powerpoint presentation€¦ · ppt file · web view · 2013-01-09title: powerpoint presentation...

Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 1

Perspektif Hukum Internasional atas Hak Asasi Manusia (HAM)Hikmahanto JuwanaSH (UI), LL.M (Keio University, Jepang), Ph.D (University of Nottingham, Inggris)

Guru Besar Hukum InternasionalFakultas Hukum UI


PEMAHAMAN DASAR


Apa itu Hukum dan Apa itu HAM? Definisi Hukum atau HAM akan bergantung

pada persepsi Salah satu persepsi Hukum adalah sebagai suatu

cabang/disiplin ilmu Salah satu cara untuk memberikan persepsi

terhadap HAM adalah dengan menyebut karakteristiknya


Mengapa HAM dipermasalahkan dalam Hukum Internasional? Bayangkan dua kejadian berikut:

Bisakah Saudara melihat anak tetangga dipukuli sampai sekarat oleh orang tuanya? Apa yang bisa Saudara lakukan, bila memanggil polisi

bukan suatu opsi? Bila ada dua orang berkelahi perlukah aturan

sehingga perkelahian mereka dilakukan secara terhormat?


Kejadian 1 Keinginan agar anak tidak diperlakukan

secara semena-mena oleh orang tua merupakan keinginan dari semua pihak

Permasalahannya apa yang bisa kita lakukan terhadap anak tetangga, mengingat anak tersebut tidak berada di rumah kita?


Apakah kita bisa begitu saja memasuki rumah tetangga kita?

Bila bisa, apakah kita tidak akan dianggap memasuki rumah orang lain tanpa izin?

Lalu apa legitimasi kita untuk mencampuri urusan orang lain?


Gambaran diatas dapat digunakan sebagai analogi salah satu permasalahan HAM dalam perspektif hukum internasional Anak merupakan warga negara suatu negara Orang tua merupakan Pemerintah Perlakuan secara semena-mena merupakan analogi dari

pelanggaran HAM Rumah dapat diibaratkan sebagai kedaulatan negara Kepedulian kita sebagai tetangga adalah kepedulian

negara lain


Kejadian 2 Bila ada orang berkelahi dan menggunakan segala

cara, apakah kondisi seperti ini dapat dibenarkan? Tentu ini tidak dapat dibenarkan, disini diperlukan

aturan-aturan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi sehingga adu jotos seperti yang terjadi di ring tinju

Pertanyaannya adalah siapa yang membuat aturan tersebut? Apakah masing-masing pihak yang berkelahi?


Gambaran diatas dapat memberi pencerahan dalam hal Negara berperang satu sama lain

Orang yang berkelahi dianalogikan sebagai Negara

Perkelahian adalah Perang Pertanyaannya adalah apakah perang harus

dilakukan secara beradab atau tidak?


Bila perang harus dilakukan secara beradab dimana beradab-tidaknya perang ditentukan pada ada tidaknya aturan maka aturan apa yang harus berlaku dan siapa yang membentuknya?

Satu hal yang jelas, aturan yang dibuat oleh satu negara tidak mungkin diberlakukan kepada negara lain yang memiliki kedaulatan

Disinilah pentingnya Hukum Internasional mengingat cabang ilmu hukum ini yang melandasi hubungan antar negara


Berdasarkan dua kejadian yang digambarkan, yang menjadi rumusan masalah HAM dalam konteks hukum internasional adalah:


Rumusan Masalah PertamaBagaimana sebuah (atau sejumlah) negara dapat membuat negara lain agar menghormati HAM warga negaranya, sementara ada prinsip ‘larangan campur tangan (non-intervention principle)’ dimana negara dilarang untuk terlibat dalam urusan internal negara lain?


Rumusan Masalah KeduaBagaimana agar dalam konflik bersenjata ada aturan-aturan yang dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik sehingga konflik dianggap beradab dan menjunjung HAM


Menjawab Rumusan Masalah Pertama Dalam rumusan masalah pertama, masalah

muncul karena dipicu pertentangan antara keinginan agar orang dihormati harkat martabatnya dimana saja di muka bumi ini dengan masalah kedaulatan negara

Untuk menerobos sekat kedaulatan negara maka dilakukan cara pembentukan instrumen internasional yang mengatur masalah HAM


Instrumen internasional dapat berbentuk: Deklarasi (bukan merupakan produk hukum

internasional); dan Perjanjian internasional (merupakan produk

hukum internasional) Instrumen internasional diikuti oleh Negara,

bukan individu ataupun entitas hukum lainnya


Menjawab Rumusan Masalah Kedua Dalam rumusan masalah kedua, masalah

muncul karena dalam konflik bersenjata diperlukan aturan berikut sanksi yang bukan merupakan produk nasional

Aturan ini harus dapat disepakati oleh negara-negara yang merupakan masyarakat internasional


Berdasarkan kebutuhan inilah sejak lama masyarakat internasional membentuk berbagai aturan yang dikualifikasikan sebagai hukum internasional untuk diberlakukan pada masa perang

Bentuk dari aturan ini adalah Perjanjian internasional; dan Kebiasaan hukum internasional


INSTRUMEN INTERNASIONALGUNA MENJUNJUNG HAM

Pembicaraan HAM dalam Kerangka Hukum Internasional HAM sebenarnya sudah dibicarakan sejak

lama dalam hukum internasional Dalam perang misalnya, pemenang perang

tidak dapat bertindak sesuka hati terhadap pihak yang kalah

Perang harus dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang melindungi manusia

Hanya saja pengaturan HAM dalam kerangka hukum internasional lebih bagi bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tertentu

Bila peradaban suatu bangsa lebih rendah daripada peradaban bangsa lain maka HAM tidak diberlakukan

TIdak heran penjajahan dan perbudakan terjadi oleh bangsa Eropa terhadap bangsa non-Eropa

Pergeseran Paradigma I Pada tahun 1940-an dengan maraknya sejumlah

bangsa yang dijajah memerdekakan diri, paradigma HAM mulai berubah

Kesadaran bangsa terjajah terhadap HAM semakin tinggi yang membuahkan kemerdekaan bagi negara baru

Kemerdekaan ini kebanyakan adalah kemerdekaan oleh bangsa non-Eropa dari bangsa Eropa

Kemerdekaan sebagai hak asasi muncul dalam berbagai terminologi hukum internasional, seperti right to self determination, right to govern dan lain-lain

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights (10 Desember)

Deklarasi berisi hak-hak dasar dari manusia tanpa membedakan warna kulit, asal usul, agama, etnis dan lain sebagainya

Pergeseran Paradigma II HAM dalam kerangka hukum internasional bergeser

menjadi sarana Negara yang telah mapan untuk mengawasi, memantau dan memastikan agar Pemerintah Negara Berkembang tidak melakukan pelanggaran HAM

Ini karena ada fenomena dimana pemerintahan Negara Berkembang mudah melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya

Berbagai instrumen internasional dirancang dan dibuat dengan harapan Negara Berkembang turut serta dalam instrumen tersebut

Instrumen ini antara lain adalah: ILO Conventions

Convention concerning Abolition of Forced Labor Convention concerning Minimum Age for Admission to

Employment Convention concerning Discrimination in Respect of Employment

and Occupation Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for

the Elimination of the Worst Forms of Child Labor Conventions on the Elimination of All Forms of Racial

Discrimination Convention on the Rights of Child Convention against Torture and Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment

Bila perjanjian internasional bidang HAM diikuti oleh Negara Berkembang maka ada kewajiban bagi Negara tersebut untuk melakukan transformasi terhadap aturan-aturan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional

Namun, sebagaimana dialami juga oleh Indonesia, berbagai masalah muncul

Permasalahan antara lain: Perjanjian internasional setelah diratifikasi tidak

ditindaklanjuti Peraturan perundang-undangan yang bertentangan

tidak diamandemen Ketentuan yang belum diatur tidak mendapat

pengaturan Implementasi tidak terjadi karena berbagai

kendala, seperti tidak memadainya infrastruktur pendukung hukum

Pergeseran Paradigma III HAM dalam kerangka Hukum Internasional

digunakan sebagai alat politik oleh negara-negara tertentu yang memiliki kepentingan

Sebagai instrumen politik, HAM dijadikan pengganti alat kolonial

Masalah perdagangan dikaitkan dengan HAM Masalah Keamanan dikaitkan dengan HAM Masalah Ekonomi dan Politik juga dikaitkan dengan

HAM

Perlu kewaspadaan bila HAM dijadikan instrumen politik oleh Negara

DIsini yang diperlukan bukan semangat anti-HAM tetapi penggunaan AKAL


Katagorisasi Instrumen Internasional Bila diidentifikasi, telah banyak instrumen

internasional yang mengatur HAM Berbagai instrumen internasional ini dapat

dilakukan katagori yang pada prinsipnya meneguhkan HAM dari manusia, melindungi mereka yang lemah, seperti kaum perempuan, anak, tahanan dan mereka yang sedang menghadapi proses hukum, kelompok minoritas dan buruh


International Bill of Human Rights Universal Declaration of Human Rights International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights International Covenant on Civil and Political Rights Optional Protocol to the International Covenant on

Civil and Political Rights Second Optional Protocol to the International

Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty


Human Rights Defenders Declaration on the Right and Responsibility

of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms


Right of self-determination Declaration on the Granting of Independence

to Colonial Countries and Peoples General Assembly resolution 1803 (XVII) of

14 December 1962, "Permanent sovereignty over natural resources"


Prevention of discrimination United Nations Declaration on the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid


International Convention against Apartheid in Sports Discrimination (Employment and Occupation)

Convention Convention against Discrimination in Education Protocol Instituting a Conciliation and Good Offices

Commission to be responsible for seeking a settlement of any disputes which may arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education


Equal Remuneration Convention Declaration on the Elimination of All Forms of

Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief

Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid and Incitement to War


Declaration on Race and Racial Prejudice Declaration on the Rights of Persons

Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities


Rights of Women Declaration on the Elimination of All Forms

of Discrimination against Women Convention on the Elimination of All Forms

of Discrimination against Women Declaration on the Elimination of Violence

against Women


Convention on the Political Rights of Women Declaration on the Protection of Women and

Children in Emergency and Armed Conflict Optional Protocol to the Convention on the

Elimination of Discrimination against Women


Rights of the Child Declaration on the Rights of the Child Convention on the Rights of the Child Optional protocol to the Convention on the

Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict

Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography


Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally


Slavery, Servitude, Forced Labour and similar institutions and practices Slavery Convention Protocol amending the Slavery Convention Supplementary Convention on the Abolition of

Slavery, the Slave Trade,and Institutions and Practices Similar to Slavery

Forced Labour Convention Abolition of Forced Labour Convention Convention for the Suppression of the Traffic in

Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others


Human Rights in the Administration of Justice Standard Minimum Rules for the Treatment of

Prisoners Basic Principles for the Treatment of Prisoners Body of Principles for the Protection of All Persons

under Any Form of Detention or Imprisonment United Nations Rules for the Protection of Juveniles

Deprived of the Liberty


Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Optional Protocol to the Convention against Torture and Ohter Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment


Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel,particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty

Code of Conduct for Law Enforcement Officials


Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

Basic Principles on the Role of Lawyers Guidelines on the Role of Prosecutors United Nations Standard Minimum Rules for Non-

custodial Measures (The Tokyo Rules) United Nations Guidelines for the Prevention of

Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)


United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

Basic Principles on the Independence of the Judiciary Declaration on the Protection of All Persons from Enforced

Disappearances Principles on the Effective Prevention and Investigation of

Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions


Freedom of Association Freedom of Association and Protection of the

Right to Organise Convention Right to Organise and Collective Bargaining

Convention Workers' Representatives Convention Labour Relations (Public Service) Convention


Employment Employment Policy Convention Convention (No. 154) concerning the

Promotion of Collective Bargaining Convention (No. 168) concerning

Employment Promotion and Protection against Unemployment

Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries


Marriage, Family and Youth Convention on Consent to Marriage,

Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages

Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages

Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples


Social welfare, progress and development Declaration on Social Progress and Development Declaration on the Rights of Mentally Retarded

Persons Principles for the protection of persons with mental

illness and the improvement of mental health care Universal Declaration on the Eradication of Hunger

and Malnutrition Declaration on the Use of Scientific and

Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind


Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files

Declaration on the Rights of Disabled Persons Declaration on the Right of Peoples to Peace Declaration on the Right to Development International Convention on the Protection of the

Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (UNESCO)


Right to enjoy culture, international cultural development and co-operation Declaration of the Principles of International

Cultural Co-operation Recommendation concerning Education for

International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms


Nationality, Statelessness, Asylum and Refugees Convention on the Nationality of Married Women Convention on the Reduction of Statelessness Convention relating to the Status of Stateless Persons Convention relating to the Status of Refugees Protocol relating to the Status of Refugees Statute of the Office of the United Nations High

Commissioner for Refugees Declaration on Territorial Asylum Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not

Nationals of the Country in which They Live


Transformasi Berbagai instrumen internasional guna menjunjung

HAM bila hendak diberlakukan oleh Negara secara nasional maka harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional

Transformasi bisa dilakukan dengan dua cara: Ikut sebagai peserta Perjanjian melalui proses ratifikasi Mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam instrumen

internasional ke dalam hukum nasional


Transformasi menjadi wajib dilaksanakan bila perjanjian internasional guna menjunjung HAM diikuti oleh suatu negara melalui proses ratifikasi

Pasca ratifikasi harus diikuti dengan tindakan Pemerintah suatu Negara untuk mengamandemen hukum nasional yang bertentangan dengan perjanjian internasional, bahkan mengintrodusir peaturan perundang-undangan yang belum ada


Sementara tranformasi berupa pengadopsian ketentuan dalam instrumen internasional adalah tindakan Pemerintah untuk mengambil ketentuan dalam instrumen internasional secara sukarela ke dalam hukum nasional

Dalam proses adopsi tidak ada keharusan


Tujuan Pembentukan Instrumen Internasional Perlu disadari tujuan dibentuknya instrumen

internasional guna menjunjung HAM tidak semata-mata untuk tujuan mulia agar harkat martabat manusia di muka bumi dihormati, tetapi juga kerap digunakan untuk tujuan politik


Tujuan Politik Tujuan politik dilakukan untuk dua hal:

Memaksa suatu negara untuk mau menghormati HAM bagi warga negaranya

Ada kepentingan dari pihak yang memaksa Negara Maju kerap memaksa Negara

Berkembang untuk mau menghormati HAM karena di Negara Berkembang kerap terjadi pelanggaran HAM terhadap warganya


Negara Maju tidak jarang memaksa Negara Berkembang untuk tunduk pada instrumen internasional HAM karena memiliki agenda tersembunyi (hidden agenda)

Bahkan Negara Maju kerap menerapkan standar ganda pemberlakuan instrumen internasional bila kepentingannya terganggu


PRODUK HUKUM INTERNASIONAL BAGI PERLINDUNGAN HAM DALAM KONFLIK BERSENJATA


Berbagai kebiasaan hukum internasional dan perjanjian internasional telah lama ada untuk mengatur konflik bersenjata sehingga konflik tidak melanggar harkat martabat manusia

Produk hukum yang ada dapat dibedakan dalam dua katagori: Pelaku yang melakukan tindakan diluar batas

kemanusiaan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik

Aturan yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (ius in bello)


War Crimes and Crimes against Humanity, including Genocide Convention on the Prevention and

Punishment of the Crime of Genocide Convention on the Non-Applicability of

Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity

Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity


Humanitarian law Geneva Convention for the Amelioration of

the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War


Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)


Berbeda dengan instrumen internasional untuk menjunjung HAM yang substansi ketentuannya ditujukan pada Negara, produk hukum internasional bagi perlindungan HAM dalam konflik bersenjata lebih ditujukan pada individu

Individu dapat dipersalahkan melakukan kejahatan internasional, disini muncul konsep individu sebagai subyek hukum internasional

Kejahatan internasional yang dikenal dalam Statuta Roma dalam UU No. 26/2000 disebut sebagai “Pelanggara HAM Berat”

powerpoint presentation€¦ · ppt file · web view · 2013-01-09title: powerpoint presentation...

Documents