Dr. AmarudinDirektorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

November 2006

PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :

Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/BahanLingkungan KerjaSifat PekerjaanCara KerjaProses Produksi

Perlindungan kerjaKewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja

DISKUSIDISKUSI1. Jelaskan sumber bahaya yang ada di tempat kerja

saudara?2. Apakah sudah dilakukan penialian sumber bahaya?3. Adakah pekerja terpajan oleh sumber bahaya?4. Buat daftar sumber bahaya, lokasi/unit !5. Adakah kelompok pekerja rentan terhadap sumber

bahaya tersebut?6. Apakah sumber bahaya di tempat kerja saudara

sudah dilakukan pengendalian? Apa bentuknya?7. Apa program kesehatan kerja di perusahaan

saudara?8. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap

kecelakaan dan penyakit akibat kerja?

Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan KerjaPengawasan Kesehatan dan Lingkungan Kerja

Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan Kerja adalah Serangkaian kegiatan pengawasan dari semua tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atas pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas obyek pengawasan Kesehatan dan Lingkungan Kerja.

1.1. Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) tentangtentang Higiene Dalam Perniagaan Dan Higiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor.Kantor-kantor.

2.2. UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 tentangtentang K Keselamatan eselamatan KerjaKerja

3.3. UU No. 3 Tahun 1992UU No. 3 Tahun 1992 tentang tentang Jaminan Sosial Jaminan Sosial Tenaga KerjaTenaga Kerja

4.4. UU No. 13 tahun 2003 UU No. 13 tahun 2003 tentangtentang KetenagakerjaanKetenagakerjaan

5.5. PP No. No. 7 tahun 1973 PP No. No. 7 tahun 1973 tentangtentang Pengawasan Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.Penggunaan Pestisida.

6.6. PP No. 14 tahun 1993 PP No. 14 tahun 1993 tentangtentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaTenaga Kerja

7.7. Kepres R.I No. 22 tahun 1993Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentangtentang P Penyakit enyakit Yang Timbul Karena Hubungan KerjaYang Timbul Karena Hubungan Kerja

8.8. PMP No. 7 Tahun 1964 PMP No. 7 Tahun 1964 tentangtentang S Syarat yarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat KerjaDalam Tempat Kerja

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan KerjaDengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja

9.9. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentangtentang K Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi ewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter PerusahaanDokter Perusahaan

10.10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentangtentang K Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi ewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedis PerusahaanParamedis Perusahaan

11.11. Permenaker No. Per. 03/Men/1985Permenaker No. Per. 03/Men/1985 tentangtentang KKeselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian eselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian AsbesAsbes

12.12. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentangtentang P Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja emeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan KerjaDalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

13.13. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentangtentang K Kewajiban Melapor Penyakit Akibat ewajiban Melapor Penyakit Akibat KerjaKerja

14.14. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangtentang P Pelayanan Kesehatan Kerja.elayanan Kesehatan Kerja.

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan

KerjaKerja

15.15. Permennaker No. Per. 03/Men/1985 Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian AsbesAsbes

16.16. Permenaker No. Per. 03/Men/1986 Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentangtentang KKeselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat eselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola PestisidaKerja Yang Mengelola Pestisida

17.17. Permenaker No. Per. 01/Men/1998Permenaker No. Per. 01/Men/1998 tentangtentang PPenyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan enyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih BaikKesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik

18.18. Kepmenaker No. Kepts. 333 tahun 1989 Kepmenaker No. Kepts. 333 tahun 1989 tentangtentang Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat KerjaDiagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

19.19. Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 tentangtentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat KerjaTempat Kerja

20.20. Kepmenaker No. Kep. 51/Men/1999Kepmenaker No. Kep. 51/Men/1999 tentangtentang Nilai Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat KerjaAmbang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan

KerjaKerja

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan

KerjaKerja

21.21. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 tentangtentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat KerjaKecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja

22.22. Kepmenakertrans No. Kep. Kepmenakertrans No. Kep. 6868/Men//Men/IV/IV/20020044 tentangtentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.Kerja.

23.23. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentangtentang Pengadaan Kantin dan Ruang MakanPengadaan Kantin dan Ruang Makan

24.24. SE. Menaker No. SE. 01/Men/1997SE. Menaker No. SE. 01/Men/1997 tentangtentang Nilai Ambang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia Di Udara Lingkungan KerjaBatas Faktor Kimia Di Udara Lingkungan Kerja

25.25. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentangtentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga KerjaTenaga Kerja

26.26. Kepts. Dirjen Binawas No. Kepts. 157/BW/1989Kepts. Dirjen Binawas No. Kepts. 157/BW/1989 tentangtentang Tata Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan Tata Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pelayananan Kesehatan KerjaPelayananan Kesehatan Kerja

• Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan; penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.

Pengertian Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

Tujuan K3Tujuan K3

• Mencegah Kecelakaan Kerja : – Peledakan– Kebakaran– Pencemaran lingkungan– Penyakit Akibat Kerja

• Meningkatkan produktivitas kerja

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan ProduktivitasTenaga Kerja

Beban Kerja Lingkungan Kerja

Kapasitas kerja

-Fisik-Mental

- Ketrampilan- Kesegaran jasmani & rohani- Status kesehatan/gizi- usia- Jenis kelamin- Ukuran tubuh

-Fisik-Kimia-Biologi-Fisiologi-Psikologi

UPAYA KESEHATAN KERJAUPAYA KESEHATAN KERJA

• Optimalisasi beban kerja• Pengendalian lingkungan kerja

– Teknis (eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing, ventilasi, penyempurnaan proses, housekeeping)

– Administratif (pengurangan waktu kerja, rotasi)– APD

• Peningkatan kapasitas kerja

Penerapan Program Kerja Di Penerapan Program Kerja Di Tempat KerjaTempat Kerja

Diselenggarakan oleh lembaga/organisasi K3 di tempat kerja

Personil mempunyai kualifikasi dan kompetensi

Program / Kegiatan harus komprehensif

ORGANISASIORGANISASI

Pelayanan Kesehatan KerjaPermennakertrans No. Per. 03/Men/1982Permennaker No. Per. 01/Men/1998

PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAYANAN KESEHATAN KERJA (Occupational Health Services) (Occupational Health Services)

• Pelayanan Kesehatan yang dilakukan untuk pencegahan, diagnosa, menangani kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan serta pemberian rehabilitasi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit di tempat kerja.

• Salah satu lembaga K3 di perusahaan, sebagai sarana perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja

• Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja yang bersifat komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)

• Diatur dalam Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

Tujuan Pelayanan Kesehatan KerjaTujuan Pelayanan Kesehatan Kerja Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

• Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri• Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari

pekerjaan atau lingkungan kerja.• Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani)

dan kemampuan fisik tenaga kerja• Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi

CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

• Diselenggarakan sendiri oleh pengurus :– Poliklinik perusahaan– Rumah sakit perusahaan

• Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain :– JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek (KURATIF)– Dokter praktek swasta (KURATIF)– Puskesmas– Poliklinik swasta– Rumah sakit– Dan lain-lain

• Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan:– Rumah sakit pekerja– Dan lain-lain

Bentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Dan Bentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Bahaya Di Tempat KerjaTingkat Bahaya Di Tempat Kerja

No. Jumlah Tenaga Kerja

Tingkat Bahaya Cara Penyelengaraan

1 > 500 orang Rendah atau tinggi Berbentuk klinik Dipimpin oleh seorang dokter yg praktek tiap

hari kerja Tiap shift kerja mempekerjakan lebih 500 orang,

harus ada poliklinik jaga tiap shift2 200 – 500 orang Tinggi Idem3 200 – 500 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani

oleh paramedis) Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 2 (dua) hari

sekali4 100 – 200 orang Tinggi Idem5 100 – 200 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani

oleh paramedis) Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 3 (tiga) hari

sekali6 < 100 orang Dapat menyelenggarakan PKK bersama

(bergabung) dengan perusahaan lain

Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaSyarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

1) Mendapatkan Pengesahan

2) Dipimpin dan dijalankan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja

3) Mempunyai sarana dan fasilitas

4) Menyampaikan laporan

Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)

Promotif:-Pemeriksaan kes. Kerja-Pembinaan-Gerakan O.R-Tdk merokok-Gizi seimbang-Ergonomi -Pengendalian lingk.kerja-Higiene sanitasi

Preventif:-Pemeriksaan kes.kerja-Imunisasi-APD-Rotasi-Pengurangan waktu kerja

Kuratif :Pengobatan - P3K- Rawat jalan- Rawat inap

Rehabilitatif:-Alat bantu dengar-Protese-Mutasi-Kompensasi

Pelayanan Kesehatan Kerja Secara

KomprehensifNAB

m

c

s

Fungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan KerjaFungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan Kerja Agar Optimal Agar Optimal

Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.

Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Kaitan PKK Dengan JPK-D JamsostekKaitan PKK Dengan JPK-D Jamsostek

• Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program JPK Dasar Jamsostek

• Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989).

• Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek hanya memberikan pengobatan (kuratif)

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD

JamsostekJamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998

• Latar Belakang :ps 2 ayat (4) PP 14 Th 1993 ttg Penyelenggaraan Jamsostek :‘”pengusaha yang menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket JPKD, tidak wajib ikut dalam pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara”

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD

JamsostekJamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998

• Yang dimaksud dg manfaat lebih baik dari paket JPKD adalah (Ps 2 Permenaker 1 Th 1998) :

a. Liputan Pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dalam Bab II dan Bab III

b. Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus memiliki izin sesuai peraturan peruu-an yg berlaku

c. Pelaksanaan pelayanan harus mudah dijangkau oleh tenaga kerja dan keluarganya

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD

JamsostekJamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998

BAB III : PAKET PELAYANAN KESEHATAN :Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dg manfaat lebih baik dpd JKD Jamsostek yg diberikan kepada TK dan Keluarganya sekurang-kurangnya meliputi :

a. RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama)b. RJTL (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan)c. Rawat Inapd. Pemeriksaan kehamilan dan persalinane. Penunjang diagnostikf. Pelayanan khusus dang. Gawat darurat

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD

JamsostekJamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998

BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAINPs 14 : Pengaturan Penyelenggaraan Program JPK bagi Tk

dan keluarganya harus tercantum secara rinci dalam PP & KKB atau pada tempat yg mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja

Mengajukan Permohonan Ke Disnaker Setempat, Diperiksa oleh Pgw Pengawas

Perusahaan wajib membuat laporan sec Triwulan kepada Disnakertrans setempat

Tidak meniadakan PKK yang telah ada di perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan peny. Pemeliharaan kesehatan

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Program JPK Jamsostekbagi Program JPK Jamsostek

Kepmenaker No. Kep. 147/Men/1998Kepmenaker No. Kep. 147/Men/1998• Perusahaan yg menyelenggarakan Prog

Pemeliharaan Kesehatan dg manfaat lebih baik dari paket JPKD Jamsostek maupun yang mengikuti JPK Jamsostek harus tetap memberikan PKK sesuai Permenaker No. Per. 03/Men/1982

• Perusahaan yg wajib mengikuti JPK Jamsostek maka PKK yang ada dimanfaatkan sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Jamsostek

Personel :Personel :

• Dokter : – UU No. 1/ 1970 pasal 8– Permennakertrans No. Per. 01/Men/1976 – Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 – Permennakertrans Per. 03/Men/1982

• Paramedis Perusahaan :– Permennaker No. 01/1979

PersonilPersonil• DOKTER PERUSAHAAN :

dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas atau bertanggung jawab atas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja.

• DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA :dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang telah mengikuti training hiperkes dan dibenarkan/mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal BINAWAS-DEPNAKER.

• PARAMEDIS PERUSAHAAN :tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas petunjuk dokter perusahaan.

TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJAKERJA

PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982/Men/1982

1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja2. Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja3. Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja4. Pembinaan & pengawasan sanitair5. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja6. Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK7. P3K8. Latihan Petugas P3K9. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di

tmp kerja10. Rehabilitasi akibat Kec atau PAK11. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.12. Laporan berkala.

Program / Kegiatan : Program / Kegiatan :

1. Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal 3)

2. Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982)

3. UU No. 13 tahun 2003

OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJAOBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA • Sumber bahaya kesehatan (Faktor lingkungan kerja)• Sumber bahaya di tempat kerja (bahan baku, hasil produksi, hasil antara, hasil

sampingan, peralatan dan proses produksi, cara kerja, limbah, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan).

• Kaitannya dengan peraturan perundangan :– PKK; sarana dan organisasi– Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja– Pemantauan lingkungan kerja, NAB– P3K; petugas, dan Perlengkapan– Penggunaan APD– Gizi Kerja; kantin, perusahaan katering– Tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja– Pengendalian teknis lingkungan kerja– Petugas; dokter, Paramedis, ahli/petugas K3 kimia