POLICY(KEBIJAKAN)

Frisca Dewi YDian Afif A

Regina Kusuma W

PENGERTIAN KEBIJAKAN

OXFORD DICTIONARY : “a course or principle of action

adopted or proposed by a government, party, business,

or individual”

(suatu prinsip tindakan yang diajukan oleh pemerintah,

organisasi, partai atau individu)

JAMES E. ANDERSON (1978) : perilaku dari aktor

(pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

“Policy”

POLICYPOLITIC

A STANDING DECISION CHARACTERIZED BY BEHAVIORAL

CONSISTENCY AND REPETITIVENESS ON THE PART OF BOTH THOSE WHO MAKE IT AND THOSE WHO ABIDE IT

(KEPUTUSAN TETAP YANG DICIRIKAN OLEH KONSISTENSI DAN

PENGULANGAN TINGKAH LAKU DARI MEREKA YANG MEMBUAT

DAN DARI MEREKA YANG MEMATUHI KEPUTUSAN TERSEBUT

KEGIATAN DALAM NEGARA YANG MENYANGKUT PROSES MENENTUKAN SUATUTUJUAN, DAN MELAKSANAKAN TUJUAN ITU.

UNTUK MELAKSANAKAN TUJUAN ITU PERLUDITENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) YANG MENYANGKUT PEMBAGIAN

(DISTRIBUTION) ATAU ALOKASI (ALLOCATION).

ELAU & PREWITT MIRIAM BUDIARDJO

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK(PUBLIC POLICY)

JAMES E, ANDERSONpublic policies are those policies developed by

govrnment bodies and officials (kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan

pejabat-pejabat pemerintah)

THOMAS R. DYE “Public policy is whatever governments choose to do or not to do” (kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah)

M. IRFAN ISLAMYkebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi

kepentingan seluruh masyarakat

PUBLIC POLICY

UNSUR-UNSUR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan kebijakan

masalah

Tuntutan (demand)

Dampak (outcomes)

Sarana (policy instruments)

1. Apa yang diinginkan untuk dicapai

2. Realistic3. Clear4. Future oriented

KRITERIA KEBIJAKAN PUBLIK

EFFECTIVENESS

EFFICIENCY

ADEQUACY

EQUITY

RESPONSIVENESS

APPROPRIATENESS

TINGKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

LINGKUP NASIONAL

Kebijakan nasionalWEWENANG MPR, Presiden, dan DPR.CONTOH : UUD, Ketetapan MPR, UU, PERPUKebijakan umumWEWENANG : Presiden.CONTOH : PP, KEPPRES, INPRES.Kebijakan pelaksanaanWEWENANG : menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND.CONTOH : Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat

LINGKUP WILAYAH DAERAH

Kebijakan umumWEWENANG : Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati, Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, CONTOH : Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota.

Kebijakan pelaksanaanWEWENANG : Kepala daerah atau kepala wilayah.CONTOH : Keputusan Kepala Daerah Dan Instruksi Kepala Daerah, Atau Keputusan Kepala Wilayah Dan Instruksi Kepala Wilayah

1. Policy as a Label for a Feld of Activity

2. Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs

3. Policy as Spesific Proposals

4. Policy as Decision of Government

5. Policy as Formal Authorization

6. Policy as Programme

7. Policy as Output

8. Policy as Outcome

9. Policy as a Theory or Model

10. Policy as Process

PERAN KEBIJAKAN PUBLIKMENURUT Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

MASALAH DALAM BIDANG KESEHATAN

• Jaminan persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasukpelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Hal ini diatur dalam Permenkes No. 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Kemenkes, Juknis Jampersal, 2011).

Permasalahan jampersal,,,,

• Minimnya informasi pada awal diterapkannya program

• Bagaimana jika orang tersebut baru tahu bahwa ada jampersal saat punya anak ke-3?

• Mekanisme penyaluran dana yang masih belum jelas.

• Masih banyak Bidan Praktik Mandiri yang belum mau bekerja sama dalam program ini.

• Alokasi dana dan sasaran yang masih kurang dari target

FAKTOR KONTEKSTUAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN KESEHATAN

1.Faktor situasional

2.Faktor struktural

3.Faktor budaya

4.Faktor internasional atau exogenous

ISU PUBLIK

ISU = "masalah kebijakan" (policy problem)

KRITERIA ISU DAPAT MENJADI AGENDA KEBIJAKAN

1.Mencapai suatu titik kritis tertentu2.Menimbulkan dampak (impact)3.Menyangkut kepentingan orang banyak4.Menjangkau dampak yang amat luas5.Mempermasalahkan kekuasaan6.Menyangkut suatu persediaan yang

fasionable

SIKLUS KEBIJAKAN (POLICY CYCLE)

AGENDA SETTING

Penting untuk menentukan suatu isu publikyang akan diangkat dalam suatu agendapemerintah.

Menurut William Dunn (1990), isukebijakan merupakan produk atau fungsidari adanya perdebatan baik tentangrumusan, rincian, penjelasan maupunpenilaian atas suatu masalah tertentu.

Namun tidak semua isu bisa masuk menjadisuatu agenda kebijakan.

POLICY FORMULATION

Merupakan langkah awal dalam proseskebijakan secara keseluruhan.

Jika proses perumusan tidak dilakukansecara tepat dan komprehensif, hasilkebijakan yang dirumuskan tidak akanmencapai tataran yang optimal

Pembuatan kebijakan pada esensinya tidakpernah bebas nilai (value free) sehinggaberbagai kepentingan akan selalumempengaruhi terhadap proses pembuatankebijakan.

POLICY IMPLEMENTATION

Implementasi mengacu pada tindakan untukmencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkandalam suatu keputusan.

Tindakan ini berusaha untuk mengubahkeputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapaiperubahan-perubahan besar atau kecilsebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

POLICY REVIEW

Policy review dapat dikatakan sebagaikegiatan yang menyangkut estimasi ataupenilaian kebijakan yang mencakup substansi,implementasi dan dampak.

Review kebijakan tidak hanya dilakukan padatahap akhir saja, melainkan dilakukan dalamseluruh proses kebijakan.

Review kebijakan bisa meliputi tahapperumusan masalah-masalah kebijakan,program-program yang diusulkan untukmenyelesaikan masalah kebijakan,implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN

PENDEKATAN KELOMPOK

PROSES FUNGSIONAL

KELEMBAGAAN (INSTITUSIONALISME)

PERAN SERTA KEWARGANEGARAAN

PENDEKATAN PSIKOLOGIS

PENDEKATAN SUBSTANTIF

LOGICAL-POSITIVIST

PENDEKATAN PROSES

PENDEKATAN EKONOMETRIK

FENOMOLOGIK (POSTPOSITIVIST)

PENDEKATAN PARTISIPATORI

NORMATIF ATAU PRESKRIPTIF

PENDEKATAN IDEOLOGIK

PENDEKATAN HISTORIS/SEJARAH

Conclusion

Public policy is the policy that is developed by government agencies and government officials. Public policy has the nature of coercion that is potentially valid.

The Scientists showed a preference for one theory compared to using other approaches. Each approaches has their own weakness and strength that can help policy analyzing in difference condition.

THANK YOU