Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang dipungut dan diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah menurut UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dibagi dalam beberapa jenis:

1. Pajak daerah;

2. Retribusi daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

4. Lain-lain PAD Yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Masyarakat;

2. Undang-Undang;

3. Objek;

4. Pemungut Pajak;

5. Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak.

Menurut Drs. Soeparno dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembukuan Daerah terbagi atas 2 yaitu:

1. Fungsi sumber pendapatan (budgetary);

2. Fungsi mengatur (regulatory).

Namun ada juga yang menambahkan 2 fungsi lagi, yaitu:

1. Fungsi Stabilitas;

2. Fungsi Redistribusi pendapatan.

1. Prinsip Kesetaraan Kemampuan (Equality of Ability) → Disesuaikan kemampuan WP;

2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) → Pemungutan harus Jelas, tegas, dan pasti ;

3. Prinsip Kenyamanan Pembayaran (Convenience of Payment) → tidak memberatkan WP;

4. Prinsip Ekonomi (Economics of Collection) → efisiensi;

5. Prinsip Ketepatan (Accuracy) → disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

1. Official Assessment System → Dihitung oleh petugas pajak;

2. Self Assessment System → Dihitung oleh WP;

3. With Holding System → Dihitung oleh pihak ketiga.

1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Air Tanah; 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan; dan 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

Dikecualikan : Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;

Subjek : Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan komersial;

Nilai Pajak : Dasar pengenaan (Ditetapkan oleh Kepala Daerah) x tarif (Peraturan Daerah).