1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian

Performa suatu entitas bisnis tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja. Laporan

kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio-rasio moneter tertentu juga harus disertai

dengan laporan aspek-aspek non keuangan seperti Good Corporate Governance dan pelaksanaan

Corporate Social Responsibility.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) (PBI nomor

8/4/PBI/2006). Pelaksanaan GCG pada bank syariah diatur pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah.

Dalam beberapa literatur, perbankan syariah mengklaim lebih baik dari perbankan

konvensional (Maali et al, 2006), IB mengaku unggul dalam transparasi, kemanfaatan, dan

kebersamaan. Selain hal tersebut keunggulan IB dalam hal tata kelola perusahaan disebutkan

dalam Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang disusun Bank Indonesia

pada tahun 2009, dimana disebutkan Bank Syariah mengusung prinsip “Rahmatan lil alamin”

atau prinsip saling menguntungkan.

“Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua

belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema

yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi

yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang

memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank

atau beyond banking”.

Sistem perbankan syariah berjalan dengan prinsip bagi hasil menyediakan alternatif

perbankan yang menguntungkan baik masyarakat dan bank, keadilan dalam bertransaksi,

investasi yang beretika, kebersamaan, dan menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif.

1

Perkembangan aset perbankan syariahpun mencapai angka pertumbuhan yang impresif, yaitu

sekitar 65% per tahun pada lima tahun terakhir (www.bi.go.id).

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur Perbankan Syariah juga dianggap

sebagai faktor yang membuat tata kelola perusahaan Bank Syariah lebih baik (Antonio,2001).

Pada publikasi lainnya, Bank BNI syariah menyatakan bahwa secara khusus BNI syariah

membentuk pedoman GCG yang meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-

undangan dan serta etika dan nilai yang berlaku pada pindustri perbankan syariah. (www.

bnisyariah.co.id)

Selain dari pernyataan dan publikasi dari bank syariah yang ada, dukungan akan

keunggulan perbankan syariah dalam bidang good corporate governance juga datang dari para

intelektual yang mendukung konsep perbankan syariah. Ahmad (2010) dengan eksplisit menulis

bahwa islamic finance lah yang pada awalnya mencetuskan prinsip Good Corporate Governance

pada tiga area dasar yaitu transparansi, akuntanbilitas, dan amanah. Hal yang membedakan bank

syariah dengan bank konvensional adalah bahwa bank syariah memiliki prinsip moral yang

memainkan peranan penting dalam bank syariah (Schaik,2001). Disebutkan juga dalam

www.islamic-banking.com, bahwa Islamic Financial Institutions menyerap guncangan pada

sistem finansial konvensional.

“These restrictions which are essentially self-imposed based on belief and conviction act

a moral compass; the monitoring of the prohibitions by a Religious (Shari’ah)

Supervisory Board may have prevented Islamic financial institutions to deviate from a

faith-based system and absorb the shocks within the conventional financial system.”

Walaupun banyak dukungan atas sistem perbankan syariah, banyak pula pihak yang

meragukan keunggulan bank syariah dalam penerapan Good Corporate Governance yang. Dar

(2002) menuding bank syariah bersikap elitis dan hanya mendukung pihak kaya. Dalam buku

The End of Economics, Vadillo (1991) menyatakan bahwa Bank Islam adalah kuda Troya yang

disusupkan ke dalam Dar al-Islam. Dengan kata lain Vadillo menyatakan bahwa Bank Islam

bukanlah solusi yang sesuai untuk penyaluran Sumber daya Finansial yang berbasis Syariah.

Saidi (2003) juga berpendapat bahwa kegiatan Perbankan Syariah adalah sebuah

Contradiction in Terminis belaka terhadap apa yang sesungguhnya dianggap syariah. Menurut

2

Dar & John (2000) Bank Syariah gagal menerapkan model profit & loss sharing dalam operasi

bisnisnya. Sedangkan Grais (2006) berpendapat:

“Islamic financial institutions generally appear less transparent than their conventional

counterparts. It is therefore necessary for an Islamic financial institution to focus on

creating a culture of transparency that protects all investors”

Selain pendapat dari beberapa intelektual dan pihak perbankan syariah sendiri, mengenai

ada tidaknya kelebihan perbankan syariah dibandingkan bank konvensional dalam penerapan

kualitas penerapan good corporate governance, ada beberapa peneliti yang sudah melakukan

penelitian akan pengaruh kualitas penerapan good corporate governance terhadap tingkat

pengembalian dan resiko pembiayaan. Diantaranya adalah:

No. Peneliti Penelitian Hasil Penelitian

1. Anggraeni (2010) Hubungan Penerapan GCG dan

Kinerja Keuangan pada

Perbankan Syariah.

Penerapan GCG berpengaruh

signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan yang

diproksikan dengan tingkat

pengembalian aset dan ekuitas

perusahaan.

2. Bhagat dan Bolton

(2008)

Corporate governance and

firm performance.

Pengujian komprehensif dengan

tujuh alat ukur berbeda,

menunjukkan bahwa tata kelola

perusahaan yang baik

berpengaruh positif terhadap

operating performances

perusahaan yang salah satunya

diproksikan dengan tingkat

pengembalian aset.

3. Arani (2010) Hubungan Penerapan Prinsip

Good Corporate Governance

Penerapan prinsip GCG

memiliki hubungan yang positif

3

terhadap Kinerja Keuangan PT.

Bank Syariah Mandiri

terhadap kinerja keuangan

perusahaan yang diproksikan

dengan tingkat pengembalian

aset dan ekuitas.

4 Sari (2010) Pengaruh Mekanisme Good

Corporate Governance

terhadap Kinerja Perbankan

Nasional

Mekanisme Pemantauan

Kepemilikan dan Mekanisme

Pemantauan Pengendalian

Internal masing-masing

menunjukkan hubungan yang

tidak signifikan dan negatif

signifikan terhadap kinerja

perbankan yang diproksikan

dengan Return on Asset.

5. Eirene (2010) Pengaruh Penerapan Prinsip-

Prinsip Good Corporate

Governance terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan

Good Corporate Governance

tidak berpengaruh signifikan

terhadap Return On Assets dan

berpengaruh signifikan terhadap

Return On Equity

6. Gorda (2011) Analisa Pengaruh Penerapan

Corporate Governance

Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan Sektor Perbankan

Yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia

Adanya pengaruh penerapan

Good Corporate Governance

terhadap Non Performing Loan

(NPL), Return on Asset (ROA),

dan Return on Equity (ROE).

7. Dewi (2012) Perbedaan Kinerja Keuangan

Bank Pemerintah Sebelum dan

Sesudah Implementasi

Kebijakan GCG (Good

Setelah pengimplementasian

GCG, NPL turun secara

signifikan. Namun ROA dan

ROE tidak naik secara

4

Corporate Governance) signifikan.

8. Permatasari (2010) Pengaruh Efektivitas

Penerapan Good Corporate

Governance Terhadap Risiko

Kredit Perbankan.

Tidak adanya pegaruh signifikan

antara implementasi Good

Corporate Governance dengan

resiko kredit dengan indikator

non performing loans.

9. Klapper dan Love

(2002)

Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets

Terdapat korelasi positif antara

Corporate Governance

Behavior dan performa

perusahaan, yang diestimasikan

dengan ROA.

10. Prasinta (2012) Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan

Tidak terdapat hubungan positif

antara good corporate

governance dengan return on

assets. Namun terdapat

hubungan positif antara good

corporate governance dengan

return on equity

Proposal ini merupakan mirror dari penelitian yang dilakukan oleh Dhaniel Syam dan

Taufik Najda pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate

Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat

Pengembalian dan Risiko Pembiayaan”. Penelitian dilakukan terhadap 7 bank Syariah di

Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan GCG pada tahun 2010. Dari

penilitian tersebut didapatkan hasil bahwa Penerapan GCG pada bank syariah di Indonesia

berada pada predikat baik. Kualitas baik berarti penerapan GCG pada bank umum syariah telah

sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah PBI No. 11/33/PBI Tahun 2009 yang

secara rinci diatur dalam SE BI No. 12/13/DPbS tahun 2010.

Hasil peneltian tersebut juga menyebutkan Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh

terhadap tingkat pengembalian dan berpengaruh negatif terhadap resiko pembiayaan pada bank

umum syariah di Indonesia.

5

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan tema “Pengaruh Kualitas

Penerapan Good Corporate Governance terhadap tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan

Bank Umum Syariah di Indonesia”:

Terdapat Research Gap pada hasil penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai

pengaruh penerapan GCG terhadap tingkat pengembalian memang sudah banyak,

namun adanya Research Gap tersebut memotivasi penulis untuk lebih mendalami

kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia dan pengaruhnya

terhadap tingkat penegmbalian.

Penelitian tentang resiko kredit yang diproksikan dengan non performing loan sudah

banyak dilakukan, namun belum banyak peneliti yang mengaitkan pengaruh kulitas

penerapan Good Corporate Governance dengan risiko pembiayaan, terutama pada

Bank Umum Syariah di Indonesia.

Selain kedua motivasi utama diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini

karena periode penelitian pada penelitian sebelumnya yang di mirror cukup pendek. Dalam

penelitian sebelumnya periode penelitian hanya satu tahun laporan keuangan. Hal ini dirasa

penulis kurang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya, mengingat kulitas penerapan Good

Corporate Governance bersifat jangka panjang. Peneliti sebelumnya juga menyarankan untuk

memperpanjang periode penelitiaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu

dalam proposal penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperpanjang periode penelitian

menjadi 4 tahun laporan keuangan, yaitu dari tahun 2009-2012. Selain itu penulis juga

bermaksud untuk menambah sampel penelitian dengan target 12 Bank Syariah, dimana pada

penelitian oleh Syam & Najda menggunakan 7 sampel Bank Syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu variabel independen yaitu Kualitas

Penerapan GGG. Sedangkan variabel dependen terdapat dua yaitu tingkat pengembalian dan

risiko pembiayaan. Dalam penelitian Syam & Najda tingkat pengembalian hanya diproksikan

dengan Tingkat Pengembalian Aset. Pada penelitian yang diajukan ini, tingkat pengembalian

diproksikan dengan dua rasio yaitu Tingkat Pengembalian Aset dan Tingkat Pengembalian

Ekuitas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Sedangkan

untuk variabel kedua yaitu risiko pembiayaan, diproksikan dengan rasio Non Performing

Financing. Dari uaraian diatas maka penulis bertujan untuk mengajukan proposal penelitian

6

dengan judul “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat

Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah kualitas penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum

Syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap tingkat

pengembalian aset Bank Umum Syariah?

3. Bagaimana pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap tingkat

pengembalian ekuitas Bank Umum Syariah?

4. Bagaimana pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap tingkat

resiko pembiayaan Bank Umum Syariah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap

Tingkat Pengembalian Aset Bank Umum Syariah.

2. Menganalisis pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap

Tingkat Pengembalian Ekuitas Bank Umum Syariah.

3. Menganalisis pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap

Tingkat resiko pembiyaan Bank Umum Syariah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan keuangan Bank Umum Syariah dalam rangka

meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mebantu investor untul mengambil keputusan

dalam investasi di Bank Umum Syariah

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian

selanjutnya terkait tentang kualitas penerapan GCG di Bank Umum Syariah dan

pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian dan resiko.

7

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian dan Konsep Dasar Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah

bagi semua pihak yang berkepentingan. (Cadbury Committee of United Kingdom).

Sedangkan Bank Dunia memberikan definisi GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan,

dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber

perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang

yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara

keseluruhan. (Effendi, 2008).

Organization for Economic Co-orpeation and Development (2002) menyatakan bahwa :

“Corporate Governance adalah sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja”. Di dalam penerapan Good Corporate Governance, terdapat beberapa asas-asas dasar yang

harus dipatuhi oleh perusahaan yang menerapkan GCG (Komite Nasional Kebijakan

Governance, 2006), yaitu:

Transparansi (Transparency) : perusahaan harus menyediakan informasi yang material

dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku

kepentingan.

Akuntabilitas (Accountability): Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara transparan dan wajar.

Responsibilitas (Responsibility) : Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

8

Independensi (Independency) : perusahaan harus dikelola secara independen sehingga

masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat

diintervensi oleh pihak lain.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, penerapan sistim GCG diharapkan dapat

meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang

memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai

dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi

tantangan organisasi kedepan.

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholders.

Sedangkan menurut Iman dan Amin (2002), manfaat penerapan Good Corporate Governance

adalah:

1. Adanya peningkatan kepercayaan publik khususnya para investor yang akan menanamkan

modalnya.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan.

3. Menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah kesenjangan atau konflik

kepentingan antara pihak manajemen dan para pemegang saham.

4. Dapat meningktakan citra dan kredibilitas perusahaan.

5. Memperkecil kemungkinan praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

6. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.

7. Fokus pada strategi-strategi utama.

8. Peningkatan kepuasan pelanggan.

2.1.2. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah, yang sering disebut juga sebagai Bank Islam, menurut Ensiklopedia

Islam, adalah suatu lembaga keungan yang kegiatannya memberikan kredit dan jasa-jasa

pembayaran dan peredaran uang yang pada prakteknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam

(Sumitro,2002). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya

9

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi untuk memperlancar kegiatan

ekonomi di sektor riil melalui kegiatan usaha (seperti investasi, perdagangan, dll) yang sesuai

dengan Syariah Islam antara bank dan pelanggannya dalam pendanaan dan/atau pembiayaan

kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan nilai-nilai makro dan mikro Islam

(Ascarya, 2005).

Jika dilihat dari sisi moneter, hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan

konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan

yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga

keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Bank syariah tidak mengenal bunga yang

merupakan riba dan dianggap haram dalam islam, namun dengan prinsip bagi hasil (profit

sharing and loss). Untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah

kemitraan / kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang

peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

(www.bi.go.id)

Sudarsono (2008) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai

berikut:

Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana

nasabah yang dipercayakan kepadanya.

Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan

kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah,

bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun,

mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Pelaksanaan GCG pada bank umum syariah diatur pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah. Dalam pasal 2, disebutkan mengenai kewajiban Bank Umum Syariah untuk

melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi. Disebutkan dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 bahwa tata kelola Bank Umum

10

Syariah harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran

(fairness).

Ada satu organ inti dalam Bank Umum Syariah yang membedakan antara Bank Umum

Syariah dan Bank Konvensional. Dalam Bank Umum Syariah atau BUS terdapat organ bernama

Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta

mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (PBI Nomor 11/33/PBI/2009).

Bank Umum Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional

tidak (Wijaya, 2004).

2.1.3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan

Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus

terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang

ekonomi  perbankan (Agustianto, 2011).

Agustianto (2011) juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS

harus mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa

mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah

mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah

difatwakan oleh DSN.

Sedangkan menurut Hidayati (2010) fungsi dari Dewan Pengawas Syariah adalah

mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara prudent, memenuhi peraturan

perbankan yang berlaku, serta memastikan prinsip syariah terlaksana dengan baik. Fungsi

pengawasan yang dilakukan oleh DPS meliputi dua hal yaitu:

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan terhadap aturan perbankan yang umum

dan prinsip kehati-hatian

2. Pengawasan prinsip syariah dalam operasional bank.

11

Selain itu DPS juga memiliki fungsi (Haqqi, 2007) sebagai penasehat dan pemberi saran

terkait akan aspek syariah, mediator antara bank dan DSN, dan sebagai perwakilan DSN yang

ditempatkan pada bank.

2.1.4. Konsep GCG dalam Islam

Dalam ajaran Islam sendiri, prinsip-prinsip dasar GCG seperti transparancy,

accountability, responsibility, professional, dan fairness sebenarnya sering disinggung dalam Al

Quran. Salah satunya yaitu akuntanbilitas. Hal tersebut terdapat dalam ayat Al Quran surah Al

Baqarah ayat 282:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya

sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang

yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada

Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya… “

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa dalam muamalah, hendaknya mencatat transaksi

muamalah tersebut. Dapat kita lihat sendiri bahwa islam sangat mengedepankan akuntanbilitas

dalam perdagangan. Hal tersebut jugalah yang menjadi prinsip bank Umum Syariah.

Al Quran juga membahasa pentingnya menjaga amanah atau dalam terminologi

umumnya Tanggung Jawab (Responsibility) dan Keadilan (Fairness) di dalam menjalin

hubungan dengan manusia. Surah An Nisaa’ ayat 58:

12

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dapat kita lihat sendiri bahwa nilai-nilai dasar islam sebenarnya sangat sejalan dengan

apa yang menjadi prinsip dasar Good Corporate Governance. Islam adalaha agama yang

sempurna yang mengatur segala sendi aspek kehidupan manusia. Ekonomi dalam islam juga

diatur dengan prinsip ilahiyah (Yulianti, 2009). Sehingga, ekonomi dalam pandangan Islam

adalah ekonomi yang berlandaskan ke-Tuhanan, yaitu bersumber dari Tuhan dan memiliki tujuan

akhir kepada Tuhan (Gusti, 1996).

2.1.5. ROA, ROE, dan NPF

Dalam dunia perbankan profitabilitas merupakan indikator yang sangat penting untuk

mengukur kesehatan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan, dalam hal ini

perusahaan perbankan syariah, untuk menghasilkan laba. Profitabilitas biasanya diukur

menggunakan rasio perbandingan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan

membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE (Return On Equity) dan ROA (Return

On Asset) (Pratiwi, 2012).

Menurut Dendawijaya (2003), ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank

dengan modal sendiri . Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam

mengelolah modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROE mampu

memberikan indikasi mengenai tingkat pengembalian uang investasi milik para investor

(Brigham dan Houston, 2003). Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang

13

dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

(Almilia, 2005). Rasio pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) dengan

membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan (Setiaji,

2011). Rasio Return On Equity atau tingkat pengembalian ekuitas didapat dari (Pontoh, 2009):

ROE = Pendapatan Setelah Pajak

Total Ekuitas

Sedangkan ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari

pengelolaan aset yang dimiliki (Pratiwi, 2012). Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara

laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang

tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai

berikut:

ROA = Laba sebelum pajak

Rata – rata total Aset

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan Non Performing Loan (NPL) pada

bank konvensional merupakan rasio keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit. Non

Performing Financing menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan

bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas

kredit bank yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar. Hal ini memeperbesar

kemungkinan kondisi keuangan bank sedang bermasalah (Pratiwi,2012). Kredit bermasalah

adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia, 2005). Hasbi (2011)

menuliskan rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

NPF = Pembiayaan (KL, D, M)

Total Financing

2.2 Penelitian terdahulu dan Hipotesis

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan Anggraeni (2010) tentang hubungan

penerapan GCG dan kinerja keuangan pada perbankan syariah menunjukkan penerapan GCG

14

x 100%

x 100%

x 100%

ternyata berpengaruh signifikan terhadap kinerja keungan perusahaan yang diproksikan dengan

Tingkat Pengembalian Aset dan Ekuitas perusahaan. Sedangkan Bhagat dan Bolton (2008)

melakukan pengujian komprehensif dengan tujuh alat ukur berbeda, menunjukkan bahwa tata

kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif terhadap operating performances perusahaan

yang salah satunya diproksikan dengan Tingkat Pengembalian Aset.

Hasil penelitian Eirene (2010) sedikit berbeda, pengujian yang dilakukan untuk

membuktikan pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja

keuangan perusahaan menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara GCG terhadap

tingkat pengembalian aset namun berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian ekuitas

perusahaan. Berbeda dengan Eirene (2010), hasil penelitian Klapper dan Love (2002)

menunjukkan bahwa Corporate Governance Behavior memiliki korelasi positif dengan Tingkat

Pengembalian Aset atau ROA. Berlandaskan berbagai hasil penelitian diatas, maka hipotesis

pada penelitian ini adalah:

H1 : Kualitas penerapan GCG (X) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengembalian

Aset (Y1.1)

H2 : Kualitas penerapan GCG (X) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengembalian

Ekuitas (Y1.2)

Dalam penelitiannya Nagoro (2008) menemukan penerapan prinsip GCG berpengaruh

terhadap pengurangan NPL. Claessens dan Fan (2002) menemukan adanya hubungan antara

penerapan GCG dengan pengurangan risiko keuangan. Gorda (2011) dalam hasil penelitiannya

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap Non

Performing Loan (NPL). Budiarti (2010) menulis:

“Terciptanya Good Corporate Governance (GCG) dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan resiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang mungkin terjadi”

Penerapan aturan BI mengenai penerapan GCG sendiri ditujukan untuk mengurangi

risiko (Syam, 2012). Sedangkan Dewi (2012) dalam penelitiannya untuk evaluasi GCG,

menemukan bahwa Non Performing Loan turun secara signifikan setelah pengimplementasian

GCG. Maka berdasarkan landasan teori dan rerangka konseptual diatas, hipotesis yang akan diuji

pada penelitian ini adalah:

H3 : Kualitas Penerapan GCG (X) berpengaruh positif terhadap risiko Pembiayaan (Y2)

15

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang beroperasi di

Indonesia pada tahun 2010-2012. Untuk kepentingan analisis data, sampel dipilih dengan metode

purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menerbitkan laporan tahunan dan laporan GCG periode 2010, 2011, dan 2012.

2. Isi laporan GCG periode 2010, 2011, dan 2012 yang dipublikasikan paling kurang

meliputi hal-hal yang wajib diungkapkan oleh BUS sesuai pasal 62 PBI No. 11

Tahun 2009.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dan

laporan GCG periode 2009, 2010, 2011, dan 2012, dan data Statistik Bank Indonesia. Data

bersumber dari website resmi perusahaan, website bank Indonesia, dan website Bursa Efek

Indonesia.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui

pencatatan dan memanfaatan data dari instansi yang diteliti yang berupa arsip dan laporan-

laporan yang berkaitan dengan permasalahan.

3.3. Definisi Operasionalisasi Variabel

3.3.1. Variabel Independen

Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Kualitas penerapan

GCG. Definisi operasional kualitas penerapan GCG adalah sejauh mana Bank

menjalankan peraturan dan ketetapan BI tentang GCG. Diukur dengan nilai komposit

peringkat kualitas penerapan GCG bank berdasarkan kesesuaian pelaksanaan aspek

GCG oleh bank dengan faktor-faktor penilaian yang telah ditetapkan Bank Indonesia

dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS Tahun 2010 yang mencakup 70 indikator pada

11 faktor.

Untuk mengetahui kulitas penerapan GCG pada Bank Umum Syariah dilakukan

Analisis Data. Analisis Data yang dilakukan ada 2 tahap yaitu:

16

1. Menganalisis peringkat penerapan masing-masing Faktor GCG

Analisis dilakukan dengan content analysis. Indikator-indikator dibuat khusus

untuk penilaian kualitas penerapan GCG pada Bank Umum Syariah. Seluruh faktor,

sub faktor dan indikator diambil dari lampiran 4 SE Bank Indonesia No.12/13/DPbS/

2010 dengan memperhatikan ketentuan pasal 62 PBI No. 11/33/PBI/2009.

Pengisian dilakukan dengan cara pemberian nilai indikator sesuai dengan apa

yang diungkapkan di laporan GCG dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Keterangan

1 Penerapan indikator GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku

0 Penerapan indikator GCG tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Setelah diberikan nilai pada masing-masing indikator penerapan GCG, kemudian

kualitas penerapan faktor dikategorisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

No. Peringkat Keterangan

1. 1 Memenuhi 87.5%-100% total indikator

2. 2 Memenuhi 62.5%-87.4% total indikator

3. 3 Memenuhi 37.5%-62.4% total indikator

4. 4 Memenuhi 12.5%-37.4% total indikator

5. 5 Memenuhi 0% - 12.4% total indikator

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbSTahun 2010, diadabtasi.

Penetapan peringkat faktor penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah

sebagaimana pada tabel 3.2. diatas berlaku dalam hal peringkat faktor berdasarkan

hasilContent Analysissetinggi-tingginya sama dengan peringkat faktor bardasarkan

hasil self assessment BUS. Dalam hal peringkat faktor hasil Content Analysis lebih

tinggi daripada peringkat faktor berdasar self assessment BUS, maka yang digunakan

adalah peringkat faktor hasil self assessment BUS.

2. Menganalisis kualitas penerapan GCG

Setelah mendapatkan data mengenai kualitas penerapan setiap faktor GCG,

selanjutnya adalahmenganalisis kualitas penerapan GCG pada bank syariah dengan

mengalikan peringkat masing-masing faktor dengan bobot yang telah ditentukan oleh

BI yang kemudian menghasilkan nilai komposit yang berlandaskan aturan berikut:

No. Faktor Bobot (%)

17

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 12.5

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 17.5

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10

4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS 10

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

5

6. Penanganan benturan kepentingan 10

7. Penerapan fungsi audit intern 5

8. Penerapan fungsi kepatuhan 5

9. Penerapan fungsi audit ekstern 5

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan

pelaksanaan good corporate governance dan pelaporan internal

15

11. Batas maksimum penyaluran dana 5

Total 100

Sumber : Surat Edatan Bank Indonesia Nomor : 12/ 13 /DPbSTahun 2010

Setelah menemukan nilai komposit, ditentukan predikat kualitas pelaksanaan

GCG pada bank sebagai berikut:

No. Nilai Komposit Predikat (Kualitas)

1. < 1,5 Sangat Baik

2. 1,5 sampai dengan 2,4 Baik

3. 2,5 sampai dengan 3,4 Cukup Baik

4. 3,5 sampai dengan 4,4 Buruk

5. 4,5 sampai dengan 5 Sangat Buruk

Sumber: Surat Edara Bank Indonesia Nomor : 12/13/DPbS Tahun 2010, diadabtasi

3.6.2. Variabel Dependen

1. Tingkat Pengembalian

Tingkat pengembalian adalah tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu

penanaman modal, pinjaman maupun pembiayaan sebagai ukuran dan kinerja

operasional.Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Assets dan

Return on Equity. ROA adalah indikator kemampuan perusahaan untuk

18

memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Return On

Assets (ROA) dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah

pajak dengan total aktiva (Earnings After Tax dibagi Total Assets) atau dapat

dituliskan sebagai berikut:

ROA = Laba sebelum pajak

Rata – rata total Aset

Return On Equity adalah indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola

modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. Return On Equity (ROE) dapat

diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total

ekuitas (Earnings After Tax dibagi Total Equity) atau dapat dituliskansebagai

berikut :

ROE = Pendapatan Setelah Pajak

Total Ekuitas

2. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian sehubungan dengan pihak

peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk

membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat

jatuh tempo. Risiko pembiayaan dalam penelitian ini diproksikan

denganNPFs. NPFs adalah pembiayaan bermasalah/pembiayaan non-

produktiv dihitung dengan menjumlahkan seluruh pembiayaan yang

tergolong dalam klasifikasi Substandard,meragukan dan macet. NPFs pada

penelitian ini diukur dengan NPFs Ratio dengan persamaan tersebut

sebagai berikut:

NPF = Pembiayaan (KL, D, M)

Total Financing

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi sederhana harus

dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini

digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model

regresi. Pengujian yang digunakan adalah Uji Normalitas.

19

X 100%

X 100%

X 100%

Uji Normalitas

Uji ini berguna untuk tahap awal pemilihan metode analisis data, Sebagaimana

dijelaskan pada tujuan penelitin, penelitian ini akan menguji pengaruh kualitas

penerapan GCG sebagai variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka untuk

menentukan alat analisis apa yang paling tepat dalam tahap pengujian pengaruh,

dilakukan uji normalitas dengan uji Skewness dan Kurtosis.

3.7.2 Uji Hipotesis

Dengan model analisis regresi sederhana mengujii pengaruh kualitas pelaksanaan

GCG terhadap variabel tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan dengan langkah:

a. Menguji pengaruh kualitas pelaksanaan GCG terhadap tingkat pengembalian Aset

(Menguji Hipotesis H1) dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + bX

Dimana:

Y = ROA

X = Kualitas pelaksanaan GCG

a = Intersep yang dicari dengan rumus (∑Y) b(∑X)

n n

b = Slope yang dicari dengan rumus n(∑XY) (∑X)( ∑Y)

n(∑X2) – (∑X)2

b. Menguji pengaruh kualitas pelaksanaan GCG terhadap tingkat pengembalian

Ekuitas (Menguji Hipotesis H2) dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + bX

Dimana:

Y= ROE

X = Kualitas pelaksanaan GCG

a = Intersep yang dicari dengan rumus (∑Y) b(∑X)

n n

b = Slope yang dicari dengan rumus n(∑XY) (∑X)( ∑Y)

n(∑X2) – (∑X)2

20

Kualitas Penerapan GCG (X)

Tingkat Pengembalian Aset (Y1.1)

Risiko Pembiayaan (Y2)

Tingkat Pengembalian Ekuitas (Y1.2)

c. Menguji pengaruh kualitas pelaksanaan GCG terhadap risiko pembiayaan

(menguji hipotesis H3.) dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + b X

Dimana:

Y = NPFs

X = Kualitas pelaksanaan GCG

a = Intersep yang dicari dengan rumus (∑Y) b(∑X)

n n

b = Slope yang dicari dengan rumus n(∑XY) (∑X)( ∑Y)

n(∑X2) – (∑X)2

d. Uji-t

Untuk menguji apakah dalam model regresi diatas variabel bebas benar - benar

berpengaruh terhadap variabel terikat maka dilakukan uji-t.

3.8. Model penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

21

DAFTAR PUSTAKA

Afda, A. M. N. (2011). Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah

(Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani). Unpublished

Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Agustianto. (2011). Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syariah (Bagian2). Retrieved

January 30, 2013 from http://www.agustiantocentre.com/?p=937.

Anggraini, S. (2010). Hubungan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Kinerja

Keuangan Perusahaan Perbankan Syariah (Studi pada Perusahaan Perbankan Umum

Syariah). Unpublished Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang,

Malang, Indonesia.

Arani, D, (2010). Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja

Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri. Unpublished Undergraduate Thesis, Universitas

Gunadarma, Jakarta, Indonesia.

Bank Indonesia. (n.d.). Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia. Retrieved on December 13,

2012 from http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/.

Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009. Retrieved December 19,

2012 from http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2D47359C-5738-4A5A-AAC8-

4714B821827B/18478/PeraturanBankIndonesiaNo11_33_PBI_2009.pdf.

Baraba, A. (n.d.). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. Retrieved December 19, 2012,

from http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E736319E-6D52-4199-ACF9-

247D719BF119/3018/bempvol2no3des99.pdf.

Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and Firm Performance. Journal of

Corporate Finance, 14 (3), 257-273. Retrieved December 13, 2012 from http://leeds-

faculty.colorado.edu/bhagat/governanceperformance-jcf-june2008.pdf

BNI Syariah. (n.d.). Informasi Umum GCG. Retrieved December 13, 2012, from

http://www.bnisyariah.co.id/bnis.do?

22

q=494e46474347&a=636f72706f726174655f676f7665726e616e6365:696e666f726d617

3695f756d756d5f676367.

Budiarti, I. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Pada Dunia Perbankan. Jurnal Majalah

Ilmiah UNIKOM, 8. Retrieved December 20, 2012 from

http://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/penerapan-prinsip-prinsip.1u.

Bukhori, I. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap

Kinerja Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2010).

Dipenegoro Jounal of Accounting. Retrieved December 13, 2012, from http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/accounting.

Dewi, C. D. (2012). Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Sebelum dan Sesudah

Implementasi Kebijakan GCG (Good Corporate Governance). Unpublished

Undergraduate Thesis, STIE Perbanas, Surabaya, Indonesia.

Eirene, L. (2010). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap

Kinerja Keuangan Perusahaan. Unpublished Undergraduate Thesis, Universitas

Pembangunan Nasional, Surabaya, Indonesia.

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance and Stakeholders’ Financial Interests

in Institutions Offering Islamic Financial Services. World Bank Policy Reasearch

Working Paper, 4053. Retrieved December 19, 2012 from

www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/10/26/000016406_

20061026114415/Rendered/PDF/wps4053.pdf.

Gorda, M. C. (2011). Analisa Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Unpublished Undergraduate Thesis, Sekolah Tinggi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan

Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Hidayati, M. N. (2008). Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi

Tentang Pengawsan Bank Berlandaskan Prinsip-Prinsip Islam. Lex Jurnalica, 6 (1).

Retrieved December 13, 2012, from http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61086276.pdf.

23

Institute of Islamic Banking and Insurance. (n.d.). Islamic Approach to Investment. Retrieved

December 19, 2012, from

http://www.islamic-banking.com/Islam_approach_to_ethical_investment.aspx.

Klapper, L. F., & Love, I. (2002). Corporate Governance, Investor Protection and Performance in

Emerging Markets. World Bank Policy Research Working Paper, 2818. Retrieved January

30, 2013, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=303979.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman umum Good corporate Governance

Indonesia. Retrieved December 19, 2012 from

http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

Permatasi, F. (2010). Pengaruh Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance terhadap

Risiko Kredit Perbankan. Unpublished Undergraduate Thesis, Universitas Padjajaran,

Bandung, Indonesia.

Pontoh, W. (2009). Analisis Pengaruh Tingkat Pengembalian Aktiva, TingkatPengembalian

Ekuitas, Laba Per Saham, Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar

Rupiah Terhadap Harga Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Saham

Perusahaan Lq-45 Periode 2004 S/D 2008). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern

Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, 4(4), 2-19. Retrieved December 20, 2012

from http://www.unsrat.ac.id/files/pdf_file/Artikel/Winston%20Pontoh%20-

%20Pengaruh%20ROA,ROE,EPS,Tingkat%20Suku%20Bunga,Inflasi%20dan%20Nilai

%20Tukar%20terhadap%20Harga%20Saham.pdf.

Prasinta, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan.

Accounting Analysis Journal, 1(2). Retrieved January 30, 2012, from

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj.

Pratiwi, D. D. (2012). Pengaruh CAR, BOPO, NPF Dan FDR Terhadap Return On Asset (Roa)

Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 –

2010). Unpublished Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang,

Indonesia.

24

Saidi, Z., & Hosein, N. Imran. (2003). Tidak Islamnya Bank Islam, Kritik Atas Perbankan

Syariah. Jakarta: Pustaka Adina. Retrieved December 19, 2012 from

http://www.mandailing.org/ind/bacaan02.html.

Setiaji, N. (2011). Pengaruh Rasio Intensitas Penelitian Dan Pengembangan, Rasio Tingkat

Pengembalian Ekuitas Dan Rasio Pembayaran Dividen. Unpublished Undergraduate

Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. .

Syam, D., & Najda, T. (2012). Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada

Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian

dan Risiko Pembiayaan. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 2. Retrieved December

12, 2012, from E-jounal Universita Muhammadiyah Malang Database.

Wibowo, H. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Perbankan

Konvensional Di BTN Cabang Yogyakarta. Unpublished Undergraduate Thesis,

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

Wulandari, C.A. (2009). Tinjauan Pelaksanaan GCG. Retrieved December 19, 2012, from

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130671-T%2027289-Tinjauan%20pelaksanaan-

Tinjauan%20literatur.pdf.

Yulianti, R. T. (2010). Transparansi Anggaran: Suatu Upaya Efisiensi Dan Antisipasi Korupsi

di Indonesia. Unpublished Journal, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.

Retrieved December 16, 2012, from  http://fis.uii.ac.id/download/doc_download/15-

transparansi-anggaran-suatu-upaya-efisiensi-dan-antisipasi-korupsi-di%20indonesia.html.

.

25