PAJAK PENGHASILAN PAJAK 25

Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak

Penghasilan Pajak 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang

terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pajak 25

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang

terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu

dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak

Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, kemudian dibagi12 atau

banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh :

Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011 Rp 50.000.000,00

Dikurangi

1.Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (PPh Pasal 21) Rp 15.000.000,00

2. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22) Rp 10.000.000,00

3.Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 23) Rp 2.500.000,00

4. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (PPh Pasal 24) Rp 7.500.000,00

Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000,00

Selisih Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan

untuk tahun 2012 sebesar : Rp 15.000.000 X 1/12 = Rp 1.250.000,00

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu

Penyampaian Surat Pembaritahuan Tahunan

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi Wajib Pajak

badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak

yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan

undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan

sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan

terkhir dari tahun pajak yang lalu.

Surat Ketetapan Pajak sebagai Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak

yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasrkan surat ketetapan pajak

tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pakak

Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan dan sesudah adanya keputusanmengenai

kelebihan pembayaran pajak

Apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah Pajak Penghasilan yang telah

dibayar, dipotong dan/atau dipungut selama yahun pajak yang bersangkutan, dan oleh karena

itu Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau

permohonan untuk memperhitungkan dengan utang pajak lain, sebelum Direktur Jenderal

Pajak memberikan keputusan mengenai pengembalian atau perhitungan kelebihan tersebut,

maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan adalah sama dengan angsuran pajak untuk

bulan terakhirdari tahun pajak yang lalu.

Setelah dikelurkan keputusan Direktur Jendral Pajak, angsuran pajak untuk bulan

berikutnyasetelah tanggal keputusan itu, dihitung berdasarkan jumlah pajak yangterutang

menurut keputusan tersebut.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh

Pasal 25 seperti berikut ini

1. Pajak penghasila Pasal 25 dibayar/disetokan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan

takwim berikutnya.

2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitauan masa paling lambat

20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar

kerja.

Penghitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian

Kompensasi kerugian adalah kompensasi fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan

Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding sesuai

ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 dalam Wajib Pajak berhak atas

kompensasi kerugian adalah Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar perhitungan

dikurangi deganPajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan

yang dibayar ataau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan

dalam bagian tahun pajak.

Apabila SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu atau dasar perhitungsn lainnya ternyata

rugi, maka PPh Pasal 25 adalah nihil

Contoh :

a. Pajak Neto PT Abadi tahun 2011 Rp 120.000.000,00

b. Sisa kerugian tahun sebelumnya

yang masih dapat dikompensasikan (Rp 150.000.000,00)

c. Sisa kerugian yang belum dikompemsasikan tahun 2011 (Rp 30.000.000,00)

d. Pph terutang tahun 2011 NIHIL

e. Kredit pajak (Pasal 22,Pasal 23, Pasal 24) Rp 2.000.000,00

(Rp 2.000.000,00)

f. PPh Pasal 25 tahun 2011 (Rp 30.000.000,00)

g. Pajak yang kurang/lebih bayar (Rp 32.000.000,00)

Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun 2012 dilakukan:

Penghasilan Neto PTAbadi tahun 2011 Rp 120.000.000,00

Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2011 Rp 30.000.000,00

Penghasilan kena pajak Rp 90.000.000,00

Pph terutang dasar penghitung PPh Pasal 25

25% X Rp 90.000.000,00 = Rp 22.500.000,00

PPh Pasal 25 per bulan tahun 2012

(Rp 22.500.000,00 – Rp 2.000.000,00) / 12 = Rp 1.708.330,00

Apabila pada tahun 2011 tidak adaPajak Penghasilan yang dipotong atau oleh pihak lain

dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24

maka besarnya angsuran pajak bulanan PT Abadi tahun 2012 = 1/12 x Rp 22.500.000.000,00

= Rp 2.100.000,00

Dalam hal jumlah kerugian tidak habis dikompensasisehungga masih dapat dikompesasi

pada tahun berikutnya, dicontohkan berikut ini

1. Data SPT Tahunasnn PPh Badan 2011

Penghasilan neto Rp 100.000.000,00

Sisa kompensasi kerugian tahun 2010 Rp 320.000.000,00

Sisa kerugian yang dikompensasikan

Pada tahun 2011 Rp 100.000.000,00

Penghasilan kena pajak NIHIL

Angsuran PPh Pasal 25 NIHIL

2. Data SKP tshun pajak 2011 yang diterbitkan Juni 2012

Penghasilan neto Rp 150.000.000,00

Kompensasi di tahun 2011 Rp 150.000.000,00

Sisa kerugian tahun 2010 yang

Masih dapat dikompensasikan

( Rp 320.000.000,00 – Rp 150.000.000,00) Rp 170.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 adalah NIHIL, karena sisa kerugian yang dapat dikompensasikan

dengan penghasilan neto tahun pajak 2011 lebih besar dari penghasilan neto menurut SKP

tahun pajak 2011.

2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur

Adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha, pekerjaan

bebas, pekerjaan, dan /atau modal, misalnya keuntungan dari pengaliahn harta. Apabila

wajib pajak memperoleh penghasilan tidakteratur, maka dasar perhitunganPajak Penghasilan

Pajak 25 adalah hanya penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut

surat penbaritahuan TahunanPajak Penghasilan tahun pajak yang lalu.

Besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah sebesarPajak Penghasilan yang

diperhitungkan sebagaimana dimaksut di atas, dikurangi deganPajak Penghasilan yang

dipotong atau dipungut sertaPajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang

boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, oasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24,

dibagi12 atau banyaknyabulan dalam bagian tahun pajak.

3. SPT Tahunan PPh Tahun lalu terlambat disampaikan

Apabila Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan

setelah lewat batas waktu yang ditentukn (selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun

pajak ), maka besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung sebagai berikut :

1. Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut sampai

dengan bulan disampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan,

besarnya PPh Pasal 25 adalah sama dengan besarnya angsuranPajak Penghasilan

Pajak 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung kembali sebagai berikut.

a. SebesarPajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tahunan

pajak penghasikan tahun pajak yang lalu dikurangi denganPajak Penghasilan yang

dipotong dan/atau dipungut sertaPajak Penghasilan yang dibayar atau terutang

diluar negeri yang boleh dikreditkan.

b. Dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugin aatau dalam hal Wajib

Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya PPh Pasal 25

dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak.

Contoh

1. SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2011 disampaikan tanggal 25 Mei 2012, dengan

data sebagai berikut

a. Penghasilan neto/penhasilan kena pajak Rp 500.000.000,00

b. Pajak penghasilan terutang

25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00

c. PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000,00

2. PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 sebesar TRp 5.000.000,00

a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa Januari dan Februari masing-masing adalah

sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 sebesar Rp

5.000.00,00

b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai dengan April 2012

masing-masng sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember

2011 yaitu sebesar Rp 5.000.000,00

c. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai degan Desember 2012 dihitung

kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 sebagai berikut.

1) Penghasilan neto 2011/penghasilan kena pajak sebesar dasr perhitungan,

sebesar Rp 50.000.000,00

2) PPh Terutang atas pengahsilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00

adalah :

25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00

3) PPh Pasal 22, Pasal 23, dan

Pasal 24 tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00

Rp 82.500.000,00

4) PPh Pasal 25 untuk bulan Maret sampai dengan Desember 2012

Rp 82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00 setiap bulan.

d. Oleh karena PPh Pasal 25 bulan Maret sampai April 2012 yang telah disetor

masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 maka atas kekurangan masing-masing

sebesar Rp 1.875.000,00 harus disetor dan terutangbunga sebesar:

1) Untuk masa Maret 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16April 2012

sampai dengan tanggal penyetoran

2) Untu masa April 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2012

sampai dengan tanggal penyetoran

4. Wajib Pajak diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak

Penghasilan

Pajak penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut :

1. Bulan-bulan mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT Tahunan yang bersangkutan adalah

sama degan besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 yang dihitung berdasarkan

perhitungan sementara yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan

permohonan izin perpanjangan.

2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghaasilan, besarnya

Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung kembali.

Contoh penghitungan

1. Permohonan perpajakan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak

2011 disampaikan pada tanggsl 10 Januari 2012,dengan menyampaikan perhitungan

sementara sebagai berikut

a. Penghasilan Neto Rp 400.000.000,00

b. PPh terutang

25% x Rp 400.000.00,00 = Rp 100.000.000,00

c. PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00

PPh Pasal 25 = ( Rp 100.000.000,00 – Rp 42.500.000,00) x 1/12

= Rp 4.791.600,00

2. Diberikan izin perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

2011 sampai dengan 30 Juni 2012

3. PPh Pasal 25 Desember 2011 sebesar Rp 4.000.000,00

4. SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2011 disampaikan pada tanggal 5 Juni 2012, dengan

data sebagai berikut :

a. Penghasilan Neto/ Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000,00

b. Pajak penghasilan terutang

c. 25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00

d. PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dapat di kreditkan Rp 42.500.000,00

Berdasarkan data tersebut di atas, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2012

dihitung sebagai berikut.

a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah sama

besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 yaitu sebesar Rp 4.000.000,00

b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan dan Mei 2012 masing-masing

sama besarnya dengan PPh Pasal 25 menurut perhitungan sementara yaitu sebesar Rp

4.791,600,00

c. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan Desember 2012 dihitung kembali

berdasarkan SPT Tahunan PPh tahunan pajak 2011sebagai berikut.

1) Penghasilan neto 2011/ penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan sebesar

Rp 500.000.000,00

2) PPh Terutang atas penghasilan kena pajak sebesar Rp 500.000.000,00 adalah

25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00

3) PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00

Rp 82.500.000,00

4) PPh Pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai degan Desember 2012 sebesar Rp

82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00untuk setiap bulan.

d. Oleh karena PPh Pasal 25 Maret sampai dengan Mei 2012 yang telah disetor masing-

masing sebesar Rp 4.791.600,00 maka atas kekurangan masing-amsng sebesar Rp

2.083.400,00 harus disetor dan terutang bunga sebesar :

1) Untuk masa Maret 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 April 2012

sampai dengan tanggal penyetoran.

2) Untuk masa April 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai

dengan tanggal penyetoran.

3) Untuk masa Mei 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni sampai dengan

tanggal penyetoran.

5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT TahunanPajak Penghasilan yang

Mengakibatkan Angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum

pembetulan

Contoh

1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2011 disampaikan tanggal 25 Maret

2012,dengan data sebagai berikut.

a. Penghasilan kena pajak Rp 500.000.000,00

b. Pajak penghasilan terutang :

25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00

Pph Pasal 22. Pasal 23, Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000,00

2. PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2011 sebesar RP 5.000.000,00

3. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2011,dengan data

baru sebagai berikut:

a. penghasilan neto tahun pajak 2012 Rp 600.000.000

b.Pajak Penghasilan terutang :

25% x Rp 600.000.000,00 = Rp 150.000.000,00

c. PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000,00

Berdasarkan data tersebut diatas, besarnya angsuran PPh Pasal 25tahun pajak 2012 di

hitung sebagai berikut:

a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah

sama besarnya dengan pph tahun pajak 2011 , yaitu sebesar Rp 5.000.000,00

b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan Maret sampai Juli 2012 dihitung berdasrkan

SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 sebelum pembetulan sebagai berikut :

1) Penghasilan neto 2011 degan penghasilan kena pajak sebagaidasar perhitungan

sebesar Rp 500.000.000,00

2) Pph terutang ataspenghasilan kena pajak sebesar Rp 500.000.000 adalah

25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00

3) PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00

Rp 82.500.000,00

4) PPh Pasal 25 untuk Maet degan Desember 2012 sebesar

Rp 82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00 untuk setiap bulan.

c. Dengan adanya pembetulan SPT Tahunan PPh pada tanggal 16 Agustus 2012, maka

besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan Desember 2012 dihitung

kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 sesudah pembetulan,

sebagai berikut

1) Penghasilan Neto 2011/ pengahsailan kena pajak sebagai dasarr perhitungan,

sebesar Rp 600.000.000,00

2) PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 600.000.000,00 adalah

25% x Rp 600.000.000 = Rp 150.000.000,00

3) PPh Pasal 22, Pasal 23,Pasal 24 tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00

Rp 107.500.000,00

4) PPh Pasal 25 untuk bulan Maret samapi dengan Desember 2012 sebesar

Rp 107.500.000,00 x 1/12 = Rp 8.958.300,00 untuk setiap bulan.

d. Oleh karena PPh Pasal 25 bulan Maret sampai dengan Juli 2012 yang telah di setor

masing-masing sebesar Rp 7.500.000,00 maka atas kekurangan masing-masing

sebesar Rp 1.458.300,00 harus disetor dan terutang bunga sebesar :

1) Untuk Maret sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 April 2012 sampai dengan

tanggal penyetoran

2) Untuk April sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan

tanggal penyetoran

3) Untuk Mei sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2012 sampai dengan

tanggal penyetoran

4) Untuk Juni sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juli 2012 sampai dengan

tanggal penyetoran

5) Untuk Juli sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2012 sampai dengan

tanggal penyetoran

6. Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak

Perubahan keadaan badan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena

penurunan atau peningkatan usaha. Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya satu tahun

pajak( Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 537/Pj/2000 tanggal 29 Desember

2000) Wajib Pajak dapat menunujukkan bahwaPajak Penghasilan yang terutng yang menjadi

dasra perhitungan besarnyaPajak Penghasilan Pajak 25, wajib paajak dapat mengajukan

permohonan pengurangan besarnyaPajak Penghasilan.

Pengajuan permojhonan pengurangan tersebut dilaksanakan dengan syarat :

1. Diajukan secar tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar

2. Wajib Pajak harus menyanpaikan penghitungan besarnyaPajak Penghasilan yang akan

terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan

besarnyaPajak Penghasilan Pajak 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak

yang bersangkutan.

PPh PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA, DENGAN

HAK OPSI, BUMN, DAN BUMD

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru

1. Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam

tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak

belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan

Wajib Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, BUMN, BUMD, Wajib

Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkanketentuan diharuskan

membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan angsuran tersendiri.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha

lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili,

maka besarnya angsuran pajaknya perlu diatur tersendiri agar besarnya angsuran

mendekati keadaan sebenarnya.

Contoh perhitungan penghasilan neto

1. Bagi Wajib Pajak baru menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat

dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto Wajib Pajak

baru tersebut dihitung berdasarkan pembukuannya.

1) Wajib Pajak badan baru menyelenggarakan pembukuan

PT Dadali terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Jakarta Tambora sejak tanggal

1 Februari 2011. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam

bulan Februari 2011 sebesar Rp 340.000.000,00 dan penghasilan neto dapat

dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp 68.000.000,00

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Februari 2011 sebagai berikut :

a. Penghasilan Neto bulan Februari 2011 Rp 68.500.000,00

b. Penghasilan Neto disetahunkan Rp 816.500.000,00

c. Pajak Penghasilan terutang :

25% x Rp 816.000.000,00 = Rp 204.000.000,00

d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan

Februari 2011 : 1/12 x Rp 204.000.000,00= Rp 17.000.000,00

2) Wajib Pajak orang pribadi baru menyelenggarakan pembukuan

Gavin sebagai Wajib Pajak orang pribadi baru yang terdaftar dan memiliki NPWP

sejak 1 Maret 2011. Dalam penyelenggaraan usahanya menggunakan pembukuan.

Data yang diperoleh dari pembukuan dengan penghasilan bruto bulan Maret 2011

sebesar Rp 100.000.000,00 dan beban yang diperkenakan sesuai undang-undang

perpajakan Rp 77.000.0000,00. Gavin belum menikahdan tidak mempunyai

tanggungan.

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Maret 2011

a. Pengasilan bruto bulan Maret 2011 Rp 100.000.000,00

b. Beban sesuai undang-undang perpajakan Rp 77.000.000,00

c. Penghasilan Neto bulan Maret 2011 Rp 23.000.000,00

d. Penghasilan Neto disetahunkan Rp 276.000.000,00

e. PTKP (TK/0) Rp 15.840.000,00

f. Penghasilan kena pajak Rp 260.160.000,00

g. PPh Terutang

5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00

25% x Rp 10.160.000,00 Rp 2.540.000,00

Total PPh Terutang setahun Rp 35.040.000,00

h. Besarnya angsuran Ph Pasal 25 bulan Maret 2011

= 1/12 x Rp 35.040.000,00 Rp 2.920.000,00

2. Bagi Wajib Pajak baru tersebut menggunakan Norma Penghitungan Penghasian Neto

atsu menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapatdihitung

besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto Wajib Pajak baru

tersebut dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau

penerimaan brutonya.

1) Wajib Pajak orang pribadi baru tidak menyelenggarakan pembukuan

Wajib Pajak orang pribadi terdaftar sebagai Wajib Pajakpada KPP sejak tanggal 1

Mei 2011 dengan status kawin. Peredaran/Penerimaan bruto menurut catatan harian

bulan Mei 2011 sebesar Rp 18.340.000,00. Persentase Norma Penghitungan sesuai

dengan usaha Wajib Pajak diasumsikan 30%.

Besarnya PPh Pasal 25 bulan Mei 2011 dihitung sebagai berikut

a. Peredaran bruto bulan Mei 2011 Rp 18.340.000,00

b. Penghasilan Neto bulan Mei 2011

30% x Rp 18.340.000,00 Rp 5.502.000,00

c. Penghasilan neto disetahunkan Rp 66.024.000,00

d. PTKP (K/0) Rp 17.160.000,00

e. Penghasilan Neto setleh dikurangi PTKP Rp 48.864.000,00

f. Pajak penghasilan terutang :

5% x Rp 48.864.000,00 = Rp 2.443.200,00

g. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Mei 2011 :

1/12 x Rp 2.443.200,00 Rp 203.600,00

PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Sewa dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang di bayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, di bagi 12.

Apabila Wajib Pajak bank atau sewa dengan hak opsi adalah Wajib Pajak baru besarnya angsuran PPh perbulan untuk triwulan pertama adalah jumlah PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang di setahunkan, di bagi 12.

Contoh perhitungan:

PT Bank Amerta berdiri dan terdaftar sebagai Wajak pada KPP Jakarta Kebayoran Baru sejak tanggal 1 April 2011. Dalam perkiraan laporan keuangan triwulan April sampai dengan Juni 2011 menunjukkan penghasilan netto sebesar Rp 80.000.000,00. Besarnya PPh Pasal 25 masing-masing untuk bulan April, Mei, Juni 2011 di hitunh sebagai berikut.

1. Perkiraan penghasilan netto triwulan yang disetahunkan:4 x Rp 80.000.000,00 = Rp 320.000.000,00

2. PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 UUPPh:25% x Rp 320.000.000,00 = Rp 80.000.000,00

3. Besarnya PPh pasal 25 masing-masing untuk bulan April, Mei Juni:1/12 x Rp 80.000.000,00 = Rp 6.666.600,00

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD

Ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-undang PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya angsyran PPh Pasal 25 usaha Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya berdasarkan peraturan undang-undang harus membuat laporan keuangan berkala. Peraturan tersebut adalah:

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD selain Bank dan sewa dengan hak opsi dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah jumlah PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anngaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan dalam RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23 serta Pasal 24 yang di bayar atau terutang di luar negri tahun pajak yang lalu, di bagi 12.

2. Dalam hal RKAP yang belum disahkan , maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Setalah RKAP disahkan dalam RUPS, maka besarnya PPh Pasal 25 di hitung sesuai butir 1, mulai bulan awal tahun pajak.

PPh Pasal 25 bagi Wjib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Sesuai peraturan Menetri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

Kewajiban Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep. 32/Pj./2010 tnggal 12 Juli 2010:

1. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha.

2. Pengertian pengecer adalah orang pribadi yang melakukan:a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan ataub. Penyerahan jasa.

3. WPOPPT mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelyanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajak. Ketentuan ini berlaku juga bila tempat usaha dan yempat tinggal WPOPPT berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayan Pajak yang sama.

4. WPOPPT pada butir 3 akan diterbitkan NPWP cabang.5. Angsuran PPh Pasal 25 WPOPPT dan sanksi serta kewajiban SPT masa:

a. Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan perbulan yang harus di bayar sendiri oleh Wajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU no.7 tahun 1983 tentang PPh.

b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WPOPPT sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto tiap bulan di masing-masing tempat usaha.

c. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank yang mencantumkan NPWP.

d. Pembayaran PPh merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang besangkutan.

e. WPOPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Peerimaan Negara, di anggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada surat Setoran Pajak.

f. WPOPPT dengan jumlah angsuran pajak PPh Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Dalam hal WPOPPT tidak melakukan usaha sebagai pedagang pengecer di tempat tinggalanya maka WPOPPT tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

h. Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan:1) Setelah tanggal jatuh tempo prmbayaran tetapi melewati batas akhir pelaporan,

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007

2) Seyelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

i. WPOPPT yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

j. WPOPPT menyampaikan SPT PPh dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WPOPPT dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Pwraturan Dikjen Pajak.

Pengurangan PPh Pasal 25 dalam Tahun 2009

Ketentuan pengurangan ini tertuang dalam peraturan Dikjen Pajak Nomor 10/Pj./2009 yang barlaku per Februarai 2009

Pokok-pokok pengaturan pengurangan adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Wajib Pajak dan besarnya pengurangan PPh Pasal 25Besarnya pengrangan PPh Pasal 25 yang diberikan kepada Wajak sampai dengan 25% untuk masa pajak Januari sampai Juni. Pengurangan PPh Pasl 25 dimaksud di hitung dari besarnya PPh Pasal 25 bulan Desember yang seharusnya di bayar oleh Wajak sesuai dengan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Wajak yang diberikan pengurangan untuk masa Januari-Juni 2009, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat Wajak terdaftar tentang besarnya PPh Pasal 25 yang di minta disertai dengan:a. Perhitungan PPh yang terutang berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2008 atau

Penghitungan Sementara PPh terutang tahun pajak 2008.b. Perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang 2009.

Pemberitahuan yang di maksud harus di tanda tangani oleh pengurus/direksi dan disampikan paling lama 30 April 2009.

2. Tata cara pengajuan permohonanPermohonan mengenai penguran besarnya PPh untuk masa pajak Juli-Desember 2009 di atur sebagai berikut:a. Wajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke kepala KPP tempat

Wajak terdaftar paling lama 30 Juni 2009, apabila Wajak dapat menunjukkan bahwa besarnya PPh yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 masa pajak Januari-Juni.

b. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 di sertai dengan perkiraan perhitungan PPh terutang berdasarkan:1) Penghasilan yang di terima atau di peroleh sampai dengan bulan terakhir

sebelum pengajuan permohonan.2) Perkiraan penghasilan yang akan di terima atau di peroleh sejak bulan

pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009.c. Atas permohonan yang di ajukan Wajak KPP melakukan evaluasi dengan

mempertimbangkan kondisi Wajak di tahun 2009.d. Kepala KPP menerbitkan surat keputusan tentang besarnya PPh Pasal 25 masa

pajak Juli-Desember 2009 berdasarkan hasil evaluasi, paling lama 15 hari kerja sejak permohonan di terima lengkap.

e. Apabila dalam jangka waktu sebagaiman di butir 4 kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan Wajak sebagaimana di maksud pada butir 1 di anggap di kabulkan dan kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan tersebut paling lama 3 hari kerja sebagaiman pada butir 4 berakhir.

3. Wajib Pajak yang tidak mengajukan permohonan penguranganWajak yang di maksud membayar PPh Pasal 25 untuk masa pajak Juli-Desember 2009 sebesar PPh Pasal 25 yang di hitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), yat (4) dan ayat (6) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.