profil bpmp2t kota mataram - beranda – ppid kota...

Profil BPMP2T Kota Mataram 2016

1

A. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM Letak Geografis

Mataram sebagai salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, letaknya diapit

antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Letaknya antara 08°38’’ dan

08°38’’ Lintang Selatan dan antara 116°04’’ - 116°10’’ Bujur Timur.

Luas Per Kecamatan

Wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km², yang terbagi dalam 6 (enam)

kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 10,7653 km² disusul

Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,7647 km². Sedangkan wilayah terkecil

adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,4600 km².

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 103/III/2003 tanggal 31

Maret 2003, tentang Pemekaran Kecamatan

dan Kelurahan di Kota Mataram, maka

Kecamatan yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga)

kecamatan dimekarkan menjadi 6 (enam)

dengan 50 (lima puluh) Kelurahan dan 321

Lingkungan, berpenduduk 406.910 jiwa

sehingga kepadatan rata-ratanya 6.638

jiwa/km². Pemekaran wilayah tersebut bertujuan

agar aparat pemerintah dapat melayani,

memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara efektif melalui

berbagai program pembangunan yang akan

dilaksanakan.

Potensi Kota Mataram

Pengembangan potensi daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola atau

mengembangkan sumber daya yang dimiliki, berupa SDA (Natural Resource) sebagai

bahan baku alami, bahan baku olahan (Processing Resource) dan pemanfaatan SDM

yang merupakan bagian dari potensi tenaga kerja dalam menggerakan pertumbuhan

ekonomi daerah.


2

Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan Kota Mataram dan Propinsi Nusa

Tenggara Barat, serta sebagai pusat pendidikan yang menyokong kebutuhan sekolah

berkualitas (centre of excellent) bagi sebagian besar masyarakat Propinsi Nusa

Tenggara Barat. Dari sisi sejarah, Kota Mataram dengan adanya Kota Tua Ampenan

sebagai Kota Pelabuhan, telah menjadi pusat perdagangan dan bisnis sejak zaman

penjajahan yang lalu.

Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan

Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi

serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Propinsi

NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Propinsi (KSP) Mataram

Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai pusat

kegiatan nasional dan kawasan strategi propinsi memiliki potensi yang sangat strategis

dalam pengembangan wilayah kota.

Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan

dengan fungsi utama adalah:

1. Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan

dan jasa serta pariwisata

2. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran

pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan.

3. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan

perdagangan dan pusat bisnis.

Pusat –pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat bisnis

skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi terhadap perkembangan

dan pertumbuhan kota.

Kawasan Pariwisata 1. Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga (Kecamatan

Selaparang) dan Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan Ampenan) sebagai

kawasan pariwisata dengan konsep MICE (Meeting, Incentive,Convention And

Exebition) yang berbasis lingkungan;


3

2. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam

pemandian Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan Cakranegara);

3. Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya

(Kecamatan Ampenan)

4. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan

Barat (Kecamatan Mataram) dan Kelurahan Karang Pule (Kecamatan Sekarbela)

5. Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs Makan Luang Baloq, dan

taman rekreasi, serta kawasan pengembangan pelabuhan wisata yang

membentang dari Kelurahan Tanjung Karang hingga Kelurahan Jempong Baru

(Kecamatan Sekarbela)

6. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan

Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan)

7. Kawasan Sayang – sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang – sayang

(Kecamatan Sandubaya) sebagai kawasan pariwisata kuliner.

Kawasan Perdagangan dan Jasa 1. Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayen Peken, Kelurahan Ampenan

Tengah dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan)

2. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika

3. Pusat Perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan

Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan

Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;


4

Kawasan Sosial Budaya 1. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan)

2. Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan Cakranegara)

3. Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kelurahan Dasan Agung

4. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan

Selatan (Kecamatan Ampenan)

Kawasan Lingkungan Hidup 1. Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar

dan Sungai Brenyok

2. Kawasan konservasi sempadan pantai selat Lombok 8 – 9 km

3. Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram ) serta

Kelurahan Sayang – sayang dan Selagalas (Kecamatan Sandubaya)

4. Kawasan Hutan Kota di Tiap Tanah Pecatu yang terdapat di Kota Mataram

(Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Mataram)

B. DASAR PEMBENTUKAN BPMP2T KOTA MATARAM

Pembentukan BPMP2T Kota Mataram, sebagai lembaga yang menjalankan

pelayanan publik dibidang perizinan dengan pelaksanaan PTSP tidak dapat dipisahkan

dari dinamika di tingkat pusat ketika pemerintah mengambil orientasi untuk

mempermudah perizinan usaha dan menggabungkan kegiatan penanaman modal ke

dalam kegiatan perizinan terpadu.Sebelumnya, pada tahun 2008, Pemerintah Kota

Mataram telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), sebagai

peningkatan status dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). BPMP2T Kota Mataram

dibentuk melalui:

1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Mataram.

3. Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan

Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram.


5

C. VISI DAN MISI KOTA MATARAM

VISI

TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG

“ MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA ”

MISI a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “ AMAN” ditunjukkan dengan

stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang

bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang “maju, religius dan

berbudaya”.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan,

keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya

saing daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip

pembangunan yang berkelanjutan.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP

(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip – prinsip tata pemerintahan

yang baik (Good Govermance)

e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

D. VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN, JANJI PELAYANAN DAN MAKLUMAT

PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM VISI

Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan

yang amanah, profesional dan transparan.

MISI

1. Meningkatkan Kualitas SDM pelayanan perizinan kearah aparatur yang

profesional, jujur dan berdedikasi tinggi.

2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terkoordinasi

dan terintegrasi berdasarkan prinsip, simplifikasi, transparansi dan kepastian


6

MOTTO PELAYANAN

“ MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG AMANAH,

PROFESIONAL, DAN TRANSPARAN ”

JANJI PELAYANAN 1. Melayani sesuai persyaratan dan prosedur tetap pelayanan, berdasarkan

ketentuan yang berlaku;

2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam

memberikan pelayanan;

3. Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan atau keberatan apabila yang

diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengguna layanan

akan mendapat jawaban resmi dari pemberi layanan;

4. Kesalahan atau kekeliruan keterangan dalam produk pelayanan yang

diakibatkan kesalahan teknis oleh penyedia layanan,maka penyedia layanan

akan memperbaiki layanan tersebut tanpa memunggut biaya tambahan;

5. Menyediakan dan melayani informasi yang berkaitan dengan tahapan proses

penyelesaian perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai

standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami

siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku”

E. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPMP2T KOTA

MATARAM TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang

Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Informasi, Pengaduan

dan Pelaporan.


7

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

yang bersifat spesifik dibidang pelayanan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan

2. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah

3. Pembinaan penanaman modal daerah

4. Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi

5. Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal

6. Pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal

7. Pengelolaan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota

8. Penyelenggaraan teknis administrasif kesekretariatan

Adapun Tugas Pokok dan fungsi dari masing – masing bidang tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan

pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;

b. Penyelenggaran administrasi keuangan dan kepegawaian;

c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang – perundangan,

pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas

melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta


8

pengurusan administrasi umum kepegawaian, mempersiapkan penyusunan

perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan /

kegiatan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran

program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan

menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan

Badan.

2. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

BPMP2T di Bidang Penanaman Modal dan untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Penanaman Modal Daerah;

b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;

c. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;

d. Pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan

tugas; dan

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan penyusunan bahan perencanaan dan promosi. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan dan Promosi

menyelenggarakan fungsi :

1) Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;

2) Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik

dan pameran;

3) Pelaksanaan penyuluhan di Bidang Penanaman Modal;

4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan

tugas; dan

5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.


9

b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan penyusunan bahan kerjasama dan pengawasan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kerjasama Dan Pengawasan

menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis kerjasama dan pengawasan penanaman modal

daerah;

2) Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman

modal;

3) Pelaksanaan kerjasama di Bidang Penanaman Modal;

4) Pemantau dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan kerjasama penanaman

modal daerah;


tugas; dan


3. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Badan di Bidang Pelayanan Perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan;

b. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;

c. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan;

d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan;


tugas; dan

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

a. Sub. Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perizinan usaha menyelenggarakan

fungsi antara lain:

1) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan

usaha;

2) Identifikasi jenis pelayanan perizinan usaha;


10

3) Pengelolaan data perizinan usaha

4) Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan

terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;

5) Pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha;

6) Penelitian lapangan dan Teknis Perizinan Bidang Usaha dengan Tim Teknis;

7) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan


tugas;

9) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;

10) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perizinan

Usaha; dan

11) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan usaha.

b. Sub. Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Perizinan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Non Usaha. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perizinan Non Usaha

menyelenggarakan fungsi antara lain:

1) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non

usaha

2) Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha

3) Pengelolaan data perizinan non usaha

4) Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan–persyaratan

terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;

5) Pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan non usaha;

6) Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;

7) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan non

usaha


tugas;

9) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perizinan Non

Usaha

10) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan


11

11) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan non

usaha.

4. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat dan instansi maupun swasta dalam hal pengaduan,

menindak lanjuti dan melaksanakan proses sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku. Bidang informasi, Pengaduan dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. Penyusunan program kerja di Bidang Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan

b. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan;

c. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, pengaduan dan

pelaporan;

d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan informasi, pengaduan

dan pelaporan;


tugas ; dan

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi,

pengaduan dan pelaporan.

Bidang Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan terdiri dari :

a. Sub. Bidang Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Informasi, pengaduan dan pelaporan dalam melaksanakan pelayanan

informasi dan penanganan pengaduan di Bidang Pelayanan Perizinan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Pengaduan

menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Perumusan kebijakan teknis sistem informasi dan pengaduan

2) Penyusunan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi dan pengaduan;

3) Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan sistem informasi serta

pengaduan;

4) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Informasi,

Pengaduan dan Pelaporan;

5) Pengelolaan kearsipan perizinan manual dan elektronik;

6) Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap

layanan perizinan;


12

7) Identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan masalah dalam rangka

menindak lanjuti pengaduan masyarakat;


tugas;dan


b. Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan – bahan

untuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan kepada

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub. Bidang Evaluasi dan

Pelaporan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1) Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian perizinan;

2) Penyusunan instrument untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan perizinan;

3) Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan secara berkala;

4) Identifikasi permasalahan/hambatan dalam pelayanan perizinan;

5) Identifikasi alternatif dalam pemecahan masalah yang menjadi hambatan

dalam pelayanan perizinan;


tugas;dan


STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 52

Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor

28 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dengan struktur sebagai

berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris dibantu 2 (dua) Kasubbag

- Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program

- Kasubbag Keuangan

3. Kelompok Jabatan Fungsional


13

4. Kepala Bidang Penanaman Modal

- Sub Bidang Perencanaan dan Promosi

- Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan

5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

- Sub Bidang Perizinan Usaha

- Sub Bidang Perizinan Non Usaha

6. Kepala Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan

- Sub Bidang Informasi dan Pengaduan

- Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 52

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun

2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.


17

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA MATARAM


18

F. PERSONALIA DAN PENGEMBANGAN SDM PERSONALIA

Adapun nama – nama Pejabat Struktural Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Mataram adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Nama Pejabat Struktural BPMP2T

Tahun 2016

BPMP2T Kota Mataram memiliki Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 48 orang dengan kualifikasi pendidikan serta

pangkat dan golongan seperti berikut ini :


19

Tabel 2 Data Perkembangan SDM Pegawai BPMP2T

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, serta Pangkat dan Golongan Tahun 2016

Grafik : Jumlah Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Mataram Berdasarkan Pangkat/golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin.

0

10

20

30

40

50

IV III II I

Tota

l

S-2

S-1

D3

SMA

SMP

SD

L P

Pangkat/Golongan

Sub Pendidikan JenisKelamin

Kepala Badan

Sekretaris

Kepala Bidang

Ka. Sub Bagian

Ka. Sub Bidang

Staf Pelaksana

Jumlah Total


20

Keterangan :

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hingga akhir

tahun 2016 jumlah Pegawai Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dilihat dari urutan

kepangkatan dan golongan, lebih didominasi oleh golongan III

yaitu sebanyak 25 orang, sedangkan dari tingkat pendidikannya

dapat dilihat bahwa lulusan S1 lebih banyak dari lulusan lainnya

yaitu sebanyak 26 orang, dimana lulusan tersebut adalah

mayoritas dimiliki oleh Jabatan Staf Pelaksana Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Mataram. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, maka dapat

diketahui bahwa untuk pegawai yang berjenis kelamin laki – laki

lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berjenis kelamin

perempuan, yaitu sebanyak 26 orang dan untuk yang berjenis

kelamin perempuan sebanyak 22 orang.

PENGEMBANGAN SDM

Dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja

pelayanan dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Sosialisasi anti korupsi dan tata pemerintahan yang baik

melalui poster

2. Pelatihan Service Excellence dan penerapan Scoring

Tools pelayanan prima

3. Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

4. Pelatihan pengelolaan arsip secara manual dan elektronik

(Badan Kearsipan Kota Mataram)


21

5. Dukungan teknis dalam pengembangan organisasi dan

manajemen pelayanan (oleh SKPD terkait/staf teknis dan

bagian organisasi)

G. PELAYANAN PERIZINAN DI BPMP2T KOTA MATARAM

Ada 38 Jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2016 yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


22

Tabel 3 Daftar Jenis Pelayanan Izin yang ada

Di BPMP2T Tahun 2016

1. Izin Lokasi 20. Izin Penyelenggaraan Reklame

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 21. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

3. Pemutihan IMB 22. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

4. IMB Balik Nama 23. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

5. SITU/Penjualan Minuman Beralkhol (SITU-

MB) 24.

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah utk Izin Aplikasi Pd

Tanah

6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 25. Izin Sarang Burung Walet

7. Pemecahan IMB 26. Izin Penggunaan Genset

8. Izin Gangguan 27. Izin Usaha Perparkiran

9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 28. Izin Prinsip Penanaman Modal

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 29. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

11. Tanda Daftar Gudang (TDG) 30. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

12. Tanda Daftar Industri (TDI) 31. Izin Prinsip Perubahan

13. Izin Usaha Industri (IUI) 32. Izin Usaha

14. Izin Perluasan 33. Izin Usaha Perluasan

15. Izin Pariwisata 34. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

16. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 35. Izin Usaha Perubahan

17. Izin Trayek 36. Izin Pembukaan Kantor Cabang

18. Izin Bidang Angkutan Jalan 37. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

19. TDU Perseorangan Jasa Konstruksi

(TDUPJK)

38 Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan

Asing

Jenis izin dengan jangka waktu proses dan biaya retribusi

serta dasar hukumnya dapat dilihat pada tabel berikut:


23

Tabel 4 Daftar Jenis Izin, Biaya Retribusi dan Dasar Hukum serta

Jangka Waktu Penyelesaian Di BPMP2T Tahun 2016

No. Jenis Izin Biaya Dasar Hukum

Jangka

Waktu (Maks)

1 2 3 4 5

1. Izin Lokasi (ILOK) Bebas Retribusi - UU No. 1/2011 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

20 Hari

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB + NB x TPJ Perkiraan Rata-rata Biaya Retribusi : - RT Tidak bertingkat ±Rp.

4.000/m² - RT Bertingkat ±Rp.7.000/m² - Gedung Tdk Bertingkat

±Rp.8.000/m² - Gedung Bertingkat ±

Rp.17.000/m²

- UU No. 28/2009 - UU No. 1/2011 - Perda No.15/2011 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

20 Hari

3 Pemutihan IMB

Perkiraan Rata-rata Biaya Retribusi Pemutihan IMB : - PIMB = 50% X biaya IMB

biasa (khusus RT tidak bertingkat) - PIMB = 75% x biaya IMB

biasa (khusus RT bertingkat)

- Perda No.15/2011 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014 - Kepwal 144/II/2009

14 Hari

4. IMB Balik Nama Bebas Retribusi - UU No. 28/2009 - Perda No.12/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

5 Hari

5. Pemecahan IMB Bebas Retribusi - Perda No.1/2016 5 Hari

6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Bebas Retribusi - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

7 Hari

7. Izin Gangguan Luas Tempat Kerja X Indeks Gangguan X Indeks Modal

- UU No. 28/2009 - Permendagri No.27/2009 - Perda No.15/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

7 Hari

8. Surat Izin Tempat Usaha/ Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)

Dihitung Berdasarkan Lokasi Penjualan Dan Luas Tempat Usaha (Situ Mb)

- UU No. 28/2009 - Perda No.15/2011 - Perda No. 2/2015 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014 - Perwal No.18/2015

7 Hari

9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Bebas Retribusi - UU No. 28/2009 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

2 Hari

10. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Bebas Retribusi - UU No.3/1982 - UU No. 28/2009 - UU No.40/2007 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

2 Hari


24

11.

12.

13.

14.

Tanda Daftar Gudang

(TDG)

Tanda Daftar Industri (TDI)

Izin Usaha Industri (IUI)

Izin Perluasan

Bebas Retribusi - UU No. 28/2009 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

7 Hari

15. Izin Penyelenggaraan Reklame

Pajak Di Dinas Pendapatan dan Retribusi Di Dinas Pertamanan

- Perda No.15/2011 - Perda No.1/2014 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

14 Hari

16. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

Bebas Retribusi - Perda No.5/2014 - Perda No.15/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

7 Hari

17. Tanda Daftar Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi (TDUPJK)

Bebas Retribusi - Perda No.1/2016 7 Hari

18.

19.

Izin Trayek

Izin Bidang Angkutan Jalan

o KPS Trayek = 150.000

o KPS Angkutan Orang:

- Trayek A, B, Perbatasan =

40.000

- Trayek C,D,E = 30.000

- Trayek G, I = 20.000

o KPS Angkutan Barang (Bebas Retribusi)

- UU No.28/2009 - Perda No.15/2011 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

3 Hari

1 Hari

20. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Bebas Retribusi

- UU No. 32/2009 - PP No.101/2014 - PermenLH No.18/2009 - PermenLH No.30/2009 - Perda No.6/2015 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

14 Hari

21. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

Bebas Retribusi

- Perda No.1/2016 14 Hari

22. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Bebas Retribusi


23. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah utk Izin Aplikasi Pd Tanah

Bebas Retribusi


24. Izin Pariwisata Bebas Retribusi

- UU No.28/2009 - UU No.10/2009 - Perda No.1/2016 - Perwal No.11/2014

7 Hari

25. Izin Sarang Burung Walet Pajak Di Dinas Pendapatan

- UU No.28/2009 - Perda No.1/2016

14 Hari

26. Izin Penggunaan Genset Bebas Retribusi

- Perda No.1/2016 (Kewenangan Pemda Tk.1 sesuai UU No.23/2014)

14 Hari

27. Izin Usaha Perparkiran Pajak Di Dinas Pendapatan dan Retribusi Di Dinas Perhubungan

- UU No.28/2009 - Perda No.1/2016

14 Hari

28.

29.

30.

Izin Prinsip Penanaman

Modal

Izin Prinsip Perluasan

Penanaman Modal

Izin Prinsip Penggabungan

Perush. Penanaman Modal

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

- UU No. 25/2007 - Perka BKPM No.14/2015 - Perka BKPM No.15/2015 - Perda No.1/2016 - UU No. 25/2007

3 Hari

5 Hari


25

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Izin Prinsip Perubahan

Izin Usaha

Izin Usaha Perluasan

Izin Usaha Penggabungan

Perusahaan Penanaman

Modal

Izin Usaha Perubahan

Izin Pembukaan Kantor

Cabang

Izin Kantor Perwakilan

Perusahaan Asing

Surat Izin Usaha

Perwakilan Perusahaan

Perdagangan Asing

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

Bebas Retribusi

- Perka BKPM No.14/2015 - Perka BKPM No.15/2015 - Perda No.1/2016


26

H. MEKANISME PEMBERIAN IZIN


27

Uraian Mekanisme Penerbitan Izin Pada BPMP2T Kota Mataram

Pemohon datang ke kantor BPMP2T atau akses ke website

(www.bpmp2t.mataramkota.go.id) mencari informasi mengenai proses

perizinan dan mengabil formulir permohonan izin.

Pemohon melengkapi formulir dan persyaratan perizinan

Pemohon datang kembali ke BPMP2T untuk menyerahkan berkas

permohonan izin tersebut pada loket pengajuan permohonan izin

untuk diperiksa kelengkapan berkasnya

Jika berkasnya dinyatakan tidak lengkap maka berkas akan

dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

Jika berkas dinyatakan lengkap maka Staf Loket Pengajuan

permohonan izin akan menyerahkan berkas kepada Staf Bagian Back

Office untuk diregistrasi, klasifikasi, dan ditentukan jadwal peninjauan

lapangan, jadwal rapat tim kerja teknis

Anggota tim teknis akan melakukan kajian teknis dan melaksanakan

peninjauan lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan

Anggota setelah tim teknis dalam rapat tim teknis menerbitkan

rekomendasi, permohonan diterima / ditolak

Apabila permohonan izin ditolak maka akan dilayangkan surat

keterangan penolakan izin kepada pemohon.

Apabila permohonan dinyatakan diizinkan oleh tim teknis maka proses

akan dilanjutkan pada pembuatan naskah SK izin dan perhitungan

retribusi

Naskah izin yang telah divalidasi oleh Kabid Perizinan ditandatangani

oleh Kepala BPMP2T


28

Loket informasi akan menghubungi dan memberikan informasi

mengenai izin selesai dan besaran retribusi kepada pemohon.

Pemohon melakukan pembayaran ke Loket Kasir dan izin dapat

diambil pada Loket Pengambilan.

I. MANFAAT MEMILIKI IZIN USAHA

Memudahkan akses ke lembaga keuangan

Memudahkan bersinergi dengan program pemerintah

Mengembangkan hubungan rekanan dengan perusahaan

Memudahkan kegiatan ekspor

Berhak mengikuti tender pengadaan di instansi pemerintah

Adanya kepastian badan hukum dan perlindungan hukum

Pencitraan merek dagang, paten (hak kekayaan intelektual)

Kepastian lokasi

Persetujuan/standar produk

Perluasan / standar produk

Perluasan dan pengembangan usaha

J. PENERAPAN POLA PELAYANAN

Sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram menerapkan

pelayanan sistem loket yang terdiri dari :

1. Loket Informasi

Memberikan informasi terkait perizinan yang akan diurus

Tempat pengambilan formulir perizinan


29

Menjelaskan biaya retribusi

Memberikan informasi apabila izin ditolak

2. Loket Pengajuan Permohonan Izin (Front Office)

Menerima dan mengoreksi berkas permohonan izin

Memberikan tanda terima berkas kepada pemohon

Memverifikasi data permohonan izin


30

3. Back Office Meneliti kelengkapan berkas perizinan/validasi data

permohonan izin

Memproses dan mengolah data pemohon

Jadwal survey lapangan dan jadwal rapat tim

Memproses permohonan izin

4. Loket Kasir Tempat pembayaran retribusi izin


31

5. Loket Pengambilan Izin Tempat pemohon mengambil izin yang sudah selesai diproses

6. Loket Pengaduan Tempat pemohon melakukan pengaduan/keluhan terkait

perizinan yang diajukan


32

K. PENERAPAN SISTEM ANTRIAN

Seluruh proses pelayanan

dimulai dengan pengambilan

nomor antrian elektrik sesuai loket

yang dituju, agar tercipta suasana

tertib dan pengurusan izin dapat

dilakukan dengan baik

L. PERKEMBANGAN JUMLAH IZIN

Data perkembangan izin yang diterbitkan Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dari tahun

2014 sampai dengan Bulan Juni 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

ini :


33

Tabel 5

Perkembangan Izin Yang Diselesaikan BPMP2T

Tahun 2014 s/d Bulan Juni 2016

NO JENIS IZIN

TAHUN

2014 2015 S/D JUNI

2016

1 IZIN LOKASI - 188 121

2 IMB 1.082 425 275

3 PEMUTIHAN IMB 311 233 96

4 IMB BALIK NAMA - - 4

5 PEMECAHAN IMB - - -

6 SITU - - -

7 SITU-MB - 4 5

8 IZIN GANGGUAN 762 1.272 887

9 SIUP 739 941 949

10 TDP 920 1.028 837

11 TDG 6 33 13

12 TDI 85 91 77

13 IUI - 2 2

14 IZIN PERLUASAN - - -

15 IZIN PARIWISATA 237 234 113

16 IZIN REKLAME 521 1.184 668

17 SEWA LAHAN - - -

18 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 162 42 98

19 IZIN BIDANG ANGKUTAN JALAN 2.802 4.083 2.032

20 IZIN TRAYEK 1.408 128 69

21 IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL - - 21

22 IZIN PRINSIP PERLUASAN PENMOD. - - -

23 IZIN PRINSIP PENGGAB. PERUSH. PENMOD. - - -

24 IZIN USAHA PENANAMAN MODAL - - -

25 IZIN USAHA - - -

26 IZIN USAHA PERLUASAN - - -

27 IZIN USAHA PENGGAB. PERUSH. PENMOD - - -

28 IZIN USAHA PERUBAHAN - - -

29 IZIN PEMBUKAAN KANTOR CAB. - - -

30 IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSH. ASING - - -

31 SRT. IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSH. ASING - - -

32 TPS LB-3 - - 3


34

33 IPLC - 1 3

34 PENGUMPULAN LB3 SKALA KOTA - - -

35 IPAL KE TANAH U/ IZIN APLK. DARI TANAH - - -

36 IZIN SARANG BURUNG WALET - - -

37 IZIN USAHA PERPARKIRAN - - -

38 IZIN GENSET - - -

TOTAL 9.035 9.889 6.273

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah izin dari

tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2016. Pada Tahun 2014

sebanyak 9.035 izin dan tahun 2015 sebanyak 9.889 izin, dan sampai

dengan bulan Juni 2016 sebanyak 6.273 izin. Dan untuk masing–

masing jenis izin berbeda–beda, ada yang meningkat dan berkurang

jumlahnya.

M. PERKEMBANGAN REALISASI TARGET PAD

Dari tabel dan grafik di bawah ini realisasi target PAD dari tahun

2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 yaitu dari total target

realisasi izin tahun 2014 Rp. 3.675.346.000,- dapat direalisasikan

sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.

7.329.633.086 (199.4%), dari total target realisasi izin tahun 2015

sebesar Rp. 4.309.000.000,- dapat direalisasikan sampai dengan 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp. 4.363.981.160,- (101.3%), dan

dari total target realisasi izin tahun 2016 sebesar Rp. 3.226.000.000

dapat direalisasikan sampai dengan 30 Juli 2016 adalah sebesar Rp.

1.578.814.959 (42.4%).


35

Tabel 6 Realisasi Target PAD

Tahun Anggaran 2014 s/d Bulan Juli 2016

NO JENIS IZIN

TAHUN ANGGARAN

2014 2015 2016

TARGET REALISASI S/D 31 DES

2014 % TARGET

REALISASI S/D 31 DES

2015 % TARGET

REALISASI S/D 30 JULI 2016

%

A B C D E F G H I J K

1. IMB 3.000.000.000 6.410.444.721 213.7 3.500.000.000 3.201.949.480 91.5 2.500.000.000 1.100.860.959 44.0

2. IZIN GANGGUAN 500.000.000 745.149.500 149.0 600.000.000 883.670.000 147.3 700.000.000 465.824.000 66.6

3. SITU-MB 25.000.000 12.000.000 48.0 25.000.000 15.600.000 62.4 20.000.000 9.100.000 45.5

4. IZIN TRAYEK 60.346.000 45.870.000 76.0 94.000.000 94.830.000 100.9 6.000.000 3.030.000 50.5

5. SEWA LAHAN 90.000.000 116.168.865 129.1 90.000.000 167.931.680 186.6 - - -

TOTAL 3.675.346.000 7.329.633.086 199.4 4.309.000.000 4.363.981.160 101.3 3.226.000.000 1.578.814.959 42.4

Grafik : Realisasi PAD dari Retribusi Perizinan

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

2014 2015 2016

IMB

Sewa Lahan

SITU-MB

Izin Gangguan

Izin Trayek

TOTAL


36

N. JUMLAH INVESTASI DAN JUMLAH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA MATARAM

TABEL 7 Rekapitulasi Jumlah Investasi Dan Jumlah Perusahaan

Non Fasilitas Tahun 2014 s/d Bulan Juni 2016

NO BENTUK

PERUSAHAAN

TAHUN

2014 2015 S/D JUNI 2016

JMLH PERUSAHAAN

JMLH INVESTASI JMLH PERUSAHAAN

JMLH INVESTASI JMLH

PERUSAHAAN

JMLH INVESTASI

1 PT 199 3.220.586.986.194 191 6.667.588.264.506 428 2.221.083.214.930

2 CV 227 61.384.091.000 261 74.276.000.000 265 35.183.125.000

3 UD 311 47.473.000.000 430 1.287.663.500.000 707 1.239.699.701.283

TOTAL 737 3.329.444.077.194 882 8.029.527.764.506 1.400 3.495.966.041.213

O. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA BPMP2T KOTA MATARAM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari

hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. Untuk mengukur seberapa besar tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Mataram, maka dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

sesuai Kepmenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 14

indikator pelayanan.


37

Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata

tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan

indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang

dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan

rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan

pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu

antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan

dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat

dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai

variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui

kinerja unit pelayanan. Adapun 14 (empat belas) unsur pelayanan

adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan

Jumlah Bobot 1 Bobot Nilai Rata – Rata = = = 0,071

Tertimbang Jumlah Unsur 14

Total dari nilai persepsi per unsur IKM = × Nilai Penimbang Total unsur yang terisi

IKM Unit Pelayanan x 25


38

3. Kejelasan Petugas Pelayanan

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

6. Kemampuan petugas pelayanan

7. Kecepatan pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelayanan

9. Kesopanan dan keramahan pelayanan

10. Kewajaran biaya pelayanan

11. Kepastian biaya pelayanan

12. Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

14. Keamanan pelayanan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMP2T sebanyak

150 responden :

Periode Juni – Desember 2015 : 76.16 (BAIK)

Periode Januari – Maret 2016 : 78.27 (BAIK)

Periode April – Juni 2016 : 79.78 (BAIK)

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 81,26 – 100

B (Baik) : 62,51 – 81,25

C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50

D (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75


39

ANALISA PERHITUNGAN IKM


40

KOTAK SARAN DAN PENGADUAN

P. PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

Q. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

Penghargaan yang pernah diterima oleh Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram adalah :


41

1. Predikat Kepatuhan (Standar Pelayanan Publik Undang – Undang

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) yang diberikan oleh

Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat,

tanggal 18 Juli 2014.

2. Pengelolaan Arsip Terbaik di Kota Mataram Tahun 2015


42

3. Penghargaan PTSP Award 2015 Terbaik sebagai Penyelenggara

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman

Modal Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Gubernur Nusa

Tenggara Barat, tanggal 17 Desember 2015


43

profil bpmp2t kota mataram - beranda – ppid kota...

Documents