program penataan dan penguatan organisasi program...

21
Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016 40 Program Penataan Dan Penguatan Organisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Agama merupakan salah satu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Kementerian Agama tidak dapat dibubarkan tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama merupakan salah satu tugas yang tidak diserahkan urusannya kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menandakan bahwa kedudukan, peran, tugas, dan fungsi Kementerian Agama sangat penting dan strategis. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, disebutkan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1. PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA

Upload: lamtu

Post on 24-May-2019

237 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

40

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

disebutkan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Agama merupakan salah satu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Kementerian Agama tidak dapat dibubarkan tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama merupakan salah satu tugas yang tidak diserahkan urusannya kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menandakan bahwa kedudukan, peran, tugas, dan fungsi Kementerian Agama sangat penting dan strategis.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, disebutkan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama

di daerah; f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan

keagamaan; h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Agama.

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN AGAMA

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

41

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut semakin hari semakin bertambah dinamis,berat dan kompleks serta setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Tugas dan fungsi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang berat dan kompleks tersebut, dibutuhkan organisasi dan sistem ketatalaksanaan yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, right sizing, independen, one stop service, built in control, dan/atau check and balances, adaptif, dan mampu mendukung dan mentrasformasikan tugas yang diembannya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Organisasi Kementerian Agama merupakan organisasi yang berskala sangat besar dan mempunyai instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan. Kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik Kementerian Agama tersebut menjadikan organisasi Kementerian Agama sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.

Untuk itu, dibutuhkan organisasi dan sistem ketatalaksanaan yang secara cepat mampu mengantisipasi perubahan lingkungan agar dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kekayaan negara yang efektif, efisien, profesional, produktif, transformatif, serta sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu senantiasa dilakukan penataan organisasi secara berkesinambungan.

Kegiatan Penataan Organisasi ini dimaksudkan mewujudkan organisasi Kementerian Agama baik pada kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, right sizing, independen, one stop service, built in control, dan/atau check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Penataan organisasi pada Kementerian Agama didasarkan pada landasan hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; 4. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur, Pengusulan, Penetapan, dan

Evaluasi Organisasi Pemerintahan; 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108 Tahun 1995

tentang Teknik Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

42

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Kegiatan penataan organisasi merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan secara hati-hati, konseptual, dan komprehensif untuk kepentingan Kementerian Agama secara keseluruhan. Kegiatan penataan organisasi pada Kementerian Agama secara garis besar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (termasuk usulan dari unit-unit di Kementerian Agama); 2. Analisis/telaahan; 3. Pembahasan internal Kementerian Agama (dengan unit-unit eselon I terkait) dan

penyiapan naskah akademis yang menjelaskan tentang latar belakang, kondisi yang dihadapi, dan perbandingan antara struktur organisasi existing dengan struktur organisasi usulan, RPMK mengenai organisasi dan tata kerja, dan dokumen pendukung lainnya;

4. Usulan Menteri Agama kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB);

5. Pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB (bersama Sekretariat Kabinet apabila penataan organisasi yang dilakukan berdampak pada perubahan Peraturan Presiden);

6. Persetujuan dan Penetapan Peraturan Menteri Agama berdasarkan persetujuan Menteri PAN dan RB dan berdasarkan persetujuan Presiden/ditetapkannya Perpres (apabila penataan organisasi yang dilakukan berdampak pada perubahan Perpres).

Kajian yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana dalam setiap pelaksanaan program penataan organisasi pada Kementerian Agama didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang berlaku secara akademis, universal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian penataan organisasi Kementerian Agama sangat ditentukan oleh kebijakan strategis yang digariskan oleh pimpinan Kementerian Agama dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Program penataan/modernisasi organisasi Kementerian Agama yang telah

diagendakan sebelumnya dan diproses oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

43

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

1. Dalam rangka Penataan Organisasi Kementerian Agama Pusat telah ditetapkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

2. Dalam rangka Penataan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah ditetapkan PMA Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS dan PMA Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota BAZNAS;

3. Dalam rangka Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) telah ditetapkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan;

4. Dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan serta pelestarian nilai Kitab

Suci Weda bagi Umat Hindu, telah ditetapkan PMA Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

44

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

5. Dalam rangka meningkatkan Saddha/Sradha atau keyakinan terhadap Kitab Suci Tripitaka melalui kreasi dan budaya pada tingkat daerah maupun nasional telah ditetapkan PMA Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;

6. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Katolik Indonesia melalui

kreasi budaya dan seni pada tingkat daerah maupun nasional telah ditetapkan PMA Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Panduan Suara Gerejani Katolik;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

45

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

7. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan telah ditetapkan beberapa PMA terkait dengan Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan, antara lain: a) PMA Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiitut Agama Islam

Negeri (IAIN) Batusangkar; b) PMA Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Metro;

c) PMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Lhokseumawe; d) PMA Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Pekalongan; e) PMA Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ponorogo; f) PMA Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Majene; g) PMA Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene; h) PMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Perguruan Tinggi Agama Hindu

Negeri MPU Kuturan Singaraja;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

46

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

i) PMA Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) MPU Kuturan Singaraja;

Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Dalam PMA tersebut susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, yaitu: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; i. Inspektorat Jenderal; j. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan; dan k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan PMA di atas Kementerian Agama mendapat tambahan satu Unit Eselon I Pusat yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, fungsi Jaminan Produk Halal melekat pada Unit Eselon III pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu pada Subdirektorat Produk Halal Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Adapun tugas Subdirektorat Produk Halal adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang produk halal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Produk Halal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi dan sertifikasi, penyuluhan produk

halal dan pengawasan, pembinaan auditor dan pengelolaan laboratorium; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi dan sertifikasi, penyuluhan produk

halal dan pengawasan, pembinaan auditor dan pengelolaan laboratorium; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan

sertifikasi, penyuluhan produk halal dan pengawasan, pembinaan auditor dan pengelolaan laboratorium; dan

d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi, penyuluhan produk halal dan pengawasan, pembinaan auditor dan pengelolaan laboratorium.

2. PEMBENTUKAN BADAN PENYELANGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

47

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Subdirektorat Produk Halal terdiri atas: a. Seksi Registrasi dan Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi registrasi dan sertifikasi produk halal.

b. Seksi Penyuluhan Produk Halal dan Pengawasan, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi penyuluhan produk halal dan pengawasan.

c. Seksi Pembinaan Auditor dan Laboratorium, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi pembinaan auditor dan laboratorium.

Selanjutnya, dalam PMA Nomor 42 Tahun 2016 fungsi Jaminan Produk Halal naik

eselonisasinya menjadi setingkat Eselon I Pusat, yaitu BPJPH, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH menyelenggarakan fungsi; a. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang

penyelenggaraan jaminan produk halal; b. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan

produk halal;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

48

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal; e. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagan Struktur Organisasi BPJPH

Sekretariat BPJPH mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran; b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran; c. pengelolaan urusan keuangan Badan; d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai; f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang jaminan produk halal; g. penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi advokasi hukum;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

49

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat; j. pengelolaan barang milik negara; k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian

kesesuaian; b. peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan

penilaian kesesuaian; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi,

verifikasi, dan penilaian kesesuaian; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan

penilaian kesesuaian;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

50

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan

g. pelaksanaan administrasi pusat.

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyusun

dan melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan dan pengawasan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku

usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; b. peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan

produk halal; c. fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku

usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku

usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan

pengawasan jaminan produk halal;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

51

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan

g. pelaksanaan administrasi pusat.

Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyusun melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerja sama dan standardisasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; b. peningkatan kualitas layanan kerja sama dan standardisasi produk halal; c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi

produk halal; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk

halal; f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;

dan g. pelaksanaan administrasi pusat.

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

52

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Kehadiran Agama Konghucu bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Berdasarkan

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bahwa yang berhak mendapatkan pelayanan khusus dari negara adalah penganut Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Sebagaimana amanat penetapan presiden tersebut, maka Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pelayanan Agama Konghucu ditempatkan di Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan juga PMA Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, pelayanan bagi penganut Agama Konghucu ditempatkan di tingkat Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan juga di tingkat Kakankemenag Kabupaten/Kota.

3. PEMBENTUKAN PUSAT BIMBINGAN DAN PENDIDIKAN KHONGHUCU

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

53

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Pada PMA Nomor 10 Tahun 2010, pelayanan Agama Konghucu melekat pada Unit Eselon III pada PKUB, yaitu pada Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama Khonghucu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu

menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan urusan dan pendidikan agama

Khonghucu; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan urusan dan pendidikan agama

Khonghucu; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan urusan

dan pendidikan agama Khonghucu; dan d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama

Khonghucu;

Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu terdiri atas: a. Subbidang Urusan Agama Khonghucu, mempunyai tugas melakukan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi urusan agama Khonghucu;

b. Subbidang Pendidikan Khonghucu, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi pendidikan agama Khonghucu.

Selanjutnya, dalam PMA Nomor 42 Tahun 2016 pelayanan Agama Konghucu naik eselonisasinya menjadi setingkat Eselon II Pusat, yaitu Pusat Bimbingan dan Pendidikan

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

54

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Khonghucu, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan

Khonghucu; b. koordinasi pelaksanaan program di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan

Khonghucu; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat dan

pendidikan Khonghucu; d. koordinasi bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu; e. pemberian layanan bimbingan dan pendidikan Khonghucu; f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan

pendidikan Khonghucu; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

55

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

Jumlah jemaah umrah asal Indonesia mengalami peningkatan. Kementerian Agama

mencatat, angka jemaah umrah yang berangkat tahun 2016 berkisar 818.000 orang. Sementara pada tahun 2015, jemaah yang terbang ke tanah suci berkisar 717.000 orang.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah (PHU) Kementerian Agama menjelaskan, ada sejumlah alasan peningkatan tersebut. Di antaranya adanya peningkatan biro perjalanan umrah ke tanah suci; adanya kebijakan dari pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan sektor pariwisata, terutama dari sektor haji dan umrah; dan ada aturan dari Kementerian Agama yang mengatakan masa tunggu untuk melakukan haji yakni 10 tahun. Karena itu, akhirnya banyak jemaah yang akhirnya memilih melakukan ibadah umrah. Selain itu jumlah jemaah haji khusus juga semakin tahun semakin meningkat, tahun 2016 jemaah haji khusus tercatat sebanyak 13.600 orang.

Meski ada peningkatan tren jemaah umrah, pihaknya masih menemukan beberapa persoalan. Di antaranya seperti jemaah telantar, gagal berangkat, dan kasus penipuan. Kementerian Agama akan memberikan sanksi tertulis dan bahkan pencabutan izin penyelenggaraan travel umrah bagi biro tersebut. Kementerian Agama mencatat, saat ini ada 650 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sementara, 123 di antaranya juga berfungsi sebagai provider visa.

Berdasarkan kondisi di atas, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah umrah dan haji khusus, Kementerian Agama telah melakukan penataan organisasi khususnya pada Ditjen PHU dengan meningkatkan eselonisasi unit eselon III pada Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus dan Subdirektorat Pembinaan Umrah (PMA Nomor 10 Tahun 2010) menjadi setingkat eselon II yaitu Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus (PMA Nomor 42 Tahun 2016).

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah Kementerian Agama, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ibadah umrah; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ibadah haji khusus; c. penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah umrah; d. penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus; e. penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah umrah; f. penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah haji

khusus; g. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan ibadah umrah;

4. PEMBENTUKAN DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

56

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

h. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan haji khusus; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah umrah; j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan k. pelaksanaan administrasi direktorat.

KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di

bidang keagamaan. KUA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten. KUA memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat kecamatan.

5. PEMBENTUKAN DIREKTORAT BINA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN KELUARGA SAKINAH

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

57

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat kita ketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan dan Pencatanan Nikah dan Rujuk); 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf; 3) Pembinaan Keluarga Sakinah; 4) Pembinaan Kemasjidan; 5) Pembinaan syariah; 6) Pembinaan Pangan Halal; 7) Pembinaan Zakat; 8) Pembinaan wakaf; 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji

Dari sekian banyak peran di bidang pembangunan keagamaan tersebut, fungsi atau peran paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6 dan 7. Produk-produk hukum ini ditunjang dengan peraturan-peraturan di tingkat menteri yang menjabarkan dengan rinci hal-hal terkait administrasi perkawinan, yang kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran KUA di tingkat kecamatan untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.

Selain kondisi di atas, seiring dengan kebijakan pemekaran wilayah, jumlah KUA di Indonesia semakin bertambah, tahun 2016 tercatat 5.707 (Sumber Biro Ortala), sehingga pengelolaannya juga semakin besar, mulai dari sarana prasaran, SDM, dan lain-lain.

Berdasarkan kondisi di atas, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

Kementerian Agama telah melakukan penataan organisasi khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan meningkatkan eselonisasi unit eselon III pada Subdirektorat Pemberdayaan Kantor Urusan Agama (PMA Nomor 10 Tahun 2010) menjadi

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

58

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

setingkat eselon II yaitu Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (PMA Nomor 42 Tahun 2016).

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga

sakinah; c. peningkatan kualitas pelayanan kantor urusan agama dan keluarga sakinah; d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan bina kantor urusan agama dan keluarga

sakinah; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kantor urusan agama

dan keluarga sakinah; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina kantor urusan agama dan

keluarga sakinah; g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina kantor urusan agama dan keluarga

sakinah; dan h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Berdasarkan Data Statistik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Ajaran 2016/2017

− Semester 2, Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA), total jumlah Madrasah di seluruh Indonesia sebanyak 76.902, dengan jumlah Pendidik (Guru) sebanyak 702.583 (Pendidik Aktif 692.818 dan Tidak Aktif 9.765) dan Tenaga Kependidikan sebanyak 80.396 (Tenaga Kependidikan Aktif 74.148 dan Tidak Aktif 6.248). Data tersebut menggambarkan besarnya jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang harus dikelola oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan kondisi di atas, dalam rangka peningkatan pengelolaan pelayanan pendidikan, Kementerian Agama telah melakukan penataan organisasi khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan meningkatkan eselonisasi unit eselon III pada Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah (PMA Nomor 10 Tahun 2010) menjadi setingkat eselon II yaitu Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (PMA Nomor 42 Tahun 2016).

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi, dan pengawasan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga

6. PEMBENTUKAN DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

59

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi

guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

c. penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan serta pengendalian formasi guru dan tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

d. penilaian kinerja dan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

e. pemindahan guru dan tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah,

Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

60

Program Penataan Dan Penguatan Organisasi

f. peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

g. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

j. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

k. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas; dan l. pelaksanaan administrasi direktorat.