PENGELOLAAN APBN1.MENYUSUN DAN PENETAPAN

APBN2.RENCANA KERJA DAN STRUKTUR

APBN KELOMPOK II

ST. SURAIDAH AD. DATUSUSIYANTI

SUSIYANTI ANA PUSPITAWA ODE LALODATI

Penyusunan dan Penetapan APBNKetentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

Penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah;Penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam

proses penyusunan dan penetapan anggaran;Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam

sistem penganggaran;Penyempurnaan klasifikasi anggaran;Penyatuan anggaran;Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah

dalam penyusunan anggaran.

Landasan Penyusunan APBNAPBN merupakan wujud pengelolaan

keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang- undang.

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Penyusunan Rancangan APBN, berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Unsur APBNAPBN

Anggaran Pendapatan- Penerimaan Pajak- Penerimaan Bukan Pajak- HibahAnggaran BelanjaPembiayaan

Belanja Negara- Belanja negara dipergunakan untuk

keperluanpenyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

- Belanja negara dirinci menurut organisasi,fungsi, dan jenis belanja.

Proses Penyusunan APBN- Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok

kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

• Pemerintah Pusat dan DPR membahaskerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

Lanjutan…• Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan

pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

• Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

Penyusunan APBNa.       Penyusunan Rencana Kerja Kementerian

Negara/ Lembaga (Renja-KL)b.      Pembahasan Renja-KLc.       Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL)

d.      Penyusunan anggaran belanjae.       Penyusunan perkiraan pendapatan

negaraf.       Penyusunan rancangan APBN  

Penetapan APBNa.  Tahap  I:Presiden menyampaikan pidato pengantar

RUU APBN pada siding paripurna DPR.b. Tahap  II:Masing-masing fraksi DPR mengemukakan

pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan pemerintah.

c. Tahap III:Dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat panitia khusus.

d.  Tahap IV:Menyampaikan pada forum tentang hasil pembicaraan pada tahap III dan pendapat akhir dari tiap-tiap fraksi di DPR.

DPR dapat menggunakan hak budgetnya untuk menyetujui atau menolak RUU APBN.

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA(MKN)MKN meliputi antara lain:1. Sistem Administrasi Keuangan Negara

(SAKN)2. Sistem Penganggaran3. Sistem Pelaporan & Pertanggung jawaban4. Sistem Pemeriksaan

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA(MKN )

MKN meliputi antara lain:1. Sistem Administrasi Keuangan Negara

(SAKN)2. Sistem Penganggaran3. Sistem Pelaporan & Pertanggung jawaban4. Sistem Pemeriksaan

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA• manajemen adalah proses (fungsi)

– perencanaan, P– pengorganisasian, O– pengarahan, dan A– Pengendalian Cuntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

• Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsifungsidi bidang keuangan tsb– harus dilakukan secara sistematis– dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

POAC

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARAPembangunan nasional adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (dalam pembukaan UUD 1945), yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARADalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi1. Perencanaan

Planning: UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

2. PengorganisasianOrganizing: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,

3. PengarahanActuating: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

4. pengendalianControlling : UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung jawab Keuangan negara.

merupakan suatu siklus