Upload File

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/kepmen ppn 4 tahun 2014.pdf ·...

  • Home
  • Documents
  • birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
6

Upload: dohanh

Post on 07-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Page 2: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Page 3: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Page 4: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Page 5: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Page 6: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 4 Tahun 2014.pdf · Menetapkan PERTAMA KEDUA 3. 4. 5. G. 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 39 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI-Unicef

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/1 Tahun 2013.pdf · mendukung secara substantif proses penyiapan bahan masukan dan penyusunan bahan arahan kebijakan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 90 Tahun 2013.pdf · salinan lampiran keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep.90/m.ppn/hk/11

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan... · Created Date: 3/22/2018 2:25:34 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 99 PPN tahun 2014.pdf · pelaporan serta pelaksanaan surveillans dan monitoring kasus HIV dan AIDS dalam upaya

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 84 Tahun 2013.pdfnasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 tahun 2014.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/SK Menteri KEP.101 TAHUN 2018.pdf · Created Date: 9/17/2018 10:10:43 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/54 Tahun 2013.pdf · bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diažtgggp mamptl

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/51 Tahun 2013.pdf · Undang-Undans Not-nor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaart ... Nomor KEP. 101/ M.PPN/HK/11/2011

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/27 Tahun 2013.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 40 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 36 Tahun … · NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015 ... Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 15 Tahun 2015.pdf · Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 42 tahun 2014...mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/14 Tahun 2013.pdfc. salinan lampiran keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep.14/m.ppn/hk/02/2013 tanggal

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 30 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 73 Tahun 2013.pdfMenetapkan PERTAMA KEDUA 4. 5. G. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA; ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 26 tahun 2014.pdf · permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ... untuk pengambilan kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 72 tahun 2014.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 23 tahun 2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... (DAK);

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 99 Tahun 2013.pdf · keputusan menteri ppn/ kepala bappenas nomor kep. 99 /m.ppn/hk/12/2013 tanggal 3Ó

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 96 tahun...Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2014.pdf · d. melaksanakan reviu atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai ... pembangunan perkotaan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 97 Tahun 2013.pdf · Menengah Nasional Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019,