presentase kebijakan perbenihan dan masalahnya

Upload: zeromaru00

Post on 08-Jan-2016

8 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Presentase Kebijakan Perbenihan dan masalahnya

TRANSCRIPT

Kebijakan perbenihan di indonesia

Kebijakan perbenihan di indonesiaIndustri perbenihanKel. 4UU No. 44 Tahun 1995 Perbenihan tanamanBenih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman, dalam arti penggunaan benih bermutu mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil. Untuk mendapatkan benih bermutu diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah baik di dalam maupun di luar habitatnya dan atau melalui usaha introduksidari luar negeri. Benih dari varietas unggul, untuk dapat menjadi benih bina, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas. Produksi benih bina harus melalui proses sertifikasi dan apabila akan diedarkan harus diberi label.Kebijakan PemerintahKebijakan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan lebih terdesentralisasi, kebijakan multilateral yang menuntut peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu produk.UU sistem budidaya tanaman (No 12/1992), Peraturan Pemerintah No 44/1995 tentang perbenihan, dan peraturan lain yang terkait fasilitas penerapan sertifikat benihPerubahan paradigma penelitian dan pengembangan dari lembaga pemerintah dengan program pemuliaan tanamannya yang produktif mengarah pada inovasi, komersialisasi, dan komunikasi.. . . LanjutanPembentukan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Pusat Standarisasi & Akreditasi, Direktorat Perbenihan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih yang tersebar diseluruh negeriPenerapan sertifikat benih berdasarkan OECD Scheme dan ISTA Rules sebagai mekanisme pengendalian mutu dan daya saing produkAkreditasi lab uji benih, pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dalam produksi benih dan inisiasi sertifikasi sistem mutu dari perusahaan-perusahaan benih yang membuka alternatif pengawasan mutu melalui penerapan manajemen mutu. . . LanjutanPerlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI), perlindungan terhadap varietas tanaman (PVT), pembentukan Direkturat Patent (Ditjen HKI, Deperindag) dan KP-KIAT (Kantor Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi) di UPT-UPT yang memacu komersialisasi teknologiPelaksanaan program pembinaan lab dan perlindungan HaKI oleh Kantor Menteri negara Riset dan eknologi yang membantu pengembangan lab terakreditasi (ISO 17025) dan pengusulan patent untuk hasil-hasil penelitianBeberapa prinsip sertifikat benih tidak diterapkan, reproducibility hasil uji laboratorium belum mendapatkan perhatian yang memadai.Belum terdapat kebijakan yang jelas mengenai pemilihan peranan antara sector swasta dengan pemerintah dengan perbenihanPerlindungan HaKI dan perlindungan varietas tanaman belum efektif.Beberapa peraturan perundangan terlalu ketat dan tidak bisa dilaksanakan dan kontradiktif. Kebijakan yang Belum TerealisasikanPerlindungan dan pengelolaan plasma nutfah masih lemahBeberapa prinsip dari sertifikasi berdasarkan OECD Scheme seperti evaluasi kelayakan varietas untuk sertifikasi, penentuan kelas benih, verifikasi varietas, belum diterapkan secara luas.Beberapa prinsip dalam pengujian mutu benih berdasarkan ISTA Rules belum mendapatkan perhatian yang memadaiPenerapan sistem standardisasi nasional dalam produksi benih belum dilakukan secara lugas Lanjutan . . .SolusiPenyeragaman persepsi tentang industri benih, komersialisasi, sertifikasi benih,, OECD Scheme/ISTA Rules, Standardisasi Nasional Indonesia, Sistem Standardisasi Nasional, Sitem Mutu, dan truth-in-labelling.Melakukan Loka karya, pelatihan, dan sosialisasi.Merumuskan kebijakan nasional yang dengan jelas mengatur peranan pemerintah dan swastaLanjutan . . .Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan dalam pembangunan pertanian, penelitian, dan perbenihan dengan prinsip-prinsip agribisnis/agroindustri, komersialisasi dan perlindungan HaKI, tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan strategisSekiandanterima kasih