profil badan pemeriksa keuangan republik … · pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2008 dan...

PROFIL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2008

MARET 2009

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Lampung

Jl. Gajah Mada No. 87 Telp. (0721)260920 Fax. (0721)260917 Bandar Lampung 35126

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa, berkat limpahan rakhmat, hidayah dan

petunjuk Nya akhirnya dapat disusun buku Profil Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008. Buku

ini menyajikan secara khusus mengenai data dan informasi,

kelembagaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung,

pelaksanaan tugas bidang pemeriksaan dan pelaksanaan tugas bidang penunjang serta

analisis kinerja berupa kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang dalam

pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan kelembagaan BPK-RI secara umum.

Melalui buku ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja BPK-RI

Perwakilan Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2008. Selain itu diharapkan

pula informasi dalam buku ini dapat menjawab keingintahuan masyarakat tentang

pencapaian kinerja BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kami menyadari bahwa

buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan

saran untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai

pelaksana pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dan berbagai pihak yang telah

memberikan data dan informasi yang diperlukan sehingga terbitnya buku ini

Bandar Lampung, April 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PERWAKILAN

Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M.

NIP. 240001913

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………...……………………………..i

DAFTAR ISI…………………...……………………………………….ii

VISI DAN MISI BPK-RI……………………………………………...v

NILAI-NILAI DASAR………………………………………………...v

LAMBANG BPK-RI…………………………………………………..vi

SAPTA PRASETYA JATI…………………………………………...vii

IKRAR PEMERIKSA………………………………………………....ix

BAB I PENDAHULUAN……...……………………………………..1

A. Dasar Hukum……………………………………...……....1

B. Sejarah Singkat BPK-RI…………………………...………3

C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI…………………….……...7

D. Nilai-Nilai Dasar BPK-RI………………………………...7

E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan………………….....….8

F. Fungsi BPK-RI………………………...………………...…8

G. Tugas dan Wewenang BPK-RI……………………...…...9

H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI……………...…....11

I. Jenis Pemeriksaan…………...…………..……………….17

J. Kesepakatan Bersama………………...…………….…...18

K. Hubungan Kerja Sama Internasional……………….…19

iii

BAB II PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI

LAMPUNG

A. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung...….. 21

B. Organisasi…………………………..…...………………23

C. Profil Entitas …………………………………..…..........30

BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN

DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG PADA BPK-RI

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG T.A. 2008

A. Pelaksanaan Tugas Bidang Pemeriksaan……………36

B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang…..…………..63

C. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK)….....85

D. Organisasi Non Kedinasan...……………………….…87

BAB IV PENUTUP……...…………………………………………. 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iv

VISI DAN MISI


Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas,

mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam

mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel

dan transparan.

Misi

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas

dan transparansi keuangan Negara, serta berperan aktif

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan

transparan.

v

NILAI-NILAI DASAR


Independensi

BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di

bidang organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari

pengaruh lembaga Negara lainnya.

Integritas

BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan

setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa

dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan

tugasnya.

Profesionalisme

BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar

profesionalisme pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan

nilai-nilai kelembagaan organisasi.

vi

LAMBANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TRI DHARMA ARTHASANTOSHA

Arti Lambang:

1. Garuda Pancasila terletak ditengah-tengah lingkaran cakra,

melambangkan BPK sebagai lembaga tinggi, menjunjung tinggi pancasila

sebagai satu-satunya asas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban

melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Cakra bermata tiga, merujuk pada senjata yang dimiliki Batara Wisnu

untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka, melambangkan

hakekat BPK sebagai alat dari bangsa Indonesia untuk menjaga

pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah agar selalu tertib, berdaya

guna dan berhasil guna;

3. Tiga buah mata tombak pada cakra melambangkan tiga ruang lingkup

pemeriksaan BPK, yaitu: pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan

keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundangan; pemeriksaan

atas efisiensi dan kehematan; serta pemeriksaan atas hasil

program/efektifitas;

4. Lengkung-lengkung kecil berjumlah empat puluh tujuh buah pada pada

sisi bagian luar cakra melambangkan tahun kelahiran BPK, yaitu Tahun

1947;

vii

5. Warna kuning emas pada Garuda Pancasila dan Cakra melambangkan

keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga tinggi Negara;

6. Bunga teratai melambangkan kesucian dan kebersihan serta kesuburan

lahir dan batin;

7. Kelopak bunga teratai berjumlah tujuh lembar, melambangkan landasan

tugas BPK adalah kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang

masing-masing berjumlah tujuh butir;

8. Posisi bunga teratai menopang cakra, melambangkan BPK dalam

pelaksanaan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, sebagai jaminan

independensi dalam setiap kegiatan pemeriksaannya;

9. Warna putih dalam kelopak bunga teratai, melambangkan kesucian,

kebersihan dan kejujuran;

10. Tulisan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, melambangkan

identitas organisasi;

11. Tulisan Tri Dharma Arthasantosha, mengandung pengertian bahwa

dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip

penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan pemeriksaan keuangan,

manajemen dan pengelolaan, menuju terwujudnya kesempurnaan

tanggung jawab keuangan Negara.

viii

SAPTA PRASETYA JATI


1. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menghayati dan mengamalkan

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Badan

Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang lainnya,

sumpah pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan, dengan rasa taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kesadaran tanggung

jawab yang tinggi dalam mengembangkan ilmu dan pengabdiannya bagi

kemajuan Negara dan bangsa serta kesejahteraan dan kebahagiaan

masyarakat;

3. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dengan segala kesadaran dan

kehormatannya membantu dan menyertai pimpinan menegakkan

disiplin kerja demi wibawa dan martabat Badan Pemeriksa Keuangan

sebagai lembaga pemeriksa tertinggi kekayaan Negara;

4. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan membina rasa dan jiwa

kesetiakawanan berdasarkan kejujuran dan keikhlasan antara sesama

rekan sekorsa demi kerukunan, kegembiraan kerja, maupun kelancaran

dan kesempuranaan pelaksanaan tugas;

5. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menciptakan dan membina

suasana yang sehat bagi pertumbuhan pengertian dan kerja sama yang

konstruktif antara semua pihak yang bertanggung jawab dan yang

menaruh minat pada kebersamaan dan ketertiban pengelolaan kekayaan

Negara;

6. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan senantiasa berusaha

mengembangkan, mencurahkan segenap ilmu pengetahuan dan

kemahirannya untuk melaksanakan tugas secara tepat, cermat dan

hemat;

7. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas sebagai

pemeriksa wajib melaksanakan Ikrar Pemeriksa.

ix

IKRAR PEMERIKSA


Dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa pada BPK, kami berikrar sebagai

berikut:

1. Dalam mengemban kehormatan tugas pemeriksa, kami menegakkan

kemerdekaan dan kebebasan diri pribadi, serta menolak setiap bentuk dan

macam usaha atau pengaruh yang dapat mengurangi obyektivitas dan

kebenaran laporan kami atau yang dapat menurunkan wibawa dan

martabat kami sebagai pemeriksa;

2. Berdasarkan keyakinan akan kecakapan teknis sebagai pemeriksa, kami

mengutamakan sikap membina dan mendidik tanpa mengurangi

kesungguhan kerja, sikap tegas dan jujur dalam menilai dan dalam

membuat laporan hasil pemeriksaan;

3. Kami berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari tindakan yang

mencemarkan martabat jabatan dan dari tindakan menyalahgunakan

kepercayaan yang diberikan kepada kami;

4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat diantaranya

ketentuan tentang rahasia jabatan dan tentang penggunaan keterangan

yang diperoleh pada waktu menunaikan tugas BPK, Kami hanya memberi

keterangan kepada mereka yang berhak dan kepada mereka yang telah

mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPK;

5. Kami tidak menyatakan satu pendapat tentang hasil pemeriksaan, selain

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas;

6. Bila ada suatu fakta penting yang kami ketahui bahwa hal tersebut akan

menimbulkan akibat yang merugikan instansi yang diperiksa dan/atau

merugikan Negara, kami berkewajiban untuk mengungkapkan fakta

tersebut kepada Pimpinan BPK;

7. Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap ikrar ini dikenakan

hukuman menurut peraturannya.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dibentuk

berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945,

yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan

Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya

ditetapkan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan semangat reformasi,

amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 menambah satu bab

tambahan tentang BPK-RI, berupa tambahan pasal khusus, yaitu Bab

VIIIA Pasal 23E, 23F dan 23G, sebagai berikut:

1. Pasal 23 E

1.1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan

yang bebas dan mandiri.

1.2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

1.3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga

perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

2. Pasal 23 F

2.1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

2.2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh

anggota.

2

3. Pasal 23G

3.1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara

dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

3.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan

diatur dengan undang-undang.

Dengan amandemen tersebut, maka posisi konstitusional BPK-RI menjadi

lebih jelas dan tegas.

Undang-Undang (UU) yang pertama kali mengatur BPK-RI sesuai

amanat UUD 1945 adalah UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973 mengatur tentang

kedudukan konstitusional BPK-RI dinyatakan sebagai Lembaga Tinggi

Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan

kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.

Saat ini telah ditetapkan UU yang mengatur mengenai keberadaan

BPK-RI, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan, sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang

ini menjadi landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK-RI

dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap

keuangan Negara. Selain itu sebagai landasan operasional untuk

melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

tentang keuangan Negara telah ditetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Selain itu BPK-RI telah mengeluarkan Peraturan BPK-RI, yaitu:

3

1. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara;

2. Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI;

3. Peraturan BPK-RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

4. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan

Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 30

Oktober 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara memerintahkan kepada BPK-RI untuk melakukan

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5

April 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Unsur keuangan Negara yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK-RI

meliputi seluruh unsur keuangan Negara sesuai dengan Pasal 2 UU

Nomor 17 Tahun 2003.

B. Sejarah Singkat BPK-RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdiri pada

tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor

11/Oem tanggal 28 Desember 1946 tentang Pembentukan Badan

Pemeriksa Keuangan. BPK-RI untuk sementara berkedudukan di

Magelang. Pada awal pendiriannya BPK-RI hanya mempunyai 9 orang

pegawai dan sebagai ketuanya adalah R. Soerasno. Pada awal

pelaksanaan tugasnya BPK-RI mengumumkan kepada semua instansi di

4

wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam

memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dengan surat BPK-RI

Nomor 94-1 tanggal 12 April 1947. Sejalan dengan perjalanan sejarah

BPK-RI juga mengalami berbagai perubahan. Sejarah singkat perjalanan

BPK-RI adalah sebagai berikut:

1. Masa Revolusi Fisik (Tahun 1947 – Tahun 1950)

Pelaksanaan tugas, kewajiban, susunan dan tata kerja BPK-RI

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda), yaitu Indische

Comptabiliteitswet (ICW) dan dilengkapi dengan peraturan

pelengkapnya, yaitu antara lain Indische Bedrijven Wet (IBW), serta

Instructie en Verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer

(IAR). Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut

berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 6 Nopember 2008 Pemerintah Republik Indonesia

mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 yang mengatur

kepindahan tempat kedudukan BPK-RI dari Magelang ke Yogyakarta.

Ketua BPK-RI saat itu adalah R. Kasirman yang diangkat berdasarkan

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/A/1950

tanggal 31 Januari 1950, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1949.

2. Masa Demokrasi Liberal (Periode Tahun 1950- Tahun 1959)

Pada masa demokrasi liberal, peraturan perundang-undangan

yang mengatur BPK-RI adalah Pasal 115 Konstitusi Republik

Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi ini mengamanatkan pembentukan

Dewan Pengawas Keuangan (DPK). DPK berkedudukan di Bogor

yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur BPK-RI di Yogyakarta

dan Algemene Rekenkamer di Bogor. Ketua DPK RIS pertama adalah

5

R. Soerasno yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK-RI di

Yogyakarta.

Namun ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk

pada tanggal 17 Agustus 1950, maka sejak tanggal 1 Oktober 1950

DPK RIS yang berada di Kota Bogor digabung dengan BPK-RI yang

berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Dasar

Sementara (UUDS) 1950.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (Periode Tahun 1959-1968)

Dengan dimaklumatkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, maka DPK yang

dibentuk berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi BPK-RI

berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Walaupun bentuk

BPK-RI berubah-ubah dari DPK RIS berdasarkan Konstitusi RIS,

kemudian menjadi DPK RI berdasarkan UUDS 1950 dan akhirnya

kembali menjadi BPK-RI berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,

yang menyatakan kembali ke UUD 1945, namun landasan

operasionalnya tetap menggunakan ICW dan IAR.

Pada saat itu Presiden dalam amanatnya yaitu Deklarasi

Ekonomi dan Ambeg Parama Artha dan dalam Ketetapan MPRS

Nomor 11/MPRS/1960 serta Resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963

telah dikemukakan keinginan dan harapan untuk melakukan

penyempurnaan BPK-RI sebagai alat kontrol yang efektif. Untuk

mencapai tujuan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1963

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 yang berisi tentang

Pengaturan Tugas, Kewajiban, Wewenang, Susunan dan Tata Kerja

BPK-RI, kemudian pada tanggal 2 Mei 1964 dikeluarkan PERPU

Nomor 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru. BPK-RI sendiri telah

6

berusaha membahas Perpu tersebut untuk menjadikannya sebagai

UU, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang

tentang BPK-RI, kemudian oleh pemerintah diajukan kepada DPR,

disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun

1965, yang menetapkan bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar

Revolusi Pemegang Kekuasaan Pemeriksaan dan Penelitian Tertinggi

atas Penyusunan dan Pengurusan Keuangan Negara.

4. Masa Orde Baru (Periode Tahun 1966 – Tahun 1998)

Dengan ditetapkannya TAP MPRS Nomor 10/MPRS/1966

tentang Kedudukan semua Lembaga Negara Tingkat Pusat dan

Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam UUD 1945 dan

TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali

Produk Negara di Luar Produk MPRS yang tidak Sesuai lagi dengan

UUD 1945, maka UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang BPK Gaya Baru

ditinjau kembali dan kedudukan BPK-RI dikembalikan pada posisi

dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang

Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara

dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka ditetapkan

UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK-RI. Pada masa itu telah

dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-

RI terakhir dengan Surat Keputusan Ketua BPK-RI Nomor

11/SK/K/1993. Organisasi Pelaksana BPK-RI berdasarkan Surat

Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 11/SK/K/1993 terdiri atas Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Utama Perencanaan Analisa, Evaluasi dan

Pelaporan, Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus,

Auditorat Utama Keuangan Negara I sampai dengan V dan

Perwakilan BPK-RI di daerah.

7

5. Masa Reformasi (Periode Tahun 1998 – Sekarang)

Pada masa reformasi ini, BPK-RI mendapat dukungan

konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002

dengan dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang

antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK-RI sebagai satu-

satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara dan

peranannya perlu dimantapkan sebagai lembaga yang independen

dan profesional. Selanjutnya dalam amandemen ketiga dan keempat

UUD 1945 ketentuan yang mengatur BPK-RI telah dikembangkan

menjadi satu Bab tersendiri, yaitu Bab VIII A yang berisi tiga pasal,

yaitu Pasal 23 E, 23F dan 23G

Dengan bergulirnya reformasi menjadi momentum yang tepat

bagi BPK-RI untuk melakukan proses reformasi secara gradual dan

berkelanjutan.

C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI

Untuk menegaskan dan mengarahkan keberadaannya BPK-RI telah

merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas, mandiri

dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola

keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

2. Misi

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam

rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi

keuangan Negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

8

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut BPK-RI telah menetapkan

empat tujuan strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan

Negara yang independen dan profesional;

2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;

3. Mewujudkan BPK-RI sebagai pusat regulator di bidang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;

4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan Negara.

D. Nilai-nilai Dasar BPK-RI

Sebagai landasan kesadaran bersama dalam mencapai visi dan misi,

Pimpinan BPK-RI telah menetapkan nilai-nilai dasar BPK-RI, yaitu:

1. Independensi

BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di bidang

organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari pengaruh lembaga

Negara lainnya.

2. Integritas

BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap

pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar

perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.

3. Profesionalisme

BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme

pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan nilai-nilai kelembagaan

organisasi.

9

E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan

Arah dan kebijakan Pemeriksaan.

Pada Tahun 2008, arah kebijakan pemeriksaan BPK-RI adalah

memeriksa pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam upaya

peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat

serta pembangunan infrastruktur. Selain itu berperan aktif dalam

mempercepat perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal di tingkat

pusat dan daerah.

F. Fungsi BPK-RI

Dalam melaksanakan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan Negara, BPK-RI mempunyai 3 (tiga) fungsi

utama, yaitu:

1. Fungsi Pemeriksaan, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan Negara, untuk menilai tentang:

1.1. Ketepatan operasi keuangan;

1.2. Kelayakan laporan keuangan;

1.3. Ketertiban administrasi dan ketaatan kepada peraturan

perundangan yang berlaku;

1.4. Penggunaan uang belanja apakah telah dilakukan dengan cara

yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan.

2. Fungsi Rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan serta saran

kepada pemerintah berkaitan dengan segala hal yang bersifat

penyempurnaan mendasar, strategis dan berskala nasional di bidang

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

3. Fungsi Quasi Yudisial, yaitu melakukan proses Tuntutan

Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap bendaharawan yang

10

merugikan negara dan memberikan pertimbangan kepada

pemerintah atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri

bukan bendaharawan yang merugikan Negara

G. Tugas dan Wewenang BPK-RI

1. Tugas BPK-RI

Tugas BPK-RI adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK-RI

meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

yaitu:

1.1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

1.2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan

umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak

ketiga;

1.3. Penerimaan Negara;

1.4. Pengeluaran Negara;

1.5. Penerimaan daerah;

1.6. Pengeluaran daerah;

1.7. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan

daerah;

11

1.8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau

kepentingan umum;

1.9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan

fasilitas yang diberikan pemerintah.

2. Wewenang BPK-RI.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya BPK-RI berwenang:

2.1. Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan

melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode

pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan

pemeriksaan;

2.2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan;

2.3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan

barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan

pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan

terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,

rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;

2.4. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib

disampaikan kepada BPK-RI;

2.5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah

berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang

wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan Negara;

2.6. Menetapkan Kode Etik Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

12

2.7. Membina Jabatan Fungsional pemeriksa;

2.8. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;

2.9. Memberi pertimbangan atas Rancangan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI

Kedudukan BPK-RI sebagai Lembaga Negara yang bebas dan

mandiri dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan

Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara

pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dan TAP MPR RI Nomor

VI/MPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh

Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, yang

isinya antara lain menegaskan kembali Kedudukan BPK-RI sebagai satu-

satunya Lembaga Pemeriksa Eksternal Keuangan Negara dan

Peranannya yang Bebas dan Mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya.

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan, yang menjelaskan bahwa BPK-RI merupakan satu

lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan Negara. Berkedudukan di Ibu Kota

Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK-RI mempunyai

9 (sembilan) orang Anggota, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap

Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 7 (tujuh) orang

Anggota.

Susunan keanggotaan BPK-RI periode Tahun 2004 sampai dengan

Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

13

1. Ketua merangkap Anggota : Prof. DR. H. Anwar Nasution, SE, MPA

2. Wakil Ketua merangkap Anggota : H. Abdullah Zainie, S.H.

3. Anggota I : Drs.Imran, Ak

4. Anggota II : Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A.,Ak.

5. Anggota III : Drs. Baharuddin Aritonang, M.H.

6. Anggota IV : DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si.

7. Anggota V : Hasan Bisri, S.E., M.M.

8. Anggota VI : Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.

9. Anggota VII : Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri

Prof. DR. H. Anwar Nasution, S.E., MPA.

Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)

H. Abdullah Zainie, S.H.

Wakil Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)

Drs. Imran, Ak.

Anggota I

14

Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A., Ak.

Anggota II

Drs. Baharuddin Aritonang, M.H.

Anggota III

DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si.

Anggota IV

Hasan Bisri, S.E., M.M.

Anggota V

15

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.

Anggota VI

Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri

Anggota VII

Sampai dengan akhir bulan Desember 2008 BPK-RI telah

mempunyai Perwakilan di seluruh Propinsi, sesuai amanat Undang-

undang. Perwakilan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

3. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

4. BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau;

5. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

6. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

7. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi;

8. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung;

9. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu;

10. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung;

11. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten;

13. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

16

14. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

15. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

16. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

17. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

18. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

19. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

20. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

21. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali;

22. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

23. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

24. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua;

25. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat;

26. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

27. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

28. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

29. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

30. BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo;

31. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;

32. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku;

33. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Struktur Organisasi BPK-RI ditetapkan dengan Keputusan Ketua

BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007. Bagan Struktur

Organisasi BPK-RI dapat dilihat pada tabel 1.1. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/I-

VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana BPK-RI, terdiri atas Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat

Utama (Itama), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan

Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum),

17

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang),

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I, AKN II, AKN III, AKN IV,

AKN V, AKN VI dan AKN VII serta Perwakilan BPK-RI di seluruh

Propinsi.

TABEL 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

(Lampiran Keputusan BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni

2007)


REPUBLIK INDONESIA

STAF AHLI

5 ORANG

INSPEKTORAT

UTAMA

SEKRETARIAT

JENDERAL

DIREKTORAT UTAMA

PERENCANAAN,

EVALUASI,

PENGEMBANGAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

PEMERIKSAAN

KEUANGAN NEGARA

DIREKTORAT

UTAMA

PEMBINAAN DAN

PENEGEMBANGAN

HUKUM

PEMERIKSAAN

KEUANGAN

NEGARA

AKN VII

AKN VI

AKN V

AKN IV

AKN I

AKN II

AKN III

PERWAKILAN-

PERWAKILAN

BPK-RI DI

WILAYAH BARAT

PERWAKILAN-

PERWAKILAN

BPK-RI DI

WILAYAH

TIMUR

KETUA, WAKIL KETUA DAN 7

ANGGOTA

18

I. Jenis Pemeriksaan

Jenis pemeriksaan oleh BPK-RI meliputi:

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan

keuangan, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai

apakah sebuah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam

semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan mencakup

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dan General Audit.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan

efisiensi serta efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dari entitas atau program/kegiatan yang

diperiksa. Pemeriksaan kinerja mencakup tujuan yang luas dengan

memperhatikan berbagai macam bukti. Laporan Hasil Pemeriksaan

atas Kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan

menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien;

2.2. Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan;

2.3. Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi;

2.4. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat

yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau badan lain yang

berwenang;

19

2.5. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau

fungsi entitas yang bersangkutan;

2.6. Apakah entitas yang diaudit dalam melaksanakan

kegiatan/program telah menaati peraturan perundangan.

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang

dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan

pemeriksaan kinerja. Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan

tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan

dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

J. Kesepakatan Bersama

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK yang

berindikasi tindak pidana dan untuk meningkatkan efektivitas

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, BPK-RI telah

menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Agung, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama Ketua BPK-RI dengan Jaksa Agung RI Nomor

__62/S/I-III/6/2000_ tanggal 19 Juni 2000 tentang Tindakan Hukum

KEP 129/J.A/06/2000

terhadap Temuan Kasus yang Diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dan telah diperbaharui dengan Kesepakatan

Bersama BPK-RI dengan Kejaksaan Agung RI Nomor:

_01:/KB/I-VIII.3/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut

KEP-07/A/JA/07/2007

20

Penegakan Hukum terhadap Hasil pemeriksaan BPK yang diduga

mengandung Unsur Tindak Pidana;

2. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (KPK) Nomor: _01/KB/I-VIII.3/09/2006 tanggal

22/KPK-BPK/IX/2006

25 September 2006 Tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

3. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Pusat Pelaporan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: 02/KB/I-VIII.3/09/2006

NK- 1/1.02/PPATK/09/06

tanggal 25 September 2006 tentang Kerja Sama dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Kesepakatan bersama antara BPK-RI dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor: _1/KB/I-XIII.2/11/2008 tanggal 21 Nopember 2008

POL. :B/11/XI/2008

tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil

Pemeriksaan BPK-RI yang Berindikasi Pidana.

K. Hubungan Kerja Sama Internasional

1. Keanggotaan BPK-RI dalam organisasi BPK se-Asia dan se-Dunia

Dalam rangka menjalin kerja sama dengan sesama lembaga

pemeriksa di sejumlah Negara di dunia, BPK-RI menjadi anggota

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

INTOSAI merupakan Perhimpunan BPK se-Dunia. INTOSAI

mengadakan kongres setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk membicarakan

masalah bersama, bertukar pikiran dan pengalaman tentang

administrasi keuangan Negara. Pada Tahun 2006 anggota INTOSAI

mencapai 185 negara. Di kawasan Asia BPK-RI menjadi anggota Asian

21

Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI). Jumlah

anggota ASOSAI saat ini sebanyak 43 negara.

2. Kerja sama bilateral dengan BPK Negara lain

Selain berperan aktif dalam INTOSAI dan ASOSAI, BPK-RI juga

berupaya menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BPK Negara

lain, yaitu:

2.1. Kerja sama dengan Australia National Audit Office (ANAO);

2.2. Kerja sama dengan BPK Prancis;

2.3. Kerja sama dengan US GAO;

2.4. Kerja Sama dengan Audit New Zealand;

2.5. Kerja sama dengan BPK Rusia;

2.6. Kerja sama dengan OAG Canada;

2.7. Kerja sama dengan Jabatan Audit Negara Malaysia.

3. Kerja sama dengan lembaga donor

BPK-RI juga menjalin kerja sama dengan lembaga donor dalam

rangka menyediakan sumber daya berupa dana, infrastruktur dan

bantuan teknis untuk menghasilkan kapasitas dan kapabilitas

pemeriksa. Berkaitan dengan hal tersebut BPK-RI menjalin kerja sama

dengan ADB, World Bank, USAID dan AUSAID serta SNAO/SIDA.

22

BAB II

PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

A. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang

Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa

Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di

setiap provinsi, maka BPK-RI melakukan pembukaan Perwakilan di

Provinsi Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung. Selama ini

Provinsi Lampung termasuk dalam wilayah pemeriksaan BPK-RI

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan semakin meningkatnya

luas lingkup pemeriksaan dan untuk meningkatkan mutu hasil

pemeriksaan serta untuk memperkuat peran dan kinerja BPK-RI sebagai

satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia, maka BPK-RI membuka

perwakilannya di Provinsi Lampung.

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah salah satu unsur

pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V

(AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui

Auditor Keuangan Negara V (Tortama V). BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung dipimpin oleh seorang Kepala. BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten

di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan

23

entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang

dilimpahkan oleh AKN.

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung didirikan pada tanggal 7 Juni

2006, berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 23/SK/ I-VIII.3/6/2006

tanggal 7 Juni 2006 tentang Perubahan Keenam atas SK BPK RI Nomor

12/SK/I-VIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pelaksana BPK RI, dengan nama Perwakilan BPK-RI di Bandar

Lampung. Peresmian BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2007 oleh Ketua BPK RI

Prof. DR. Anwar Nasution, yang dihadiri oleh Tortama V, Sekretaris

Jenderal BPK RI, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung,

serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-provinsi

Lampung. Peresmian dilakukan di Gedung Pemerintah Provinsi

Lampung Jalan Gajah Mada No. 87, yang sampai saat ini menjadi Kantor

Perwakilan dengan status pinjam pakai. Sejak peresmian itu BPK-RI

Perwakilan Provinsi Lampung mulai definitif sebagai Kantor Perwakilan,

dengan nama Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung.

Berdasarkan Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008

tanggal 24 Oktober 2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK-RI, maka

nama Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung berubah menjadi BPK-RI

Kantor Perwakilan Provinsi Lampung. Dan pada tanggal 13 Januari 2009

nama Kantor Perwakilan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan Keputusan Ketua BPK

No.01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia.

Jumlah pegawai pada saat peresmian adalah sebanyak 39 orang,

terdiri dari 11 orang pejabat struktural dan 28 orang staf. Pejabat

struktural terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan,

24

dua orang Kepala Sub Auditorat, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 4 orang

Kepala Seksi. Tenaga staf meliputi: 25 orang Auditor dan 3 orang

Administrasi Umum. Pelantikan Kepala Perwakilan dilaksanakan pada

tanggal 14 Februari 2007 oleh Sekretaris Jenderal dan para pejabat

struktural lainnya dilantik pada tanggal 2 Maret 2007. Nama-nama

pejabat struktural pada awal pendirian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan : Drs. Tangga Muliaman Purba, MM

2. Kepala Sekretariat Perwakilan : Muhaimin, SH., MSi

3. Ka. Sub Auditorat Lampung I : Rachmat Andy, SH

4. Ka. Sub Auditorat Lampung II : Ayub Amali, SE., Ak., MM

5. Ka. Sub Bagian Kepegawaian : Rachmad, SE

6. Ka. Sub Bagian Keuangan : Rachmad B. Prijono, S.Sos

7. Ka. Sub Bagian Umum : Kumpul Damanik, SE

8. Kepala Seksi Lampung I A : Novis Pramantyabudi SE., CISA.,

CCNA., CLS., Ak.

9. Kepala Seksi Lampung I B : M. Toha Arafat, SE., MSi., Ak.

10. Kepala Seksi Lampung II A : Paula H Simatupang, SE., M.Si., Ak.

11. Kepala Seksi Lampung II B : Emmy Mutiarini, SE., MSi., Ak.

B. Organisasi

Sesuai Pasal 635 Ayat (1) Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/-

VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana BPK-RI menetapkan bahwa BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada dibawah

AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor

Utama Keuangan Negara V (Tortama V).

BPK-RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Sub Auditorat Lampung I;

2. Sub Auditorat Lampung II;

25

3. Sekretariat Perwakilan.

Sub Auditorat Lampung I mempunyai tugas memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah

Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung

Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan, serta

BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas,

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Selanjutnya Sub Auditorat Lampung I membawahi 2 (dua) Seksi,

yaitu Seksi Lampung I.A membawahi wilayah pemeriksaan Propinsi

Lampung, Kabupaten Lampung Barat, BPD, PD Wahana Raharja, PDAM

Limau Kunci, RSUD Abdul Moeloek dan RSUD Liwa. Seksi Lampung I.B

membawahi wilayah pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Lampung

Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, PDAM Way

Tuba dan RSUD Menggala.

Sub Auditorat Lampung II mempunyai tugas memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah

Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten

Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten

Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran, serta BUMD dan lembaga

terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan

pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Selanjutnya Sub Auditorat Lampung II membawahi 2 (dua) Seksi,

yaitu Seksi Lampung II.A yang membawahi wilayah pemeriksaan

Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, BPR Kota Bandar

Lampung, Bank Syariah Tanggamus, PDAM Tirta Jasa, PDAM Way

Rilau, PDAM Way Agung, RSUD Pringsewu dan RSUD Kalianda. Seksi

Lampung II.B membawahi wilayah pemeriksaan Pemerintah Kota Metro,

26

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, PDAM Way

Bumi, PDAM Way Irang, RSUD Mayjend. H.M. Ryacudu dan RSUD

Ahmad Yani.

Jumlah entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, dapat

disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1.2

REKAPITULASI JUMLAH ENTITAS

PADA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

No Unit Kerja Prov/Kab/

Kota

BPD/

BPR PDAM RSUD PD

1. SAP Lampung I

a. Seksi Lampung I.A 2 1 1 2 1

b. Seksi Lampung I.B 3 1 1

2. SAP Lampung II

a. Seksi Lampung II.A 4 2 3 2

b. Seksi Lampung II.B 3 2 2

3. Jumlah 12 3 7 7 1

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan

mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan

masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan

fungsi BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sekretariat Perwakilan

terdiri dari:

1. Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SDM);

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Hukum dan Humas;

4. Sub Bagian Umum;

5. Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan.

27

Sub Bagian Hukum dan Humas serta Sub Bagian Sekretariat Kepala

Perwakilan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung baru terbentuk

pada tanggal 23 Juni 2008 dengan diangkatnya Kepala Sub Bagian

Hukum dan Humas dan Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan

berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI Nomor 154/K/X-

X.3/06/2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV pada

Pelaksana BPK. Struktur Organisasi BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung dapat kami sajikan dalam bagan berikut ini:

TABEL 1.3

STRUKTUR ORGANISASI

BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

KEPALA

PERWAKILAN

KEPALA SUB

AUDITORAT

LAMPUNG I

KEPALA SUB

AUDITORAT

LAMPUNG II

KEPALA

SEKRETARIAT

PERWAKILAN

KEPALA

SEKSI

LAMPUNG

IA

KEPALA

SEKSI

LAMPUNG

IB

KEPALA

SEKSI

LAMPUNG

IIB

KEPALA

SEKSI

LAMPUNG

IIB

KEPALA SUB

BAGIAN

SEKRETARIAT

KEPALA

PERWAKILAN

KEPALA SUB

BAGIAN

HUKUM DAN

HUMAS

KEPALA SUB

BAGIAN

KEUANGAN

KEPALA SUB

BAGIAN SDM

KEPALA

SUB

BAGIAN

UMUM

28

Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M.

Kepala Perwakilan

Muhaimin, S.H.,M.Si.

Kepala Sekretariat Perwakilan

Rachmat Andy, S.H.

Kepala Sub Auditorat Lampung I

Ayub Amali, S.E., M.M., Ak.

Kepala Sub Auditorat Lampung II

Rachmad, S.E.

Kepala Sub Bagian SDM

29

Rachmad B. Prijono, S. Sos.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Nurina Hijiani, S.H.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas

Kumpul Damanik, S.E.

Kepala Sub Bagian Umum

Dian Hidayatullah, S.E., M.Si., Ak.

Kepala Sekretariat Kepala Perwakilan

Novis Pramantyabudi, S.E. CISA, CCNA, CLS,

Ak.

Kepala Seksi Lampung I.A

30

Muh. Toha Arafat, S.E., Ak.

Kepala Seksi Lampung I.B

Paula H. Simatupang, S.E. M.M., Ak.

Kepala Seksi Lampung II.A

Emmy Mutiarini, S.E., M.Si., Ak.

Kepala Seksi Lampung II.B

C. Profil Entitas1

1. Sejarah Lampung

Penduduk asli Lampung berasal dari keturunan Batak, Banten

dan Cina. Sejak abad ke XIII Lampung telah berhubungan dengan

Cina dan India melalui Pelabuhan Internasional Teluk Lampung/Way

Ratai. Tahun 1511 hingga Tahun 1518 Lampung telah dimasuki

Portugis, selanjutnya Lampung berada di bawah Kesultanan Banten.

Tahun 1808 jatuh ke tangan Belanda, kemudian pada Tahun 1817

1 Sumber profil entitas diambil dari www.dishub-lampung.com

31

diduduki oleh Inggris. Pada Tahun 1856 perang Lampung berakhir,

namun kolonialisme Belanda tetap berlanjut hingga Tahun 1949,

diselingi Jepang pada tahun 1942. Pahlawan nasional asal Lampung

adalah Raden Intan, yang wafat Tahun 1826. Pasca Revolusi

kemerdekaan 17 Agustus 1945 Lampung merupakan Karesidenan

berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan dan

kemudian pada Tahun 1964 menjadi daerah Tingkat I Provinsi

Lampung.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas

35.288,35km2, termasuk pulau-pulau yang terkecil, pada bagian

sebelah paling ujung Tenggara Pulau Sumatera, dengan batas-batas

wilayahnya adalah sebagai berikut:

2.1. Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;

2.2. Sebelah Selatan : Selat Sunda;

2.3. Sebelah Timur : Laut Jawa;

2.4. Sebelah Barat : Samudera Hindia.

3. Topografi

Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima)

daerah topografi, yaitu:

3.1. Daerah tofografis berbukit sampai bergunung, dengan lereng-

lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan rata-rata 300 m

di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi bukit barisan

dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung

Tanggamus, Gunung Pesawaran dan Gunung Rajabasa. Gunung

Pesawaran berada di Kalianda, dengan ketinggian rata-rata 1.500

m. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi,

32

Sebiulan yang terdapat di bagian utara. Daerah tersebut

umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer dan sekunder;

3.2. Daerah tofografis berombak sampai bergelombang, dengan

kemiringan antara 8% sampai dengan 15% dan ketinggian antara

300m sampai dengan 500m dari permukaan laut;

3.3. Daerah daratan alluvial, daerah ini sangat luas meliputi

Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah timur.

Kemiringannya berkisar antara 0% sampai dengan 3%, dengan

ketinggian dari permukaan 0,5 sampai dengan 75m;

3.4. Daerah daratan rawan pasang surut. Di sepanjang pantai timur

merupakan daerah rawan pasang surut dengan ketinggian 0,5

sampai dengan 1m penggenangan air menurut naiknya pasang

surut;

3.5. Daerah River Basin. Di daerah Lampung terdapat 5 (lima) River

Basin, yaitu River Basin sekampung, River Basin Semangka,

River Basin Way Jepara dan River Basin sungai-sungai lainnya;

4. Klimatologi

Lampung terletak di bawah Khatulistiwa 5°Lintang Selatan,

beriklim tropis-humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari

Samudera Indonesia dengan 2 (dua) musim angin setiap tahunnya.

Dua musim dimaksud adalah:

4.1. Nopember sampai dengan Maret, angin bertiup dari arah Barat

dan Barat Laut;

4.2. Juli sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah Timur dan

Tenggara. Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam. Pada daerah

daratan dengan ketinggian 30m sampai dengan 60m. Temperatur

udara rata-rata berkisar antara 26° C- 28° C. Temperatur yang

sangat jarang dialami adalah 33,4° C, juga temperatur minimum

33

21,7° C. Kelembaban udara sekitar 75%-87% dan kelembaban

udara akan lebih tinggi pada tempat-tempat yang lebih tinggi.

5. Geologi

Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari bukit

barisan yang merupakan Geantiklinal dan sebelah timurnya

merupakan sinklinal. Punggung pengunungan ini dari jaman kapur

mengalami deformasi pada jaman tersier mengakibatkan gejala-gejala

patahan (gaya vertikal). Dari gejala-gejala patahan terbentuklah:

3.6. Fenomena geologi seperti patahan Semangka yang panjangnya

menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka;

3.7. Gunung berapi berbentuk oval seperti Gunung Tanggamus;

3.8. Depresi tektonik seperti lembah-lembah Suoh, Gedong Surian

dan Way Liwa. Lapisan sedimen pada bagian utara

mengakibatkan pelipatan di jaman Pleistosin tua sehingga

menghasilkan lapisan yang membawa minyak bumi di dalam 4

(empat) seri lapisan Palembang. Lapisan tersebut terdapat di

daerah Menggala, Kotabumi dan Sukadana.

6. Jumlah Penduduk

Pertambahan penduduk Provinsi lampung pada periode Tahun

1971-1980 sebesar 5,77% per tahun dan mengalami penurunan pada

periode tahun 1980-1990 menjadi 2,67% per tahun. Menurut hasil

sensus penduduk Tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Lampung

sebanyak 6.649.181 jiwa, Tahun 2003 sebanyak 6.780.260 jiwa, Tahun

2002 sebanyak 6.787.655 jiwa. Pertumbuhan penduduk periode Tahun

2000-2004 rata-rata 0,99%. Pada Tahun 2007 penduduk Provinsi

Lampung diperkirakan menjadi 6.996.700 jiwa.

34

7. Pemerintah Daerah

Ibukota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung, merupakan

gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Lampung yang

terletak di mulut Teluk Lampung. Provinsi Lampung memiliki

wilayah yang luas dan menyimpan potensi kelautan.

Wilayah Provinsi Lampung meliputi satu pemerintahan

provinsi, sembilan pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan

kota. Selain itu di wilayah Provinsi Lampung terdapat sepuluh RSUD

dan 15 BUMD terdiri dari tujuh PDAM, tiga Perusahaan Daerah (PD),

satu Bank Pembangunan Daerah Lampung, satu Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) dan tiga BPR Syariah.

Profil entitas pemeriksaan BPK pada wilayah pemeriksaan

Perwakilan Provinsi Lampung dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 1.4

DATA PROFIL PROVINSI LAMPUNG

No. Entitas Jumlah Penduduk Luas Wilayah Wilayah Administrasi

1 Propinsi Lampung * 6.720.260 Jiwa 35.288,35 KM² 8 Kabupaten, 2 Kota, 168

Kecamatan

2 Kab. Lampung Barat * 365.999 Jiwa 4.950,40 KM² 14 Kecamatan

3 Kab. Lampung Timur 945.252 Jiwa* 5.325,03 KM² 24 Kecamatan

4 Kab. Lampung Tengah 1.133.180 Jiwa* 3.180,78 KM² 20 Kecamatan

5 Kab. Lampung Utara* 528.792 Jiwa 2.756,63 KM² 16 Kecamatan

6 Kab. Tanggamus 478.568 Jiwa** 3.356,61 KM² 24 Kecamatan

7 Kab. Way Kanan 367.574 Jiwa*** 3.921,63 KM² 12 Kecamatan

8 Kab. Lampung Selatan* 1.133.180 Jiwa 3.180,78 KM² 20 Kecamatan

9 Kab. Tulang Bawang 857.589 Jiwa 7.770,84 KM² 24 Kecamatan

10 Kota Metro 152.829 Jiwa 68,74 KM² 5 Kecamatan

11 Kota Bandar Lampung* 742.749 Jiwa* 192,96 KM² 9 Kecamatan

12 Kab. Pesawaran**** - - -

Keterangan :

a) * Sumber www.depdagri.go.id

b) ** Data 2006

http://www.depdagri.go.id/

35

c) *** Sensus tahun 2003

d) **** Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2007

tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi

Lampung. Pelantikan Penjabat Bupati dilakukan pada tanggal 2 November 2007.

8. Pemekaran Daerah

Selain itu pada Tahun 2008 DPR-RI telah menyetujui pemekaran

daerah di wilayah Provinsi Lampung, yaitu:

8.1. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan UU Nomor 48

Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, merupakan hasil

pemekaran dari Kabupaten Tanggamus;

8.2. Kabupaten Mesuji dibentuk berdasarkan UU Nomor 49 Tahun

2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, sebagai hasil

pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang;

8.3. Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan UU

Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi

Lampung, merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tulang

Bawang.

Ketiga Kabupaten hasil pemekaran tersebut oleh BPK-RI Perwakilan

Provinsi Lampung masing-masing diusulkan untuk masuk dalam

wilayah pemeriksaan sebagai berikut:

* Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji diusulkan

untuk dimasukkan dalam wilayah pemeriksaan Seksi Lampung

I.B;

* Kabupaten Pringsewu diusulkan untuk dimasukkan dalam

wilayah pemeriksaan Seksi Lampung II.B.

36

PETA PROVINSI LAMPUNG

Sumber: www.indonesia-tourism.com

37

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN

DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG PADA BPK-RI PERWAKILAN

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

A. Pelaksanaan Tugas Bidang Pemeriksaan

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa sesuai

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada 3 (tiga) jenis

pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK-RI, yaitu: Pemeriksaan

Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan

Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2008 jenis pemeriksaan yang

dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah

Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan

Tujuan Tertentu. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK-RI

Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2008 menunjukkan

hal-hal sebagai berikut:

1. Semester I

Dalam Semester I Tahun Anggaran 2008, BPK-RI Perwakilan

Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan LKD Tahun

Anggaran 2007 terhadap 11 (sebelas) entitas, yaitu: Provinsi Lampung,

Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten

Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung,

Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro,

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur (tidak

termasuk Kabupaten Pesawaran yang merupakan kabupaten hasil

pemekaran Tahun 2007, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah/LKPD belum ada). Selain itu dalam Triwulan I TA 2008,

38

Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan

Pengelolan Kas dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran

2008 terhadap 5 entitas, yaitu: Provinsi Lampung, Kota Bandar

Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah

dan Kabupaten Tulang bawang, juga telah dilakukan Pemantauan

atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

1.1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Hasil Pemeriksaan LKD TA 2007 menunjukkan bahwa

kesebelas entitas yang diperiksa memperoleh Opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP). Nilai realisasi anggaran

pendapatan sebesar Rp7.380.538,73 juta, belanja sebesar

Rp7.614.664,31 juta, pembiayaan penerimaan sebesar

Rp1.024.224,96 juta dan pembiayaan pengeluaran sebesar

Rp57.889,25 juta.

Rincian dan opini masing-masing entitas atas Hasil

pemeriksaan LKD TA 2008 dimuat dalam tabel berikut:

TABEL 1.5

TABEL REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (dalam juta rupiah)

No Nama Entitas Yang

Diperiksa Pendapatan Belanja

Pembiayaan Opini

Penerimaan Pengeluaran

1 Provinsi Lampung 1.374.096,05 1.532.401,69 350.625,38 12.000,00 WDP

2 Kab. Lampung Barat 443.368,15 455.750,03 74.538,28 1.160,43 WDP

3 Kab. Lampung Timur 707.158,78 705.676,58 133.680,29 4.000,00 WDP

4 Kab. Lampung Utara 563.755,59 554.171,34 45.034,64 4.122,72 WDP

5 Kab. Lampung Selatan 851.960,68 900.882,99 59.797,51 3.125,00 WDP

6 Kab. Lampung Tengah 795.436,54 810.663,72 39.590,90 7.197,51 WDP

7 Kab. Way Kanan 438.700,97 407.283,05 112.253,69 - WDP

8 Kab. Tulang Bawang 606.696,48 601.142,82 24.609,64 17.106,04 WDP

9 Kab. Tanggamus 626.404,69 679.154,50 68.440,68 3.350,00 WDP

10 Kota Metro 306.987,59 307.462,33 53.347,70 1.408,72 WDP

39

No Nama Entitas Yang

Diperiksa Pendapatan Belanja

Pembiayaan Opini

Penerimaan Pengeluaran

11 Kota Bandar Lampung 665.973,21 660.075,26 62.306,25 4.418,83 WDP

Jumlah 7.380.538,73 7.614.664,31 1.024.224,96 57.889,25

Hasil pemeriksaan atas LKD tersebut di atas menunjukkan

bahwa pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih

lemah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

belum sepenuhnya dipatuhi. Temuan signifikan dapat diuraikan

sebagai berikut:

1.1.1. Provinsi Lampung: Terdapat perbedaan mutasi aset tetap

antara Bagian Akuntansi dengan Biro Umum dan

Perlengkapan sebesar Rp90.296,61 juta dan sebanyak 150

bidang tanah seluas 2.900.678 m2 senilai Rp261.132,86 juta

belum memiliki sertifikat hak milik yang dapat

mengakibatkan hilang/berpindahnya kepemilikan aset

pemerintah daerah; Terdapat penganggaran dan realisasi

bantuan uang transport dan honor pembahasan APBD TA

2007 kepada pimpinan dan anggota DPRD yang

mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar

Rp171,90 juta; Terdapat program asuransi santunan duka

Bumiputera 1912 untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung yang mengakibatkan kerugian

keuangan daerah sebesar Rp1.487,97 juta.

1.1.2. Kabupaten Lampung Barat: Belanja Bantuan Transportasi

Sidang Paripurna DPRD kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian

keuangan daerah sebesar Rp515,25 juta; Pembayaran

Belanja Rumah Tangga dan Belanja Makan Minum Harian

40

Tamu Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar

Rp332,40 juta mengakibatkan kerugian keuangan daerah

sebesar Rp224,40 juta dan pemborosan keuangan daerah

sebesar Rp108,00 juta; Pelaksanaan Studi Banding

Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp619,44

juta mengakibatkan kerugian daerah atas pembayaran

Bantuan Transport dalam rangka studi banding sebesar

Rp159,80 juta dan pemborosan sebesar Rp459,64 juta;

Program Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada masyarakat

Kabupaten Lampung Barat memboroskan Keuangan

Daerah sebesar Rp2.825,67 juta dan mengganggu program

lain yang lebih mempunyai skala prioritas; Realisasi

Honorarium Rapat Koordinasi Unsur Muspida tidak

sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian keuangan

daerah sebesar Rp137,70 juta; Terdapat pekerjaan fisik

tidak sesuai kontrak pada Dinas Pemukiman dan

Prasarana Wilayah mengakibatkan kelebihan pembayaran

akibat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp193,07 juta;

Proses pengajuan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah

dan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan

mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan

sebesar Rp2.431,66 juta; Terdapat penambahan Aset Tetap

sebesar Rp8.318,18 juta belum dikapitalisasi, perbedaan

antara nilai Aset Tetap di neraca dengan hasil appraisal

sebesar Rp26.039,21 juta, Aset Tetap dengan kondisi rusak

berat masih tercatat dalam neraca dan tidak ada

mekanisme penyusutan Aset Tetap mengakibatkan nilai

41

Aset Tetap disajikan tidak sesuai dengan yang

disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.1.3. Kabupaten Lampung Timur: Terdapat perbedaan nilai

Aset Tetap berupa Tanah dalam Laporan Keuangan

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007

dengan Buku Inventaris Induk sebesar Rp109.923,35 juta

dan belum didukung dengan sertifikat kepemilikan

sebesar Rp102.923,35 juta; Terdapat penganggaran dan

realisasi atas Belanja Modal yang merupakan hibah

kepada pihak ketiga, sehingga penyajian Belanja Hibah

pada Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2007

dicatat lebih rendah sebesar Rp3.930,85 juta; Terdapat

perjalanan dinas Anggota DPRD yang dibayarkan ganda,

sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah

sebesar Rp59,80 juta; Terdapat realisasi Belanja Hibah

yang dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD dan belum

ada Berita Acara Serah Terima Aset Tetap, sehingga

penyajian Aset Tetap berupa Bangunan dan Gedung pada

Neraca per 31 Desember 2007 dicatat lebih rendah sebesar

Rp2.826,04 juta; Terdapat pembayaran premi asuransi jiwa

PNS yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp190,88

juta; Terdapat pelaksanaan program asuransi jiwa

penduduk Kabupaten Lampung Timur yang dibayarkan

ganda, sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah

sebesar Rp2.336,25 juta dan memboroskan keuangan

daerah sebesar Rp954,75 juta; Terdapat keterlambatan

penyelesaian beberapa kegiatan di Dinas Cipta Karya dan

42

belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.526,40

juta.

1.1.4. Kabupaten Lampung Utara: Terdapat realisasi biaya

rapat Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan ganda

sebesar Rp1.993,18 juta. Hal tersebut mengakibatkan

pembayaran kegiatan rapat-rapat paripurna untuk

Pimpinan dan Anggota DPRD merugikan keuangan

daerah sebesar Rp1.993,18 juta; Aset tetap berupa tanah

senilai Rp61.163,60 juta belum mempunyai kepastian

hukum atas kepemilikannya dan dimungkinkan terjadi

penyerobotan, pengambilalihan atau penyalahgunaan

oleh orang yang tidak bertanggung jawab; Program

Asuransi Jiwa Penduduk Kabupaten Lampung Utara

memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.910,00 juta.

Hal tersebut mengakibatkan kegiatan asuransi jiwa

penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran

2007 diperkirakan tidak memperoleh hasil yang maksimal

dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.910,00

juta dan pada Tahun Anggaran 2007 terdapat klaim

asuransi yang belum dibayarkan pihak PT Asuransi Jiwa

Bakrie sebesar Rp113,75 juta.

1.1.5. Kabupaten Lampung Selatan: Terdapat penerimaan

Badan Layanan RSUD Kalianda selama Tahun 2007 yang

tidak dicatat secara bruto dan belum diterima, sehingga

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Badan

Layanan RSUD Kalianda belum dicantumkan nilai yang

sebenarnya yaitu sebesar Rp3.847,23 juta dan kurang

penerimaan sebesar Rp943,58 juta; Realisasi pembayaran

43

klaim PT AJB Bumiputera 1912 kepada rumah tangga

miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 dan 2008

tidak didukung perhitungan biaya dan manfaat yang

memadai sehingga pengeluaran belanja asuransi sebesar

Rp2.651,29 juta memboroskan keuangan daerah dan

mengganggu program lain yang lebih prioritas; Terdapat

realisasi Belanja Asuransi Jiwa Bumiputera untuk Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar

Rp1.459,18 juta; Terdapat kelebihan pembayaran untuk

Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan staf

sekretariat sebesar Rp221,27 juta sehingga merugikan

keuangan daerah sebesar Rp221,27 juta; Terdapat dana

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) empat Anggota

yang PAW dan satu orang yang telah meninggal dunia

belum dikembalikan ke Kas Daerah sehingga merugikan

Keuangan Daerah sebesar Rp261,73 juta.; Aset Tetap

dalam kondisi rusak diragukan kewajaran nilainya

sebesar Rp9.824,59 juta, Aset Tetap Tanah belum

didukung bukti kepemilikan yang sah senilai

Rp137.751,46 juta, Aset Tetap tidak jelas status

kepemilikannya senilai Rp10.864,43 juta, dan Aset Tanah

dan Kendaraan tidak jelas keberadaannya senilai

Rp5.758,73 juta.

1.1.6. Kabupaten Lampung Tengah: Pembukaan rekening-

rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak

dilandasi izin pembukaan rekening bank dari Kepala

44

Daerah, mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di

setiap SKPD per 31 Desember 2007 senilai Rp1.892,75 juta

tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi

adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai

Kas Daerah; Aset Tanah seluas 321.920 m2 seharga

Rp9.757,08 juta belum didukung dengan bukti

kepemilikan yang memadai, pekerjaan fisik sebesar

Rp1.700,00 juta tidak tercatat sebagai penambah Aset

Tetap dan 3.703 unit Aset Tetap senilai Rp20.999,00 juta

dalam kondisi rusak berat masih tercantum dalam Neraca

Tahun 2007; Penggunaan Dana Alokasi Khusus sebesar

Rp24.500,00 juta dan Dana Bergulir sebesar Rp4.000,00

juta tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kegiatan

pembangunan dari DAK tidak terlaksana sesuai rencana

sebesar Rp7.393,74 juta dan tidak terkendalinya

penggunaan DAU/Rutin sebesar Rp6.557,90 juta;

Perjanjian pinjaman daerah kepada pihak ketiga tidak

sesuai ketentuan sebesar Rp20.000,00 juta, mengakibatkan

pembayaran pokok dan bunga pinjaman membebani

tahun anggaran berikutnya dan pinjaman jangka pendek

menjadi tidak terkendali.

1.1.7. Kabupaten Way Kanan: Terdapat realisasi Tunjangan

Komunikasi Intensif belum dikembalikan sebesar

Rp173,78 juta sehingga mengakibatkan realisasi belanja

Tunjangan Komunikasi Intensif tiga orang Anggota DPRD

yang diganti antar waktu sebesar Rp173,78 juta

merugikan keuangan daerah; Terdapat pelaksanaan

kegiatan asuransi jiwa bagi penduduk Kabupaten Way

45

Kanan sebesar Rp2.997,00 juta yang dilaksanakan tidak

berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat yang cermat

sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah;

Terdapat pelaksanaan kegiatan asuransi jiwa bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Perangkat Kampung dan

Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) tidak

sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.173,98 juta sehingga

mengakibatkan kegiatan asuransi jiwa PNS dan asuransi

jiwa PTHLS Kabupaten Way Kanan merugikan keuangan

daerah sebesar Rp1.173,98 juta; Terdapat keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan denda

sebesar Rp105,15 juta dan pemutusan pelaksanaan

pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp232,66 juta

sehingga mengakibatkan tidak dapat segera

dimanfaatkannya fasilitas umum yang dibangun oleh

Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan dalam kontrak dan kerugian daerah

dari denda keterlambatan dan pemutusan kontrak yang

belum dikenakan dan disetorkan ke Kas Daerah senilai

Rp337,81 juta; Terdapat Aset Tetap dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar

Rp14.512,01 juta dalam kondisi rusak berat masih dicatat

berdasarkan harga perolehan dan aset tetap tanah sebesar

Rp61.289,05 juta belum didukung bukti kepemilikan yang

sah.

1.1.8. Kabupaten Tulang Bawang: Sisa pengisian kas di

Bendahara Pengeluaran belum disetor ke Kas Daerah,


46

Rp145,51 juta; Aset tanah seluas 319.309 m2 senilai

Rp6.366,64 juta belum mempunyai bukti kepemilikan dan

alat kesehatan senilai Rp9.920,02 juta belum disajikan

dalam neraca; Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif

dan Tunjangan Dana Operasional tidak sesuai ketentuan,

mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp112,46 juta;

Program Asuransi Jiwa seluruh masyarakat/ penduduk

Kabupaten Tulang Bawang tidak didasarkan pada

perhitungan biaya dan manfaat, mengakibatkan

pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.954,91 juta.

1.1.9. Kabupaten Tanggamus: Terdapat pengeluaran Kas

Daerah tanpa melalui penerbitan SPM sebesar Rp1.393,00

juta, sehingga membuka peluang penyalahgunaan uang

daerah sebesar Rp1.393,00 juta, termasuk sebesar Rp468,00

juta tidak jelas peruntukannya; Terdapat Aset Tanah

sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190

buah, Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah, Jalan

dan Irigasi sebanyak 417 buah tidak memiliki nilai

perolehan dan tanah sebanyak 1.130 buah senilai

Rp251.143,00 juta tidak didukung dengan bukti

kepemilikan yang sah; Belanja Tunjangan Komunikasi

Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

DPRD lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp414,96

juta, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah

sebesar Rp414,96 juta; Terdapat penggunaan uang Daerah

oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk

tujuan lain sebesar Rp210,99 juta, sehingga

mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp210,99 juta;

47

Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa bagi Penduduk tidak

didukung perhitungan biaya dan manfaat yang memadai

sebesar Rp2.994,03 juta, sehingga mengakibatkan

pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.994,03 juta;

Terdapat realisasi belanja melewati Tahun Anggaran

sebesar Rp1.575,50 juta, sehingga mengakibatkan

pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.575,50 juta

dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan penyajian

Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun

Anggaran 2007 dicatat lebih tinggi sebesar Rp1.575,50 juta.

1.1.10. Kota Metro: Terdapat tanah seluas 2.465.287m2 dengan

nilai Rp492.114,08 juta belum memiliki sertifikat atau

bukti kepemilikan lain dan Aset Tetap dalam kondisi

rusak berat yang masih dicatat dalam Aset Tetap serta

masih dinilai sebesar harga perolehan senilai Rp15.511,83

juta; Pembayaran bantuan biaya operasional

penyelenggaraan Muspida tidak sesuai ketentuan yang


Rp566,56 juta; Pemberian bantuan asuransi jiwa dan

kecelakaan diri pada Pegawai Negeri Sipil Kota Metro

tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan

kerugian keuangan daerah sebesar Rp879,40 juta;

Pemberian asuransi jiwa jabatan khusus kepada Walikota

dan Wakil Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang


Rp108,00 juta.

1.1.11. Kota Bandar Lampung: Pembukaan rekening-rekening

Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dilandasi izin

48

pembukaan rekening bank dari Kepala Daerah dengan

saldo per 31 Desember 2007 senilai Rp1.753,03 juta yang

mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap

SKPD tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan

berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak

dilaporkan sebagai Kas Daerah senilai Rp1.753,03 juta;

Terdapat Belanja Tahun Anggaran 2006 dan Tahun

Anggaran 2007 yang belum dibayarkan kepada pihak

ketiga sebesar Rp1.269,78 juta mengakibatkan terbukanya

peluang penyalahgunaan keuangan daerah dan

penerangan lampu di Terminal Rajabasa terlambat

dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;

Terdapat 98 lahan tanah dengan luas lahan 688.708,50 m2

senilai Rp196.804.740.001,00 yang belum disertai dengan

bukti kepemilikan yang sah dan 27 sertifikat kepemilikan

atas tanah seluas 157.599 m2 belum tercatat dalam neraca;

Pengelolaan dana bantuan untuk sekolah melalui

rekening pribadi mengakibatkan terbukanya peluang

penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp3.555,00 juta

dan terdapat sekolah yang belum menerima dana bantuan

sebesar Rp78,30 juta; Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas

Pendidikan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan dan

Dinas Bina Marga dan Permukiman tidak sesuai

ketentuan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan

pembayaran sebesar Rp36,49 juta, denda keterlambatan

sebesar Rp27,93 juta dan jaminan pelaksanaan sebesar

Rp109,13 juta yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta

49

pekerjaan tersebut terlambat dimanfaatkan oleh

Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.2. Hasil pemeriksaan pengelolaan kas dalam kerangka

pemeriksaan LKD TA 2008 atas 5 entitas, terdapat temuan

signifikan sebagai berikut:

1.2.1. Provinsi Lampung: Penerbitan surat perintah pencairan

dana tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan realisasi

belanja yang berasal dari SP2D-GU yang telah

dikeluarkan sebesar Rp387.209,24 belum menggambarkan

keadaan yang sebenarnya; Terdapat pembukaan

rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah di

bank tidak dilandasi izin dari kepala daerah dengan saldo

per 31 Desember 2007 senilai Rp15.484,25 yang

mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap

SKPD tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan

berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak

dilaporkan sebagai Kas Daerah senilai Rp15.484,25;

Penatausahaan rekening-rekening pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah dengan saldo pada tanggal 31 desember

2007 senilai Rp1.052,65 belum tertib yang mengakibatkan

banyaknya jumlah rekening yang dimiliki, dikelola dan

dikuasai oleh SKPD Pemerintah Provinsi Lampung yang

tidak terpantau.

1.2.2. Kota Bandar Lampung: Terdapat pembukaan rekening-

rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

tidak dilandasi izin pembukaan rekening Bank dari

Kepala Daerah dengan saldo per 31 Desember 2007

50

sebesar Rp1.753,03 juta. Hal ini mengakibatkan rekening-

rekening Kas Daerah di setiap SKPD tersebut tidak

mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi


Kas Daerah sebesar Rp1.753,03 juta; Terdapat belanja

Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang

belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.270,09

juta dan denda yang belum dikenakan kepada rekanan

sebesar Rp1,89 juta. Hal tersebut mengakibatkan

terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan

daerah sebesar Rp1.270,09 juta dan terlambat

dimanfaatkannya hasil kegiatan Penerangan Lampu di

Terminal Rajabasa serta denda keterlambatan dari

rekanan belum diterima sebesar Rp1,89 juta; Terdapat

pengelolaan dana bantuan untuk sekolah sebesar

Rp3.555,00 juta di luar rekening operasional pengeluaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan

dan Perpustakaan serta bantuan yang belum disalurkan

ke sekolah sebesar Rp78,30 juta yang mengakibatkan

terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan

daerah yang dilakukan oleh pemilik rekening

penampungan sebesar Rp3.555,00 juta serta masih

terdapatnya sekolah yang belum menerima dana bantuan

sebesar Rp78,30 juta.

1.2.3. Kabupaten Lampung Utara: Terdapat pembukaan

rekening-rekening kas satuan kerja perangkat daerah di

bank tidak dilandasi izin dari kepala daerah dengan saldo

51

akhir sebesar Rp642,41 juta yang mengakibatkan

rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tidak

mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi


Kas Daerah; Bendahara Bantuan Keuangan belum

mempertanggungjawabkan SP2D yang dicairkan sebesar

Rp14.122,73 juta yang membuka peluang terjadinya

penyalahgunaan dana bantuan keuangan sebesar

Rp14.122,73 juta; Terdapat penyaluran Tunjangan Insentif

Guru Honor dan Honorarium Kegiatan serta

penganggaran Dana Akreditasi Sekolah menyalahi

ketentuan sebesar Rp456,77 juta yang mengakibatkan

membuka peluang terjadinya penyalahgunaan Tunjangan

Insentif Guru Honor dan Honorarium Kegiatan serta

Dana Badan Akreditasi Sekolah sebesar Rp456,77 juta.

1.2.4. Kabupaten Lampung Tengah: Terdapat pembukaan

rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) tidak dilandasi izin pembukaan rekening bank

dari kepala daerah dengan saldo per 31 Desember 2007

senilai Rp1.892,75 juta. Hal tersebut mengakibatkan

rekening-rekening kas daerah tidak mempunyai dasar

hukum yang kuat dan berpotensi adanya rekening yang

tidak dilaporkan sebagai kas daerah senilai Rp1.892,75

juta; Terdapat empat rekening operasional SKPD atas

nama pribadi yang ditempatkan pada PT Bank Lampung

Cab. Bandar Jaya. Hal tersebut mengakibatkan adanya

peluang penyalahgunaan atas rekening tersebut untuk

52

kepentingan pribadi, penerimaan jasa giro tidak

dipindahbukukan secara otomatis dan belum dapat diakui

sebagai penerimaan jasa giro pada pos pendapatan lain-

lain kas daerah, serta Pemerintah Kabupaten Lampung

Tengah kehilangan kesempatan untuk memperoleh

tambahan penghasilan dari jas giro rekening pribadi

senilai Rp4,16 juta.

1.2.5. Kabupaten Tulang Bawang: Terdapat pembukaan

rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang tidak dilandasi izin pembukaan rekening

bank dari Kepala Daerah dengan saldo per 31 Desember

2007 senilai Rp536,72 juta. Hal ini mengakibatkan

rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tersebut

tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi


Kas Daerah senilai Rp536,72 juta; Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus tidak tertib sebesar Rp35.184,90 juta yang

mengakibatkan penggunaan DAK TA 2007 untuk

membiayai pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu

sebesar Rp35.184,90 juta; Terdapat outstanding check atas

pembayaran belanja tahun anggaran 2007 sebesar

Rp4.983,26 juta. Hal ini mengakibatkan saldo Kas Daerah

per 31 Desember 2007 disajikan overstated sebesar

Rp4.983,26.

53

2. Semester II

Dalam Semester II TA 2008, BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung telah melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu, sebagai berikut:

2.1. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 2 dua) entitas,

yaitu Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun

Anggaran 2007 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H.

Abdul Moeloek dan Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan

Kesehatan RSUD Jend. A. Yani.

Beberapa temuan pemeriksaan yang signifikan adalah

sebagai berikut:

2.1.1. RSUD. Dr. H. Abddul Moeloek: Pencapaian beberapa

indikator atas mutu pelayanan kesehatan belum optimal

dan data tidak akurat mengakibatkan kegiatan pelayanan

kesehatan Tahun Anggaran 2007 belum optimal; Peralatan

pengelolaan limbah padat belum disertifikasi sesuai

ketentuan dan hasil uji mutu limbah cair melebihi dari

yang dipersyaratkan mengakibatkan pengelolaan limbah

padat pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek belum maksimal

dan kelayakan peralatan yang digunakan masih

diragukan serta limbah cair yang dibuang ke daerah aliran

sungai berpotensi mencemari lingkungan sekitar serta

meningkatnya risiko terjadinya penyebaran kuman, zat-

zat beracun di lingkungan rumah sakit dan

mempengaruhi kesehatan pasien, karyawan, pengunjung

rumah sakit dan masyarakat sekitar rumah sakit tersebut;

54

Sebanyak 248 unit alat kesehatan RSUD Dr. H. Abdul

Moloek belum dilakukan kalibrasi sesuai yang

dipersyaratkan mengakibatkan tingkat kebenaran dan

keakuratan alat kesehatan belum terjamin sehingga akan

mempengaruhi diagnosa dokter dan pelayanan terhadap

pasien yang tidak optimal. Selain itu dapat

membahayakan keselamatan para pasien maupun

pemakai alat tersebut.

2.1.2. RSUD Jendral Ahmad Yani: Pencapaian beberapa

indikator atas mutu pelayanan belum optimal dan data

tidak akurat yang mengakibatkan mutu pelayanan

kesehatan Tahun Anggaran 2007 belum optimal; Instalasi

Sanitasi tidak melakukan uji emisi, disinfeksi dan

sterilisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

mengakibatkan adanya potensi pencemaran lingkungan,

penyebaran kuman dan zat-zat beracun di lingkungan

rumah sakit dan lingkungan sekitarnya, yang dapat

mempengaruhi kesehatan pasien, karyawan, pengunjung

dan masyarakat sekitar rumah sakit; Instalasi Farmasi

belum memiliki kebijakan dan prosedur yang baku,

mengakibatkan kualitas perbekalan farmasi tidak terjaga

dengan baik dan tertib administrasi sulit tercapai sehingga

pengendalian kualitas mutu pelayanan farmasi tidak

tercapai dan pelayanan Instalasi Farmasi tidak optimal;

Ketersediaan sarana prasarana belum memadai yang

mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan

sebagai upaya pemeliharaan, penyembuhan dan

pemulihan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit

55

kepada masyarakat umum serta pasien tidak dapat

menikmati kenyamanan fasilitas rawat inap sesuai dengan

standar.

2.2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan terhadap 9

(sembilan) entitas yaitu: Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2008

pada Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat,

Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten

Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten

Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten

Lampung Timur dengan realisasi sebesar Rp4,24 triliun, cakupan

pemeriksaan sebesar Rp366,39 milyar dengan nilai temuan

sebesar Rp32,47 milyar.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian,

adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kota Bandar Lampung: Terdapat kesalahan perhitungan

analisa harga satuan dalam kontrak senilai Rp37,80 juta,

mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar

Rp37,80 juta; Terdapat kekurangan volume pekerjaan

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

senilai Rp1.977,07 juta, mengakibatkan pekerjaan pada

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun

Anggaran 2008 tidak sesuai dengan kontrak sebesar

Rp1.977,07 juta, berupa penyetoran ke Kas Daerah senilai

Rp1.706,35 juta dan memperhitungkan pembayaran

termin berikutnya senilai Rp270,72 juta; Terdapat

56

perencanaan pekerjaan beton menggunakan analisa BOW

yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku senilai

Rp2.468,54 juta, mengakibatkan nilai kontrak pekerjaan

beton yang menunjuk beton K.225 pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Dinas Kesehatan tidak dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya; Terdapat

beberapa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi

kontrak senilai Rp8.209,04 juta, sehingga Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) harus

mempertanggungjawabkan pekerjaan di atas sebesar

Rp8.209,04 juta.

2.2.2. Kabupaten Lampung Utara: Perhitungan analisa harga

satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan

Dinas Kesehatan lebih tinggi dari perhitungan

seharusnya senilai Rp144,94 juta, mengakibatkan

ketinggian harga kontrak yang harus disetor ke kas

daerah senilai Rp144,94 juta; Terdapat kekurangan

volume pelaksanaan pekerjaan embung dan bangunan

penampung air lainnya senilai Rp14,62 juta,

mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp14,62

juta; Terdapat kekurangan volume pelaksanaan

pekerjaan senilai Rp519,09 juta pada Dinas Kimprasda,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas

Kesehatan, mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai

kontrak yang harus disetor ke kas daerah senilai

Rp483,61 juta dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis

senilai Rp35,48 juta; Pelaksanaan pekerjaan

57

diperhitungkan terlambat dari waktu yang ditetapkan

dalam kontrak dan belum dikenakan denda minimal

senilai Rp19,75 juta.

2.2.3. Kabupaten Lampung Selatan: Terdapat ketinggian harga

atas beberapa pengadaan barang yang mengakibatkan

kelebihan pembayaran sebesar Rp181,37 juta; Terdapat

kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebesar

Rp510,27 juta sehingga harus disetor ke kas daerah

sebesar Rp478,23 dan menyelesaikan pekerjaan sebesar

Rp32,04 juta; Terdapat ketinggian harga Rencana

Anggaran Biaya pembuatan sumur bor dan accessories,

serta pengadaan/pemasangan jaringan pipa dan

accessories yang mengakibatkan kelebihan pembayaran

kepada rekanan senilai Rp73,70 juta; Delapan pekerjaan

mengalami keterlambatan sehingga hasil kegiatan proyek

tersebut tidak segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan

tujuan proyek dan pengenaan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan kepada rekanan minimal sebesar

Rp30,88 juta.

2.2.4. Kabupaten Lampung Barat: Penyelesaian pelaksanaan

pekerjaan diperhitungkan mengalami keterlambatan,

mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak

dapat dimanfaatkan tepat waktu dan dikenakan denda

minimal sebesar Rp50,04 juta; Terdapat kekurangan

volume pelaksanaan pekerjaan senilai Rp274,29 juta,

mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai

58

kontrak yang harus disetorkan ke kas daerah senilai

Rp274,29 juta.

2.2.5. Kabupaten Lampung Timur: Pelaksanaan pekerjaan

pada Bagian Umum dan Perlengkapan, Dinas Kesehatan

dan Dinas Bina Marga diperhitungkan mengalami

keterlambatan sehingga dikenakan denda sebesar

Rp185,25 juta dan hasil pengadaan/pekerjaan tidak dapat

segera dimanfaatkan; Terdapat pekerjaan pada Dinas

Bina Marga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai

Rp209,07 juta, sehingga harus dilakukan perbaikan sesuai

dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak; Terdapat

kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.257,44 juta

pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang dan Dinas Pengairan sehingga pelaksanaan

pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Dengan rincian

nilai kekurangan volume pekerjaan yang harus disetor

sebesar Rp1.154,29 juta dan diperbaiki sebesar Rp103,15

juta.

2.2.6. Kabupaten Lampung Tengah: Terdapat kekurangan

volume pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp662,31 juta

sehingga harus disetor ke kas daerah sebesar Rp662,31

juta; Perhitungan analisa biaya dalam kontrak tidak

sesuai dengan ketentuan sebesar Rp30,46 juta yang

mengakibatkan terjadinya kelebihan perhitungan

pembayaran kepada rekanan pelaksana sebesar Rp30,46

juta.

59

2.2.7. Kabupaten Tanggamus: Terdapat kekurangan volume

pelaksanaan pekerjaan senilai Rp459,50 juta sehingga

mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai

kontrak senilai Rp459,50 juta, terdiri dari penyetoran ke

Kas Daerah senilai Rp333,65 juta dan penambahan

volume pekerjaan senilai Rp125,85 juta; Terdapat

pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak

senilai Rp421,43 juta, mengakibatkan pelaksanaan

pekerjaan harus dipertanggungjawabkan agar sesuai

dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak senilai

Rp421,43 juta; Biaya langsung personil jasa konsultan

dibayar lebih senilai Rp59,05 juta sehingga

mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya

langsung personil senilai Rp59,05 juta; Pelaksanaan

pekerjaan diperhitungkan terlambat dari waktu yang

ditetapkan dalam kontrak dan belum dikenakan denda

senilai Rp88,05 juta sehingga mengakibatkan tertundanya

pemanfaatan atas pekerjaan yang telah diperjanjikan dan

terjadi keterlambatan, sehingga rekanan harus dikenakan

denda minimal senilai Rp88,05 juta.

2.2.8. Kabupaten Tulang Bawang: Terdapat kekurangan

volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan

Umum, mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan

kontrak senilai Rp920,55 juta dengan rincian yang harus

disetor ke kas daerah senilai Rp584,33 juta, yang harus

diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis senilai

60

Rp232,29 juta, dan pekerjaan yang telah diselesaikan

pada saat action plan senilai Rp103,93 juta; Perhitungan

analisa harga satuan pada RAB kontrak Dinas Kesehatan

lebih tinggi dari daftar harga upah dan bahan bangunan

(basic price), mengakibatkan terjadinya ketinggian harga

kontrak senilai Rp39,22 juta, yang harus disetor ke kas

daerah senilai Rp39,22 juta;Pelaksanaan beberapa

pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan

Umum diperhitungkan mengalami keterlambatan,

mengakibatkan tidak dapat segera dimanfaatkannya

fasilitas umum yang telah dibangun sesuai dengan waktu

yang ditentukan dalam kontrak dan belum dikenakan

denda minimal senilai Rp142,29 juta.

2.2.9. Kabupaten Way Kanan: Ketinggian perhitungan analisa

biaya pekerjaan dalam kontrak peningkatan dan

pemeliharaan jalan sebesar Rp69,16 juta, telah disetor ke

Kas Daerah sebesar Rp62,76 juta, mengakibatkan

ketinggian harga kontrak yang harus disetor sebesar

Rp6,40 juta;Kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan

sebesar Rp973,17 juta, telah disetor ke Kas Daerah

sebesar Rp135,53 juta, mengakibatkan pekerjaan tidak

sesuai kontrak yang harus disetor sebesar Rp831,83 juta

dan dikerjakan sebesar Rp5,81 juta; Pelaksanaan

pekerjaan mengalami keterlambatan dan harus

dikenakan denda minimal sebesar Rp135,02 juta, telah

disetor ke Kas Daerah sebesar Rp10,52 juta.

mengakibatkan tertundanya pemanfaatan/penggunaan

61

atas pekerjaan yang telah diperjanjikan sehingga harus

dikenakan denda minimal sebesar Rp124,50 juta.

2.3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Selain itu telah dilakukan Pemantauan Tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APBD menunjukkan bahwa seluruh temuan

sampai dengan akhir semester II TA 2008 sebanyak 808 temuan

senilai Rp17,91 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 349

temuan pemeriksaan senilai Rp8,97 triliun telah ditindaklanjuti,

241 temuan pemeriksaan senilai Rp5,51 triliun dalam proses

tindak lanjut dan 218 temuan pemeriksaan senilai Rp3,43 triliun

belum ditindaklanjuti.

Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud,

dimuat dalam daftar berikut ini.

TABEL 1.6

DAFTAR PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

(dalam juta rupiah)

No Uraian Temuan

Status Penyelesaian

Telah

Ditindaklanjuti

Dalam Proses

Tindak Lanjut

Belum

Ditindaklanjuti

Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai

1 S.d. Semester I TA

2008 756 17.880.237,37 345 8.971.676,75 236 5.510.300,27 175 3.398.260,35

2 Semester II TA 2008 52 33.332,50 4 879,22 5 444,35 43 32.008,93

Jumlah 808 17.913.569,87 349 8.972.555,97 241 5.510.744,62 218 3.430.269,28

2.4. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Selain itu BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah

melakukan pemeriksaan tujuan tertentu yang dilimpahkan oleh

Auditorat Keuangan Negara (AKN), yaitu Pemeriksaan atas

62

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan

lainnya Tahun Anggaran 2007 dan 2008. Pemeriksaan Dana BOS

dan Dana Pendidikan Lainnya dilakukan pada Provinsi

Lampung, Kota Bandar lampung dan Kabupaten Lampung

Tengah. Jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp839,17

milyar, cakupan pemeriksaan sebesar Rp102,24 milyar, dan nilai

temuan pemeriksaan sebesar Rp899,24 milyar.

Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian,


2.4.1. Provinsi Lampung: Pengembalian atas kelebihan alokasi

dana BOS sebesar Rp4.026,53 juta tidak dapat

dikendalikan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi

Lampung, mengakibatkan terbukanya peluang

penyalahgunaan atas kelebihan penyaluran dana BOS

tersebut; Dana BOS ke sekolah-sekolah sebesar

Rp433.133,22 juta terlambat disalurkan yang

mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar,

sekolah-sekolah penerima dana BOS tidak dapat segera

memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk operasional

sekolah dan beberapa sekolah terpaksa melakukan

peminjaman dana dari pihak lain untuk keperluan

operasional sekolah; Aset Tetap di sekolah yang berasal

dari sumber dana Dekonsentrasi Tahun 2007 minimal

Sebesar Rp1.370,90 juta tidak dicatat dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota yang

mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan Aset

Tetap, kehilangan Aset Tetap dan Aset Tetap dikuasai

63

pihak lain serta anggaran untuk pemeliharaan Aset Tetap

di sekolah tidak dapat disediakan dalam jumlah yang

memadai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.4.2. Kota Bandar Lampung: Pengendalian atas pengembalian

kelebihan alokasi dana BOS ke sekolah belum memadai

yang mengakibatkan kelebihan penyaluran dana BOS

pada tahun 2007 sebesar Rp228,91 juta dan tahun 2008

sebesar Rp243,75 juta tidak dapat ditelusuri dan belum

dikembalikan ke Rekening Penampung Dana BOS

Provinsi Lampung; Penyaluran dana bos sebesar

Rp57.377,82 juta ke sekolah-sekolah terlambat yang

mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar

dan beberapa sekolah terpaksa melakukan peminjaman

dana dari pihak lain untuk keperluan operasional sekolah;

Penggunaan dana BOS di Kota Bandar Lampung sebesar

Rp808,93 juta tidak sesuai Buku Panduan BOS

mengakibatkan dana BOS untuk membiayai kegiatan

belajar mengajar siswa berkurang; Pengadaan DAK TA

2007 belum dimanfaatkan sebesar Rp302,24 juta dan

pelaksanaan pekerjaan DAK TA 2007 sebesar Rp1.415, 37

juta berindikasi diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kota

Bandar Lampung yang mengakibatkan pelaksanaan

pekerjaan tidak mencapai tujuan dan sasaran serta rawan

terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Terdapat

penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp15.479,39 juta

tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Sekolah yang mengakibatkan akuntabilitas

64

dan transparansi penerimaan sekolah belum dilakukan

dan berpotensi untuk disalahgunakan; Rekening untuk

menampung dana sekolah tidak atas nama sekolah

dengan saldo per 31 Oktober 2008 sebesar Rp262,42 juta

yang berpotensi untuk disalahgunakan; Aset Tetap dari

dana Block Grant dan DAK Tahun 2007 minimal sebesar

Rp13.736,80 juta tidak dicatat dalam laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan

risiko terjadinya penyalahgunaan Aset Tetap seperti

hilang atau dikuasai pihak lain.

2.4.3. Kabupaten Lampung Tengah: Penggunaan dana BOS

oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Tengah

tidak sesuai Buku Panduan BOS sebesar Rp284,48 juta

yang mengakibatkan dana BOS untuk membiayai

kegiatan belajar mengajar siswa dari dana BOS berkurang

sebesar Rp284,48 juta; Penetapan 25 sekolah penerima

DAK Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp6.250,00 juta dan

satu sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2008

sebesar Rp306,00 juta tidak tepat sasaran yang berakibat

mengurangi kesempatan sekolah lain yang lebih

membutuhkan; Penyelesaian Pekerjaan DAK Pendidikan

Tahun Anggaran 2007 melewati tahun Anggaran sebesar

Rp999,60 juta, hasil pengadaan DAK belum dimanfaatkan

sebesar Rp313,89 juta dan adanya indikasi pelaksanaan

DAK yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Lampung Tengah sebesar Rp5.593,89 juta yang

mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai

65

tujuan dan sasaran serta rawan terjadinya Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme; Penerimaan dan pengeluaran tidak

tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah (RAPBS) sebesar Rp9.674,25 juta,

mengakibatkan akuntabilitas penerimaan sekolah atas

berbagai sumber pembiayaan belum sepenuhnya

transparan dan berpotensi untuk disalahgunakan; Aset

Tetap dari DAK TA 2007 dan Dana DIPA PUSAT (Block

Grant) belum dicatat dan dilaporkan dalam Daftar

Inventaris Barang Kabupaten Lampung Tengah senilai

Rp24.211,11 juta, mengakibatkan terdapat potensi

hilangnya aset-aset berupa gedung dan sarana prasarana

pendidikan dari DAK TA 2007 dan dana DIPA Pusat

(Block Grant).

2.5. Pelaksanaan Sosialisasi mengenai action plan.

Memenuhi Keputusan BPK-RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008

tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Panduan Manajemen

Pemeriksaan BPK-RI, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai action plan atas

Laporan Hasil Pemeriksaan LKD Provinsi dan Kabupaten/Kota

seprovinsi Lampung Tahun Anggaran 2007. Action plan tersebut

sebagai bentuk rencana tindak lanjut dari Pemerintah Daerah

untuk perbaikan LKD di masa yang akan datang.

B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang

Pelaksanaan tugas bidang penunjang dilaksanakan oleh Kepala

Sekretariat Perwakilan, yang membawahi Sub Bagian SDM, Sub Bagian

Keuangan, Sub Bagian Hukum dan Humas, Sub Bagian Kesekretariatan

66

Kepala Perwakilan serta Sub Bagian Umum. Pelaksanaan kegiatan Sub

Bagian Hukum dan Humas serta Sub Bagian Sekretariat Kepala

Perwakilan dimulai setelah diangkatnya Kepala Sub Bagian Hukum dan

Humas serta Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan

berdasarkan Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor 154/K/X-X.3/06/2008

tanggal 12 Juni 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV pada

Pelaksana BPK.

1. Sumber Daya Manusia

1.1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 jumlah pegawai

pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebanyak 67

orang. Jumlah ini terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang

(5,97%), Golongan III sebanyak 55 orang (82,09%), Golongan II

sebanyak 8 orang(11,94%).

TABEL 1.7

DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

TAHUN 2007 DAN 2008

No. Golongan Jumlah

Tahun 2008

Jumlah

Tahun 2007

% Kenaikan

1. IV 4 3 25

2. III 55 45 18,18

3. II 8 5 37,5

4. I 0 0 0,00

Jumlah 67 53 20,89

1.2. Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan

Berdasarkan data pada Sub Bagian SDM menunjukkan

bahwa pada Tahun Anggaran 2008 jumlah pegawai dengan

kualifikasi pendidikan Magister (S-2) sebanyak 8 orang (11,94%),

Strata 1 (S-1) sebanyak 47 orang (70,15%), Diploma III (D-3)

67

sebanyak 6 orang (8,95%), Diploma 1 (D-1) sebanyak 1 orang

(1,49%) dan SLTA sebanyak 5 orang (7,46%).

TABEL 1.8

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI

PENDIDIKAN

No. Strata Pendidikan Jumlah

Tahun 2008

(orang)

Jumlah

Tahun 2007

(orang)

Prosentase

Kenaikan

(%)

1. S-2 8 5 37,5

2. S-1 47 41 12,76

3. D-3 6 2 66,66

4. D-1 1 1 0,00

4. SLTA/Lain-lain 5 4 20,00

Total 67 53 20,89

1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan Fungsional

Auditor

Jumlah tenaga Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung pada Tahun 2008 adalah sebanyak 63 orang (94,03%)

dari jumlah pegawai Perwakilan BPK-RI. Auditor Dengan

kualifikasi Auditor Ahli Madya sebanyak 1 orang (1,49%),

Auditor Ahli Muda sebanyak 15 orang (22,39%), Auditor Ahli

Pratama sebanyak 37 orang (55.22%), Auditor Pelaksana

Lanjutan sebanyak 10 orang (14,93%).

TABEL 1.9

TABEL PERBANDINGAN BERDASARKAN JABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR

No. Nama Jabatan Jumlah

Tahun 2008

(orang)

Jumlah

Tahun 2007

(orang)

Prosentase

Kenaikan

(%)

1. Auditor Ahli Utama - - -

2. Auditor Ahli Madya 1 1 0,00

3. Auditor Ahli Muda 15 13 13,33

4. Auditor Ahli Pratama 37 30 21,21

5. Auditor Penyelia - - -

6. Auditor Pelaksana Lanjutan 10 5 50,00

Jumlah 63 49 22,22

68

1.4. Pengelompokan Auditor berdasarkan Peran

Pengelompokan Auditor di samping berdasarkan jabatan

fungsional, juga dapat dikelompokkan berdasarkan peran yang

diemban dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Peran Auditor

berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan dikelompokkan

menjadi Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim,

Pemeriksa Senior, Ketua Tim Pemeriksa Yunior, anggota Tim

Pemeriksa Senior dan Anggota Tim Pemeriksa Yunior. Pada

Tahun 2007 jumlah penanggung jawab sebanyak 1 orang,

Pengendali Teknis Yunior (PTY) sebanyak 4 orang, Ketua Tim

Senior (KTS) sebanyak 11 orang, Ketua Tim Yunior (KTY)

sebanyak 2 orang, Anggota Tim (AT) sebanyak 32 orang.

Sedangkan pada Tahun 2008 jumlah PTY sebanyak 5 orang, KTS

sebanyak 11 orang, KTY sebanyak 3 orang dan AT sebanyak 44

orang.

TABEL 1.10

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH AUDITOR

BERDASARKAN KUALIFIKASI SERTIFIKASI PERAN

No. Sertifikasi Peran Jumlah

Tahun 2008

Jumlah

Tahun 2007

%

1. Pengendali Teknis Senior - - -

2. Pengendali Teknis Yunior 5 4 20

3. Ketua Tim Senior 11 11 0,00

4. Ketua Tim Yunior 3 2 33,33

5. Anggota Tim 44 32 27,27

63 49

1.5. Selain itu pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat

pegawai honorer/pegawai kontrak, yang ditempatkan sebagai

tenaga administrasi, pengemudi dan satuan pengamanan.

69

Jumlah pegawai kontrak pada Tahun 2008 adalah 18 orang,

dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

TABEL 1.11

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI KONTRAK

No. Uraian Tahun

2008

Tahun

2007

% Kenaikan /

(Penurunan)

1. Tenaga Administrasi 9 orang 8orang 11,11

2. Pengemudi 2 orang 2 orang 0,00

3. Satuan Pengamanan 7 orang 7 orang 0,00

18 orang 17 orang 5,55

1.6. Pembinaan Pegawai

1.6.1. Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui Kantor

Pusat telah mengusulkan kepada pemerintah untuk

memberikan tanda kehormatan kepada pegawai yang

mempunyai dedikasi tinggi dan berprestasi, sehingga

dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain dalam rangka

meningkatkan kedisiplinan. Tanda kehormatan yang

diberikan berupa Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun.

Pada Tahun 2008 Tanda Kehormatan diberikan pada Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-43 yaitu Satya

Lancana Karya Satya 10 Tahun kepada 1 (satu) orang

pegawai berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 025/TK/Tahun 2008 tanggal 1 Agustus

2008.

1.6.2. Pengembangan pegawai

Dalam rangka mengembangkan profesionalisme pegawai,

Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan pegawai berupa in service

70

training, mengirimkan pegawai untuk mengikuti

pelatihan di Pusdiklat Pegawai BPK-RI di Kalibata dan

mengirimkan pegawai untuk diikutkan dalam program

beasiswa pendidikan umum baik dalam dan luar negeri.

1.6.2.1. In service training

Pada Tahun 2008 in service training yang

diselenggarakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung adalah:

1.6.2.1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, pada tanggal 14

sampai dengan 18 Januari 2008;

1.6.2.1.2. Pemeriksaan Kinerja Rumah Sakit,

yang diselenggarakan pada tanggal 11

sampai dengan 15 Agustus 2008;

1.6.2.1.3. Pemeriksaan atas Belanja Daerah

bidang ke-PU-an pada tanggal 8 sampai

dengan 14 Oktober 2008.

1.6.2.2 Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung telah mengirimkan pegawainya

untuk mengikuti Diklat di Pusdiklat Kalibata,

seperti yang diuraikan dalam tabel berikut:

71

TABEL 1.12

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI

DIKLAT DI PUSDIKLAT KALIBATA

TA 2008

No Jenis Diklat Jumlah

Peserta

Waktu

Tempat Penyel.

1. Workshop

pemeriksaan

investigatif

4 10 s.d. 13

Peb 2008

Jakarta Pusdiklat

2. Diklat Pra Jabatan

Gol. III

12 2 s.d. 15

Maret 2008

Bogor Pusdiklat

3. Workshop

pemeriksaan

investigatif dan

rakor khusus

pemeriksaan

1 24 s.d. 28

Maret 2008

Jakarta Pusdiklat

4. Diklat dan Ujian

ahli pengadaan

barang dan jasa

pemerintah

angkatan II

2 23 s.d. 29

Maret 2008

Jakarta Pusdiklat

5. Diklat penyusunan

dan pemantauan

anggaran angkatan

I

2 25 Maret

s.d. 28

Maret

Jakarta Pusdiklat

6. Diklat

kesekretariatan dan

administrasi

angkatan I

2 1 s.d. 4

April

Jakarta Pusdiklat

7. Diklat peningkatan

kemampuan LO

Teknologi

Informasi

1 16 s.d. 19

April

Jakarta Pusdiklat

8. Diklat manajemen

perkantoran

1 13 s.d. 18

April

Jakarta

Pusdiklat

9. Diklat Jurnalistik

dan kehumasan

1 20 s.d. 24

April

Jakarta Pusdiklat

10 Ujian ahli

pengadaan barang

dan jasa

pemerintah

angkatan III

1 24 s.d. 26

April

Jakarta Pusdiklat

11. Pelatihan bagi para

pegawai struktural

BPK-RI dalam

rangka ujian tahap

III

1 26 s.d. 28

Mei

Jakarta Pusdiklat

72


Peserta

Waktu

Tempat Penyel.

12. Meeting on

performance audit

course

1 2 s.d. 16

Juni

Malaysia

13. Diklat SABMN

angkatan I

2 8 s.d. 14

Juni

Jakarta Pusdiklat

14 Diklat Audit

Lingkungan

angkatan II

1 22 s.d. 28

Juni

Jakarta Pusdiklat

15. Ceramah umum

dan pembahasan

penyesuaian

Rencana Kerja

Perwakilan BPK-RI

di Bandar Lampung

Semester II TS 2008

2 1 s.d. 4 Juli Jakarta

16. Diklat penilai aset

tk. dasar

1 14 Juli s.d.

5 Agustus

Jakarta Pusdiklat

17. Pelatihan program

percepatan

akuntabilitas

keuangan

pemerintah tahun

2008

1 13 Juli s.d.

5 Agustus

Jakarta Pusdiklat

18. Diklat penilai aset

tingkat dasar

2 14 Juli s.d.

5 Agustus

Jakarta Pusdiklat

19. Diklat standar

akuntansi

pemerintahan

2 21 s.d. 25

Juli

Jakarta Pusdiklat

20. Diklat pembuatan

media internal

1 4 s.d.6

Agustus

Jakarta Pusdiklat

21. Diklat penilaian

aset tingkat Madya

3 5 s.d. 22

Agustus

Jakarta Pusdiklat

22. Diklat pendalaman

APBD untuk

penelaahan hukum

1 25 s.d. 29

Agustus

Jakarta Pusdiklat

23. Seleksi calon

peserta secondment

ke ANAO untuk

bidang audit

kinerja kerja sama

BPK-RI – ANAO

1 25 s.d.26

Agustus

Jakarta Pusdiklat

24. Ujian sertifikasi

peran dalam JFA

KTS

1 25 s.d. 27

Agustus

Jakarta Pusdiklat

25. Diklat dan ujian

sertifikasi keahlian

pengadaan barang

1 15 s.d. 20

September

Jakarta Pusdiklat

73


Peserta

Waktu

Tempat Penyel.

dan jasa

pemerintah

angkatan IV

26. IT workshop

bidang audit

keuangan kerja

sama BPK-ANAO

1 24 s.d. 27

September

Jakarta Pusdiklat

27. Seleksi calon

peserta secondment

ke ANAO bidang

audit keuangan

1 24 s.d 26

September

Jakarta Pusdiklat



pengadaan barang

dan jasa

pemerintah

angkatan V

1 13 S.D.18

Oktober

Jakarta Pusdiklat

29. Pertemuan diklat

penilai aset

1 22 s.d. 23

Oktober

Jakarta Pusdiklat

30. Asistensi aplikasi

data base entitas,

sistem manajemen

pemeriksaan dan

aplikasi

pemantauan

pelaksanaan tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

3 9 s.d 12

Nopember

Jakarta Pusdiklat



pengadaan

barang/jasa

pemerintah

angkatan VI

1 16 s.d. 23

Nopember

Jakarta Pusdiklat

1.6.2.3 Pendidikan Umum

Pendidikan umum yang diikuti oleh pegawai

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah

pendidikan yang diselenggarakan di luar negeri

untuk program S-2 sebanyak 1 (satu) orang.

74

TABEL 1.13

JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI

PENDIDIKAN UMUM

TAHUN 2008

No. Jenis Pendidikan Nama Lokasi

Pendidikan

1 Master of Accounting

and Controlling (MAAC)

Ruslan Efendi, SE Belanda

2. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2008 alokasi anggaran yang diterima oleh

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebesar

Rp6.731.541.000,00, terdiri dari Pos Anggaran Belanja Pegawai sebesar

Rp1.771.295.000,00, Pos Anggaran Belanja Barang sebesar

Rp4.320.246.000,00 dan pos Anggaran Belanja Modal sebesar

Rp640.000.000,00.

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2008 sampai dengan tanggal

31 Desember adalah sebesar Rp5.189.701.463,00 atau 77,10%, terdiri

dari Belanja Pegawai Rp1.970.777.313,00 atau (111,26%), Belanja

Barang sebesar Rp2.746.154.050,00 atau sebesar 63,56% dan Belanja

Modal sebesar Rp472.770.100,00 atau sebesar 73,87%

Untuk Tahun 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

mengalokasikan anggaran untuk biaya pemeriksaan adalah sebesar

Rp1.832.895.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.723.630.297,00

atau 94,04% dari anggaran. Rincian Sumber Daya Keuangan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

75

TABEL 1.14

ANGGARAN DAN REALISASI TA 2008

No Uraian Anggaran Realisasi % Sisa

1. Belanja

Pegawai

1.771.295.000,00 1.970.777.313,00 111,26 (199.482.313,00)

2. Belanja Barang 4.320.246.000,00 2.746.154.050,00 63,56 1.574.091.950,00

3. Belanja Modal 640.000.000,00 472.770.100,00 73,87 167.229.900,00

Jumlah 6.731.541.000,00 5.189.701.463,00 77,10 1.541.839.537,00

TABEL 1.15

ANGGARAN DAN REALISASI

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN

AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN PERKANTORAN DAN

KEGIATAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAAN/LEMBAGA

TA 2008

No Kode Kegiatan Pagu Realisasi % Sisa

Anggaran

1.

0056 Penyelenggaraan

pemeriksaan dan

pengawasan

1.832.895.000,00 1.723.630.297,00 94,04 109.264.703

2. 0009 Pengadaan buku-

buku perpustakaan

60.000.000,00 46.120.100 76,87 13.879.900

3. 0057 Pembinaan dan

evaluasi hasil-hasil

pemeriksaan dan

tindak lanjut

113.250.000 21.098.800 18,63 92.151.200

4. 1428 Pengembangan

kualitas SDM

Auditor

51.750.000 27.473.650 53,09 24.276.350

5. 2036 Peningkatan tindak

lanjut temuan

pemeriksaan secara

hukum

81.000.000 0 0,00 81.000.000

6. 2037 Peningkatan

intensitas dan

kualitas pelaksanaan

pemeriksaan

130.000.000 34.024.050 26,17 95.975.950

7. 2166 Pengumpulan,

pengklarifikasian,

pengolahan LHP

20.000.000 8.235.000 41,18 11.765.000

Jumlah 2.288.895.000 1.860.581.897 81,29 428.313.103

76

TABEL 1.16


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR NEGARA

KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

TAHUN ANGGARAN 2007

No. Kode Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

% Sisa

Anggaran

(Rp)

1. 0002 Administrasi

Kegiatan

475.943.000,00 92.498.300 19,43 383.444.700

6. 0273 Pengadaan

meubelair

400.000.000,00 99.600.000 61,96 152.150.000

7. 0289 Pengadaan

kendaraan

bermotor roda

4/6 dan 10

180.000.000,00 178.800.000 99,33 1.200.000

10. 0690 Menyediakan

fasilitas

kebutuhan

kerja Pimpinan

90.000.000 64.000.000 71,11 26.000.000

Jumlah 1.145.943.000,00 583.148.300 50,89 562.794.700

TABEL 1.17


PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

KEGIATAN PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN

TUNJANGAN,

KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN

PEMELIHARAAN KANTOR DAN KEGIATAN PENINGKATAN

FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

TA 2008

No. Kode Kegiatan Pagu Realisasi % Sisa

1. 0001 Pembayaran gaji,

lembur,

honorarium dan

vakasi

1.675.895.000 1.906.978.685 113,79 (231.083.685)

2. 0056 Penyelenggaraan

pemeriksaan dan

pengawasan

167.400.000 165.328.822 98,76 2.071.178

3. 0119 Pembinaan 220.480.000 191.123.600 86,69 29.356.400

77

No. Kode Kegiatan Pagu Realisasi % Sisa

administrasi dan

pengelolaan

perlengkapan

4. 0205 Perawatan

gedung kantor

200.000.000 139.613.900 69,81 60.386.100

5. 0206 Perawatan rumah

Negara

68.580.000 61.077.000 89,06 7.503.000

6. 0251 Perawatan

kendaraan khusus

44.600.000 41.326.704 92,66 3.273.296

7. 0256 Perbaikan

peralatan kantor

67.245.000 7.449.000 11,08 59.796.000

8. 2007 Langganan daya

dan jasa

162.000.000 77.003.806 47,53 84.996.194

9. 0026 Poliklinik, obat-

obatan (termasuk

honorarium

dokter dan

perawat)

49.200.000 0 0 49.200.000

10. 0029 Pembinaan

administrasi

pengelolaan

kepegawaian

40.000.000 4.022.300 10,06 35.977.700

11. 0034 Pengadaan

toga/pakaian kerja

sopir/pesuruh

7.300.000 4.900.000 67,12 2.400.000

12 0036 Penelitian

pengembangan

karya

ilmiah/seminar/ipt

ek dan seni

46.800.000 0 0 46.800.000


Humas, Protokol

dan Pemberitaan

78.400.000 300.000 0,38 78.100.000


perpustakaan/kea

rsipan/dokumenta

si

67.800.000 240.000 0,35 67.560.000

15 0116 Pembinaan

administrasi dan

pengelolaan

keuangan

315.267.000 223.068.851 70,76 92.198.149

16 0926 Pengadaan

perlengkapan

kantor (ATK,

barang cetak RT,

Langganan)

85.736.000 62.085.370 72,41 23.650.630

Jumlah 3.296.703.000 2.884.518.038 87,50 412.184.962

78

3. Bidang Hukum dan Kehumasan, Unit Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (UJDIH) dan Bidang Kesekretariatan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-

undangan dan bahan pustaka hukum serta mengembangkan

hubungan kerja sama dengan unit kerja hukum di wilayah kerja BPK-

RI Perwakilan Provinsi Lampung, maka dibentuk Unit Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Pada Tahun Anggaran

2008 UJDIH dibentuk berdasarkan Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor

94/K/X-XIII.2/3/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang UJDIH Perwakilan

BPK-RI di Bandar Lampung, kemudian dengan adanya mutasi dan

promosi sehubungan dengan dibentuknya Unit Kerja Sub Bagian

Hukum dan Humas, maka ditetapkan Keputusan Sekjen BPK-RI

Nomor 211/K/X-XIII.2/9/2008 tanggal 8 September 2008 tentang

Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 94/K/X-

XIII.2/3/2008 tentang UJDIH pada Perwakilan BPK-RI di Bandar

Lampung Tahun Anggaran 2008.

3.1. Tugas UJDIH adalah:

3.1.1. Memberikan pelayanan informasi hukum kepada

Pimpinan, Anggota BPK dan pegawai Pelaksana BPK

dengan cara manual dan/atau elektronik;

3.1.2. Menghimpun, menyimpan, mengembangkan dan

mendistribusikan dokumen dan informasi hukum kepada

Pimpinan, Anggota BPK, Pegawai Pelaksana BPK dan

masyarakat yang berkepentingan;

3.1.3. Membuat abstraksi peraturan perundang-undangan dan

informasi hukum dalam pembangunan dan

pengembangan hukum;

79

3.1.4. Membuat Laporan Triwulanan Kegiatan Unit Jaringan

kepada UJDIH Pusat melalui Kepala Perwakilan BPK-RI

di Bandar Lampung;

3.1.5. Menghimpun bahan pustaka hukum dan peraturan

perundang-undangan di wilayah kerjanya;

3.1.6. Menyeleksi dan mengolah bahan pustaka hukum dan

peraturan perundang-undangan untuk keperluan

dokumentasi dan informasi hukum Perwakilan BPK-RI di

Bandar Lampung serta menyampaikannya kepada Pusat

Jaringan;

3.1.7. Mengadakan hubungan kerja dengan UJDIH lain dalam

rangka kerja sama antar UJDIH di wilayah kerjanya;

3.1.8. Membina dan mengembangkan pembangunan

dokumentasi dan informasi hukum;

3.1.9. Membuat pola kegiatan UJDIH dengan pengarahan dari

UJDIH Pusat;

3.1.10. Menerbitkan informasi hukum dan peraturan perundang-

undangan;

3.1.11. Membuat Laporan Triwulanan Kegiatan Unit Jaringan

kepada UJDIH Pusat melalui Kepala Perwakilan BPK-RI

di Bandar Lampung.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan UJDIH

Dalam Tahun 2008 UJDIH telah melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

3.2.1. Menghimpun peraturan perundang-undangan berupa

Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan BPK,

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri

80

Keuangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan

Peraturan Daerah (Perda);

3.2.2. Melaksanakan penyimpanan peraturan perundang-

undangan pada Compact Disc (CD), selanjutnya peraturan

perundang-undangan dalam bentuk CD tersebut

didistribusikan kepada para Kepala Sub Auditorat dan

para Kepala Seksi, sebagai bentuk pemberian pelayanan

informasi hukum guna menunjang peningkatan kinerja di

bidang pemeriksaan pada Kantor Perwakilan Provinsi

Lampung;

3.2.3. Melakukan penyusunan abstraksi Peraturan Daerah;

3.2.4. Melakukan analisa terhadap Peraturan Daerah.

3.3 Pelaksanaan kegiatan Bidang Hukum dan Humas serta

Kesekretariatan Kepala Perwakilan

Di Bidang Hukum dan Kehumasan serta Kesekretariatan Kepala

Perwakilan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.3.1. Melakukan up load data pada website Perwakilan Provinsi

Lampung. Website Perwakilan Provinsi Lampung berisi

mengenai informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

pada Perwakilan Provinsi Lampung dan informasi yang

dapat menunjang peningkatan kinerja pemeriksaan;

3.3.2. Melakukan telaahan hukum atas Surat Poltabes Bandar

Lampung tentang Pencemaran Nama Baik Kepala Dinas

PU Kota Bandar Lampung oleh mantan Anggota DPRD

terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan

Provinsi Lampung;

81

3.3.3. Melakukan telaahan hukum atas temuan pemeriksaan

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung mengenai Asuransi

Jiwa bagi Pegawai Negeri Sipil Tidak Sesuai Ketentuan;

3.3.4. Melaksanakan telaahan hukum atas surat Kepala Biro

Perlengkapan Provinsi Lampung perihal Rencana

Pengadaan Tanah;

3.3.5. Melakukan telaahan hukum atas masalah penyimpanan

uang daerah Kabupaten Lampung Timur pada BPR

Tripanca, yang mengalami kesulitan likuiditas;

3.3.6. Melaksanakan penerbitan Keputusan, Instruksi Dinas,

Surat Edaran dan naskah dinas lainnya.

Keputusan dan Instruksi Dinas yang diterbitkan dan

diterima oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung


TABEL 1.18

KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI DINAS YANG DITERBITKAN DAN

DITERIMA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

(MENURUT WAKTU PENERBITANNYA)

No. Bulan

2007

(SK

terbit)

2008

2007

(SK

Terima)

2008

2007

(ID

Terbit)

2008

2007

ID

Trma

2008 Jumlah

1. Jan - 6 - 3 - 5 - 1 15A

2. Peb. - 4 2 - - 4 - 1 11

3. Mar 5 - - 6 - 1 - 3 15

4. Apr 8 4 - 3 - - - 6 21

5. Mei 9 2 - - - - - 2 13

6. Jun 1 - 2 5 - 2 - 1 11

7. Jul - 1 2 6 2 6 - 1 18

8. Agst 1 3 1 2 3 8 - 2 20

9. Sep - 2 1 9 - 1 1 8 22

10. Okt 1 1 1 1 3 2 1 - 10

11. Nop - - 4 - 2 2 4 - 12

12. Des 1 - 5 - 1 - 1 - 8

Jumlah 26 23 18 35 11 31 7 25 176

82

4. Sumber Daya Fisik

Sumber daya fisik terdiri dari sumber daya tanah, bangunan dan

kendaraan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh BPK-RI Perwakilan

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 adalah: tanah peruntukan

Kantor Perwakilan Provinsi Lampung seluas 8.090 M2, bangunan dan

halaman rumah dinas, mess dan bangunan olah raga terbuka seluas

4.001 M2, dan kendaraan operasional berupa roda 3 dan roda 4

sebanyak 7 unit.

Data mengenai sumber daya disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 1.19

DAFTAR SUMBER DAYA TANAH, BANGUNAN

TA 2007 dan 2008

No. Uraian Satuan Kuantitas Nilai (Rp) Tahun

perolehan

Peruntukan

1. Tanah

Bangunan

Rumah Negara

Golongan III

M2 4.001 1.382.000.000,00 2007 Perumahan

2.. Tanah

Bangunan

Kantor

Pemerintah

M2 8.090 5.693.000.000,00 2008 Kantor

Perwakilan

3. Rumah Negara

Gol III Type C

Permanen

Unit 7 1.312.015.403,00 2007 Rumah dinas

eselon IV

4. Mess/Wisma

Permanen

Unit 1 965.471.190,00 2007 Mess/wisma

5. Bangunan Olah

Raga Terbuka

/Permanen

Unit 1 37.432.241,00 2007 Sarana olah

raga pegawai

Jumlah 9.389.918.834,00

83

TABEL 1.20

DAFTAR KENDARAAN DINAS

No. Nama

Barang

Merk/Type Satuan Jumlah Nilai (Rp) Tahun

perolehan

1. Sedan Toyota Altis Unit 1 267.600.000,00 2007

2. Mini Bus Toyota

Avanza

Unit 3 402.800.000,00 2007

3. Sepeda

Motor

Honda/Supra

Fit

Unit 3 28.950.000,00 2007

Jumlah 7 699.350.000,00

TABEL 1.21

DAFTAR ASET TETAP LAINNYA

No. Nama

Barang Jenis Satuan Jumlah Nilai (Rp)

Tahun

Perolehan

1. Buku Matematika Buah 1 20.700 2008

2. Buku Umum Buah 104 5.153.375 2008

3. Buku Ensiklopedi,Leksuka/Kamus Buah 14 1.428.300 2008

5. Buku Filsafat Lainnya Buah 3 391.500 2008

6. Buku Islam Buah 42 3.466.250 2008

7. Buku Kristen Buah 1 44.100 2008

8. Buku Statistik Buah 19 625.250 2008

9. Buku Ekonomi Buah 253 17.922.200 2008

10. Buku Hukum Buah 219 11.186.100 2008

11. Buku Ilmu Administrasi

Pemerintahan

Buah 4 152.100 2008

12. Buku Pengetahuan Bahasa

Indonesia

Buah 3 93.150 2008

13. Buku Pengetahuan Bahasa Inggris Buah 34 3.732.775 2008

14. Buku Perencanaan Fisik,

Pertamanan

Buah 23 1.013.400 2008

15. Buku Kesusastraan Asing Buah 4 223.200 2008

16. Buku Kesusastraan Indonesia Buah 8 360.800 2008

17. Buku Riwayat Hidup (Biografi) Buah 5 306.900 2008

Jumlah 46.120.100

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung diperlukan sarana dan

prasarana selain tanah, bangunan dan kendaraan, yaitu berupa

barang-barang inventaris. Pada Tahun Anggaran 2008 jumlah barang

inventaris yang dimiliki adalah sebanyak 560 unit, senilai

Rp851.579.740,00

84

Data selengkapnya mengenai barang inventaris yang dimiliki

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

TABEL 1.22

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

TAHUN ANGGARAN 2007 dan 2008

No. Uraian Satuan Kuantitas Nilai (Rp)

1. Lemari besi/Metal Buah 16 60.609.900

2. Lemari kayu Buah 23 67.700.000

3. Rak besi Buah 9 10.950.000

4. Filling cabinet besi Buah 10 23.250.000

5. Filing cabinet kayu Buah 2 3.300.000

6. Brandkas Buah 2 24.560.000

7. Buffet Buah 2 16.050.000

8. Locker Buah 6 18.000.000

9. Tempat menyimpan gambar Buah 1 2.000.000

10. White board Buah 8 6.000.000,00

11. Meja kerja kayu Buah 95 183.532.000

12. Kursi besi/metal Buah 190 60.970.000

13. Sice Buah 1 10.462.500

14. Meja rapat Buah 4 36.737.500

15. Meja komputer Buah 16 24.103.000

16. Tempat tidur kayu Buah 3 2.100.000

17. Meja resepsionis Buah 3 15.159..000

18. Kursi fiber glass Buah 141 157.849.700

19. AC split Buah 12 88.100.000

20. Mimbar/podium Buah 1 3.000.000

21. Karpet Buah 1 8.000.000

22. Uninterruptible Power Supply

(UPS)

Buah 10 10.190.500

23. Kamera digital Buah 2 10.136.440

24. Pesawat telepon Buah 2 8.819.200

Jumlah 560 851.579.740

5. Sumber Daya Teknologi Informasi

Sarana Teknologi informasi yang tersedia pada BPK-RI

Perwakilan Provinsi Lampung berjumlah 55 unit, senilai

Rp526.186.818,00. Rincian daftar sarana teknologi informasi dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

85

TABEL 1.23

DAFTAR SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI

No. Nama Barang Satuan Jumlah Nilai (Rp) Tahun

perolehan

1. Local Area Network (LAN) Unit 1 4.766.900

1. PC 17 130.614.410 2007

2. Laptop 30 289.119.470 2007

3. Viewer 1 17.129.438 2008

4. Printer 4 12.600.000 2008

5. Scanner 1 2.500.000

6. Server 1 68.456.600 2008

7. Netware Interface external 1 1.000.000

Jumlah 55 526.186.818

Selain itu komputer pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

telah terhubung dengan jaringan file sharing. Jaringan file sharing ini

dapat cepat menyebar dengan adanya alamat e-mail untuk seluruh

pejabat dan pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung.

86

C. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK)

Sasaran Strategis KPI Satuan

Pengukuran Target

1 Terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

1.1 skor opini atas laporan keuangan 2,1

1.2 % peningkatan skor opini laporan keuangan % 25%

1.3 % Jumlah entitas yang menggunakan ketentuan tentang sisdur pengelolaan keuangan dan SAP

% 74%

1.4 % Penurunan jumlah temuan krusial yang berulang % 41%

1.5 Indeks Penerapan Good Goverment Governance di masing-masing auditee

3

2 Memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dalam mengambil keputusan

2.1 % Hasil pemeriksaan yang dimanfaatkan oleh Pemda dan DPRD

% 75%

2.2 Indeks kepuasan Stakeholder (Pemda, DPRD, DPD) atas hasil pemeriksaan perwakilan

3

3 Menjadi perwakilan BPK RI yang profesional 3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN dan kode etik BPK

% 96%

4 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemeriksaan

4.1 % pelaksanaan pemeriksaan sesuai Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)

% 96%

4.2 % ketepatan waktu pemeriksaan (sub kpi: pelaksanaan,pelaporan)

% 87%

4.3 % kesesuaian proses pemeriksaan dengan PMP % 95%

5 Meningkatkan efektivitas pemberian rekomendasi kepada auditee

5.1 % jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh auditee % 60%

5.2 % jumlah pendapat yang dimanfaatkan oleh Pemerintah % 80%

5.3 % pemeriksaan kinerja yang memberikan rekomendasi kebijakan masalah publik dibanding total pemeriksaan kinerja

% 60%

6 Meningkatkan efektivitas penyelesaian ganti kerugian daerah

6.1 % Jumlah laporan pemantauan Kerugian Negara/Daerah yang disampaikan tepat waktu

% 70%

87

Sasaran Strategis KPI Satuan Pengukuran

Target

7 Meningkatkan kompetensi SDM 7.1 Jumlah jam pelatihan per pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

Jam 40 jam

8 Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

8.1 % aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan secara optimal % 100%

9 Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif 9.1 Indeks kepuasan pegawai Perwakilan 3,5

10 Mengembangkan sistem dan prosedur internal

10.1 % Ketersediaan SOP % 100%

11 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan

11.1 % Jumlah temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara dibandingkan dengan realisasi biaya pemeriksaan

>1

11.2 Tingkat penyerapan anggaran % 90%

11.3 Deviasi waktu penyampaian laporan Keuangan dan Kegiatan satker

Hari <=1

Jumlah KPI 22

89

D. Organisasi Non Kedinasan

Organisasi non kedinasan yang ada di BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung adalah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan

Dharma Wanita.

1. Organisasi KORPRI pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

didirikan pada tanggal 16 September 2008 berdasarkan Keputusan

Pengurus Unit Nasional KORPRI BPK-RI Nomor KEP-

23/K/UNKB/IX/2008 tentang Pembentukan Pengurus Sub Unit

Nasional KORPRI Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung Periode

Tahun 2008-2013. Nama-nama pengurus adalah sebagai berikut:

Ketua : Rahmat Andy, SH

Wakil Ketua : Rachmad, SE

Sekretaris : Emmy Mutiarini, SE, MSi, Ak

Wakil Sekretaris : Lusia Fransisca, SH

Bendahara : Rulita Andri A, SE, Ak

Bidang Usaha dan Kesejahteraan : M. Toha Arafat, SE. MSi, Ak

Bidang Organisasi dan Perlindungan Hukum : Nurina Hijiani, S.H.

Bidang Pembinaan Mental : Novis Pramantyabudi,

S.E., CISA, CCNA,CLS,Ak.

Bidang Olah Raga, Seni dan Budaya : R. Bagus Prijono, S.Sos

Bidang Pemberdayaan Perempuan : Oktarina Sariputri, S.Pt

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KORPRI adalah:

1.1. Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)

1.2. Kegiatan pertandingan olah raga dalam rangka memperingati

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 63, meliputi

pertandingan antar unit kerja lingkup BPK-RI Perwakilan

Provinsi Lampung dan pertandingan persahabatan tenis

90

lapangan dan futsal antara pejabat dan pegawai Perwakilan

dengan pejabat dan pegawai BPKP Perwakilan Lampung.

1.3. Kegiatan buka bersama Pimpinan, pejabat dan pegawai

perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan anak-

anak dari panti asuhan yatim piatu, dilanjutkan dengan siraman

rohani, Sholat Tarawih bersama dan pemberian santunan.

2. Dharma Wanita

Para istri pimpinan, pejabat dan karyawan tergabung dalam

organisasi Dharma Wanita. Susunan pengurus Dharma Wanita

Persatuan Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung terbentuk

berdasarkan Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Propinsi

Lampung dengan Surat Keputusan Nomor

Skep/DWP.Prog.Lpg/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Pengesahan

Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan perwakilan BPK-RI

Bandar Lampung Masa Bakti 2008-2009. Adapun susunan pengurus

Dharma wanita Persatuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung


Ketua : Ny. Tangga M. Purba

Wakil Ketua : Ny. Muhaimin

: Ny. Rachmat Andy

: Ny. Ayub Amali

Sekretaris : Ny. Chandra Emil Harahap

Wakil Sekretaris : Ny. Zainal Abidin

Bendahara : Ny. Kholid Muslim

Bidang Pendidikan:

- Ketua : Ny. Paula H. Simatupang

- Sekretaris : Ny. Puspa Ratih

91

- Anggota : Ny. Dian Hidayatullah

: Ny. Waryan

: Lusia Fransisca

Bidang Ekonomi:

- Ketua : Ny. R.B. Prijono

- Sekretaris : Ny. Epan Morensi

- Bendahara : Ny. Faizal

- Anggota : Ny. M. Toha Arafat

: Ny. Rachmad

: Ny. Imam Supriadi

: Juniarti Francisca

: Ayu Marwiyah

Bidang Sosial Budaya

- Ketua : Ny. Kumpul Damanik

- Sekretaris : Ny. Purwa Winaryanto

- Anggota : Ny.Novis Pramantyabudi

: Ny. Gunawan Firmanto

: Ny. Sujendro A. Cahyono

: Rulita Andri Astuti

Program Kerja Sekretariat Dharma Wanita kami sajikan dalam tabel

berikut ini:

TABEL 1.24

PROGRAM KERJA SEKRETARIAT DHARMA WANITA

PERSATUAN BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2008

No. Program

Kerja

Kegiatan

2008

Jadwal Ket.

1. Bidang

Sekretariat

a. Mengarsipkan surat masuk

dan surat keluar

b. Pengadaan ATK

Januari

s.d.

Desember

Berkelanjutan

92

No. Program

Kerja

Kegiatan

2008

Jadwal Ket.

c. Memberikan informasi

mengenai kegiatan Dharma

Wanita dan kebijakan Ketua

kepada Anggota

d. Mengadakan rapat rutin

dengan seluruh

anggota/pengurus

e. Menyusun program kerja

f. Menghadiri undangan

2. Bidang

Ekonomi

a. Menyediakan seragam

Dharma Wanita

b. Mengadakan door prize

c. Penjualan kalender Tahun

2009

d. Penjualan/demo alat-alat

rumah tangga

e. Mengadakan bazar pada HUT

BPK-RI dan HUT RI

Sda. Bekerja sama

dengan pihak

dalam dan

luar

3. Bidang

Pendidikan

a. Meningkatkan keimanan dan

ketakwaan, dengan

memperingati hari-hari besar

Agama

b. Meningkatkan keterampilan

dan pengetahuan anggota

dengan melakukan kunjungan

ke pabrik, mengumpulkan

buku-buku, pemeriksaan

kesehatan gigi, olah raga dan

mengadakan perlombaan

dalam rangka memperingati

HUT BPK-RI dan HUT RI

c. Mengikuti kegiatan pelatihan

dan seminar

Sda. Sda.

4. Bidang

Kesejahteraan

a. Mengadakan kunjungan sosial

ke panti asuhan, panti jompo

dan korban bencana

b. Mengumpulkan pakaian dan

buku bekas layak pakai untuk

SD, SMP dan SMA untuk

disumbangkan

c. Kunjungan kepada keluarga

pegawai yang sakit, meninggal

dunia atau melahirkan.

Sda. Sda.

93

BAB IV

PENUTUP

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga

Negara yang bebas dan mandiri dan mempunyai tugas konstitusional

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara,

sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Keempat UUD 1945. Hasil

pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD.

Dalam rangka mewujudkan tugas tersebut, BPK-RI ikut berperan dalam

mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN). Hal itu dapat dilakukan dengan upaya preventif dan

represif.

Pada Tahun 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah

melakukan tugas pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan

(RKP) yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2008 pemeriksaan

dilakukan terhadap 30 entitas. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan kegiatan unsur penunjang

dan pendukung. Kegiatan unsur penunjang dan pendukung juga telah

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)

yang telah ditetapkan.

Di bidang Sumber Daya Manusia BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung telah melakukan pembinaan SDM guna menunjang peningkatan

kinerja Perwakilan, dengan mengikutsertakan pegawai pelaksana BPK-RI

baik dari unsur pemeriksa maupun unsur penunjang dan pendukung untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan baik, yang dilaksanakan oleh Pusdiklat

Pegawai, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, maupun pendidikan

umum.

94

BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagai salah satu unsur

pelaksana BPK-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan

pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara harus

dapat mengelola keuangan Negara secara tertib dan transparan. Di dalam

melakukan tugas dan fungsinya BPK-RI juga membutuhkan anggaran yang

cukup, sehingga pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

Negara dapat terlaksana dengan baik. Dalam Tahun 2008 anggaran biaya

pemeriksaan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebesar

Rp1.832.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.723.630.297,00 atau 94,04%

dari anggaran.

Selain itu untuk mendukung kinerja yang dapat meningkatkan

produktivitas dan kualitas pemeriksaan diperlukan sarana dan prasarana

yang memadai. Pada Tahun Anggaran 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung juga telah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana fisik

berupa pengadaan tanah untuk perumahan pegawai, pembangunan mess

pegawai, pembangunan rumah dinas eselon IV, pengadaan kendaraan

operasional, pengadaan komputer dan pengadaan barang inventaris lainnya.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pada Kantor Perwakilan Provinsi

Lampung secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Pencapaian fisik pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2008 dapat

direalisasikan sebesar 100% dan realisasi anggaran yang diserap adalah

sebesar Rp5.189.701.463,00 atau 77,10%.

Selain beberapa hal yang telah dicapai, BPK-RI Perwakilan Provinsi

Lampung sebagai perwakilan yang masih baru juga tidak luput dari

berbagai kendala dan hambatan, baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan

maupun pelaksanaan tugas pendukung dan penunjang. Berbagai hambatan

tersebut antara lain berupa terbatasnya jumlah petunjuk teknis pemeriksaan

guna meningkatkan mutu hasil pemeriksaan , ketersediaan sarana penyusun

95

LHP berupa komputer, laptop dan printer, serta keterbatasan ruang kerja

dan kurangnya personil baik pada unit kerja Sub Auditorat maupun

Sekretariat Perwakilan.

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008, Perwakilan Provinsi

Lampung sebagai salah satu unsur pelaksana BPK telah melakukan upaya

perbaikan dengan sistem pengukuran berbasis kinerja yang berfungsi untuk

menyesuaikan rencana strategis yang sekaligus melakukan evaluasi dan

monitoring atas pencapaian kinerja Perwakilan, sehingga diharapkan semua

rangkaian kegiatan dapat diselaraskan dan terukur untuk mencapai Visi dan

Misi BPK-RI.

Untuk tahun mendatang BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

merencanakan untuk melaksanakan pembangunan gedung kantor

perwakilan, pengadaan peralatan teknologi informasi serta barang-barang

inventaris lainnya dan mengajukan kebutuhan personil kepada Biro SDM,

guna pemenuhan kebutuhan sesuai dengan lingkup tugas yang diembannya.

TIM PENYUSUN BUKU

Pengarah : Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M

Penanggung Jawab : Muhaimin, S.H., M.Si.

Ketua : Nurina Hijiani, S.H.

Wakil Ketua : 1. R. Bagus Prijono, S.Sos.

2. Kumpul Damanik, S.E.

3. Rachmad, S.E.

Sekretaris : Dian Hidayatullah, S.E., M.Si., Ak.

Anggota : 1. Lusia Fransisca, S.H.

2. I Putu Wira Eka Putra, S.H.

3. Editha Tarigan

4. Juniarti Franciska, S.E., Ak.

5. Vannie Januaresti, A.Md.

profil badan pemeriksa keuangan republik … · pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2008 dan...

Documents