proposal penelitian perumusan kebijakan pendidikan

Abdul Azis, M.Pd

Manajemen Pendidikan

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Yogyakarta

[email protected] Page 5

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sekolah sebagai mikrokosmos dari sebuah masyarakat yang lebih luas,

pembelajaran seharusnya terjadi berdasarkan atas dunia yang lebih luas di sekitar

mereka. Untuk itu, dalam sebuah sekolah akan sangat dimungkinkan terjadi perbedaan

tujuan dari masing-masing individu. Berdasarkan hakikat manusia, Tilaar (2008: 27),

mengidentifikasi setidaknya ada tujuh macam tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah

lembaga pendidikan yaitu: (1) sebagai transmisi kebudayaan, (2) pengembangan

kepribadian, (3) pengembangan akhlak mulia serta relegius, (4) pengembangan warga

Negara yang bertanggung jawab, (5) mempersiapkan pekerja-pekerja yang terampil dan

produktif, (6) pengembangan pribadi paripurna atau seutuhnya, dan (7) proses

pembentukan manusia baru. Jadi output yang hendak dicapai oleh sebuah sekolah

adalah manusia sempurna yang mampu menghadapi tantangan globalisasi.

Kemajuan tekhnologi sebagai tanda dari globalisasi sudah tidak dapat dihindari

lagi, manusia yang bijak adalah manusia yang mampu merespon serta mengimbangi

kemajuan tersebut dengan keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan sehingga

tidak terlindas oleh kemajuan tersebut. Kepala sekolah merupakan unsur yang sangat

penting serta ujung tombak dalam sebuah lembaga pendidikan, ia mempunyai peran

strategis baik dalam perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi dari sebuah kebijakan

demi pencapaian tujuan pendidikan, untuk itu dibutuhkan kualifikasi khusus untuk

Abdul Azis, M.Pd





menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan agar supaya kebijakannya sesuai

dengan pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan lokal maupun tujuan nasional.

Kebijakan menurut Thomas Dye (Subarsono, 2008:2) adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep ini sangat luas dan

didasarkan pada apa yang dilakukan oleh pemeritah dalam sebuah Negara. Namun

ketika konsep ini kita tarik pada tataran lembaga pendidikan maka kebijakan dapat

dipahami sebagai apapun pilihan pihak sekolah untuk melakukan atau tidak

melakukan. Definisi ini mengandung makna bahwa petama sebuah kebijakan dibuat

dan dirumuskan oleh pihak sekolah, kedua kebijakan menyangkut pilihan yang harus

dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan-badan yang ada di lembaga pendidikan.

Kebijakan merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah lembaga pendidikan,

karena menyangkut kepentingan warga dalam lembaga pendidikan tersebut. Sebelum di

implementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami terminasi karena gagal

mencapai maksud dan tujuan. Dilihat dari vitalitas sebuah kebijakan, maka kebijakan

tersebut hendaknya dirumuskan melalui beberapa tahap yaitu: tahap perumusan

masalah/penyusunan agenda, tahap forecasting/formulasi kebijakan, tahap rekomendasi

kebijakan/adopsi kebijakan, tahap monitoring kebijakan/implementasi kebijakan, dan

tahap evaluasi kebijakan/penilaian kebijakan.

Berdasarkan pengamatan di SD Harapan Kita, pengelolaan sekolah selalu

diupayakan untuk lebih efektif demi tercapainya manajemen sekolah yang baik,

Abdul Azis, M.Pd





meskipun masih terdapat banyak kekurangan serta hambatan yang perlu dibenahi terkait

dengan tidak ada perubahan ataupun perbaikan AD/ART sejak dirumuskannya karena

tidak ada satupun pihak yang mempermasalahkannya sehingga dapat dipahami bahwa

visi serta misi yang ada di SD Harapan Kita tidak pernak berubah atau sejak sekitar 6

tahun yang lalu.

Hambatan yang juga di hadapi dalam pengelolaan pendidikan di SD Harapan

Kita adalah keterbatasan sumberdaya manusia, terlihat dari tidak adanya pustakawan

yang mengelola perpstakaan. Untuk menyiasati keadaan demikian, pihak pengelola

menerapkan system perpustakaan kejujuran dimana setiap warga dipersilahkan

menggunakan perpustakaan tersebut dengan catatan harus bertanggungjawab dalam

perawatannya. System ini menggunakan kejujuran sebagai landasan pengelolaannya.

Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh SD Harapan Kita adalah system

pemilihan kepala sekolah yang masih sentralistis, artinya meski secara struktural SD

Harapan Kita madiri dalam pengelolaannya dengan induknya namun

pemilihan/penentuan kepala sekolah masih diputuskan oleh pengelola yayasan dan

tidak mesti dari sekolah. Serta keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tidak adanya laboratorium

membuat pihak pengelola menngunakan fasilitas seadanya dalam kegiatan belajar

mengajar.

Abdul Azis, M.Pd





B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan masalah.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa masalah yang dapat di

identifikasi, yaitu:

1. Belum adanya perubahan AD/ART sejak dirumuskannya sekitar enam tahun yang

lalu.

2. Terbatasnya sumberdaya manusia, sehingga ada beberapa guru yang merangkap

tugas.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga guru menggunakan

peralatan seadanya dalam proses pendidikan.

4. Belum maksimalnya fungsi-fungsi manajemen terutama dalam perumusan

kebijakan pendidikan di SD Harapan Kita

Dari sekian banyak masalah yang teridentifikasi maka laporan ini akan dibatasi

pada pola perumusan kebijakan di SD Harapan Kita.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakng serta pembatasan masalah, maka rumusan masalah

dalam laporan ini adalah Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen

perumusan kebijakan pendidikan di SD Harapan Kita?

Abdul Azis, M.Pd





KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan.

Mendefinisikan kata kebijakan tidaklah mudah, setiap literatur yang

membahas tentang kebijakan memberikan definisi yang berbeda tergantung sudut

pandang yang mereka gunakan. Kesulitan dalam memberikan pengertian terhadap

kebijakan karena luasnya fenomena. Terry (1977: 186) menjelaskan arti kebijakan yaitu

“A policy is a verbal, written, or implied overall guide up boundaries that supply the

general limit and direction in which the managerial action will take place”.

Pendapat ini mengatakan bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan

secara umum yang menjadi arah tindakan dan aturan yang harus diikuti oleh pelaku dan

pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengelolaan dan dalam mengambil

keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan

demikian kebijakan menjadi pemecahan masalah atas problem yang dihadapi.

Kebijakan dapat pula dipahami sebagai pengambilan keputusan, termasuk juga

ketika seorang pemimpin memutuskan untuk tidak bertindak atau memutuskan untuk

tidak mengurus isu terkait. Pengambilan keputsan didefinisikan oleh Lunenburg

(2000:155) sebagai “the process of choosing from among alternatives, is important to

an understanding of educational administration because choose processes play an

important role in motivation, leadership, communication, and organizational change”.

Pendapat ini mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan

serangkaian proses pemilihan dari berbagai alternatif yang ada untuk memecahkan

Abdul Azis, M.Pd





masalah. Pengelolan pendidikan harus memahami proses ini dengan baik karena proses

ini berperan penting dalam memotivasi, dalam kepemimpinan, komunikasi, dan

perubahan organisasi.

Kebijakan menurut Tilaar dan Nugroho (2008: 185) merupaka fakta strategis

daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, kebijakan sudah

terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses

kebijakan, terutama pada tahap perumusan kebijakan. Sebagai sebuah strategi,

kebijakan tidak saja bersifat positif namun juga bisa bersifat negatif, dalam artian

bahwa keputusan yang diambil menerima yang satu dan menolak yang lainya.

Walaupun dalam kebijakan ada ruang bagi win-win solution dimana semua kepentingan

dapat diakomodasi, namun ruang tersebut sangatlah kecil, kebanyakan kebijakan lebih

mengarah pada zero-sum-game yaitu menerima salah satu dari sekian banyak pilihan.

Dari beberapa pendapat dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan

merupakan suatu landasan berpikir, bertindak, sarana, petunjuk, aturan, program dan

prosedur yang ditetapkan untuk mendukung usaha pelaksanaan kebijakan dan

pengambilan keputusan. Kebijakan merupaka ekspresi perilaku dan sebuah norma yang

memuat konsistensi dan aturan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Bahkan

kebijakan sangat memegang peran penting sebagai alat yang berorientasi pada aksi

pemecahan masalah dan memberikan kontribusi dalam menentukan sumber kegiatan,

input, proses yang menunjang outputnya sehingga memberikan dampak positif bagi

masyarakat

Abdul Azis, M.Pd





B. Kebijakan pendidikan

Tujuan akhir pendidikan nasional secara umum adalah peningkatan

sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara terinci dalam pasal 3 UU No 20

Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Demi tercapainya tujuan mulia tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan

strategis demi terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif.

Menurut Tilaar dan Nugroho (2008: 139) kebijakan pendidikan adalah keseluruhan

proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari

visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan

pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Jadi kebijakan

pendidikan berkaitan dengan fungsi-fungsi esensial institusi pendidikan khususnya

satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan

pendidikan merupakan proses dimana suatu pertimbangan-pertimbangan mesti diambil

dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang bersifat melembaga, bersifat umum dan

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pendidikan. Penjelasan

tersebut juga menunjukan bahwa kebijakan pendidikan diarahkan untuk pengembangan

Abdul Azis, M.Pd





segala sumberdaya pendidikan yang ada guna mencapai tujuan pendidikan, serta

pengembang seluruh warga sekolah melaui berbagai kegiatan yang berhubungan

dengan pengembangan dan keterampilan demi peningkatan kualitas kognitf, afektif dan

psikomotorik demi tercapainya sekolah yang efektif dan berbudaya mutu.

C. Proses Perumusan Kebijakan

Proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang

bersifat politis dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantug

satu dengan lainya menurut urutan masing-masing, aktivitas politis tersebut nampak

dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan,

adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2003: 43).

Bagi seorang administrator pendidikan, sebuah kebijakan yang merupakan

hasil keputusan sangatlah penting diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap

motivasi, komunikasi, kepemimpinan serta perubahan organisasi, kesalahan dalam

pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai dari

diterapkanya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan yang merupaka tahap akhir

dari proses perumusan kebijakan meliputi segala aspek menejemen baik perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluaasi, semauanya mebutuhkan kebijakan.

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan

serangkaian kegiatan pengumpulan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan

masalah yang dihadapi, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif

kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai kepada

Abdul Azis, M.Pd





kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan bukan merupakan pemlihan dari berbagai

alternatif, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Pilihan pilihan ini sering

disebut sebagai alternatif kebijakan yang dapat dipilih, yang menurut para pendukung

tindakan tersebut dapat disetujui. Pada saat proses kebijakan bergerak kearah

pembuatan keputusan, maka ada beberapa usul yang akan diterima begitu juga

sebaliknya, sebagian lagi akan ditolak, dan mungkin usul yang lain akan dipersempit.

Pada tahap ini perbedaan pendapat akan dipersempit dan tawar menawar akan terjadi

hingga akhirnya dalam beberapa hal, dan kebijakan hanya akan merupakan formalitas

(Winarno, 2008: 120).

a. Batasan masalah publik.

Sebuah masalah dikatakan sebagai masalah pribadi, apabila masalah tersebut

tidak melibatkan orang lain dalam mengatasinya (Jones, 1991:71) atau tanpa harus

melibatkan pihak sekolah. Sebagai contoh, ketika seorang siswa merasa kesulitan

memahami penjelasan guru karena penggunaan metode mengajar yang kurang baik,

pada prinsipnya ini adalah masalah pribadi. Akan tetapi ketika hal ini dirasakan oleh

beberapa siswa dan mereka mengorganisisr diri mununtut agar sang guru dibri

pembinaan, maka masalah ini beralih ke masalah public. Suatu gejala menjadi

gejala public apabila gejala tersebut dirasakan oleh sekelompok orang dan hanya

dapat diselesaikan dengan intervensi pengelola sekolah. Jadi masalah public dapat

dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang

Abdul Azis, M.Pd





diinginkan oleh public, atau pemenuhannya hanya mungkin dengan kebijakan

sekolah.

b. Sifat-sifat masalah publik.

Merumusakan suatu masalah public dengan tepat dan benar tidaklah mudah

karena kompleksitas masalah public, Dunn (1994: 140-141) menguraikan

karakteristik masalah public sebagai berikut:

1. Saling ketergantungan antar berbagai masalah. Suatu masalah public

bukanlah suatu masalah yang bersiri sendiri, tetapi saling terkai antara satu

masalah dengan masalah lainya. Sistem masalah yang saling tergantung

mengharuskan analisis kebijakan dengan pendekatan holistic dalam

memecahkan masalah dan mengetahui akar masalahnya.

2. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah hasil dari

pemikiran dalam konteks tertentu, oleh karena itu suatu fenomena yang

dianggap masalah dalam lingkungan tertentu, bisa jadi bukan masalah untuk

lingkungan yang lainya.

3. Artificiality masalah. Yakni suatu fenomena dianggap sebagai masalah

karena adanya keinginan manusia untuk merubahnya. Sebagai contoh,

rendahnya qualitas SDM dalam suatu sekolah menjadi masalah karena

pengelola sekolah berkeinginan meningkatan mutu pendidikan di sekolahnya.

Abdul Azis, M.Pd





4. Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap masalah selalu berubah.

Masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkaan dengan kebijakan yang

jikalau waktu dan lingkunganya berbeda.

c. Metode pengembangan alternative kebijakan.

Ketika pembuat kebijakan menghadapi suatu masalah, terutama masalah yang

bersifat ill structured, maka ia dituntut untuk mengembangkan berbagai alternative

kebijakan sebelum akhirnya sampai pada keputusan yang tepat. Mengembangkan

alternative tidaklah mudah karena pembuat kebijakan dituntut untuk memiliki

pengetahuan yang luas yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Patton dan

Sawicki (1987:182-185) mengidentifikasi beberapa method yang dapat membantu

perumus kebijakan dalam mengembangkan alternative kebijakan yaitu:

a. Metode status quo (no action). Suatu alternative dipilih apabila pengelola

sekolah merasa bahwa suatu masalah hany dapat diperbaiki dengan suatu

alternative kebijakan. Untuk memilih alternative yang akan diadopsi perlu

dalakukan evaluasi terhadap setiap alternative untuk mengetahu apakan

situasi ini akan berubah dengan suatu tindakan kebijakan atau bahkan

sebaliknya. Salah satu alternative kebijakan yang ditawarkan adalah

alteernatif status quo. Metode ini dipilih karena beberapa alasan: 1.

Keterbatasan dana untuk membuat kebijakan baru, 2. Dengan kebijakan

status quo sudah dapat mencapai sasaran kebijakan, 3. Kebijakan status quo

dapat mengurangi tindakan, 4. Status quo merupakan solusi yang terbaik

Abdul Azis, M.Pd





karena masalahnya sangat pelik sehingga tidak ada solusi yang dirasa

optimal.

b. Metode survei cepat (Quick survey). Analis kebijakan dapat menanyakan

kepada teman atau kelompok tertentu mengenai suatu masalah dan meminta

saran memecahkan masalah tersebut. Ini dimaksudkan untuk mendapat

berbagai ide yang baik dalam memecahkan masalah. Method ini dapat

menghasilkan serangkaian daftar saran alternative kebijakan untuk kemudian

diolah oleh analis kebijakan.

c. Tinjauan pustaka (Literature review). Berbagai sumber literature yang berisi

pengetahuan teoritok dan kasus diberbagai bidat dapt juga dijadikan sebagai

sumber yang dapat menawarkan alternative kebijakan terhadap masalah yang

dihadapi.

d. Belajar dari pengalaman nyata. Memperoleh informasi tentang alternative

kebijakan yang nyata yang telah digunakan oleh berbagai kebijakan adalan

penting terutama apabila masalah yang dihadapi memiliki kesamaan setting.

Tujuan utama metode ini bukanlah mengidentifikasi salah satu metode yang

paling baik, melainkan untuk mengetahui pengalaman yang memperlihatkan

bahwa suatu alternative dapat di implementasikan.

e. Metode analogi, metaphor, dan sinetic. Analogi dan metaphor digunakan

untuk memecahkan masalah baik dalam hal mendefinisikannya maupun

untuk membantu analis dalam mengidentifikasi kemungkinan alternative.

Abdul Azis, M.Pd





Para pendukung metode ini berpendapat bahwa para analis sering gagal

menemukan solusi terhadap suatu masalah karena mereka tidak mengenali

bahwa sebenarnya masalah yang mereka hadapi adalah masalah lama.

Sedang sinetik adalah metode pemecahan masalah dalam kelompok melalui

diskusi sehingga kesempatan menemukan alternatifnya lebih tinggi.

f. Curah pendapat (Brainstorming). Metode ini dilakuka dalam konfrensi yang

kreatif guna menghasilkan checklist ide/gagasan untuk memecahkan masalah.

Derajat brainstorming dapat bervariasi dari pembicaraan informal, pertemuan

antar anggota staff, para pakar, dan konsultan. Ini mengandung arti bahwa

brainstorming menunjuk pada diskusi kelompok tentang masalah dan

berbagai kemungkinan alternative pemecahannya.

d. Rekomendasi kebijakan.

Rekomendasi kebijakan merupakan proses untuk melakukan pilihan terhadap

berbagai alternative kebijakan berdasarkan criteria-kriteria yang telah ditentukan.

Rekomendasi juga membahas berbagai model kebijakan yang dapat diambil

pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berikut beberapa

metode yang dapat digunaka dalam proses seleksi kebijakan.

1) Metode perbandingan. Semua alternative kebijakan yang akan dievaluasi

dibandingkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, untuk

kemudian dipilih salah satu alternative yang memperoleh nilai tertinggi.

Abdul Azis, M.Pd





2) Metode kecukupan. Pemilihan alternative dilakukan atas dasar kemampuan

setiap setiap alternative memenuhi semua kriteri atau persyaratan yang telah

ditetapkan. Apabila tidak ada alternative yang memenuhi semua kriteria

maka perlu mengurangi jumlah kriteria.

3) Analisi biaya dan manfaat. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi

besarnya jumlah yang dikeluarkan dengan besarnya manfaat yang diddapat,

dengan negitu para pembuat kebijakan dapat mengambil kebijakan yang

paling rasional.

4) Metode pro dan kontra. Metode ini digunakan untuk mengidenifikasi semua

argument yang mendukun dan menolak dari setiap alternative kebijakan.

Kemudian pembuat kebijakan memilih alternative kebijakan yang mendapat

dukungan paling banyak.

5) Analisis nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan merupakan hasil dari

perkalian antara probabilitas dari setiap alternative dengan perkiraan hasil.

Altrenatif yang memiliki nilai yang diharapkan paling tinggi adalah

merupakan alternative yang terbaik.

6) Metode skenario. Metode ini digunakan dengan mengajukan berbagai

scenario kejadian dimasa yang akan datang dengan mendasarkan pada

kekuatan yang berkembang dalam masyarakat di sekolah tersebut.

D. Partisipasipasi dalam Pengambilan Keputusan.

Abdul Azis, M.Pd





Agar sebuah organisasi atau lembaga pendidikan berjalan dengan optimal

maka membutuhkan partisipasi dari semua komponennya. Partisipasi yang optimal

akan membawa kepada sebuah manajemen yang mandiri. Dengan tingkat partisipasi

yang ada, sekolah dapat melakukan perubahan melalui proses evaluasi diri. Sekolah

dapat membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk mewujudkan atau menjalankan

tugas-tugas evaluasi diri

Hal yang pokok yang dituju adalah peningkatan partisipasi, dengan partisipasi

itu akan membawa kepada pengambilan keptusan yang tepat dan optimal. Kemudian

penganbilan keputusan yang dicapai akan membawa kepada tujuan yang jelas dan

konsentrasi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hal tersebut sejalan

dengan apa yang dikatakan oleh Newton & Tarrant (1992: 92) bahwa “constructive

participant is important for a decision making group such as school where the

effectiveness of the decision is closely bound up with the willingness of staff to

implement it”.

Dengan demikian hal ini akan dicapai jika disekolah dalam menghadapi

permaslahan-permasalahan untuk diputuskan terdapat kesamaan pendapat atau

pandangan. Kesamaan pendapat ini diharapkan ada dalam seluruh komponen sekolah

yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Jika hal ini dapat dilaksanakan, maka

disekolah akan dapat ditimbulkan pengambilan keputusan yang partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia diejawantahkan dengan dibentuknya komite sekolah

Abdul Azis, M.Pd





sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang

Sisdiknas. Komite Sekolah adalah institusi penting yang dibentuk untuk menjadi mitra

sekolah dalam mengembangkan sekolah. Komite sekolah merupakan representasi dari

komunitas sekolah, merupakan institusi yang tepat untuk menyuarakan apa yang

diinginkan oleh para orang tua murid dan pihak pihak lain ke sekolah atau

sebaliknya.Sehingga dengan begitu pendidikan tidak semata-mata manjadi

tanggungjawab pemerintah ataupun penyelenggara pendidikan namun masyarakat

secara bersama-sama dengan pemerintah dan penyelenggara pendidikan ikut terlibat

aktif dalam proses penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan hingga

evaluasi.

Peran komite sekolah berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2002

adalah sebagai:

1. Pemberi pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di

satuan pendidikan

2. Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan

keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4. Mediator antara pemerintan dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sedangkan fungsi komite sekolah adalah sebagai:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia

usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

Abdul Azis, M.Pd





4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan

pendidikan mengenai:

a. Kebijakan dan program pendidikan;

b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;

d. Kriteria tenaga kependidikan;

e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan

f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan disatuan pendidikan;

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Hubungan sinergis masyarakat dalam bentuk sumbangsaran terhadap

penyelenggara pendidikan akan dapat menghasilkan keputusan atau kebijakan yang

lebih objektif, disamping itu juga akan dapat meningkatkan rasa memiliki (senses of

belonging) dan rasa bertanggungjawab (senses of responsibility).

Pengambilan keputusan dalam sebuah lembaga pendidikan dapat dikatakan

sebagai kegiatan kelompok yang berupaya untuk menemukan kebenaran tentang pilihan

yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Proses pengambilan

keputusan dengan kelompok ini memiliki esensi yang sangat penting, yaitu adanya

suatu transformsi dari proses yang mendorong keputusan dan pengambilan keputusan

itu sendiri yang merupakan kegiatan individu kepada kegiatan proses pengambilan

keputusan kelompok. Hal ini berkaitan dengan peran yang dipersepsikan individu

dalam proses pengambilan keputusan yang dimasukkannya dalam proses kelompok.

Peran-peran yang dipersepsikan oleh individu ini akan merupakan konvigurasi peran

Abdul Azis, M.Pd





yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Jika, individu dalam

kelompok ini berperan dengan baik dalam peranan yang dipersepsikan masing-masing,

maka suatu keputusan kelompok yang efektif akan dapat diperoleh.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memahami

peristiwa dalam hubungannya dengan orang dalam situasi tertentu dengan pertimbangan

bahwa data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan proses perumusan

kebijakan pendidikan di SD Harapan Kita. Disamping itu, pendekatan ini juga bertujuan

untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan natural tentang

fenomena terkait dengan tema yang dikaji yang ada di lapangan.

Pendekatan fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai kebulatan yang

utuh, tidak terpisah dengan objek lainnya, dengan demikian pendekatan fenomenologi

menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan yang parsial. Peneliti dalam

pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-

orang dalam situasi-situasi tertentu.

Jenis penelitian kualitatif menurut Suharsimi (1986:115) diartikan sebagai

penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu

organisme, lembaga atau gejala tertentu. Sementara menurut Bogdan dan Taylor (Moleong:

2001: 3), metode penelitian kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang

Abdul Azis, M.Pd





menghasilkan data deskriptif yaitu data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memandang objek yang diteliti secara

holistik. Sebagai penelitian kualitatif, maka data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif

berupa data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif ini diarahkan pada latar dan subjek penelitian secara holistik

dan kontekstual. Holistik berarti dengan berada dilapangan peniliti akan mampu memahami

konteks data dalam keseluruhan situasi, sehingga mendapat pandangan secara menyeluruh.

Sedangkan kontekstual berarti peneliti dapat mengumpulkan dan memcatat data secara rinci

mengenai manajemen perumusan kebijakan di SD Harapan Kita.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini akan dimuali pada bulan November 2010 sampai dengan bulan

Februari 2011, dan akan diperpanjang jika dirasa perlu. Lokasi penelitian ini adalah di SD

Harapan Kita. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunikan. Keunikan SD Harapan Kita

adalah pola manajemen yang digunakan adalah kolektif partispatif.

3. Tahap-Tahap Penelitian.

a. Tahap pra lapangan.

Tahapan ini meliputi identifikasi masalah, penjajakan, dan analisa lapangan,

konfirmasi kepada calon responden, menyususn rencana penelitian kemudian

penyiapkan perlengkapan penelitian.

Abdul Azis, M.Pd





b. Tahap pekerjaan lapangan.

Tahap ini mulai memasuki lapangan tetapi diawali dengan memahami latar

penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan tekhnik

pengumulan data yang telah ditentukan.

c. Tahapan analisis data.

Analisis data dilakukan setelah data terkempul. Tahap ini sudah dilakukan saat

masih berada dilapangan, yaitu pada saat peneliti mengumpulkan data dilapangan,

karena pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki setting yang alamiyah dan mengalir

secara wajar. Peneliti lebih kritis dalam mencerna dengan menggunakan tingkat analisa

yang tinggi serta berusaha membaca peluang dan kesenjangan atau berbagai

kejanggalan.

4. Sumber Data.

Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis; a. person, yaitu sumber

data berupa orang. b. place, yaitu sumber data berupa tempat, dan c. paper, yaitu sumber

data berupa symbol (Suharsimi Arikunto, 2002: 107). Sumber data pada penelitian ini

adalah kata-kata dan tindakan dari para dewan kiyai serta informan lainnya seperti dawan

guru, siswa pengurus organisai sebagai sumber data person yang didukung oleh

pengamatan langsung oleh peneliti sebagai sumber data place, serta dokumen tertulis baik

berupa catatan lapangan, jurnal, arsip administrasi, foto kegiatan, data statistik, majalah,

buku dan lainnya sebagai sumber data paper.

Abdul Azis, M.Pd





Penentuan sumber data berupa person dilakukan dengan teknik purposif. Dengan

teknik ini, ditetapkan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Mardalis (2007: 58)

mengatakan bahwa penggunaan tehnik ini didasarkan atas informasi yang didapat dari

populasi sebelumnya. Sedangkan sumber data berupa paper digunakan sebagai sumber data

sekunder sesuai dengan tujuan penelitian, dan sumber data berupa place dibutuhkan untuk

memperkaya data penelitian melalui observasi.

5. Prosedur Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.

a. Wawancara Mendalam (indepth interview)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam untuk

mendapatkan informasi mengenai seluruh aspek yang diteliti dan relevan dengan

masalah penelitian. Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan dengan

menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara (interview guide). Pedoman

tersebut tidak sepenuhnya mengikat proses wawancara secara kaku, akan tetapi

wawancara dapat berkembang sesuai denga situasi masyarakat dan khususnya

informan. Meski demikian, peneliti berupaya secara jeli agar wawancara dapat

menjawab tujuan penelitian karena pada prinsipnya dalam penelitian qualitatif

instrument utama adalah peneliti itu sendiri.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan data

sekunder serta data tertulis lainnya dari obyek yang diteliti. Metode dilakukan untuk

memperoleh data dengan jalan pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang

Abdul Azis, M.Pd





bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung

atas dokumen , missal arsip aktif maupun pasif, sedangkan bersifat eksternal dalam

artian pengkajian terhadap sumber-sumber pendukung atas pengkajian dokumen seperti

arsip berita.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara meninjau objek

penelitia untuk melihat relitas yang terjadi dilapangan. Instrument yang digunakan

untuk observasi berupa lembar pengamatan (observation cheklist).

6. Pemeriksaan dan Validasi Data.

Tekhnik validasi data pada penelitian ini menggunakan trianggulasi, yaitu suatu

tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data, untuk

melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2002:178). Tekhnik

yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode, yaitu dengan

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu

dan alat yang berbeda.

7. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis

data kualitatif meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi, dengan

penjelasan sebagai berkut:

Abdul Azis, M.Pd





a. Reduksi Data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan

dan penyaringan data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen yang relefan

dengan masalah yang diteliti.

b. Display Data. Display data yang dilakukan berupa penyajian secara deskriptif atau

naratif data yang telah direduksi dalam bentuk laporan yang sistematis.

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan

penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin

keabsahannya.

Berdasarka penjelasan tersebut, maka secara umum proses analisis data melalui

pentahapan (1) mencatat semua fenomena di lapangan baik melalui pengamatan,

wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan; (2) menelaah kembali catatan

hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap

penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang untuk memeriksa kembali kemungkinan

kekeliruan klasifikasi; (3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk

kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan focus dan tujuan penelitian; (4)

membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan

tesis.

Abdul Azis, M.Pd





DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. (2003). Public policy analysis: an introduction. New Jersey: Pearson

Education.

Husaini Usman. (2008). Manajemen: teori, praktik & riset pendidikan. Jakarta: Bumi

Aksara.

Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Lunenburg. C. Freud & Allan C. Ornstein. (2000), Educational administration; concepts

and practices, USA: Wadsworth.

Morgan, Gareth. (1986). Images of organization. London: Sage Publication Inc.

Newton, Collin & Tarrant, Tony. (1992). Managing Change in School, a Practical

Handbook. London: Routledge.

Nugroho D. Riant (2003). Kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evluasi. Jakarta:

Elex Media Komputindo.

Patton, Carl V. & Sawicki, Davis S. (1986). Basic method of Policy Analysis and Planning.

New Jersey: Practice Hall.

Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Analisis. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Terry, G. R (1977). Principles of management (6th ed). London Richard D. Irwin Inc

Tilaar. H.A.R & Riant Nugroho. (2008). Kebijakan pendidikan: pengantar untuk

memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan

publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional

Abdul Azis, M.Pd





Winarno, Budi. (2008). Kebijakan publik: terori dan proses. Yogyakarta: MedPres.

proposal penelitian perumusan kebijakan pendidikan

Documents