BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan

bagian dari pembangunan nasional. Pemerintah sebagai

institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas

pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban

dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama

dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan

melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Hal

tersebut dapat dimengerti karena pembangunan

kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan

sektor lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992

tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa setiap individu,

keluarga dan masyarakat berhak memperoleh

perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara

1STPM SANUR ENDE

bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup

sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat

miskin dan tidak mampu. 1Kekuasaan dalam pelayanan

kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah,

dan pada golongan sosial atas yang mempunyai

wewenang menetapkan pilihan atas alternatif pelayanan

kesehatan.

2Oleh karena itu, pada awal pemerintahan SBY – JK

telah diambil kebijakan strategis untuk menggratiskan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sejak 1

Januari 2005 program ini menjadi Program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Maskin (PJPKM) yang populer

dengan nama Askeskin.

Pada tahun 2008 program Askeskin ini diubah

namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) yang tidak mengubah jumlah sasaran.

1 Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/208 Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 Lumenta, Benyamin. 1989. Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial. Yogyakarta: Kanisius. Hal 23

2STPM SANUR ENDE

Program ini bertujuan untuk memberi akses pelayanan

kesehatan kepada masyarakat sangat miskin.

Polindes di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur

Kabupaten Ende merupakan sebuah pelayanan yang

bergerak dibidang jasa perawatan medis dalam

memberikan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi

pengguna atau peserta Jamkesmas. Pelayanan kesehatan

yang diberikan kepada pengguna atau peserta

Jamkesmas antara lain pelayanan Rawat Jalan Tingkat

Lanjutan (RJTL) dan pelayanan Rawat Inap Tingkat

Lanjutan (RITL) yang mencakup tindakan pelayanan obat.

Sehubungan dengan itu, aparatur pemerintah sebagai

perencana dan pelaksana suatu model kebijakan

pelayanan publik, di harapkan mampu memberikan suatu

bentuk peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat desa.

Menyangkut dengan penjelasan dari paragraf di

atas, terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan oleh

pemerintah desa dalam pemberi pelayanan kesehatan

3STPM SANUR ENDE

bagi masyarakat yaitu kurangnya peningkatan

manajemen pelayanan kepada masyarakat yang berbasis

kemasyarakatan, kurangnya memberikan jaminan

kesehatan terpadu bagi masyarakat, dan penyediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang. 3Dalam hal ini

para tenaga medis yang dinilai mampu memberikan

segala bentuk tindakkan yang sesuai kemampuan

mereka, serta menyediakan sarana dan prasarana yang

mampu mendukung terciptanya suatu pelayanan

kesehatan yang memadai bagi masyarakat desa.

Dalam permasalahan diatas dikategorikan sebagai

salah satu permasalahan yang rentan terjadi dalam

proses pelayanan kesehatan pada Polindes Desa

Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.

Oleh karena itu, dari penjelasan diatas maka penulis

menganggap bahwa hal tersebut merupakan bahan yang

cukup menarik untuk diangkat menjadi bahan penelitian

dengan judul “Hambatan-Hambatan Dalam Proses

3 Pohan, Imbalo S. 2006. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-dasar, Pengertian, dan Terapan. Jakarta: EGC

4STPM SANUR ENDE

Pelayanan Jamkesmas Pada Polindes Desa Detupera

Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis

mengambil rumusan permasalahan yaitu: Apa saja

hambatan dalam proses pelayanan Jamkesmas pada

Desa Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui profil Desa Detupera

2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam proses

pelayanan Jamkesmas di Desa Detupera

Kecamata Lio Timur Kabupaten Ende.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan

pemerintah mengenai Hambatan-hambatan dalam

5STPM SANUR ENDE

proses pelayanan Jamkesmas di Desa Detupera

Kecamata Lio Timur Kabupaten Ende.

2. Untuk membuka dan menambah wawasan kita

tentang pentingnya proses pelayanan Jamkesmas di

Desa Detupera Kecamata Lio Timur Kabupaten Ende.

3. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu

syarat guna menyelesaikan studi pada program

studi pada program Sosial ilmu Sosiatri dilingkup

sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula

Ende.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi pembiasan dalam melakukan

penelitian, maka penelitian membatasi ruang

permasalahan ini pada Hambatan-hambatan dalam

pelayanan jamkesmas di desa Detupera Kecamatan Lio

Timur Kabupaten Ende.

BAB II

KERANGAKA TEORI

6STPM SANUR ENDE

2.1. Landasan Teori

Kerangka teori yang diperluhkan untuk

menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan

rumusan Masalah yang diangkat oleh peneliti pada

pendahuluan diatas, maka dalam menganalisis

hambatan-hambatan dalam pelayanan Jamkesmas di

Desa Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende ,

dalam bab ini penulis menggunakan teori Fungsional

Struktural.

2.2. Teori Fungsional Struktural

4Teori fungsionalisme struktural mengutarakan

bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri

dari bagian dan struktur-struktur yang saling berkaitan

dan saling membutuhkan keseimbangan, fungsionalisme

Struktural lebih mengacu pada keseimbangan. Teori ini

menilai bahwa semua sistem yang ada di dalam

masyarakat pada hakikatnya mempunyai fungsi

4 Heri Setyawan (2011). Artikel Ilmiah : Sosiologi Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

7STPM SANUR ENDE

tersendiri. Suatu struktur akan berfungsi dan

berpengaruh terhadap struktur yang lain. Maka dalam hal

ini, semua peristiwa pada tingkat tertentu seperti

hambatan-hambatan dalam pelayanan Jamkesmas di

Desa Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupeten Ende.

Pelopor teori ini adalah Robert K. Merton, beliau

berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta

sosial, seperti proses sosial, organisasi kelompok,

pengendali sosial, dan sebagainya.

Oleh karena itu penulis mengambil Teori Fungsional

struktural dapat digunakan sebagai kerangka teoritis

dalam membedah masalah yang diteliti, mengingat

dengan judul Hambatan-Hambatan Dalam Pelayanan

Jamkesmas di Desa Detupera Kecamatan loi Timur

Kabupeten Ende.

2.3. Tinjauan Pustaka

2.3.1. Pengertian Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas)

8STPM SANUR ENDE

5Jamkesmas merupakan singkatan dari Jaminan

Kesehatan Masyarakat dan merupakan bagian dari

pengentasan kemiskinan yang bertujuan agar akses dan

mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat

ditingkatkan sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin

yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena

alasan biaya. 6Dan Jamkesmas adalah program bantuan

sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan

secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka

mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi

masyarakat miskin.

2.3.2. Tujuan Jamkesmas

Tujuan dari Jamkesmas dibagi menjadi dua, yaitu:

5 Gerson, Richard F. 2002. Mengukur Kepuasan Pelanggan. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi.6 Departemen Kesehatan. 2007. Bupati/ Walikota Diminta Segera Tetapkan Data Peserta Askeskin.(http://www.indonesia.go.id/en/ministries/ministers/ministry-of-health/773-kesehatan/2302-

9STPM SANUR ENDE

a. Tujuan umum yaitu terselenggaranya akses dan

mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh

masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai

derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara

efektif dan efisien.

b. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan cakupan

masyarakat dan tidak mampu yang mendapat

pelayanan kesehatan di puskesmas serta

jaringannya dan di Rumah Sakit, serta

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin.

2.3.3. Manfaat Jamkesmas

1. Manfaat bagi Masyarakat

10STPM SANUR ENDE

a. 7Masyarakat terlindung / terjamin dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang

dibutuhkannya.

b. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan

paripurna (preventif, promotif, kuratif, dan

rehabilitatif).

c. Masyarakat memperoleh biaya yang ringan untuk

kesehatan karena asas usaha bersama dan

kekeluargaan dalam JPKM memungkinkan subsidi

silang yang mana yang sehat membantu yang sakit

dan yang muda membantu yang tua

d. Terjaminnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat.

e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

utamanya melalui upaya preventif, promotif agar

seseorang tidak jatuh sakit.

2. Manfaat bagi Dunia Usaha

7 http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/manfaat 21 mey 2013

11STPM SANUR ENDE

1. Pemeliharaan kesehatan karyawan dapat terlaksana

secara lebih efisien / efektif

2. Biaya pelayanan kesehatan dapat direncanakan

secara tepat.

3. Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan lebih

efisien dibandingkan dengan sistem klaim, ganti

rugi, atau fee for services.

4. Terjaminnya kesehatan karyawan yang mendorong

peningkatan produktifitas.

5. Merupakan komoditi baru yang menjajikan bagi

dunia usaha bila menjadi Bapel, karena akan

memperoleh laba finansial maupun laba sosial.

3. Manfaat bagi PPK

1. PPK dapat merencakan pelayanan kesehatan yang

lebih efisien dan efektif bagi peserta karena

ditunjang sistem pembayaran kapitasi.

2. PPK akan memperoleh balas jasa yang makin besar

dengan makin terpeliharanya kesehatan konsumen.

12STPM SANUR ENDE

3. PPK dapat lebih meningkatkan profesionalisme,

kepuasan kerja, dan mengembangkan mutu

pelayanan.

4. Sarana pelayanan tingkat pertama, kedua, dan

ketiga yang selama ini menerapkan tarif subsidi /

murah akan dapat menerapkan tarif riil yang wajar

untuk menjamin kesinambungan dan mutu

pelayanannnya.

4. Manfaat Bagi Pemerintah / Pemda

1. Pemda memperoleh masyarakat yang sehat dan

produktif dengan biaya yang berasal dari

masyarakat sendiri.

2. Pengeluaran pemda untuk membiayai bidang

kesehatan dapat lebih efisien.

3. Subsidi pemerintah dapat dialokasikan kepada yang

lebih memerlukan utamanya bagi masyarakat

miskin.

13STPM SANUR ENDE

4. Kapitasi dalam JPKM memakai perhitung non subsidi,

maka pemda dapat menyesuaikan tarif bagi

masyarakat mampu.

2.3.4. Sasaran Jamkesmas

Sasaran program Jamkesmas ini adalah

masyarakat miskin tidak mampu diseluruh indonesia dan

yang tidak termasuk sudah mempunyai jaminan

kesehatan lainnya.

2.4. Pengertian Kesehatan

8Kesehatan adalah kondisi umum dari seseorang

dalam semua aspek. Ini juga merupakan tingkat efisiensi

fungsional dan/atau metabolisme organisme, sering

implisit manusia.

Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat

menyeluruh mengandung keempat aspek. Perwujudan

dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan

seseorang antara lain sebagai berikut:

1. Kesehatan fisik terwujud apabila sesorang tidak

merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya

8 Murti, Bhisma, 2003. Mengembangkan Indikator Kualitas Pelayanan Kesehatan. JurnalPelayanan Kesehatan Vol. 06 (02)

14STPM SANUR ENDE

keluhan dan memang secara objektif tidak tampak

sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau

tidak mengalami gangguan.

2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen,

yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat

tercermin dari cara berpikir atau jalan

pikiran.Emosional sehat tercermin dari kemampuan

seseorang untuk mengekspresikan emosinya,

misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan

sebagainya.

3. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang

mampu berhubungan dengan orang lain atau

kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras,

suku, agama atau kepercayan, status sosial,

ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling

toleran dan menghargai. Kesehatan dari aspek

ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif,

dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan

sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya

sendiri atau keluarganya secara finansial.

15STPM SANUR ENDE

2.5. Pelayanan Publik

2.5.1. Pengertian

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di

Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan organisasi yang

menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan

umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang

diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah

semua penyediaan barang atau jasa publik yang

diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya

16STPM SANUR ENDE

rumah sakit swasta, perusahaan pengangkutan

milik swasta.

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang

diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang

dapat dibedakan lagi menjadi :

a. Yang bersifat primer dan,adalah semua

penyediaan barang/jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang di

dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya

penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak

mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah

pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan

penjara dan pelayanan perizinan serta di dinas

kesehatan.

b. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk

penyediaan barang/jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang

di dalamnya pengguna/klien tidak harus

mempergunakannya karena adanya beberapa

penyelenggara pelayanan.

17STPM SANUR ENDE

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan dalam

tulisan ini adalah pelayanan yang diberikan negara

melalui aparaturnya dengan cara memberikan pelayanan

kesehatan berupa Jamkesmas. 9Pelayanan tidak lagi

berparadigma melayani dirinya sendiri tetapi pelayanan

sudah berubah dalam rangka memenuhi tuntutan yang

optimal. Pelayanan untuk memenuhi tututan optimal itu

berpatokan pada tiga paradigma yaitu :

1) Pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekadar

untuk merespon masalah atau kebutuhan

masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi

hak-hak sosial masyarakat sebagaimana

diamanatkan oleh konstitusi nasional Negara

Republik Indonesia.

2) Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser

dari yang semata didasari peraturan normatif

menjadi pendekatan yang berorientasi kepada

hasil. Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi

kata kunci yang semakin penting.

97Daldiyono. 2007. Pasien Pintar dan Dokter Bijak. Jakarta: BIP

18STPM SANUR ENDE

2.5.2. Cirri-ciri pelanyanan

a) 10Kesederhanaan

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit,

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b) Kejelasan

2. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

publik.

3. Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggung

jawab dalam memberikan pelayanan dan

penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam

pelaksanaan pelayanan publik.

4. Rincian biaya pelayanan publik tata cara

pembayaran.

5. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan.

c) Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar,

tepat, dan sah.

d) Keamanan

Proses dan produk  pelayanan publik rasa aman

dengan kepastian hukum.

e) Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau

pejabat yang ditunjuk  bertanggung jawab atas

10 Muzaham, Fauzi. 1995. Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia

19STPM SANUR ENDE

penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan

dalam pelaksanaan pelayanan publik.

f) Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan

kerja dan pendukung lainnya yang termasuk

penyediaan sarana teknologi  telekomunikasi dan

informatika.

g) Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan

dapat memanfaatkan teknologi dan informatika.

h) Kedislipinan, Kesopanan, Dan Keramahan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan

disiplin,sopan dan santun, ramah, serta memberikan

pelayanan ikhlas.

i) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,

disediakan ruang tunggu yang bersih, rapi,

lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti

parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.5.3. Prinsip Pelayanan Publik

20STPM SANUR ENDE

11Terdapat beberapa prinsip-prinsip pelayanan publik.

Menurut Skelcher (1992) mengungkapkan tujuh prinsip pelayanan

publik kepada masyarakat , yaitu:

1. Standar, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai

tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam

melayani masyarakat 

2. Openness, yaitu menjelaskan bagaiman pelayanan

masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah

suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang

ditentukan. 

3. Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah

dimengerti tentang suatu pelayanan 

4. Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada

masyarakat sepanjang diperlukan 

5. Non Discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa

membedakan ras dan jenis kelamin 

6. Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu

menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan

kepada pelanggan 

11 Adrian Sutedi, Sinar Grafika, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,hal 200-205

21STPM SANUR ENDE

7. Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur

penyampaian komplain yang mudah.

Dengan demikian pelayanan publik yang dapat

kami simpulkan dalam sesuai dengan topik penelitian

yaitu “Hambatan-Hambatan Dalam Pelayanan Jamkesmas

pada Polindes Desa Dteupera Kecamatan Lio Timur

kabupaten Ende”. Ini adalah suatu usaha Negara atau

pemerintah mengembalikan hak warga melalui pelayanan

Jaminan Kesehatan. Dari berbagai defenisi tersebut diatas

tentu belum lengkap bila sebuah kebijakan hanya bicara

defenisi atau arti-artinya belaka.

22STPM SANUR ENDE

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

3.1.2. Kualitatif Eksplanatoris

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna

(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian

dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

23STPM SANUR ENDE

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan

teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian

kualitatif. 12Sedangkan Jenis penelitian Eksplanatoris

adalah bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara

dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian ini bertitik

pada pertanyaan dasar “mengapa/apa”. Orang sering

tidak puas hanya sekadar mengetahui apa yang terjadi,

mengapa terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui apa

yang terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya

suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai

variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab

terjadinya suatu masalah.

3.2. Unit Analisis

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini

adalah, masyarakat dan kelompok yang menangani

proses pelayanan Jamkesmas yang terlibat di dalamnya.

3.3. Nara Sumber

12 Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. Practical Research: Planning and Design Research Edisi 8 [2005]. Ohio : Pearson Merrill Prentice Hall. Page 145-187

24STPM SANUR ENDE

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 11 orang

yang terdiri dari:

2 orang staf desa penyelenggara sekaligus

penyelenggara program pelayanan Jamkesmas.

2 orang toko adat

1 orang toko agama

1 orang narasumber yaitu, Fransiskus Tunggo

2 orang toko masyarakat dan 2 orang toko

pendidikan desa

1 orang dari kelompok karang taruna Desa.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian kami menggumpulkan

data dengan tiga metode, diantaranya, metode observasi,

metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.

3.4.1. Metode Wawancara

Metode wancara adalah proses interaksi langsung

antara peneliti dengan narasumber yang berpedoman

pada pertanyaan-pertanyaan yang ajukan oleh penliti.

3.4.2. Metode Dokumentasi.

25STPM SANUR ENDE

Metode Dokumentasi adalah cara peneliti

mengumpulkan data. Pengumpulan data ini bersifat

sekunder dalam penelitian. Data-data yang kita pilih

dilapangan sebagai pelengkap atau konfirmatif.

Memperoleh data-data yang diinginkan peneliti bisa dari

surat kabar, Internet, buku-buku, arsip dan perpustakaan.

Dengan arti kata si peneliti menggunakan dokumen-

dokumen yang sudah tersedia dan tentang Profil

pelayanan Jamkesmas pada Polindes di Desa Detupera

Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.

3.5. Skema Data

No Topik Data set Sumber Teknik

pengumpula

n

data

1. Profil

Desa

Detupera

1. Sejarah

Desa

2. Keadaan

Demografi,

jumlah

Kantor

Desa

Nara

sumber

Doumentasi

Wawancara

26STPM SANUR ENDE

penduduk

3. menurut

jenis

kelamin

4. Menurut

tingkat

pendidikan

5. Menurut

mata

pencaharian

6. Keadaan

sosial

Budaya

2. Profil

polindes

desa

Detupera

1.Proses

pembentukan

2. Struktur

3. Lokasi

4. sumber

Dana

Narasum

ber

Wawancara

Dokementasi

3. Alasan

hambata

1.SDM Informan Wawancara

27STPM SANUR ENDE

n dalam

pelayana

n

jamkesm

as

2.

Perlengkapan

Medis

4. kurangnya

para medis

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa

data–data yaitu melalui langkah–langkah sebagai

berikut : mengumpulkan data melalui wawancara,

dan dokumentasi yang kemudian dikelompokan

pada tema yang sama untuk dianalisis dengan

menggunakan teori–teori yang relevan guna

mendapatkan kesimpulan.

3.7. Tempat Dan Alokasi Waktu penelitian

Lokasi obyek penelitiannya di Desa Detupera,

Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende.

28STPM SANUR ENDE

DAFTARA PUSTAKA

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika hal 516

Daldiyono. 2007. Pasien Pintar dan Dokter Bijak. Jakarta: BIP

Departemen Kesehatan. 2007. Bupati/ Walikota Diminta Segera Tetapkan Data Peserta Askeskin.(http://www.indonesia.go.id/en/ministries/minist rs/ministry-of-health/773-kesehatan/2302-

Gerson, Richard F. 2002. Mengukur Kepuasan Pelanggan.

Johor Bahru: Penerbitan Pelangi.

Heri Setyawan (2011). Artikel Ilmiah : Sosiologi Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/208 Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Lumenta, Benyamin. 1989. Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial. Yogyakarta: Kanisius

Muzaham, Fauzi. 1995. Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia

Murti, Bhisma, 2003. Mengembangkan Indikator Kualitas Pelayanan Kesehatan. JurnalPelayanan Kesehatan Vol. 06 (02)

Pohan, Imbalo S. 2006. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-dasar, Pengertian, dan Terapan. Jakarta: EGC

29STPM SANUR ENDE

Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. Practical Research: Planning and Design Research Edisi 8 [2005]. Ohio : Pearson Merrill Prentice Hall. Page 145-187

http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/manfaat

30STPM SANUR ENDE