TINDAK PIDANA KORUPSIOleh

Dr. Mohd. Yusuf Daeng M. SH. MH PhD081378386792 Dan 0811760342 1.Kepala Badan Hukum Etika Dan Kerjasama Unilak 2.Mantan wakil rektor lll unilak tahun 1999-2004,wakil rektor lV 2004-20073.S1 unilak,S2 UKM-UII,S3 Trisakti,S3 Fekon UTeM malaysia.Dan tim BNN.4.Kunjungan akademik keluar negeri-jerman,austria,belgia,korea,belanda,filipina,jordania,abudabi,malaysia,singapura,kwait,siria,australia dll.5.Dosen dan advocat

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan,  dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.

Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modusTindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Normatif.Memperhatikan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001,maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif,

Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :- Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara,atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)-

Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)- Percobaan pembantuan,atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)

 Korupsi pasif   Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20

tahun 2001)-         Memberi sesuatu kepada pegawai

negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b

Undang-undang Nomor 20 Tagun 2001)

Kasus-Kasus Korupsi Yang terjadi di Riau•Annas Maamun Annas Maamun ditangkap terkait dengan dugaan suap alih fungsi lahan. *Korupsi berjamaah mantan ketua DPR 2008-2011*Tengku Asmun Japar Bupati Pelalawan Kasus illegaloging*Baharudin Bupati Kampar Kasus illegaloging*Dugaan Korupsi Stadion Utama UNRI Pekanbaru dan Gedung PON T.A.2008-2011Rusli Zainal, SE•Arwin Bupati Siak Kasus illegaloging • Anggota Dewan Inhu Korupsi Berjamaah

•Kasus-Kasus Korupsi Yang terjadi di Riau

•RAJA TAMSIR BUPATI INHU•RAMLAN JAS BUPATI ROHUL

•MANTAN SEKWAN •MANTAN BUPATI ROHUL

•MANTAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DI RIAU

*Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Satpol PP Prov Riau1.Rusli Zainal, SE2. Syamsurizal, SH3. Irfan Ardiansyah, SH.MH*Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung PWI Cabang Riau1.Rusli Zainal, SE2. Ir.M.Ardis, MT3. Ardiansyah, ST4.Hotlan Simamora, SE*Dugaan Korupsi Pembangu an Gedung Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2006,2007 dan 2009Rusli Zainal, SEIkhsan, SH.MHSukanda Husien, SH.LLMOjik

Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas

Korupsi1.Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance.3. Membangun kepercayaan masyarakat.4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Dampak Korupsi Korupsi menyebabkan turunnya kualitas pelayanan publik.(2) Korupsi menyebabkan terenggutnya hak-hak dasar warga negara.(3) Korupsi menyebabkan rusaknya sendi-sendi prinsip dari sistem pengelolaan keuangan negara.(4) Korupsi menyebabkan terjadinya pemerintahan boneka.(5) Korupsi dapat meningkatkan kesenjangan sosial.(6) Korupsi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor.(7) Korupsi dapat menyebabkan terjadinya degradasi moral dan etos kerja.

Ayat Al-Qur’an Yang Melarang KORUPSI

*Q.S Ali-Imran ayat 161“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” ( Ali Imran : 161 )*Q.S Al-Baqarah ayat 188"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

SAY NO TO KORUPTION

THANK YOU FOR YOUR ETTENTION