia yang produktif, (5)

berkelanjutan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan

generasi masa depan.

Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta

berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :


1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi

untuk mewujudkan kualitas diseminasi, layanan komunikasi dan

informasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal.

Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal,

nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan

sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan

komunikasi dan informasi.

2. Meningkatkan kesediaan data informasi yang akurat, realiabel dan

lengkap serta meningkatkan arus dan kemudahan akses informasi dari,

oleh dan kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi

merupakan pelayanan umum menggunakan sarana prasarana teknologi

informasi sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk database

maupun berupa bku dan DVD. Yang pada prinsipnya menjadi tanggung

jawab dan dilaksanakan oleh SKPD, dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat yang berkualitas secara transparan, akuntabel, cepat,

efisien dan efektif.

3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas e-government, infrastruktur

jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi

informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT dalam rangka

peningkatan kepuasan publik dan daya saing yang berkelanjutan.

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai

landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan

komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi

informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas

layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.

Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai

macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data

antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi

masyarakat.


4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.

Penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dalam pengelolaannya

diperlukan kepastian terkait regulasi, pengelolanya dan keamanannya. Oleh

karena dengan semakin berkembangnya pengiriman melalui jasa pos diluar

PT Pos Indonesia, diperlukan mekanisme pendataan, pengawasan dan

pembinaan yang secara terus menerus, sehingga masyarakat mendapat

kepastian pelayanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan jasa tersebut.

Sedangkan untuk telekomunikasi, tentunya diperlukan pengaturan

terhadap mekanisme pendirian tower dan jaringan, warung telekomunikasi

dan hal-hal terkait lainnya. Apalagi kalau di era sekarang, bahwa kebutuhan

komunikasi melalui jaringan IT menjadi tuntutan masyarakat, termasuk

penguatan perubahan layanan yang sudah mengarah kepada pita lebar (4G).

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi

informasi dan komunikasi.

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia

untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi

sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan

kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna,

komunitas sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betukl bisa

berdampak positif dan saling mengisi.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci

keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini

dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga

tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informasi

dalam kurun waktu 1 sampat 5 tahun kedepan untuk mencapai hal tersebut

harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta

faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan


perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan

dicapai adalah “Meningkatkan pelayanan dibidang komunikasi dan

informatika”.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan

yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus

pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat

dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah :

1. Pada Misi Pertama terdapat sasaran yaitu : 80% terjalin kerjasama dan

kemitraan dengan lembaga komunikasi dalam rangka mendukung kualitas

diseminasi informasi.

2. Pada misi Kedua terdapat sasaran yaitu: 100% tersedianya database daerah

dan integrasi data antar SKPD.

3. Pada Misi Ketiga terdapat sasaran yaitu : 100% tersedianya infrastruktur

jaringan baik kabel maupun nirkabel sebagai wadah komunikasi data dan

informasi sampai tingkat Desa dan 80% terintegrasinya sistem aplikasi

pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan e-government

4. Pada Misi Keempat terdapat sasaran yaitu: 100% terlaksanya pembinaan,

pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan, penyelenggaraan jasa

pos dan telekomunikasi.

5. Pada Misi Kelima terdapat sasaran yaitu : 90% SDM menguasai teknologi

informasi dan komunikasi dalam pelayanan informasi publik.

Adapun penjabaran sasaran dari masing-masing misi, tujuan

sebagaimana tersebut diatas untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan

prasarana, dan penyusunan capaian kinerja

b. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga informasi masyarakat

dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi

c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk

mengurangi kesenjangan informasi


d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat dalam

bidang komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi globalisasi

informasi dan kesenjangan informasi.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana

dan SDM yang profesional .

f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka

pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan sasaran tersebut diatas, maka agar capaian kinerja sasaran

dapat terarah diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran sebagai ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:

a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi, sarana dan prasarana

dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai

b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi dan

lembaga informasi masyarakat (KIM, Forum Media Pertunjukan Rakyat dan

dialog publik)

c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media cetak

dan elektronik (Radio, Televisi, Tabloid, Baliho, spanduk, banner, pemutaran

Film dan siaran keliling)

d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat bidang

komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya PPID, update

data dan informasi Website

e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana

Media Center dan penyediaan jaringan Internet

f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.3.1. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama

- Sasaran : 80% terjalin kerjasama dengan lembaga komunikasi.

- Strategi : membentuk kelompok informasi masyarakat, menjalin

kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional


maupun internasional untuk membantu pemerintah dalam diseminasi

informasi program pemerintah

- Kebijakan :

1. Pendataan dan seleksi komunitas

2. Pembinaan dan Pemberdayaan komunitas

3. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada kelompok informasi masyarakat

4. Menjalin kerjasama dengan lembaga profesi

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk

mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan

informasi.

6. Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak, elektronik

dan Online.

2.3.2. Strategi dan Kebijakan Misi Kedua

- Sasaran: 100% tersedianya database daerah dan integrasi data antar SKPD

- Strategi: melaksanakan penyusunan relational database manajemen

system (RDBMS) secara terpadu dan integrasi data.

- Kebijakan :

1. Memetakan data yang sudah ada pada tiap SKPD

2. Menyediakan dan memelihara metadata

3. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data

4. Meningkatkan kapasitas penyimpanan database

5. Menyusun standar basis data

6. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi

7. Menyediakan server basis data

8. Melakukan tuning (optimalisasi) basis data untuk mempercepat

aksesibilitas

9. Menyediakan dan memelihara data warehouse


2.3.3. Strategi dan Kebijakan Misi Ketiga

- Sasaran : 100% tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun

nirkabel sampai tingkat desa dan 80% terintegrasinya sistem aplikasi

pemerintahan antar SKPD

- Strategi : melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi

informasi secara terpadu dan mengintegrasikan sistem aplikasi

pemerintahan.

- Kebijakan :

1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi

2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan

komunikasi berbasis teknologi informasi terkini

3. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas ( bandwidth ) sistem jaringan

4. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras

5. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar aplikasi

6. Menyediakan server dan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang

berbasis mobile

7. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi untuk mempercepat

aksesibilitas

8. Menyediakan dan memelihara data center

2.3.4. Strategi dan Kebijakan Misi Keempat

- Sasaran : 100% terlaksanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadap pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.

- Strategi : melaksanakan pengelolaan jasa pos dan telekomunikasi

- Kebijakan :

1. Melakukan pengawasan dan pelayanan perizinan kegiatan usaha jasa

pos dan telekomunikasi;

2. Melakukan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;

3. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan

telekomunikasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;


2.3.5. Strategi dan Kebijakan Misi Kelima

- Sasaran: 75% SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

- Strategi: Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek

lapangan baik bagi pengelola maupun pengguna serta meningkatkan

sinergitas dengan komunitas.

- Kebijakan :

1. Membentuk dan membina Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di setiap SKPD yang meliputi kepala dan staf

PPID;

2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap SKPD di

bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan

pelayanan prima;

3. Melaksanakan diklat, workshop, seminar dan praktek lapangan bagi

operator SKPD;

4. Meningkatkan peran operator SKPD dalam menghimpun dan

mengelola data;

5. Meningkatkan kompetensi berbasis IT bagi masyarakat serta penguatan

internet positif.

6. Meningkatkan sinergitas dengan komunitas pengiat IT.

LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 BAB

III 25

BAB III

KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatanya :

1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3. Penyediaan peralatan/bahan dan Jasa kebersihan Kantor

4. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatannya meliputi :

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor

4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung


III 26

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur

Kegiatanya :

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Kegiatanya :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatannya :

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat keras Teknologi Informasi

6. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio

7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi

6. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kegiatannya :

1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

2. Pengumpulan data dan informasi daerah

7. Program Kerjasama informasi dengan mas media

Kegiatannya :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

4. Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa

5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat


III 27

B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan akuntabilitas penggunaan anggaran yang mendukung

realisasi program dan kegiatan tahun 2015, realisasi anggaran yang telah

dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

dapat disajikan sebagai berikut:


III 28

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2015

No.

Rencana Pekerjaan (Urusan,

Program/ Kegiatan/Uraian

Kegiatan)

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Volume Lokasi

Alokasi

Anggaran

(Rp.)

REALISASI

Fisik (%) Keuangan (%)

1 2

3

5

4

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1,361,325,300 100% 1,267,927,487 93.14%

1. Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan listrik

(01.02)

Dinas

Kominfo

339,540,000 100% 321,649,370 94.73%

Belanja Telephon Terpenuhinya dukungan

jasa komunikasi, air,

listrik, surat kabar,

internet

12

13,200,000

12 100%

11,361,676

86.07%

Belanja air

6,000,000

6,000,000

100.00

%

Belanja listrik

211,200,000

196,920,094

93.24%

Belanja surat kabar

63,780,000

62,066,000

97.31%

Belanja kawat/internet

45,360,000

45,301,600

99.87%

2. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan (01.07)

Dinas

Kominfo

238,335,000 100% 228,485,000 95.87%

Honorarium Pengelola

Administrasi Keuangan

Tugas-tugas dan laporan

dapat dilaksanakan tepat

waktu

12 237,960,000 12 100% 228,110,000 95.86%

Belanja Jasa Administrasi

Keuangan

375,000 375,000 100.00

%


III 29

3. Penyediaan peralatan/bahan

jasa kebersihan kantor (01.08)

Dinas

Kominfo

30,334,400 100% 30,329,000 99.98%

Belanja peralatan Kebersihan

dan bahan pembersih

Tersedia Kebutuhan

Kebersihan dan bahan

pembersih

4 14,194,400 4 100% 14,189,000 99.96%

Belanja Jasa Kebersihan 14,640,000 14,640,000 100.00

%

Belanja Jasa Loundry 1,500,000 1,500,000 100.00

%

4. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja (01.09)

Dinas

Kominfo

42,560,000 100% 42,533,550 99.94%

Belanja jasa servis peralatan

kantor dan rumah tangga

Tersedia Kebutuhan

perawatan peralatan

kantor secara berkala

12 42,560,000 12 100% 42,533,550 99.94%

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

(01.10)

Dinas

Kominfo

30,442,400 100% 30,439,000 99.99%

Belanja Alat Tulis Kantor Tersedia Kebutuhan Alat

Tulis Kantor

10 27,742,400 10 100% 27,739,000 99.99%

Belanja Perangko, materai dan

benda pos lainnya

2,700,000 2,700,000 100.00

%

6. Penyediaan barang Cetakan

dan Penggandaan (01.11)

Dinas

Kominfo

15,050,000 100% 14,992,000 99.61%

Belanja Cetak Tersedia kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

10 7,750,000 10 100% 7,697,000 99.32%

Belanja Penggandaan 7,300,000 7,295,000 99.93%

7. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor (01.12)

Dinas

Kominfo

6,800,000 100% 6,788,650 99.83%

Belanja alat listrik dan

elektronik(lampu pijar,baterai

kering)

Tersedia kebutuhan alat

listrik dan elektronik

12 6,800,000 12 100% 6,788,650 99.83%


III 30

8. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (01.13)

Dinas

Kominfo

243,617,500 100% 231,601,400 95.07%

Belanja Barang Perlengkapan

Komputer

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor

untuk menunjang

kelancaran kinerja

aparatur

4,687,500 3,701,500 78.97%

Belanja Barang Papan

Pengumuman/ Papan Data

800,000 748,000 93.50%

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan

Kantor

10,000,000 8,794,500 87.95%


Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Lainnya

37,800,000 36,311,000 96.06%


Mesin - Pengadaan Meubelair

6,000,000 5,995,000 99.92%



Pembersih

2,000,000 1,760,000 88.00%



Pendingin

750,000 726,000 96.80%


Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

50,000,000 48,301,000 96.60%


Mesin - Pengadaan Peralatan

Personal Komputer

12,500,000 11,825,000 94.60%



Studio Visual

104,150,000 100,070,000 96.08%


III 31



Studio Video dan Film

7,700,000 7,099,400 92.20%



Komunikasi Sosial

7,230,000 6,270,000 86.72%

9 Penyediaan Peralatan Rumah

tangga (01.14)

Dinas

Kominfo

2,804,000 100% 2,750,000 98.07%

Belanja Barang Peralatan Dapur Tersedianya Peralatan

Rumah tangga

1,554,000 1,500,000 96.53%

Belanja Barang Perlengkapan

Rumah Tangga

1,250,000 1,250,000 100.00

%

10 Penyediaan makanan dan

minuman (01.17)

Dinas

Kominfo

46,808,000 100% 46,498,750 99.34%

Belanja makan dan minum

Harian Pegawai

Tersedianya makanan

dan minuman harian

pegawai, rapat dan tamu

untuk kelancaran kinerja

dan pelayanan

12 25,608,000 12 100% 25,558,500 99.81%

Belanja makan dan minum rapat 13,500,000 13,389,750 99.18%

Belanja makan dan minum tamu 7,700,000 7,550,500 98.06%

11 Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar daerah

(01.18)

Dinas

Kominfo

195,360,000 100% 161,108,267 82.47%

Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Kelancaran kinerja dinas 30 195,360,000 30 100%

161,108,267

82.47%

12. Penyediaan Jasa tenaga

pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran (01.19)

Dinas

Kominfo

122,414,000 100% 117,012,500 95.59%

Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

Tersedianya honor tenaga

kontrak dan intruktur

senam untuk mendukung

12 42,000,000 12 100%

40,400,000

96.19%

Honorarium Petugas Khusus 1 10,000,000 1 100% 9,960,000 99.60%


III 32

Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

kinerja Aparatur 15,000,000 15,000,000 100.00

%

Honorarium Tenaga Kerja Non

Pegawai

36,000,000 36,000,000 100.00

%

Uang Lembur PNS 4,714,000 3,270,000 69.37%

Uang Lembur Non PNS 900,000 675,000 75.00%

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

2,700,000 1,350,000 50.00%

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

1,500,000 1,237,500 82.50%


Tamu

3,000,000 2,970,000 99.00%

Belanja Jasa Tenaga Ahli/

Instruktur/ Narasumber

6,600,000 6,150,000 93.18%

13. Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam daerah

(01.20)

Dinas

Kominfo

47,260,000 100% 33,740,000 71.39%

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

Kelancaran kinerja dinas 50 47,260,000 50 100% 33,740,000 71.39%

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

187,700,000 100% 129,338,105 68.91%

1. Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor (02.22)

Dinas

Kominfo

22,000,000 100% 21,499,500 97.73%

Belanja pemeliharaan/perawatan

gedung tempat kerja

Terpeliharanya gedung

kantor yang bersih dan

nyaman

1 22,000,000 1 100% 21,499,500 97.73%

2. Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas /operasional

(02.24)

Dinas

Kominfo

118,500,000 100% 63,702,605 53.76%

Belanja jasa servis Tersedianya kendaraan

Dinas dengan kondisi

6 12,000,000 6 100% 11,205,500 93.38%

Belanja suku cadang 3 15,000,000 3 100% 14,926,000 99.51%


III 33

Belanja bahan bakar minyak /

gas dan pelumas

memadai 12 77,500,000 12 100% 32,433,705 41.85%

Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor

10,500,000 4,935,400 47.00%

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

3,500,000 202,000 5.77%

3. Pemerliharaan rutin / berkala

Peralatan gedung kantor

(02.28)

Dinas

Kominfo

8,200,000 100% 8,140,000 99.27%

Belanja pemeliharaan Aset tetap

lainnya

Tersedianya peralatan

gedung kantor yang siap

pakai

1 8,200,000 1 100% 8,140,000 99.27%

4. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor (02.42)

Dinas

Kominfo

31,000,000 100% 28,076,000 90.57%

Belanja Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan

1 31,000,000 1 100%

28,076,000

90.57%

5. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Gedung (02.47)

Dinas

Kominfo

8,000,000 100% 7,920,000 99.00%

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat

Kerja Lainnya

1 8,000,000 1 100% 7,920,000 99.00%

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

29,050,000 100% 28,302,560 97.43%

1. Pengadaan pakaian khusus

hari - hari tertentu (03.05)

Dinas

Kominfo

29,050,000 100% 28,302,560 97.43%

Honorarium tim pengadaan

barang dan jasa

0 0 0.00%

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4 1,000,000 4 100% 792,000 79.20%


III 34

Belanja Pakaian Batik

Tradisional

70 9,750,000 70 100% 9,724,000 99.73%

Belanja pakaian olah raga 70 17,500,000 70 100% 16,994,560 97.11%

Belanja Pakaian Seragam 4 800,000 4 100% 792,000 99.00%

4 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

51,860,000 75% 51,719,000 99.73%

1. Penyusunan Laporan Capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD (06.01)

Dinas

Kominfo

44,836,000 100% 44,697,000 99.69%

Uang Lembur PNS Tersusunnya laporan

capaian kinerja

12 16,836,000 12 100% 16,697,000 99.17%

Uang Lembur Non PNS 4 0 4 100% 0 0.00%

Belanja Jasa Penyusunan

Database

28,000,000 28,000,000 100.00

%

2. Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran (06.02)

Dinas

Kominfo

7,024,000 50% 7,022,000 99.97%

Uang Lembur PNS Tercapainya pelaksanaan

penyusun laporan

semester

2 7,024,000 2 100% 7,022,000 99.97%

Uang Lembur Non PNS 0 0 0.00%

5 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Masa

4,099,294,000 100% 3,644,239,285 88.90%

1. Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

(15.02)

243,279,500 100% 230,604,600 94.79%

Honorarium Panitia pelaksana

kegiatan 1. LCCK Out Put: Terlaksananya

6,300,000 6,300,000 100.00

%


III 35

Honorarium Tenaga Kerja non

Pegawai

LCCK Sebanyak 6 kali

Out Come: terpilihnya 1

KIM terbaik dalam

rangka penyampaian

informasi pembangunan

Out Put: Terlaksananya

Sosialisasi program

pembangunan melalui

media Pertura

Out come : Tercapainya


kepada masyarakat

melalui Pertura

3. PEKAN KIM JAWA

TIMUR Out Put: Terlaksananya

Sosialisasi program

5 31,400,000 5 100% 31,400,000 100.00

%

Belanja alat tulis kantor 6 1,639,500 6 100% 1,624,000 99.05%

Belanja perangko, materai dan

benda pos lainya

525,000 525,000 100.00

%

Belanja Jasa Publikasi,

Dokumentasi dan Dekorasi

1 8,550,000 1 100% 7,398,000 86.53%

Belanja Penggandaan 600,000 600,000 100.00

%

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

8 12,500,000 8 100% 7,788,000 62.30%

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

14,500,000 9,090,000 62.69%

Belanja Sewa meja kursi 2,040,000 2,040,000 100.00

%

Belanja Sewa tenda 14,000,000 13,860,000 99.00%

Belanja Sewa sound system pembangunan Kabupaten

Bojonegoro melalui

PEKAN KIM kepada

peserta utusan dari

Kabupaten 2.

Pertunjukan Rakyat

(Pertura)

3. Pembinaan KIM

Out Put: Terbinanya

Kelompok KIM dalam

penyampaian Informasi

kepada Masyarakat

Out come : Terwujudnya

Kelompok KIM yang

13,500,000 13,464,000 99.73%

Belanja Sewa alat musik 12,000,000 11,968,000 99.73%


Harian Pegawai

2,250,000 2,227,500 99.00%


Rapat

25,895,000 25,532,100 98.60%

Belanja Pakaian Batik

Tradisional

3,500,000 3,498,000 99.94%


daerah

18,880,000 18,300,000 96.93%

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

33,950,000 33,740,000 99.38%

Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/

Narasumber

3,000,000 3,000,000 100.00

%


III 36

Uang untuk Diberikan kepada

Pihak Ketiga

Cerdas terampil dan

Mandiri

38,250,000 38,250,000 100.00

%

2. Pembinaan dan

pengembangan sumber daya

komunikasi dan Informasi

(15.03)

Dinas

Kominfo

124,705,000 100% 121,636,000 97.54%


Kegiatan

Terlaksananya

komunikasi aktif dalam

bentuk kegiatan dialog

interaktif baik di pendopo

maupun di Kecamatan

0 0 0.00%

Belanja alat tulis kantor 45 1,650,000 45 100% 1,650,000 100.00

%

Belanja Perangko, Meterai dan

benda pos lainnya

4 555,000 4 100% 555,000 100.00

%

Belanja jasa publikasi,

dokumentasi dan dekorasi

39,600,000 38,740,000 97.83%

Belanja cetak dan penggandaan 900,000 900,000 100.00

%

Belanja sewa Tenda 2,400,000 2,376,000 99.00%

Belanja makan dan minum tamu 70,000,000 67,815,000 96.88%


daerah

9,600,000 9,600,000 100.00

%

3. Pengkajian dan

Pengembangan Sistem

Informasi (15.05)

Dinas

Kominfo

746,688,000 100% 577,908,657 77.40%


Kegiatan

Tersedianya Internet

disetiap SKPD dan

Masyarakat, sistem

penyimpanan data secara

cloud/ online dan aplikasi

e-government

52,150,000 47,750,000 91.56%


barang dan jasa

9 400,000 9 100% 400,000 100.00

%


Pegawai

1 10,000,000 1 100% 10,000,000 100.00

%


III 37

Uang Lembur PNS 5,408,000 3,809,000 70.43%

Uang Lembur Non PNS 1,560,000 730,000 46.79%

Belanja alat tulis kantor 2,035,000 2,009,500 98.75%


benda pos lainnya

525,000 495,000 94.29%

Belanja Bahan Bakar Minyak/

Gas

5,760,000 1,568,500 27.23%

Belanja Kawat/Faksimili/

Internet/Intranet/TV Kabel/TV

Satelit

76,000,000 73,335,400 96.49%

Belanja jasa publikasi,


2,800,000 2,150,000 76.79%


Belanja sewa Sarana Mobilitas

Darat

0 0 0.00%

Belanja makan dan minum rapat 5,250,000 3,417,500 65.10%

Belanja makanan dan minuman

pelatihan

111,430,000 57,452,500 51.56%


daerah

8,480,000 3,040,000 35.85%


Daerah

66,640,000 64,136,772 96.24%

Belanja Pemeliharaan Aset

Tetap Lainnya

0 0 0.00%

Belanja Pemeliharaan Aset

Lainnya

15,000,000 13,992,000 93.28%

Belanja Jasa Konsultasi

Perencanaan

0 0 0.00%

Belanja Jasa Konsultasi

Pengawasan

0 0 0.00%


III 38

Belanja Barang Software

Aplikasi (Tahunan)

0 0 0.00%



129,825,000 68,650,000 52.88%

Belanja Modal Aset Lainnya -

Pengadaan Software Aplikasi

(Costumize)

250,380,000 221,996,485 88.66%

4. Perencanaan dan

Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi

(15.07)

Dinas

Kominfo

173,811,500 100% 110,043,199 63.31%


Kegiatan

49,580,000 42,685,000 86.09%

Honorarium Pelaksana Kegiatan 5 6,960,000 5 100% 6,380,000 91.67%

Uang Lembur PNS 10,416,000 3,274,000 31.43%

Uang Lembur Non PNS 1 2,340,000 1 100% 260,000 11.11%

Belanja alat tulis kantor 3,930,500 2,082,000 52.97%


benda pos lainnya

285,000 240,000 84.21%

Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas

720,000 - 0.00%

Belanja Jasa Publikasi,

Dokumentasi dan Dekorasi

850,000 600,000 70.59%



Rapat

28,000,000 12,764,000 45.59%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

9,600,000 6,633,950 69.10%


Daerah

52,630,000 26,764,249 50.85%


III 39

5. Pembinaan dan

pengembangan Perangkat

Keras Teknologi informasi

(15.08)

Dinas

Kominfo

503,262,500 100%

447,581,000

88.94%

Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

Tersedianya kualitas dan

kuantitas pengembangan

perangkat keras yang

semakin baik

0 - 0.00%

Uang Lembur PNS 7 5,280,000 7 100% - 0.00%

Uang Lembur Non PNS 2,600,000 - 0.00%

Belanja Alat Tulis Kantor 1,013,500 979,000 96.60%

Belanja perangko meterai dan

benda pos lainnya

225,000 225,000 100.00

%

Belanja Bahan Bakar minyak/

Gas

324,000 134,000 41.36%

Belanja Bahan Bakar minyak/

Gas dan Pelumas

560,000 500,000 89.29%


Rapat

2,800,000 - 0.00%

Belanja Perjalanan dinas dalam

daerah

4,800,000 160,000 3.33%


Daerah

0 - 0.00%


Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Universal

20,400,000 19,690,000 96.52%


Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Lainnya

200,400,000 179,625,000 89.63%



Komputer

67,710,000 66,528,000 98.25%


III 40



Jaringan

197,150,000 179,740,000 91.17%



Pemetaan Ukur

0 - 0.00%

6. Peningkatan Komunikasi dan

Infromasi melalui media radio

(15.09)

Dinas

Kominfo

288,953,500 100% 231,343,766 80.06%

Honorarium tenaga kerja non

pegawai

Terpenuhinya informasi

secara up date terkait


pemerintah Kab.

Bojonegoro sekaligus

memberikan hiburan

kepada masyarakat

76,650,000 70,150,000 91.52%

Uang Lembur PNS 2 8,349,000 2 100% 2,142,000 25.66%

Uang Lembur Non PNS 12 3,000,000 12 100% 2,400,000 80.00%

Belanja Alat Tulis Kantor 13 1,786,500 13 100% 1,640,500 91.83%


benda pos lainnya

282,000 279,000 98.94%

Belanja Jasa service Peralatan

kantor dan rumah tangga

4 50,500,000 4 100% 43,095,000 85.34%

Belanja Jasa Publikasi

dokumentasi dan Dekorasi

1,050,000 1,050,000 100.00

%

Belanja Perijinan 2,500,000 1,124,316 44.97%

Belanja Jasa Service Kendaraan

Bermotor

3 11,000,000 3 100% 10,865,000 98.77%

Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas Dan Pelumas

1 4,696,000 1 100% 1,273,950 27.13%

Belanja sewa meja kursi 600,000 594,000 99.00%

Belanja sewa Tenda 1,500,000 1,485,000 99.00%

Belanja sewa Sound system 3,750,000 3,712,500 99.00%

Belanja Perjalanan dinas dalam 8,960,000 8,840,000 98.66%


III 41

daerah


Daerah

30,170,000 4,499,500 14.91%

Belanja Barang Alat-alat Studio 2,500,000 2,090,000 83.60%

Belanja jasa tenaga

ahli/narasumber

6,000,000 6,000,000 100.00

%



Pendingin

3,500,000 3,443,000 98.37%



Komputer

0 - 0.00%



Personal Komputer

22,160,000 20,625,000 93.07%



Pemancar UHF

48,000,000 44,220,000 92.13%



Antena UHF

2,000,000 1,815,000 90.75%

7. Optimalisasi Perangkat

Jaringan Teknologi Informasi

(15.10)

Dinas

Kominfo

2,018,594,000 100% 1,925,122,063 95.37%


Kegiatan

Terpeliharanya jaringan

komputer pertukaran data

antar SKPD dan

lancarnya kegiatan

pemeliharaan hotspot, IP

phone, CCTV dan cisco

switch dengan baik

9,100,000 7,500,000 82.42%


Barang Dan Jasa

1 4,006,000 1 100% 2,955,000 73.76%


Pegawai

20,000,000

20,000,000

100.00

%

Uang lembur PNS 1 11,514,000 1 100% 3,333,000 28.95%


III 42

Uang lembur non PNS 12 1,470,000 12 100% 670,000 45.58%

Belanja ATK 1,153,500 975,500 84.57%


benda pos lainnya

2 225,000 2 100% 225,000 100.00

%

Belanja Kawat/ Faksimili/

Internet/Intranet/TV Kabel/TV

Satelit

1,207,155,500 1,187,155,500 98.34%


rapat

4,200,000 1,600,000 38.10%


daerah

7,250,000 6,631,250 91.47%


Daerah

47,160,000 22,010,913 46.67%

Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin

200,000,000

198,383,900

99.19%

Belanja jasa konsultan

perencanaan

250,000,000

221,650,000

88.66%



7,000,000

7,000,000

100.00

%



Jaringan

248,360,000 245,032,000 98.66%

6 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang informasi dan komunikasi

163,635,000 98%

155,700,000

95.15%

1. Pengkajian dan penelitian

bidang informasi dan

komunikasi (16.01)

Dinas

Kominfo

41,023,500 100% 38,145,500 92.98%


Barang Dan Jasa

Tersedianya analisa data

dan informasi dari media

cetak, elektronik dan

online

400,000 - 0.00%


III 43

Uang Lembur PNS 12 2,656,000 12 100% 1,183,000 44.54%

Uang Lembur Non PNS 680,000 220,000 32.35%

Belanja alat tulis kantor 4 865,500 4 100% 830,000 95.90%


benda pos lainnya

90,000 48,000 53.33%

Belanja Penggandaan 2 8,375,000 2 100% 8,317,000 99.31%


rapat

1 1,050,000 1 100% 1,039,500 99.00%


daerah

2 1,920,000 2 100% 1,560,000 81.25%

Belanja Jasa Konsultansi

Penelitian

24,987,000 24,948,000 99.84%

2. Pengumpulan Data dan

Informasi Daerah (16.02)

Dinas

Kominfo

122,611,500 96% 117,554,500 95.88%


Kegiatan

Tersedianya data base

potensi dan kondisi

Bojonegoro sehingga

masyarakat dengan cepat

Mengetahui potensi

Bojonegoro Melalui Web

Output :

Tersedianya data base

potensi dan kondisi

Bojonegoro

33,000,000 33,000,000 100.00

%


pegawai

900 36,000,000 900 95% 36,000,000 100.00

%

Belanja ATK 1,161,500 1,114,500 95.95%


benda pos lainnya

90 240,000 90 94% 240,000 100.00

%

Belanja Jasa Penyusunan

Database

28,000,000 27,775,000 99.20%

Belanja penggandaan 1 750,000 1 100% 750,000 100.00

%

Belanja Penggandaan Digital 3,000,000 2,970,000 99.00%


Rapat

3,500,000 3,465,000 99.00%


daerah

16,960,000 12,240,000 72.17%


III 44

7 Program Kerjasama informasi dengan

Mas Media

687,728,500 100% 668,552,134 97.21%

1. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah (18.01)

Dinas

Kominfo

320,286,000 100% 315,206,800 98.41%


Kegiatan

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat akan

Informasi Pembangunan

Secara Jelas, Lengkap

dan Informatif

0 - 0.00%


Barang dan Jasa

12 4,000,000 12 100% 1,500,000 37.50%


Pegawai

24 24,000,000 24 100% 24,000,000 100.00

%

Honorarium Tim Pengelola

Jurnal

8,400,000 7,210,000 85.83%

Belanja ATK 8 971,000 8 100% 941,000 96.91%


benda pos lainnya

315,000 315,000 100.00

%



275,400,000 274,040,800 99.51%


daerah

7,200,000 7,200,000 100.00

%


Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (18.02)

Dinas

Kominfo

97,161,500

100%

96,300,400

99.11%


Barang dan Jasa

Terpublikasinya program

Pembangunan lewat

media koran, TV, Radio,

Poster

0 - 0.00%

Belanja ATK 2 1,171,500 2 100% 1,154,500 98.55%


benda pos lainnya

90,000 84,000 93.33%


III 45



5 86,750,000 5 100% 86,747,450 100.00

%


Rapat

1 5,150,000 1 100% 4,954,450 96.20%


daerah

1 4,000,000 1 100% 3,360,000 84.00%


yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat (18.03)

Dinas

Kominfo

38,885,000 100% 34,804,784 89.51%

Belanja ATK Terpenuhinya

transformasi informasi

melalui pemutaran film

dan siaran keliling, guna

meningkatnya informasi

langsung kepada

masyarakat

1,997,000 1,940,895 97.19%

Belanja Perangko materai dan

benda pos lainya

35 270,000 35 100% 270,000 100.00

%

Belanja bahan bakar minyak/gas 15 14,250,000 15 100% 11,323,089 79.46%

Belanja jasa publikasi


3,168,000 2,080,800 65.68%


daerah

19,200,000 19,190,000 99.95%


melalui media Massa (18.04)

Dinas

Kominfo

98,191,000 100% 95,192,000 96.95%


barang dan jasa

Terwujudnya layanan

informasi sesuai dengan

regulasi perbup Bupati

Bojonegoro dan KIP

870,000 - 0.00%

Honorarium Pembahas/Pengkaji

Masalah Strategis dan Kebijakan

Daerah

4 44,800,000 4 100% 44,800,000 100.00

%


pegawai

1 14,000,000 1 100% 13,250,000 94.64%

Belanja ATK 1 1,161,000 1 100% 1,161,000 100.00

%

Belanja Perangko materai dan 240,000 240,000 100.00


III 46

benda pos lainya %



4,350,000 4,310,000 99.08%

Belanja Cetak 5,250,000 5,236,000 99.73%

Belanja Penggandaan 1,000,000 850,000 85.00%

Belanja makan minum rapat 3,500,000 3,465,000 99.00%


Daerah

10,770,000 10,650,000 98.89%

Belanja Sosialisasi 12,250,000 11,230,000 91.67%

5. Pengembangan komunikasi

antara pemerintah dan

masyarakat (18.05)

Dinas

Kominfo

133,205,000 100% 127,048,150 95.38%


Kegiatan

Out put: Terjalinnya

Hubungan

antaraPemerintah dan

organisasi profesi dalam

penyebaran informasi

pembangunan Out come:

Meningkatnya informasi

pembangunan pada

masyarakat

7,100,000 7,100,000 100.00

%


barang dan jasa

30 435,000 30 100% - 0.00%


Pegawai

4 53,400,000 4 100% 53,400,000 100.00

%

Uang Lembur PNS 10 8,325,000 10 100% 3,420,000 41.08%

Belanja ATK 3 1,200,000 3 100% 1,200,000 100.00

%

Belanja Perangko materai dan

benda pos lainya

1 195,000 1 100% 195,000 100.00

%



1 28,550,000 1 100% 28,310,000 99.16%

Belanja Penggandaan 1,100,000 1,100,000 100.00

%

Belanja makan minum rapat 10,150,000 10,083,150 99.34%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

9,500,000 9,500,000 100.00

%


III 47


Daerah

4,250,000 3,790,000 89.18%

Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat

1,000,000 950,000 95.00%



4,000,000 4,000,000 100.00

%

Uang untuk Diberikan kepada

Masyarakat

4,000,000 4,000,000 100.00

%


III 48

C. PROSES PERENCANAAN

Proses perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam

pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu apabila didalam menyusun

perencanaan mampu membuat prediksi yang sangat mendekati dengan hasil

akhir yang diharapkan, maka keberhasilan tujuan organisasi sudah dapat

dibayangkan di tahap perencanaan tersebut. Perencanaan yang baik adalah

perencanaan yang hasil akhirnya dapat memberikan jawaban atau solusi

terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan tumbuh berkembang

dilingkungannya. Untuk dapat mengakomodir berbagai isu permasalahan yang

berkembang dimasyarakat serta lingkungan kerja, dapat dilakukan dengan

proses perencanaan baik yang bersifat top-down, bottom-up, partisipatif dan

teknokrat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi serta

penguatan teknologi informatika, dalam perumusan perencanaan terkait dengan

program kegiatan yang dilakukan menggunakan proses-proses perencanaan

sebagaimana tersebut diatas. Adapun penerapan proses perencanaan terkait

dengan perumusan program kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

PROSES PERENCANAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO PROGRAM / KEGIATAN PROSES

PERENCANAAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Top – Down

2. Penyediaan Jasa Admi nistrasi Keuangan Top – Down

3. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor Top – Down

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Top – Down

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Top – Down

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Top – Down


III 49


PERENCANAAN

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Top – Down

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Top – Down

9. Penyediaan peralatan rumah tangga Top – Down

10. Penyediaan makanan dan minuman Top – Down

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Top – Down

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Top – Down

13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Top – Down

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Top – Down

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Top – Down

3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor Top - Down

4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Top - Down

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Top - Down

III. Program Peningkatan disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Top – Down

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Top – Down

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Top – Down

V. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

Bottom – Up


III 50


PERENCANAAN

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi

dan informasi

Partisipatif

3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Teknokrat

4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

Informasi

Teknokrat

5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi

Informasi

Teknokrat

6. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media

Radio

Partisipatif

7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Teknokrat

VI. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan

komunikasi

1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Partisipatif

2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Partisipatif

VII. Program Kerjasama informasi dengan Mas Media

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Bottom – Up

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Bottom – Up

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Bottom – Up

4. Penyebarluasan Informasi melalui media Massa Partisipatif

5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat

Partisipatif

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam

menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti :

gedung, kendaraan roda empat, sepeda motor roda dua untuk operasional, telepon,

komputer dan sarana penunjang lainnya, sebagaimana terlampir (Lampiran KIB).


III 51

E. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun, terdapat

beberapa permasalahan yang bersifat intern maupun ekstern antara lain:

1. Bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat

heterogenitas masyarakatnya menghambat pemerataan penyebaran informasi,

2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara

masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot

teknologi informasi komunikasi (TIK),

3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/ gagap

teknologi (gaptek),

4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting

komunikasi dan informatika,

5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal

pemanfaatannya,

6. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika karena terbatasnya

kompetensi serta belum optimalnya etos kerja

F. SOLUSI

Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain:

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di up date;

2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di

tempat umum;

3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Bojonegoro dari segi sosial,

ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV,

Radio, Tabloid, Majalah);

4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) untuk pegawai di SKPD dan masyarakat umum guna meminimalisasi

masyarakat yang gagap teknologi (gaptek);

5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM) dan peningkatan kompetensi KIM dengan berbasis IT;

6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan

bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan serta mengidentifikasinya sebagai


III 52

upaya solusi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, salah satunya aplikai

LAPOR!;

7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan

layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka

peningkatan pelayanan publik.


BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

NO DASAR HUKUM

INSTANSI PEMBERI

PROGRAM NAMA

KEGIATAN REALISASI

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

SKPD PELAKSANA

SARANA/PRASARANA MASALAH SOLUSI

JENIS KONDISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

-


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001


B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

NO DASAR HUKUM

DAERAH PEMBERI

PROGRAM NAMA

KEGIATAN REALISASI

SUMBER ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

SKPD PELAKSANA

SARANA/PRASARANA MASALAH SOLUSI

JENIS KONDISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bojonegoro, 1 Februari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO


NIP. 19670224 198602 1 001


BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

No

Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4




NIP. 19670224 198602 1 001


B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

1. Pemberdayaan TIK bersama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Pengembangan wifi.id kawasan agropolitan dan agro industri

Perlu diadakan pelatihan secara berkala para pelaku usaha agar dapat mempromosikan produknya secara online

2. Pengembangan aplikasi SIMTAPAT Pengembangan aplikasi sampai tahap input peta digital dan citra satelit tahap berikutnya input data perkembangan tanaman

Lahan yang bisa dilakukan citra satelit dengan diameter minimal 30x30 untuk lahan yang lebih kecil, solusinya menggunakan Drone

Bojonegoro, 1 Februari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO


NIP. 19670224 198602 1 001


C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL


1 2 3 4




NIP. 19670224 198602 1 001


D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH


1 2 3 4

Bojonegoro, 1 Februari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001


E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA


1 2 3 4

Bojonegoro, 1 Februari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001


F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS


1 2 3 4

1. Agropolitan APBD Pengembangan kawasan agropolitan (Kapas, Dander, Kalitidu)

Bojonegoro, 1 Februari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001


G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No Jenis Gangguan SKPD Sumber dan Jumlah

Anggaran Penanggulangan dan

Kendala Keikutserataan Aparat

1 2 3 4 5 6

Bojonegoro, 1 Februari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001


BAB VI

P E N U T U P

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan

operasional kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada tugas pokok dan

fungsinya, serta menyesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada sehingga peran

operasionalnya melaksanakan pembangunan secara fisik, berupa infrastruktur TIK dan

membangun sikap mental masyarakat yang mengarah pada terciptanya sikap partisipasi

aktif, kesadaran dan positif dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, serta

terciptanya kondisi masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya dan menjadi

SDM yang produktif.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro tahun 2015 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 90,35 %

secangkan capaian fisik sebesar 96,15 %. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya

terkecil adalah pada kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional

yaitu sebesar 53,76 % dengan capaian fisik sebesar 100,00 %. Sedangkan kegiatan

lainnya yang serapan anggarannya dibawah 85%, hal ini sebagian besar disebabkan

dilakukannya efisiensi pelaksanaan, yaitu meliputi kegiatan:

a. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

b. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

c. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

e. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio

Kemudian hasil capaian kinerja apabila dikaitkan dengan misi rencana strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa

untuk semua misi capaian kinerjanya tercapai 100%.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi misi Kabupaten Bojonegoro, pada misi

3 Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

maka pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro telah memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap capaian misi 3 yaitu rata-rata 100% dilihat dari capaian fisik.


Berkaitan dengan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kementrian

Komunikasi dan Informatika yaitu Pembentukan dan pembinaan KIM, Diseminasi

Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah melampaui

dari target SPM tersebut. Dimana untuk pembentukan dan pembinaan KIM terdapat 121

KIM (setiap kecamatan lebih dari 1), 96 kelompok merupakan KIM berbasis IT.

Sedangkan untuk diseminasi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan dialog publik secara

rutin, implementasi aplikasi sistem Lapor!, penyampaian SMS secara langsung kepada

para pimpinan, penguatan website, pengembangan kerjasama dengan para komunitas

serta pemanfaatan sarana diseminasi media cetak, luar ruang dan pertura.

Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik

oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas

laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan menjadi

lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

puji syukur kami panjatkan ke hadirat allah swt yang telah...

Documents