prediksi soal ujian tengah semester iv tahun … · prediksi soal ujian tengah semester ... 1838...

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester IV Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Dagang

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER IV

TAHUN 2016/2017

MATA KULIAH HUKUM DAGANG

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MATA KULIAH : HUKUM DAGANG

HARI, TANGGAL : KAMIS, 6 APRIL 2017

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / IV

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

SOAL

1. Jelaskan sejarah hukum dagang!

Jawaban:

Hukum Dagang timbul karena adanya kaum pedagang, dan perdagangan itu sendiri. Dalam arti

umum bahwa dagang ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu

dan menjual kembali barang tersebut pada tempat dan pada waktu tertentu dengan maksud

memperoleh keuntungan, karena adanya sistem perdagangan maka munculah hukum dagang

yang disebut Koopmansrecht. Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di

Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di

bidang perdagangan (pengadilan pedagang). Perancis pada abad ke-17 mengadakan kodifikasi

dalam hukum pedagang, Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-

1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan “Ordonnance Du Commerce” (1673). Dan

pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine. Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini

sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. Ordonance Du Commerce ini

pada tahun 1681 disusul degan peraturan lain yaitu “Ordonansi De La Marine” yang mengatur

hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan). Pada tahun 1807 di

Perancis di samping adanya “Code Civil Des Francais” yang mengatur Hukum Perdata

Perancis, telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang Hukum Dagang tersendiri yakni “Code De

Commerce”. Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat hukum dagang yang

dikodifikasikan dalam Code De Commerce yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang

dikodifikasikan dengan Code Civil.



Halaman 5


Code De Commerce ini membuat peraturan-peratuan hukum yang timbul dalam bidang

perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun Code De

Commerce (1807) itu antara lain: Ordonance de Commerce (1673) dan Ordonance de La

Marine (1671) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi Hukum Perancis tahun 1807

(yakni Code Civil dan Code Commerce) dinyatakan berlaku juga di Netherland pada tahun 1838.

Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku Code

De Commerce (tahun 1807). Disamping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni Code

Civil dan Code Penal. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawa

ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 Code De Commerce (Hukum Dagang) berlaku di

Negeri Belanda. Pemerintah Netherland menginginkan adanya hukum dagang sendiri, kemudian

dalam usul KUHD Belanda dari Tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga

kitab akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan

perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan akan tetapi perkara-perkara dagang

diselesaikan di pengadilan biasa. Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi

KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD Netherland

1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848. Pada awalnya hukum

dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang

mengkodifikasi (mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraaff

merencanakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD

Netherland. Rancangan Molengraaff ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan

tahun 1893 (berlaku pada 1896). Dan berdasarkan asas konkordansi pula, perubahan ini diadakan

juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti

dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD), sehingga semenjak tahun 1906

KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yakni: Kitab I berjudul “Tentang Dagang

Umumnya” dan Kitab II berjudul “Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari

Pelayaran”.



Halaman 6


2. Jelaskan tentang:

a. Makelar

Jawaban:

Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga

untuk mengadakan perjanjian berupa perjanjian jual beli barang dagangan, kapal-kapal,

obligasi, efek-efek, wesel, aksep, dan surat-surat berharga lainnya sebagaimana diatur dalam

pasal 64 KUHD. Makelar berbuat atas nama dan tanggungan yang memberi kuasa. Makelar

tidak mempunyai ikatan yang tetap. Mengenai pemberian kuasa diatur oleh pasal 1792

KUHPerdata. Dimana dalam pemberian kuasa makelar bertindak sebgai wakil dengan batas

yang ditentukan oleh undang-undang atau kebiasaan. Apabila seorang makelar yang

melanggar maka diatur dalam pasal 71 KUHD, setiap makelar yang bersalah atau melanggar

hanya berlaku baginya. Semuanya tergantung dari pejabat umum yang mengangkatnya, harus

dibebaskan dari tugasnya atau dilepaskan dari jabatannya. Dengan mengganti biaya, rugi,

bunga sebagai si penerima kuasa (last hebber).

b. Komisioner

Jawaban:

Menurut pasal 76 KUHD bahwa komisioner adalah orang yang menyelenggarakan

perusahaan untuk mengadakan atas perintah dan perhitungan orang lain yang disebut komiten,

akan tetapi persetujuan tidak dilakukan atas nama komitennya melainkan atas nama sendiri

atau firmanya dan dengan ini menerima upah yang disebut provisi atau komisi. Adapun ciri-

ciri dan dasar hukum mengenai komisioner diatur lebih lanjut dalam pasal 76 sampai dengan

pasal 85 KUHD.

c. Kasir

Jawaban:

Berdasarkan pasal 74 KUHD bahwa kasir adalah seorang yang diserahi kepercayaan untuk

menyimpan dan melakukan pembayaran-pembayaran, dengan menerima upah atau provisi

tertentu. Kemudian menurut pasal 75 KUHD bahwa seorang kasir yang menangguhkan

pembayaran atau jatuh paililt, dianggap karena kesalahannya sendiri mengakibatkan jatuhnya

usaha.



Halaman 7


d. Ekspeditur

Jawaban:

Menurut pasal 86 KUHD bahwa ekspeditur adalah seorang yang pekerjaanya

menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagang dan barang-barang lain di darat atau

di perairan. Ekspeditur wajib membuat catatan-catatan dalam sebuah registrasi harian

berturut-turut tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan yang harus diangkut.

Adapun kewajiban dan dasar hukum mengenai ekspeditur diatur dalam pasal 87 sampai

dengan pasal 90 KUHD.

e. Perdagangan efek

Jawaban:

Perdagangan efek adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek

dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Perusahaan atapun

lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Efek tesebut dapat terdiri atas surat

pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari

efek. Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-

masing negara. Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang

bersifat:

1) Sertifikat atas unjuk, artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa /

pemegang efek.

2) Sertifikat atas nama artinya pemilik efek pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah

yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

3. Berikan penjelasan apa yang Suadara ketahui tentang Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW)

Netherland dam apakah dalam NBW tersebut terdapat asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis

seperti yang terdapat pada Pasal 1 KUHD. Jelaskan mengapa demikian!

Jawaban:

Menurut pendapat Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) bahwa Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek

(NBW) kalau menurut bahasa Indonesia adalah Kitab Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).

KUHAPerdata ini sudah ada dan dipakai di negara Belanda. KUHAPerdata ini dapat

disederhanakan sebagai gabungan antara KUHPerdata dan KUHD.

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_berharga_komersial

https://id.wikipedia.org/wiki/Saham

https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana

https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_berjangka

https://id.wikipedia.org/wiki/Derivatif

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara



Halaman 8


Dengan demikian, pasal 1 KUHD yang memiliki asas Lex Specialist Derogat Legi Generalis

sudah tidak relevan dan tidak digunakan dan atau tidak dianut dalam Het Nieuwe Burgerlijk

Wetboek (NBW) tersebut karena baik aturan umum dalam KUHPerdata maupun aturan khusus

dalam KUHD sudah direduksi dan direkodifikasi dan dilengkapi sehingga muncul produk baru

yakni Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW). Adapun isi Nieuw Burgerlijk Wetboek, yaitu:

a. Buku 1 tentang The Law of Natural Persons and Family Law (disahkan1970)

b. Buku 2 tentang The Law of Legal Persons and Corporate Law (disahkan1976)

c. Buku 3 tentang Property Law in General (disahkan1992)

d. Buku 4 tentang Law of Succession (disahkan1992)

e. Buku 5 tentang Property Rights (disahkan1992)

f. Buku 6 tentang The Law of Obligations and Contracts (disahkan1992)

g. Buku 7 tentang Specific Contracts (disahkan1992)

h. Buku 7A tentang Specific Contracts (disahkan1992)

i. Buku 8 tentang Transport Law and Means of Transportation (disahkan1991)

j. Buku 10 tentang International Private Law (disahkan 2012)

Buku 9 yang berisi muatan Intelectual Property Law atau Hak Kekayaan Intelektual

(Voortbrengselen van de geest) hingga kini masih belum selesai. Tineke memberikan penjelasan

di Belanda, pengaturan-pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual ini sudah diatur dalam

peraturan tersendiri. Ditambah lagi ada perjanjian internasional (treaty) yang memiliki

keberlakuan internasional. Ke depan, Belanda sedang menyusun buku kesebelas berkaitan

transparansi perusahaan yang berisi muatan Corporate Social and Environment Responsibilty.

Dalam hal ini perusahaan harus membuka informasi soal perilaku lingkungan mereka, tanggung

jawab mereka terhadap sosial berkaitan dengan hak asasi manusia. Sejauh ini pengaturan-

pengaturan tersebut baru terangkum di dalam Buku 2 NBW yang salah satu muatannya

merupakan adalah hukum perusahaan, tepatnya di Pasal 391 dan pasal 391A buku dua NBW.



Halaman 9


4. Jelaskan 3 (tiga) makna dari Pasal 1 KUHD disertai 1 (satu) contoh masing-masing!

Jawaban:

Pasal 1 KUHD berbunyi: “Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-

undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang

Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.”

a. Adanya asas legalitas yakni terdapat dalam kalimat “selama dalam kitab undang-undang ini”.

Kalimat tersebut secara tersirat menunjukan asas legalitas KUHD itu sendiri, bahwa dengan

adanya asas legalitas memberikan kepastian bawa hukum itu ada dan tertulis sebagaimana

dikenal pula dalam bahasa latin yaitu nullum pulla sine scripta. Contohnya KUHD, KUHP,

KUHPerdata, KUHAP, HIR, dan lainnya.

b. Adanya asas lex specialist derogat lex genaralis, hal ini terdapat dalam kalimat “tidak

diadakan penyimpangan khusus”. Yang dimaksud dalam kalimat tersebut bahwa KUPerdata

merupakan aturan umum dan KUHD merupakan aturan khusus. Dengan demikian, bila ada

hal-hal yang dibicarakan mengenai aturan khusus maka yang diberlakukan KUHD, dan bila

tidak ada hal-hal yang dibicarakan aturan khusus maka yang diberlakukan adalah

KUHPerdata. Contohnya pasal 15 tentang perseroan dan pasal 1319, 1339 dan 1347

KUHPerdata tentang perjanjian berkontrak.

c. Adanya penegasan dari asas lex specialist derogat lex genaralis, yakni terdapat dalam kalimat

“terhadap hal-hal yang dibicarakan”. Dapat dijelaskan bahwa segala hal yang dibicarakan di

KUHD merupakan aturan khusus yang dapat mengenyampingkan segala hal yang dibicarakan

di KUHPerdata yang merupakan aturan umum. Contohnya pasal 396 tentang perjanjian kerja

laut (PKL).

5. Uraikan secara jelas 3 (tiga) penyempurnaan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 8

Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusaan!

Setelah berlakunya Undang-undang tersebut apakah menghapuskan aturan Pembukuan yang

diatur dalam di dalam KUHD. Uraikan jawaban Saudara disertai dengan dasar hukumnya!

Jawaban:

Berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusaan ponit

c bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan

yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan

penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana

diatur antara lain dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel

voor Indonesië, Staatsblad 1847 :23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan



Halaman 10


kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Adapun

penyempurnaan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen

Perusahaan bahwa dalam pasal 6 KUHD penyimpanan arsip selama 30 tahun menjadi 10 tahun

berdasarkan undang-undang ini. Kemudian dalam penyimpnan data pemilik perusahan boleh

memilah dan memilih serta boleh memprioritaskan data yang lebih banyak mempunyai nilai

ekonomis dan mendukung data keuangan lainnya, juga dengan undang-undang ini adanya

pemberlakuan alat bukti berupa salinan arsip jika dibutuhkan. Dengan demikian, maka undang-

undang tersebut menghapuskan aturan Pembukuan yang diatur di dalam pasal 6 KUHD.

6. Uraikan secara jelas dan singkat disertai dasar hukum dan 1 (satu) contoh masing-masing

kewajiban dari seorang pengusaha!

Jawaban:

Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu:

a. Membuat pembukuan sesuai dengan Pasal 6 KUHD yang berbunyi:

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-

catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang segala hal

yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari

catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan

kewajibannya. (KUHD Pasal 35, 66, 86, 96, 348; KUHP Pasal 396). Pengusaha diwajibkan

dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut

syarat-syarat perusahaannya dan menandatanganinya sendiri (Pasal 1881 KUHPerdata).

Pengusaha diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di

mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta

neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan

salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan (KUHD Pasal 35).

Adapun menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

bahwa yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri atas:

1) dokumen keuangan terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal

transaksi harian);

2) dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai

nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung denagn dokumen keuangan.



Halaman 11


Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan terjadi

perubahan mengenai waktu penyimpanan catatan yang awalnya 30 tahun sekarang menurut

undang-undang ini menjadi 10 tahun, sehingga undang-undang ini menghapuskan ketentuan

dalam Pasal 6 KUHD. Contoh membuat pembukuan adalah misalnya pada kasus pembelian

bahan baku yang dicatat sesuai dengan statusnya sebagai pembelian kas atau pembelian kredit

atau hutang. Pembelian kas akan diakusisi sebegai pengeluaran kas, sedangkan kredit justru

bersifat menambah akun hutang. Kemudian pencatatan ini akan berlanjut pada data gudang

hingga pada pencatatan harga pokok produksi suatu perusahaan.

b. Mendaftarkan perusahaannya sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan

dalam Daftar Perusahaan. Contohnya ketika Pak Ari sebagai pengusaha ingin mendirikan

sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus didaftarkan. Sebagaimana prosedur

pendafataranya diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebabagi berikut:

1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh

Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:

a) di tempat kedudukan kantor perusahaan;

b) di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor

anak perusahaan;

c) di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai

wewenang untuk mengadakan perjanjian.

3) Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota

Provinsi tempat kedudukannya.

prediksi soal ujian tengah semester iv tahun … · prediksi soal ujian tengah semester ... 1838...

Documents