pp 78 2007 _ konten dan konteks _ agk

5/13/2018 PP 78 2007 _ Konten Dan Konteks _ AGK - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pp-78-2007-konten-dan-konteks-agk-55a74bc469efb 1/15

Konten dan Konteksnya

Abdul Gaffar Karimhttp://agkarim.staff.ugm.ac.id

[email protected]



Konteks umum pemekaran wilayah

Kondisi pemekaran wilayah di Indonesia Semangat umum PP 78/2007

Gambaran umum isi PP 78/2007



1. Kebutuhan penyesuaian jurisdiksi politik

faktor sejarah: pergeseran cakupan politik

(pemekaran/penyatuan negara, wilayah) faktor ekonomi: perluasan lingkup aktifitasproduksi dan distribusi faktor sosial: penyesuaian dengan demografis

(sesuku, seklan) faktor pelayanan: mendekatkan penyediapelayanan publik pada komunitasnya



2. Pemanfaatan peluang liberalisasi politikSepadan dengan lahirnya banyak partai

3. Godaan fiskalGodaan untuk mengejar DAU, DAK peluang peran broker fiskal

4. Kebutuhan ruang dan peran politikAktor politik yang memerlukan jabatan di daerahbaru



Terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota

secara drastis, sejak 1999

Tak setiap daerah otonom baru (DOB)memiliki kesiapan dan persiapan memadai

Banyak yang terbukti gagal mencapai tujuan

pensejahteraan masyarakat Tujuan-tujuan politik lebih mendominasi

pembentukan DOB khususnya di tahun-

tahun awal



Tahun 2005, FISIPOL UGM mulai turut aktif dalam kajian kelayakan usulan pembentukan

DOB Sejak tahun 2005, mulai muncul upaya untuk

melakukan evaluasi pembentukan DOB Temuan umum: kebanyakan DOB gagal

mencapai tujuan ideal pemekaran Salah satu muara evaluasi itu adalah lahirnya

PP no. 78 tahun 2007, mencabut PP no. 129 tahun 2000



Pasca evaluasi: pemekaran tetap berjalan

Moratori pemekaran, hingga tersusunnya

desain besar penataan daerah perintah politik Presiden, yang ternyata tak

sepenuhnya bisa membendung laju pemekaran

Praktek calo pemekaran di tingkat pusat

cukup kuat serupa dengan calo anggaran



Nama:Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 78Tahun 2007 tentangTata Cara

Pembentukan, Penghapusan, danPenggabungan Daerah

Ditetapkan: 10 desember 2007

Aturan yang digantikan:Peraturan PemerintahNomor 129 Tahun 2000tentang Persyaratan Pembentukan dan KriteriaPemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan

Daerah



Menahan laju pemekaran yang tanpa persiapan

Memperketat persyaratan 3 kec. utk pembentukan Kab/Kota di PP no. 129/2007,menjadi 5 kec. ditetapkannya usia penyelenggaraan minimal untukpemekaran lebih lanjut (10 th utk prov., 7 th utk

kab/kota

Memperinci mekanisme dan prosedur 37 pasal (bandingkan dgn 20 pasal di PP no. 129/2007)



Mengatur secara lebih rinci tentang:

Kategori Usulan Pemekaran Kab/Kota

Syarat Administrasi Metode Penilaian PersyaratanTeknis

Tata Cara Pembentukan Kab/Kota

(Lihat Lampiran)



Menetapkan 3 (tiga) persyaratan pemekaran:

1. Syarat Administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakatsetempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah

dengan melakukan kajian daerah terhadap rencanapembentukan daerah

(Lihat Lampiran)




2. SyaratTeknis

didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensidaerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luasdaerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yangmemungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangankemampuan keuangan, tingkat kesejahteraanmasyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraanpemerintahan.

(Lihat Lampiran)




2. Syarat Fisik Kewilayahan

meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana,

dan prasarana pemerintahan.

(Lihat Lampiran)



Terima Kasih

pp 78 2007 _ konten dan konteks _ agk

Documents