presentasi pnbp

9
DIPA BLU UNIVERSITAS DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 201 ANGGARAN 201 3 3 Ditetapkan No. Ditetapkan No. SP DIPA- SP DIPA- 023.04.2.414989/2014 023.04.2.414989/2014 Tanggal 0 Tanggal 0 5 5 Desember 201 Desember 201 3 3

Upload: nurma-van-houtenstar

Post on 04-Jan-2016

40 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

presentasi, PNBP, laporanpertanggungjawaban, tabel, spj

TRANSCRIPT

Page 1: Presentasi PNBP

DIPA BLU UNIVERSITAS DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 201ANGGARAN 20133Ditetapkan No. Ditetapkan No. SP DIPA-SP DIPA-023.04.2.414989/2014023.04.2.414989/2014

Tanggal 0Tanggal 055 Desember 201 Desember 20133

Page 2: Presentasi PNBP

SUMBER DIPASUMBER DIPA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARANANGGARAN

SUMBERNYA :SUMBERNYA :

►Rupiah Murni sumber dana dari PajakRupiah Murni sumber dana dari Pajak►Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)(PNBP)

Page 3: Presentasi PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)(PNBP)

► Dasar Hukum:Dasar Hukum:1.1. UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.Negara Bukan Pajak.2.2. PP No. 22 Tahun 1997 tentan Jenis Penyetoran PP No. 22 Tahun 1997 tentan Jenis Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak.3.3. KMK No. 06/KMK.01/2001 tentang Tata Cara KMK No. 06/KMK.01/2001 tentang Tata Cara

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi.pada Perguruan Tinggi.

4.4. Perdirjen Perbendaharaan No. 02/P.B/2005 Perdirjen Perbendaharaan No. 02/P.B/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayara Atas tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayara Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Page 4: Presentasi PNBP

► Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20/1997, pasal 1 ayat (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20/1997, pasal 1 ayat 1 KMK No. 115/2001).1 KMK No. 115/2001).

► Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi adalah penerimaan pada Perguruan Tinggi adalah penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/1997.dalam PP No. 22/1997.

Pengertian PNBPPengertian PNBP

Page 5: Presentasi PNBP

Penggunaan PNBPPenggunaan PNBP

1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi (PNBP) pada Perguruan Tinggi merupakan salah satu sumber merupakan salah satu sumber pembiayaan PTN (Pasal 3 ayat 1 KMK pembiayaan PTN (Pasal 3 ayat 1 KMK No. 115/2001).No. 115/2001).

2.2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 digunakan untuk dalam ayat 1 digunakan untuk kegiatan Operasional dan Investasi kegiatan Operasional dan Investasi (Pasal 3 ayat 2). (Pasal 3 ayat 2).

Page 6: Presentasi PNBP

JENIS-JENIS PENERIMAAN JENIS-JENIS PENERIMAAN PNBPPNBP

► Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)► Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan (SPIP)Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan (SPIP)► Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan

(SPFP)(SPFP)► Penerimaan Non UTULPenerimaan Non UTUL

a.a. Ordik/OrmawaOrdik/Ormawab.b. KKNKKNc.c. Ujian Skripsi/Komprehensi/Ujian Semester Ujian Skripsi/Komprehensi/Ujian Semester Pendek.Pendek.d.d. PKL/PKP (Praktek Kerja Lapang)PKL/PKP (Praktek Kerja Lapang)e.e. Biaya wisudaBiaya wisudaf. f. Biaya pendaftaran MABABiaya pendaftaran MABAg.g. MajalahMajalahh.h. Transkrip / Legalisir IjazahTranskrip / Legalisir Ijazahi.i. TogaToga

Page 7: Presentasi PNBP

jj.. Praktikum / Ujian PraktekPraktikum / Ujian Praktekk.k. KursusKursusl.l. Ujian Masuk SPKS, SPKD, dan SPMK.Ujian Masuk SPKS, SPKD, dan SPMK.m.m. PoliklinikPoliklinikn.n. Uang AsuransiUang Asuransio.o. Tes KesehatanTes Kesehatanp.p. Lain-lain penerimaan dari Lain-lain penerimaan dari masyarakatmasyarakat

► Penerimaan dari Kontrak Kerja SamaPenerimaan dari Kontrak Kerja Samaa.a. Di bidang Penelitian.Di bidang Penelitian.b.b. Di bidang Pengabdian Masyarakat.Di bidang Pengabdian Masyarakat.c.c. Di bidang lainnya.Di bidang lainnya.

Page 8: Presentasi PNBP

► Penerimaan Sumbangan dan HibahPenerimaan Sumbangan dan Hibaha.a. BAPPEDABAPPEDAb.b. PemdaPemdac.c. BeasiswaBeasiswad.d. AlumniAlumnie.e. Alih jenjangAlih jenjangf.f. Sumbangan dan Hibah PeroranganSumbangan dan Hibah Perorangang.g. Lain-lainLain-lain

► Penerimaan dari SewaPenerimaan dari Sewaa.a. Kebun Cangar Jati KertoKebun Cangar Jati Kertob.b. Kolam SumberpasirKolam Sumberpasirc.c. Taman Ternak Sumber SekarTaman Ternak Sumber Sekard.d. Sewa GedungSewa Gedunge.e. Hasil Penjualan Jasa KomputerHasil Penjualan Jasa Komputerf.f. Lain-lain penerimaanLain-lain penerimaan

Page 9: Presentasi PNBP

KETENTUAN APABILA TIDAK MENYETOR PNBP KETENTUAN APABILA TIDAK MENYETOR PNBP UU No. 20/1997 Pasal 21UU No. 20/1997 Pasal 21

a.a. Tidak membayar, tidak menyetor dan tidak Tidak membayar, tidak menyetor dan tidak melaporkan jumlah PNBP yang terutang.melaporkan jumlah PNBP yang terutang.

b.b. Tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan Tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya pada waktu buku catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, catatan atau dokumen lain yang pemeriksaan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

c.c. Tidak menyampaikan laporan PNBP yang terutangTidak menyampaikan laporan PNBP yang terutangd.d. Menyampaikan laporan PNBP yang terutang tidak Menyampaikan laporan PNBP yang terutang tidak

benar atau tidak lengkap atau melampirkan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana : dengan pidana penjara paling lama 6 dipidana : dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBP yang terutang.kali jumlah PNBP yang terutang.