Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.ADeputi Bidang Pelayanan Publik

8 Juni 2020 www.menpan.go.id | www.jippnas.menpan.go.id | pelayanan.publik

REFORMASI BIROKRASI

• Kecepatan melayani dan memberi izin

• Menghapus pola pikir linier, monoton dan

terjebak di zona nyaman

• Adaptif, produktif, inovatif, kompetitif

VISI PRESIDEN 2019-2024

“Reformasi birokrasi

akan sangat

menentukan

keberhasilan pelayanan

publik, apakah tercapai

atau tidak. Itu sangat

tergantung pada upaya

kita melakukan

reformasi birokrasi,”

- Wakil Presiden

(Wapres) K.H. Ma’ruf

Amin

wapres.go.id

(Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)

Deputi Bidang Pelayanan Publik

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan dan

kualitas pelayanan publik

Mendorong Implementasi Kebijakan Pelayanan

Publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan)

Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik (SKM, EoDB)

Mal Pelayanan Publik

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (FKP, LAPOR

SP4N!)

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik

Pro

gra

m

Ke

rja

Kewenangan Kementerian PANRB

Merumuskan Kebijakan Nasional

Tentang Pelayanan Publik

Melakukan pemantauan dan evaluasi

kinerja penyelenggaraan pelayanan

publik

Membuat peringkat kinerja

penyelenggara secara berkala

Mengumumkan kebijakan nasional

tentang pelayanan publik, hasil

pemantauan dan evaluasi kinerja, serta

hasil koordinasi

Memberikan penghargaan kepada

penyelenggara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

01

02

03

04

05

Pembentukan/

PenciptaanInovasi

PengembanganInovasi

Pelembagaan/

KeberlanjutanInovasi

Gerakan One Agency One Innovation (Satu Instansi

Satu Inovasi) melalui penyelenggaraan Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)

Replikasi Inovasi Pelayanan Publik melalui Forum

Replikasi, Scaling Up, dan Jaringan Inovasi Pelayanan

Publik (JIPP)

Inovasi Pelayanan Publik menjadi program (dan

dianggarkan), bagian dari tupoksi, memiliki dasar

hukum, dan budaya organisasi.

Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014

Database

Top Inovasi

Pelayanan

Publik dan

JIPP

Inkubasi Inovasi

melalui

LAB INOVASI

Indeks Inovasi

Daerah untuk Ukuran

Daya Saing Daerah Dalam

Rangka Otonomi Daerah

• Kementerian PANRB dan LAN membantu dalam manajemen dan peningkatan kapasitas Inovasi Daerah.

• Kementerian Dalam Negeri membuat Indeks Inovasi Daerah.

(Disepakati oleh Kementerian PPN/Bappenas)

Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inovasi yang terdaftar di Sinovik 515 1.189 2.476 3.054 2.824 3.156 3.059

Hasil Tahap:

Seleksi Administrasi

Desk Evaluation (Penilaian

Proposal)

Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99

(K. Umum & K.

Replikasi)

15 Finalis

(K. Khusus)

Hasil Tahap:

Presentasi dan Wawancara

Verifikasi dn Observasi

Lapangan

Top 9 Top 25 Top 35 Top 40 Top 40 Top 45 Top 45

(K. Umum & K.

Replikasi)

5 Oustanding

(K. Khusus)

Dasar hukum KIPP SE Menteri

PANRB

9/2014

SE

Menteri

PANRB

15/2014

Peraturan

Menteri

PANRB

15/2015

Peraturan

Menteri

PANRB

19/2016

Peraturan

Menteri

PANRB

3/2018

Peraturan

Menteri

PANRB

5/2019

1. PermenPANR

B 5/2019

2. KepmenPANR

B 44/2020

Umum

1. belum pernah mengikuti

atau belum pernah

mendapat penghargaan

pada KIPP periode

sebelumnya;

2. belum pernah menerima

penghargaan sebagai Top

99 sebanyak 2 (dua) kali;

3. bukan merupakan Top

Terpuji

Khusus

Inovasi yang

merupakan Top Terpuji

2014 -2018 (Top

40/2018, Top 40/2017,

Top 35/2016, Top

25/2015, dan Top

9/2014.

Replikasi

Inovasi yang merupakan

adaptasi/modifikasi

Inovasi yang termasuk

dalam Top 99 periode

KIPP 2014-2018 dan

belum pernah mendapat

penghargaan pada KIPP

periode sebelumnya.

Nasional:

• Tahun 2016 di Kota Bandung

• Tahun 2017 di Kab. Gresik

• Tahun 2018 di Kota Surabaya

• Tahun 2019 di Kota Banjarmasin

(Dalam Kerangka PKNRM) Per Sektor:

• Sektor perizinan pada tahun 2016 di

KemenPANRB

• Sektor open data pada tahun 2017 di

KemenPANRB

Regional:

• Se-Provinsi NTT dalam kerangka Rakor

PANRB pada tahun 2016

• Se-Provinsi Maluku dalam kerangka Hari

Pers Nasional 2017

• Se-Provinsi Kalsel dalam kerangka Hari

Pers Nasional 2020

Sharing knowledge untuk memantik kesadaran penyelenggara publik akan perlunya

mereplikasi suatu inovasi sesuai kebutuhan masing-masing

Internasional:

• IPS Forum 2018 di Jakarta

Upaya untuk memperbesar dampak inovasi pelayanan publik yang berhasil diuji dalam

proyek percontohan atau percobaan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi lebih

banyak orang.

Scaling Up yang telah dilakukan:

• Inovasi UPTPK dari Kab Sragen

(Top 25/2015) diakomodasi ke

dalam RPJMN 2015-2019 oleh

Kemensos, KemenPANRB, dan

Bappenas.

• Inovasi KIA dari Kota Surakarta

(Top 25/2015) di-scaling up oleh

Kemendagri melalui

Permendagri 2/2016.

• Inovasi Sistem EDAT dari Kab.

Teluk Bintuni (Top 25/2015) di-

scaling up oleh Kemenkes

melalui Permenkes 41/2018.

Scaling Up pada tahun 2019 diwujudkan dalam Keputusan

Menteri PANRB Nomor 858 Tahun 2019 tentang

Percontohan Inovasi Pelayanan Publik Nasional, meliputi

inovasi-inovasi sebagai berikut:1. Rumah Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. 119 Kolaborasi Nasional Layanan Emergensi Medik, Kementerian

Kesehatan;

3. Penanganan Pengaduan Berperspektif Korban, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Kakakeku Datang (Kartu Keluarga Ku Data Ulang) – Pemerintah

Kabupaten Gresik diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

5. Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Melalui e-Voting –

Pemerintah Kabupaten Batang Hari, diusulkan oleh

Kementerian Dalam Negeri;

6. SKCK Online, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. SIM Online, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Aplikasi PolisiKu, Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Jawa Timur (2016)jipp.jatimprov.go.id

2. Sumatera Selatan (2017)jipp.sumselprov.go.id

3. Sulawesi Selatan (2017)jipp.sulselprov.go.id

4. Jawa Tengah (2018)jipp.jatengprov.go.id

Keputusan Menteri PANRB No. 94 Tahun 2020 tentang Percontohan Hub Jaringan

Inovasi Pelayanan Publik

Sumatera Barat

Kepulauan Bangka Belitung

Kalimantan Selatan

Gorontalo

United Nation Public Service Forum 2018, Marrakech, Morocco Kabupaten Teluk Bintuni - Sistem EDAT

Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD), Dubai, 2019

Provinsi DKI Jakarta – QLUE

United Nation Public Service Forum 2019, Baku, Azerbaijan

BNPB - PetaBencana.id

Global Web Forum Government Agile Response to Covid-19

OPSI OECD Publikasi Inovasi Pemerintah dalam Menghadapi Covid-19

No Judul Inisiatif pada OPSI OECD Keterangan1. Citizen Platform to report and monitor the development of COVID-

19 combining data from government and citizens.

QLUE,

Provinsi DKI Jakarta2. COVID-19 Appreciation Award Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-

19,

KemenPANRB3. Pikobar – the app that uses QR codes to alleviate the burden on

hospital administration

Pikobar,

Provinsi Jawa Barat4. A team of citizens is using government data and GPS tracking to map

the outbreak

Sebaran Covid19,

Provinsi DIY5. Continuing Education in the time of COVID-19 Ruang Guru.

ruangguru.com6. COVID-19 Dashboard at District Level Monitor Dashboard di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur7. Village Emergency Response Team to battle COVID-19 through social,

economic and financial support programs

‘Panggungharjo Tanggap’ COVID-19 (PTC),

Provinsi DIY

12 Mei 2020

Mendapatkan basis data Inovasi Covid-19 yang memenuhisyarat dan kriteria sehingga dapat menjadi pembelajarandan tukar-menukar pengetahuan baik pada level nasionalmaupun internasional

KepmenPANRB Dapat diunduh di:

jippnas.menpan.go.id

• Mengapresiasi Inovator• Menyebarluaskan Praktik Baik/Inovasi• Menginspirasi Pihak Lain• Menjawab Tantangan OECD

KepmenPANRB Nomor 109 Tahun 2020tentang

Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19

Menghimpun InovasiPencarian Melalui

Media Sosial

Pengumuman

Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah

Organisasi/Lembaga

Instansi Swasta

Masyarakat secara

umum, baik individu

maupun organisasi

Inovasi yang muncul

sebagai respons awal

saat mulai

menyebarnya COVID-

19 di Indonesia, yakni

antara Februari-Maret

2020

Inovasi yang dibuat

untuk meningkatkan

pengetahuan,

kesadaran, serta

mengubah perilaku

masyarakat tentang

COVID-19 dan upaya

pencegahannya

Inovasi tentang

pencegahan ataupun

mitigasi

kegawatdaruratan

COVID-19 yang

berkelanjutan.

Memiliki Kebaruan

Bermanfaat

Efektif

Dapat ditransfer/

direplikasi

Memperlihatkan capaian

yang nyata dan

memberikan solusi.

Memperkenalkan gagasan

yang unik, pendekatan

yang baru.

Menyelesaikan

permasalahan yang menjadi

kepentingan dan perhatian

publik.

Dapat/telah dicontoh

menjadi rujukan UPP lain.

jippnas.menpan.go.id

Menu COVID-19 RESPONSE

Total Peserta: 188

Dengan detail kepersertaan:

- Akademisi: 21

- Individu: 4

- Kepolisian Daerah: 1

- Lain-lain: 13

- Masyarakat Sipil: 33

- Organisasi Agama: 8

- Pemerintah Daerah: 41

- Pemerintah Desa: 8

- Pemerintah Provinsi: 13

- Kementerian/Lembaga: 12

- Swasta: 34

TOP 9 Pengunjung jippnas.menpan.go.id

Data export: 8 Juni 2020

Kementerian

Dalam Negeri

Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi

Kementerian Riset dan

Teknologi/Badan Riset dan

Inovasi Nasional

Judul LOMBA INOVASI DAERAH

MENUJU TATATAN NORMAL

BARU

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PENANGANAN COVID-19

PENERIMAAN PROPOSAL PROGRAM

KONSORSIUM RISET DAN INOVASI

COVID-19

Bentuk

Lomba

Pembuatan Video:

1. Kepala Daerah membentuk

tim kreatif dan bekerjasama

dengan sektor

2. Pemeran dapat melibatkan

influencer (artis dll), Kepala

Daerah, Ketua DPRD,

Forkompinda, GTPP, tokoh

masy/agama dll

3. Video merupakan

penerapan riil new normal

life pada 7 sektor

Narasi yang diinput secara online terdiri

dari :

1. Ringkasan Inovasi (maks 200 kata)

2. Apa yang Diharapkan (maks 200 kata)

3. Risiko dan Tantangan (maks 100 kata)

4. Ditambahkan Link Berita Daring

Inovasi

Kementerian Riset dan

Teknologi/Badan Riset dan Inovasi

Nasional (BRIN) mengkoordinasikan

berbagai pihak mulai dari kementerian

dan lembaga pemerintah, rumah sakit,

perguruan tinggi, serta industri melalui

Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19

sebagai respons penanggulangan virus

corona yang penularannya sangat

cepat dan luas ini.

Klaster/

Peserta

Klaster Provinsi, Klaster

Kabupaten, Klaster Kota,

Klaster Kab

Tertinggal/Perbatasan

Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab/kot,

Aparatur Kel/Desa, Swasta, Masy Sipil,

Akademisi & Mhs, Organisasi/klpk agama

dll

Lembaga litbangjirap dan industri yang

mempunyai R&D yang merupakan

anggota Konsorsium COVID-19

Ristek/BRIN, atau bekerja sama dengan

anggota konsorsium COVID-19.

Kementerian

Dalam Negeri

Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi

Kementerian Riset dan

Teknologi/Badan Riset dan

Inovasi Nasional

Sektor

Lomba

Pasar Tradisional, Pasar

Modern/Mall tmsk

super/minimarket, Restoran

tmsk café, warkop dsb, Hotel

tmsk wisma dsb, PTSP, Tempat

Wisata, Transportasi Umum

Pelayanan publik, alat kesehatan, yankes

non pemerintah, kesehatan & keamanan

tenaga kesehatan, peningkatan

kesadaran/penyebaran informasi,

manajemen dan mobilisasi sumberdaya,

data (pengumpulan /

analisis/transparansi), pengurangan

dampak sosial dan inovasi lainnya

• Pencegahan

• Skrining, Deteksi, dan Diagnosis

• Alat Kesehatan dan Pendukung

• Terapi

• Sosial Humaniora

Kriteria • Kesesuaian Protokol Covid

(40%)

• Aplikasi/replikasi (30%)

• Strong idea/kebaruan (20%)

• Kerjasama/kolaborasi (10%)

• Memiliki kebaruan

• Bermanfaat

• Efektif

• Dapat ditransfer/direplikasi

1. Urgency (Ya/tidak)

2. Menghasilkan prototype (35%)

3. Jaminan Produksi (20%)

4. Potensi Pemanfaatan pada

Penanganan COVID-19 (35%)

5. Rasionalitas Pembiayaan (10%)

Deadline 8 Juni 2020 30 Juni 2020 2 Juni 2020

Hadiah /

Apresiasi

Piagam Penghargaan dan Dana

Insentif Daerah

Piagam Penghargaan -

Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.ADeputi Bidang Pelayanan Publik

bit.ly/3aXwt2j

8 Juni 2020 www.menpan.go.id | www.jippnas.menpan.go.id | pelayanan.publik