progress pelaksanaan peningkatan kualitas ......cuci tangan pakai sabun pilar 5: pengelolaan limbah...
TRANSCRIPT
PROGRESS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN
1. DESA PRIORITAS STUNTING (250 DESA) 2. PASCA BENCANA GEMPA NTB (25 DESA)
TAHUN 2018
1
Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas Kementerian Kesehatan RI
2018
Pelayanan Kesehatan
Keturunan
Lingkungan
Perilaku masyarakat
DERAJAT KESEHATAN
5%
45%
30%
20%
Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)
MAPPING AKSES SANITASI DAN PREVALENSI STUNTING
RENCANA AKSI INTERVENSI
GIZI SPESIFIK
(berkontribusi 30%)
GIZI SENSITIF
(berkontribusi 70%)
-Kegiatan dilakukan oleh sektor kesehatan.
-Ditujukan khusus untuK 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
-Bersifat jangka pendek -Hasilnya didapat dalam waktu relatif pendek
-Kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan.
-Sasaran masyarakat umum
-Bersifat jangka panjang
RENCANA AKSI INTERVENSI STUNTING
4
Kerangka Konsep Penurunan Stunting Program Intervensi Efektif Intermediate Outcome
• Perbaikan Gizi Masyarakat
• PKGBM • GSC • PKH • PAUD-GCD • PAMSIMAS • SANIMAS
• STBM • BKB • KRPL • Kegiatan Lain
• Pemberian Tablet Tambah Darah (remaja putri, catin, bumil)
• Promosi ASI Eksklusif • Promosi Makanan
Pendamping-ASI • Suplemen gizi mikro (Taburia) • Suplemen gizi makro (PMT) • Tata Laksana Gizi
Kurang/Buruk • Suplementasi vit.A • Promosi garam iodium
• Air bersih, sanitasi, dan cuci tangan pakai sabun
• Pemberian obat cacing • Bantuan Pangan Non-Tunai
Konsumsi Gizi yang Adekuat
Pola Asuh yang tepat
Akses ke pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan
Remaja Putri Bumil & Busui: • Anemia • BBLR • ASI
Eksklusif • Kecacingan
Baduta: • Diare • Gizi buruk
Penurunan STUNTING
Enabling Factor Advokasi, JKN, NIK, Akta Kelahiran, Dana Desa, Dana Insentif Daerah, Keamanan dan Ketahanan Pangan
6
Environmental Enteropathy
EE Theory: A major (if not primary) cause of child undernutrition is a subclinical condition of small intestine
Continued expsoure: Mounts an immune response, stress levels rise and the body diverts nutrients away from growth towards fighting an infection
Higiene dan Sanitasi yang
buruk
Anak Balita Malnutrisi
EE
Diare
Kerangka Pikir STBM
Outcome: Menurunnya kejadian penyakit-penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total
Output: Meningkatnya pembangunan sanitasi melalui peningkatan demand & supply
Pilar 1:
Stop Buang
Air Besar
Sembarangan
Pilar 4:
Pengelolaan
Sampah RT
dengan
aman.
Pilar 3:
Pengelolaan Air
Minum &
Pangan RT
Pilar 2:
Cuci Tangan
Pakai Sabun
Pilar 5:
Pengelolaan
Limbah Cair
RT dengan
aman.
Komponen STBM:
1. Perubahan Perilaku
2. Peningkatan akses sanitasi yang berkelanjutan
3. Dukungan institusi kepada masyarakat
PENDEKATAN KELUARGA SEHAT
12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT Indikator Keberhasilan dalam kerangka berpikir STBM
4
STRATEGI DAN UPAYA PERCEPATAN YANG DILAKUKAN
Demand
Supply Enabling Environment
DEMAND Upaya percepatan
Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitator Terlatih untuk pemicuan kepada masyarakat
Promosi Perubahan Perilaku
•Pendekatan Budaya •Study “Memahami perilaku sanitasi” (metode Nielsen) •Media lokal & nasional : Iklan Layanan Masyarakat (TV dan Radio), Poster dan Leaflet
•Pendekatan dengan Puskompublik dan Promkes •Jurnalis STBM
SUPPLY Upaya percepatan
Wirausaha Sanitasi •Wirausaha sanitasi • Inovasi Teknologi Tepat Guna • Inovasi jamban murah
Fasilitasi Mikro Kredit •Kerja sama dengan bank daerah untuk permodalan pengusaha sanitasi
ENABLING ENVIRONMENT Upaya percepatan
Peraturan Pemerintah •RPJMN universal akses 2019 air minum dan sanitasi •Renstra Kemenkes •Perpres 185/2014 percepatan penyediaan air minum dan sanitasi •Permenkes STBM •SE Menkes (1 puskesmas 1 desa/kelurahan ODF setiap tahun)
Kebijakan • Integrasi STBM dalam pembangunan sanitasi (PAMSIMAS, PPSP, MCAI, PAM STBM, mitra AMPL) • Integrasi STBM dalam Kab./kota Sehat • Integrasi STBM dalam Desa Siaga
Sumber Dana • APBN/D • Dana Desa • CSR • Lembaga keuangan formal dan non formal • Pendayagunaan harta, zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
(Fatwa MUI)
Sumber Daya • Akreditasi Pelatihan Fasilitator STBM, Wirausaha Sanitasi, Monev STBM • Materi STBM masuk dalam kurikum Poltekes jurusan kesehatan lingkungan • Inserting materi STBM dalam modul pemberdayaan masyarakat untuk desa siaga • Belajar jarak jauh STBM
Monitoring dan Evaluasi • Monev berbasis SMS dan web • Knowledge Management (dokumentasi dan berbagi pembelajaran antar pelaku STBM) • Website STBM
PENYUSUNAN STRATEGI BERBASIS TARGET (strategi di Tingkat Desa – Kabupaten)
Pemicuan
STBM
TTG
Peningkatan Ekonomi
Stimulan
Target
Penanganan
PNPM
Dana Desa, APBDesa, BLM
PU
Pelibatan
Mampu,ada lahan
Mampu, tdk ada lahan
Miskin, tdk mampu, ada lahan
Miskin, tdk mampu, tdk ada lahan
KK BABS
PROSES PEMICUAN STBM
Perkenalan dan penekanan tidak membawa subsidi
Transect / melihat tempat kebiasaan BAB masyarakat
Pemetaan
Analisa bersama masyarakat Komite menyusun strategi bersama masyarakat untuk menghentikan BAB sembarangan
Monitoring Paska Pemicuan
Model pembiayaan: BLM Kesling dan Pamsimas untuk mendorong kolaborasi dan mobilisasi pendanaan sanitasi
16
Program STBM
Pendekatan District-Wide
Implementasi
(berbagai sumber pembiayaan)
Target sasaran
Masyarakat sangat miskin
BLM Pamsimas
Sumber lain
Kebutuhan akan jamban layak telah mendorong tersedianya berbagai mekanisme pembiayaan sanitasi • Dana pemerintah (DAK, APBD,
APBDes, ADD, program TNI, STBM, BOK, dll.)
• Dana Swasta dan Mitra (CSR, Baznas, MFI, Wusan, dll.)
• Dana Masyarakat (rumah tangga, arisan, koperasi, dll.)
Penyediaan BLM kesling dan Pamsimas tidak hanya untuk meningkatkan akses masyarakat sangat miskin, tetapi sebagai alat untuk memastikan inklusifitas kelompok miskin dan untuk memicu percepatan ODF kabupaten di Daerah Intervensi Stunting 2018
KEGIATAN TINGKAT DESA – DANA DAK NON FISIK (BOK)
Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Di Puskesmas Dilaksaakan oleh Sanitarian Puskesmas dan Kader serta Masyarakat
Komponen kegiatan :
1. Pemicuan,
Setiap Tahun Prioritas Di 5.000 desa yang tersebar di 396 Kabupaten
Prioritas Pamsimas (Sesuai SK Pamsimas Tahap II) dengan
alokasi dana Rp7.500.000,-/desa
2. IMAS,
3. Paska Pemicuan,
4. Kampanye CTPS,
5. Kampanye HS Sekolah,
6. Pembuatan Peta Sanitasi,
7. Surveilans Kualitas Air
8. Verifikasi desa menuju SBS
Kegiatan STBM Tingkat Desa (@ Desa Rp.7.500.000)
NO MENU JENIS KEGIATAN TUJUAN SASARAN
1
AKTIFITAS PEMICUAN KESEHATAN KE DESA OLEH PETUGAS KESLING/SANITARIAN
Monev Sanitarian
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat melakukan analisa terhadap kebiasaan BABS yang masih mereka lakukan serta membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berubah perilaku stop buang air besar sembarangan melalui upaya menumbuhkan rasa malu dan rasa jijik untuk buang air besar sembarangan sehingga merasa membutuhkan terhadap sarana sanitasi (jamban)
Masyarakat yang masih BABS
2
IDENTIFIKASI MASALAH (IMAS) DI DESA UNTUK PETUGAS KESLING/SANITARIAN
Monev Sanitarian Dan Kader
Melaksanakan pendampingan di desa dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) agar rencana kerja kegiatan (RRK) kesehatan yang di usukan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pencapaian KPI Pamsimas Kesehatan serta pendanaan yang cukup di bidang Kesehatan dalam menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, stop buang air besar sembarangan (SBS) sehingga terwujud dusun/desa SBS
Masyarakat
3
MONITORING PASCA PEMICUAN KESEHATAN UNTUK PETUGAS KESLING/SANITARIAN BERSAMA KADER
Monev Sanitarian & Kader
Membangun Ulang Komitmen masyarakat yaitu meningkatkan kembali motivasi masyarakat untuk melaksanakan rencana kegiatan yang sudah masyarakat susun pada saat memberikan komitmen di kegiatan pemicuan sebelumnya untuk mencapai Stop BABS. Juga “Memberikan energi” bagi masyarakat yang sedang dalam masa perubahan di bidang sanitasinya, yaitu menjaga kesinambungan perubahan perilaku buang air besar agar tidak kembali ke kebiasaan BAB yang lama di tempat terbuka.
Masyarakat
4
PEMBUATAN DAN UPDATE PETA SANITASI & BOOK KADER OLEH SANITARIAN DAN KADER
Alat dan Bahan Pembuatan Peta
Sanitasi dan Buku Kader
Menyediakan kebutuhan untuk pembuatan dan pemutakhiran/update peta sanitasi dan pencatatannya pada Buku Kader, sehingga : (i) Perubahan perilaku BABS masyarakat dapat terpantau secara rutin dan tercatat, (ii) Update data oleh sanitarian melalui sms gateway dapat dilakukan secara rutin dan valid dengan jaminan data yangn terpercaya dan (iii) Sebagai alat untuk tim verifikasi pada saat desa akan mengajukan diri untuk menytakan sudah bebas dari BABS
Natural Leader/Kader Desa
NO MENU JENIS KEGIATAN TUJUAN Sasaran
5
KAMPANYE CTPS DILAKSANAKAN OLEH PETUGAS KESLING/SANITARIAN BERSAMA KADER
Monev Sanitarian & KADER
Melakukan promosi/kampanye agar masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membangun perilaku masyarakat untuk mempraktekkan kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan peduli terhadap kebutuhan sanitasi
Masyarakat
6 KAMPANYE HS SEKOLAH OLEH PETUGAS KESLING/SANITARIAN BERSAMA KADER
Monev Sanitarian & KADER
Melakukan kampanye penyadaran (sosialisasi program kegiatan PHBS, CTPS dan SBS) tentang hygiene dan sanitasi di komunitas (masyarakat) sekolah untuk membangun dan menguatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kepedulian terhadap kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah
Siswa Sekolah Dasar
7 SURVEILANS KUALITAS AIR OLEH PETUGAS KESLING/SANITARIAN
Monev Sanitarian dan Biaya Labolatorium
Memastikan kualitas air yang akan digunakan sebagai air baku dari sarana yang akan dibangun memenuhi syarat kesehatan serta memastikan kualitas air dari sarana yang sudah dibangun menghasilkan air yang layak dan memenuhi syarat kesehatan
Sarana Air Minum yang akan dibangun dan sudah
dibangun
8 VERIFIKASI SBS UNTUK PETUGAS VERIFIKASI DAN KADER
Penilaian Oleh Sanitarian Dan Kader
Untuk melakukan verifikasi desa yang telah claim sebagai Desa SBS
Tim Verifikasi
Kegiatan STBM Tingkat Desa
DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN = Perubahan di Point No 10
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Desa Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman Swakelola.
1. ACEH TENGAH 2. PIDIE 3. LANGKAT 4. PADANG LAWAS 5. NIAS UTARA 6. GUNUNG SITOLI 7. PASAMAN 8. PASAMAN BARAT 9. ROKAN HULU 10. KERINCI 11. OGAN KOMERING ILIR 12. KAUR 13. LAMPUNG SELATAN 14. LAMPUNG TIMUR 15. LAMPUNG TENGAH 16. BANGKA BARAT 17. NATUNA
SUMATERA
1. KEPULAUAN SERIBU
2. BOGOR 3. SUKABUMI 4. CIANJUR 5. BANDUNG 6. GARUT 7. TASIKMALAYA 8. KUNINGAN 9. CIREBON 10. SUMEDANG
JAWA - BALI
11. INDRAMAYU 12. SUBANG 13. KARAWANG 14. BANDUNG
BARAT 15. CILACAP 16. BANYUMAS 17. PURBALINGGA 18. KEBUMEN 19. WONOSOBO 20. KLATEN
21. GROBOGAN 22. BLORA 23. DEMAK 24. PEMALANG 25. BREBES 26. KULON PROGO 27. TRENGGALEK 28. MALANG 29. JEMBER 30. BONDOWOSO
31. PROBOLINGGO 32. NGANJUK 33. LAMONGAN 34. BANGKALAN 35. SAMPANG 36. PAMEKASAN 37. SUMENEP 38. PANDEGLANG 39. GIANYAR
17 KAB/KOTA PRIORITAS
39 KAB/KOTA PRIORITAS
1. LOMBOK BARAT 2. LOMBOK TENGAH 3. LOMBOK TIMUR 4. SUMBAWA 5. DOMPU 6. LOMBOK UTARA 7. SUMBA BARAT 8. SUMBA TIMUR 9. TIMOR TENGAH
SELATAN 10. TIMOR TENGAH
UTARA
NUSA TENGGARA
11. ALOR 12. LEMBATA 13. NGADA 14. MANGGARAI 15. ROTE NDAO 16. SUMBA TENGAH 17. SUMBA BARAT
DAYA 18. MANGGARAI
TIMUR 19. SABU RAIJUA
19 KAB/KOTA PRIORITAS
1. KETAPANG 2. BARITO TIMUR 3. HULU SUNGAI
UTARA 4. PENAJAM PASER
UTARA 5. MALINAU
KALIMANTAN
5 KAB/KOTA PRIORITAS
1. BOLAANG MONGONDOW UTARA
2. BANGGAI 3. ENREKANG 4. BUTON 5. BOALEMO 6. GORONTALO 7. MAJENE 8. POLEWALI MANDAR 9. MAMUJU
SULAWESI
9 KAB/KOTA PRIORITAS
1. MALUKU TENGAH 2. SERAM BAGIAN BARAT 3. HALMAHERA SELATAN 4. SORONG SELATAN 5. TAMBRAUW 6. JAYAWIJAYA 7. TOLIKARA 8. NDUGA 9. LANNY JAYA 10. DOGIYAI 11. INTAN JAYA
MALUKU - PAPUA
11 KAB/KOTA PRIORITAS
100 KABUPATEN/KOTA SASARAN KEGIATAN STUNTING
21
FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI DALAM PENANGANAN STUNTING TAHUN 2018 (250 Desa) - 2019 (286 Desa)
TUJUAN
1. Memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik melalui peningkatan kualitas akses sarana sanitasi (jamban dan septik tank sehat serta sarana cuci tangan pakai sabun) yang terjangkau dan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin di desa STBM STUNTING yang belum memiliki akses sanitasi yang layak;
2. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui keterlibatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi jamban yang layak kesehatan
1. PIDIE 2. LANGKAT 3. NIAS UTARA 4. GUNUNG SITOLI 5. PASAMAN 6. PASAMAN BARAT 7. OGAN KOMERING ILIR 8. LAMPUNG SELATAN 9. LAMPUNG TIMUR 10. BANGKA BARAT 11. NATUNA 12. KAUR
SUMATERA
1. BANDUNG 2. GARUT 3. TASIKMALAYA 4. KUNINGAN 5. CIREBON 6. SUMEDANG 7. SUBANG 8. KARAWANG 9. BANDUNG BARAT 10. CILACAP 11. BANYUMAS 12. PURBALINGGA
JAWA - BALI
13. KEBUMEN 14. WONOSOBO 15. KLATEN 16. BLORA 17.DEMAK 18. TRENGGALEK 19. MALANG 20. JEMBER 21. BONDOWOSO 22. PROBOLINGGO 23. NGANJUK 24. BANGKALAN
25. SAMPANG 36. PAMEKASAN 27. SUMENEP 28. PANDEGLANG 29. GIANYAR
12 KAB/KOTA PRIORITAS
29 KAB/KOTA PRIORITAS
1. TIMOR TENGAH UTARA
2. LEMBATA 3. MANGGARAI 4. MANGGARAI TIMUR 5. NGADA
NUSA TENGGARA
5 KAB/KOTA PRIORITAS
1. BARITO TIMUR 2. HULU SUNGAI
UTARA 3. PENAJAM PASER
UTARA 4. MALINAU
KALIMANTAN
4 KAB/KOTA PRIORITAS
1. ENREKANG 2. BUTON 3. BOALEMO 4. MAJENE 5. POLEWALI MANDAR 6. MAMUJU
SULAWESI
6 KAB/KOTA PRIORITAS
250 DESA 60 KABUPATEN 23 PROVINSI (dari 100 Kab / 1000 desa Prioritas Stunting) TAHUN 2018
23
CATATAN: TAHUN 2019 PERENCANAAN ADALAH: 286 DESA, 72 KAB DI 29 PROPINSI ,
MEKANISME PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS KESLING DALAM PENANGANAN
STUNTING 2018
Anggaran 1 Desa Rp.100.000.000 Minimal
Memfasilitasi 20 KK terlayani Jamban Individu sehat dan
layak serta tempat cuci tangan pakai sabun. Sasaran
Utama Masyarakat Miskin yang sudah berubah perilaku
menjadi sehat
Minimal 65% dari BLM : Rp. 65.000.000 Untuk Anggaran Fisik
(Bahan dan Peralatan)
Maksimal 30% dari BLM: Rp. 30.000.000 Untuk Upah Tenaga
Kerja
Maksimal 5% dari BLM: Rp 5.000.000 (Administrasi Kegiatan
dan operasional awal)
Rp. 3.250.000/Unit
Rp. 1.500.000/Unit
USULAN RKM DARI 250 DESA (Yang di Sahkan Oleh Kepala Desa,
Kepala PKM dan Dinkes Kab)
Asumsi rata-rata pekerjaan: a. 1 Unit selesai ±4 hari b. jumlah pekerja 3 orang c. Upah pekerja ±Rp.125.000/orang/hari (Disesuaikan dengan upah pekerja minimum/sesuai kesepakatan rembuk desa)
1. Mengacu : PMK 168/PMK.05/2015 juncto
PMK 173/PMK.05/2016 PMK
168/PMK.05/2015 juncto PMK 173/PMK.05/2016 : Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada K/L 2. PermePeraturan Menteri Kesehatan Nomor
17 Tahun 2018 Perubahan Permenkes No 76
/2016: Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kemenkes
SASARAN 1000 DESA DI 100 KAB/KOTA
PRIORITAS STUNTING
397 DESA BELUM STBM
603 DESA STBM
Mekanisme Penyaluran dana bantuan pemerintah dari Satker Pusat ke rekening KKM dibagi menjadi 2 Tahap a. Tahap 1: 70% dari total
bantuan bisa diproses setelah RKM diverifikasi oleh Dinkes kab, Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas dan KKM telah membuka rekening tabungan;
b. Tahap ke 2: sebesar 30% dari total dana bantuan pemerintah setelah pencapaian progress fisik 100%, dan laporan fisik penggunaan dana tahap ke I telah diserahkan ke Satker Pusat
KRITERIA : 1. Desa telah STBM 2. Akses Sanitasi ≥ 60 %
3. Keluarga Miskin
No Program Padat Karya Perdesaan
Alokasi Dana
( Rp. Juta)
Sasaran Unit Cost per desa (Rp.Juta)
Fisik Terbangun (unit minimal 1
desa )
Total Fisik (65% dari Total dana per desa)
Tenaga Kerja (30% dari Total Dana per desa= Rp. 30.000.000)
Total Jumlah Tenaga Kerja
Per lokasi desa
Jumlah Total
Prediksi Tenaga Kerja
Terlibat
Asumsi Jumlah
Hari Kerja (hari)
Total Upah Tenaga Kerja
(Rp.Juta)
KK terlayani
Unit cost/unit Penyelesaian 1 Unit
jumlah tenaga kerja 1
unit
Upah Per Orang Per Hari Rp.
Total Upah per unit sarana
1 2 3 4 5 6 7 8= (6*7) 9 10 11 12=(9*10*11) 13 =(10*6) 14=(13*4) 15 16=(12*6*4)
1 Peningkatakan Kualitas Sanitasi Kesehatan Lingkungan) minimal 20 KK miskin terlayani akses sanitasi/jamban layak kesehatan & Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun bagi masyarakat miskin
25.000 250 desa 100 20 KK/Unit
3,250,000 65.000.000 4 Hr 3 or 125,000 1.500,000 60 15.000 30 7.500
DUKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN PADA 250 DESA PRIORITAS STUNTING TAHUN 2018
1. Sasaran desa adalah prioritas desa sudah dilaksanakan pemicuan /perubahan perilaku (STBM)
2. Dukungan Tim Kemen PUPERA untuk pendampingan Fasilitator Teknis Tingkat Kecamatan dalam penyusunan RKM Fisik
3. Usulan 1 Desa 1 RKM dari KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) RKM yang diusulkan disahkan oleh Kepala Desa, Kepala Puskesmas Serta Kepala Dinas Kesehatan Kab )
26
No Program Padat Karya Perdesaan
Alokasi Dana ( Rp. Juta)
Sasaran Unit Cost per desa (Rp.Juta)
Fisik Terbangun
(unit minimal 1 desa )
Total Fisik (65% dari Total dana per desa)
Tenaga Kerja (30% dari Total Dana per desa= Rp. 75.000.000)
Total Jumlah Tenaga
Kerja Per lokasi desa
Jumlah Total
Prediksi Tenaga Kerja
Terlibat
Asumsi Jumlah
Hari Kerja (hari)
Total Upah Tenaga Kerja
(Rp.Juta)
KK terlayani (minimal)
Unit cost/unit Penyelesaian 1 Unit
jumlah tenaga kerja 1
unit
Upah Per Orang Per Hari Rp.
Total Upah per unit sarana
1 2 3 4 5 6 7 8= (6*7) 9 10 11 12=(9*10*11) 13 =(10*6) 14=(13*4) 15 16=(12*6*4)
1 Peningkatakan Kualitas Sanitasi Kesehatan Lingkungan) minimal 20 KK miskin terlayani akses sanitasi/jamban layak kesehatan & Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun
54.000 540 desa 100.000 20 KK/Unit
3,250,000 65.000.000 4 Hr 3 or 125,000 1.500,000 60 32,400 60 16.200
DUKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS SANITASI PADA 250 DESA PRIORITAS STUNTING TAHUN 2019
1. Sasaran desa adalah prioritas desa sudah dilaksanakan pemicuan /peruban perilaku (STBM)
2. Dukungan Tim Kemen PUPERA untuk pendampingan Fasilitator Teknis Tingkat Kecamatan dalam penyusunan RKM Fisik
3. Usulan 1 Desa 1 RKM dari KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) RKM yang diusulkan disahkan oleh Kepala Desa, Kepala Puskesmas Serta Kepala Dinas Kesehatan Kab )
Pedoman Teknis Intervensi Kesling Stunting
Surat Edaran Surat Pemberitahuan
Surat Keputusan Penetapan 250 Desa Intervensi
Kesling 2018
Catatan: Dokumen Surat & Pedoman Sudah di kirim ke Dinkes Propinsi, Bupati dan Dinkes Kab serta Kepala Desa
Outline Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Dalam Penanganan Stunting Di 250 Desa Tahun 2018 Dan 286 Desa Di Tahun 2019
Bab I Pendahuluan
Bab II Mekanisme Pelaksanaan
Bab III Pendanaan
Bab V Monitoring dan Evaluasi
Bab VI Penutup
Lampiran – lampiran
28
PROGRESS PELAKSANAAN INTERVENSI STUNTING DALAM PENINGKATAN KESLING (100 DESA) SD TANGGAL 19 OKTOBER 2018
29
No KEGIATAN PROGRESS KENDALA KETERANGAN
1 SURAT DAN SELURUH DOKUMEN (PEDOMAN TEKNIS DAN SK)
TELAH DIKIRIM KE SELURUH DAERAH SASARAN: DINKES PROPINSI, BUPATI, DINKES KABUPATEN, DESA
DAERAH SUDAH TERIMA
2 a. SOSIALISASI, b. PEMBENTUKAN KKM (SK KKM DI TTD
OLEH KEPALA DESA) c. DAN PENYUSUNAN RKM OLEH KKM
(DI KETAHUI OLEH KEPALA DESA, KEPALA PUSKESMAS DAN DIDAMPINGI OLEH SANITARIAN)
DILAKSANAKAN OLEH PROPINSI DAN KABUPATEN DAN PUSKESMAS (SANITARIAN) SD TINGKAT DESA BERSAMA KEPALA DESA
PENDANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN OLEH KABUPATEN DAN PUSKESMAS YANG SEBAGAIAN TDK BISA DI AKOMODIR OLEH BOK
PUSAT MENYEDIAKAN DANA PENDAMPINGAN SD TINGKAT KABUPATEN (BERSAMA KKM DAN KADES) UNTUK LANGSUNG PENYELESAIAN MASALAH DUKUNGAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN (RKM, SK KKM, REKENING, USULAN PENARIKAN DANA TAHAP KE I DAN DED SEDERHANA)
3 a. USULAN RKM SETELAH DIVERIFIKASI OLEH KABUPATEN DIKIRIM KE PUSAT OLEH KAB.
b. DAN DOKUMEN RKM DIVERIVIKASI OLEH PUSAT
a. SD TGL 19 OKTOBER 2018 193 RKM
DESA MASUK KE PUSAT (76%) b. VERIFIKASI DOKUMEN SDH 149 DOK
(77,20%) dari 193
4 a. KONTRAK b. PENGAWALAN PROSES PENCAIRAN
DANA TAHAP KE I 70%
a. 72 DOKUMEN RKM DESA SUDAH KONTRAK
b. SPM DAN SP2D 72 DESA SENILAI = Rp. 5.040.000.000 TELAH BERPROSES SD TGL 19 OKTOBER 2018
TARGET MINGGU KE 4 OKTOBER 193 RKM DESA SENILAI Rp. 13.510.000.000,- TURUN KE REKENING 193 REKENING KKM DAN SIAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP KE I == PENDAMPINGAN PROPINSI DAN KAB UNTUK PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FISIK TAHAP KE I
5 PENDAMPINGAN PUSAT KE KABUPATEN DALAM PENYELESAIAN PENYUSUNAN RKM DESA (57 DESA)
SD MINGGU KE 4 TIM KE KABUPATEN DUKUNGAN KAB DAN TIM PROPINSI BELUM OPTIMAL
FOLLOW UP VIA EMAIL DAN GROUP WA UNTUK MENGAWAL PENYUSUNAN DOKUMEN RKM DAN DATA DUKUNG LAINNYA
SK KKM Penyusunan RKM Pembukaan Rekening KKM & NPWP KKM
Sosialisasi Penentuan Titik Lokasi Intervensi
Verifikasi Tim Teknis 193 Dokumen per 19 Oktober 2018
RKM yang sudah SPM 72 Dokumen
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
SKEMA PENGAWASAN
1. Sanitarian 2. Fasilitator STBM Kabupaten 3. Fasilitator PU Tingkat Kecamatan 4. Kepala Puskesmas 5. Kepala Desa 6. Camat 7. Kepala Dinas Kesehatan
NO TINGKAT PELAKSANA/PENDAMPING KEGIATAN PEMBIAYAAN
1 2 3 4
DESA/KECAMATAN KABUPATEN PROPINSI PUSAT
1. Sanitarian 2. Kepala Puskesmas 3. Kepala Desa 4. Fasilitator PU Tingkat Kecamatan 1. Fasilitator STBM Kabupaten 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Bappeda 4. Bupati Dinas Kesehatan Propinsi Fasilitator STBM Provinsi Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat
1. Rapat 2. Fasilitasi 3. Penetapan Usulan
RKM dan verifikasi usulan dan evaluasi kegiatan
Fasilitasi Pendampingan RKM Pelaksanaan, Evaluasi hasil Fisik (BAST) Advokasi dan Bintek 1. Surat Edaran dan 2. Penyediaan
Pedoman Pelaksanaan
3. Monev
BOK, Dana Desa BOK, APBN, Dana Desa Dekon, PU APBN
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM KONDISI DARURAT /BENCANA TAHUN 2018 (25 Desa)
TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas akses sarana sanitasi (jamban yang memenuhi syarat serta sarana cuci tangan pakai sabun) yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyrakat yang terampak bencana/ kondisi darurat dan tidak memiliki akses sanitasi yang layak karena rusak akibat bencana untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat.;
2. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui keterlibatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi jamban yang layak kesehatan
MEKANISME PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS KESLING DAERAH BENCANA NTB 2018
Anggaran 1 Desa Rp.100.000.000 Minimal
Memfasilitasi 20 KK terlayani Jamban sehat dan layak serta tempat cuci tangan
pakai sabun. Sasaran Utama Lokasi Kelompok Masyarakat
Terdampak
Minimal 65% dari BLM : Rp. 65.000.000 Untuk Anggaran Fisik
(Bahan dan Peralatan)
Maksimal 30% dari BLM: Rp. 30.000.000 Untuk Upah Tenaga
Kerja
Maksimal 5% dari BLM: Rp 5.000.000 (Administrasi Kegiatan
dan operasional awal)
Rp. 3.250.000/Unit
Rp. 1.500.000/Unit
USULAN RKM DARI 25 ESA (Yang di Sahkan Oleh Kepala Desa,
Kepala PKM dan Dinkes Kab)
Asumsi rata-rata pekerjaan: a. 1 Unit selesai ±4 hari b. jumlah pekerja 3 orang c. Upah pekerja ±Rp.125.000/orang/hari (Disesuaikan dengan upah pekerja minimum/sesuai kesepakatan rembuk desa)
1. Mengacu : PMK 168/PMK.05/2015 juncto PMK
173/PMK.05/2016 PMK 168/PMK.05/2015 juncto PMK 173/PMK.05/2016 : Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada K/L
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 Perubahan Permenkes No 76 /2016:
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kemenkes
SASARAN LOKASI DESA TERKENA DAMPAK
Mekanisme Penyaluran dana bantuan pemerintah dari Satker Pusat ke rekening KKM dibagi menjadi 2 Tahap a. Tahap 1: 70% dari total
bantuan bisa diproses setelah RKM diverifikasi oleh Dinkes kab, Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas dan KKM telah membuka rekening tabungan;
b. Tahap ke 2: sebesar 30% dari total dana bantuan pemerintah setelah pencapaian progress fisik 100%, dan laporan penggunaan dana tahap ke I telah diserahkan ke Satker Pusat
Aksi Bantuan Langsung Masyarakat Peningkatan Akses Sanitasi (Jamban Sehat dan Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun) Tahun 2018 di 25 Desa Terkena Dampak Bencana NTB
No Kabupaten Kecamatan Desa Unit Cost (Rp)/ desa
1 Lombok Utara
Bayan Bayan Rp. 100.000.000,-
Bayan Mumbul Sari
Rp. 100.000.000,-
Bayan Karang Bajo Rp. 100.000.000,-
Bayan Loloan Rp. 100.000.000,-
Gangga Gondang Rp. 100.000.000,-
Gangga Genggelang Rp. 100.000.000,-
Tanjung Sigar Penjalin
Rp. 100.000.000,-
Tanjung Teniga Rp. 100.000.000,-
Pemenang Pamenang Barat
Rp. 100.000.000,-
Kayangan Pendua Rp. 100.000.000,-
2 Lombok Barat
Batu Layar Sandik Rp. 100.000.000,-
Gunung Sahari
Ranjok Rp. 100.000.000,-
Narmada Gerimak Indah
Rp. 100.000.000,-
Narmada Selat Rp. 100.000.000,-
Lingsar Gegelang Rp. 100.000.000,-
No Kabupaten Kecamatan Desa Unit Cost (Rp)/ desa
3 Lombok Timur
Sembalun Sembalun Rp. 100.000.000,-
Sembalun Sajang Rp. 100.000.000,-
Sembalun Belok Perung
Rp. 100.000.000,-
Sembila Madayin Rp. 100.000.000,-
Sembila Obel Obel Rp. 100.000.000,-
4 Sumbawa Alas Barat Mapin Rea Rp. 100.000.000,-
Alas Barat Mapin Kebak
Rp. 100.000.000,-
Alas Barat Gontar Baru
Rp. 100.000.000,-
Alas Baru Rp. 100.000.000,-
Buer Buin Rp. 100.000.000,-
CATATAN: 1. 25 DESA SUDAH SP2D = per tgl 15 Oktober 2. Follow up Tim Propinsi Pelaksanaan Pembangunan 3. Catatan : 7 Desa Rekening Tidak Aktif (info KPPN)
PROGRESS PELAKSANAAN INTERVENSI PENINGKATAN KESLING DAERAH BENCANA NTB 25 DESA SD TANGGAL 19 OKTOBER 2018
35
No KEGIATAN PROGRESS KENDALA KETERANGAN
1 SURAT DAN SELURUH DOKUMEN (PEDOMAN TEKNIS DAN SK)
TELAH DIKIRIM KE SELURUH DAERAH SASARAN: DINKES PROPINSI, BUPATI, DINKES KABUPATEN, DESA
DAERAH SUDAH TERIMA
2 SOSIALISASI DILAKSANAKAN OLEH PROPINSI DAN KABUPATEN
PENDANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN OLEH KABUPATEN DAN PUSKESMAS
PUSAT MENYEDIAKAN DANA PENDAMPINGAN SD TINGKAT KABUPATEN (BERSAMA KKM DAN KADES) UNTUK LANGSUNG PENYELESAIAN MASALAH DUKUNGAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN (RKM, SK KKM, REKENING, USULAN PENARIKAN DANA TAHAP KE I DAN DED SEDERHANA)
3 VERIVIKASI DOKUMEN OLEH PUSAT 25 DESA RKM DESA (100 %) RKM SUDAH DI VERIVIKASI DAN DI PROSES KONTRAK MINGGU KE 2 OKTOBER
4 PENGAWALAN PROSES PENCAIRAN DANA TAHAP KE I 70%
PENYIAPAN DOKUMEN SPM SD SP2D UNTUK 25 DESA
MINGGU KE 2 OKTOBER DANA TURUN KE REKENING 25 KKM
5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI DAN TEMPAT CUCI TANGAN PAKAI SABUN OLEH KKM (DESA) = JANGKA WAKTU 1 BULAN
MINGGU KE 3 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI
FOLLOW UP VIA KONTAKPERSON DAN EMAIL DAN GROUP WA UNTUK MENGAWAL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
5 PENDAMPINGAN PUSAT DALAM MONEV PELAKSANAAN PENYELESAIAN TAHAP KE 1 DAN PENDAMPINGAN USULAN TAHAP KE 2
MINGGU KE 4 TIM KE KABUPATEN = KONTAK KE KABUPATEN DAN PENYIAPAN PROGRESS USULAN TAHAP KE 2 SERTA PERSIAPAN DOKMEN HIBAH
FOLLOW UP VIA KONTAKPERSON DAN EMAIL DAN GROUP WA UNTUK MENGAWAL PENYUSUNAN DOKUMEN TAHAP KE II DAN PERSIAPAN USULAN HIBAH.
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
1 ACEH PIDIE KEMBANG TANJONG ARA
2 ACEH PIDIE MUTIARA TIMUR MESJID USI
3 ACEH PIDIE TANGSE ULEE GUNONG
4 BALI GIANYAR GIANYAR SIANGAN
5 BALI GIANYAR TAMPAKSIRING MANUKAYA
6 BALI GIANYAR TEGALLALANG KEDISAN
7 BALI GIANYAR TEGALLALANG PUPUAN
8 BALI GIANYAR TEGALLALANG TARO
9 BALI GIANYAR UBUD LODTUNDUH
10 BALI GIANYAR UBUD SINGEKERTA
11 BANTEN PANDEGLANG KADUHEJO BAYUMUNDU
12 BANTEN PANDEGLANG KORONCONG KORONCONG
13 BANTEN PANDEGLANG KORONCONG PAKULURAN
14 BANTEN PANDEGLANG KORONCONG PASIRKARAG
15 BANTEN PANDEGLANG KORONCONG TEGALONGOK
16 BANTEN PANDEGLANG SINDANGRESMI PASIRDURUNG
17 BENGKULU KAUR TANJUNG KEMUNING PADANG TINGGI
18 GORONTALO BOALEMO DULUPI PANGI
19 GORONTALO BOALEMO DULUPI TANAH PUTIH
20 GORONTALO BOALEMO PAGUYAMAN BONGO TUA
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
Tim pusat tgl 10 ke kab
Dok RKM sudah di pusat
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
21 GORONTALO GORONTALO BONGOMEME LIYODU
22 GORONTALO GORONTALO LIMBOTO BARAT HAYA-HAYA
23 JAWA BARAT BANDUNG PASIRJAMBU CIBODAS
24 JAWA BARAT BANDUNG BARAT CIHAMPELAS PATARUMAN
25 JAWA BARAT BANDUNG BARAT CIPEUNDEUY JATIMEKAR
26 JAWA BARAT BOGOR KELAPA NUNGGAL LEUWIKARET
27 JAWA BARAT CIANJUR PAGELARAN KERTARAHARJA
28 JAWA BARAT CIANJUR PASIRKUDA PUSAKAJAYA
29 JAWA BARAT CIANJUR SUKARESMI CIKANCANA
30 JAWA BARAT CIREBON BABAKAN KUDUKERAS
31 JAWA BARAT CIREBON BABAKAN SERANG KULON
32 JAWA BARAT CIREBON BABAKAN KUDUMULYA
33 JAWA BARAT CIREBON GEMPOL GEMPOL
34 JAWA BARAT CIREBON GEMPOL WALAHAR
35 JAWA BARAT CIREBON PLERED SARABAU
36 JAWA BARAT CIREBON ASTANAJAPURA ASTANAJAPURA
37 JAWA BARAT GARUT LEUWIGOONG LEUWIGOONG
38 JAWA BARAT KARAWANG BATUJAYA BATURADEN
39 JAWA BARAT KARAWANG KUTAWALUYA MULYAJAYA
40 JAWA BARAT KARAWANG TIRTAMULYA KAMURANG
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
Proses Penyusunan RKM sd maksimal tgl 25 okt
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
41 JAWA BARAT KUNINGAN CIAWIGEBANG CIPUTAT
42 JAWA BARAT KUNINGAN CIAWIGEBANG KADURAMA
43 JAWA BARAT KUNINGAN CIAWIGEBANG SUKARAJA
44 JAWA BARAT KUNINGAN CIDAHU CIKEUSIK
45 JAWA BARAT KUNINGAN CIGUGUR CISANTANA
46 JAWA BARAT KUNINGAN CIWARU SAGARANTEN
47 JAWA BARAT KUNINGAN GARAWANGI PAKEMBANGAN
48 JAWA BARAT SUBANG BINONG KEDIRI
49 JAWA BARAT SUBANG CIBOGO MAJASARI
50 JAWA BARAT SUBANG COMPRENG SUKADANA
51 JAWA BARAT SUBANG JALANCAGAK BUNIHAYU
52 JAWA BARAT SUBANG LEGONKULON LEGONKULON
53 JAWA BARAT SUBANG SERANGPANJANG CINTAMEKAR
54 JAWA BARAT SUBANG TANJUNGSIANG KAWUNGLUWUK
55 JAWA BARAT SUMEDANG CISARUA KEBONKALAPA
56 JAWA BARAT SUMEDANG CISITU CIMARGA
57 JAWA BARAT SUMEDANG PAMULIHAN CIJERUK
58 JAWA BARAT SUMEDANG PAMULIHAN CILEMBU
59 JAWA BARAT SUMEDANG PAMULIHAN MEKARBAKTI
60 JAWA BARAT SUMEDANG RANCAKALONG SUKAHAYU
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
61 JAWA BARAT SUMEDANG SUKASARI MEKARSARI
62 JAWA BARAT SUMEDANG SUMEDANG UTARA MARGAMUKTI
63 JAWA BARAT TASIKMALAYA SALOPA MANDALAHAYU
64 JAWA BARAT TASIKMALAYA SALOPA MULYASARI
65 JAWA BARAT TASIKMALAYA SUKAHENING CALINGCING
66 JAWA TENGAH BANYUMAS CILONGOK GUNUNGLURAH
67 JAWA TENGAH BANYUMAS JATILAWANG GENTAWANGI
68 JAWA TENGAH BANYUMAS JATILAWANG GUNUNG WETAN
69 JAWA TENGAH BANYUMAS KALIBAGOR SROWOT
70 JAWA TENGAH BLORA JIKEN BANGOWAN
71 JAWA TENGAH BLORA KUNDURAN JETAK
72 JAWA TENGAH BLORA TUNJUNGAN ADIREJO
73 JAWA TENGAH BREBES BANJARHARJO CIGADUNG
74 JAWA TENGAH BREBES BULAKAMBA GRINTING
75 JAWA TENGAH BREBES BUMIAYU JATISAWIT
76 JAWA TENGAH BREBES BUMIAYU KALINUSU
77 JAWA TENGAH BREBES JATIBARANG JANEGARA
78 JAWA TENGAH BREBES SONGGOM DUKUHMAJA
79 JAWA TENGAH BREBES WANASARI GLONGGONG
80 JAWA TENGAH BREBES WANASARI WANASARI
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
81 JAWA TENGAH CILACAP SAMPANG KARANGASEM
82 JAWA TENGAH DEMAK BONANG KEMBANGAN
83 JAWA TENGAH DEMAK DEMPET KEDUNGORI
84 JAWA TENGAH DEMAK GAJAH BOYOLALI
85 JAWA TENGAH DEMAK GAJAH GEDANGALAS
86 JAWA TENGAH KEBUMEN AMBAL KAIBONPETANGKURAN
87 JAWA TENGAH KEBUMEN AMBAL PLEMPUKANKEMBARAN
88 JAWA TENGAH KEBUMEN BONOROWO PATUKREJO
89 JAWA TENGAH KEBUMEN KARANGGAYAM PAGEBANGAN
90 JAWA TENGAH KEBUMEN MIRIT TLOGOPRAGOTO
91 JAWA TENGAH KEBUMEN SEMPOR SEMALI
92 JAWA TENGAH KLATEN JOGONALAN GRANTING
93 JAWA TENGAH KLATEN POLANHARJO KEPRABON
94 JAWA TENGAH KLATEN PRAMBANAN SANGGRAHAN
95 JAWA TENGAH PEMALANG AMPELGADING LOSARI
96 JAWA TENGAH PEMALANG BANTARBOLANG PURANA
97 JAWA TENGAH PEMALANG BODEH PARUNGGALIH
98 JAWA TENGAH PEMALANG COMAL TUMBAL
99 JAWA TENGAH PEMALANG MOGA WANGKELANG
100 JAWA TENGAH PURBALINGGA KUTASARI CANDINATA
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
101 JAWA TENGAH PURBALINGGA MREBET KRADENAN
102 JAWA TENGAH PURBALINGGA MREBET SANGKANAYU
103 JAWA TENGAH WONOSOBO KEJAJAR IGIRMRANAK
104 JAWA TENGAH WONOSOBO WADASLINTANG SUMBERSARI
105 JAWA TIMUR BANGKALAN KOKOP DURJAN
106 JAWA TIMUR BANGKALAN KWANYAR TEBUL
107 JAWA TIMUR BANGKALAN MODUNG GLISGIS
108 JAWA TIMUR BONDOWOSO BINAKAL BARATAN
109 JAWA TIMUR BONDOWOSO BINAKAL SUMBER TENGAH
110 JAWA TIMUR BONDOWOSO MAESAN PENANGGUNGAN
111 JAWA TIMUR BONDOWOSO SUMBER WRINGIN SUMBERWRINGIN
112 JAWA TIMUR JEMBER JOMBANG NGAMPELREJO
113 JAWA TIMUR JEMBER KALISAT GAMBIRAN
114 JAWA TIMUR JEMBER KALISAT PATEMPURAN
115 JAWA TIMUR JEMBER LEDOKOMBO SLATENG
116 JAWA TIMUR JEMBER LEDOKOMBO SUKOGIDRI
117 JAWA TIMUR MALANG AMPELGADING MULYOASRI
118 JAWA TIMUR MALANG BANTUR WONOREJO
119 JAWA TIMUR MALANG DAMPIT BATURETNO
120 JAWA TIMUR MALANG PUJON PUJON KIDUL
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
Pendampingan Tim Pusat
Pendampingan Tim Pusat
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
121 JAWA TIMUR MALANG SUMBERMANJING TAMBAKREJO
122 JAWA TIMUR MALANG TAJINAN PURWOSEKAR
123 JAWA TIMUR NGANJUK BERBEK SUMBER URIP
124 JAWA TIMUR NGANJUK JATIKALEN LUMPANG KUWIK
125 JAWA TIMUR NGANJUK JATIKALEN PERNING
126 JAWA TIMUR NGANJUK NGRONGGOT MOJOKENDIL
127 JAWA TIMUR PAMEKASAN PROPPO CAMPOR
128 JAWA TIMUR PAMEKASAN PROPPO CANDIBURUNG
129 JAWA TIMUR PAMEKASAN PROPPO PANGBATOK
130 JAWA TIMUR PROBOLINGGO KREJENGAN KREJENGAN
131 JAWA TIMUR PROBOLINGGO KREJENGAN SEBORO
132 JAWA TIMUR PROBOLINGGO PAITON BHINAR
133 JAWA TIMUR TRENGGALEK SURUH MLINJON
134 JAWA TIMUR TRENGGALEK SURUH NGLEBO
135 JAWA TIMUR TRENGGALEK SURUH NGRANDU
136 JAWA TIMUR TRENGGALEK SURUH PURU
137 JAWA TIMUR TRENGGALEK TRENGGALEK DAWUHAN
138 KALIMANTAN BARAT KETAPANG BENUA KAYONG SUNGAI KINJIL
139 KALIMANTAN BARAT KETAPANG DELTA PAWAN SUKABANGUN
140 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA AMUNTAI SELATAN SIMPANG EMPAT
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
Pendampingan Tim Pusat
Dokumen di kirim ke pusat
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
141 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA HAUR GADING JINGAH BUJUR
142 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA SUNGAI PANDAN MURUNG ASAM
143 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA SUNGAI PANDAN PADANG BANGKAL
144 KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR DUSUN TENGAH AMPAH DUA
145 KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR DUSUN TENGAH RODOK
146 KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR DUSUN TIMUR MANGKARAP
147 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN BARAT MEKAR JAYA
148 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN BARAT PIAN TENGAH
149 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN TIMUR BATU GAJAH
150 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN TIMUR SUNGAI ULU
151 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN KALIANDA TAJIMALELA
152 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN KALIANDA TAMAN AGUNG
153 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN KETAPANG BANGUN REJO
154 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN KETAPANG KEMUKUS
155 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN NATAR PANCASILA
156 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN PENENGAHAN BANJARMASIN
157 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN RAJABASA BATU BALAK
158 LAMPUNG LAMPUNG SELATAN WAY SULAN MEKARSARI
159 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH ANAK RATU AJI GEDUNG RATU
160 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH BANDAR MATARAM MATARAM UDIK
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
161 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH BUMI RATU NUBAN TULUNG KAKAN
162 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH PUBIAN RIAU PERIANGAN
163 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH PUBIAN TANJUNG REJO
164 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH SEPUTIH SURABAYA MATARAM ILIR
165 LAMPUNG LAMPUNG TENGAH TERUSAN NUNYAI GUNUNG BATIN UDIK
166 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR MARGA SEKAMPUNG GUNUNG RAYA
167 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR MARGATIGA NEGERI TUA
168 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR SUKADANA BUMI NABUNG UDIK
169 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR SUKADANA NEGARA NABUNG
170 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR SUKADANA SURABAYA UDIK
171 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR SUKADANA SUKADANA TIMUR
172 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR WAWAY KARYA NGESTI KARYA
173 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR WAWAY KARYA TANJUNG WANGI
174 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR WAWAY KARYA TRI TUNGGAL
175 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK BARAT KURIPAN JAGARAGA
176 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK BARAT LEMBAR LEMBAR
177 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK BARAT SEKOTONG GILI GEDE INDAH
178 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH BATUKLIANG MANTANG
179 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH PRAYA BARAT BANYU URIP
180 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH PRAYA TENGAH DAKUNG
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
181 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH PRAYA TIMUR MARONG
182 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TIMUR SURALAGA BAGIKPAYUNG TIMUR
183 NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TIMUR SURALAGA BINTANG RINJANI
184 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA BATULANTEH KELUNGKUNG
185 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA EMPANG ONGKO
186 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA LOPOK BERORA
187 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA MOYOHULU BERANG REA
188 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA MOYOHULU MAMAN
189 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA MOYOHULU SEMPE
190 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA RHEE LUK
191 NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA UTAN STOWE BRANG
192 NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA BUYASARI KALIKUR
193 NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA BUYASARI KAOHUA
194 NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA BUYASARI ROHO
195 NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA BUYASARI TUBUNG WALANG
196 NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA ILE APE TIMUR JONTONA
197 NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA ILE APE TIMUR TODANARA
198 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI REOK WATU BAUR
199 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI REOK BARAT NGGALAK
200 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI SATAR MESE BARAT RENDA
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
201 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN BOKING MEUSIN
202 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN FATUKOPA NIFULINAH
203 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN KOLBANO NUNUNAMAT
204 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN KUALIN NUNUSUNU
205 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN MOLLO UTARA BIJAEPUNU
206 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TOBU BESTOBE
207 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TOBU TUNE
208 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA BIBOKI ANLEU MAUKABATAN
209 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA BIBOKI TANPAH OEKOPA
210 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA BIKOMI SELATAN MAURISU UTARA
211 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA INSANA LOERAM
212 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA INSANA NANSEAN
213 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA MIOMAFFO BARAT NOELTOKO
214 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA MUTIS TASINIFU
215 RIAU ROKAN HULU BANGUN PURBA BANGUN PURBA BARAT
216 RIAU ROKAN HULU KEPENUHAN HULU KEPAYANG
217 RIAU ROKAN HULU RAMBAH SAMO RAMBAH SAMO
218 RIAU ROKAN HULU RAMBAH SAMO TELUK AUR
219 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BALANIPA BALA
220 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR BALANIPA LEGO
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
Proses pemenuhan dukungan
Desa Sasaran BLM Tahun 2018
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
221 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR CAMPALAGIAN PARAPPE
222 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR LUYO LUYO
223 SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR MAPILLI KURMA
224 SULAWESI SELATAN ENREKANG BUNGIN BANUA
225 SULAWESI SELATAN ENREKANG MAIWA ONGKO
226 SULAWESI SELATAN ENREKANG MAIWA PARIWANG
227 SULAWESI SELATAN ENREKANG MASALLE TONGKONAN BASSE
228 SULAWESI TENGGARA BUTON SIONTAPINA KUMBEWAHA
229 SULAWESI TENGGARA BUTON SIONTAPINA LABUANDIRI
230 SULAWESI TENGGARA BUTON SIONTAPINA SAMPUABALO
231 SUMATERA BARAT PASAMAN TIGO NAGARI BINJAI
232 SUMATERA BARAT PASAMAN TIGO NAGARI LADANG PANJANG
233 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT GUNUNG TULEH RABI JONGOR
234 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT TALAMAU SINURUIK
235 SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT TALAMAU TALU
236 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR TANJUNG LUBUK JAMBU ILIR
237 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR TANJUNG LUBUK SUKARAMI
238 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR TANJUNG LUBUK TANJUNG BERINGIN
239 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR TANJUNG LUBUK TANJUNG MERINDU
240 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR TELUK GELAM BENAWA
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
Proses Penyusunan dokumen RKM
NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA
241 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR TELUK GELAM MUARA TELANG
242 SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR TELUK GELAM SUGIH WARAS
243 SUMATERA UTARA LANGKAT GEBANG PALUH MANIS
244 SUMATERA UTARA LANGKAT PADANG TUALANG PADANG TUALANG
245 SUMATERA UTARA LANGKAT PANGKALAN SUSU SUNGAI MERAN
246 SUMATERA UTARA LANGKAT SECANGGANG SECANGGANG
247 SUMATERA UTARA NIAS UTARA NAMOHALU ESIWA ESIWA
248 SUMATERA UTARA NIAS UTARA NAMOHALU ESIWA SISOBAHILI
249 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS AEK NABARA BARUMUN PARAN JULU
250 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS ULU BARUMUN TARINGGONAN
Desa Lokasi Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Tahun 2018
Proses Pendampingan dokumen RKM Mg ke 4
TERIMA KASIH