program reformasi birokrasi - ortala.dkn.go.id · 2020. 7. 21. · ulang atau diperharui. reformasi...

31
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI Program Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2020

Upload: others

Post on 07-Feb-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 1

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

    Program Reformasi Birokrasi

    Triwulan I Tahun 2020

  • 2

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

    BAB I

    20

    20

    TRIWULAN I

    PENDAHULUAN

    SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

  • 1

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

    PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

    SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

    TRIWULAN I TAHUN 2020

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

    pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

    terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business

    prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

    Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan

    pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata

    ulang atau diperharui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata

    kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi

    adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan

    berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

    Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan

    komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk

    direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus

    segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik,

    sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan

    efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara

    bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang

    bersifat radikal dan revolusioner.

    Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design

    Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut

    menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang

    profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima

    kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu

  • 2

    menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun

    2025.

    Sedangkan Misi Reformasi Birokrasi Indonesia adalah :

    1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka

    mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

    2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber

    daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik,

    mindset, dan cultural set;

    3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

    4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

    Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka

    ditetapkan 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh aspek

    manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukanan pada table dibawah ini :

  • 3

    Dan dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan refomasi

    birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi

    Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk

    mendukung pelaksanaan refomasi birokrasi di instansi masing-masing baik Kementerian,

    Lembaga dan Pemerintah Daerah. 9(sembilan) program percepatan reformasi birokrasi

    adalah sebagai berikut :

    1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah;

    2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;

    3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka;

    4. Peningkatan Profesionalisasi PNS;

    5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi;

    6. Peningkatan Pelayanan Publik;

    7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur;

    8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;

    9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

    Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang terencana dengan baik serta

    pelaksanaannya yang tertib, kontinyu dan konsisten, telah diperoleh gambaran yang

    obyektif dan lengkap tentang pencapaian target dari keseluruhan 8 (delapan) program

    area perubahan reformasi birokrasi di Setjen Wantannas selama triwulan I tahun 2020.

    B. Ruang Lingkup

    Ruang Lingkup Laporan Monitoring dan Evaluasi ini meliputi hasil pemantauan dan

    analisisnya terhadap pelaksanaan 8 (delapan) program area perubahan reformasi

    birokrasi Setjen Wantannas selama triwulan I tahun 2020. Penyajian hasil pemantauan

    dan evaluasi dalam laporan ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian

    sesuai rencana masing-masing bidang yang telah ditetapkan dalam road map program

    reformasi birokrasi Setjen Wantannas. Laporan monitoring dan evaluasi ini disusun

    dengan tata urut sebagai berikut:

    Bab I Pendahuluan;

    Bab II Perencanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

    Bab III Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

    Bab IV Penutup.

  • 4

    C. Maksud dan Tujuan

    Maksud dari pembuatan laporan monitoring dan evaluasi triwulan I tahun 2020 ini

    adalah untuk melaporkan perkembangan kemajuan 8 (delapan) program area perubahan

    reformasi birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas, agar dapat dijadikan bahan masukan

    dan pertimbangan selanjutnya, baik bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Setjen

    Wantannas dalam melanjutkan pelaksanaan program reformasi, maupun bagi pimpinan

    nasional dalam menentukan kebijakan tekait program reformasi nasional.

    D. Dasar Hukum

    Untuk mengetahui bagaimana kemajuan perkembangan pelaksanaan 8 (delapan)

    program area perubahan reformasi birokrasi tersebut di atas dihadapkan pada target-

    target yang telah ditetapkan, kelompok program monitoring dan evaluasi Setjen

    Wantannas menggunakan dasar aturan sebagai berikut:

    1. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

    Birokrasi 2010-2025;

    2. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 Tanggal 31 Agustus 1999 tentang

    Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

    3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.

    PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

    4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

    tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

    5. Surat Keputusan Sesjen Wantannas Nomor : Kep-37/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012

    tentang Reformasi Birokrasi;

    6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101

    Tahun 2000 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional;

    7. Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

    Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101

    Tahun 2000 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional;

  • 5

    8. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 28 Tahun 2020

    Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

    di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

    9. Instruksi Sesjen Wantannas Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Aksi Reformasi Birokrasi

    Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020 dan Tindak Lanjut

    Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional.

  • 6

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

    BAB II

    20

    20

    TRIWULAN I

    PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI

    SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

  • 6

    BAB II

    PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI

    SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

    A. Profil Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Berdasarkan Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999

    tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,

    dijelaskan bahwa Setjen Wantanas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

    (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden selaku Ketua

    Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin

    pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran

    tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan

    strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

    Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan

    rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan

    nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam

    rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan,

    persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan

    perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan

    rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat

    risiko pembangunan.

    1. Visi dan Misi Dewan Ketahanan Nasional

    a. Visi

    Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, Presiden menetapkan Visi:

    “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

    Berdasarkan Gotong Royong”

    Untuk mendukung Visi tersebut presiden menetapkan Misi:

    1) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia;

    2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

    3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

    4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

    5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

  • 7

    6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

    7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh

    warga;

    8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;

    9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

    Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober

    2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam

    menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden.

    Untuk itu perumusan Visi dan Misi Dewan Ketahanan Nasional disusun dengan

    menyelaraskan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

    “Dewan Ketahanan Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan

    berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk

    mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

    berlandaskan Gotong-Royong”

    b. Misi

    Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden,

    dengan uraian sebagai berikut:

    1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat

    dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan

    kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; dan

    2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Lembaga Dewan

    Ketahanan Nasional.

    2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Sumber

    Daya Manusia

    Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi

    Setjen Wantannas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari

    2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan

  • 8

    Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas,

    sebagai berikut:

    Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputian Bidang

    Sistem Nasional; Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputian

    Bidang Politik dan Strategi; Kedeputian Bidang Pengembangan; Staf Ahli Bidang

    Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan;

    Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam

    pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit

    kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan; dan

    Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan.

    Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Agustus 2019, kekuatan

    sumber daya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 211 orang, terdiri atas 90

    pegawai organik, 56 pegawai perbantuan, 9 pegawai diperbantukan dan 47 Pegawai

    Pemerintah Non Pegawai Negeri. Dari sejumlah itu 7 orang (3.4%) di antaranya

    berpendidikan doktor; 41 orang (19.4%) master; 57 orang (27%) sarjana; 106 orang

    (50.2%) sarjana muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD (cari data terbaru) sebagaimana

    Gambar 2 dan Tabel 1. Dari pegawai tersebut 101 orang pegawai yang menduduki

    jabatan struktural dan sisanya sebanyak 63 orang sebagai tenaga fungsional.

  • 9

    Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pegawai Setjen

    Wantannas diikutkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan

    kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pokok dan

    fungsinya masing-masing. Diklat tersebut berupa diklat penjenjangan, baik struktural

    dan diklat fungsional teknis maupun diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk

    menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor

    bidang tugasnya.

    Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis menuntut Setjen Wantannas

    untuk meningkatkan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM dalam

    menghadapi lingkungan strategis tersebut.

    NO NAMA JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN

    JUMLAH S3 S2 S1 Non S1

    1 Pejabat Negara - 1 - - 1

    2 Eselon Ia 2 1 1 - 4

    3 Eselon Ib 1 3 - 1 5

    4 Eselon IIa 3 25 14 8 50

    5 Eselon IIb 1 4 - - 5

    6 Eselon III - 4 3 2 9

    7 Eselon IV 1 1 9 16 27

    8 Fungsional Umum - - 33 30 63

    9 Pengemudi - - - 9 9

    10 Pengamanan Dalam - - - 6 6

    11 Tenaga Kebersihan - - - 11 11

    12 Pramubakti - - 12 9 21

    Jumlah Total 6 41 72 92 211

  • 10

    Untuk mewujudkan sasaran strategis diperlukan peningkatan fungsi dan struktur

    organisasi, tata laksana antar unit organisasi baik internal maupun eksternal dalam

    pengelolaan sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas, oleh karena

    itu Dewan Ketahanan Nasional merumuskan dalam sebuah kerangka kelembagaan

    sebagai berikut:

    3. Budaya Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 37

    tahun 2017 tentang Penunjukan Role Model Pengembangan Budaya Kerja Sekretariat

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dijelaskan bahwa nilai – nilai organisasi

    Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah :

    a. Profesionalisme dan Integritas

    b. Akuntabilitas dan Transparasi

    c. Efisiensi dan Efektivitas

    d. Daya Tanggap (Responsiveness)

    4. Tujuan Dewan Ketahanan Nasional

    Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden,

    Wantannas telah menetapkan beberapa tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun

    kedepan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

    a. Memberikan analisis kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional yang

    cepat, akurat dan responsif kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan

    Nasional dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

    b. Terselenggaranya kapasitas pelayanan kelembagaan Wantannas yang efektif

    dan efisien; dan

    Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait

    yang Sudah Ada

    Kerangka Kelembagaan

    Terbinanya kondisi

    ketahanan nasional

    dalam rangka menjamin

    keselamatan,

    kelangsungan hidup

    bangsa dan negara dari

    ancaman kedaulatan,

    persatuan dan kesatuan.

    Dewan Ketahanan

    Nasional dan

    Sekretariat Jenderal

    Dewan Ketahanan

    Nasional.

    a. Pembentukan Dewan

    Keamanan Nasional.

    b. Penguatan Organisasi dan

    ketatalaksanaan Wantannas dan

    Setjen Wantannas.

    c. Penguatan Fungsi Pengawasan

    Internal.

    d. Peningkatan kualitas SDM.

  • 11

    c. Terwujudnya Aksi Bela Negara yang terstandar, terstruktur, sistematis, dan

    masif.

    Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kelima tujuan tersebut di atas,

    dijelaskan dalam Sasaran Strategis di Rencana Startegis Setjen Wantannas Tahun

    2020 – 2024.

    B. Perencanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Tahun 2020

    1. Saran Penyempurnaan (Area of Improvement) Hasil Evaluasi

    Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang sesuai dengan rencana, secara berkala

    dilakukan monev internal dan eksternal. Hasil (nilai) monev eksternal disampaikan

    Kementerian PANRB kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan

    surat nomor: B/257/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019, Sekretariat Sekretariat

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mendapat nilai indeks reformasi birokrasi yakni

    68,74 dengan predikat “B”.

    Dari monev eksternal dihasilkan nilai dan saran penyempurnaan pada Area of

    Improvement (AoI) yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana aksi kerja

    pelaksanaan reformasi birokrasi tahap berikutnya. Adapun AoI hasil pelaksanaan

    evaluasi, sebagai berikut:

    Area Peruabahan Saran Perubahan Tindak Lanjut

    Manajemen

    Perubahan

    rencana aksi dan laporan

    tindak lanjut dari agen

    perubahan di tingkat pusat

    dan unit

    Monev kinerja agen perubahan

    bukti nyata media informasi

    reformasi birokrasi (tigkat

    keaktifan pegawai, media

    sosialisasi yang digunakan,

    outcome dari pernggunaan

    media)

    Penyediaan media komunikasi

    quick wins (perencanaan

    pasti, monitoring dan

    evaluasi, hasil akhir apakah

    sesuai atau tidak)

    Penyusunan dan pemutakhiran roadmap &

    rencana aksi roadmap tahun 2020-2024

    melakukan monev untuk

    meninjau kembali kinerja

    Monev keterlibatan pegawai dalam pelaksanaan

    rencana kerja RB

  • 12

    dari tim RB di unit kerja,

    bahwa implementasi RB

    tidak hanya sebatas

    pengumpulan dan

    pemenuhan dokumen saja

    tetapi lebih ke substansi 8

    area perubahan.

    Hal tersebut bertujuan agar

    seluruh anggota di unit kerja

    tersebut terinternalisasi

    terhadap RB secara

    keseluruhan

    Peraturan perundangan

    indentifikasi aturan (aturan yang dikeluarkan apakah masih berlaku, tidak berlaku, atau dicabut; identifikasi aturan bersinggungan atau tumpang tindih dengan instansi lain)

    Monitoring jumlah peraturan yang sedang berlaku

    sistem penyusunan PerUU Penyusunan rancangan naskah Persesjen tentang

    Pembentukan Persesjen dan Kepsesjen

    media informasi aturan - aturan apa yang sedang disusun dan kebijakan yang digunakan

    Menyusun daftar peraturan yang sedang dibentuk (program pembentukan peraturan harus menunggu persesjennya)

    membuat JDIH sebagai portal hukum Setjen Wantannas dan diintergrasikan dengan JDIHN

    Rapat Konsultasi dan Rapat perencanaan bersama BPHN

    Organisasi jenis evaluasi organisasi yang dilaksanakan

    Evaluasi kesesuaian struktur organisasi/ unit kerja dengan mandat

    kesesuaian organisasi dengan kinerja organisasi yang seharusnya

    Evaluasi kesesuaian struktur organisasi/ unit kerja dengan kinerja

    restruksisasi organsasi berserta alasan

    Restrukturisasi organisasi berdasarkan hasil

    evalusi mandat dan kinerja

    Tatalaksana proses bisnis instansi dan unit kerja

    Dokumen Proses Bisnis Setjen Wantannas yang

    telah disahkan

    SOP (penyusunan berdasarkan peta proses bisnis dan monev berkala)

    Setiap Kegiatan di Setjen Wantannas memiliki SOP

    kebijakan keterbukaan informasi publik

    Keterbukaan dan Kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang seluruh Kegiatan Setjen Wantannas serta adanya respon 2 arah dari pembaca informasi

    Indeks SPBE 1. inovasi e-government yang terintegrasi

  • 13

    2. sosialisasi cara peng-gunaan e-government kepada seluruh pegawai 3. pengembangan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi terhadap e-government

    SDM agar menyelesaikan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017

    Pokja Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

    untuk mempercepat terlaksananya merit sistem, agar menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkannya dalam Permen PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen aparatur sipil negara

    1. Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Madya

    2. Pokja Penyusunan Persesjen Manajemen Karier

    melakukan pengembangan kompetensi pegawai didasarkan pada gap kompetensi. Kemudian melakukan monitorig dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi secara berkala kepada seluruh pegawai

    Pelaksanaan Pemetaan kompetensi pegawai

    agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kode etik

    1.Pokja Penyusunan Persesjen Kode Etik dan Majelis Kode Etik 2.Lembar pengamatan

    meningkatkan penilaian kinerja pegawai secara berkala (setiap bulan/ triwulan), kemudian me-manfaatkan hasil penilaian kinerja tersebut untuk menjadi bagian dari dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja

    Pengisian formulir pengukuran kinerja individu

    menindaklajuti kebijakan tentang penyederhanaan Eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional

    Bersurat kepada Menpan RB tentang Pemetaan

    jabatan struktural ke jabatan fungional

    Akuntabilitas Menyusun pohon kinerja untuk memperbaiki kualitas perjajian kinerja

    Penyusunan Pohon Kinerja Setjen Wantannas

    Melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja yang

    Revisi Perjanjian Kinerja berorientasi outcome

  • 14

    masih berorientasi output terutama di level eselon II misal perjanjian kinerja 2019 Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan masih memasukkan ukuran keberhasilannya sebatas jumlah sosialisasi dan jumlah dokumen

    Partisipasi aktif atasan dalam monev kinerja

    Pemantauan pimpinan secara berkala dalam pencapaian kinerja pegawai

    Reward and punishment kinerja

    Penyusunan peraturan terkait Reward dan Punishment Setjen Wantannas

    Pengawasan kebijakan pengawasan dan implementasi (implementasi pada level unit, monev implementasi, bentuk nyata pada setiap unit apakah ada kreativitas dalam melaksanakan implementasi)

    Penyusunan PKPT dan laporan Monev Implementasi kebijakan pengawasan pada unit

    SPIP dan kapabilitas APIP -Distribusi survey internal penyelenggaraan SPIP

    - Diklat auditor serta analis laporan hasil

    pengawasan

    -Pemenuhan syarat kapabilitas APIP level 3

    LHKASN dan LHKPN Surat Edaran LHKASN dan LHKPN Setjen Wantannas terbit 17 Maret 2020

    Pembangunan ZI pemenuhan komponen pengungkit dan hasil dalam rangka pembangunan zona integritas pada 2 unit kerja ZI sesuai LKE 2020

    Menindaklajuti pengaduan masyarakat (Data pengaduan selain dari instansi juga melalui media lain dan instansi, data peanganan pengaduan)

    penyusunan pedoman kebijakan pengaduan masyarakat dan implementasi pada unit

    Pelayanan Publik Standar Pelayanan Penyusunan dan penetapan standar pelayanan

    Kemudahan pelayanan dan media informasi

    Penyusunan cetak biru media informasi pelayanan publik secara elektronik

    Reward and punishment Penyusunan dan penetapan sistem reward & punishment bagi pelaksana layanan Setjen Wantannas

    Monev atas pelaksanaan pelayanan terutama pelayanan langsung dan koordinasi

    Monev survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Setjen Wantannas

    Daftar inovasi yang wajib dikawal pelaksanaan

    Penyusunan dan penetapan inovasi pelayanan di Setjen Wantannas

  • 15

    2. Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional Tahun 2020

    No. AREA PERUBAHAN

    PROGRAM DAN KEGIATAN

    PENGUNGKIT (PROSES)

    I Manajemen Perubahan

    A.

    Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah

    dalam melakukan reformasi birokrasi

    B.

    Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi

    pemerintah

    C.

    Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

    timbulnya resistensi terhadap perubahan

    Kegiatan

    1. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk

    2. Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi

    Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    3. Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB)

    4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

    II Penataan Peraturan Perundang – undangan

    A.

    Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan

    perundang-undangan yang dikeluarkan oleh istansi pemerintah

    B.

    meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi

    pemerintah

    Kegiatan

    1. Pengharmonisasian peraturan internal yang ada

    2. Pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang – undangan

    III Penataan dan Penguatan Organisasi

    A.

    Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal

    instansi pemerintah

    B.

    Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan

    tugas pokok dan fungsi

    Kegiatan

    1. Pelaksanaan evaluasi jabatan satuan kerja dan unit kerja yang ada

    2.

    Pemantauan dan evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional

  • 16

    IV Penataan Tatalaksana

    A.

    Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan

    manajemen pemerintahan di instansi pemerintah

    B.

    Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di

    instansi pemerintah

    C. Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah

    Kegiatan

    1.

    Penyusunan, penjabaran, dan pelaksanaan evaluasi peta proses bisnis dan

    Standar Operasional Prosedur (SOP)

    2. Implementasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja

    3. Penyusunan dan pengembangan E-Government

    4. Penyempurnaan keterbukaan Informasi Publik (PPID)

    V Pentaan Sistem Manajemen SDM Aparatur

    A.

    Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing –

    masing instansi pemerintah

    B.

    Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada

    masing – masing instansi pemerintah

    C. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing – masing instansi pemerintah

    D.

    Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing – masing

    instansi pemerintah

    E.

    Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing – masing instansi

    pemerintah

    Kegiatan

    1.

    Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

    organisasi

    2.

    Penerimaan pegawai dengan proses yang transparan, objektif, akuntabel dan

    bebas KKN

    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

    4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka

    5. Penetapan Kinerja Individu

    6. Penegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

    7. Penyempurnaan evaluasi jabatan

    8. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

  • 17

    VI Penguatan Akuntabilitas

    A. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah

    B. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

    Kegiatan

    1. Peningkatan keterlibatan pimpinan

    2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

    VII Penguatan Pengawasan

    A. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-

    masing instansi pemerintah

    B. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing – masing

    instansi pemerintah

    C.

    Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada

    masing – masing instansi pemerintah

    D.

    Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing – masing instansi

    pemerintah

    Kegiatan

    1. Pembangunan zona integritas

    2. Penanganan Gratifikasi

    3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

    4. Penanganan pengaduan masyarakat

    5. Pelaksanaan Whistle-blowing system

    6. Penanganan benturan kepentingan

    7. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

    VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    A. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman,

    dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah

    B. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan

    internasional pada instansi pemerintah

    C. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

    pelayanan publik oleh masing – masing instansi pemerintah

    Kegiatan

    1. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan reviu Standar Pelayanan (SP) dan SOP

    2. Pelaksanaan dan pengembangan budaya pelayanan prima

    3. Pengelolaan pengaduan pelayanan

    4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

    5. Pemanfaatan teknologi informasi

  • 17

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

    BAB III

    20

    20

    TRIWULAN I

    CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RB

    SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

  • 18

    BAB III

    CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

    SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

    TRIWULAN I - TAHUN 2020

    Berdasarkan hasil Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan I Tahun 2020,

    diperoleh gambaran capaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Triwulan I

    Tahun 2020, sebagai berikut:

    A. Manajemen Perubahan

    1. Pencapaian Hasil

    a. Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi

    Birokrasi, Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional Nomor 28 Tahun 2020

    Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana

    Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di

    Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional

    b. Sosialisasi dan internalisasi Road Map reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet kepada

    anggota organisasi, melalui media Website (kolom menu RB) dan Jam Pimpinan (setiap

    hari senin, pukul 08.00 wib)

    c. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional Tahun 2020 – 2024.

    d. Perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan terkait PMPRB, Instruksi

    Sesjen nomor 1 tahun 2020 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas Tahun

    2020 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2019

    2. Evaluasi

    a. Peran agent of change sebagai penggerak perubahan dilingkungan Sekretariat

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional perlu dibentuk dan secara berkala diberikan

    pelatihan agar melakukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

    b. Melakukan sosialisasi dan internalisasi secara berkala mengenai Reformasi Birokrasi di

    seluruh unit organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui televisi

    di unit masing–masing.

  • 19

    c. Secara bertahap program reformasi birokrasi terus memberikan dampak positif pada

    perubahan kinerja organisasi

    3. Rencana aksi kedepan

    a. Pembentukan agent of change dan rencana kerja agent of change

    b. Melakukan sosialisasi dan internalisasi program reformasi birokrasi secara berkala

    B. Penataan Peraturan Perundang – undangan

    1. Pencapaian Hasil

    a. Penyusunan Draft Peraturan Sekretaris

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Tentang Perubahan Atas Peraturan

    Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang

    Tata Cara Penyusunan Peraturan

    Perundang – Undangan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional;

    b. Penyusunan Draft Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang

    kode etik pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

    c. Serta Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

    lainnya.

    2. Evaluasi Melakukan pemutakhiran draft peraturan maupun Keputusan Sekretaris

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    3. Rencana aksi kedepan

    a. Menyelesaikan draft peraturan maupun Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional

    b. Menata sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan (JDIH).

  • 20

    C. Penataan dan Penguatan Organisasi

    1. Pencapaian Hasil

    a. Koordinasi usulan penyederhanaan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional yang akan diajukan kepada Deputi Kelembagaan dan Tata

    Laksana KEMENPANRB

    b. Koordinasi revitalisasi Sekretariat Jenderal

    Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana

    tertuang dalam Peraturan Sekretaris

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional No.

    13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

    Keputusan Sesjen Wantannas Nomor:

    1.1101.3001301 Tahun 2000 Tentang

    Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Setjen Wantannas yang ditindaklanjuti dengan

    penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.

    2. Evaluasi

    a. Rancangan Peraturan Presiden terkait Dewan Ketahanan Nasional masih belum

    rampung;

    b. Perubahan struktur Wantannas sedang dalam proses pengajuan. Perubahan

    struktur tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap rumpun

    kelembagaan.

    3. Rencana aksi kedepan

    Melanjutkan proses penataan kelembagaan agar sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku.

    D. Penataan Tatalaksana

    1. Pencapaian Hasil

    a. Penyusunan Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    b. Implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi di lingkungan

    internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem

    perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll) sudah dilakukan

  • 21

    sebagaimana terlihat dalam screenshot

    Aplikasi-Aplikasi Setjen Wantannas

    dan screenshot e-government Setjen

    Wantannas.

    c. Implementasi pengembangan e-

    government secara terintegrasi untuk

    meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk

    penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) sudah dilakukan

    sebagaimana terlihat dalam screenshot: www.wantannas.dkn.go.id;

    www.perencanaan.dkn.go.id; www.lpse.dkn.go.id; www.ortala.dkn.go.id dan www.

    e-government.dkn.go.id. Serta Implementasi pengembangan e-government secara

    terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam

    tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website,

    melakukan pembayaran, dll) sudah dilakukan sebagaimana terlihat dalam

    screenshot: lpse. www.dkn.go.id; [email protected]

    2. Evaluasi

    Mengoptimalkan aplikasi – aplikasi yang ada dalam pekerjaan sehari – hari pegawai

    Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

    3. Rencana aksi kedepan

    a. Meningkatkan evaluasi terhadap SOP yang ada sehingga mampu meningkatkan

    efektivitas dan mengidentifikasi resiko.

    b. Mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh aplikasi serta sistem yang ada.

    c. Membuat dan menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

    organisasi serta menjabarkannya ke dalam SOP makro dan mikro

    E. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

    1. Pencapaian Hasil

    a. Tersusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 15

    Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan Sekretariat Jenderal

    Dewan Ketahanan Nasional;

    b. Penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional;

    http://www.wantannas.dkn.go.id/http://www.lpse.dkn/

  • 22

    c. Penyusunan draft Peraturan Sekretaris

    Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Tentang Kode Etik Pegawai Di

    Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional;

    d. Kooridinasi usulan pengalihan Jabatan

    Struktural Eselon III dan IV ke

    Fungsional yang akan diajukan kepada Deputi Bidang SDM Aparatur

    KEMENPANRB

    2. Evaluasi

    a. Mendapat persetujuan Deputi Bidang SDM Aparatur KEMENPANRB terhadap usulan

    pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional;

    b. Pemutakhiran draft Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional;

    c. Pemutakhiran draft Standar Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional.

    3. Rencana aksi kedepan

    a. Menyelesaikan draft Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional;

    b. Menyelesaikan usulan pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional

    kepada Deputi Bidang SDM Aparatur KEMENPANRB;

    c. Menyelesaikan draft Standar Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional.

    F. Penguatan Pengawasan

    1. Pencapaian Hasil

    a. Telah terdapat kebijakan penanganan

    gratifikasi sebagaimana tertuang dalam

    Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

    Ketahanan Nasional

  • 23

    b. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP sebagaimana tertuang

    dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun

    2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

    Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

    c. Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan sebagaimana tertuang

    dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 53 Tahun

    2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional Nomor 34 Tahun 2018 Tentang

    Pejabat Pengelola Informasi dan

    Dokumentasi Sekretariat Jenderal

    Dewan Ketahanan Nasional;

    d. Whistle Blowing System telah

    diimplementasikan sebagaimana

    tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 05

    Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penangan an Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui

    Whistle Blowing System Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

    Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 50

    Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Whistleblowing System Sekretariat Jenderal

    Dewan Ketahanan Nasional;

    e. Terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana

    tertuang dalam Persesjen No. 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Benturan

    Kepentingan di Lingkungan Setjen Wantannas.

    2. Evaluasi

    a. Belum maksimalnya kegiatan identifikasi dan pengendalian untuk meminimalisir risiko.

    b. Penanganan benturan kepentingan belum tersosialisasikan keseluruh unit karena

    belum ada badan yang menangani secara definitif.

    3. Rencana aksi kedepan

    a. Terus meningkatkan kapabilitas APIP

    b. Sosialisasikan penanganan benturan kepentingan keseluruh unit.

    c. Melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan yang terkait dengan penguatan

    integritas (gratifikasi, benturan kepentingan, WBS, pengaduan masyarakat)

  • 24

    G. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

    1. Pencapaian Hasil

    a. Penyusunan dan penetapan Renstra

    Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    Tahun 2020 – 2024

    b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

    berbasis outcome

    c. Penyusunan Pohon Kinerja

    d. Penyusunan Laporan Periodik Triwulan I

    Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

    2. Evaluasi

    a. Penetapan Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020 –

    2024

    b. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Pohon Kinerja, serta Laporan Periodik

    Triwulan I Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

    3. Rencana aksi kedepan

    a. Penetapan Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020 –

    2024

    b. Menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Pohon Kinerja, serta Laporan Periodik

    Triwulan I Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

    H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    1. Pencapaian Hasil

    a. Standar pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tertuang dalam

    Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : Kep-

    52/Sesjen/VIII/2013 dan Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada

    seluruh jenis pelayanan yang ditetapkan melalui Kepsesjen Nomor: Kep-

    38/Sesjen/V/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelayanan

    Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Setjen Wantannas;

    b. Ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor :

    Kep-90/Sesjen/IX/2015 Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi (Reward and

  • 25

    Punishment) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan Di

    Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

    c. Pengaduan pelayanan tersebut ditindaklanjuti secara komprehensif sesuai dengan

    SOP Nomor: 01/SOP/Rodangmas/IV/2014 Tentang Tindak Lanjut Pengaduan

    Layanan;

    d. Untuk menjamin terlaksananya tindaklanjut pengaduan pelayanan, terdapat unit yang

    mengelola pengaduan pelayanan yang ditetapkan melalui Kepsesjen Nomor: Kep-

    48/Sesjen/04/2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Setjen

    Wantannas;

    e. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala

    sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

    Hasil survey kepuasan masyarakat tersebut dapat diakses secara terbuka melalui

    website PPID Setjen Wantannas (screenshot website PPID Setjen Wantannas).

    2. Evaluasi

    a. Review dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan secara berkala, namun

    belum optimal.

    b. Sudah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian

    kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

    c. Sudah terdapat pelayanan yang dilakukan secara terpadu

    3. Rencana aksi kedepan

    a. Mendorong peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan

    b. Meningkatkan kapasitas SDM yang terkait layanan dalam rangka mewujudkan

    pelayanan prima

    c. Menggunakan hasil survey kepuasan stakeholder sebagai masukan untuk perbaikan

    layanan.

  • 25

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

    BAB IV

    20

    20

    TRIWULAN I

    PENUTUP

    SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

  • 26

    BAB IV

    PENUTUP

    A. Kesimpulan

    Dari hasil monitoring dan evaluasi pada triwulan I tahun 2020 yang dilakukan

    terhadap pencapaian program reformasi birokrasi Setjen Wantannas menyangkut

    pelaksanaan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana telah

    diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

    1. Pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi telah

    berjalan melalui perwujudan dalam rencana aksi kegiatan tahun 2020 dan tindak lanjut

    tahun 2019, sehingga target sasaran pertriwulannya telah menjadi cukup jelas.

    2. Pencapaian target-target sasaran 8 (delapan) program area perubahan reformasi

    birokrasi masih perlu perbaikan mengingat tingkat pencapaian sasaran yang belum

    optimal

    B. Saran

    Dari kesimpulan di atas dapat disampaikan saran, yaitu pengumpulan dokumen

    baik harcopy maupun softcopy perlu ditingkatkan sebagai bukti otentik dari pencapaian

    target yang telah dilaksanakan dalam 8 (delapan) program area perubahan reformasi

    birokrasi.

    Jakarta, 31 Maret 2020

    Ketua Tim RB dan ZI Tahun 2020

    Setjen Wantannas

    Dr. Sungkono, SE, M.Si.

    Marsekal Muda TNI