i

PENGARUH INVASI MILITER AMERIKA SERIKAT

TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI AFGHANISTAN

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh Zaenal Arifin

NIM: 101033221853

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 1428 H. / 2008 M.

ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul PENGARUH INVASI MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI AFGHANISTAN telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 03 Januari 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada

Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Jakarta,

03

Januari

2008

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota

Drs. Agus Darmaji, M.Fils. Drs. Edwin Syarif, M.A. NIP. 150 262 447 NIP. 150 283 228

iii

Anggota

.A.M, Sirojuddin Aly. Dr .Si.M, Haniah Hanafi. Dra

NIP. 150 318 684 NIP. 150 299 932

.Bamualim MA. Chaider S. Drs NIP: 150 295 313

iv

KATA PENGANTAR

îmhmân al rahBismillâh al ra

Dengan penuh rasa syukur atas selesainya skripsi ini, penulis memanjatkan

lah Dzat yang Maha Agung yang -Dia. ânah wa Ta‘âlahSubpuji kepada Allah

telah menciptakan manusia dan seluruh ciptaan-Nya baik di bumi maupun di

langit. Dia-lah yang selalu ada ketika manusia fana. Shalawat dan salam tetap

penulis haturkan kepada Nabi dan Rasul Allah, Muhammad shalla Allâh ‘alaih

wa sallam yang telah meletakkan pondasi yang kuat bagi peradaban manusia.

Perjalanan menempuh sarjana bagi penulis memang tidak semudah yang

dibayangkan. Berbagai halangan yang mengganggu baik selama perkuliahan

maupun dalam penyelesaian skripsi ini selalu ada. Namun dengan kekuasaan-Nya,

Allah memperlihatkan kasih sayang-Nya dengan cara-Nya sendiri sehingga

penulis mampu menuntaskan skripsi ini sesuai ketentuan tradisi akademik. Dalam

hal ini penulis mengangkat tema tentang “Pengaruh Invasi Militer Amerika

Serikat Terhadap Proses Demokrasi Di Afghanistan.”

Skripsi ini disusun untuk menambah khazanah keilmuan dan

pengembangan wacana politik Islam di Afghanistan pasca invasi Amerika Serikat.

Atas selesainya skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan peranan penting dan kontribusi berharga terhadap

penulis, baik selama penyusunan skripsi ini maupun ketika menjalani masa

perjuangan di kampus tercinta sampai menempuh jenjang pendidikan sarjana.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih dari

v

lubuk hati yang dalam atas kerjasamanya.Ucapan terima kasih ini saya haturkan

kepada:

1. Kedua orang tuaku, H. Ali Murtadlo dan Hj. Siti Rahmah. Tanpa mereka

penulis mustahil bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

Merekalah sesungguhnya yang telah berhasil melewati masa-masa sulit

dengan segala kesabarannya. Adik-adikku yang sangat aku sayangi yaitu

Rien Zumaroh, Nurul Afifah Marwatin, dan Fatmawati (Almh) yang

selalu bertanya: mas …, kapan skripsinya selesai? Pertanyaan inilah

yang mengusik hati penulis untuk secepatnya menyeselasikan studi ini.

2. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, beserta para pembantu rektor lainnya, semoga cita-cita UIN

Jakarta menjadi universitas Islam bertarap internasional segera terwujud.

Amin…..

3. Dr. Amin Nurdin, M.A., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang

telah berusaha menciptakan lingkungan intelektual yang kondusif

sehingga memungkinkan penulis khususnya dan mahasiswa Fakultas

Ushuluddin dan Filsafat umumnya bisa belajar dengan nyaman.

4. Drs. Agus Darmaji, M.Fils., Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam yang

telah memberikan masukan dan saran yang berharga pada draft awal

pengajuan skripsi ini.

5. Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.A., Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam

yang telah memberikan pelayanan akademik sebaik-baiknya.

.

vi

6. Drs. Chaider S. Bamualim MA. selaku pembimbing yang dengan segala

kesibukannya bersedia menyempatkan waktunya untuk membimbing

penulis serta mendukung penulis dalam kehidupan kampus yang lain.

7. Penguji Skripsi yaitu Bpk. Dr. Sirojuddin Aly MA. Dan Ibu Dra. Haniah

Hanifie M.Si. yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan

saran-saran atas skripsi ini.

8. Kyai saya, guru saya KH. Abdurrahman Wahid selaku pengasuh

PONPES Luhur Mahasiswa Ciganjur, KH. Jamaluddin Ahmad selaku

pengasuh PONPES Tambak Beras Jombang, K. Imam Syafa’at selaku

pengasuh PONPES Nurul Isyhar Nganjuk, K. Syamsul Hadi (Alm)

selaku pengasuh PONPES Mambaul Ulum Bojonegoro, beserta kyai-

kyai yang lain.

9. Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Perpustakaan Utama

UIN, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Freedom Institute, CSIS,

Deplu, dan LIPI.

10. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pelayanan

pengetahuan dengan profesional, memberikan ruang diskusi yang

dialogis, terbuka dan memberikan kebebasan berpikir pada setiap pokok

bahasan yang disampaikan, telah memberikan wawasan intelektual

dengan penuh rasa saling menghargai, terbuka, dengan tetap bertumpu

pada kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Mereka juga telah memberikan

apresiasi terhadap aneka ragam pemikiran yang muncul sehingga

memungkinkan terjadinya pendewasaan intelektual.

vii

11. Bapak HM. Mukri dan Mr. Foo Kim Chooi, pimpinan saya di PT.

Pertamina, UPms-III Cab. Bandara Internasional Soekarno-Hatta atas

partisipasinya selama proses penelitian ini.

12. Giyono dan Lek Lilin beserta keluarga di Pondok Ranji yang telah

banyak memberikan motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan.

13. Keluarga besar Yayasan Wahid Hasyim khususnya kepada Bpk. H.

Muhammad Musthafa, Prof. KH. Said Aqiel Siroj, H. Syaifullah Yusuf,

H. Muhaimin Iskandar M.Si, dan H. Aris Junaidi.

14. Para kawan-kawan di organisasi HMI, PMII, IMM, Formaci, Kompak,

HIMABI, dll.

15. Teman-temanku angkatan 2001 di program studi Pemikiran Politik

Islam: Abdul Muhid, Abdul Manaf, Bahrul Ulumuddin, Nyai Susilawati,

Ramdan Muhaimin, Sondang Ria, dll.

Penulis yakin masih banyak nama yang belum disebutkan yang memiliki

andil besar dalam penulisan karya ilmiah ini, baik langsung maupun tidak

langsung. Kepada mereka semua, penulis tetap menghaturkan rasa terima kasih

yang banyak. Semoga Allah membalas amal mereka dengan balasan yang

lebih…..Amin Ya Robbal Alamin.

Jakarta, 3 Januari 2008

Z

a

e

viii

n

a

l

A

r

i

f

i

n

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN............................................................................... .

KATA PENGANTAR........................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................................. v

PEDOMAN TRANSLITERASI...................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................. 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah....................................... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................... 8

D. Metode Penelitian ........................................................... 9

E. Sistematika Pembahasan ................................................. 10

BAB II DINAMIKA POLITIK AFGHANISTAN

A. Dinamika Kehidupan Sosial dan Politik Afghanistan..... 12

B. Kegagalan Pemerintahan Mujahidin: Lahirnya Taliban 19

C. Akar-akar Sosial dan Doktrinal Taliban.....................…. 28

D. Sikap Amerika Serikat terhadap Taliban....................... 30

BAB III PENGARUH INVASI MILITER AMERIKA

SERIKAT TERHADAP PROSES DEMOKRASI

DI AFGHANISTAN

A. Invasi Militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan ....

tahun 2001: Akhir Pemerintahan Taliban...................... 34

A.1. Pelaksanaan Invasi Militer..................................... 35

x

A.2. Di Balik Invasi Militer Amerika Serikat terhadap..

Afghanistan................................................................ 36

B. Proses Menuju Demokrasi .............................................. 44

B.1. Terjadinya Transisi Rezim di

Afghanistan.................................................................. 45

B.2. Terbentuknya Pemerintahan

Transisional Afghanistan 47

B.3. Peran AS dalam Proses Rekonstruksi

Pasca Transisi

di Afghanistan ........................................................... 56

C. Proses Demokrasi di Afghanistan ................................... 60

C.1. Peran AS dalam Proses

Demokrasi di Afghanistan........................................... 63

C.2. Pemilihan Umum 2004 Wujud

dari Demokrasi............................................................. 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................. 72

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab Indonesia

Konsonan

ا b ب t ت ts ث j ج h ح kh خ d د r ر z ز s س sy ش

s ص d ض t ط z ظ ‘ ع g غ f ف q ق k ك l ل m م n ن w و h ـه ’ ء y ي

Arab Indonesia

Vokal

a ــَـ i ــِـ u ــُـ

Vokal Panjang â اــ û وــ î يــ â ى â’ آ

Difthong

aw/au وـــ ay يـــ

Kata Sandang

-al ...ـل ا al-sy ــشل ا -wa’l ...ـل او

Lainnya

ât تاــ âh ةاــ

12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Serangan teroris internasional terhadap World Trade Center (WTC) dan

Pentagon pada 11 September 2001 secara langsung membuktikan kepada bangsa

Amerika termasuk dunia internasional mengenai rendahnya kesiapsiagaan sistem

pertahanan domestik Amerika sebagai negara adidaya dalam melindungi

masyarakat sipil dan infrastruktur- infrastruktur yang vital dari suatu serangan

yang dipola secara lokal. WTC dan Pentagon sebagai lambang supremasi

ekonomi dan militer untuk pertama kalinya dilumpuhkan oleh suatu serangan

yang non-militer oleh satu kelompok teroris.

Kejadian katastropik itu menciptakan celah kerawanan dan celah

kesempatan bagi setiap teroris lokal atau internasional untuk menyerang Amerika

Serikat kembali. Hal tersebut menimbulkan suatu ketakutan yang mendalam

dalam masyarakat atau pemerintah Amerika.1

Sejak peristiwa 11 September 2001, tampak jelas Amerika Serikat (AS)

telah mendemonstrasikan praktek politik unilateralis2 dan arogansi tanpa ragu-

ragu. Tanpa proses penyidikan dan penyelidikan yang seksama atas kasus itu,

1 Perasaan takut itu seperti terungkap dalam kata-kata Menteri Pertahanan Amerika

Serikat, William J. Perry (1994-1997), “As Deadly as the World Trade Center disaster was, it could have produced a hundredfold more victims if the terrorist had possessed nuclear or biological weapons. And the future threat could come form hostile nations as well as terrorist”. Lihat Badan pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Wilayah Amerika Program Pasca-Sarjana Universitas Indonesia, “Penanganan Terorisme Internasional dan Perubahan Corak Politik Luar Negeri Amerika Serikat,” (Jakarta: UI Press, 2003), h. 2 2 Unilateralis adalah kebijakan sepihak dalam urusan internasional tanpa mengindahkan aturan, kesepakatan, atau lembaga internasional atau kepentingan negara serta pihak non-negara lainnya. Sebagaimana telah kita lihat, Unilateralisme itu ditampakkan secara terang-terangan dalam sikap Amerika Serikat terhadap PBB, terutama dalam hal terorisme global. Dimana

Amerika Serikat menunjukkan penolakan nyata terhadap resolusi Dewan keamanan PBB.

13

dengan serta merta Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap

Afghanistan tanpa mandat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendapatkan pembenaran atas serangan militer yang sangat kejam

itu, Afghanistan dituduh melindungi teroris bernama Osama bin Laden tanpa

bukti yang nyata. Jadilah negara Islam yang lemah itu sebagai korban kekerasan

militer Amerika Serikat yang dengan gencar membombardir tanah para mullah

yang lemah dan sedang tercabik pertikaian internal itu. Inilah peristiwa pertama

dalam sejarah, melancarkan serangan militer besar-besaran dengan dalih mengejar

teroris yang sedang dicari. Menurut Presiden George W.Bush, tindakan atas

negeri naas itu sengaja dilakukan demi kebebasan dan Demokrasi.3

Tetapi mengapa dalam upaya untuk menyebarluaskan kebebasan dan

demokrasi Amerika Serikat menggunakan cara yang tidak berkeprimanusiaan,

misalnya dalam kasus Afghanistan dan Irak. Amerika Serikat mengaku ingin

menggulingkan rezim otoriter dari kedua negara tersebut demi terjaminya

perdamaian dunia serta menciptakan dunia yang menghargai hak asasi manusia.

Namun, proses ini di lakukan dengan menggunakan kekerasan, yaitu melalui

invasi militer.4

Dengan tindakan militer itu, seluruh infrastruktur Afghanistan hancur dan

belasan ribu warga tidak berdosa tewas sia-sia. Ternyata Osama pun tidak

tertangkap, dicari pun tidak ditemukan hingga kini. Pastinya, serangan militer

Amerika Serikat itu berakhir dengan kehancuran segala fasilitas dan infrastruktur

sosial ekonomi, kerugian jiwa raga dan psikologi rakyat Afghanistan, pendepakan

rezim berkuasa yang sah di Afghanistan dan dipasangnya rezim boneka yang

3 Mohammad Shoelhi, Di Ambang Keruntuhan Amerika (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 32-34

4 Global, Jurnal Politik Internasional vol.7 No.2 ( Mei 2005 ): h.42

14

bersedia disetir. Jadi, jelas sepak terjang Amerika Serikat sangat bertentangan

dengan demokrasi, sebagaimana ditunjukkan dengan pembunuhan umat manusia

secara kejam dan melampaui batas kemanusiaan. Apakah tindakan menangkap

seorang teroris dengan pengerahan kekuatan militer dan membombarder besar-

besaran terhadap negara kecil, lemah, dan tidak bersalah dapat dibenarkan?

Apalagi tanpa mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ).

Sangat jelas, bahwa apa yang dimaksud Amerika Serikat sebagai serangan

balasan (Counter Attack) terhadap terorisme itu sesungguhnya merupakan invasi

militer yang tidak dapat diterima karena negara Afghanistan tidak terbukti berbuat

salah terhadap Amerika Serikat dan juga tanpa dasar yang kuat dituduh sebagai

pelindung teroris. Serangan militer itu juga merupakan serangan yang melawan

hukum internasional karena dilancarkan pada saat keadaan dalam negeri

Afghanistan sedang dilanda kecamuk pertikaian antar faksi yang berkepanjangan

dan melelahkan.

Jadi, Invasi militer sepihak tanpa mandat PBB itu ternyata bertujuan untuk

menyelamatkan wajah teroris yang sebenarnya yang berada di dalam jaringan

birokrasi tingkat tinggi pemerintahan Amerika Serikat.5 Hal ini tampak jelas

karena kuatnya pengaruh faksi garis keras di lingkaran elit politik Gedung Putih.

Mereka yang dimotori Wapres Dick Cheney, Menhan Donald Rumsfeld, Deputi

Menhan Paul Dundes Wolfowitz, serta Penasehat Keamanan Nasional (NSC)

Condoleezza Rice, memang dikenal sebagai kelompok “neokonservatif“ yang

selalu mengedepankan pendekatan pragmatis dan sangat militeristik. Yang ada

dalam benak mereka hanya perang dan perang. Sementara persoalan HAM dan

5 Mohammad Shoelhi, Di Ambang Keruntuhan Amerika, h. 32-34.

15

demokrasi justru dikesampingkan. Tidak mengherankan, jika seorang Nelson

Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan) menuduh AS di bawah Bush sebagai

negara yang sama sekali tidak memiliki sopan santun dalam pergaulan

Internasional.6

Tindakan pembalasan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap rezim

Taliban di Afghanistan, untuk kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu

dari negara lain yang tidak berkaitan langsung dengan rezim tersebut, melangkah

jauh dari perang pembalasan yang diperbolehkan oleh piagam PBB ketika

menghadapi agresi militer dari negara lain. Namun hal ini tampaknya tidak

diperdulikan oleh pemerintahan Bush, walaupun aksi militer Amerika Serikat di

Afghanistan mendapat banyak kecaman Internasional. AS berdalih bahwa rezim

Taliban membiarkan wilayah Afghanistan dipakai oleh kelompok Al-Qaeda yang

tetap merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, Sehingga untuk menghancurkan

Al-Qaeda dan mencegah aksi teror selanjutnya rezim Taliban pun harus ikut

dihancurkan. Dalam perang melawan teroris yang dicanangkan Amerika Serikat

negara yang membiarkan kelompok teroris berada di wilayahnya tampaknya juga

dianggap sebagai teroris atau pendukung terorisme sehingga perlu diperangi,

sebelum ancaman itu menjadi kenyataan.

Sikap Pemerintah Bush itu merupakan kelanjutan dari doktrin pre- emptive

strike7 yang dikemukakan Pentagon tahun 1992, sama sekali tidak mengindahkan

piagam PBB dan hukum internasional lainnya tentang perang yang sah. Doktrin

ini membenarkan tindakan agresi terhadap negara lain hanya berdasarkan

kecurigaan Amerika Serikat terhadap niat atau kemampuan yang dimiliki negara

6 Riza Sihbudi, Menyandera Timur-Tengah (Jakarta : Mizan, 2007) Cet. I h.151 7 Pre emptive strike adalah menyerang lebih dulu sebelum kembali diserang.

16

tersebut. Tentara Amerika Serikat dapat melakukan serangan dimana saja, kapan

saja, melawan siapa saja sesuai persepsi ancaman Washington, tanpa memerlukan

mandat PBB ataupun dukungan internasional.8

Secara sepihak upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam

melawan terorisme adalah: pertama, mengisolasi negara yang memberi dukungan

terhadap kelompok teroris agar negara tersebut menghentikan bantuannya. Kedua,

memperkuat peraturan dan hukum yang pada intinya melawan tindakan terorisme

melalui berbagai kerjasama internasional. Ketiga, bersikap tegas dan menolak

upaya tawar-menawar maupun negosiasi yang diminta kelompok teroris.

Amerika Serikat menekan negara yang dianggap sebagai sponsor atau

melindungi teroris. Bagi Amerika, hal itu penting dilakukan karena selama masih

ada dukungan dana dan moral, menyediakan tempat persembunyian, memasok

senjata, maupun memberikan bantuan logistik maka upaya pemberantasan

terorisme akan sulit dilakukan. Setiap tahun pemerintah Amerika Serikat

melakukan pemetaan dan menganalisa kebijakan setiap negara terhadap terorisme

dalam tiga kelompok, yaitu negara sponsor terorisme, negara yang tidak mau

bekerjasama menanggulangi terorisme, dan negara yang tidak sungguh-sungguh

menanggulangi kegiatan terorisme.9 Kebijakan yang diterapkan apakah itu

tekanan ekonomi, diplomatik maupun militer akan dilakukan sebagai tindak lanjut

dari hasil pemetaan dan pengelompokan tersebut terhadap negara-negara terkait.10

8 “ Tatanan Dunia Pasca Invasi Amerika ke Irak, “ Jurnal Demokrasi & HAM,Vol.3 No.2

, (Mei – September 2003), h.21-22 9 Setiyo Budhi Cahyo Padma Gandhi, “ Respon Amerika Serikat menghadapi terorisme (

Studi Kasus ); Pasca serangan 11 September 2001 Di Amerika Serikat ( WTC dan Pentagon ), Tahun 2001-2002,“ (Skripsi S1 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani, 2003), h.7

10 Contoh upaya Amerika Serikat agar negara tersebut mau bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam melawan terorisme adalah melalui tekanan ekonomi. Amerika Serikat akan memveto pinjaman yang akan diberikan lembaga-lembaga donor internasional kepada negara

17

Sementara, pemerintah George W. Bush telah bekerja cepat dan

menyimpulkan bahwa dalang dari serangan terorisme ke negaranya adalah Osama

bin Laden dengan jaringan al-Qaedanya yang bermarkas di Afghanistan sejak

tahun 1996. Keputusan Taliban untuk tidak menyerahkan Osama bin Laden

kemudian dianggap sebagai upaya pemerintah negeri itu melindungi terorisme,

dan ini menimbulkan kemarahan Amerika Serikat. Osama bin Laden sendiri

dianggap menjadi gembong teroris yang menjadi perhatian Amerika Serikat sejak

terjadinya serangan bom terhadap kedutaan Besar Amerika Serikat di Afrika.11

Taliban merupakan suatu kelompok kekuatan politik yang berkuasa di

Afghanistan. Osama memang sedang dicari oleh intel Amerika Serikat beberapa

tahun terakhir ini, karena tuduhan melakukan beberapa aksi teror terhadap fasilitas

Amerika Serikat di luar negeri. Kelompok Taliban menjadi kuat karena bantuan

Amerika Serikat ketika perang melawan Uni Soviet (1979-1989).12

Sebelum memutuskan untuk melakukan serangan militer terhadap

Afghanistan, Amerika Serikat terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan

pemerintahan Taliban di Afghanistan, tetapi upaya ini gagal karena pemerintahan

pendukung terorisme ini, sehingga negara-negara tersebut mengalami kesulitan ekonomi untuk pembangunan nasionalnya. Tekanan ekonomi baru dihentikan setelah negara tersebut mau mematuhi keinginan Amerika Serikat. Kuba, Irak, Iran, Libya, Korea Utara, Sudan, dan Suriah sejak 1993 selalu masuk dalam daftar negara sponsor terorisme yang dibuat oleh Amerika Serikat. Sedangkan Afganistan sejak tragedi 11 September 2001 telah dikategorikan sebagai negara yang tidak mau bekerjasama menanggulangi terorisme karena menolak menyerahkan Osama bin Laden dan menolak tuduhan memberi pelatihan militer bagi pejuang Chechnya, sehingga telah lama mendapat hukuman sanksi ekonomi dari PBB dan embargo bahan bakar.

11 Jauh sebelum peristiwa 11 September 2001 terjadi, al-Qaeda telah memiliki catatan pembunuhan dan penghancuran yang panjang. Pada Oktober 1993, mata-mata yang dilatih jaringan al-Qaeda membunuh 18 tentara Amerika Serikat yang sedang bertugas sebagai penjaga perdamaian PBB di Somalia. Pada Agustus 1998, organisasi ini mengebom kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania dan membunuh 223 orang dan melukai lebih dari 4000 orang, yang sebagian merupakan warga negara Kenya. Lalu pada Oktober 2000, para teroris tersebut menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Cole dengan menabrakkan perahu kecil yang membawa bom. Sebanyak 17 awak berkebangsaan Amerika tewas. Al-Qaeda disinyalir juga memiliki jaringan dengan gerakan jihad Islam di Mesir, gerakan Islam Uzbekisan dan beberapa kelompok teroris.

12 Setiyo Budhi C., Respon Amerika Serikat MenghadapiTerorisme, h.5.

18

Taliban merasa diintimidasi oleh Amerika Serikat. Pemerintahan Taliban merasa

keberatan untuk menyerahkan Osama bin Laden yang telah berjasa dalam

membangun Afghanistan, tanpa ada bukti-bukti yang jelas mengenai keterlibatan

Osama bin Laden dalam serangan 11 september 2001. Keputusan Pemerintahan

Taliban telah membuat Amerika Serikat marah, sehingga konflik di antara kedua

negara tidak dapat dihindarkan.13

Amerika Serikat memutuskan untuk jalan terus dan menyatakan perang

terhadap terorisme. Menghancurkan basis kelompok teroris yang dituding berada

di balik serangan 11 September, al-Qaeda adalah tujuan terdekat dan paling

mendesak. Hal ini menyebabkan serangan militer berkelanjutan di Afghanistan.

Sebelas bulan setelah operasi militer dimulai, Amerika berhasil

menjatuhkan Taliban dari tampuk kekuasaan di Afghanistan dan telah

mengguncang serta memperlemah, jaringan sel-sel al-Qaeda. Namun, Pemimpin

al-Qaeda, Osama bin Laden belum tersentuh. Demikian pula Mullah Muhammad

Omar, Pemimpin Taliban yang sudah dijatuhkan namun sulit ditangkap.14

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan dengan

bersendikan kepada ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti

perkuliahan di Jurusan Pemikiran Politik Islam maka, penulis tertarik untuk

mengkaji, memahami, dan menganalisa fenomena yang menjadi perhatian dunia

internasional ini. Dengan ini, penulis mengambil judul, " Pengaruh Invasi

Militer Amerika Serikat Terhadap Proses Demokrasi Di Afghanistan.”

13 Setiyo Budhi C., Respon Amerika Serikat Menghadapi Terorisme, h.22 14 Chandra Muzaffar, Muslim, Dialog dan Teror (Jakarta : Profetik, 2004) Cet.I, h.174

19

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.

Mengingat kompleksitas masalah di atas, penulis perlu membatasi

penelitian ini pada pelaksanaan serangan militer Amerika Serikat terhadap

Afghanistan pada Oktober 2001 hingga berakhirnya proses pemilihan umum di

Afghanistan pada Oktober 2004, yang menandakan hadirnya sebuah

pemerintahan baru. Maka dari itu, dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaruh invasi militer Amerika Serikat terhadap proses

demokrasi di Afghanistan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hubungan internasional dan pengetahuan tentang ilmu

pemikiran politik Islam khususnya kepada peneliti umumnya kepada pembaca.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh invasi militer Amerika Serikat terhadap proses

demokrasi di Afghanistan.

2. Untuk menjelaskan terjadinya transisi rezim di Afghanistan pasca

kekalahan Taliban.

3. Untuk menjelaskan pengaruh Amerika Serikat dalam suksesi pemerintahan

di Afghanistan sampai pelaksanaan Pemilu 2004.

20

4. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Metode Penelitian

Di dalam karya ilmiah metode penelitian merupakan hal yang harus

dipegang untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur

sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Untuk mencapai maksud ini,

maka secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan

metode deskriptif-analitis.

Pendekatan penelitian kualitatif ini, didasarkan pada pertimbangan untuk

menjawab masalah dan tujuan penelitian, yaitu tentang pengaruh invasi militer

Amerika Serikat terhadap proses demokrasi di Afghanistan.15

Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan fenomena pengaruh

invasi militer Amerika Serikat terhadap proses demokrasi di Afghanistan secara

sistematis, faktual, dan akurat, kemudian mengkritisinya dengan menggunakan

berbagai literatur yang tersedia.16

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan (library research), yaitu tehnik pengumpulan data yang

dilakukan dengan mempelajari buku-buku wajib dan bahan-bahan tertulis lainya

seperti dokumen Surat Kabar, Majalah, Internet dan lain-lain dari literatur-literatur

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

15 Lexi J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 4 – 8

16 Moch. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

21

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa

seluruh data yang terkumpul untuk dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok

bahasan dalam proses penelitian.

Adapun dalam penulisan Skripsi ini, Penulis berpedoman kepada buku

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ( Skripsi, Tesis, Disertasi ) Ceqda, UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta Tahun 2006.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan secara keseluruhan pembahasan Skripsi ini, Maka

diperlukan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini

adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab II adalah bagian pembahasan yang akan diarahkan untuk

menggambarkan dinamika kehidupan sosial dan politik di

Afghanistan yang dipengaruhi oleh etnisitas dan selalu mengalami

pergolakan, kegagalan pemerintahan mujahidin: lahirnya Taliban,

dan akar-akar sosial doktrinal Taliban serta sikap Amerika Serikat

terhadap Taliban dari keempat bagian ini, diharapkan akan dapat

terlihat jelas mengenai kemunculan Taliban dan hubungannya

dengan alasan Amerika Serikat melakukan invasi tersebut.

BAB III : Bab III merupakan bagian dari pembahasan, namun akan lebih

difokuskan pada penjelasan mengenai invasi militer Amerika Serikat

22

dan pengaruhnya terhadap proses demokrasi di Afghanistan, transisi

menuju demokrasi, proses menuju demokrasi, proses demokrasi di

Afghanistan, serta terlaksananya pemilihan umum 2004 sebagai

wujud dari demokrasi.

BAB IV : Kesimpulan, bab ini merupakan akhir dari Skripsi yang berisikan

kesimpulan penelitian.

23

BAB II

DINAMIKA POLITIK AFGHANISTAN

A. Dinamika Kehidupan Sosial dan Politik Afghanistan

Afghanistan merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia

Barat Daya. Negara ini berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan

Tajikistan di sebelah utara, dengan Pakistan di sebelah timur dan selatan, serta

dengan Iran di sebelah barat.17 Afghanistan memiliki nama nasional Dowlat-e

Eslami-ye Afghanestan, atau Emirat Islam Afghanistan, dan mendapat

kemerdekaannya dari Inggris pada 19 Agustus 1949. Luas area Afghanistan

adalah 647.500 km2 yang dihuni oleh 28.513.677 penduduk menurut sensus tahun

2004. Pertumbuhan penduduk di Afghanistan kira-kira mencapai 4,9% per-

tahun.18

Terdapat 34 provinsi di Afghanistan, yaitu Badakhsthan, Badghis,

Baghlan, Balkh, Bamian, Daykondi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand,

Herat, Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost, Konar, Kunduz, Laghman,

Loghar, Nangarhar, Nimruz, Nurestan, Oruzgan, Pakhtia, Paktika, Panjshir,

Parvan, Samangan, Sar-e Pol, Takhar, Vardak, dan Zabol. 19 Kelompok-kelompok

suku utama adalah Pashtun (35-40%), Tajik (25-30%), Uzbek (10%), Hazara (10-

15%), Turkman (5%) dan lain-lain (2%). Bahasa resmi Afghanistan adalah Pashto

1. Verinder Grover, “Afghanistan: An Introduction,” dalam Verinder Grover (ed).,

Government and Politics of Asian Countries 1: Afghanistan (New Delhi: Deep&Deep Publication PVT.LTD, 2002), h.1.

18 “Afghanistan,” diakses pada 13 November 2007 dari http://www.infoplease.com/ipa /A0107264. html.

19 “Afghanistan,” diakses pada 16 November 2007 dari http://www.odci.gov /cia/ publication /factbook /geos/af.html,

24

dan Dari.20 Sementara itu, agama mayoritas adalah Islam, yang terdiri dari 84%

Islam Sunni dan 15% Islam Syi’ah.21

Afghanistan bukan merupakan unit etnis yang self-contained22 dan

kebudayaan nasionalnya tidaklah seragam. Hanya sedikit di antara kelompok etnis

di Afghanistan yang benar-benar berasal dari negara tersebut.23 Hal ini menjadi

salah satu penyebab adanya sejarah perang yang panjang di negaranya, sehingga

kehidupan sosial dan politik rakyat Afghanistan dapat dikatakan tidak pernah

berjalan mulus. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menjelaskan masalah dan

pengaruh etnisitas dalam kehidupan sosial dan terutama politik Afghanistan.

Seperti halnya negara-negara ataupun wilayah-wilayah lain yang dilanda

konflik, salah satu akibat sosial yang paling terlihat adalah munculnya masalah

pengungsian yang sangat serius. Hampir sepanjang sejarah Afghanistan, terutama

dalam kurun waktu 20-30 tahun terakhir, kehidupan rakyat Afghanistan diwarnai

dengan kegiatan pengungsian ke negara-negara tetangga terdekatnya, terutama

Pakistan dan Iran. Pada masa perang internal misalnya, yaitu sekitar 1992 hingga

1994, jumlah pengungsi Afghanistan di Pakistan adalah sekitar 3,2 juta penduduk

dan di Iran sebanyak 2,9 juta penduduk.24 Walaupun kemudian sejak 1993 banyak

pengungsi Afghanistan dibantu oleh PBB untuk pulang ke negara mereka, namun

jumlah pengungsi Afghanistan masih besar. Ketika invasi militer Amerika Serikat

ke Afghanistan, pengungsian rakyat Afghanistan secara besar-besaran ke negara-

negara terulang kembali.

20 Dari adalah dialek Afganistan dari bahasa Persia 21 Verinder Grover, “Afghanistan: An Introduction,” hlm. 2. 22 Self-Contained adalah negara yang dapat berdiri sendiri. 23 P. Bajpai dan S. Ram (eds), encyclopedia of Afghanistan Vol. 1, Afghanistan: The Land

and People (New Delhi: Anmol Publications PVT. LTD., 2002), h. 62. 24 Diakses pada 17 November 2007 dari http://www.encyclopedia.laborlawtalk.com

/Afghanistan_ timeline_1991-1995,

25

Gambaran seperti inilah yang kerap terjadi ketika Afghanistan dilanda

perang besar. Para pengungsi Afghanistan telah mengalami gangguan-gangguan

yang radikal dalam kebudayaan, organisasi sosial, serta kehidupan perekonomian

mereka, terutama sejak mereka diharuskan mengungsi akibat perang yang

berkepanjangan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial budaya rakyat

Afghanistan sangat kental dengan unsur agama Islam. Hal ini dikarenakan hampir

seluruh rakyat Afghanistan, terutama etnis Pashtun, merupakan muslim taat

bahkan cenderung fanatik. Pihak-pihak yang berusaha mempropagandakan ajaran

agama selain Islam diancam oleh hukum adat dengan hukuman mati. Sekitar 40%

rakyat Afghanistan mengikuti aliran sunnah wal jama’ah dari mazhab Hanafiah

Maturidiyah (sunni hanafi). Mazhab Hanafi dikembangkan oleh Abu Hanifah,

salah seorang pelajar Islam pertama yang berupaya menginterpretasikan syari’at-

syari’at Islam ke dalam kehidupan sehari-hari manusia. Interpretasinya terhadap

hukum Islam sangat toleran terhadap perbedaan di dalam komunitas-komunitas

umat Islam. Beliau juga membedakan antara kepercayaan dan pelaksanaan, di

mana beliau menganggap bahwa kepercayaan lebih penting.25 Aliran ini memiliki

ciri-ciri pemahaman agama yang sangat tekstual, sesuai dengan apa yang tersurat

dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Dengan sikap hidup keagaman seperti itu kaum

muslimin Afghanistan dengan cepat dapat memutuskan apa yang halal

(diperbolehkan dalam Islam) dan apa yang haram (dilarang oleh Islam), tanpa

melalui banyak prosedur yang membutuhkan interpretasi yang tinggi dari para

ulama mereka. Kepercayaan tersebut juga sebenarnya membuat rakyat

25 Diakses pada 17 November 2007 dari http://countrystudies.us/afghanistan/65.htm,.

26

Afghanistan menjadi toleran terhadap perbedaan, dengan syarat ada kepercayaan

antara satu kelompok dengan yang lainnya.

Rakyat Afghanistan hidup dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran

agama Islam yang disesuaikan dengan norma-norma suku Pashtun dan adat-

istiadat lokal lainnya. Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan terhadap

implementasai syari’ah Islam di antara mereka. Ada yang liberal, konservatif,

maupun ortodoks. Walaupun beberapa pemimpin Afghanistan pernah mencoba

untuk melakukan reformasi yang radikal terhadap nilai-nilai yang dianut oleh

rakyat Afghanistan, misalnya penghapusan kewajiban menggunakan cadar bagi

perempuan Afghanistan yang digantikan dengan pakaian bergaya internasional,

nilai-nilai Islam telah tertanam dengan mendalam di kehidupan sehari-hari rakyat

Afghanistan. Selain itu, tradisi-tradisi kesukuan juga tidak memperbolehkan

perubahan yang diusulkan tersebut.

Dengan demikian, dari sisi norma-norma sosial yang berlaku, kehidupan

masyarakat Afghanistan secara sosial diatur berdasarkan syari’ah Islam, yang oleh

pihak asing disebut hukum adat. Kewibawaan para ulama yang lebih dikenal

dengan gelar mullah sangat kuat. Untuk memenuhi kebutuhan menghadapi

tantangan dunia modern, pemerintah Afghanistan mendirikan sekolah-sekolah

agama untuk mempersiapkan para ulama yang diharapkan akan lebih handal.26

Berkaitan dengan syari’at Islam di atas, ketika Taliban mengambil alih

kekuasaan pada September 1996, kehidupan di Afghanistan bagi kaum wanita

seolah-olah berhenti. Perlu diingat bahwa organisasi Taliban sendiri sebagian

besar beranggotakan rakyat Afghanistan dari kelompok etnis Pashtun. Di bawah

26 Z.A. Maulani, Perang Afghanistan: Perang Menegakkan Hegemoni Amerika di Asia

Tengah (Jakarta: Dalancang Seta, 2002), h. 4-5.

27

pemerintahan Taliban, wanita direnggut dari hak asasinya sebagai manusia, antara

lain hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memberikan dan mendapatkan

pelayanan kesehatan, hak untuk bekerja, dan hak untuk dapat secara bebas

berjalan di rumah.27 Padahal, sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan, kaum

perempuan Afghanistan menikmati kebebasan dalam menjalani hidup. Pada saat

itu, sebagian besar perempuan Afghanistan bukan saja berpendidikan tinggi,

tetapi juga merupakan 70% dari seluruh guru sekolah Afghanistan, setengah dari

pejabat pemerintah, dan 40% dari seluruh dokter di Kabul.28

Dari sisi kehidupan sehari-hari, perjalanan kehidupan rakyat Afghanistan

sangat memprihatinkan. Perang yang berkepanjangan menyebabkan banyak

terjadinya masalah sosial seperti: pengungsian, kelaparan, angka kematian yang

tinggi (terutama balita), banyaknya perempuan yang menjadi janda perang, serta

pendidikan rakyat yang semakin tidak terurus. Anak-anak terbuka terhadap risiko

trauma, terpisah dari keluarga, mengalami gangguan perekonomian, tidak

memiliki negara, marjinalisasi sosial, serta tidak memiliki kesempatan untuk

mengenyam pendidikan formal. Kenyataan ini didukung oleh data yang

dikumpulkan oleh CIA, yaitu bahwa tingkat kematian bayi di Afghanistan adalah

163,07 kematian per 1.000 jiwa, usia harapan hidup rata-rata adalah 42,9 tahun,

penyakit menular utama yang berisiko tinggi berupa diare, hepatitis A, typhus,

malaria, rabies, dan tingkat buta huruf hanya 36% dari seluruh populasi. 29

27Diakses pada 23 November 2007 dari http://www.Thesustainablevillage.

com/partners/wapha. html. 28 P. Bajpai dan S. Ram (eds), encyclopedia of Afghanistan Vol. 6: US War on Terror in

Afghanistan and Aftermath (New Delhi: Anmol Publications PVT.LTD, 2002), h.127. 29 Diakses pada 23 November 2007 dari http://www.dur.ac.uk/anthropology/projects/

Afghan refugees/project.html.

28

Sementara, dalam kehidupan politik, pergolakan selalu terjadi di

Afghanistan. Kudeta pemerintahan telah terjadi sejak sejarah politik kontemporer

Afghanistan dimulai pada 1919, hingga Afghanistan mengalami invasi eksternal

oleh Uni Soviet. Pada 1979 pun perebutan kekuasaan politik terus berlangsung.

Pada Desember 1979, pasukan Uni Soviet menginvasi Afghanistan berkaitan

dengan perjanjian persahabatan 1978. Dewan Revolusi kemudian memilih Dr.

Sayid Mohammed Najibullah sebagai Presiden Afghanistan pada September

1987.

Setelah melakukan perundingan pada November 1991 dengan gerakan

oposisi Afghanistan (Mujahidin), pemerintah Uni Soviet setuju untuk mentransfer

dukungannya dari rezim Najibullah ke rezim Islamic Interim Government atau

pemeritahan Islam Interim. Ketika pasukan mujahidin mulai menguasai Kabul,

Presiden Najibullah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada 16

April 1992.

Setelah kepergian Presiden Najibullah, power di Afghanistan dipegang

dan dikuasai penuh oleh dewan pemimpin yang beranggotakan 10 orang,

dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani yang dinobatkan menjadi presiden Interim

Afghanistan pada 28 Juni 1992. Pada Desember 1992, pertemuan dewan yang

terdiri dari 1.335 delegasi nasional mengikuti konvensi dan memilih kembali

Burhanuddin Rabbani sebagai presiden Afghanistan. Mandat Presiden Rabbani

seharusnya berakhir pada Juni 1994, namun ia tetap memegang jabatannya,

sehingga kembali terpilih menjadi presiden Afghanistan secara resmi pada 30

Januari 1995.

29

Setahun berikutnya, Taliban telah berhasil mengendalikan dua pertiga

Afghanistan, termasuk Kabul. Sejak saat itu, Afghanistan terpecah antara wilayah

selatan yang dikuasai oleh kelompok fundamentalis Taliban dan wilayah utara

yang dikuasai faksi yang lebih liberal.30 Hanya tiga negara, yaitu Pakistan, Arab

Saudi, dan Uni Emirat Arab yang mengakui Taliban sebagai pemerintah sah

Afghanistan. Pengakuan internasional sebagai pemerintahan yang sah merupakan

salah satu agenda kebijakan luar negeri yang menjadi prioritas Taliban pada saat

mereka berkuasa. Perlu dicatat bahwa kursi Afghanistan dalam Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) masih didelegasikan kepada perwakilan pemerintahan

yang dijatuhkan oleh Taliban pada 1996, yang masih juga diakui dan dilayani oleh

faksi United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan (UIFSA).

UIFSA merupakan cikal bakal kelompok Aliansi Utara yang didirikan

oleh Ahmad Shah Mashood. UIFSA merupakan koalisi anti-Taliban yang

melibatkan pihak-pihak yang merupakan bagian dari rezim pemerintahan yang

didukung oleh Uni Soviet, serta beberapa kelompok yang berbasis suku minoritas

yang sangat menentang pemerintahan Taliban yang keras serta menentang prinsip

untuk dipimpin oleh pemerintahan yang sangat didominasi oleh tokoh-tokoh dari

kelompok etnis Pashtun, seperti Abdul Rashid Doshtum dari kelompok milisi

Uzbek dan Ahmad Shah Mashood yang mendapatkan dukungan dari Tajikistan.

Komponen kunci dari kekuatan ini adalah kelompok etnis Tajik yang

mengendalikan lembah Panshjir yang sangat penting secara strategis. Taliban

gagal mengusir mereka dari wilayahnya meskipun telah melakukan serangan-

serangan hebat. Namun mereka telah berhasil memberikan pukulan hebat terhadap

30 Diakses pada 24 November 2007 dari http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopedia /

country facts /afghanistan.html.

30

kelompok oposisinya dengan membunuh ketua militer Aliansi Utara yang menjadi

tokoh kunci, yaitu Ahmad Shah Mashood, “Singa Lembah Panshjir”.

Pasukan Aliansi Utara hanya menguasai lima persen dari total wilayah

negara Afghanistan, namun pemerintahan Taliban yang keras telah

membangkitkan rasa benci yang semakin berkembang, bahkan di antara rakyat

Afghanistan yang pada awalnya menyambut baik pengambil-alihan mereka atas

pemerintahan Afghanistan.31

B. Kegagalan Pemerintahan Mujahidin: Lahirnya Taliban

Sejarah Afghanistan modern memperlihatkan bahwa tidak ada satu

kelompok etnis pun yang mampu memerintah Afghanistan sendirian. Maka cara

terbaik untuk membentuk pemerintahan adalah dengan melakukan koalisi

tradisional yang memiliki legitimasi nasional. Untuk mencapai kesepakatan dalam

hal ini, para pemimpin kelompok-kelompok mujahidin harus membagi kekuasan

antara mereka sendiri, karena terciptanya stabilitas di Afghanistan banyak

tergantung pada penyelesaian elit, di mana banyak pemimpin mujahidin tidak

hanya bertindak atas nama kelompok atau faksinya, namun juga

merepresentasikan perbedaan etnolinguistik. Hasil dari pemikiran di atas adalah

Peshawar Accord pada 24 April 1992, yang melibatkan para pemimpin mujahidin

yang berbasis di Pakistan serta pemerintah Pakistan yang saat itu berada di bawah

pimpinan Perdana Menteri Nawaz Syarif. Secara esensial kesepakatan ini

dirancang untuk menghasilkan kerangka kerja pemerintahan sementara yang

diimplementasikan dalam dua tahap. Pertama, menobatkan Sibghatullah

31 Tony Karon, “Understanding Bin Laden’s Hosts, the Dilemma He Poses for Them,and the Politics of the Neighborhood,” Artikel ini diakses pada 24 November 2007. Dari http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,175372,00.html.

31

Mojaddedi sebagai pemimpin pemerintahan transisi. Kedua, memberikan

kesempatan kepada pemerintahan sementara selanjutnya yang dipimpin oleh

Burhanuddin Rabbani.32

Hekmatyar, yang juga tidak sempat menandatangani Peshawar Accord

tersebut, mengacaukan pelaksanaan kesepakatan ini. Dia berpendapat, sesuai

dengan kesepakatan mengenai kedudukan perdana menteri (yang ada pada

penandatanganan dari Hezb), ia tidak harus tunduk kepada presiden dan

kedudukan menteri pertahanan, dijabat oleh Mashood yang diangkat oleh

Mojaddedi, berada di bawah kontrol perdana menteri. Hekmatyar kemudian

mengambil inisiatif untuk menempatkan tangan kanannya, Abdul Sabur Farid,

untuk menempati posisi perdana menteri. Hekmatyar sendiri menolak memasuki

Kabul dan menggunakan segala alasan untuk meruntuhkan pemerintahan

Rabbani. Pada awal Agustus 1992, Hekmatyar melancarkan serangan roket ke

Kabul dengan tujuan melemahkan dominasi faksi Jami’at Islami. Serangan dan

konflik antara Hekmatyar dan Rabbani menjadikan Afghanistan sekali lagi

menjadi medan perang, di mana keadaan sudah tidak aman bagi rakyatnya sendiri.

Oleh karena itu, pemerintahan mujahidin tidak dapat bertahan lama, dan diambil

alih oleh Taliban pada September 1996.33

Beberapa literatur telah berupaya menjelaskan asal mula gerakan Taliban.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menjelaskan asal usul Taliban

adalah bahwa sosok Taliban relatif dapat mudah ditemui diperbatasan Barat Laut

Pakistan di daerah itu bertebaran para penuntut ilmu (Talib-ul-ilm) mereka bukan

hanya muncul dari Afghanistan namun juga dari Pakistan, yaitu dari partai ulama

32 Amin Saikal, “Pemerintahan Rabbani 1992-1996,” dalam William Maley, Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 45.

33 Amin Saikal, “Pemerintahan Rabbani 1992-1996,” hal. 46.

32

Islam pimpinan maulana Fazlur Rahman yang menyediakan sarana pendidikan

agama konservatif bagi anak laki-laki dari kamp-kamp pengungsi Afghan,

khususnya anak-anak dhuafa’. Mereka mengenyam pendidikan madrasah di

sekitar Quetta dan Peshawar yang tidak puas dengan keadaan mereka di

Afghanistan. Para pejabat senior pemerintah Pakistan menyangkal dengan

mengatakan bahwa tidak ada madrasah di Pakistan yang menjadi tempat belajar

para anggota Taliban, walaupun terdapat bukti kuat yang menunjukkan demikian.

Professor Ahmad Hasan Dani mempercayai bahwa Taliban mendapatkan

pendidikan madrasah di Pakistan dan juga mendapatkan dukungan dari elemen-

elemen atau pihak-pihak tertentu di Pakistan. Dani menegaskan bahwa para

pelajar muda tersebut dipersiapkan untuk melakukan jihad melawan siapa pun

yang dirasa tidak mentaati syari’at Islam. Hal inilah yang menyebabkan mereka

dilaporkan memiliki rasa tidak suka terhadap kelompok-kelompok Afghan, yang

mereka salahkan sebagai pihak yang mengakibatkan begitu banyak kematian dan

kehancuran tanah kelahiran mereka.34

Sementara itu, terdapat alasan langsung yang dianggap menyebabkan

munculnya gerakan Taliban. Pada 1992 rata-rata penduduk Afghanistan sudah

merasa muak dan lelah akan terus berlangsungnya perang saudara di negeri

mereka yang telah berkobar selama tiga tahun. Masoom Afghani menyatakan

bahwa sekitar 50.000 penduduk Afghanistan terbunuh dalam pertikaian untuk

mendapatkan kekuasaan antara Hekmatyyar dan Rabbani. Rakyat Afghanistan

kemudian kehilangan kepercayaan mereka terhadap para pemimpin, yang terus

beraliansi ataupun memutuskan aliansi hampir setiap hari. Rakyat juga

34 P. Bajpai dan S. Ram (eds.), Encyclopedia of Afghanistan Vol. 5: Taliban and Muslim

Fundamentalism (New Delhi: Anmol Publications PVT.LTD., 2002), hal. 182.

33

menganggap tidak ada satupun di antara pemimpin tersebut yang dapat dipercayai

lagi karena kenyataannya tidak ada yang menepati janji. Pesimisme terhadap

kepemimpinan para elit politik Afghanistan ini semakin meningkat ketika rakyat

melihat tidak ada tanda-tanda bahwa perang dan pembunuhan yang terjadi akan

segera berakhir saat itu. Kondisi yang selalu nyaris kelaparan terus menambah

kemarahan rakyat Afghanistan dan menumbuhkan keinginan untuk melawan

kepemiminan Afghanistan yang sangat mereka hormati pada awalnya.35

Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, popularitas mujahidin di

Afghanistan semakin lama semakin berkurang. Mereka tidak saja gagal dalam

mewujudkan perdamaian di negara mereka yang dilanda perang, namun yang

lebih buruk lagi adalah mereka mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan asusila.

Beberapa di antara mereka memiliki peran ganda sebagai bandit yang memeras

uang dari para pemilik toko dan memajak kendaraan-kendaraan berpenumpang

yang melalui wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Salah satu alasan mereka

meminta uang dengan paksa, selain keserakahan pribadi, adalah kenyataan bahwa

para pejuang tidak lagi menerima bayaran tetap dari pemimpin yang merekrut

mereka. Selain itu banyak di antara para pejuang juga terlibat dalam kasus-kasus

korupsi, penjarahan, pengedaran narkoba, dan pemerkosaan.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa telah terjadi kesalahan fatal dalam

tata pemerintahan dan tata kehidupan di seluruh Afghanistan. Kepemimpinan

mujahidin pada saat itu tidak mau dan tidak mampu meredam berkembangnya

anarkisme di Afghanistan. Kondisi kacau mewarnai seluruh Afghanistan pada saat

itu, kecuali enam provinsi di bagian utara Afghanistan yang dipimpin dan dikelola

35 P. Bajpai dan S. Ram (eds.), Encyclopedia of Afghanistan.,h. 184.

34

oleh Jenderal Uzbek, Abdul Rashid Dostum. Kondisi yang terjadi membuat

Afghanistan masuk dalam kategori failed state, seperti halnya Somalia, Rwanda

dan Burundi. Walaupun perbatasan fisik masih ada, dan negaranya masih

memiliki bendera nasional, lagu kebangsaan, pemerintahan, keanggotaan PBB,

dan perwakilan di luar negeri, namun perintah tertulis bagi pemerintah sama

sekali tidak dijalankan, bahkan di ibukota sekalipun. Warlord dan kepala-kepala

suku telah mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, yang terjadi ketika

keamanan Afghanistan berada dalam kondisi kacau balau akibat konflik perebutan

kekuasaan antara Hekmatyar dan Rabbani.

Ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan mujahidin Afghanistan

semakin lama semakin meningkat. Kerukunan yang telah terbentuk di antara

mereka pada masa jihad Afghanistan telah pudar dan rakyat Afghanistan kembali

mencari “juru selamat” yang baru. Oleh karena itu, tidaklah sulit bagi Taliban

untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang berharap mereka dapat

menghentikan anarkisme yang telah menyebar ke seluruh Afghanistan.

Pendidikan yang didapatkan oleh para anggota Taliban menjadikan

mereka orang-orang yang fanatik dalam beragama. Mereka diyakinkan bahwa

tidak ada seorang pun dari pemimpin Afghanistan saat itu yang tulus dalam niat

dan upaya untuk membentuk negara Islam di Afghanistan. Mereka juga

diinformasikan bahwa perselisihan antara Rabbani dan Hekmatyar dan juga para

pemimpin lain merupakan suatu proses perebutan kekuasan dan power, bukan

mengenai upaya untuk memperkenalkan praktik-praktik Islam dan perbedaan

pandangan mereka mengenai Islam.36 Hal ini mudah untuk dilakukan terhadap

36 P. Bajpai dan S. Ram (eds.), Encyclopedia of Afghanistan., hal. 185.

35

rakyat Afghanistan karena secara tradisional, rakyat Afghanistan selalu sangat

hormat kepada tetua suku atau tokoh agama untuk membantu mereka

menyelesaiakan masalah, sehingga ketika seseorang muncul dan mampu

mengeluarkan mereka dari masalah yang melanda saat itu, mereka akan patuh

tanpa banyak pertimbangan.

Mullah Mohammad Omar, seorang veteran jihad dari distrik Maiwand di

sebelah barat Kandahar, yang ikut berperang melawan pasukan Uni Soviet untuk

membantu mewujudkan pemerintahan Islam di negaranya, sangat kecewa

terhadap kejadian-kejadian yang menimpa negaranya setelah pembunuhan Dr.

Najibullah. Setelah memutuskan untuk kembali menuntut ilmu di Madrasah Sang

i-Hisar di Maiwand, akhirnya pada September 1994 ia menghentikan studinya

untuk mengupayakan secara konkret tercapainya perdamaian dengan cara

menghancurkan kelompok pro-komunis serta memperkenalkan nilai-nilai Islam di

Afghanistan. Pada 20 September 1994, sebuah keluarga di Herat, dalam

perjalanan mereka menuju Kandahar, diberhentikan di sebuah post pemeriksaan

sekitar 90 kilometer sebelum Kandahar oleh sekelompok bandit mujahidin.

Seluruh anggota keluarga tersebut dibunuh dan jasadnya dibakar. Ketika itu

Mullah Mohammad Omar merupakan orang pertama yang mendatangi tempat

kejadian itu. Ia mengumpulkan para talib (pelajar) untuk membantunya

mengangkat jenazah para korban, dan sejak saat itu ia bersumpah untuk memulai

kampanye serta tindakan untuk melawan para kriminal untuk melindungi rakyat

Afghanistan.

Untuk mencapai tujuannya diatas, Mullah Mohammad Omar pergi dari

masjid ke masjid di desanya untuk mengumpulkan dukungan. Banyak pelajar

36

yang tidak bersedia untuk bergabung dengannya karena merasa bahwa tugas yang

ditawarkan terlalu berat bagi mereka. Pada akhirnya, Mullah Muhammad Omar

berhasil mengumpulkan kurang lebih 50 pelajar yang bersedia mendukung

misinya. Ia kemudian menjelaskan tujuan-tujuan pergerakannya, dan ia tidak

memiliki uang ataupun persenjataan yang dapat ia tawarkan kepada para pelajar.

Namun, Haji Bashar, anak laki-laki dari Haji Isa Khan, seorang mantan komandan

mujahidin dari Hizb-i-Islami memberikan Mullah Mohammad Omar dan

pasukannya persenjataan serta kendaraan. Inilah permulaan dari gerakan Taliban,

sebuah faksi politik baru dengan nama resmi Tehreek-i-Islam-i-Taliban

Afghanistan.37

Gerakan Taliban didirikan oleh para santri militan di Kandahar, sebuah

kota di seberang perbatasan Pakistan, pada Juli 1994. Organisasi itu baru secara

resmi diproklamasikan pada Oktober 1994. pada 1996, Taliban resmi berkuasa di

Afghanistan dan membentuk pemerintahan Emirat Islam Afghanistan, dengan

syari’at Islam sebagai dasar negara. Para pejabat negara Emirat Islam Afghanistan

dipilih di antara para ulama dan tokoh Islam yang amanah sebagaimana masa

Rasulullah SAW. Dengan misi nasional untuk menegakkan amar ma’ruf nahi

mungkar.38

Tujuan langsung dari organisasi yang baru terbentuk ini adalah pertama,

untuk melucuti senjata milisi yang menjadi musuh. Kedua, melawan pihak yang

menolak untuk menyerahkan senjata mereka. Ketiga, menerapkan hukum Islam di

wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh organisasi Taliban. Keempat,

mempertahankan seluruh wilayah yang telah menjadi kekuasaan Taliban.

37 P. Bajpai dan S. Ram (eds.), Encyclopedia of Afghanistan., hal.186. 38 Z.A. Maulani, Perang Afganistan, h. 9-10.

37

Pemimpin terkemuka yang bergabung dengan Mullah Mohammad Omar antara

lain: Mullah Mohammad Rabbani, Mullah Mohammad Shahod, Mullah

Mohammad Hassan, Mullah Borjan, dan Haji Amir Mohammad Agha. Semua

tokoh ini tadinya merupakan anggota faksi Younus Khalis dari Hizb-e-Islami.

Tokoh-tokoh lain yang ikut bergabung dengan Taliban adalah Syeikh Nuruddin

Turabi, Ustad Sayyaf, Mullah Abbas, Mullah Muhammad Sadiq, dan Syeikh

Abdus Salam Rocketi.39

Dalam praktik pemerintahannya, setelah berhasil menguasai kota Kabul

hanya dalam hitungan hari, para pemimpin Taliban mengeluarkan sederet aturan

sosial yang melumpuhkan aktivitas kota Kabul. Kaum wanita yang selama empat

dekade leluasa melakukan aktivitas sosialnya dan mendominasi Universitas

Kabul, sekarang tiba-tiba dilarang keluar rumah, kecuali memakai Burqah

(pakaian yang menutupi muka dan seluruh badan). Kaum pria diharuskan

memanjangkan jenggot.40 Namun lama-kelamaan, karena keinginannya untuk

mewujudkan hukum Islam yang ketat, maka rakyat Afghanistan, terutama

kelompok-kelompok oposisi lantas menganggap Taliban menjadi terlalu keras dan

ekstrem dalam pemberlakuan hukum Islam tersebut.

Sebenarnya terdapat beberapa tindakan positif yang dilakukan oleh

pemerintahan Taliban, salah satu yang terpenting adalah pelanggaran pengedaran

obat-obatan terlarang. Para pecandu ditahan dan dilakukan investigasi terhadap

bandarnya, yang diberi hukuman berat. Walaupun tidak terlalu berhasil karena

Afghanistan hampir tidak memiliki sumber penghasilan lain, namun langkah ini

patut dipuji. Selain itu, pada dasarnya Taliban meyakini wajib sekolah bagi anak

39 P. Bajpai dan S. Ram (eds.), Encyclopedia of Afghanistan, hal. 187. 40 Iwan Hadi Broto dkk, Perang Afghanistan: di Balik Perseteruan AS vs Taliban

(Jakarta: Gramedia, 2002), h.85.

38

laki-laki dan perempuan. Namun, keikutsertaan perempuan dalam pendidikan dan

sekolah diberhentikan dengan alasan keamanan dan keadaan finansial negara yang

tidak memungkinkan untuk menyokong biaya pendidikan bagi banyak anak

Afghanistan.41

Taliban juga dituduh menyulitkan pihak asing untuk memberikan bantuan

kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan. Namun, terdapat beberapa kasus yang

menunjukkan bahwa pihak Taliban bersedia bekerjasama demi kesejahteraan dan

kebaikan rakyatnya. Sebagai contoh, vaksinasi polio berhasil dilaksanakan pada

September 2001 sebelum pemboman dimulai dan kemudian dilanjutkan kembali

pada November, walaupun beberapa bahkan banyak daerah yang tidak dapat

dicapai pada saat perang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor yang

mengganggu proses vaksinasi atau proses pemberian bantuan kemanusiaan

lainnya-bukanlah Taliban, melainkan konflik dan perang yang terus menerus

terjadi di Afghanistan.42

Berdasarkan realitas yang ada, di mata Taliban, masalah yang terjadi di

Afghanistan tidak terlalu serius pada masa pemerintahannya. Satu-satunya

tindakan terpenting yang dianggap Taliban harus segera dilakukan justru bagi

negara-negara di dunia untuk mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah

di Afghanistan. Mereka menyatakan bahwa merupakan bagian dari

41 P. Bajpai dan S, Ram (eds), Vol 5, hal.199-200. 42 Stephen R. Shalom dan Michael Albert, “45 Questions and Answers: 9-11 and

Afghanistan One Year Later,” Diakses pada 18 Desember 2007 dari http://www.globalissues.org geopolitics/WarOnTerror/ 45qaAfghan.asp

39

tanggungjawab dunia internasional untuk membantu Afghanistan membangun

kembali negaranya di bawah pemerintahan Taliban.43

C. Akar-akar Sosial dan Doktrinal Taliban

Doktrin Taliban tampaknya banyak dipengaruhi oleh Pashtunwali, hukum

tradisional suku Pashtun. Pashtunwali menjadi pedoman hidup bagi anggota suku

Pashtun, dan dijunjung tinggi terutama di kalangan Pashtun pedesaan di berbagai

kawasan Rural di timur dan selatan Afghanistan. Nilai-nilai dalam Pashtunwali di

antaranya adalah: badal, yaitu tuntutan untuk membalas dendam dengan darah,

tureh, keberanian, istiqamat, kegigihan, kesabaran, budi pekerti yang mulia, dan

pembelaan terhadap kehormatan perempuan. Di antara nilai-nilai utama

Pashtunwali, dua nilai yang sangat dijunjung tinggi adalah malmastiya, yaitu

kewajiban untuk bertingkah laku sopan terhadap tamu tanpa pamrih dan

nanawati, yaitu memberikan suaka kepada yang meminta, bahkan kalau perlu

membela sampai mati siapapun yang telah diberikan suaka. Meski Islam memiliki

tempat yang khusus di dalam kehidupan masyarakat Afghanistan, tetapi tidak

semua nilai dalam Pashtunwali sesuai dengan ajaran Islam. Badal misalnya, yaitu

kewajiban untuk membalas dendam, jika perlu dengan nyawa, hal ini

bertentangan dengan agama Islam yang melarang sesama muslim untuk saling

membunuh.44

43 Laili Helms, “The Taliban and Afghanistan Implications for Regional Security and

Options for International Action”, diakses pada tanggal 18 Desember 2007 dari http://www.usip.org/pubs/special reports/early/srafghan.html

44Wilhendra Akmam, “Kebangkitan Gerakan Taliban di Afganistan tahun 1994: Penelaahan terhadap Struktur Politik Zaman Modern Negara Afganistan,” (Skripsi S1 Fakultas IIlmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004), h. 76.

40

Doktrin Taliban banyak juga dipengaruhi oleh mazhab Deoband (berasal

dari Darul Ulum Deoband), sebuah institusi pendidikan yang didirikan di kota

Deoband, India pada tahun 1867. Mazhab Deoband mengajarkan agama dengan

cara-cara ortodoks,45 dan madrasah-madrasah yang berada di bawah pengaruhnya,

telah menghasilkan sejumlah ulama terkemuka di Afghanistan.46

Ciri khas dari ajaran Deoband adalah mereka melihat bahwa dunia ini

pada dasarnya adalah sebuah ketidakberdayaan dan melihat masa lalu dan teks

keagamaan sebagai sumber kebanggaan budaya dan peta jalan yang harus

ditempuh menuju kebangkitan kembali. Diperlengkapi dengan telaah Hadist,

mereka kaum Deoband menyesali sejumlah upacara dan praktek-praktek adat,

termasuk apa yang mereka pandang sebagai perilaku yang berlebihan di kuburan-

kuburan orang suci, perayaan-perayaan siklus kehidupan yang rumit, dan praktek-

praktek yang dihubungkan dengan pengaruh syi’ah.

Kaum Deoband juga memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap

perempuan yang mereka lihat sebagai simbol moral masyarakat. Mereka lebih

suka bergerak secara independen yang terlepas dari institusi kenegaraan dan tidak

terlibat dalam politik praktis. Kelompok lain yang terpengaruh ajaran Deobandi

adalah Jamaah Tabligh47 dan Partai Ulama Islami di Pakistan. Doktrin Taliban

merupakan bentuk ekstrim dari ajaran Deoband. 48

Di samping Deobandi, Doktrin Taliban memiliki beberapa kesamaan

dengan aliran Wahabi yang muncul pada abad ke-18 di Arab Saudi. Gerakan yang

45 Aliran yang berpegang teguh pada ajaran murni. 46 William Maley, Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan, h.29

47 Jamaah Tabligh adalah jamaah dakwah yang pertama kali muncul di Pakistan pada pertengahan abad ke-19, mengikuti ajaran pemimpin mereka Maulana Muhammad Ilyas. Pengikut Jamaah Tabligh memfokuskan kegiatan dakwahnya kepada sesama muslim yang dinilai telah lepas dari hakekat agama Islam. Di dalam perkembangannya Jamaah Tabligh telah membangun jaringan

yang luas di seluruh dunia, bahkan sampai ke Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Utara. 48 Akmam, “Kebangkitan Gerakan Taliban di Afganistan tahun 1994”, h. 75.

41

dipelopori oleh Abdul Wahab (1703-1792) bertujuan untuk membersihkan suku-

suku Badui di Semenanjung Arab dari pengaruh sufisme. Penyebaran wahabisme

menjadi bagian penting di dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi setelah tahun

1970-an wahabisme dan deobandisme memiliki beberapa kesamaan dalam hal

sikap mereka yang menyesalkan tradisi dan praktek-praktek adat yang telah

bercampur dengan agama dan pelarangan terhadap representasi bentuk makhluk

hidup yang merupakan dasar pelarangan segala seni lukis dan gambar, serta foto

dan televisi. Beberapa kesamaan ini ikut menjelaskan tergabungnya kelompok-

kelompok non-Afganistan khususnya Arab yang di dalamnya gerakan Taliban.

Kaum Wahabi telah terlibat di Afganistan sejak masa perlawanan terhadap

penduduk Soviet. 49

D. Sikap Amerika Serikat terhadap Taliban

Awalnya, Amerika Serikat ikut menyambut positif lahirnya Taliban dan

memberikan dukungan atas kekuasaan milisi tersebut di Kota Kabul. Amerika

Serikat punya kepentingan politik dari lahirnya Taliban yang menganut madzhab

Sunni, yaitu dalam upaya meredam pengaruh Iran yang menganut madzhab

Syi’ah di Afganistan.50

Kecurigaan AS semakin kuat, setelah Iran juga turut mendukung koalisi

anti Taliban yang berbasis di Afganistan Utara. Hal ini membuat Amerika Serikat

menuding Iran telah melampaui garis merah permainan di Afganistan. Gelagat

49Akmam, “Kebangkitan Gerakan Taliban di Afganistan tahun 1994,” h. 76-77.

50 AS menganggap dukungan penuh Iran atas milisi Syi’ah pimpinan Abdul Karim Khalili yang menguasai wilayah Afghanistan Tengah, sebagai bagian dari upaya Teheran ikut nimbrung menanamkan pengaruh di Afghanistan. Lihat Mushafa Abdurrahman, Afghanistan di

Tengah Arus Perubahan: Laporan dari Lapangan ( Jakarta: Kompas, 2002.), h.28.

42

Iran tersebut sudah dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat di

Afganistan. Seperti dimaklumi, hubungan AS-Iran sangat buruk pasca revolusi

Iran tahun 1979. Dalam konteks tersebut, AS memilih berkoalisi dengan Taliban

meskipun diketahui sangat puritan dan konservatif dalam pemahaman agama,

sebagai bagian dari strategi Washington mengepung musuh lamanya, Iran.51

AS juga melihat milisi Taliban yang notabene berasal dari etnik Pashtun,

sebagai penyanggah yang efektif bagi kemungkinan meluasnya pengaruh Rusia di

Afghanistan. Rusia dicurigai main mata dengan etnik-etnik minoritas di

Afghanistan seperti etnik Uzbek dan Tajik. Dua etnik minoritas Afghanistan

tersebut menjalani hubungan khusus dengan Uzbekistan dan Tajikistan yang

berada di bawah atmosfir pengaruh Rusia.

Faktor ekonomi juga berada di balik dukungan AS atas Taliban. Sebuah

perusahaan minyak AS, Delta Oil saat itu berniat membangun pipa untuk

menyalurkan gas alam dari Turkmenistan ke pesisir Pakistan melalui Afghanistan.

Panjang pipa tersebut sekitar 1000 mil dengan menelan biaya 2,5 juta dollar

Amerika Serikat. Tentu saja pihak Delta Oil sangat mendukung kekuasaan

Taliban yang telah mengeluarkan fatwa agama bahwa mendorong investasi asing

bagian ajaran agama. 52

Afghanistan juga merupakan bagian dari suatu mata-rantai yang dikenal

dengan nama ‘Cekungan Kaspia’ (Caspian Basin) yang merentang dari

Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, dan Kirgystan

dengan deposit minyak Cekungan Kaspia yang ditaksir tidak kurang dari 30

51 Musthafa Abdurrahman, Afghanistan di Tengah Arus Perubahan, h.29. 52 “Redupnya Nilai Strategis Taliban,” Kompas, 23 September 2001.

43

trilyun barrel, suatu jumlah yang mampu memasok paling tidak untuk 80-100

tahun kebutuhan minyak Amerika Serikat.

Selama itu rezim Taliban yang ada di Afganistan merupakan kekuatan satu-

satunya di kawasan itu yang bebal dan menentang kehendak Amerika Serikat

yang ingin menguasai minyak di kawasan tersebut. Ketakukan Taliban kepada

hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Tengah itu membuat Taliban

mempertimbangkannya untuk memberikan konsesi kepada sebuah negara

Amerika Latin. Resikonya lebih kecil, tetapi hal itu membuat Amerika Serikat

murka sekali. Sebuah delegasi presiden Amerika Serikat menemui Mullah

Muhammad Omar, pimpinan Taliban, bekas sekutu Amerika Serikat ketika

memerangi Uni Soviet. Utusan itu kesal sekali ketika pihak Taliban tetap

bersikeras dengan kebijakan mereka. Kesabaran delegasi Amerika Serikat habis

dan ditutup dengan pernyataan, “If you agree with us, we will provide you with

golden carpet; but if you don’t agree with us, we will pump you with carpet

bombing!” Taliban tetap menolak. Kesimpulannya, Taliban harus dihabisi!53

Selain itu, ada empat faktor khusus yang menyebabkan ketidakpuasan

Amerika Serikat terhadap Taliban: pertama, Taliban dianggap tidak mampu untuk

mengontrol Afghanistan akibat ekspansinya yang terlalu cepat. Washington

mengharap bahwa dengan menangnya Taliban, bisa tercipta rasa damai di seluruh

kawasan Afghanistan. Namun harapan itu tidak menjadi kenyataan.

Pengambilalihan Kabul oleh Taliban malah melahirkan “negara polisi” di ibukota,

pembersihan etnis di wilayah utara, dan banyaknya kerusuhan di wilayah-wilayah

yang sebelumnya malah relatif aman. Pendapat yang menyatakan bahwa Taliban

53 Z.A. Maulani, Mengapa? Barat Memfitnah Islam (Jakarta: Daseta, 2002), h.130-131.

44

akan menyebar stabilitas dalam negeri sama sekali tidak terbukti. Kedua, harapan

Taliban akan segera menghentikan penanaman ganja dan opium, seperti banyak

diramalkan akhirnya hanyalah sebuah ilusi. Bukannya Taliban menjadi partner

dalam memerangi beredarnya obat-obat terlarang, namun sebaliknya malah

mereka mengambil untung yang sebesar-besarnya. Di akhir 1997, 7,5% dari

keseluruhan hasil panen opium yang berjumlah 2.500 ton dilaporkan berasal dari

Kandahar, tempat Taliban bermarkas. Dan 90% dari hasil panen opium itu berada

di bawah kontrol Taliban. Ketiga, Taliban sama sekali tidak sensitif terhadap

kebijakan politik AS, tidak seperti yang diharapkan oleh Washington, contoh

paling jelas adalah perlindungan yang diberikan Taliban pada Osama bin Laden,

seorang milliyuner asal Arab Saudi, yang dituduh Amerika Serikat telah mendanai

orang-orang yang anti terhadap Amerika seperti pengeboman barak militer di

Arab Saudi di mana beberapa personil tentara Amerika mati terbunuh. Keempat,

perlakuan Taliban terhadap wanita, yang secara luas disebarkan lewat media

massa menyusul jatuhnya Kabul, dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-

nilai HAM dan Amerika menyatakan diri sebagai pembelanya.

Dan itu menjadikan harapan Taliban untuk diakui oleh Amerika Serikat

setelah setahun penaklukan kota Kabul adalah sia-sia. Amerika Serikat

beranggapan lebih baik menutup kedutaan Afghanistan di Washington, ketimbang

memberikannya kepada orang-orang Taliban.54

54 William Maley, Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan, h.109-110.

45

BAB III

PENGARUH INVASI MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP

PROSES DEMOKRASI DI AFGHANISTAN

A. Invasi Militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan tahun 2001: Akhir

Pemerintahan Taliban

Amerika Serikat melakukan invasi militer sebagai bagian dari pendirian

ideologi, di mana tujuan akhir invasi militer yang dilakukannya adalah untuk

mengubah struktur negara agar sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya.

Satu hal yang dapat menyebabkan invasi militer ini menjadi sah adalah apabila

alasan penyelenggaraan berdasarkan self-defence, yang didefinisikan sebagai

tindakan untuk melawan kekerasan dengan kekerasan juga. Alasan inilah yang

digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan, dengan tujuan

untuk menggulingkan rezim otoriter yang dianggap tidak kooperatif dan

menggantikannya dengan rezim demokratis seperti negaranya.

Menurut John J. Hamre dan Gordon R. Sullivan, 55 Amerika Serikat sering

kali memiliki peran dalam upaya-upaya rekonstruksi pasca konflik internasional

serta memimpin invasi militer ke berbagai negara. Namun, bagi Amerika Serikat,

keputusan untuk terlibat atau tidak dalam proses semacam itu tergantung pada

seberapa besar kepentingan Amerika Serikat. Ketika kepentingan vital

nasionalnya dipertaruhkan, Amerika Serikat berinisiatif untuk mengambil peran

utama.

55 John J. Hamre dan Gordon R. Sullivan, “Toward Postconflict Raconstruction,” dalam

the Washington Quarterly, Vol25 No.4 Autumn 2002, h.93.

46

A.1. Pelaksanaan Invasi Militer Amerika Serikat

Tekad Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim Taliban semakin

terlihat ketika dalam waktu empat hari pada November 2001, kota-kota kunci

Afganistan berhasil direbut pasukan anti-Taliban. Pada 9 November, Mazar-i-

Syarif jatuh ke tangan pasukan yang dipimpin Dostum, pemimpin Syiah Ustad

Mohaqqeq, dan Komando Atta Muhammad. Sehari berikutnya, pasukan Front

Persatuan melancarkan serangan-serangan simultan ke bagian utara Afganistan, di

Khwajaghar, Eshkamesh, Baghlan, Pul-e Khumri, Nahrin, Aibak, dan Bamiyan.

Semua kota tersebut berhasil direbut, bersamaan dengan kota Hairatan dan

Shibarghan ke tangan pasukan Dostum. Kota Maimana berhasil direbut pada 11

November, disusul oleh Herat pada 12 November. Pada 13 November, Taliban

melarikan diri dari Kabul, dengan merampok pusat penukaran mata uang asing

dan bank nasional Afganistan, yaitu Da Afghanistan Bank. Front Persatuan

kemudian berhasil menguasai ibukota Kabul tanpa perlawanan. Pada 11

Desember, pasukan bin Laden melarikan diri ke pegunungan di sekitar Gua Tora

Bora yang terletak di Afganistan bagian timur. Amerika Serikat kemudian

melancarkan bom terhadap gua-gua yang diduga sebagai tempat persembunyian

bin Laden dan pasukannya.56

Setelah dibombardir habis-habisan oleh Amerika Serikat, kekuatan

pertahanan Taliban akhirnya ambruk. Kabul pun jatuh dan pasukan Aliansi Utara

hampir tanpa perlawanan berhasil mamasuki ibukota Afghanistan yang selama

56 Diakses pada 18 Desember 2007 dari http://www.infoplease.com/sport/taliban-time.

html.

47

lima tahun terakhir ini dikuasai rezim Taliban. Dengan hengkangnya pemimpin

dan pasukan Taliban dari Kabul, harapan akan berakhirnya konflik dan

peperangan tampak dirasakan oleh penduduk setempat.57 Sebuah koran Jakarta

berbahasa Inggris menulis judul dengan huruf yang besar “Kabul Falls, Taliban

Flee” Kabul jatuh, Taliban Melarikan Diri.58

A.2. Di Balik Invasi Militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan

Terdapat beberapa prinsip yang dapat mendasari suatu aktor eksternal

untuk melakukan invasi militer dengan tujuan melakukan transisi rezim, di

antaranya: kediktatoran pemimpin, profilerasi senjata pemusnah massal, dan

genosida.59 Dalam kasus Afghanistan, alasan yang digunakan Amerika Serikat

adalah kediktatoran rezim. Pemerintahan negara dunia ketiga yang otoriter atau

totaliter dinilai sangat potensial mendukung kelompok pemberontak, bahkan

kelompok teroris untuk melawan negara-negara maju yang dianggap menindas

seperti Amerika Serikat. Oleh sebab itu, negara dengan pemerintahan totaliter

seperti Afghanistan sangat dicurigai menampung al-Qaeda yang menyebabkan

Amerika Serikat menyerang Afghanistan.

Dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat

memang memiliki kepentingan untuk melindungi kemerdekaan, harkat dan

martabat manusia, kebebasan, kesejahteraan, dan perdamaian, baik di dalam

maupun luar negeri. Oleh karena itu, Amerika Serikat seringkali memutuskan

untuk melakukan invasi militer ke suatu negara dengan misi “membebaskan”

57 T. Yulianti, “Rekonstruksi Afghanistan Pasca – Taliban,” Suara Pembaharuan, 21

November 2001, h.1. 58 The Jakarta Post, 14 November 2001. 59 Pascal Boniface, “What Justifies Regime Change”, dalam The Washington Quarterly,

vol. 26 No. 3 Summer 2003, hal. 64-70.

48

negara yang bersangkutan, dengan tujuan meninggalkan negara tersebut dalam

keadaan yang lebih baik, dalam hal ini artinya lebih bebas dan demokratis

dibandingkan dengan keadaan sebelum invasi militer Amerika Serikat. Hal ini

antara lain dilakukan dengan secara aktif melibatkan diri di seluruh dunia dalam

mendukung negara-negara lain untuk mengkonsolidasikan lembaga-lembaga

pemerintahan yang demokratis, menyokong demokrasi baru, serta memberikan

pencerahan kepada pemerintah yang menginginkan masyarakatnya akan

kebebasan dan kemerdekaan.60

Presiden Bush dalam pidatonya di depan sidang gabungan Kongres

Amerika Serikat pada 20 September 2001, menyatakan dimulainya perang

Amerika Serikat melawan teror atau war on terror. Dalam kesempatan ini

Presiden Bush meminta kepada Taliban untuk menyerahkan seluruh pemimpin

kelompok (teroris) al-Qaeda yang bermarkas di Afghanistan, menutup seluruh

kamp pelatihan teroris, menyerahkan seluruh anggota kelompok teroris kepada

aparat yang berwajib, dan memberikan akses penuh terhadap kamp pelatihan

teroris kepada Amerika Serikat. Presiden Bush juga menyatakan bahwa perang

melawan terorisme dimulai dengan perang melawan al-Qaeda, namun Amerika

Serikat tidak berhenti sampai di situ saja. Amerika Serikat memang menghormati

seluruh rakyat Afghanistan, namun mengutuk rezim Taliban yang dianggap oleh

pemerintah Amerika Serikat menindas rakyatnya sendiri dan mengancam orang di

belahan dunia dengan mendukung dan menampung kelompok-kelompok teroris.

Lebih lanjut, secara spesifik Presiden Bush mengatakan bahwa musuh Amerika

Serikat bukanlah kaum muslimin ataupun bangsa Arab, tetapi jaringan teroris

60 Paula J. Dobriansky, “Shining a ligh: US Efforts to Strengthen Democracy Worldwide

“ (Jurnal US Foreign Policy Agenda: 2003), hal. 25. Vol. 8 No. 1.

49

radikal dan semua pemerintah di dunia yang mendukung mereka.61 Terdapat

pernyataan penting dalam pidato Bush di atas yang sangat menggambarkan

motivasi dan tujuan Amerika Serikat melakukan invasi militer terhadap

Afghanistan :

“In Afghanistan, we see al-Qaeda’s vision for the World. Afghanistan’s people have been brutalized – many are starving and many have fled. Women are not allowed to attend school. You can be jailed for owning a television. Religion can be practiced only as their leaders dictate. A man can be jailed in Afghanistan if his beard is not long enought… Americans are asking : why do they hate us? They Hate what we see right here in this chamber – a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms – our freedoms of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other….. these terrorist kill not merely to end lives, but to disrupt and end a way of life. With every atrocity, they hope that America grows fearful, retreating from the world and forsaking our friend. They stand against us, because we stand in their way. We are not deceived by their pretenses to piety. We have seen their kind before. They are the heirs of all the murderous ideologies of the twentieth century. By sacrificing human life to serve their radical visions – by abandoning every value except the will to power – they follow in the path of fascism, and Nazism, and totalitarianism. And they will follow that path all the way, to where it ends: in history’s unmarked grave of discarded lies… This is not, however, just America’s fight. And what is at stake is not just America’s freedom. This is the world’s fight. This is civilization’s fight. This is the fight of all who

believe in progress and pluralism, tolerance and freedom.”

Dari retorika ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Amerika Serikat

ingin mengubah total kehidupan di Afghanistan menjadi kehidupan seperti yang

dianut Amerika Serikat, yaitu kehidupan yang demokratis – sangat menjunjung

tinggi hak asasi manusia serta perlindungan bagi hak-hak (rakyat) sipil.62 Salah

satu alasan paling kuat bagi Amerika Serikat untuk melakukan hal ini adalah

karena tren ancaman keamanan baru bagi Amerika Serikat adalah anarchy

61 Text: Bush Announces Start of a “War on Terror” Distributed by the office of

International Information Programs, US Departmen of State,” Diakses pada 18 Desember 2007 dari http://usinfo.state.gov.

62 Colin L. Powell, “Demokrasi Bangkit di Afghanistan”, Kompas 1 Oktober 2004.

50

abroad—kekacauan lain yang terjadi di belahan dunia lain.63 Hal ini dikarenakan

anarki yang terjadi di negara lain memiliki karakteristik di mana pemegang

kekuasaan adalah pihak yang memenangkan peperangan terakhir dan di mana

orang asing dapat bebas untuk keluar masuk perbatasan negara tersebut tanpa ada

catatan apapun, membuat negara tersebut menjadi tempat yang sangat nyaman

bagi kelompok-kelompok teroris untuk mengembangkan rencana mereka. Untuk

mencegah hal ini, maka pemerintah baru di negara-negara semacam ini

memerlukan bantuan dari pihak eksternal hal inilah yang dilakukan oleh Amerika

Serikat terhadap Afghanistan.

Mendukung pernyataan Presiden Bush, wakil Menteri Pertahanan Amerika

Serikat, Donald Rumsfeld dalam pernyataannya mengenai invasi militer Amerika

Serikat terhadap Afghanistan kepada wartawan di Pentagon pada 7 oktober 2001,

mengatakan bahwa serangan tersebut tidak ditujukan kepada rakyat Afghanistan,

tetapi kepada kaum teroris yang mendapatkan perlindungan di Afghanistan, yang

tindakan-tindakannya mengancam bukan hanya Amerika Serikat tetapi juga

pemerintah-pemerintah lain di seluruh dunia. Dampak yang diharapkan oleh

Amerika Serikat melalui invasi militernya, menurut Rumsfeld, adalah untuk

menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif bagi operasi-operasi militer yang

dilaksanakan pada akhir 2001 dan 2002 memiliki tujuan untuk memperjelas

kepada para pemimpin Taliban dan pendukungnya bahwa memberikan

perlindungan kepada kelompok teroris tidak dapat diterima dan menimbulkan

konsekuensi sanksi tertentu, mendapatkan informasi intelijen untuk memfasilitasi

operasi-operasi di masa depan dengan kelompok-kelompok di Afghanistan yang

63 Kimberly Zisk Marten, “Defending against Anarchy: From War to Peacekeeping in

Afghanistan:, dalam The Washington Quarterly, Vol. 26 No. 1, 2002-2003, hal. 35.

51

menentang rezim Taliban dan kelompok teroris asing yang didukung oleh Taliban

menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi para teroris untuk memanfaatkan

Afghanistan secara bebas sebagai markas besar operasi, dan menyediakan bantuan

kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan yang menderita dari kondisi kehidupan

serba tertindas dibawah rezim Taliban.64

Dalam kesempatan lain, Rumsfeld mengungkapkan kepada pasukan

Amerika Serikat di Afghanistan bahwa tugas mereka adalah untuk membela

keamanan negara dengan cara menegaskan hukuman terhadap pelaku serangan

terorisme 11 September 2001. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu,

Colin Powell, menyatakan sejak awal bahwa pasukan Amerika Serikat akan tetap

berada di Afghanistan hingga mereka menuntaskan misi mereka, yaitu

mengalahkan Taliban untuk adanya pemerintahan baru.65

Keberadaan pasukan Amerika Serikat, menurut wakil Presiden Amerika

Serikat Dick Cheney, merupakan sebuah kesempatan untuk mengingatkan rakyat

Afghanistan bahwa Amerika Serikat senantiasa mendampingi mereka dalam

membangun negara agar menjadi demokratis. Amerika Serikat semakin

menyadari keberadaan musuh yang memiliki kebencian tidak terbatas terhadap

Amerika Serikat. Dengan demikian, pemerintah Amerika Serikat memutuskan

bahwa musuh semacam ini bukanlah musuh yang dapat diajak bernegosiasi atau

berkompromi. Singkatnya, teroris merupakan musuh yang harus dikalahkan dan

dimusnahkan.

64 Transcript “Rumsfield, Myers Brief on Military Operation in Afghanistan , Distributed

by the Office of International Information Programs, US Department of state.” Diakses pada 18 Desember 2007 dari http://usinfo.state.gov.

65 “Amerika Serikat Kibarkan Bendera di Kedubes Kabul, ” Kompas 14 Januari 2002.

52

Untuk memenangkan perang melawan musuh tersebut, Amerika Serikat

menerapkan sebuah doktrin, bahwa “setiap orang, kelompok, atau rezim yang

memberikan perlindungan atau dukungan bagi aksi-aksi teror sama bersalahnya

dalam tindak kriminal terorisme, dan akan dimintai pertanggungjawabannya”.

Invasi terhadap Afghanistan yang ditujukan untuk mengalahkan Taliban yang

dianggap memberikan perlindungan kepada dalang aksi teror 11 September 2001,

Osama bin Laden, sebagai salah satu bentuk implementasi dari doktrin tersebut.

Amerika Serikat meyakini bahwa ketika manusia diberikan hak-hak dan

kesempatan untuk hidup dalam masyarakat yang bebas, mereka akan

menggunakan energi mereka untuk mewujudkan perdamaian. Tindakan invasi

militer terhadap Afghanistan dipercaya oleh Amerika Serikat dapat mewujudkan

perdamaian di Afghanistan, karena invasi itu ditujukan untuk menjatuhkan rezim

diktator yang dianggap melindungi jaringan teror sehingga dapat membantu

meningkatkan keamanan Amerika Serikat dan bangsanya.66

Selanjutnya, menurut beberapa analis, Amerika Serikat melakukan invasi

ke Afghanistan dalam rangka mencapai tujuan utamanya. Pertama,

menghancurkan kekuatan pasukan al-Qaeda yang diduga kuat berada di

Afghanistan sebagai bagian dari kampanye global Amerika Serikat untuk

memberantas kelompok tersebut hingga tuntas. Kedua, menangkap atau

membunuh Osama bin Laden, walaupun Amerika Serikat menganggap bahwa

keberhasilan invasi militer ke Afghanistan tidak tergantung akan hal ini. Ketiga,

66 “Komentar oleh Wakil Presiden Amerika Serikat dalam sarapan pagi bersama pasukan

tentara A.S. di lapangan udara Bagram, Kabul, Afghanistan, 7 Desember 2001,“ diakses pada 18 Desember 2007 dari http://usinfo.state.gov./mena/Archive/2004/Dec/09-572457.html.

53

melumpuhkan serta menjatuhkan rezim pemerintahan Taliban yang menurut

banyak sumber terkait dengan al-Qaeda.67

Setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan rezim Taliban, masih

terdapat banyak hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan keadaan aman di

Afghanistan, yaitu pertama, membantu Afghanistan menciptakan situasi dan

kondisi yang sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi kelompok teroris

untuk kembali ke Afghanistan dan kedua, mendukung pembentukan kembali

struktur politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang memungkinkan rakyat

Afghanistan untuk membangun masa depan yang lebih baik.68

Pendapat dari pihak yang kontra mengenai tujuan dan motivasi Amerika

Serikat dalam melakukan invasi ke Afghanistan antara lain datang dari Noam

Chomsky, analis yang seringkali mengambil posisi berseberangan dengan

kebijakan–kebikajakan Amerika Serikat. Chomsky menyatakan bahwa jelas

terjadi perbaikan-perbaikan yang dihasilkan sejak dijatuhkannya rezim Taliban.

Apalagi sejak lama, sebagian besar pihak sangat mendukung digulingkannya

rezim Taliban, kecuali pemerintah Amerika Serikat. Chomsky berupaya

mengingatkan bahwa pada awalnya, penggulingan rezim Taliban bukanlah tujuan

utama dari invasi militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Tujuan perang,

yang diumumkan pada 12 Oktober 2001 atau lima hari setelah pemboman

terhadap Afghanistan dimulai, adalah agar Taliban mau menyerahkan orang-orang

yang dinyatakan sebagai tersangka yang terlibat dalam aksi teror terhadap

Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Amerika Serikat tidak memberikan

bukti yang cukup bagi Taliban untuk melakukan penyerahan itu. Lebih dari dua

67 Frederick W. Kagan, “Did We Fall in Afghanistan?”, dalam commentary Vol. 115 No. 3 March 2003, hal. 40.

68 Hamre dan Sulivan, h.95.

54

minggu setelahnya, ketika perang hampir mencapai akhir, tujuan perang baru

ditambahkan, yaitu untuk menggulingkan rezim Taliban. Bahkan, seorang

komandan Inggris mengumumkan bahwa rakyat Afghanistan akan terus diserang

kecuali jika mereka melakukan perubahan rezim pemerintahan. Pada akhirnya,

Amerika Serikat setuju untuk bergabung dalam menentang rezim Taliban.69

Dikatakan pula bahwa momen tersebut sebenarnya dimanfaatkan oleh

pemerintahan Bush untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar dan dalam negeri.

Saat itu, penasihat keamanan gedung putih Condolezza Rice misalnya,

mengatakan bahwa ia telah “memanggil staf senior dari Dewan Keamanan

nasional (National Security Council-NSC) dan meminta mereka untuk

memikirkan secara serius bagaimana menggunakan kesempatan ini untuk secara

fundamental mengubah doktrin Amerika Serikat serta bentuk tatanan dunia,

terutama pasca 11 september 2001.

Pendapat lain datang dari kepala Staf Kantor Wakil Presiden, Lewis

Libby, yang mengatakan bahwa sebenarnya terdapat beberapa alternatif lain yang

dapat dijalankan Amerika Serikat untuk menghadapi masalah teroris. Presiden

Bush bisa menunggu bukti-bukti hukum untuk dikumpulkan sehingga

memungkinkan adanya pelaksanaan negosiasi dengan pihak Taliban. Namun,

pendekatan ini dinilai tidak akan memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat

untuk mengatur kembali peran sentralnya di dunia internasioinal, sehingga

ditolak.70

69 Wawancara David Barsamian terhadap Noam Chomsky, “US Intervention from

Afghanistan to Iraq,” diakses pada tanggal 18 Desember 2007 dari http://www. isreview.org/issue/25/chomsky interview. html.

70 Stephen R. Shalom dan Michael Albert, Diakses pada 18 Desember 2007 dari http:// www. global issues.org /geopolitics/ WarOnTerror/ 45qaAfghan.asp

55

Apapun motivasi dan tujuan yang diungkapkan oleh Amerika Serikat,

kenyataan yang harus diperhatikan adalah hingga pemilihan umum presiden

diselenggarakan pada 2004, Afghanistan masih sangat bergantung pada dukungan

dan bantuan dari Amerika Serikat dan aktor-aktor eksternal lain untuk

membangun kembali negaranya yang hancur akibat perang. Dalam proses

rekonstruksi pasca konflik dan transisi rezim di Afghanistan, aktor eksternal yang

berperan bukan hanya aktor negara, melainkan melibatkan pula banyak aktor non-

negara, meskipun “pemeran” utamanya tetap Amerika Serikat. Hal ini

memprihatinkan mengingat sebuah negara yang kuat dan stabil harus menentukan

nasib dan sikapnya sendiri, dengan seminimal mungkin intervensi asing, dan ini

tidak dimiliki oleh Afghanistan. Ketergantungan secara terus menerus akan

menyebabkan Afghanistan berada dalam kondisi lemah untuk waktu yang lama.

B. Proses Menuju Demokrasi Proses menuju demokrasi untuk membentuk sebuah pemerintahan yang

demokratis di Afghanistan, juga meliputi transisi rezim karena di Afghanistan

sebelumnya selalu dipimpin rezim-rezim otoriter, di mana rakyat Afghanistan

memiliki sedikit sekali suara dalam proses-proses pembuatan kebijakan

negaranya. Akibatnya rakyat Afghanistan tidak pernah puas dengan

pemerintahannya karena bukan merupakan pilihan mereka, sehingga hampir

selalu terjadi transisi rezim dari satu penguasa ke penguasa yang lainnya, oleh

sebab itu pada bagian ini akan dijelaskan tiga hal penting yaitu:

56

B.1. Terjadinya Transisi Rezim di Afghanistan

Menurut Guillermo O’Donnel dan Philippe C. Schmitter, transisi adalah

keadaan atau kondisi pemerintahan yang sedang berada dalam interval antara

rezim pertama ke rezim berikutnya. Proses ini berkaitan dengan proses-proses

setelah transisi rezim, misalnya konsolidasi demokrasi, namun proses transisi

rezim dianggap berakhir setelah sebuah rezim baru terbentuk, apapun corak dan

tipenya. Karakteristik pemerintahan yang mengalami transisi adalah tidak adanya

rules of the game dalam politik yang jelas. Oleh sebab itu, pemerintahan yang

berada dalam transisi sangat rentan dan membutuhkan dukungan. Hal yang

menandakan bahwa sebuah transisi rezim telah dimulai adalah apabila terjadi

modifikasi aturan–aturan kearah yang menyediakan jaminan yang lebih pasti

sebagai perlindungan hak-hak rakyatnya, baik individu maupun kelompok.71

Perubahan rezim yang berlangsung secara dramatis dan tiba-tiba terjadi di

Afghanistan bukan karena masyarakat dunia memutuskan bahwa rakyat

Afghanistan merupakan orang-orang yang sudah saatnya menyelamatkan diri dari

rezim pemerintahan yang telah mengekang kebebasan mereka, tetapi karena

Taliban dan sekutunya dituduh terlibat dalam peristiwa yang sangat merugikan

Amerika Serikat. Apabila serangan 11 September 2001 tidak terjadi, maka

kemungkinan besar Taliban masih berkuasa di Afghanistan.72 Walaupun invasi

militer Amerika Serikat menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan

kehidupan di Afghanistan, namun, serangan tersebut juga sekaligus merupakan

71 Guillermo O’Donnel dan Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule:

Tentative Conclutions about Uncertain Democracies (Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1996), p.36.

72 Amin Saikal, Afghanistan after the Loya Jirga, dalam Survival vol.44 No.3Autumn 2002, h.47.

57

jawaban bagi do’a sebagian rakyat Afghanistan yang ingin membebaskan diri dari

apa yang dirasakan sebagai penindasan oleh rezim Taliban.

Proses transisi rezim di Afghanistan sebenarnya memiliki sebuah pilihan

paling optimal bagi Afghanistan untuk dapat memperbaiki kondisi negaranya, di

mana hukum nyaris tidak berlaku serta diwarnai dengan menjamurnya worlodism.

Para elit politik dan tokoh masyarakat Afghanistan harus mampu mengambil alih

kontrol kehidupan di negaranya dan berupaya keras membentuk organisasi-

organisasi berbasis masyarakat sipil di Afghanistan. Elit politik dan kaum

intelektual yang memiliki komitmen kuat terhadap terwujudnya demokrasi dapat

benar-benar mewujudkan terciptanya masyarakat sipil serta lembaga-lembaga

demokratis yang kuat. Namun, hal ini harus dilakukan dengan melibatkan norma-

norma adat dan nilai-nilai yang dianut di Afghanistan, kemudian diselaraskan

dengan konsep Loya Jirga. Ketika Loya Jirga berhasil dibentuk dan masyarakat

Afghanistan dilibatkan dalam proses transisi rezim melalui konsultasi dan

partisipasi publik, sebuah budaya politik yang mampu menopang masyarakat sipil

dan lembaga-lembaga demokratis yang berkelanjutan akan dapat berkembang

dengan baik. Menyelenggarakan pemilihan umum dan menggalang partisipasi

dalam waktu yang terlalu singkat, dan tanpa adanya kerangka kerja yang

terorganisir dengan baik akan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam

upaya-upaya tersebut.73

Namun sejak awal 2002, terlihat bahwa proses transisi rezim yang semula

dirancang sebagai proses demokrasi di Afghanistan tidak berjalan sesuai dengan

pola-pola transisi rezim yang lazim terjadi. Transisi menuju demokrasi justru

73 “Regime Change in Afghanistan,” diakses pada 21 November 2007 dari http://www.

sabawoon.com/news/miniheadlines.asp?dismode=article&artid=8517.

58

diwarnai oleh kembali maraknya warlordism dan kerajaan-kerajaan kecil di tiap-

tiap provinsi dan pinggiran desa, serta sebuah pemerintahan pusat yang masih

otoriter di Kabul. Otoritas interim yang terdiri dari Hamid Karzai dan para

anggota Aliansi Utara memiliki sedikit popularitas di Afghanistan belum terlihat

adanya kebebasan berkompetisi dalam politik, pluralisme dalam ekonomi, sosial,

dan politik yang signifikan yang dapat membentuk kembali struktur masyarakat

sipil dan lembaga-lembaga politik di Afghanistan. Para pegawai negeri sipil yang

bekerja untuk pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kewenangan para

pemimpin rezim. Selain itu, belum ada persaingan antara partai politik, kebebasan

politik dan keadilan etnis pun belum terwujud. Kebebasan sipil dan politik sangat

dibatasi, yang menyebabkan para pendukung orientasi ataupun kepentingan

politik tentu tidak dapat mengorganisir serta mengekspresikan pendapat mereka

dengan bebas.

B.2. Terbentuknya Pemerintahan Transisional Afghanistan Pada 27 November 2001. Saat itu, para pemimpin Afghanistan, baik tokoh

masyarakat maupun pemuka agama, bertemu dengan perwakilan PBB di Bonn,

Jerman, untuk menyusun pedoman pembentukan pemerintahan baru Afghanistan.

Para tokoh mewakili empat faksi dari Afghanistan, yaitu Aliansi Utara, kelompok

utara yang mewakili mantan Raja Afghanistan Mohammad Zahir Shah, kelompok

Peshawar yang mewakili para pengungsi Afghanistan di Pakistan, dan kelompok

59

Siprus yang mewakili sekelompok rakyat Afghanistan yang berada di

pengasingan.74

Persetujuan pertemuan yang dilakukan pada 5 Desember 2001 ini

menghasilkan ‘Agreement on Provinsional Arrangement in Afghanistan Pending

the Re-establishment to Permanent Government Institution’ yang dikenal sebagai

Bonn Agreement, dengan pemilihan Hamid Karzai sebagai ketua pemerintah

interim Afghanistan.

Periode pelaksanaan Bonn Agreement ini adalah dua sampai tiga tahun,

yang akan diakhiri dengan pemerintahan resmi dan sah Afghanistan yang dipilih

melalui pemilihan umum demokratis. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan

dijelaskan dua hal:

Pertama, pembentukan pemerintahan baru. Bonn Agreement menyatakan

bahwa sebuah otoritas interim akan dibentuk pada saat peralihan kekuasaan,

pemerintahan resmi akan dilakukan pada 22 Desember 2001 yang mencakup:

pertama, sebuah administrasi interim yang dipimpin seorang ketua. kedua, sebuah

komisi independen khusus untuk memanggil rapat Loya Jirga darurat. ketiga,

sebuah pengadilan tinggi negara Afghanistan beserta pengadilan-pengadilan lain

yang dapat dibentuk oleh administrasi interim.

Pada saat peralihan kekuasaan, otoritas interim secara langsung menjadi

penanggung jawab kedaulatan Afghanistan sebagai suatu negara. Dengan

demikian, administrasi interim juga mewakili Afghanistan dalam hubungannya

dengan negara-negara lain dan mewakili Afghanistan di kursi PBB, serta dalam

organisasi-organisasi dan konferensi-konferensi internasional lainnya.

74 Diakses pada 24 November 2007 dari http://www.infoplease.com/spot/taliban-time.

html.

60

Setelah peralihan kekuasaan dilakukan, tahapan selanjutnya adalah

memanggil Loya Jirga darurat dalam waktu enam bulan setelah pembentukan

otoritas interim. Loya Jirga ini dibuka oleh H.M. Mohammad Zahir dan akan

memutuskan otoritas transisional, termasuk sebuah administrasi transisional untuk

memimpin Afghanistan hingga sebuah pemerintahan yang representatif dapat

dipilih melalui proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan demokratis, yang

diadakan paling lambat dua tahun setelah persidangan Loya Jirga.

Dalam hal fungsi yudikatif, administrasi interim memiliki wewenang

membentuk sebuah komisi yudisial dengan dukungan PBB. Komisi ini dirancang

sedemikian rupa untuk membangun kembali sistem peradilan dalam negeri

Afghanistan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, standar internasional,

dan tradisi hukum Afghanistan.

Kedua, perjanjian Bonn juga memuat ketetapan mengenai pembentukan

dua komisi yang tidak kalah penting bagi kelancaran Statebuilding di Afghanistan

yaitu, pertama, komisi pelayanan sipil untuk membantu otoritas interim dan

otoritas transisional dalam menyediakan daftar kandidat untuk menduduki

jabatan-jabatan penting dalam departemen-departemen administratif pemerintah

Afghanistan. Pembentukan komisi ini juga didukung PBB dan dibentuk untuk

menunjang pemilihan pejabat pemerintah yang kompeten. kedua, komisi hak asasi

manusia independen, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan hak asasi

manusia, serta pengembangan lembaga-lembaga advokasi hak asasi manusia

dalam negeri.75

75 William Maley, Terrorism, Freedom, and Institution: Raconstructing the State in

Afghanistan, diakses pada 11 November 2007 dari http://www.cesindia.org/maley.doc,

61

Berpedoman pada kerangka kerja yang telah disetujui di atas, akhirnya

ketua administrasi interim Afghanistan, Hamid Karzai, disumpah sebagai ketua

resmi otoritas interim Afghanistan, bersamaan dengan peresmian terbentuknya

otoritas interim Afghanistan pada 22 Desember 2001. Perwakilan 32 provinsi di

Afghanistan hadir dalam acara tersebut, beserta perwakilan negara-negara

tetangga, negara-negara anggota Uni Eropa, organisasi konferensi Islam, dan

PBB.76 Hamid Karzai dipilih karena: satu, dianggap memiliki keahlian politik

yang modern serta mengenal budaya tradisionalnya dengan baik. Dua, memiliki

dukungan kuat dari negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat. Tiga,

memiliki dukungan dari spektrum faksi lokal yang cukup luas, yang merupakan

faktor penting karena identitas etnis dan kesukuannya yang sangat mendominasi

politik Afghanistan. Bahkan pendukung Taliban, yang sebagian besar suku

Pasthun, lebih dapat menerima Hamid Karzai sebagai pemimpin dibandingkan

para pemimpin Aliansi Utara yang berasal dari suku Tajik atau Uzbek.77

Visi pemerintahan interim disampaikan oleh Hamid Karzai dalam

International Conference on Reconstruction Assistance to Afghanistan di Tokyo

Januari 2002. Menyusul penyampaian visi tersebut, sebuah komisi beranggotakan

21 orang yang bertugas mempersiapkan dan membentuk Loya Jirga darurat

dilantik pada 7 Februari 2002. Anggota komisi dipilih dari kelompok-kelompok

etnis dan agama berdasarkan pada kualifikasi tertentu, seperti reputasi dan

kedudukan mereka dalam komunitasnya.

Penandatanganan Bonn Agreement mendapat reaksi positif di

Afghanistan. Karena pertama, bagi sebagian besar rakyat Afghanistan skema

76 Istiaq Ahmad, Post-War Afghanistan: Rebuilding a Ravaged Nation,_ dalam Perceptions Vol.VII No.1 Maret-Mei 2002, h.62-70.

77 http://www.infoplease.com./sport/afghanistan1.com.html.

62

transisi rezim yang direncanakan merupakan kesempatan unik untuk memulai

kehidupan di negara yang sedang berada dalam proses statebuilding. Kedua, Bonn

Agreement menghasilkan struktur pemerintahan yang lebih solid melalui tiga

tahap. Otoritas interim yang ditunjuk di Bonn akan digantikan otoritas transisional

yang dipilih Loya Jirga darurat. Berikutnya, otoritas transisional akan memerintah

negara sampai pemerintahan resmi dan representatif terpilih melalui pemilihan

umum demokratis.

Ketiga, penyusunan sebuah konstitusi baru. Pemerintahan Hamid Karzai

berhasil merumuskan sebuah draf konstitusi baru melalui komisi konstitusi pada

November 2003. Melalui perjalanan panjang, Loya Jirga Afghanistan berhasil

meratifikasi sebuah konstitusi baru setelah melalui proses amandemen pada 4

Januari 2004. Konstitusi tersebut berisikan pasal-pasal yang menyangkut nilai-

nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan bagi perempuan

Afghanistan. Konstitusi inipun menjanjikan modernitas dalam kehidupan

masyarakat Afghanistan pasca pemerintahan Taliban, yang menggabungkan nilai

demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, melalui konstitusi baru,

diproklamasikan negara Afghanistan sebagai sebuah negara republik Islam, yang

dikenal sebagai Republik Islam Afghanistan. Konstitusi baru Afghanistan

memberikan penekanan pada demokrasi dan HAM. Dalam salah satu pasalnya,

disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk to Create a prosperous and

Progressive Society Based on Social Justice, “ to Protect Human Right”, dan to

realize democracy.

Proses pembuatan konstitusi di Afghanistan merupakan langkah maju

dalam proses transisi menuju demokrasi. Proses ini secara aktif melibatkan rakyat

63

Afghanistan untuk pertama kali dalam pembuatan roadmap menuju perdamaian.

negara transisional Islam Afghanistan memiliki komitmen untuk merancang

konstitusi yang akan melibatkan setiap segmen masyarakat Afghanistan,

memperkuat rasa identitas nasional, dan menargetkan tersusunnya dokumen yang

dapat diterima oleh seluruh rakyat Afghanistan. Komitmen ini mengikuti prinsip-

prinsip perjanjian Bonn, terutama prinsip yang menyatakan hal rakyat

Afghanistan untuk secara bebas menentukan masa depan politik yang selaras

dengan prinsip-prinsip Islam, demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Proses

pembuatan konstitusi ini akan dicapai melalui tiga badan pembuat konstitusi

yaitu: Drafting Commission, Constitutional Commisssion dan Constitutional Loya

Jirga (CLG).78

Constitutional Drafting Commission. Presiden Afghanistan melantik

sembilan anggota komisi pada 5 Oktober 2002 dan menunjuk wakil presiden Prof.

Naematullah Shahrani sebagai ketua komisi. Tanggung jawab komisi ini untuk

menghasilkan sebuah draf awal konstitusi yang sekaligus berfungsi sebagai

rekomendasi kepada komisi konstitusional dalam pengaturan-pengaturan

konstitusional. Komisi akan menyerahkan draf awal konstitusional pada

pelantikannya dan bersamaan juga dengan laporan yang menjelaskan

rekomendasi-rekomendasi untuk format konstitusional yang baru.

Constitutional Commision. Komisi ini beranggotakan sekitar 30

komisioner yang ditunjuk oleh presiden setelah melakukan konsultasi. Presiden

juga akan mengangkat ketua komisi yang merupakan salah satu komisioner.

Tanggung jawab utama komisi ini adalah berkonsultasi dengan rakyat

78 Constitution Making Process’, diakses pada 22 November 2007 dari

http://www.constitution-afg/.

64

Afghanistan dan menghasilkan sebuah draf konstitusional yang diserahkan kepada

Loya Jirga konstitusional. Fungsi-fungsi komisi ini antara lain:

1. Menyiapkan dan menerbitkan draf konstitusi

2. Menfasilitasi dan mempromosikan informasi umum mengenai proses

pembuatan konstitusi selama masa kerja komisi.

3. Melakukan konsultasi publik di setiap provinsi di Afghanistan dan kepada

para pengungsi Afghanistan di Iran dan Pakistan serta di negara-negara

lain yang memungkinkan dengan tujuan mengumpulkan pandangan

seluruh rakyat Afghanistan dalam aspirasi nasional mereka.

4. Menerima masukan-masukan dari individu atau kelompok rakyat

Afghanistan, baik yang berada di Afghanistan maupun di luar negeri yang

berkehendak memberikan kontribusi pada proses perumusan konstitusi,

melakukan kajian mengenai pilihan-pilihan untuk draf konstitusi.

5. Mempersiapkan laporan yang menganalisis pandangan rakyat Afghanistan

yang dikumpulkan dalam konsultasi publik serta menyediakan laporan

tersebut untuk konsumsi publik.

6. Memberikan pendidikan bagi rakyat mengenai draf konstitusi dengan

kembali ke setiap provinsi di Afghanistan dan para pengungsi di Iran dan

Pakistan. Dengan fungsi yang dijalankannya ini, komisi menjamin

kesempatan berpartisipasi seluas-luasnya bagi kaum perempuan dalam

pembuatan konstitusi, di mana Constitutional Drafting Commission terdiri

65

dari sembilan anggota, dua di antaranya adalah perempuan. Keseimbangan

gender juga merupakan prioritas bagi pemilihan tim konsultasi regional.

Constitutional Loya Jirga (CLJ). Merupakan badan paling representatif yang

terbentuk di Afghanistan yang memiliki tugas menyepakati konstitusi baru

Afghanistan. Perannya mencakup meninjau dan mengadopsi konstitusi baru. CLJ

menyelesaikan tugasnya pada November 2003.79

Pencapaian Afghanistan melalui instansi pemerintahan baru meskipun

baru berbentuk interim, dan pembuatan konstitusi baru merupakan indikasi yang

baik bahwa terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan

tatanegara Afghanistan. Namun demikian, hingga tahun 2004 banyak ahli

berpendapat bahwa proses demokrasi di Afghanistan masih berada dalam masalah

besar. Dalam sejarahnya sebagai medan konflik antara kerajaan-kerajaan dan

kekuatan-kekuatan besar, Afghanistan telah mengembangkan sebuah formula

untuk mempertahankan eksistensinya dan juga membantu mempertahankan

identitas wilayah dan sistem kewenangan pribumi.

Masalah yang menghadang Afghanistan dalam proses transisinya berakar

dari kemungkinan bahwa proses tawar-menawar dan kompromi untuk

mengembalikan kehidupan politik yang baik tidak akan cukup solid untuk mampu

mencegah terjadinya kembali perang sipil atau sebuah Failed State yang

terdesentralisasi di mana pemerintahan pusat hanya dapat mengontrol ibukota

negara Kabul.80

79 “The Secretariat of the Constitutional Commission of Afghanistan, 10 March 2003, the

Constitutional-making Process in Afghanistan, diakses pada 23 November 2007 dari http://www.constitution-afg.com/resrouces /Constitution-Making%20Proces%20final.doc.

80 Dr. Michael A. Weinstein, Afghanistan’s Trantition: Decentralization or Civil War,_ Diakses pada 12 Desember 2007 dari http://www.pinr.com/report/php.

66

Di Kabul sendiri kekuasaan rezim Taliban digantikan oleh kelompok

Panjshir, yang mendapatkan kekuasaan seusai invasi Aliansi Utara. Kekuatan

yang mereka miliki didapat dari pemberian jabatan menteri, terutama kepada

anggota faksi yang berkuasa pimpinan almarhun Ahmad Shah Mashood. Banyak

rakyat merasa bahwa jumlah Phanjshiri yang cukup besar dalam pemerintahan

menghambat kesempatan kelompok lain untuk ikut bergabung hanya karena

mereka berasal dari suku Pasthun atau bukan dari faksi Phanjshir. Selain itu,

kenyataan bahwa Presiden Hamid Karzai menggantikan posisi pengawalnya, yang

tadinya diisi anggota kelompok Pansjshir menjadi tentara Amerika Serikat,

memperlihatkan betapa minimnya antar etnis di Afghanistan. Tentara nasional

Afghanistan dimiliki kementerian pertahanan, demikian juga dengan kelompok

Phanjshiri. Sedangkan Presiden Hamid Karzai hanya memiliki loyalitas

International Security Assistance Force (ISAF),81 sehingga ia tidak mampu

menjamin keamanan di luar Kabul.

Selain membantu Afghanistan, Amerika Serikat juga harus membasmi

Taliban dan al-Qaeda, mengendalikan pemerintahan barunya, dan mengakhiri

kekuasaan para panglima etnis. Setelah meredam pertikaian antar panglima etnis

yang saling berebut pengaruh, maka AS akan merehabilitasi sarana publik dan

pemerintahan yang rusak. Sebanyak 50.000 ranjau darat di pangkalan udara Kabul

dan lainnya, perlu dimusnahkan.82

81 ISAF dibentuk berdasarkan konferensi Bonn pada Desember 2001 setelah runtuhnya

rezim Taliban. ISAF dibentuk untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman di Afghanistan, mengembangkan struktur keamanan Afghanistan, mengidentifikasi keperluan rekonstruksi serta melatih dan membangun pasukan keamanan nasional Afghanistan. Saat ini, ISAF terdiri dari 8000 pasukan dari 47 negara, baik anggota NATO maupun yang bukan. ISAF bukan pasukan keamanan PBB, namun sebuah koalisi suka rela yang ditugaskan di bawah pengawasan dewan keamanan PBB.

82 Aco Manafe, Tekad Presiden Hamid Karzai Menata Kembali Afghanistan,_ Suara Pembaharuan, 7 Juli 2002, h.1.

67

Amerika Serikat memainkan peran besar dalam masalah pembentukan

kembali pemerintahan Afghanistan, di antaranya mempromosikan kandidat

presiden yang dianggapnya paling dapat berkompromi dengan Amerika Serikat,

yaitu Hamid Karzai. Ketika Hamid Karzai akhirnya disumpah sebagai Ketua

Otoritas interim Afghanistan pada 22 Juni 2001, untuk pertama kalinya sejak

tahun 1979 Amerika Serikat secara resmi mengakui pemerintahan Afghanistan di

bawah Karzai sebagai pemerintah yang sah.83

B.3. Peran AS dalam Rekonstruksi Pasca Transisi di Afghanistan

Dalam rentang waktu 2003 hingga 2004, Afghanistan tengah berupaya

mendapatkan legitimasi politik, bukan hanya dalam konteks Asia Tengah tetapi

juga secara Internasional. Pemerintahan pimpinan Presiden Hamid Karzai

menemui banyak hambatan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Banyak pihak

dari kelompok etnis serta organisasi politik yang tidak menyukai pemerintahan

Kharzai yang diduduki oleh orang Afghanistan berpendidikan Barat. Wakil

Presiden Haji Qadir terbunuh pada bulan juli 2002 dan telah terdapat beberapa

upaya untuk membunuh Presiden Karzai. Pasukan koalisi masih terus berhadapan

dengan pemberontakan di Afghanistan, diiringi serangan roket ke ibukota Kabul.

Hal ini dikarenakan Afghanistan terbagi oleh kekuatan yang dipegang oleh

warlord di daerah-daerah Afghanistan, sehingga membuat sentralisasi kekuasaan

sangat sulit dicapai. Masalah demi masalah yang dihadapi oleh Afghanistan

menyebabkan AS sebagai negara yang paling bertanggungjawab atas apa yang

83 USAID, Rebuilding Afghanistan, dalam September 11: One Year Later, A Special

Elektronic Journal of the U.S Department of State, September 2002, h.33.

68

terjadi di Afghanistan masih harus tetap berada di negara tersebut untuk

memantau dan melibatkan diri dalam proses rekonstruksi, khususnya di dalam tata

pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.84

Oleh karena itu, beberapa upaya dilakukan oleh AS bersama-sama dengan

negara-negara donor lain untuk membantu Afghanistan bangkit kembali. Salah

satu upaya tersebut diwujudkan melalui konferensi Jenewa yang diselenggarakan

pada Juli 2002. Konferensi ini membahas reformasi sektor keamanan diupayakan

untuk mengembangkan suatu rencana komprehensif yang dapat digunakan untuk

menangani masalah-masalah ketidakstabilan serta ketidakamanan di Afghanistan

yang muncul setelah jatuhnya Taliban. Agenda reformasi sektor keamanan ini

memiliki lima pilar utama, yang masing-masing dikontrol oleh satu negara donor:

reformasi militer oleh AS, reformasi kepolisian oleh Jerman, perlucutan senjata,

demobilisasi, dan reintegrasi eks-kombatan oleh Jepang, counter narkotika oleh

Inggris, serta pelatihan judicial oleh Italia. Kemajuan reformasi dalam bidang-

bidang ini pada 2002 ternyata berjalan lebih lambat dari yang semula diharapkan.

Selain itu, AS juga mewujudkan dukungannya melalui pemberian bantuan

dana bagi pembangunan di Afghanistan serta bantuan kemanusiaan bagi rakyat

Afghanistan yang menjadi korban konflik. Dalam hal alokasi dana bantuan, AS

merupakan salah satu dari sedikit negara donor yang paling dermawan dan efektif.

Pada 2002, AS menyerahkan 350 juta dolar AS, berarti 17 % lebih besar dari

jumlah yang dijanjikannya pada konferensi donor di Tokyo. Selain itu,

menanggapi permintaan dari badan-badan bantuan kemanusiaan internasional, AS

meningkatkan anggaran belanja non-militernya pada 2003, menjadi lebih dari

84 Global, Jurnal Politik Internasional vol.7 No.2 Mei 2005

69

400 juta dolar AS. Namun demikian, Perbedaan mencolok antara anggaran militer

dan non-militer AS untuk Afghanistan menunjukkan bahwa sebenarnya AS

masih mampu memberikan lebih untuk rekonstruksi. Setiap bulannya, AS

menghabiskan satu miliar dolar AS untuk belanja militer, dan hanya 25 juta dolar

AS untuk dana bantuan. Kehadiran AS di Afghanistan merupakan hal yang sangat

penting bagi upaya Nations-Building yang sedang dilakukan di Afghanistan. Pada

awal 2003, lebih dari 8000 pasukan AS berada di Afghanistan. Namun, setelah

menyadari bahwa operasi militer tampak semakin tidak efektif, dengan aktifitas

pemberontakan semakin meningkat, AS memodifikasi strategi keseluruhannya,

yaitu dengan menggabungkan tujuan militer dan pembangunan. Pasukan

bersenjata AS ditempatkan di kota-kota di luar Kabul untuk menjaga keamanan

sekaligus mendukung proses rekonstruksi. AS menamakan pasukan tersebut

sebagai Provisional Reconstructions Teams (PRT), yang mencakup tentara

operasi khusus, Army Civil Affairs Officers, pasukan darat, staff USAID, dan

perwakilan dari Departemen Luar negeri AS.

Pada 20 Maret 2003, Departemen Pertahanan AS meluncurkan operasi

militer besar-besaran yang melibatkan lebih dari 1000 orang anggota pasukan

koalisi yang ditugaskan ke wilayah-wilayah pedesaan dan gua di provinsi

Kandahar bagian selatan, di mana pasukan yang dianggap loyal terhadap Taliban,

yaitu al-Qaeda, dan partai Hizb-I-Islami pimpinan Hekmatyar diduga beroperasi.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan pihak Taliban mengacaukan

kembali Afghanistan yang sedang diupayakan menuju stabilitas. Terdapat dugaan

bahwa kelompok-kelompok yang mendukung Taliban dapat bersatu dan

70

merancang serangan terhadap apa yang sedang berlangsung di Afghanistan saat

itu.

Sepanjang 2003, pemerintahan Afghanistan di bawah pimpinan Presiden

Hamid Kharzai masih berjuang untuk membentuk dasar-dasar pemerintahannya.

Karzai menemukan bahwa secara umum, semua sistem yang signifikan di

negaranya dalam keadaan hancur. Pasukan militer terpecah akibat faksionalisme,

pasukan kepolisian tidak terlatih, sistem hukum didominasi oleh kaum agama

konservatif yang lebih mirip dengan Taliban daripada Kharzai, serta proses

pembayaran pajak sangat tidak efektif. Hal ini menyebabkan para pembuat

kebijakan AS, ketika mendiskusikan Afghanistan tidak lagi membicarakan

sekolah, jalan, ataupun pelayanan jasa bagi rakyat miskin. Mereka membicarakan

mengenai pembentukan badan-badan pemerintah yang dapat berfungsi dengan

baik dan meluaskan wewenang pemerintah pusat Afghanistan ke wilayah-wilayah

Afghanistan di luar Kabul. AS pada awalnya menentang gagasan Nation-Building,

pemerintahan Bush telah menyadari bahwa proses tersebut merupakan kunci dari

masa depan Afghanistan. Hal ini dapat dilihat dari proses rekonstruksi yang

dilakukan di Afghanistan pada pertengahan 2003, di mana AS berupaya agar

dukungan rekonstruksi darinya dapat menyentuh semua aspek kehidupan di

Afghanistan. Pejabat AS menyatakan bahwa jumlah keseluruhan anggaran yang

dikeluarkan AS untuk Afghanistan tahun 2003 di luar biaya mempertahankan

8000 pasukan AS direncanakan akan mencapai jumlah tahun 2002, yaitu 935 juta

dolar AS. Sebagai tambahan, pada tahun 2003 AS lebih menitikberatkan

bantuannya pada pembentukan tentara nasional Afghanistan, dan bukan untuk

bantuan kemanusiaan seperti yang dilakukan pada 2002.

71

Selanjutnya di 2003, AS memperluas cakupan Provincial Reconstruction

Teams (PRTs), untuk memberikan kontribusi terhadap kehidupan rakyat

Afghanistan di seluruh provinsinya, terutama melalui pembangunan rumah sakit,

sekolah, dan infrastruktur. Namun demikian, Shukraya Barekzai, seorang anggota

komisi konstitusi Afghanistan mengatakan bahwa kekurangan bantuan AS adalah

belum melakukan tindakan yang signifikan untuk menghentikan Warlordism,

salah satu ancaman paling berbahaya bagi keamanan Afghanistan. Keamanan juga

masih jauh dari sepenuhnya kembali di Afghanistan. Untuk memberikan motifasi

kepada Presiden Karzai, Donald Rumsfeld, menteri pertahanan AS menyatakan

bahwa meskipun AS belum berhasil membantu Afghanistan dalam hal

mengembalikan keamanan, ia menjamin bahwa pihak Taliban yang kalah tidak

akan dapat kembali, karena AS hanya akan mengakui pemerintahan yang sah di

Afghanistan.

C. Proses Demokrasi di Afghanistan

Afghanistan merupakan sebuah negara yang tidak memiliki sejarah

demokrasi ataupun pemilihan umum bergaya Barat sepanjang pergantian

pemerintahan dan rezim yang dialaminya. Oleh karena itu pihak yang bermaksud

membangun sebuah budaya politik dan kehidupan masyarakat sipil di Afghanistan

menuju kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan keadaan saat ini

akan memakan waktu yang panjang dan akan menghadapi banyak hambatan,

terutama dari elemen-elemen dalam kebudayaan masyarakat Afghanistan. Salah

satu jalan keluar utama dari masalah ini adalah dengan mengandalkan peran Loya

Jirga, yaitu budaya berkumpul dan berkonsultasi Afghanistan Loya Jirga

merupakan titik tolak pembentukan kembali struktur pemerintahan dan lembaga-

72

lembaga sipil di Afghanistan, yang tentu didukung faktor-faktor lain, baik internal

maupun eksternal, setelah invasi militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan

pada 2001.85

Demokratisasi di Afghanistan dapat dikatakan dimulai pada saat rezim

Taliban berhasil dijatuhkan, November 2001. Namun, Taliban baru secara resmi

menyerah pada Januari 2002. Pada saat itu tujuh pejabat tinggi Taliban yang

menyerahkan diri di Kandahar dibebaskan oleh pemerintah interim Afghanistan.86

Dari sisi lain kehidupan berdemokrasi di Afghanistan, satu hal penting

yang harus diperhatikan adalah kebebasan rakyat Afghanistan untuk

mengekspresikan diri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, ternyata

kebebasan itu tidak selalu berdampak positif. Sebagai contoh kongkret, sejak

Kabul dan Taliban jatuh, rok mini, film, minuman keras mulai bisa ditemukan

secara bebas di Afghanistan. Bahkan pencurian saja jarang ditemukan karena

takut sanksi hukumnya. Setelah Amerika Serikat masuk, semuanya menjadi lain.87

Ada pendapat yang mengatakan bahwa transisi pemerintahan Afghanistan

dari Taliban ke para anggota atau pendukung Aliansi Utara sebagai sebuah proses

demokrasi merupakan suatu kesalahan. Argumentasi atas pendapat ini berdasar

pada teori bahwa pergantian atau transisi rezim menuju demokrasi harus memiliki

proses awal yang demokratis, demokratisasi struktur politik, dan konsolidasi

lembaga-lembaga demokratis. Transisi ini bergantung pada prinsip-prinsip

masyarakat sipil dan politik, yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu

85 http://www.infoplease.com/spot/taliban-time.html. 86 http://www.infoplease.com/spot/taliban-time.html. 87 Bir dan Rok Mini Mulai Bebas di Kabul,_ dalam Hidayatullah.com, 24 Desember

2002, diakses pada 18 November 2007 dari http://www.hidayatullah.com/modules.php? name= News&file=article &sid= 120

73

kebudayaan politik yang menjadi pondasi bagi norma-norma politik dan birokrasi

di suatu negara.

Berdasarkan argumen di atas, dikatakan bahwa cara dan proses pemilihan

para anggota otoritas interim Afghanistan yang dilakukan di Bonn, Jerman serta

pemilihan anggota Loya Jirga pada 2002 belum memiliki karakteristik proses

demokrasi yang mampu mewujudkan sebuah transisi rezim yang damai dari

otoritarianisme menuju demokrasi. Warlord Afghanistan, yang tidak didukung

rakyat Afghanistan namun mendapatkannya dari pasukan mereka, berkumpul di

Bonn untuk membentuk sebuah otoritas interim. Kenyataan ini tentu

menunjukkan bahwa upaya pencapaian demokrasi di Afghanistan tidak berjalan

sesuai dengan kerangka kerja yang telah disusun sebelumnya, apalagi jika melihat

sifat dan tindakan para warlord yang anarkis.

Para warlord dapat mentoleransi beberapa gagasan dan persyaratan dari

luar lingkaran mereka serta menerima beberapa elemen masyarakat yang tidak

memiliki power, yang merupakan faktor pendukung krusial dalam permainan

power di Afghanistan. Di bawah tekanan internasional, para pemimpin otoriter itu

telah membuka diri, walapun sangat terbatas terhadap pandangan-pandangan yang

bertentangan dengan pandangan mereka. Sikap tersebut, mereka harapkan dapat

mengurangi berbagai tekanan serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa

harus mengganggu struktur otoritas yang telah terbentuk.88

C.1. Peran AS dalam Proses Demokrasi di Afghanistan

88 Abdul Halim Mahally, 揂S, Afghanistan, Irak, dan Ekspor Demokrasi� dari

http://www.republika.co.id diakses pada 18 November 2007.

74

Setelah berhasil menjatuhkan rezim Taliban, Amerika Serikat langsung

mulai memotori rencana State-building kehidupan rakyat Afghanistan, terutama

penataan ulang pemerintahan demokratis yang mulai disusun. Prospek menuju

stabilitas dan demokrasi di Afghanistan mulai dilakukan melalui kerjasama antara

aktor eksternal, yaitu negara-negara, lembaga-lembaga donor, serta organisasi-

organisasi internasional, dan pemerintah interim Afghanistan yang dipimpin oleh

Hamid Karzai. Kerjasama ini berupaya untuk menyusun sebuah strategi yang

koheren untuk melakukan perbaikan kehidupan masyarakat, membangun negara

yang aman dan damai, serta menjamin kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi

rakyat Afghanistan. Lebih jauh lagi, terlihat adanya kesempatan untuk melakukan

lebih dari sekedar bantuan kemanusiaan darurat, namun juga untuk melakukan

investasi jangka panjang untuk pembangunan perekonomian nasional

Afghanistan.89 Prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan Amerika Serikat

terhadap transisi demokrasi juga mencakup nilai-nilai demokratis seperti

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kaum perempuan. Paula

Dobriansky, wakil menteri luar negeri untuk urusan global Amerika Serikat

menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Urusan Perempuan serta

kembalinya perempuan ke bangku kuliah dan jabatan di kantor-kantor

pemerintahan di Afghanistan merupakan terobosan yang sangat baik dalam proses

demokrasi di Afghanistan.90

Program-program ‘promosi demokrasi’ meliputi beberapa deretan

bertingkat rancangan kebijakan, pendanaan, aktivitas operasional, dan pengaruh.

89 Sima Samar, et.al., diakses pada 12 Desember 2007 dari http://www.asiasociety.org/

publication /asianUpdeteContent.pdf 90 Paula J. Dobriansky, Shining a Ligh: US Efforts to Strengthen Democracy Worldwide,

_ Diambil dari jurnal US Foreign Policy Agenda, Vol. 8 No. 1, Agustus 2003.

75

Tingkat pertama, perancangan kegiatan, dilakukan oleh pejabat-pejabat tertinggi

negara Amerika Serikat, termasuk gedung putih, departeman luar negeri,

pentagon, Central Inteligence Agency (CIA), dan beberapa pihak lain. Pada level

ini terjadi pengambilan keputusan mengenai kebutuhan untuk melakukan tekanan

politik dalam rangka mempromosikan demokrasi di negara-negara atau wilayah-

wilayah tertentu. Program-program promosi demokrasi seperti itu tidak pernah

berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu aspek dari pelaksanaan kebijakan

luar negeri Amerika Serikat yang lebih besar. Biasanya program promosi

demokrasi dibarengi dengan pencapaian tujuan atau kepentingan militer, ekonomi,

dan aspek lain.

Pada tingkat kedua, yang paling berperan adalah (United State Agency for

International Development) USAID, yang telah mengalokasikan bantuan beratus-

ratus juta dolar AS pada Afghanistan. Dana tersebut disalurkan sendiri oleh

USAID atau melalui National Endowment for Democracy (NED), dan kadang

kala agen-agen lain semacam United States Institute for Peace (USIP), atau

organisasi-organisasi swasta Amerika serikat yang sangat erat hubungannya

dengan pembentukan kebijakan luas negeri Amerika Serikat. NED sendiri

dibentuk pada 1983 sebagai suatu organ pusat untuk melakukan intervensi politik.

Sebelum NED didirikan, Central Inteligence Agency (CIA), yang secara rutin

menyediakan dana dan pedoman bagi partai-partai politik, dewan-dewan usaha,

persatuan-perrsatuan kerja, pelajar-pelajar dan kelompok-kelompok masyarakat

sipil di negara-negara yang diinvasi Amerika Serikat.

Organisasi-organisasi yang menerima dana dari USAID dan NED antara

lain National Republican Institute For International Affairs (NRI, juga di kenal

76

sebagai International Republican Institute atau IRI) dan National Demokratic

Institute For International Affairs (NDI). Organisasi-organisasi tersebut

merupakan kepanjangan tangan kebijakan luar negeri resmi dari partai politik

republikan dan demokrat di Amerika Serikat. Selain itu, ada juga International

Federation For Electoral System (IFES), Center For Democraci (CFD), Center

For International Private Enterprise (CIPE), dan Free Trade Union Institute

(FTUI). Universitas-universitas Amerika Serikat, kontraktor swasta, dan kaum

intelektual termasuk juga pihak-pihak yang menerima dana untuk disalurkan.

Pada tingkat ketiga, organisasi-organisasi Amerika Serikat ini menyediakan hibah,

yaitu pendanaan, bimbingan, dan penyokongan politik untuk organisasi-

organisasi lokal di negara –negara yang diintervensi Amerika Serikat, seperti

Afghanistan.

Pendaftaran pemilih untuk memperlancar pemilihan umum Afghanistan

United Nations Development Program (UNDP), yang sebagian besar didanai

Amerika Serikat, dengan jumlah biaya mendekati 100 juta dolar AS.91

Demokrasi sangat erat hubungannya dengan media massa, maka salah satu

syarat tercapainya demokrasi politik adalah ketersediaan informasi yang bebas

dan luas. Pada Desember 2001, Amerika Serikat melalui International

Organization Migration (IOM) memberikan lima small grants untuk mendorong

lahirnya media lokal yang independent. Hibah ini ditujukan untuk misi penilaian

media, pembangunan pers di Kabul, produksi surat kabar kebudayaan nasional

mingguan, unit produksi pers di Afghanistan, dan peralatan untuk Afghan Media

Resource Center, yang berbasis di Peshawar. Selain itu, empat hibah lainnya

91 Jenny Francis, “Afghan Elections: the U.S. Agenda,” in Grenn left Weekly, diakses

pada 18 Desember 2007 dari http://www.Grennleft.org.au/back/2004.html

77

diberikan untuk memulai operasi NGO lokal dan kelompok perempuan

Afghanistan yang dianggap menjanjikan. Ini juga merupakan suatu bantuan besar

bagi Afghanistan mengingat peran masyarakat sipil dan perempuan di

Afghanistan hampir tidak pernah diperhitungkan dalam kehidupan di Afghanistan

sebelumnya.92

C.2. Pemilihan Umum 2004 Wujud dari Demokrasi Pada 2004, isu yang sangat menonjol dalam transisi rezim di Afghanistan

adalah mengenai pemilihan umum yang merupakan pertamakalinya bagi rakyat

Afghanistan. Hal ini menyebabkan banyak sekali hambatan dan kesulitan yang

dihadapi oleh pemerintah Afghanistan dalam rangka mempersiapkan pemilihan

umum tersebut. Pemerintah AS sangat mendukung proses ini dan terus

memotivasi Presiden Karzai untuk melanjutkan upayanya merealisasikan rencana

tersebut. AS dan Karzai percaya bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden

secara demokratis akan memberikan legitimasi yang lebih besar bagi pemerintah

Afghanistan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara Internasional. Duta

Besar AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad memperingatkan Karzai bahwa

apabila pemilihan tersebut tidak diselenggarakan, krisis legitimasi yang dialami

pemerintahan Afghanistan akan semakin memburuk. Namun demikian, dukungan

besar AS ini tidak disukai oleh negara-negara donor lain karena AS dianggap

terlalu mendominasi proses menuju penyelenggaraan pemilihan umum, hingga

akhirnya menghasilkan dugaan bahwa dukungan AS merupakan upaya Presiden

Bush untuk membuktikan kesuksesan proses demokrasi di Afghanistan untuk

92 Field Report: Afghanistan, diakses pada 12 Desember 2007 dari http://www.

usaid.gov/hum _response/oti/country/afghan/rpt1201.html

78

mendukung pencalonan dirinya sebagai presiden AS untuk kedua kalinya pada

November.93

Memang pada akhirnya pemilihan umum pasti dilaksanakan, akan tetapi

pada saat bersamaan, persiapan pemilihan umum demokratis menghadapi

masalah, karena jumlah masyarakat yang mendaftar untuk memilih pada awal

2004 sangat rendah di samping itu terdapat ancaman al-Qaeda terhadap Presiden

Hamid Karzai. Masalah-masalah ini menyebabkan diundurnya pelaksanaan

pemilihan umum, yang seharusnya diselenggarakan pada Juni 2004 menjadi

September 2004. Hal ini merupakan akibat dari situasi keamanan Afghanistan

yang masih tidak kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk

mengatasi hal ini AS melibatkan diri secara teknis dalam persiapan

penyelenggaraan pemilihan umum di Afghanistan.

Dalam persiapannya, Amerika Serikat memimpin koalisinya dalam

melatih pasukan kepolisian Afghanistan, memperkuat tentara, serta terus

meningkatkan kewaspadaan keamanan untuk memperlancar pemilihan umum.

Sayangnya, pemilihan umum dianggap tidak dapat dilaksanakan segera. Oleh

karena itu, pemilihan presiden yang dianggap lebih sederhana penyelenggaraanya

lebih dulu diselenggarakan pada 9 Oktober 2004, masih empat bulan terlambat

dari jadwal semula. Pada hari-hari menjelang pemilihan presiden pun kericuhan

masih terjadi. Adanya dugaan bahwa campur tangan AS terlalu besar dalam

upayanya memenangkan calon favoritnya, Hamid Karzai menyebabkan kandidat

lain mengancam memboikot hasil pemilihan presiden serta menuntut adanya

pemilu ulang. Namun masalah ini akhirnya dapat diatasi, walau ada kandidat yang

93 Diakses pada 23 Novermber 2007 dari http://www.infoplease.com/ipa/A0107264.html.

79

mengundurkan diri untuk memberikan dukunganya kepada Hamid Karzai. Upaya

ini dilakukan untuk mencegah perpecahan mengingat banyaknya jumlah kandidat

dalam pemilihan presiden Afghanistan.94

Satu hari menjelang pemilihan umum pertama di Afghanistan, 8 Oktober

2004, banyak pihak meragukan kelancaran dari seluruh prosesnya. Padahal,

keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum demokratis bagi suatu negara di

era transisi menuju demokrasi merupakan salah satu indikator paling penting

untuk mengukur tercapai atau tidaknya demokrasi, setidaknya demokrasi politik.

Keraguan ini disebabkan karena mendekati hari pemilihan umum, (1)

Taliban masih mengancam akan melakukan pemboman di Afghanistan; (2) para

warlord ditakutkan tidak akan jujur dalam pemilihan; (3) banyak di antara para

pemilih yang buta huruf dan sama sekali belum pernah mengikuti proses

pemilihan umum sebelumnya, (4) infrastruktur jalan yang masih sangat buruk,

padahal Afghanistan merupakan negara yang luas. Lebih buruk lagi, penyerangan

kerap terjadi pada panitia pemilihan umum, di mana banyak di antaranya

dibunuh.

Selain itu, banyak ahli dengan mudah dapat memprediksikan bahwa

kandidat presiden yang akan memenangkan pemilihan umum adalah presiden

transisional Afghanistan Hamid Karzai, padahal para pemilih diberikan pilihan 18

orang kandidat presiden dengan masa jabatan lima tahun. Para kandidat utama

antara lain: Hamid Karzai, Younus Qonuni, Massouda Jalal, Mohammad

Mohaqeq, Abdul Rasyid Dostum, Abdul Satar Serat, dan Abdul Hafiz Mansoor.

Apabila tidak ada seorang pun di antara kandidat memenangkan pemilihan umum

94 “Pemilu Afghanistan Kacau, Calon di luar Karzai Minta Ulang,” Kompas 11 Oktober

2004.

80

secara mayoritas, maka pemilihan tahap kedua dilakukan pada November 2004

untuk menentukan pemenangnya. Prediksi bahwa Karzai akan memenangkan

pemilihan tidak terlepas dari anggapan bahwa Amerika Serikat ikut memberikan

dukungan besar-besaran, bahkan ada tuduhan ikut mempengaruhi hasil pemilihan

umum tersebut.95

Menjelang pemilu pasukan Amerika Serikat dan NATO berpatroli di

ibukota dan pinggir desa. Tugas untuk menjaga para kandidat dan tempat

pemungutan suara diserahkan pada polisi dan tentara nasional Afghanistan.

Sebuah laporan dari PBB memperingatkan bahwa para warlord lokal sangat

mungkin akan mencoba mengintimidasi para pemilih dan kandidat dengan

menggunakan senjata. Masing-masing tindakan ini tentu memberikan kontribusi

bagi terhambatnya pemilu yang demokratis di Afghanistan.96 Dari gambaran

mengenai situasi di Afghanistan menjelang pemilu presiden pada Oktober 2004,

terlihat jelas bahwa proses demokrasi di Afghanistan tidak berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan pemilihan presiden Afghanistan ini berlangsung baik.

Kontroversi yang menyelimuti peristiwa bersejarah bagi Afghanistan ini

berangsur-angsur hilang ketika beberapa kandidat dari pihak oposisi menarik

kembali tuduhan mereka mengenai kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Akhirnya Hamid Karzai memenangkan pemilihan umum 9 Oktober 2004. Hasil

Survey Asia Foundation, mencatat sekitar delapan juta rakyat Afghanistan

berpartisipasi dalam pemilu, dengan 42 persen di antara para pemilih adalah kaum

perempuan. Pada 31 Oktober 2004, hasil dari pemilihan presiden sudah dapat

95 “Pemilu Afghanistan, Ujian Berat Demokratisasi Versi AS,” Kompas 10 Oktober 2004. 96 Sarah Left, Ewen Mac Askill and Mark Oliver, ‘Explainet: The Afghan Election,

diakses pada 12 Desember 2007 dari http://www.guardian.co.uk/theissues/article/0,6512, 1299137,00.html

81

diketahui, di mana Hamid Karzai sudah jelas memenangkan pemilihan tersebut,

dengan mendapatkan 55% suara. Kemenangan ini diumumkan pada awal

November 2004.97

Sebelumnya sempat timbul kekhawatiran akan terjadi kekacauan,

kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Apalagi sisa kekuatan Taliban dan

jaringan al-Qaedah mengancam akan mengacaukan dan menggagalkan pemilu.

Akan tetapi pelaksanaan pemilu berlangsung mulus di luar perkiraan banyak

orang. Kelegaan berlanjut ketika Karzai dilantik menjadi presiden Selasa 7

Desember. Di antara sekitar 100 tamu penting dalam acara itu hadir antara lain

Wakil Presiden AS Dick Cheney dan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld.

Kehadiran para petinggi asing, termasuk dua pejabat penting AS, semakin

memperlihatkan dukungan dunia internasional terhadap pemerintahan baru

Afghanistan. Masyarakat dunia memang mengharapkan Afghanistan mengalami

perubahan dan perbaikan di bawah kepemimpinan Presiden Karzai.98

Namun ternyata sukses dari pemilihan Presiden ini tidak berdampak

banyak bagi stabilitas keamanan Afghanistan. Permasalahan warlordism hingga

saat ini masih tetap ada, ditambah lagi dengan kabar bahwa Taliban telah bersatu

kembali dan memperkuat diri. Agaknya Presiden Hamid Karzai harus bekerja

sangat keras untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan yang lebih luas lagi

dari rakyatnya sendiri, setelah dunia internasional mengakui pemerintahannya

sebagai pemerintahan sah Afghanistan. Selain itu, hingga saat ini, kenyataannya

bahwa kehidupan di Afghanistan, setidaknya di 2003 masih terus dibentuk oleh

97 “Kerawanan Keamanan, Jadi Ancaman Utama Pemilu Afghanistan,” Kompas 18

Oktober 2004. 98 Setelah Karzai Dilantik, Afghanistan Mulai Menapak Era Baru,_ Kompas 9 Desember

2004.

82

peran AS. Kemajuan yang dirasakan dalam bidang rekonstruksi infrastruktur,

keamanan, dan bentuk transisi politik yang sedang berlangsung di negara tersebut

merupakan hasil dari strategi AS di Afghanistan. Walaupun pada akhirnya

masalah ini berhasil diselesaikan oleh presiden dan pemerintahan baru

Afghanistan, namun Ia belum bisa mengendalikan negaranya secara penuh.

Hingga saat ini, di luar Kabul yang masih berkuasa adalah ketua-ketua dari

masing-masing kelompok etnis ataupun warlords.

Dengan terlaksananya pemilihan umum presiden di Afghanistan pada

Oktober 2004, serta terbentuknya rezim pemerintahan baru yang demokratis di

bawah pimpinan Presiden Hamid Karzai, memang secara sekilas dapat dikatakan

bahwa Afghanistan cukup berhasil melaksanakan proses demokrasi, setidaknya

demokrasi politik. Namun, bila menggunakan seluruh karakteristik demokrasi

maka, di samping keberhasilan yang telah dicapai, demokratisasi belum

sepenuhnya berhasil dilakukan di Afghanistan.

83

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Presiden George W. Bush memang mengharapkan bahwa invasi militer di

Afghanistan akan menjadi exit strategy yang paling tepat dan efektif dalam rangka

perang melawan terorisme. Namun, setelah melakukan invasi militer, Amerika

Serikat menemukan kenyataan bahwa membangun sebuah negara Afghanistan

yang demokratis (bahkan hanya secara politik) yang sesuai dengan prinsip-prinsip

demokrasi sangat sulit, bahkan dalam jangka pendek mendekati kemustahilan.

Padahal Amerika Serikat praktis telah melakukan intervensi di hampir semua

komponen kehidupan Afghanistan dalam rangka mewujudkan negara demokratis

agar tidak lagi menjadi ancaman bagi negaranya. Hal ini di karenakan situasi dan

kondisi kehidupan di Afghanistan, terutama dalam hal keamanan, masih diwarnai

persaingan antar kelompok, ambisi pribadi para warlord, perebutan kekuasaan

lokal, dan perpecahan etnis serta agama di antara rakyat Afghanistan sendiri.

Walaupun Amerika Serikat sudah memulai perang melawan terorisme,

Afghanistan masih menghadapi banyak masalah. Di antara masalah-masalah

tersebut, beberapa yang paling serius adalah: pertama, Taliban dan al-Qaeda

belum terkalahkan. Mereka hanya terpecah belah dan mencari kesempatan untuk

membalas tindakan Amerika Serikat. Kedua, pemerintah transisional Afghanistan

terlalu menggantungkan diri pada bantuan asing dalam segala hal, baik ekonomi,

politik, maupun militer, sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan

84

sepenuhnya dari rakyat Afghanistan. Jika kedua masalah besar ini tidak dapat

diselesaikan, keamanan dan stabilitas di Afghanistan tidak dapat terjamin.

Selain itu, sistem kemasyarakatan Afghanistan yang telah terintegrasi

dengan kuat dalam diri rakyat Afghanistan serta adanya kekuatan militer dari

kelompok-kelompok (milisi) lokal, sangat sulit juga untuk mengharapkan

Afghanistan akan mampu mewujudkan negara dengan sistem demokrasi ala Barat.

Sistem terbaik, yang paling mendekati demokrasi, yang dapat dicapai adalah suatu

bentuk proses tawar-menawar antara kelompok-kelompok yang bersitegang untuk

berbagi kekuasaan dengan memberikan otonomi kepada satu sama lain. Dengan

demikian, yang masih mungkin dilakukan Amerika Serikat adalah mencegah

Afghanistan kembali menjadi negara yang dijadikan markas kelompok ekstrim

Islam.

Demokratisasi di Afghanistan dilakukan dalam berbagai tahapan seperti,

liberalisasi yang dilakukan ketika Amerika Serikat melakukan invasi militer ke

Afghanistan, yang ditujukan untuk membebaskan rakyat Afghanistan yang

dianggap terkekang selama masa pemerintahan Taliban menuju rakyat demokratis

yang menjunjung tinggi kebebasan, hak sipil, dan hak politik. Selanjutnya dalam

tahap transisi, Amerika Serikat memiliki peran besar di mana sebagian besar

konvensi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan merupakan dorongan dan

didanai Amerika Serikat. Sementara dalam instalasi pemerintahan, Amerika

Serikat berhasil dalam hal mendukung pembentukan rezim baru dalam pemilihan

umum, namun dapat dikatakan gagal karena pemerintah hasil pemilihan umum

tidak kuat. Kegagalan pemerintah pusat Afghanistan yang didukung Amerika

Serikat tidak memungkinkan Afghanistan melangkah lebih jauh menuju

85

konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, peran Amerika Serikat dalam

demokratisasi di Afghanistan dapat dikatakan hanya berhasil pada tahap

pengenalan demokrasi kepada rakyat Afghanistan. Setelah Hamid Karzai terpilih

menjadi presiden Afghanistan melalui pemilihan umum Oktober 2004.

Proses demokrasi pun mengalami nasib yang tidak terlalu jauh. Secara

historis, Afghanistan tidak pernah menganut demokrasi yang ingin dibentuk

Amerika Serikat. Selain itu, meskipun pemilihan umum presiden berhasil

diselenggarakan pada awal Oktober 2004, banyak yang tidak mengindahkan

terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden pilihan rakyat Afghanistan. Para

warlord masih menerapkan kekuasaan mereka di wilayah masing-masing dengan

peraturan dan hukum yang mereka tetapkan sendiri. Di samping itu, meskipun

terdapat niat untuk mendorong kemandirian pemerintah pusat Afghanistan, aktor-

aktor internasional, terutama Amerika Serikat, masih memimpin

pengimplementasian program-program pemerintah Afghanistan. Hal ini

menjadikan demokratisasi di Afghanistan sebagai sebuah proses yang semu.

Melihat karakter Afghanistan yang unik, memang akan sangat sulit untuk

melakukan proses demokrasi yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan

nasional Amerika Serikat. Afghanistan tidak pernah memiliki basis demokrasi

sehingga rezim politik demokratis yang kuat dan stabil akan sangat sulit terbentuk

jika tidak merangkul para pemuka masyarakat di Afghanistan. Selain itu, proses

demokrasi yang diharapkan menjadi pendukung utama terciptanya kehidupan

demokratis di Afghanistan tidak akan terwujud selama Afghanistan masih

dihadapi dengan masalah trauma dan dendam perang sipil antar faksi,

perekonomian yang didominasi oleh perdagangan opium, antagonisme antar

86

kelompok etnis, tidak kuatnya institusi, dan partai politik. Kondisi-kondisi ini

menjadi hambatan utama bagi Amerika Serikat yang bertujuan menjadikan

Afghanistan menuju negara yang demokratis. Secara keseluruhan inti temuan

skripsi ini bahwa dengan kompleksitas kehidupan di Afghanistan, terutama dalam

politik, Amerika Serikat berhasil memperkenalkan demokrasi politik kepada

Afghanistan, namun belum berhasil menerapkan kehidupan berdemokrasi.

Dengan melihat kondisi Afghanistan di mana pemerintahan baru didukung

oleh Amerika Serikat ternyata tidak mampu mendapatkan dukungan dari

rakyatnya, dapat dikatakan bahwa setidaknya untuk masa depan jangka pendek,

masih akan sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk berhasil menerapkan

demokrasi yang sesuai keinginannya. Hal ini mustahil tercapai apabila Presiden

Karzai tidak berhasil menjalankan pemerintahan demokratis yang memiliki

pengaruh kuat di seluruh wilayah Afghanistan. Tugas berat yang harus dilakukan

untuk menyukseskan demokratisasi ala Amerika Serikat adalah bagi Presiden

Karzai untuk dapat mengendalikan atau setidaknya berkompromi dengan para

penguasa wilayah dan worlord serta mencegah kekuatan Taliban dan al-Qaeda di

Afghanistan untuk tidak berkembang sehebat dulu. Tindakan inipun belum tentu

disetujui oleh seluruh rakyat Afghanistan, yang berarti prospek demokrasi seperti

diinginkan Amerika Serikat belum jelas. Kedudukan Presiden Karzai yang lemah

di negaranya sendiri bahkan dapat jatuh apabila Amerika Serikat memutuskan

untuk mundur dari Afghanistan dalam waktu dekat. Apabila Presiden Karzai jatuh

sebuah konflik baru di Afghanistan sangat mungkin terjadi. Wassalam.

87

DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdurrahman, Mushafa. Afghanistan di Tengah Arus Perubahan: Laporan dari

Lapangan. Jakarta: Kompas, 2002.

Ahmad, Istiaq. “Post-War Afghanistan: Rebuilding a ravaged Nation.”

Perceptions Vol.VII No.1 Maret-Mei 2002.

Akmam, Wilhendra. “Kebangkitan Gerakan Taliban di Afganistan tahun 1994:

Penelaahan terhadap Struktur Politik Zaman Modern Negara

Afganistan,” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Indonesia, 2004.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Masalah Luar Negeri

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Bekerjasama dengan Pusat

Pengkajian Wilayah Amerika Pogram Pasca-Sarjana Universitas

Indonesia. Penanganan Terorisme Internasional dan Perubahan Corak

Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Jakarta: UI Press, 2003.

Bajpai, P and S. Ram (eds). Encyclopedia of Afghanistan Vol. 1, Afghanistan: The

Land and People. New Delhi: Anmol Publications PVT. LTD., 2002.

Bajpai, P. and S. Ram (eds.). Encyclopedia of Afghanistan Vol. 5: Taliban and

Muslim Fundamentalism. New Delhi: Anmol Publications PVT.LTD.,

2002.

Bajpai, P. and S. Ram (eds). Encyclopedia of Afghanistan Vol. 6: US War on

Terror in Afghanistan and Aftermath. New Delhi: Anmol Publications

PVT.LTD, 2002.

Boniface, Pascal. “What Justifies Regime Change,” The Washington

Quarterly. vol. 26 No. 3 Summer 2003.

Broto, Iwan Hadi dkk. Perang Afghanistan: di Balik Perseteruan AS vs Taliban.

Jakarta: Gramedia, 2002.

88

Dobriansky, Pula J. “Shining a light: US Efforts to Strengthen Democracy

Worldwide.“ US Foreign Policy Agenda, Vol. 8 No. 1, Agustus 2003.

Gandhi, Setiyo Budhi Cahyo Padma. “Respon Amerika Serikat Menghadapi

Terorisme (Studi Kasus): Pasca Serangan 11 September 2001 Di

Amerika Serikat ( WTC dan Pentagon ) Tahun 2001-2002.” Skripsi S1

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani,

2003.

Grover, Verinder. “Afghanistan: An Introduction,” In Verinder Grover (ed).,

Government and Politics of Asian Countries 1: Afghanistan. New Delhi:

Deep&Deep Publication PVT.LTD, 2002.

Hamre, John J. and Gondor R. Sullivan. “Toward Postconflict Raconstruction,”

The Washington Quarterly. Vol25 No.4 Autumn 2002.

“Jurnal Politik Internasional.” Global vol.7 No.2 Mei 2005.

Kagan, Frederick W. “Did We Fall in Afghanistan?”, Commentary Vol. 115 No. 3

March 2003.

Maulani Z.A. Perang Afghanistan: Perang Menegakkan Hegemoni Amerika di

Asia Tengah. Jakarta: Dalancang Seta, 2002.

Maulani Z.A. Mengapa? Barat Memfitnah Islam. Jakarta : Daseta, 2002

Moloeng Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya,

2000.

Muzaffar, Chandra. Muslim, Dialog dan Teror. Jakarta : Profetik, 2004. Cet.I.

Nasir Moch. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Saikal, Amin. “Pemerintahan Rabbani 1992-1996,” Dalam William Maley,

Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

1999.

Saikal, Amin. Afghanistan after the Loya Jirga. Survival vol. 44 No.3 Autumn

2002.

Shoelhi, Mohammad. Di Ambang Keruntuhan Amerika. Jakarta: Grafindo

Khazanah Ilmu, 2007.

Sihbudi, Riza. Menyandera Timur-Tengah. Jakarta : Mizan, 2007.

“Tatanan Dunia Pasca Invasi Amerika ke Irak.“ Demokrasi & HAM Vol.3 No.2

Mei – September 2003.

89

Zisk Marten, Kimberly. “Defending Against Anarchy: From War to Peacekeeping

in Afghanistan.” The Washington Quarterly. Vol. 26 No. 1 Winter 2002-`

2003

Media Cetak

Aco Manafe, Tekad Presiden Hamid Karzai Menata Kembali Afghanistan,_ Suara

Pembaharuan, 7 Juli 2002. “Amerika Serikat Kibarkan Bendera di Kedubes Kabul,” Kompas Senin 14

Januari 2002.

Powell, Colin L.. “Demokrasi Bangkit di Afghanistan,” Kompas 1 Oktober

2004.

“Pemilu Afghanistan Kacau, Calon di luar Karzai Minta Ulang,” Kompas 11

Oktober 2004.

Yulianti, T. “Rekonstruksi Afghanistan Pasca – Taliban,” Suara Pembaharuan,

21 November 2001.

“Pemilu Afghanistan, Ujian Berat Demokratisasi Versi AS,” Kompas 10 Oktober 2004. “Kerawanan Keamanan, Jadi Ancaman Utama Pemilu Afghanistan,” Kompas 18

Oktober 2004.

Setelah Karzai Dilantik, Afghanistan Mulai Menapak Era Baru,_ Kompas 9

Desember 2004.

“Redupnya Nilai Strategis Taliban,” Kompas, 23 September 2001. The Jakarta Post, 14 November 2001.

Media Internet

Abdul Halim Mahally, “AS, Afghanistan, Irak, dan Ekspor Demokrasi” dari

http://www.republika.co.id diakses pada 18 November 2007.

90

A Special Elektronic Journal. “U.S Department of State September 2002.”

Diakses pada 12 Desember 2007 dari http://www.asiasociety.org

/publication/asianUpdeteContent.pdf,

“Afghanistan.” Diakses pada 13 November 2007 dari

http://www.infoplease.com- /ipa/A0107264.html.

“Bir dan Rok Mini Mulai Bebas di Kabul.” Diakses pada 18 November 2007 dari

http://www.hidayatullah.com /modules.php?name=News&file=article&sid

=120. “Constitution Making Process.” Diakses pada 22 November 2007 dari

http://www.constitution-afg/.

Diakses pada 18 Desember 2007 dari http://www.encyclopedia.laborlawtalk.com

/Afghanistan_timeline_1991-1995, Diakses pada 17 November 2007 dari http://countrystudies.us/afghanistan

/65.htm, Diakses pada 23 November 2007 dari http://www.Thesustainablevillage.

com/partners/wapha.html. Diakses pada 23 November 2007 dari http://www.dur.ac.uk/anthropology

/projects/Afghan_refugees/project.html, Diakses pada 24 November 2007 dari http://www.tiscali.co.uk/reference/

encyclopedia /countryfacts/afghanistan.html, Diakses pada 23 Novermber 2007 dari http://www.sabawoon.com/news/mini head

lines.asp?dismode=article&artid=8517.

Feiser, Jonathan. “Separating Symptoms From Sources: The Ghost of Greater

Afghanistan.” Artikel diakses pada 30 November 2007 dari

http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=70&language

_id=1.

Field Report. “Afghanistan Desember 2001.” Diakses pada 12 Desember 2007dari

http://www.usaid.gov/hum_response/oti/country/afghan/rpt1201.html,

Helms, Laili. “The Taliban and Afghanistan Implications for Regional Security

and Options for International Action.” Artikel diakses pada 12 Maret 2007

dari http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/sr_afghan.html,

91

Human Right Watch. “Afghanistan: Worlord Face Internastional Criminal Court.”

Artikel diakses pada 11 November 2007 dari http://www.globalpolicy.org/ security/issues/afghan/2003 0211 war.html.

Karon, Tony. “Understanding Bin Laden’s Hosts. The Dilemma He Poses for

Them and the Politics of the Neighborhood.” Artikel Diakses pada 24 Nov

2007 dari http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,175372,00.html.

Komentar oleh wakil Presiden Amerika Serikat dalam sarapan pagi bersama

pasukan tentara A.S. di lapangan udara Bagram, Kabul, Afghanistan, 7

Desember 2001. diakses pada 12 Desember 2007 dari

http://usinfo.state.gov./mena/Archive/2004/Dec/09-572457.html

Maley, William. “Terrorism, Freedom, and Institution: Raconstructing the State

in Afghanistan.” Artikel Diakses pada 11 November 2007 dari

http://www.cesindia. org/maley.doc, Marquardt, Erich. “Reintegration of Factional Armies a Priority in Afghanistan.”

Artikel diakses pada 18 November 2007 dari http://www.pinr.com/report. php?ac=view_report&report_id=170&language_id=1.

Mark Oliver, Sarah Left, Ewen Mac Askill. “Explainet: The Afghan Election.”

Artikel diakses pada 12 Desember 2007 dari http://www.guardian.co.uk/

theissues /article/0,6512,1299137,00.html,

“Regime Change in Afghanistan.” Diakses pada 21 November 2007 dari

http://www.abawoon.com/news/miniheadlines.asp?dismode=article&arti

d=8517.

Report of the Internastional Peace Mission to Basilan, Philippines, 23-27 March

2002, Basilan:the Next Afghanistan?” Diakses pada 26 November 2007

dari http://www.bwf.org/pamayanan/peacemission.html.

Rumsfeld, Transcript. “Myers on Military Operation in Afghanistan.” Distributed

by the Office of International Information Programs, US Departmen of

state. Diakses pada 10 Desember 2007 dari http://www.usinfo.state.gov,

Schmeidl, Susanne. “The Transition from Relief to Development from a Human

Security perspective: Afghanistan.” Aertikel diakses pada 12 November

92

2007dari http://www.humansecurity-chs.org/activities/research/fghanistan

.pdf. Shalom, Stephen R. and Michael Albert. “45 Questions and Answers: 9-11 and

Afghanistan One Year Later.” Artikel diakses pada 12 Maret 2007 dari

http://www.globalissues.org/geopolitics/WarOnTerror/45qaAfghan.asp,

Text. “Bush Announces Start of a War on Terror.” Distributed by the office of

International Information Program. US Departmen of State. Diakses pada

10 Desember 2007 dari http://usinfo.state.gov,

The Secretariat of the Constitutional Commission of Afghanistan. “10 March

2003, the Constitutional-Making Process in Afghanistan.” Diakses pada

23 November 2007 dari http://www.constitution-afg.com/resrouces

/Constitution-Making%20Proces%20final.doc.

Wawancara David Barsamian terhadap Noam Chomsky. “US Intervention from

Afghanistan to Iraq.” Diakses pada 12 Desember 2007 dari

http://www.isreview.org/issue/25/chomsky_interview.shtml,

93