politikhukum’ babv’’ garis’politik’hukum · pdf...
TRANSCRIPT
POLITIK HUKUM BAB V
GARIS POLITIK HUKUM INDONESIA MENURUT KONSTITUSI
OLEH: Prof. DR.H.GUNARTO,SH.SE.Akt.M.Hum.
GARIS POLITIK HUKUM INDONESIA MENURUT KONSTISTUSI
§ Konstitusi memuat empat pokok pikiran yang harus di emban oleh hukum Indonesia.
§ Emapat pokok pikiran tersebut merupakan panduan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari arah hukum Indonesia dalam melayani masyarakat Indonesia.
§ Empat pokok pikiran tersebut menentukan bagaimana hukum Indonesia seharusnya bersifat, dan serentak seharusnya bertugas.
Empat Pokok Pikiran Tersebut Adalah:
§ 1. Perlindungan terhadap semua unsur nation demi integrasi bangsa.
§ 2. Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
§ 3. Mewujudkan demokrasi dan “nomokrasi” dalam hidup bernegara. Nomos (hukum) menjadi ‘penguasa atas penguasa’ .
§ 4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama.
Garis Politik Hukum Dalam Hidup Berbangsa
§ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan.
§ Pokok pikiran pertama ini merupakan panduan politik hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kata kunci disini adalah perlindungan seluruh anak bangsa dalam kerangka persatuan.
Dalam Perkembangan Kekinian
§ Muncul pula polarisasi baru, misalnya kutub kaya-‐miskin, pr ibumi -‐non pr ibumi, mayoritas-‐minoritas, serta nasionalis-‐religius, dan lain sebagainya.
§ Masalah kondisi diatas membuat ketegangan dan konflik antara kutub kutub tersebut dan menjadi ancaman potensial bagi Indonesia.
Lanjutan...
§ Jelas Bahwa Politik Hukum Dibidang ini Di Arahkan Pada Upaya:
§ Menangani dan mengelola potensi potensi ketegangan tersebut sedemikan rupa. sehingga memperkokoh persatuan antar unsur bangsa.
§ Hukum harus merancang bangunan kerangka ontologis kerangka normatif dan kerangka operasional yang representatif untuk membangun integrasi ditengah kemajukan.
Hemat Saya...
§ Pertama-‐tama Hukum harus menjamin dan memastikan bahwa hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hubungan antar warga masyarakat berlangsung dalam kerangka keadilan.
§ Adil juga berarti ketika setiap golongan menghormati otoritas negara sebagai pengayom semua anak bangsa.
Kata Kunci dari semua itu..
§ Adalah bagaimana hak dan kewajiban dikelola dan diatur secara tepat dan proposional agar dirasakan adil oleh semua orang.
§ Hak dan Kewajiban merupakan dua sisi dari satu mata uang yakni tanggung jawab.
§ Hak tanpa kewajiban hanya akan melahirkan kesewenang-‐wenangan demik ian juga senaliknya kewajiban tanpa hak hanya akan melahirkan penindasan, ini yang harus menjadi pondasi dalam setiap hubungan kita sebagai anak bangsa.
Maka Setiap Produk Hukum.
§ Produk hukum yang mendatangkan ancaman atau memberi peluang terjadinya ancaman terhadap keamanan disintegrasi anak bangsa harus dianggap bertentangan dengan arah poltik hukum dibidang ini.
§ Prinsip keadilan pengayoman (ius titia protectiva) seperti dimaksud dalam Helmut Coign, harus menjadi citra hukum dibidang ini.
Lanjutan...
§ Hukum harus memberi penghidupan mendorong kesederajatan (equality), dan memelihara keamanan bagi semua unsur bangsa.
Poltik Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat
§ Negara Hendak Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat.
§ Pokok pikiran kedua ini , merupakan panduan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yakni, mewujudkan keadilan sos ia l bag i se luruh rakyat. H idup bermasyarakat harus dilandasi oleh realitas keadilan sosial.
Dalam konteks politik hukum
§ Maka tugas hukum dalam bidang ini adalah menjamin dan memastikan sekalian elemen keadilan sosial tersebut dalam kehidupan riil.
§ Hukum harus menciptakan prosedur normatif yang adil bagi semua orang dalam meraih kesejahteraan.
Lanjutan...
§ Dalam politik hukum dibidang ini hukum tidak boleh membiarkan hubungan rakyat dalam soal kesejahteraan berlangsung dalm “arus kuat-‐lemah”.Hukum dan Ras ataupun Hukum dan Perempuan seperti diwacanakan oleh Critical Legal Teory.
Politik Hukum Dalam Hidup Bernegara.
§ Negara yang berdaulatkan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
§ Pokok pikiran ketiga merupakan panduan politik hukum dalam hidup bernegara. Core dari pokok pikiran ini adalah demokrasi yang merakyat. Demokrasinya rakyat secara keseluruhan.
Lanjutan...
§ Sebuah Demokrasi subtantif dimana seluruh rakyat dan kepentingannya menjadi poros penyelenggaraan negara.
Titik Simpul...
§ Titik simpul dari pokok pikiran ketiga ini ada lah pada keputusan keputusan menyangkut hidup bernegara.
§ 1. Sebuah keputusan harus merakyat. Dalam arti harus merupakan hasil persetujuan dan berisi kehendak atau kepentingan rakyat seluruhnya.
§ 2 . Sebuah kepu tusan t i dak bo l eh representatif kelompok kepentingan tertentu.
Contohnya...
§ Dinegara-‐negara yang menganut bikameral maka senat atau upper house diberi kewenangan besar untuk mengimbangi posis i house of representatif seperti meneliti ulang setiap Rancangan Undang Undang dari DPR dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Politik Hukum Dalam Hidup Beragama
§ Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
§ Pokok pikiran ke-‐empat ini menjadi panduan politik hukum dalam ranah hidup beragama.
§ Hal yang sunggu menarik disini adalah Sila 1 dan Sila 2 Pancasila disatukan dalam satu tarikan nafas.
Maka dari itu...
§ Atas dasar kerangka ontologi sila pertama dan kerangka normatif sila ke dua tersebut maka diturunkan kerangka operasional dalam hidup berbangsa, hidup bernegara dan hidup bermasyarakat.
Lanjutan...
§ Oleh karena itu tugas hukum dalam bidang ini pertama-‐tama adalah melokalisir fanatisme, ortodoksi sebagai unsur pribadi dan tidak boleh dipaksakan kepada pihak lain.
§ Mendorong kegiatan amal/ortopraksis disemua bidang dan untuk semua kalangan
Kesimpulan
§ Hukum Diarahkan mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekian dan Terimakasih
§ Wassalamu’alaikum Wr. Wb.