proses bisnis - esakip.net · perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan...
TRANSCRIPT
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Nomor 5587)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RPKD
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) KKKabupaten Lamongan tahun 2016-2021
• Prosentase koperasi Berkualitas
• ProsentasePertumbuh-an usaha mikro menjadi usaha kecil
Indikator
E
Meningkatnyakualitas koperasi dan Usaha Mikro
Sasaran
D
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi melalui
optimalisasi potensi
daerah dan ekonomi
kerakyatan untuk
mewujudkan
peningkatan
pendapatan
masyarakat
Tujuan
C
Mengembangkanperekonomian yang
berdaya saing denganmengoptimalkanpotensi daerah
.
MISI
B
” TerwujudnyaLamongan Lebih
Sejahtera danBerdaya Saing ”
Visi
A
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
Pelaksanaan administrasi dinas;
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
TUPOKSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO(PERBUP. NO. 68 TAHUN 2016 )
4
Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro
TUGAS KADIS
FUNGSI KADIS
PROSES BISNIS (DLH)
Tujuan
PROSES BISNIS MANAJEMEN
• Pengelolaan Kinerja
• Kepatuhan Internal
• Pengelolaan Resiko
PROSES BISNIS PENDUKUNG
• Peraturan Perundang Undangan meliputi tupoksi organisasi
• SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)
• Ketersediaan sarana & prasarana serta Teknologi Informasi
• Perencanaan yang baik
• Ketersediaan anggaran yang cukup
PROSES BISNIS INTI
• % Koperasi Berkualitas
• % Usaha kecil terhadap usaha
mikro dan kecil
STAKEHOLDERS
• Bupati, DPRD,BPK, Kementerian,Pemprov, OPD,
Masyarakat
HASIL / OUTPUT
• % Koperasi aktif
• % Pertumbuhan Usaha Kecil
• % Penumbuhan Usaha mikro
MANFAAT / OUTCOME
• Taraf hidup masyarakatsemakin meningkat
PROSES
Proses Bisnis Manajemen
PerencanaanKinerja
PengukuranKinerja
PelaporanKinerja
EvaluasiKinerja
Pengelolaan Kinerja
Pengelolan Kinerja
• Menyelaraskan visidan misi, sesuaidengan Renstra. Dalam PengelolaanKinerja DPRKP selalu berpedomanpada indikatorindikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerjajuga menyentuhaspek kepatuhanInternal danPengelolaan
Kepatuhan Internal
• Mengevaluasi kepatuhanterhadapperaturanperundanganyang sesuaiTupoksi danSOP
PengelolaanResiko• Memaksimal kan
pencapaian tujuandengan jalanmerencanakansolusi sesuaidenganpermasalahanyang mungkinmuncul
Proses Bisnis IntiDinas Koperasi dan Usaha Mikro
Prosentase Koperasi Berkualitas1
Prosentase Usaha kecil terhadap usahamikro dan kecil2
PROSES BISNIS DINAS LH KAB. LAMONGAN
PERENCANAAN
- FORUM OPD
- SIPPD
- KUA / PPAS
- RKA
- RAB &
GAMBAR
- PEMBENTUKAN
TIM TEKNIS
- PPHPG
- PENGAWAS
PENYUSUNAN DPA
Pengadaan
Barang / Jasa
Kegiatan Rutin
Proses
PengadaanPelelangan
PENCAIRAN
LAPORAN
KEGIATAN DINAS
ANALISIS
CAPAIAN
PROGRAM
LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
RPJMD /
RENSTRA
PENYAMPAIAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANA
AN
PELAPORAN
PROSES BISNIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM MENCAPAI SASARAN
% KoperasiBerkualitas
Menyiapkan Data Koperasi untuk
dilakukanpemringkatan
Melakukan penilaiandengan menggandeng
pihak ketiga
Pemberian Peringkatdan penghargaan
Menyiapkan Data Koperasi yang sudah
atau belummelaksanakan RAT
Mengevaluasi KinerjaPengurus Koperasi
Melakukanpembinaan
Pembubaran Koperasi
% Usaha kecilterhadap usaha mikro
dan kecil
Melakukan pendataanjumlah usaha mikro
dan kecil
Memberi pelatihan ketrampilan
Memberikan Permodalan Usaha
10
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan
pendapatan masyarakat
Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
Tujuan
RPJMD
Tujuan PD
Sasaran PD% koperasi aktif
Program Penciptaan Iklim
Usaha Mikro dan koperasi
Yang Kondusif
Program Peningkatan
kualitas koperasi Program Pengembangan
produk Usaha bagi Usaha
Mikro dan Koperasi
Program Peningkatan
akses kemitraan
sumberdaya produktif
Fasilitasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan Usaha
Mikro
Pemeriksaan Kelembagaan
dan Usaha Koperasi
Penumbuhan Wirausaha Baru
Fasilitasi Peningkatan JaringanAkses Pembiayaan
ANGGAR
AN
KEPALA
BIDANG
(ESELON 3)
KEPALA SUB
BIDANG
(ESELON 4)
KEPALA DAERAH
KEPALA DISKOPUM
(ESELON 2)
Program Pengembangan
pemasaran bagi Usaha Mikro
dan Koperasi
Penyelenggaraan Pameran
koperasi dan usaha mikro
(umlah Koperasi dan UM
yang terstandarisasi
(Jumlah Koperasi berstatus
dalam pengawasan )(% Peningkatan
equitas UM dan
Koperasi )
(Pemeriksaan Kelembagaan
dan Usaha Koperasi)
(Jumlah Pelatihan Penumbuhan
wirausaha baru
(% Peningkatan Omzet usaha
koperasi dan usaha mikro)
(Jumlah modal kemitraan
bagi Koperasi dan UM )
(jumlah pameran koperasi dan
usaha mikro)
Jumlah Koperasi dan usahamikro yang mendapat akses
pembiayaanJumlah Perijinan Usaha
Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro
% koperasi berkualitas
% usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil
% Pertumbuhan ekonomi
Sasaran
RPJMD% koperasi berkualitas
% usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil
% Pertumbungan Usaha Kecil % Penumbuhan usaha mikro
Perencanaan Kegiatan
05
04
03
02
01
Penyelenggaraan Forum OPD
Input Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan KUA / PPAS
Menyusun RKA
Membuat Perencanaan pekerjaan ( RAB,Gambar, KAK)
Pengawas , PPHP.
Mengevaluasi PekerjaanTim Teknis, Pengawas, PPHP.
Pengawasan Pekerjaan
( Rencana Umum Pengadaan )
Input Sistem Informasi RUP
Penyusunan DPA
4
3
21
PELAKSANAAN, PENGAWASAN & EVALUASI
Peningkatan kualitas Koperasi dan UM
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan usaha mikro
Sasaran : “ Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro “
Tujuan : “ Meningkat kualitas koperasi dan Usaha Mikro “
Sasaran : “ Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro “
Tujuan : “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat “
Misi : “ Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensidaerah “
Visi : ” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”
Kepala
Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk
Kepala Seksi Pengembangan
Informasi dan Jaringan Usaha Pemasaran
Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru
Sekretaris
Kasubag UmumKabid Produksi
dan Pemasaran
Kasubag Umum mempunyai tugas :
Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarananya
Kabid Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas :
Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan Bidang
Produksi dan Pemsarana
Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk mempunyai tugas :
Melakukan Koordinasi, Sikronisasi, Monitoring dan evaluasi Standarisasi dan
Sertifikasi Produk
Kepala Seksi Pengembangan Informasi dan Jaringan Usaha Pemasaran
Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru
Bidang Produksi dan Pemasaran
Bidang Kelembagaan
Koperasi dan UM
Bidang Pengawasan
Bidang Pembiayaan
Probis vs Struktur Organisasi
Peningkatan kualitas Koperasi dan UM
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan usaha mikro
Sasaran : “ Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro “
Tujuan : “ Meningkat kualitas koperasi dan Usaha Mikro “
Sasaran : “ Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro “
Tujuan : “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat “
Misi : “ Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensidaerah “
Visi : ” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”
Kasubag Umum mempunyai tugas :
Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarananya
Kabid Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas :
Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan Bidang
Produksi dan Pemsarana
Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk mempunyai tugas :
Melakukan Koordinasi, Sikronisasi, Monitoring dan evaluasi Standarisasi dan
Sertifikasi Produk
Kepala Seksi Pengembangan Informasi dan Jaringan Usaha Pemasaran
Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru
Bidang Produksi dan Pemasaran
Bidang Kelembagaan
Koperasi dan UM
Bidang Pengawasan
Bidang Pembiayaan
Probis vs Cascading Kinerja
Kabid
Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro dan Koperasi yang Kondusif
Indiakator : Jumlah Koperasi dan UM yang terstandarisasi
Kepala OPD
Sasaran : Peningkatan kualitas Koperasi dan UMIndikator : Prosentase koperasi aktif , Prosentase
Pertumbuhan Usaha Kecil, Prosentase Penumbuhan Usaha Mikro
Kepala OPD
Tujuan : Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKIndikator : Prosentase koperasi Berkualitas dan
Prosentase Pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil
PROSES BISNIS PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN OPERASIONAL
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Peraturan Perundang-undangan meliputi Tupoksi Organisasi
SDM ( Kompetesi dan Kesadaran Pegawai )
Tersedianya Sarana dan prasarana dan teknologi informasi
Perencanaan yang Baik
Ketersediaan Anggaran yang cukup
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKROKABUPATEN LAMONGAN
Kepala Dinas
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO
Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
dan Usaha Mikro
Kepala Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi
dan Usaha Mikro
Kepala Seksi Fasilitasi Perizinan Koperasi dan
Usaha Mikro
PRODUKSI DAN PEMASARAN
Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk
Kepala Seksi Pengembangan Informasi
dan Jaringan Usaha Pemasaran
Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru
UPT
PENGAWASAN
Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha
Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Usaha
Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (USPPS)
Kepala Seksi Penerapan Sanksi
PEMBIAYAAN
Kepala Seksi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Simpan
Pinjam (USP) dan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah
(USPPS)
Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Non Bank dan Lembaga Keuangan
(LK) lainnya
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM SUBBAG KEUANGAN SUBBAG PROGRAM
TUGAS & FUNGSI
TUGAS:Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusanpemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaantugas bidang koperasi, usaha mikro
FUNGSI :Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikroPerumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;Pelaksanaan administrasi dinas;Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Address: Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan E-mail: [email protected]
facebook.com twitter.com linkedin.com