RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021

RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 54/2010

DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang RPJMN Tahun 2010-2014;

DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 9);

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

MAKSUD DAN TUJUANRPJMD Kabupaten Siak tahun 2017- 2021 ditetapkan dengan maksud memberikan

arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha) dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah

Kabupaten Siak secara konsisten dan berkesinambungan. RPJMD Kabupaten Siak Tahun

2017- 2021 disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan

Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA

SKPD). Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2017- 2021 adalah

untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga

seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan

saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

REALISASI APBD KABUPATEN SIAKU R A I A N  2011 2012 2013 2014 2015*) PERTUMBU

HAN (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (%)

PENDAPATAN 1.801.436,55 2.248.768,14

2.273.624,70

2.643.123,61

2.595.404,35 10,1%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 198.010,06 346.604,32 348.403,11 307.032,55 311.112,37 16,3%DANA PERIMBANGAN 1.489.288,27 1.768.144,6

71.768.701,1

62.097.493,2

22.073.962,2

0 9,1%LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 114.138,23 134.019,15 156.520,43 238.597,85 210.329,77 18,7%

               

BELANJA 1.676.721,82 2.071.317,02

2.285.374,04

2.646.100,85

3.235.004,35 18,0%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 787.961,98 881.671,27 839.884,87 855.933,32 1.110.296,46 9,7%

BELANJA LANGSUNG 888.759,85 1.189.645,75

1.445.489,17

1.790.167,53

2.124.707,88 24,5%

               SURPLUS/(DEFISIT) 124.714,73 177.451,12 -11.749,34 -2.977,23 -639.600,00 5311,0%

               PEMBIAYAAN DAERAH            PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 620.753,84 745.685,30 923.457,58 912.185,26 767.600,00 6,7%

1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

620.753,84 745.685,30 923.136,43 911.869,84 767.600,00 6,7%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Pembiayaan Netto 620.224,84 745.685,30 923.457,58 912.185,26 767.600,00 6,7%Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

744.939,57 923.136,43 911.708,24 909.208,03 128.000,00 -15,9%

PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN

TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH

TARGET DAN REALISASI DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH

TARGET DAN REALISASI BELANJA HIBAH

TARGET DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG

TARGET DAN REALISASI BELANJA MODAL

PROYEKSI KEUANGAN DAERAH

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

PROYEKSI BELANJA DAN PENGELUARAN DAERAH

KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

ALOKASI KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN JENIS PRIORITAS

No. Jenis DanaALOKASI

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp

1. Prioritas I 48,28 2.048,20 48,25 2.391,23 48,26 2.793,38 48,25 3.265,11 48,25 3.818,78

  Belanja Tidak Langsung 46,40 1.968,14 46,53 2.305,59 46,67 2.700,97 46,76 3.164,26 46,84 3.707,10

  Belanja Langsung 1,72 73,09 1,59 78,67 1,48 85,44 1,39 93,88 1,32 104,72

  Pengeluaran Pembiayaan 0,16 6,97 0,14 6,97 0,12 6,97 0,10 6,97 0,09 6,97

2. Prioritas II 47,44 2.012,35 48,03 2.380,17 48,51 2.807,55 48,95 3.312,66 49,32 3.903,26

3. Prioritas III 4,28 181,57 3,72 184,10 3,23 186,67 2,80 189,27 2,43 191,92

  Belanja Tambahan Penghasilan 3,95 167,53 3,43 170,06 2,98 172,63 2,59 175,23 2,25 177,88

  Belanja Subsidi 0,04 1,78 0,04 1,78 0,03 1,78 0,03 1,78 0,02 1,78

  Belanja Hibah 0,25 10,44 0,21 10,44 0,18 10,44 0,15 10,44 0,13 10,44

  Belanja Bantuan Sosial 0,04 1,78 0,04 1,78 0,03 1,78 0,03 1,78 0,02 1,78

  Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02

  Belanja Tidak Terduga 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02

  Total 100,00 4.242,12 100,00 4.955,50 100,00 5.787,60 100,00 6.767,04 100,00 7.913,96

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH1.Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi

dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. 2.Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui

penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

3.Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

5.Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

6.Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

7.Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH1. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar

20 persen dari Volume APBD tiap tahunnya.2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara

bertahap sebesar 10 persen dari VolumeAPBD tiap tahunnya.3. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan

diarahkan pada revitalisasi sektor pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur.

4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

5. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.

6. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pelayanan dasar SKPD (SPM).

7. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Siak yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSKPD.

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH8. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

ISU STRATEGIS

TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL

TELAAHAN KEBIJAKAN PROVINSI

TELAAHAN RPJMD DAERAH SEKITAR

TELAAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

TELAHAAN RPJPD KABUPATEN SIAKVisi 2005-2025: Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Di Indonesia Yang Maju Dan Sejahtera Tahun 2025•Misi I: Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia melalui peningkatan pendidikan,pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya.•Misi 2: Mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah berlandaskan potensi local•Misi 3: Membina sektor agribisnis, agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan•Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, berwibawa dan menjunjung tinggi norma- norma adat, agama dan hokum•Misi 5: Menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan•Misi 6: Memenuhi kebutuhan dasar dan hak sosial-politik masyarakat•Misi 7: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis dan berbudaya

TELAAHAN POLA RUANG KABUPATEN SIAK

ISU STRATEGIS

RANCANGAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH