proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam …

of 67 /67
i PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM MENJAGA KETAHANAN ENERGI LISTRIK NASIONAL (SISTEM INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL / SI-IKA) Oleh: MAHMUD NAZLY HARAHAP, SIK NDH: 35 PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLIV TAHUN 2020 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI JAKARTA, 2020

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

i

PROYEK PERUBAHAN

KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM MENJAGA

KETAHANAN ENERGI LISTRIK NASIONAL (SISTEM

INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL / SI-IKA)

Oleh:

MAHMUD NAZLY HARAHAP, SIK

NDH: 35

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

ANGKATAN XLIV TAHUN 2020

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI

JAKARTA, 2020

Page 2: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …
Page 3: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil

Proyek Perubahan dengan judul “Kebijakan Kolaboratif dalam Menjaga

Ketahanan Energi Listrik Nasional (Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan

Nasional / SI-IKA)” untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa adanya

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis, atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang,

perhatian dan nasihat yang tak pernah ada habisnya selama ini.

2. Lembaga Administrasi Negara, selaku penyelenggara Diklat;

3. Kepala Badan Intelijen Negara, Jend Pol (P) Prof. Budi Gunawan

atas dukungannya sehingga proyek perubahan ini dapat

diimplementasikan

4. Brigjen Pol. Tonny Hermawan R, S.I.K, selaku mentor;

5. Ibu Ambar Rahayu, selaku coach penulis dalam melaksanakan

proyek perubahan;

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang

telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Segala daya dan upaya telah penulis curahkan untuk memberikan hasil

yang terbaik dalam penyelesaian laporan kegiatan proyek perubahan ini.

Penulis juga menyadari laporan ini tidak akan luput dari kesalahan. Oleh

karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap agar laporan ini dapat berguna bagi penulis,

lingkungan pendidikan di Lembaga Administrasi Negara, lingkungan Badan

Intelijen Negara, dan pihak mana pun yang membacanya.

Jakarta, Juni 2020

Project Leader

MAHMUD NAZLY HARAHAP, SIK

Page 4: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

iii

EXECUTIVE SUMMARY

Proyek perubahan (PP) ini merupakan upaya untuk meningkatkan

kemampuan deteksi dini dan peringatan dini pada sistem informasi intelijen

ekonomi yang telah dimiliki oleh BIN, terutama Deputi Bidang Ekonomi

Bidang Intelijen Ekonomi BIN. Inovasi dan terobosan yang dihasilkan dari

PP ini menggunakan pendekatan yang diajarkan dalam Pelatihan

Kepemimpinan Nasional (PKN) I tahun 2020 yaitu mengelola perubahan

kolaboratif (Managing Collaborative Change), mengelola kebijakan

(Managing Policy), dan juga mengelola diri (Self Mastery).

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu sektor strategis yang

menjadi prioritas pada agenda pembangunan nasional. Seiring dengan

kewenangannya, BIN harus dapat berkontribusi untuk mengamankan

sektor energi, terutama terkait ketenagalistrikan, untuk menjaga stabilitas

keamanan nasional sesuai dengan amanah pada agenda pembangunan

nasional RPJMN 2020-2024. Untuk itu, proyek perubahan kebijakan

kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional ini

dimaksudkan agar kolaborasi antar instansi dapat terbentuk sekaligus

meningkatkan peran BIN, khususnya Deputi Bidang Ekonomi dalam

menjalankan fungsinya terkait intelijen ekonomi dalam upaya mendeteksi

dini dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman ketahanan energi

listrik nasional.

Proyek perubahan ini berupaya mengatasi keterbatasan terhadap

akses data dan informasi sektor ketenagalistrikan. Deputi Bidang Ekonomi

yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengoordinasian kegiatan

dan/atau operasi intelijen ekonomi dapat melakukan inisiasi untuk

berkolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan kepada instansi pemerintah

seperti Kementerian ESDM sebagai otoritas yang mengeluarkan kebijakan

pada bidang energi dan PLN serta penyedia listrik swasta sebagai pihak

yang mengurusi semua aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia.

Untuk itu, PP ini mengusulkan judul “KEBIJAKAN KOLABORATIF

DALAM MENJAGA KETAHANAN ENERGI LISTRIK NASIONAL

(SISTEM INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL / SI-IKA)”

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dengan menggunakan

tools Roda Perputaran Intelijen yang dipadukan dengan fish bone analysis

diperoleh diagnosis bahwa sistem informasi intelijen ekonomi berbasis big

data yang sudah dimiliki oleh Deputi-IV BIN masih belum terintegrasi

dengan data dan informasi dari PLN yang menguasai aspek

ketenagalistrikan nasional. Sehingga BIN belum bisa mendapatkan dan

menyampaikan informasi secara real time kondisi sektor ketenagalistrikan

Page 5: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

iv

di Indonesia serta memberikan peringatan dini terkait ancaman sektor

ketenagalistrikan kepada stakeholders.

Dalam jangka pendek, output kunci PP ini adalah penandatanganan

Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan hukum kerjasama

dengan PLN. Dalam jangka menengah, target yang diharapkan adalah

tercapainya penyusunan rancangan optimalisasi sistem informasi intelijen

ekonomi untuk ketahanan energi listrik nasional serta pelibatan seluruh

penyedia listrik swasta untuk masuk ke dalam sistem. Serta jangka

panjang, pemberian akses informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan

energi listrik nasional bagi para stakeholder baik internal dan eksternal. Ini

berarti cara dan mekanisme kerja baru dalam memonitor dan

mengantisipasi potensi gangguan ketenagalistrikan.

Stakeholder yang terlibat dalam PP ini antara lain: Kepala BIN,

Sekretaris Utama BIN, Para Eselon I dan II BIN, serta instansi eksternal

yaitu Komisaris PLN dan PLN serta para narasumber/pakar/ahli dalam

manajemen perubahan dan manajemen intelijen.

Untuk jangka pendek, PP ini telah berhasil membangun komitmen

bersama dan awareness kepada seluruh stakeholder, baik internal maupun

eksternal atas pentingnya kolaborasi antar institusi penyedia

ketenagalistrikan. Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan Nota

Kesepahaman (MoU) antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Intelijen

Negara pada tanggal 1 Juli 2020 tentang pengamanan program dan

sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional.

Kunci utama keberhasilan proyek ini adalah adanya kesamaan visi

dan pandangan dari seluruh stakeholder tentang pentingnya proyek

perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik

nasional, komunikasi yang baik antar seluruh pihak yang terlibat; dan

kolaborasi yang sinergis baik internal maupun eksternal.

Jakarta, Juni 2020

Project Leader

Page 6: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. ii

EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. vii

DAFTAR TABEL .................................................................................... viii

BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN .............................................. 1

1. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1

2. GAGASAN PERUBAHAN .............................................................. 10

3. TUJUAN PERUBAHAN .................................................................. 12

4. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN ............................................... 12

5. OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN ..................................... 13

A. Output jangka pendek ............................................................. 13

B. Output jangka menengah ........................................................ 13

C. Output jangka panjang ............................................................ 13

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN ...................................... 14

1. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN .................................. 14

A. Jangka Pendek ....................................................................... 14

B. Jangka Menengah................................................................... 14

C. Jangka Panjang ...................................................................... 14

2. REFERENSI SEBELUMNYA .......................................................... 14

3. ORGANISASI DAN TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN ....... 15

4. PETA DAN ANALISIS STAKEHOLDERS ...................................... 16

5. RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PENTAHAPAN (MILESTONES) ............................................................................... 21

8.1 Tahapan Pelaksanaan Membangun Komitmen Bersama (Internal Dan Eksternal) .......................................................... 22

8.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA) ...................................... 24

8.3 Tahapan Pelaksanaan Membangun Kebijakan Kolaboratif Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA) .......... 25

6. KRITERIA KEBERHASILAN .......................................................... 26

A. Jangka Pendek ....................................................................... 26

B. Jangka Menengah................................................................... 27

C. Jangka Panjang ...................................................................... 27

Page 7: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

vi

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ................................. 28

1. HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ......................... 28

A. Hasil Pelaksanaan Tiap Tahapan Kegiatan ............................ 28

B. Hasil Pelaksanaan Team Work (Masalah dan Penyelesaian) . 29

C. Kendala Internal dan Eksternal serta Strategi Mengatasi Kendala ................................................................................... 29

D. Hasil Capaian vs Kriteria Keberhasilan ................................... 32

E. Laporan Akuntabilitas .............................................................. 32

2. CAPAIAN DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN ................ 33

3. KUALITAS PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI ............... 34

4. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ................................................. 37

A. Sumber Daya Manusia ............................................................ 37

B. Kebijakan ................................................................................ 38

C. Anggaran ................................................................................ 38

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 39

1. KESIMPULAN ................................................................................. 39

2. LESSONS LEARNED ..................................................................... 39

3. SARAN ............................................................................................ 40

4. LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG ......................................... 41

5. DISETUJUI ...................................................................................... 41

A. MENTOR: ................................................................................ 41

B. ATASAN MENTOR .................................................................. 41

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 42

Page 8: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peran Energi dalam Ketahanan Nasional ............................. 2 Gambar 1.2. Konsumsi Listrik Nasional Periode 2015-2020 ...................... 3 Gambar 1.3. Rasio Elektrifikasi Tahun 2019 .............................................. 4 Gambar 1.4. Manfaat Listrik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ........... 5 Gambar 2.1. Analisis Fishbone ................................................................ 12

Gambar 6.1. Struktur Proyek Perubahan ................................................. 15 Gambar 7.1. Matriks Power dan Interest beserta ..................................... 20

Page 9: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Peran Penyelenggara Proyek Perubahan ............................... 16

Tabel 4.1. Potensi Pengembangan Kolaborasi ........................................ 17 Tabel 5.1. Tahapan Pelaksanaan Membangun Komitmen Bersama

(Internal Dan Eksternal) .......................................................... 23 Tabel 5.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Membangun ........................ 24 Tabel 5.3. Tahapan Pelaksanaan Membangun Kebijakan Kolaboratif

Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA) ......... 26 Tabel 1.1. Manajemen Risiko Proyek Perubahan Kebijakan Kolaboratif

dalam Menjaga Ketahanan Energi Listrik Nasional ................ 31 Tabel 2.1 Matriks Capaian Dukungan Stakeholders ................................ 33

Page 10: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

1

BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020-2024 merupakan tahapan terakhir pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada

tahapan akhir ini, RPJMN akan fokus pada tujuh agenda

pembangunan nasional dengan tema Indonesia Berpenghasilan

Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan

(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Berikut adalah tujuh

agenda pembangunan nasional:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas;

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing;

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan

ekonomi dan pelayanan dasar;

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

bencana dan perubahan iklim;

g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi

pelayanan publik.

Berdasarkan poin pertama agenda pembangunan nasional,

ketahanan ekonomi dipengaruhi oleh ketahanan energi. Hal tersebut

dapat dijelaskan sesuai gambar berikut ini.

Page 11: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

2

Gambar 1.1. Peran Energi dalam Ketahanan Nasional

(sumber: Dewan Energi Nasional dalam Buku Ketahanan Energi Indonesia 2015-

2025, Badan Intelijen Negara, 2014)

Berdasarkan peranan energi dalam ketahanan nasional yang

ditunjukkan pada Error! Reference source not found., ketahanan

energi mempengaruhi ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya

yang kemudian mempengaruhi ketahanan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014,

ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya

ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada

harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Salah satu

sektor strategis yang menjadi prioritas pada agenda pembangunan

nasional adalah sektor ketenagalistrikan. Semakin tinggi rasio

elektrifikasi dan konsumsi energi per kapita, ekonomi Indonesia akan

semakin produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi

semakin tinggi. Itulah sebabnya pemerintah menjadikan listrik menjadi

prioritas nasional.

Pada RPJMN 2020-2024, sektor ketenagalistikan termasuk ke

dalam proyek prioritas strategis (Major Project). Major Project

Page 12: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

3

merupakan upaya agar isu-isu pembangunan dapat diselesaikan

secara lebih konkrit, terukur, dan manfaatnya dapat langsung

dirasakan masyarakat. Sesuai lampiran Perpres Nomor 18 Tahun

2020 tentang Major Project RPJMN 2020-2024, proyek prioritas

strategis di bidang ketenagalistrikan yang telah ditetapkan adalah

pembangunan pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 Kms,

dan Gardu Induk 38.000 MVA. Manfaat yang diharapkan dari

pembangunan ini diantaranya tersedianya pasokan listrik untuk target

penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024, menurunnya tingkat

pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024, dan

terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional.

Gambar 1.2. Konsumsi Listrik Nasional Periode 2015-2020

(Sumber: Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral)

Page 13: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

4

Gambar 1.3. Rasio Elektrifikasi Tahun 2019

(Sumber: Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral)

Pada tahun 2019, konsumsi listrik nasional hanya mencapai

1.084 kWh/kapita dari target 1.200 kWh/kapita seperti pada Gambar

1.2. Dengan adanya kegagalan dalam pemenuhan target pada tahun

2019, target konsumsi listrik nasional tahun 2020 diturunkan menjadi

1.142 kWh/kapita. Sedangkan rasio elektrifikasi nasional tahun 2019

telah mencapai 98,89% sebagaimana persebarannya ditunjukkan

pada Gambar 1.3.

Fakta ini menunjukan bahwa penduduk Indonesia belum

sepenuhnya mendapatkan konsumsi listrik yang cukup. Bahkan,

posisi Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata

konsumsi listrik negara maju yang mencapai 4.000 kWh per kapita.

Sedangkan belum lama ini Indonesia masuk ke dalam daftar negara

maju. Perubahan tersebut disampaikan oleh Kantor Perwakilan

Perdagangan AS (USTR) melalui pernyataan resmi pada 10 Februari

2020 (Kembaren, 2020).

Selanjutnya, terkait upaya untuk menurunkan tingkat

pemadaman listrik tidak lain salah satunya adalah untuk dapat

memimalisir terjadinya kembali peristiwa mati listrik total atau black out

di daerah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah

pada tanggal 4 Agustus 2019. Pemadaman listrik yang berlangsung

Page 14: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

5

cukup lama tersebut berdampak terhadap berbagai kegiatan ekonomi,

pelayanan publik, bahkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.4. Manfaat Listrik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

(sumber: Khandker, Barnes, & Samad, 2013)

Menurut Khandker, Barnes, & Samad (2013), keterkaitan antara

akses listrik dengan kesejahteraan masyarakat merupakan

mekanisme yang kompleks. Seperti yang diperlihatkan pada Error!

Reference source not found., akses terhadap listrik berdampak

langsung terhadap penggunaan perangkat elektronik seperti lampu,

diikuti oleh radio, televisi, setrika, kipas angin, kulkas, ketel, penanak

nasi, pendingin udara, dan mesin listrik. Semua perangkat tersebut

juga penting untuk menunjang kegiatan pada malam hari untuk

menjaga kualitas makanan, efisiensi dalam memasak, serta

produktivitas dan kualitas kerja. Dengan adanya akses dan

ketersediaan listrik, masyarakat dapat memperpanjang jam belajar,

kegiatan, peluang ekonomi; meningkatkan kesehatan; dan

meningkatkan efisiensi ekonomi. Dampak akhir dari akses listrik dapat

dilihat dari indikator keberhasilan pendidikan, pendapatan, dan

kesehatan masyarakat. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana

dampak yang didapatkan ketika terjadi pemadaman listrik terhadap

pendidikan, pendapatan dalam hal ini ekonomi, serta kesehatan

masyarakat.

Page 15: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

6

Seiring dengan hasil penelitian yang disampaikan Khandker,

Barnes, & Samad (2013), dampak tersebut juga terjadi pada saat

pemadaman listrik pada bulan Agustus 2019, sebagai contoh di

wilayah Jakarta. Tidak beroperasinya berbagai sarana publik seperti

Mass Rapid Transit (MRT), Commuter line, layanan pintu tol, dan ATM

pada hari itu memberikan dampak kerugian secara ekonomi yang

cukup signifikan pada hari itu (Hasan, 2019). Kemudian, sekolah

maupun perguruan tinggi ikut terganggu karena murid sekolah tidak

dapat menggunakan berbagai fasilitas untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran. Tidak hanya itu, dari sisi layanan kesehatan, pasien

yang sedang berobat jalan maupun rawat inap ikut terganggu karena

berbagai peralatan medis banyak membutuhkan pasokan listrik.

Ketahanan energi sebagai alat yang dapat menciptakan listrik juga

mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Apabila listrik sering

bermasalah, menyebabkan para investor ragu untuk berinvestasi di

Indonesia. Padahal, pemerintah saat ini sedang menggalakkan untuk

menarik investor berinvestasi di Indonesia. Sehingga, permasalahan

ketersediaan dan akses energi listrik ini menjadi urgensi yang harus

segara ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Major Project 2020.

Berdasarkan kewenangannya, Major Project 2020-2024

dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan),

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), dan

Badan Usaha (BUMN/Swasta). Terkait dengan BUMN pada konteks

bahasan di sini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun,

selain instansi pemerintah dan badan usaha yang disebutkan pada

Major Project naskah RPJMN 2020-2024, terdapat satu instansi

pemerintah lainnya yang memiliki peran strategis melakukan deteksi

dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman

terhadap upaya pencapaian target pembangunan nasional tersebut,

yakni Badan Intelijen Negara (BIN).

Page 16: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

7

Sesuai dengan kewenangannya, BIN sebagai intelijen negara

harus dapat berkontribusi untuk mengamankan sektor energi,

terutama terkait ketenagalistrikan, dari berbagai ancaman. Ancaman

yang dimaksud sebagaimana tertera pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah

setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam

negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat

membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan,

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Seiring

dengan kewenangannya, BIN dalam hal ini berkontribusi untuk

menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan amanah pada

agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024.

Keterkaitan antara stabilitas keamanan nasional dan ketahanan

energi, terutama fokus pada ketenagalistrikan, dapat dijelaskan

dengan mengacu pada gambar 1.1. Berdasarkan gambar tersebut

dapat dijelaskan jika ketahanan energi bermasalah, maka dapat

membuat ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga

bermasalah. Ketika salah satu atau lebih aspek tersebut bermasalah,

berpotensi menimbulkan berbagai masalah keamanan dan ketertiban

di masyarakat. Potensi tersebut dapat dalam bentuk demonstrasi dari

masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat, dan lain-lain. Pada

akhirnya akan mempengaruhi ketahanan nasional yang artinya

stabilitas keamanan nasional juga tergangggu. Dengan demikian,

ancaman pun muncul. Ketika berbicara tentang ancaman, maka BIN

adalah salah satu instansi yang punya kewenangan untuk

menanganinya.

Berdasarkan data dan fakta isu strategis tersebut, saat ini BIN

masih memiliki keterbatasan terhadap akses data dan informasi pada

sektor ketenagalistrikan yang dikarenakan belum adanya kerja sama

dari berbagai pihak terkait. Sehingga, upaya BIN belum optimal untuk

Page 17: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

8

memberikan informasi intelijen terkait ancaman terhadap ketahanan

energi listrik nasional yang harus disampaikan secara real time dan

memberikan peringatan dini (early warning) kepada seluruh

stakeholders.

Secara teknis, isu strategis ketahanan energi listrik nasional

tersebut termasuk ke dalam lingkup wewenang Deputi Intelijen

Ekonomi (Deputi Bidang Ekonomi). Berdasarkan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen

Negara, Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi

intelijen ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang

Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen

ekonomi;

b. Pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi;

c. Pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen

ekonomi;

d. Pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi,

dan

e. Penyusunan laporan intelijen ekonomi.

Dari kelima fungsi tersebut, fungsi koordinasi kegiatan dan/atau

operasi intelijen ekonomi masih belum berjalan secara maksimal.

Penyebabnya adalah masih banyak stakeholder yang belum

terjangkau oleh sistem informasi di BIN dan membutuhkan inisiasi

kebijakan kolaboratif sehingga mengganggu operasi intelijen ekonomi

nasional.

Upaya untuk menjawab berbagai isu strategis pada sektor

ketenagalistrikan tersebut, kami mengusulkan proyek perubahan

untuk mengatasi keterbatasan terhadap akses data dan informasi

sektor ketenagalistrikan nasional. Deputi Bidang Ekonomi BIN

memiliki kewenangan untuk melakukan pengoordinasian kegiatan

Page 18: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

9

dan/atau operasi intelijen ekonomi sehingga dapat melakukan inisiasi

untuk berkolaborasi. Kolaborasi ditujukan kepada instansi pemerintah

seperti Kementerian ESDM sebagai otoritas yang mengeluarkan

kebijakan pada bidang energi dan PLN sebagai pihak yang mengurusi

semua aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Mengingat BIN

telah memiliki MoU dengan Kementerian ESDM untuk kerjasama di

bidang energi, maka fokus proyek perubahan ini akan ditujukan

kepada penyedia jasa ketenagalistrikan seperti PLN dan Badan

Usaha Milik Swasta.

Selain PLN, terdapat beberapa Badan Usaha Milik Swasta

(BUMS) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Namun, partisipasi

BUMS ini hanya terbatas melalui proyek Engineering, Procurement,

and Construction (EPC), skema Independent Power Producer (IPP),

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), atau dengan skema lain seperti

sewa beli (Build, Lease and Transfer). Dalam hal ini, kedudukan PLN

sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik merupakan

kedudukan mutlak yang berarti hanya PLN yang berhak menjual

tenaga listrik kepada penduduk dan industri serta listrik yang

dihasilkan dari pembangkit Independen Power Produce (IPP).

Sehingga kolaborasi dalam jangka pendek difokuskan kepada PLN

sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik utama di

Indonesia.

Terbangunnya kerja sama dan dukungan dari pihak-pihak

tersebut diharapkan akan menjadi titik awal agar informasi intelijen

yang disampaikan kepada Stakeholders dapat menjadi lebih cepat,

tepat, dan akurat. Akses data dan informasi dari pihak-pihak tersebut

akan menjadi input/masukan dalam rangka optimalisasi Sistem

Intelijen Ekonomi berbasis Big Data yang sudah dimiliki BIN saat ini

khususnya pada sektor ketenagalistrikan.

Proyek perubahan ini pada akhirnya akan meningkatkan peran

Deputi Bidang Ekonomi untuk mengoptimalkan seluruh fungsinya baik

fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan

Page 19: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

10

pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi, terutama

pada sektor ketenagalistrikan.

Sistem informasi intelijen ekonomi memiliki fungsi untuk

melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya ancaman di

bidang ekonomi seperti pada sektor ketenagalistrikan yang bisa

mengganggu keadaan perekonomian nasional. Selain itu, sistem

informasi intelijen ekonomi juga berfungsi untuk memberikan

peringatan terhadap gejolak ekonomi, mengidentifikasi pelaku

kejahatan ekonomi, memetakan jaringannya dan dapat memprediksi

dampak yang ditimbulkan sebagai bahan peringatan secara dini guna

mencegah, menangkal dan menanggulangi dampak buruk dari

ancaman di bidang ekonomi tersebut.

Selaras dengan gagasan proyek perubahan yang diusulkan,

dengan terwujudnya kebijakan kolaboratif dari pihak-pihak tersebut

serta optimalisasi sistem informasi intelijen ekonomi ini, diharapkan

dapat berkontribusi terhadap program prioritas reformasi birokrasi,

yakni terkait pemangkasan birokrasi dalam proses pengambilan

keputusan. Artinya, BIN bisa mendapatkan dan menyampaikan

informasi secara real time kondisi sektor ketenagalistrikan di

Indonesia serta memberikan peringatan dini terkait ancaman sektor

ketenagalistrikan kepada stakeholders. Sehingga, kapasitas pembuat

kebijakan dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat, tepat, dan

akurat.

2. GAGASAN PERUBAHAN

Untuk menjawab berbagai isu strategis pada sektor

ketenagalistrikan, proyek perubahan ini menggunakan dua

pendekatan (tool analysis) yaitu menggunakan analisis Roda

Perputaran Intelijen yang dikombinasikan dengan fish bone analysis.

Dari hasil analisis tersebut diketahui ada empat aspek yang perlu

mendapat penguatan agar terwujud kebijakan kolaboratif dalam

menjaga ketahanan energi listrik nasional.

Page 20: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

11

Keempat aspek tersebut adalah aspek perencanaan,

pengumpulan, pengolahan/analisis, dan penyajian yang dapat

dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan : dalam menjalankan fungsi penyusunan rencana

kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi terutama pada

sektor ketenagalistrikan, Deputi Bidang Ekonomi BIN masih

terkendala dengan ketersediaan informasi terbaru tentang

permasalahan sektor ketenagalistrikan akibat terbatasnya

informasi yang dipublikasikan.

b. Pengumpulan : proses pengumpulan informasi tentang isu-isu

strategis sektor ketenagalistrikan masih dilakukan secara

manual melalui koordinasi dengan pejabat terkait di

Kementerian ESDM dan PLN serta melalui Open Source

Intelligence (OSINT). Metode ini menyebabkan data yang

terkumpul tidak update dan tidak dapat digunakan sebagai

memberikan peringatan dini (early warning) kepada seluruh

stakeholders.

c. Pengolahan/Analisis : pemberian penilaian dalam analisis

permasalahan sektor ketenagalistrikan di Indonesia sejauh ini

masih didasarkan pada data hasil koordinasi terakhir, data yang

dipublikasikan, dan pernyataan para pejabat terkait. Sehingga

proses analisis tidak dapat dilakukan secara komprehensif,

cepat, dan akurat.

d. Penyajian : sistem informasi intelijen ekonomi yang dimiliki oleh

Deputi-IV BIN belum terintegrasi dengan data sarana

penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, data rasio

elektrifikasi, data konsumsi tenaga listrik, dan data pengusahaan

ketenagalistrikan yang dimiliki oleh PLN dan BUMS Kelistrikan.

Sehingga, sistem informasi intelijen ekonomi tersebut belum

dapat menampilkan data real time kondisi ketenagalistrikan di

Indonesia.

Page 21: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

12

Berdasarkan analisis tersebut, secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa sistem informasi intelijen ekonomi berbasis big

data yang sudah dimiliki oleh Deputi Bidang Ekonomi BIN masih

belum terintegrasi dengan data dan informasi dari PLN yang

menguasai aspek ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, BIN belum

bisa mendapatkan dan menyampaikan informasi secara real time

kondisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia serta memberikan

peringatan dini terkait ancaman sektor ketenagalistrikan kepada

stakeholders. Sehingga gagasan yang diajukan adalah membangun

sistem informasi intelijen ketenagalistrikan (SI-IKA) yang akan

memberikan cara kerja baru untuk memonitor dan mengantisipasi

potensi gangguan kelistrikan nasional.

Gambar 2.1. Analisis Fishbone

3. TUJUAN PERUBAHAN

Tujuan proyek perubahan ini adalah terjalinnya kolaborasi antar

instansi untuk meningkatkan peran BIN, khususnya Deputi Bidang

Ekonomi dalam menjalankan fungsinya terkait intelijen ekonomi dalam

upaya mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini terhadap

ancaman ketahanan energi listrik nasional.

Page 22: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

13

4. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Manfaat proyek perubahan ini bagi BIN adalah meningkatnya

kemampuan deteksi dini dan peringatan dini informasi intelijen dari

ancaman terhadap ketahanan energi listrik nasional secara real time.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan

dapat tercapai karena meningkatnya ketahanan energi listrik nasional

yang merupakan prasyarat utama aktivitas ekonomi dapat berjalan.

5. OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN

Output kunci proyek perubahan ini kemudian secara spesifik

dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

A. Output jangka pendek

• Terbangunnya awareness (kepedulian) seluruh pemangku

kepentingan baik internal maupun eksternal berupa

Memorandum of Understanding (MoU) landasan hukum

kerjasama BIN - PLN.

B. Output jangka menengah

• Tergalangnya dukungan dari BUMS Kelistrikan untuk

masuk ke dalam sistem SI-IKA

• Tersusunnya rancangan terhadap kebutuhan optimalisasi

sistem informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi

listrik nasional.

C. Output jangka panjang

• Terbangunnya suatu kebijakan kolaboratif dalam menjamin

ketahanan energi listrik nasional berbasis big data.

Outcome-nya adalah terwujudnya suatu sistem informasi

intelijen kelistrikan nasional yang mampu memberikan early

warning terhadap potensi gangguan ketahanan kelistrikan

nasional.

Page 23: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

14

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

1. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Ruang lingkup proyek perubahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

A. Jangka Pendek

• Membangun kesepahaman dan awareness (kepedulian)

seluruh stakeholders hingga tingkat pimpinan, yakni Kepala

BIN (Ka BIN) tentang pentingnya kebijakan kolaboratif

dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional.

• Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)

BIN – PLN sebagai landasan hukum kerjasama.

B. Jangka Menengah

• Masuknya BUMS Kelistrikan untuk ke dalam prototipe

sistem SI-IKA

• Penyusunan rancangan optimalisasi sistem informasi

intelijen ekonomi untuk ketahanan energi listrik nasional.

C. Jangka Panjang

• Pemberian akses informasi intelijen ekonomi untuk

ketahanan energi listrik nasional bagi stakeholders baik

internal dan eksternal.

2. REFERENSI SEBELUMNYA

Referensi mengenai proyek perubahan dengan lingkup yang

telah disampaikan sebelumnya terkait ketahanan energi listrik

nasional tidak ada dan belum pernah dilakukan. Namun demikian,

terdapat referensi sebelumnya terkait kebijakan kolaborasi Big Data

intelijen bidang ekonomi pada Badan Intelijen Negara yang ditulis oleh

I Gde Made Kartikajaya pada pelatihan kepemimpinan nasional

tingkat I angkatan XXXIX tahun 2018. Dalam referensi ini, penulis

melakukan proyek perubahan dengan mengintegrasikan secara

langsung antara Big Data BIN dengan database yang dimiliki oleh

Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi tertentu yang bernilai

strategis. Melalui proyek perubahan ini, telah dilakukan

Page 24: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

15

pengkolaborasian Big Data atau database antara BIN dengan

Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi, antara lain :

a. Kementerian Perdagangan

b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

d. Universitas Indonesia (UI)

e. Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)

f. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)

g. Indonesia National Single Window (INSW)

Berdasarkan referensi ini, penulis memperluas kebijakan

kolaboratif yang telah dilakukan yaitu pada bidang ketahanan energi

listrik yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung

terhadap ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

3. ORGANISASI DAN TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Berikut adalah struktur proyek perubahan kebijakan kolaboratif

dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional :

Gambar 3.1. Struktur Proyek Perubahan

Berdasarkan struktur tersebut, berikut pembagian peran

penyelenggara proyek perubahan:

Page 25: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

16

Tabel 3.1. Peran Penyelenggara Proyek Perubahan

PENYELENGGARA PROYEK

PERUBAHAN PERAN

Sponsor

Membimbing dan mendukung pelaksanaan proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga

ketahanan energi listrik nasional.

Pemimpin Proyek

• Merancang proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional.

• Penanggung jawab proyek hingga akhir seluruh proses.

• Agen perubahan dalam organisasi.

Pokja Penyusunan MoU BIN dengan PLN

Membantu Pemimpin Proyek dalam proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional, terutama terkait penyusunan MoU BIN dengan PLN

Pokja Pengembangan Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA)

Membantu Pemimpin Proyek dalam proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional, terutama dalam pengembangan Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA).

4. PETA DAN ANALISIS STAKEHOLDERS

Tahapan proyek perubahan ini melibatkan berbagai pihak

stakeholder. Secara garis besar, pada tahap restrukturisasi organisasi

akan melibatkan narasumber/ pakar/ ahli di bidang ketenagalistrikan.

Kemudian bersama dengan Biro Hukum, mempersiapkan draft nota

kesepahaman bersama (MoU) antara PT. PLN (Persero) dengan

Badan Intelijen Negara tentang pengamanan program dan sasaran

strategis di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional.

Selanjutnya, bersama dengan Deputi-VI BIN bidang Intelijen Siber

beserta pada pakar/ahli dan PLN membahas teknis pelaksanaan

kerjasama dalam pengembangan Sistem Informasi Intelijen

Ketenagalistrikan Nasional (SI-IKA). Proses akhir sebelum MoU

ditandatangani BIN dengan PLN, pakar akan memberikan validasi

terhadap pasal-pasal yang termaktub di dalam MoU. Validasi tersebut

Page 26: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

17

ditujukan agar nota kesepahaman yang ditandatangani sudah sesuai

dengan maksud dan tujuan kedua organisasi.

Pada tahap penandatanganan MoU antara BIN dengan PLN,

para stakeholder tersebut juga akan terlibat, begitu pun tahap

pengembangan Sistem Informasi Intelijen Ketenagalistrikan Nasional

(SI-IKA).

Dengan demikian, proyek perubahan kebijakan kolaboratif

dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional ini memiliki potensi

untuk melakukan pengembangan kolaborasi seperti terlihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 4.1. Potensi Pengembangan Kolaborasi

NO. STAKEHOLDERS POTENSI KOLABORASI

1. Komisaris PLN

Memberikan dukungan baik secara teknis

maupun kebijakan untuk melakukan

kolaborasi.

2. Direksi PLN Memberikan dukungan dan akses terhadap

data dan informasi ketenagalistrikan Indonesia.

3. Kepala BIN

Memberikan dukungan untuk memastikan

proyek perubahan didukung juga dari unit kerja

lainnya.

4. Sekretaris Utama Memberikan dukungan dari aspek anggaran,

administrasi, dan legal

5. Deputi Siber Memberikan dukungan sinergi dengan sistem

informasi intelijen dan Big Data di BIN.

6. Biro Hukum Memastikan penyusunan nota kesepahaman

sesuai dengan ketentuan hukum.

7. Narasumber/

pakar/ ahli

Memberikan masukan dan melakukan validasi

terhadap berbagai proses yang dilalui.

Jika dianalisis lebih jauh, stakeholder dalam proyek perubahan

ini didefinisikan sebagai pihak yang dipengaruhi, pihak yang memiliki

pengaruh atau kekuasaan terhadap proyek perubahan, atau pihak

yang memiliki kepentingan pada keberhasilan proyek perubahan ini.

Page 27: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

18

Berdasarkan definisi tersebut, maka stakeholder proyek perubahan ini

adalah sebagai berikut.

• Kepala Badan Intelijen Negara.

• Sponsor proyek perubahan, yaitu Sekretaris Utama.

• Para Eselon I lingkungan BIN, terutama Deputi Siber.

• Para Eselon II lingkungan BIN, terutama Direktur Energi dan

Kependudukan, dan Biro Hukum.

• Pemimpin Proyek Perubahan.

• Tim Pokja terkait kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan

energi nasional.

• Narasumber/ pakar/ ahli.

• Direksi PLN.

• Komisaris PLN.

• BUMS Kelistrikan yang terdiri dari 21 pemain utama yaitu:

1) PT.Adaro Power

2) PT.Makmur Sejahtera Wisesa

3) PT.Bukit Pembangkit Innoative

4) PT.Cirebon Energi Prasarana (CIREBON POWER)

5) PT.Cirebon Electric Power

6) PT.Kaltimex Energy

7) PT.Bekasi Power

8) PT.Indo Ridlatama Power

9) PT.Gorontalo Listrik Perdana

10) PT.Kertanegara Energi Perkasa

11) PT.Dizamatra Powerindo (PRIA)

12) PT.Sumberdaya Sewatama

13) PT.Bakrie Power

14) PT.Sangsaka Hidro Tiara

15) PT.Tirta Mukti Lestari (NEI)

16) PT.Priamanaya Energi

17) PT.DSSP Power Mas Utama

18) PT.Cikarang Listrindo, Tbk

Page 28: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

19

19) PT.Sumber Segara Primadaya

20) PT.Tanjung Jati Power

21) Minahasa Cahaya Lestari (Group Toba Bara)

Analisis stakeholder berikutnya adalah membuat prioritas

berdasarkan power dan interest masing-masing stakeholder tersebut.

Berdasarkan konsep stakeholder analysis, ada empat kategori

prioritas berdasarkan power dan interest tersebut, yaitu:

a. Manage closely, untuk stakeholder yang memiliki power dan

interest yang tinggi, mereka akan dilibatkan sepenuhnya dan

dilakukan berbagai upaya positif untuk mendukung proyek

perubahan ini. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kepala

BIN, Sekretaris Utama BIN, Pemimpin Proyek Perubahan,

Komisaris PLN, Direksi PLN, Direksi BUMS Kelistrikan.

b. Keep satisfied, untuk stakeholder yang memiliki power tinggi dan

interest rendah. Mereka perlu dilibatkan untuk mendukung proyek

perubahan ini, namun dijaga agar tidak terjadi kejenuhan dengan

pesan proyek perubahan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah

para Eselon-I di BIN, terutama Deputi Siber.

c. Keep informed, untuk stakeholder yang memiliki power rendah dan

interest tinggi. Mereka diberi informasi secara memadai dan

menjadi rekan diskusi untuk memastikan tidak ada masalah besar

yang muncul karena mereka sangat membantu dalam detail

proyek perubahan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah para

Eselon II di BIN, terutama Direktur Energi dan Kependudukan Biro

Hukum dan Tim Pokja.

d. Monitor, untuk stakeholder yang memiliki power dan interest yang

rendah. Mereka hanya perlu mendapat dukungan sewajarnya

untuk menjaga komunikasi yang baik. Yang termasuk dalam

kategori ini adalah narasumber/pakar/ahli.

Page 29: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

20

Prioritas stakeholder tersebut dapat dilihat pada gambar matriks

berikut ini.

Gambar 4.1. Matriks Power dan Interest beserta

Pembagian Prioritas Stakeholder.

Berdasarkan hasil kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang

dilakukan, tujuan jangka pendek berhasil tercapai. Kemudian, ada

penambahan ruang lingkup dengan memasukkan asosiasi penyedia

listrik swasta dalam pemangku kepentingan untuk target jangka

menengah. Terkait capaian proyek perubahan ini akan secara

mendetil dibahas pada bab berikutnya.

Page 30: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

21

5. RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PENTAHAPAN

(MILESTONES)

Pelaksanaan proyek perubahan mengacu kepada konsep

manajemen perubahan yang dicetuskan oleh John P. Kotter. Kotter

menjelaskan bahwa pelajaran paling umum yang dapat diambil dari

contoh kasus terdahulu adalah bahwa proses perubahan melewati

serangkaian fase/langkah yang membutuhkan waktu cukup lama.

Mengabaikan fase/langkah tertentu hanya akan menimbulkan ilusi

seolah perubahan itu cepat, namun pada akhirnya tidak pernah

menghasilkan hasil yang memuaskan. Fase/Langkah tersebut dikenal

dengan sebutan delapan langkah model manajemen perubahan

Kotter.

Delapan langkah untuk mentransformasi organisasi tersebut

adalah:

1. membangun kesadaran akan pentingnya perubahan (urgensi);

2. membentuk koalisi/ tim pemandu yang kuat;

3. menciptakan visi;

4. mengomunikasikan visi;

5. memberdayakan/memberi kuasa kepada pihak lain untuk

melaksanakan visi;

6. merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek;

7. mengonsolidasikan perbaikan dan menghasilkan lebih banyak

perubahan; dan

8. melembagakan pendekatan baru (perubahan).

Delapan langkah tersebut merepresentasikan tiga proses, yaitu

menciptakan iklim perubahan, melibatkan berbagai pihak, dan

menerapkan perubahan. Setiap fase/langkah dalam perubahan

menyimpan potensi risiko apabila terjadi kesalahan ketika mengelola

perubahan tersebut. Dampak negatif yang mungkin terjadi adalah

memperlambat momentum dan menghapus berbagai hasil yang

sudah diperoleh pada langkah-langkah sebelumnya. Oleh karena itu,

Page 31: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

22

pengawasan dalam perubahan menjadi hal penting agar kesalahan

dapat diminimalkan.

Mengacu pada konsep Kotter, tahapan pelaksanaan proyek

perubahan dimulai dengan membangun kesepahaman para

pemangku kepentingan terhadap proyek perubahan kebijakan

kolaboratif yang diusulkan agar iklim perubahan terbentuk. Kemudian

dilanjutkan dengan tahapan penyusunan dan penandatanganan nota

kesepahaman antara BIN dengan PLN serta melakukan

pengembangan sistem informasi intelijen ketenagalistrikan nasional

(SI-IKA) dengan melibatkan berbagai pihak. Kemudian pada kegiatan

proyek perubahan ini juga akan memerhatikan manajemen risiko dan

strategi komunikasi agar implementasi proyek perubahan dapat

dilakukan secara optimal.

8.1 Tahapan Pelaksanaan Membangun Komitmen Bersama (Internal

Dan Eksternal)

Pelaksanaan kegiatan membangun komitmen bersama proyek

perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi

listrik nasional dilakukan sebagai inisiasi pertama dari proyek

perubahan yang dilakukan. Tahapan ini bertujuan untuk

kesepahaman dan awareness (kepedulian) seluruh stakeholders

tentang pentingnya proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam

menjaga ketahanan energi listrik nasional. Selain itu, berdasarkan

kesepahaman yang terbangun, akan dibentuk tim kolaboratif secara

formal yang akan menjalankan seluruh kegiatan yang direncanakan.

Pada tahapan ini juga akan dilakukan pertemuan untuk menyepakati

kerja sama kolaborasi BIN dengan PLN termasuk operasionalisasi

kerja sama teknisnya.

Page 32: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

23

Tabel 5.1. Tahapan Pelaksanaan Membangun Komitmen Bersama

(Internal Dan Eksternal)

NO. TAHAPAN JANGKA PENDEK WAKTU OUTPUT

1. Melakukan diskusi terkait pentingnya

proyek perubahan yang diusulkan

untuk mendapatkan kesepahaman

dan awareness (kepedulian) seluruh

stakeholders

MINGGU KE-1

Dokumen hasil

diskusi usulan

proyek

perubahan

2. Meminta persetujuan Pimpinan BIN

untuk membentuk tim efektif proyek

perubahan

MINGGU KE-2

Dokumen

persetujuan

proyek

perubahan dari

pimpinan

3. Membentuk tim kolaboratif proyek

perubahan

MINGGU

KE-3

Tim kolaboratif

proyek

perubahan

4. Melakukan pertemuan untuk

mendapatkan dukungan dari

Komisaris dan Direksi PLN untuk

memberikan dukungan proyek

perubahan

MINGGU

KE-4

Pernyataan

dukungan

proyek

perubahan

5. Melakukan pertemuan dan

menyepakati kerja sama kolaborasi

BIN dengan PLN

MINGGU

KE-5

S.D. KE-

7

Memorandum of

Understanding

(MoU)

6. Melakukan pertemuan dan

menyepakati kerja sama kolaborasi

BIN dengan penyedia listrik swasta.

MINGGU

KE-8

S.D. KE-

10

Memorandum of

Understanding

(MoU)

Page 33: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

24

8.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Sistem Informasi

Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA)

Pembangunan Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional

(SI-IKA) merupakan tindak lanjut dari adanya kesepakatan dan

kesepahaman antara BIN dengan PLN yang dituangkan dalam nota

kesepahaman. Tujuan dari tahapan ini adalah tersusunnya rancangan

optimalisasi sistem informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi

listrik nasional berupa hasil analisis terhadap kebutuhan bisnis

(business requirements), kebutuhan stakeholders (stakeholders

requirements), kebutuhan untuk solusi (solution requirements), dan

kebutuhan transisi (transition requirements). Hasil yang dicapai adalah

rancangan final yang telah disetujui untuk mengembangkan SI-IKA.

Tabel 5.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Membangun

Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA)

NO. TAHAPAN JANGKA MENENGAH WAKTU OUTPUT

1. Melakukan pengumpulan data dan

analisis kebutuhan bisnis (business

requirements)

MINGGU

KE-11

Dokumen

business

requirements

2. Melakukan pengumpulan data dan

analisis kebutuhan stakeholders

(stakeholders requirements)

MINGGU

KE-12

Dokumen

stakeholders

requirements

3. Melakukan pengumpulan data dan

analisis kebutuhan untuk solusi

(solution requirements)

MINGGU

KE-13

Dokumen

solution

requirements

4. Melakukan pengumpulan data dan

analisis kebutuhan transisi

(transition requirements)

MINGGU

KE-14

Dokumen

transition

requirements

5. Penyusunan draf rancangan

optimalisasi sistem informasi intelijen

ekonomi lingkup ketahanan energi

listrik nasional

MINGGU

KE-15

Draf rancangan

Page 34: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

25

NO. TAHAPAN JANGKA MENENGAH WAKTU OUTPUT

6 Penyampaian draf rancangan

optimalisasi sistem informasi intelijen

ekonomi untuk ketahanan energi

listrik nasional

MINGGU

KE-16

Masukan

terhadap draf

rancangan

7 Pelibatan BUMS Kelistrikan untuk

masuk ke dalam SI-IKA dengan

menyelenggarakan FGD

MINGGU

KE-17

8 Finalisasi rancangan optimalisasi

sistem informasi intelijen ekonomi

untuk ketahanan energi listrik

nasional

MINGGU

KE-18

Rancangan final

8 Persetujuan rancangan optimalisasi

sistem informasi intelijen kelistrikan

nasional

MINGGU

KE-19

Rancangan final

yang disetujui

8.3 Tahapan Pelaksanaan Membangun Kebijakan Kolaboratif Sistem

Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA)

Tahapan pelaksanaan membangun kebijakan kolaboratif Sistem

Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA) berada pada tahapan

jangka menengah dan panjang. Tujuan tahapan ini adalah agar akses

sistem informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi listrik

nasional ini terbuka dan dapat dioperasionalkan pada stakeholders

internal maupun eksternal. Dalam tahapan ini, prototipe sistem

informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi listrik nasional

akan diuji dan dioptimalkan agar dalam operasionalisasinya dapat

berjalan dengan baik.

Page 35: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

26

Tabel 5.3. Tahapan Pelaksanaan Membangun Kebijakan Kolaboratif

Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA)

NO. TAHAPAN JANGKA PANJANG WAKTU OUTPUT

1. Membangun sistem informasi untuk

optimalisasi sistem informasi intelijen

kelistrikan nasional

MINGGU KE-20

Prototipe Sistem

Informasi

2. Melakukan pengujian sistem

informasi untuk optimalisasi sistem

informasi intelijen ekonomi untuk

ketahanan energi listrik nasional

MINGGU KE-21

S.D. KE-28

Dokumen hasil

pengujian Sistem

Informasi

3. Melakukan verifikasi sistem

informasi untuk optimalisasi sistem

informasi intelijen ekonomi untuk

ketahanan energi listrik nasional

kepada stakeholders

MINGGU KE-31-32

Dokumen

verifikasi Sistem

Informasi

4. Mengoperasionalkan dan membuka

akses sistem informasi intelijen

ekonomi untuk ketahanan energi

listrik nasional pada stakeholders

internal maupun eksternal

MINGGU

KE-33

Sistem informasi

intelijen ekonomi

untuk sektor

ketenagalistrikan

nasional

6. KRITERIA KEBERHASILAN

Berikut merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan proyek

perubahan kebijakan kolaboratiif dalam menjaga ketahanan energi

listrik nasional. Faktor kunci keberhasilan ini dibagi menjadi 3 (tiga)

tahapan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

yaitu:

A. Jangka Pendek

• Terbangunnya awareness (kepedulian) seluruh pemangku

kepentingan baik internal maupun eksternal berupa

Page 36: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

27

Memorandum of Understanding (MoU) landasan hukum

kerjasama BIN - PLN.

B. Jangka Menengah

• Tergalangnya dukungan dari BUMS Kelistrikan untuk

masuk ke dalam sistem SI-IKA

• Tersusunnya rancangan terhadap kebutuhan optimalisasi

sistem informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi

listrik nasional.

C. Jangka Panjang

• Terbangunnya sistem deteksi dini dan peringatan dini

berbasiskan big data dalam mengidentifikasi potensi

ancaman yang dapat menganggu ketahanan energi

nasional.

Page 37: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

28

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Hasil Pelaksanaan Tiap Tahapan Kegiatan

1) Tahapan Pelaksanaan Membangun Komitmen Bersama

(Internal Dan Eksternal)

• Tersusunnya dokumen hasil diskusi usulan proyek

perubahan.

• Tersusunnya dokumen persetujuan proyek perubahan

dari pimpinan.

• Terbentuknya tim kolaboratif proyek perubahan.

• Disetujuinya proyek perubahan kebijakan kolaboratif

dalam menjaga ketahanan energi nasional.

• Tersusunnya Memorandum of Understanding (MoU).

2) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Sistem

Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA)

• Tersusunnya dokumen business requirements.

• Tersusunnya dokumen stakeholders requirements

• Tersusunnya dokumen solution requirements

• Tersusunnya dokumen transition requirements

• Tersusunnya rancangan final yang disetujui untuk

pengembangan SI-IKA.

3) Tahapan Pelaksanaan Membangun Kebijakan Kolaboratif

Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA).

• Terbentuknya prototipe Sistem Informasi Intelijen

Kelistrikan Nasional (SI-IKA).

• Tersusunnya dokumen hasil pengujian SI-IKA.

• Tersusunnya dokumen verifikasi SI-IKA.

• Terbentuknya istem informasi intelijen ekonomi untuk

sektor ketenagalistrikan nasional.

Page 38: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

29

B. Hasil Pelaksanaan Team Work (Masalah dan Penyelesaian)

1) Pokja Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)

antara BIN dengan PLN

Pokja ini telah menyusun Nota Kesepahaman (MoU)

antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Intelijen Negara

tentang pengamanan program dan sasaran strategis di

bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional dan

telah ditandatangani kedua belah pihak pada hari Rabu, 1

Juli 2020 di Kantor PLN dan dihadiri oleh jajaran direksi PLN

dan Sekretaris Utama BIN serta Kabinda melalui video

conference. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)

ini merupakan output kunci untuk kelanjutan proyek

perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan

energi listrik nasional.

2) Pokja Pengembangan Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan

Nasional (SI-IKA)

Pokja ini baru berjalan setelah Pokja Penyusunan MoU

selesai sampai dengan ditandatangani oleh BIN dan PLN.

Pokja ini kemudian akan menyusun dokumen analisis

terhadap kebutuhan bisnis (business requirements),

kebutuhan stakeholders (stakeholders requirements),

kebutuhan untuk solusi (solution requirements), dan

kebutuhan transisi (transition requirements). Setelah selesai,

Pokja kemudian melalukan pengujian dan verifikasi terhadap

sistem yang dikembangkan untuk selanjutnya dioptimalkan

operasionalisasinya.

C. Kendala Internal dan Eksternal serta Strategi Mengatasi

Kendala

Perubahan lingkungan strategis merupakan kendala

utama, yang harus diantisipasi. Terutama pada saat pandemi

Page 39: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

30

Covid-19 yang menyebabkan pemerintah memberlakukan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk di Jakarta.

Hal ini menjadi kendala karena pergerakan dibatasi, kantor PLN

menerapkan work from home, dan ada himbauan untuk tidak

melakukan pertemuan tatap muka.

Selain itu, secara internal terjadi rotasi dan mutasi di

lingkungan BIN. Kebijakan ini merupakan hal yang wajar di

setiap organisasi pemerintah. Namun kebijakan ini menjadi

kendala bagi pelaksanaan proyek perubahan kebijakan

kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional

karena rotasi dan mutasi juga terjadi pada Deputi-IV Ka BIN yang

menjadi penentu kebijakan pengembangan Sistem Informasi

Intelijen Ekonomi. Mutasi dan rotasi juga terjadi pada tingkat

anggota sehingga anggota tim Pokja harus pindah ke unit kerja

lain.

Mengantisipasi hal tersebut, dilakukan manajemen risiko

tidak hanya untuk yang terjadi saat ini, namun juga untuk

meminimalisir risiko ke depan. Berikut merupakan penjelasan

mengenai risiko yang harus diantisipasi agar tujuan proyek

perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan

enegi listrik nasional berhasil sesuai target waktu dan sumber

daya yang telah ditetapkan:

Page 40: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

31

Tabel 1.1. Manajemen Risiko Proyek Perubahan Kebijakan

Kolaboratif dalam Menjaga Ketahanan Energi Listrik Nasional

NO RISIKO PEMICU RESPON LANGKAH ANTISIPASI

YANG DILAKUKAN

1.

Perubahan lingkungan strategis (force majeure, penerapan PSBB)

Pandemi Covid-19

Terima

a. Melakukan komunikasi dan pertemuan secara virtual.

b. Penandatangan MoU dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dengan jumlah peserta terbatas.

c. Memastikan anggaran untuk proyek perubahan tidak terdampak signifikan

2. Pergantian Deputi-IV Ka BIN

Adanya rotasi dan mutasi pimpinan BIN

Terima

Mengomunikasikan proyek perubahan yang sedang berjalan kepada Deputi-IV Ka BIN yang baru.

3 Digantinya anggota tim kolaboratif

Adanya rotasi dan mutasi anggota tim Pokja

Terima

c. Memastikan setiap pekerjaan yang telah dilakukan terdokumentasi.

d. Mengomunikasikan perubahan yang sedang berjalan kepada anggota tim yang baru.

4

Proyek perubahan tidak sesuai target waktu yang ditetapkan

Proses pengambilan data dan pelaksanaan proses terkait pihak eksternal terlalu lama

Mitigasi Menerapkan time management plan

5

Proyek tidak sesuai harapan pemangku kepentingan

Tidak dilakukannya validasi ekspektasi pemangku kepentingan

Mitigasi

Melakukan validasi secara berkala untuk setiap keluaran/output yang dihasilkan

Page 41: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

32

D. Hasil Capaian vs Kriteria Keberhasilan

Perbandingan antara hasil capaian dengan kriteria

keberhasilan dalam proyek perubahan ini adalah Pokja

penyusunan nota kesepahaman BIN dengan PLN sudah dapat

mencapai target sesuai dengan lingkup dan waktu yang telah

ditetapkan dengan ditandatanganinya dokumen MoU pada hari

Selasa, 30 Juni 2020. Proses kolaborasi maupun hasil dari

naskah akademik yang dihasilkan merupakan capaian yang luar

biasa dalam waktu yang terbatas dan singkat ini. Hal tersebut

dikarenakan semangat dan dukungan yang tinggi di internal BIN

dan PLN untuk menyetujui konsep kebijakan kolaboratif dalam

rangka menjaga ketahanan energi listrik nasional.

E. Laporan Akuntabilitas

1) Berbagai tahapan yang telah dilewati terdokumentasi dan

terlampir sebagai bukti bahwa proyek perubahan sudah

terlaksana sesuai dengan lingkup dan tahapan yang

direncanakan.

2) Proyek perubahan terlaksana sesuai dengan rencana proyek

perubahan terutama untuk mencapai output kunci

keberhasilan proyek perubahan ini dengan penandatangan

nota kesepahaman (MoU) antara PT. PLN (Persero) dengan

Badan Intelijen Negara tentang pengamanan program dan

sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan untuk

kepentingan nasional.

3) Terlaksananya kolaborasi yang baik dari stakeholders internal

maupun eksternal tentunya akan memberikan berdampak

positif bagi BIN untuk meningkatkan nilai tambah maupun

kinerja organisasi.

Page 42: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

33

2. CAPAIAN DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Tabel 2.1 Matriks Capaian Dukungan Stakeholders

Interest Tinggi Interest Rendah

Pengaruh Tinggi

• Kepala BIN

• PLN

• Narasumber/Pakar/Ahli

• Sekretaris Utama

• Deputi Siber

• Biro Hukum

Pengaruh Rendah

Narasumber/Pakar/Ahli -

Proyek perubahan ini membutuhkan dukungan dari berbagai

pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat agar dapat

terlaksana dengan baik. Oleh karenanya, perlu ada strategi

pendekatan yang khusus terhadap masing-masing stakeholder

dengan capaian dukungan, sebagai berikut:

a. PLN : PLN setuju untuk melakukan kerjasama

penguatan dengan BIN karena akan

memberikan manfaat langsung kepada PLN

berupa pengamanan program dan sasaran

strategis di bidang ketenagalistrikan untuk

kepentingan nasional.

b. Kepala BIN : Ka BIN memberikan dukungan dan

memerintahkan proyek perubahan ini juga

didukung oleh unit kerja lain yang menjadi

stakeholder pemangku kepentingan ini.

c. Setama : Setama BIN memberikan dukungan dari aspek

anggaran, administrasi, dan legal

d. Deputi Siber : Memberikan dukungan sinergi dengan sistem

informasi intelijen dan Big Data di BIN

e. Biro Hukum : Biro Hukum terlibat aktif dan bersama dengan

Biro Hukum PLN bekerjasama dan

berkolaborasi untuk membahas substansi

kerjasama dari aspek hukum yang kemudian

dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU).

Page 43: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

34

e. Narasumber : Seluruh narasumber/pakar/ahli memberikan

masukan dan melakukan validasi terhadap

berbagai proses yang dilalui untuk mewujudkan

pembangunan sistem SI-IKA.

3. KUALITAS PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI

a. PLN : Tim Pokja MoU berkomunikasi dengan Kasubdit

Kelistrikan untuk melakukan kontak awal

dengan PLN yang merupakan counterpart

Direktorat ESDM & Kependudukan BIN untuk

menjajaki peluang kerjasama yang lebih erat

antara BIN dan PLN. Dari hasil komunikasi

tersebut, PLN menyatakan terbuka untuk

melakukan kerjasama dan akan dilanjutkan

dengan pemaparan konsep Tim Pokja MoU

kepada PLN melalui webinar karena situasi

pandemi dan penerapan PSBB tidak

memungkinkan untuk melakukan presentasi

secara fisik

Hasil: PLN setuju untuk melakukan kerjasama

penguatan dengan BIN karena akan

memberikan manfaat langsung kepada PLN

berupa pengamanan program dan sasaran

strategis di bidang ketenagalistrikan untuk

kepentingan nasional.

b. Kepala BIN : Penulis meyakini bahwa untuk meraih

dukungan dari stakeholder lain di internal BIN

maka dukungan dari pimpinan BIN sangat

penting untuk dapat diraih. Oleh karena itu,

strategi yang digunakan untuk meraih dukungan

Kepala BIN adalah dengan mengangkat solusi

yang sejalan dengan visi Ka BIN atas persoalan

Page 44: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

35

energi kelistrikan dengan mengoptimalkan

teknologi big data. Ka BIN sangat berkomitmen

untuk memodernisasi teknologi intelijen dengan

pendekatan Big Data sehingga ketika isu ini

diangkat saat rapat terkait persoalan energi, Ka

BIN memberikan apresiasi dan dukungan.

Hasil: Ka BIN memberikan dukungan dan

memerintahkan proyek perubahan ini juga

didukung oleh unit kerja lain yang menjadi

stakeholder pemangku kepentingan ini.

c. Setama : Peran Sekretaris Utama sangat strategis dalam

proyek perubahan ini karena dukungan yang

diberikan terkait dengan aspek anggaran,

administrasi, dan legal. Strategi yang digunakan

untuk memperoleh dukungan Sekretaris Utama

adalah dengan menghadap langsung dan

memberikan penjelasan serta manfaat yang

akan diperoleh BIN dengan adanya proyek

perubahan ini.

Hasil: Setama BIN memberikan dukungan dari

aspek anggaran, administrasi, dan legal

d. Deputi Siber : Deputi Siber sangat penting untuk realisasi SI-

IKA karena akan menggunakan platform Big

Data yang berada di bawah kendali Deputi

Siber. Strategi yang digunakan untuk

memperoleh dukungan Deputi Siber adalah

dengan terlebih dulu mengamankan dukungan

dari Kepala BIN. Dukungan tersebut akan

meniadakan ego sektoral dan akan mendukung

proyek perubahan ini karena sudah menjadi

garis dan kebijakan Ka BIN.

Page 45: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

36

Hasil: Deputi Siber memberikan dukungan

sinergi dengan sistem intelijen dan Big Data di

BIN

e. Biro Hukum : Peranan Biro Hukum sangat penting untuk

memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan

dengan PLN sejalan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan tidak memiliki implikasi secara hukum.

Strategi yang digunakan untuk meyakinkan Biro

Hukum adalah dengan membawa persetujuan

Setama BIN untuk kerjasama ini sehingga

sudah menjadi garis kebijakan organisasi untuk

diimplementasikan.

Hasil: Biro Hukum terlibat aktif dan bersama

dengan Biro Hukum PLN bekerjasama dan

berkolaborasi untuk membahas substansi

kerjasama dari aspek hukum yang kemudian

dituangkan dalam MoU

f. Narasumber : Ahli yang terlibat dalam proyek perubahan ini

adalah pakar teknologi dan akademisi dengan

pengalaman dan reputasi internasional seperti

Prof. Teddy Mantoro, Profesor teknologi di

Sampoerna University; Dr. Marcelino Pandin

yang merupakan anggota komite OECD Paris;

dan Dr. Armi Susandi yang merupakan pakar

modelling dan big data system.

Hasil: Seluruh narasumber/pakar/ahli

memberikan masukan dan melakukan validasi

terhadap berbagai proses yang dilalui untuk

mewujudkan pembangunan sistem SI-IKA

Page 46: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

37

4. PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Peta sumber daya proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam

menjaga ketahanan energi listrik nasional ini dibagi menjadi 3 (tiga)

aspek, yaitu terkait sumber daya manusia yang terlibat, pertimbangan

penyusunan kebijakan yang akan menjadi dasar perubahan, dan

anggaran yang dibutuhkan untuk proyek perubahan. Adapun

pemanfaatan sumber daya dalam proyek perubahan ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

SDM yang akan terlibat baik dari Internal maupun eksternal

organisasi dalam melaksanakan proyek perubahan, yaitu:

• Internal :

o Kepala BIN, akan memberikan dukungan kebijakan

untuk menyetujui proyek perubahan ini sehingga dapat

terimplementasi dengan baik.

o Deputi Intelijen Ekonomi, akan mendorong inisiasi

kerjasama di bidang ketenagalistrikan dengan PLN

sekaligus berperan sebagai promotor proyek perubahan

ini.

o Biro Hukum, akan membantu dalam proses penyusunan

Memorandum of Understanding (MoU).

o Deputi Intelijen Siber, akan membantu mengembangkan

sistem informasi intelijen kelistrikan nasional (SI-IKA)

berbasiskan big data.

• Eksternal :

o Direktur Utama PLN, sebagai stakeholder yang akan

memberikan persetujuan terkait MoU dan PKS antara

BIN dengan PLN.

Oleh karenanya, proyek perubahan ini melibatkan

personel SDM dari Deputi Intelijen Ekonomi, Biro Hukum, Deputi

Intelijen Siber untuk terlibat dalam Tim Pokja yang telah disusun

yaitu Tim Pokja MoU dan Tim Pokja Pengembangan Sistem.

Page 47: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

38

B. Kebijakan

Aspek sumber daya lain yang juga akan dimanfaatkan untuk

proyek perubahan ini adalah aspek kebijakan internal yang saat

ini tengah menjadikan pengembangan teknologi intelijen secara

masif sebagai prioritas utama. Hal ini akan sangat memudahkan

eksekusi proyek perubahan karena yang dieksekusi sejalan

dengan garis kebijakan pimpinan tertinggi di BIN dan

memperkuat strategi modernisasi yang telah ada.

Selain itu, setiap kebijakan yang akan diambil akan selalu

memerhatikan prinsip kerahasiaan organisasi BIN. Dalam hal ini,

informasi yang akan diterima dari PLN akan menjadi konsumsi

terbatas dari unit terkait saja. Selain itu, distribusi laporan

intelijen deteksi dini dan peringatan dini berkaitan dengan

ketenagalistrikan hanya akan diserahkan kepada pihak terbatas

yang disepakati sesuai dengan ketentuan pendistribusian produk

intelijen.

C. Anggaran

Dalam arahan dan hasil pertemuan dengan Setama BIN,

diperoleh dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanakan seluruh tahapan pada proyek perubahan

kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik

nasional ini diperkirakan Rp1.000.000.000 (angka ini diperoleh

dari benchmarking dengan pembangunan awal sistem-sistem

lain yang telah tergelar di BIN). Anggaran ini dapat diperoleh dari

kebijakan refocussing anggaran untuk TA. 2020 untuk hanya

mengeksekusi program-program prioritas nasional yang memiliki

leverage (daya ungkit) tinggi.

Page 48: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

39

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga

ketahanan energi listrik nasional ini dimaksudkan agar kolaborasi

antar instansi untuk dapat meningkatkan peran BIN, khususnya Deputi

Bidang Ekonomi dalam menjalankan fungsinya terkait intelijen

ekonomi dalam upaya mendeteksi dini dan memberikan peringatan

dini terhadap ancaman terhadap ketahanan energi listrik nasional

dapat terbentuk.

Lingkup proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga

ketahanan energi listrik nasional ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu

jangka pendek, menengah, jangka panjang. Tahap perubahan jangka

pendek adalah penandatanganan Memorandum of Understanding

(MoU) sebagai landasan hukum kerjasama dengan PLN. Pada tahap

perubahan jangka menengah adalah penyusunan rancangan

optimalisasi sistem informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi

listrik nasional. Kemudian tahapan jangka panjang adalah pemberian

akses informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi listrik

nasional bagi para stakeholder baik internal dan eksternal.

2. LESSONS LEARNED

Lessons Learned atau pembelajaran yang didapatkan selama

memimpin dan melakukan proyek perubahan adalah:

1) Pentingnya peran sponsor, mentor, dan coach dalam mendukung

proyek perubahan khususnya dukungan dari pimpinan tertinggi

suatu organisasi. Dengan diperolehnya dukungan dari Ka BIN,

dukungan stakeholder internal lain di BIN dapat dengan mudah

diperoleh.

2) Tipe kepemimpinan yang diperlukan untuk mengeksekusi proyek

perubahan adalah tipe kepemimpinan kolaboratif khususnya

terkait proyek yang melibatkan stakeholder dalam skala luas baik

internal maupun eksternal.

Page 49: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

40

3) Kemampuan analisis yang baik melalui good data, good method,

dan good theory sangat penting untuk melakukan assessmen

terhadap setiap perkembangan situasi sehingga setiap output

yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan dengan baik.

4) Manajemen risiko mutlak diperlukan dalam setiap proyek

perubaha. Pemimpin proyek perubahan harus mengantisipasi

force majeur yang dapat menghambat implementasi proyek

perubahan. Dalam kaitan ini, pandemi covid-19 sangat

menghambat eksekusi proyek perubahan karena mengubah

secara drastis pola kerja, produktivitas, dan anggaran sehingga

penting untuk melakukan manajemen risiko atas perubahan

tersebut.

5) Monitoring dan evaluasi secara berkala juga penting untuk

dilakukan pada setiap tahapan. Sehingga, jika terjadi

permasalahan maka dapat segera diantisipasi dan dilakukan

tindak lanjut secara cepat.

3. SARAN

Hal yang diperhatikan dalam proyek perubahan kebijakan

kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional ini adalah

terkait dinamika organisasi yang selalu berubah secara cepat dan

dinamis. Sehingga, manajemen risiko menjadi salah satu upaya yang

dirumuskan agar proyek perubahan ini dapat tetap terlaksana sesuai

dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi

dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Selain itu,

manajemen waktu dan sumberdaya harus selalu dikelola dengan baik

agar kesinambungan proyek perubahan kebijakan kolaboratif dapat

terlaksana sesuai dengan waktu, target, anggaran yang ditetapkan.

Page 50: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

41

4. LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG

1) Lampiran I – Nota Kesepahaman (MoU) antara PT. PLN (Persero)

dengan Badan Intelijen Negara tentang pengamanan program dan

sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan

nasional.

2) Lampiran II – Sprint Mentor Proyek Perubahan

3) Lampiran III – Sprint Tim Efektif

4) Lampiran IV – Dokumentasi

5. DISETUJUI

A. MENTOR:

Koordinator Staf Pimpinan BIN Tonny Hermawan R, S.I.K

NRP. 72090498

B. ATASAN MENTOR

Sekretaris Utama BIN Bambang Sunarwibowo

NRP. 66050428

Page 51: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

42

DAFTAR PUSTAKA

Badan Intelijen Negara. (2014). Ketahananan Energi Indonesia 2015-

2025: Tantangan dan Harapan. Jakarta: cv.rumah buku. Hasan, R. (2019, November 5). Liputan 6. Diambil kembali dari Website

Liputan 6: https://www.liputan6.com/news/read/4030085/mati-lampu-warga-ketakutan-hingga-polisi-jaga-objek-vital

Kembaren, L. (2020, February 24). CBNC Indonesia. Diambil kembali dari Website CBNC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200224210316-4-140182/ri-naik-kelas-jadi-negara-maju-ini-kata-sri-mulyani

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Khandker, S., Barnes, D., & Samad, H. (2013). Welfare impacts of rural electrification: a panel data analysis from vietnam. Econ. Dev. Cult. Change 61 (3), 659–692.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 73 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sekretariat Jenderal Ketenagalistrikan. (2018). Statistik Ketenagalistrikan 2018. Jakarta: Sekretariat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

Page 52: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

1

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

BADAN INTELIJEN NEGARA

TENTANG

PENGAMANAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS DI BIDANG

KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL

NOMOR PIHAK PERTAMA : …………………………………………………

NOMOR PIHAK KEDUA : …………………………………………………

Pada hari ini ……… tanggal …………. Bulan …. Tahun ….., bertempat di

Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: I. PT PLN (PERSERO), yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M I/135,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh ZULKIFLI ZAINI selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), yang

diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut “PIHAK

PERTAMA”.

II. BADAN INTELIJEN NEGARA, yang berkedudukan di Jalan Seno Raya No. 1 Jakarta Selatan 12510, dalam hal ini diwakili oleh Komjen. Pol.

Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, S.H., M.HUM., selaku Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 46/TPA Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Intelijen Negara, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut “PIHAK” dan

secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang juga melaksanakan Public Service Obligation

(PSO) di bidang penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan dengan mutu dan keandalan yang baik;

Page 53: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

2

b. PIHAK KEDUA adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Intelijen Negara

dan dapat mendukung pencapaian program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PLN Group, terutama

dari aspek pencegahan dan antisipasi atas kemungkinan timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;

c. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini termasuk Anak Perusahaan dan

Perusahaan Terafiliasinya (selanjutnya disebut “PLN Group”) dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum membutuhkan adanya pengamanan dalam pelaksanaan program dan

sasaran strategis di lingkungan PLN Group, terutama demi mendukung tercapainya upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan

kelistrikan nasional;

d. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kompetensi yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung pencapaian program dan sasaran

strategis di bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PLN Group, terutama dari aspek pencegahan dan antisipasi atas adanya

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;

e. Bahwa pelaksanaan Kerjasama Dalam Rangka Pengamanan Program dan Sasaran Strategis di Bidang Ketenagalistrikan perlu dilakukan

secara berkesinambungan dalam upaya mendukung keberhasilan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk

mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama tentang Pengamanan Program dan Sasaran Strategis di Bidang

Ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerangka

kerjasama dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional di lingkungan

PIHAK PERTAMA.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi guna mengawasi pelaksanaan program di bidang ketenagalistrikan,

menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan maupun penyelesaian dalam mengantisipasi dan mengatasi, terhadap adanya

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, guna mewujudkan tercapainya pelaksanaan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan untuk

kepentingan nasional.

Page 54: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

3

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup yang dapat dilakukan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah:

a. penyediaan informasi awal dan identifikasi yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang ketenagalistrikan;

b. upaya pencegahan dan deteksi dini disertai penyelesaian, terhadap adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang ketenagalistrikan, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi;

c. pertemuan berkala sesuai dengan kebutuhan;

d. sosialisasi;

e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PERMINTAAN INFORMASI

(1) PIHAK KEDUA dapat meminta informasi apapun yang dibutuhkan

kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka kepentingan nasional terkait pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan, serta peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia di

bidang intelijen dan bidang ketenagalistrikan.

(2) PIHAK KEDUA dapat melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan

pihak terkait dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan, begitu pula sebaliknya.

Pasal 4

PEMBERIAN INFORMASI

(1) PIHAK PERTAMA baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan PIHAK KEDUA dapat memberikan informasi kepada PIHAK

KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan di lingkungan PLN Group.

(2) PIHAK KEDUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan PIHAK PERTAMA dapat:

a. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA yang bertujuan

untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengamanan pelaksanaan program dan sasaran strategis di bidang

ketenagalistrikan yang dilakukan di lingkungan PLN Group; dan

Page 55: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

4

b. Menyampaikan saran dan penyelesaian dalam rangka pencegahan atau antisipasi atas potensi ancaman, tantangan, hambatan dan

gangguan di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 5

MEKANISME PERMINTAAN DAN PEMBERIAN INFORMASI

(1) Permintaan atau pemberian informasi oleh PARA PIHAK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disertai penjelasan mengenai

maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 penggunaan informasi tersebut.

(2) Permintaan atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA atau pejabat lain di lingkungan PLN Group

maupun tidak tertulis (lisan) jika informasi dibutuhkan dalam waktu terbatas dan saat kondisi urgent.

(3) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang diminta atau yang telah diberikan, konfirmasi atau penjelasan dilakukan melalui pejabat penghubung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 6

PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI

PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan deteksi dini disertai penyelesaian, terhadap adanya ancaman, tantangan,

hambatan, dan gangguan di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi.

Pasal 7

PERTEMUAN BERKALA

PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan setiap bulan dalam rangka

monitoring terhadap langkah-langkah PIHAK PERTAMA mengamankan keandalan instalasi kelistrikan nasional untuk kepentingan pembangunan

yang berkelanjutan.

Pasal 8

SOSIALISASI

PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi bersama dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan atau upaya pencegahan dalam

mengantisipasi potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Page 56: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

5

Pasal 9 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya

manusia maka PARA PIHAK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan, dimana PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelatihan dalam bidang ketenagalistrikan, sedangkan PIHAK KEDUA dapat memberikan pelatihan

intelijen.

Pasal 10 KERAHASIAAN

(1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat

rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, serta tetap mengikat PARA PIHAK meski jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

(2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

(3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat PARA PIHAK meskipun masa berlaku Nota

Kesepahaman telah berakhir.

Pasal 11 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan

kesepahaman PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota

Kesepahaman ini.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA

PIHAK.

Pasal 12 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di lingkungan PLN Group sesuai kepentingan dari masing-masing perusahaan dalam PLN Group tersebut,

yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Page 57: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

6

Pasal 13 PEJABAT PENGHUBUNG

(1) Pejabat penghubung PIHAK KEDUA adalah pihak-pihak yang ditunjuk

dari Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Kependudukan selaku yang menangani permasalahan kelistrikan nasional dan pejabat penghubung PIHAK PERTAMA adalah Direktur yang membidangi

Human Capital dan Management.

(2) Pejabat penghubung yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan melalui Surat Pemberitahuan kepada masing-masing PIHAK.

(3) Dalam hal Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi PIHAK

PERTAMA membutuhkan informasi atau saran dari PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan sasaran strategis di

bidang ketenagalistrikan, maka permintaan informasi dan saran tersebut harus disampaikan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan

Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah

untuk mufakat.

Pasal 15

ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini,

pengaturannya dapat dilakukan dengan melakukan adendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Adendum Nota Kesepahaman dilakukan atas dasar kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 16 PENUTUP

(1) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal

sebagaimana tercantum dalam bagian awal Nota Kesepahaman ini.

(2) Dengan ditandatangani Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dan Badan Intelijen Negara

Nomor Pihak Pertama 0008-1.MoU/STH.00.01/DIRUT/2015 dan Nomor Pihak Kedua PK-03/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 disepakati untuk diakhiri dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK adalah sah dan berwenang mewakili masing-

Page 58: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

7

masing PIHAK untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dibuat dan disetujui rangkap 2 (dua)

asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PT PLN (PERSERO)

ZULKIFLI ZAINI

PIHAK KEDUA BADAN INTELIJEN NEGARA

BAMBANG SUNARWIBOWO

Page 59: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …
Page 60: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

BADAN INTELIJEN NEGARA SEKRETARIAT UTAMA

SURAT PERINTAH Nomor : Sprint- 016b / SETTAMA / IV /2020

Menimbang : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Perintah Tim Revitalisasi Puslahjiantapers. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

2. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara No. 05 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Intelijen di Lingkungan Badan Intelijen Negara;

3. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara No. 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Intelijen Negara;

4. Peraturan Kepala BIN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIN;

; 3. Pertimbangan Staf Badan Intelijen Negara.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Mereka yang namanya tercantum lajur 2 lampiran surat perintah ini.

Untuk : Seterimannya Surat Perintah Ini :

1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan Pembangunan SISTEM INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL / SI-IKA;

2. Lapor kepada atasan masing-masing atas pelaksanaan surat keputusan ini dibuat;

3. Dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab; 4. Surat perintah ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

Selesai. Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2020

a.n. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA

SEKRETARIS UTAMA,

Dr.s BAMBANG SUNARWIBOWO, M.Hum.

KOMJEN POLISI

Tembusan : Yth. : 1. Kepala BIN. 2. Wakil Kepala BIN. 3. Inspektur Utama BIN. 4. Para Karo, Kapus dan Inspektur.

Page 61: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

BADAN INTELIJEN NEGARA SEKRETARIAT UTAMA

SUSUNAN SEBAGAI TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN

SISTEM INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL (SI-IKA)

NO NAMA JABATAN KET

1 2 4 5

1. Bambang Sunarwibowo Sestama

2. Midi Siswoko Direktur 43

3. M. Nazly Harahap Agen Madya Direktorat 43

4. Sukisno Kasubdit 43.1

5. Alpon Hasibuan Kasubdit 43.2

6. Zulkifli Kasubdit 43.3

7. Reki Alfian Kasubdit 43.4

8. Husnia Sholihatin Amri Anggota Direktorat 43

9. Ahmad Pramudi Anggota Direktorat 43

10. Theo Harley Martahan Anggota Direktorat 43

a.n. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA

SEKRETARIS UTAMA,

Dr.s BAMBANG SUNARWIBOWO, M.Hum.

KOMJEN POLISI

Lampiran Surat Perintah Sekretaris Utama

Nomor : Spint- 016b /SETTAMA/ IV / 2020

Tanggal : 3 April 2020

Page 62: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Page 63: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

DUKUNGAN KA BIN ATAS PROYEK PERUBAHAN

Page 64: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

DUKUNGAN SESTAMA BIN ATAS

GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

Page 65: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

DUKUNGAN DAN BIMBINGAN MENTOR ATAS

GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

Page 66: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

BRIEFING DAN DISKUSI DENGAN TIM EFEKTIF

Page 67: PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM …

DISKUSI DENGAN BIRO HUKUM, KASUBDIT

LISTRIK, NARASUMBER DAN TIM PLN