MA Kebijakan Kesehatan SMA Kebijakan Kesehatan SMA Kebijakan Kesehatan SMA Kebijakan Kesehatan SMA Kebijakan Kesehatan SMA Kebijakan Kesehatan SMA Kebijakan Kesehatan SMA Kebijakan Kesehatan S--------22222222

Politik dan Kebijakan KesehatanPolitik dan Kebijakan KesehatanPolitik dan Kebijakan KesehatanPolitik dan Kebijakan KesehatanPolitik dan Kebijakan KesehatanPolitik dan Kebijakan KesehatanPolitik dan Kebijakan KesehatanPolitik dan Kebijakan KesehatanWiku Adisasmito, PhDWiku Adisasmito, PhDWiku Adisasmito, PhDWiku Adisasmito, PhDWiku Adisasmito, PhDWiku Adisasmito, PhDWiku Adisasmito, PhDWiku Adisasmito, PhD

Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UIDepartemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UIDepartemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UIDepartemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UIDepartemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UIDepartemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UIDepartemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UIDepartemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UI

Membahas pengaruh sistem politik dalam Membahas pengaruh sistem politik dalam penentuan kebijakan kesehatan dan partisipasi penentuan kebijakan kesehatan dan partisipasi masyarakat di dalam kebijakan publik.masyarakat di dalam kebijakan publik.

�� Dua contoh sistem politik di negaraDua contoh sistem politik di negara�� Di Cuba, kesehatan merupakan hak semua Di Cuba, kesehatan merupakan hak semua warganegara, dan memungkinkan seluruh lapisan warganegara, dan memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang hampir sama dalam masyarakat memiliki akses yang hampir sama dalam pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan.

�� Di Afrika Selatan pelayanan kesehatan telah Di Afrika Selatan pelayanan kesehatan telah digunakan oleh kelompok apartheid sebagai alat digunakan oleh kelompok apartheid sebagai alat untuk menegakkan institusi sosial, ekonomi, dan untuk menegakkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang distruktur sesuai dengan kategori ras. politik yang distruktur sesuai dengan kategori ras.

Bagaimana Politik Mempengaruhi Kebijakan Bagaimana Politik Mempengaruhi Kebijakan

Kesehatan?Kesehatan?

Mengapa Konsentrasi dengan PemerintahMengapa Konsentrasi dengan Pemerintah

�� Sistem politik menyediakan kerangka untuk partisipasi Sistem politik menyediakan kerangka untuk partisipasi masyarakat di dalam penentuan kebijakan kesehatanmasyarakat di dalam penentuan kebijakan kesehatan

�� Pada perang dunia yang kedua dan sebelum tahun 1970, Pada perang dunia yang kedua dan sebelum tahun 1970, peran negara dalam manajemen ekonomi diperluas pada peran negara dalam manajemen ekonomi diperluas pada negara maju dan berkembang.negara maju dan berkembang.

�� Melalui Gagasan Keynesian tentang ketenagakerjaan, Melalui Gagasan Keynesian tentang ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan kebijakan industri, banyak kesejahteraan sosial dan kebijakan industri, banyak negara maju melihat bahwa negara mengasumsikan negara maju melihat bahwa negara mengasumsikan tanggung jawab pusat untuk fasilitas publik dan tanggung jawab pusat untuk fasilitas publik dan pelayanan sosial bidang kesehatan. pelayanan sosial bidang kesehatan.

�� Pada periode 1980, meskipun peran pemerintah telah Pada periode 1980, meskipun peran pemerintah telah diperluas, ketidakpuasan tetap muncul. diperluas, ketidakpuasan tetap muncul.

�� Terjadi resesi ekonomi global, administrasi pemerintah Terjadi resesi ekonomi global, administrasi pemerintah semakin dikritik sebagai hal yang tidak demokratis, tidak semakin dikritik sebagai hal yang tidak demokratis, tidak responsif dan tidak bertanggung jawab.responsif dan tidak bertanggung jawab.

Mengapa Konsentrasi dengan PemerintahMengapa Konsentrasi dengan Pemerintah

�� Banyak negara berkembang yang memiliki hutang.Banyak negara berkembang yang memiliki hutang.

�� Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menekan negara berkembang untuk menerima menekan negara berkembang untuk menerima penyesuaian program untuk ekonomi mereka yang penyesuaian program untuk ekonomi mereka yang disusun oleh Bank Dunia dan IMF, seperti kebijakan disusun oleh Bank Dunia dan IMF, seperti kebijakan privatisasi dan caraprivatisasi dan cara--cara lain untuk mengurangi peran cara lain untuk mengurangi peran negara. negara.

�� Pada akhir 1980 an, pemerintah di seluruh dunia Pada akhir 1980 an, pemerintah di seluruh dunia mengurangi tanggungmengurangi tanggung--jawabnya didalam sektor publik, jawabnya didalam sektor publik, dan beralih dari penyediaan jasa secara langsung dan beralih dari penyediaan jasa secara langsung menjadi pengatur dan pengendali biaya.menjadi pengatur dan pengendali biaya.

Peran Pemerintah Dalam Bidang KesehatanPeran Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan

�� Pemerintahan negara maju dan negara Pemerintahan negara maju dan negara berkembang, mempunyai lembaga pusat yang berkembang, mempunyai lembaga pusat yang mengatur bidang kesehatan masyarakat seperti: mengatur bidang kesehatan masyarakat seperti: �� penyediaan air bersih dan amanpenyediaan air bersih dan aman

�� pengamanan makanan, pengendalian dan pengamanan makanan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menularpemberantasan penyakit menular

�� bahaya dan pencegahan kecelakaan (sabuk bahaya dan pencegahan kecelakaan (sabuk pengaman, helm, membatasi kecepatan) dan pengaman, helm, membatasi kecepatan) dan keselamatan di tempat kerja. keselamatan di tempat kerja.

�� industri yang berhubungan dengan farmasi, penyalur industri yang berhubungan dengan farmasi, penyalur lisensi, produksi, pemberian label, pengujian, hak lisensi, produksi, pemberian label, pengujian, hak paten produksi.paten produksi.

Peran Pemerintah Dalam Bidang KesehatanPeran Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan

�� Pemerintah banyak terlibat didalam pelatihan untuk para Pemerintah banyak terlibat didalam pelatihan untuk para

pekerja di bidang kesehatan, mulai dari dokterpekerja di bidang kesehatan, mulai dari dokter--dokter di dokter di

universitas hingga para professional di sekolah universitas hingga para professional di sekolah

kesehatan. kesehatan.

�� Pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong Pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong

lulusan profesional agar berlatih di wilayah pedesaan. lulusan profesional agar berlatih di wilayah pedesaan.

Definisi Sistem PolitikDefinisi Sistem Politik

�� Sistem politik adalah suatu dugaan abstrak dari kekuatanSistem politik adalah suatu dugaan abstrak dari kekuatan--kekuatan yang berbenturan antara negara dan pemerintah. kekuatan yang berbenturan antara negara dan pemerintah.

�� Terdiri dari sektor swasta (kelompok kesehatan seperti Terdiri dari sektor swasta (kelompok kesehatan seperti asuransi kesehatan atau perusahaan jaminan sosial; asuransi kesehatan atau perusahaan jaminan sosial; organisasi profesional; rumah sakit swasta; industri farmasi), organisasi profesional; rumah sakit swasta; industri farmasi), partai politik dan individu pemberi suara.partai politik dan individu pemberi suara.

�� Negara, diartikan sebagai institusi yang memiliki:Negara, diartikan sebagai institusi yang memiliki:

�� Perangkat legislatif, mencakup parlemen;Perangkat legislatif, mencakup parlemen;

�� Departemen atau kementerian nasional atau pusat, termasuk Departemen atau kementerian nasional atau pusat, termasuk penguasa lokal atau regional:penguasa lokal atau regional:

�� Angkatan bersenjata;Angkatan bersenjata;

�� Lembaga hukum/pengadilan; Lembaga hukum/pengadilan;

Yang mempunyai fungsi:Yang mempunyai fungsi:

�� penyediaan pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan, jalan penyediaan pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan, jalan dan pembuangan sampahdan pembuangan sampah

�� peningkatan pendapatan;peningkatan pendapatan;

�� penciptaan dan penegakan hukum.penciptaan dan penegakan hukum.

Definisi Sistem Politik Definisi Sistem Politik

�� Easton 1965 (Walt, 1994) : sistem politik merupakan satu Easton 1965 (Walt, 1994) : sistem politik merupakan satu kesatuan tentang institusi dan proses yang terlibat yang kesatuan tentang institusi dan proses yang terlibat yang disebut wewenang alokasi nilai masyarakat. disebut wewenang alokasi nilai masyarakat.

�� Nilai merupakan suatu hal yang signifikan dan penting Nilai merupakan suatu hal yang signifikan dan penting bagi masyarakat. bagi masyarakat. �� Bisa berupa material (konsumsi barang seperti refrigerator Bisa berupa material (konsumsi barang seperti refrigerator

atau telepon), atau jasa (kualitas pendidikan atau kesehatan atau telepon), atau jasa (kualitas pendidikan atau kesehatan terbaik), atau simbolik atau spiritual (hak untuk terbaik), atau simbolik atau spiritual (hak untuk mengungkapkan pemikiran ke publik, hak untuk tidak mengungkapkan pemikiran ke publik, hak untuk tidak melahirkan anak yang tidak diinginkan). melahirkan anak yang tidak diinginkan).

�� Alokasi nilai adalah proses dimana pemerintah memilih Alokasi nilai adalah proses dimana pemerintah memilih nilainilai--nilai untuk mewariskan, dan yang disangkal: proses nilai untuk mewariskan, dan yang disangkal: proses bagaimana membuat atau mengubah kebijakan. bagaimana membuat atau mengubah kebijakan.

�� Wewenang alokasi nilai merupakan pilihanWewenang alokasi nilai merupakan pilihan--pilihan yang pilihan yang diterima atau dilegitimasi oleh masyarakat dan diterima atau dilegitimasi oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah.dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah.

�� DemandDemand dibuat individu atau kelompok sesuai dengan dibuat individu atau kelompok sesuai dengan

keinginan dan nilaikeinginan dan nilai--nilai sebagai bagian dari kebijakan.nilai sebagai bagian dari kebijakan.

�� Sumber dayaSumber daya membantu pemerintah merespon terhadap membantu pemerintah merespon terhadap

permintaan/kebutuhan yang ada. permintaan/kebutuhan yang ada.

�� Dukungan Dukungan mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem

politik. politik. Dukungan Dukungan bisa berupa dukungan masyarakat bisa berupa dukungan masyarakat

melalui sistem partai politik atau dukungan berupa melalui sistem partai politik atau dukungan berupa

kesediaan untuk membayar pajak. kesediaan untuk membayar pajak.

�� Demand, Sumber dan dukungan merupakan input sehingga Demand, Sumber dan dukungan merupakan input sehingga

institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan

kebijakan, yang mempengaruhi barangkebijakan, yang mempengaruhi barang--barang dan barang dan

jasa/pelayanan mencakup aspek hidupjasa/pelayanan mencakup aspek hidup

Definisi Sistem Politik Definisi Sistem Politik

Partisipasi Dalam Pembuatan Kebijakan Partisipasi Dalam Pembuatan Kebijakan

PublikPublik

�� Partisipasi dan potensi masyarakat untuk Partisipasi dan potensi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik tergantung pada mempengaruhi kebijakan publik tergantung pada sejarah negeri, kedaulatan nasional, sistem politik, sejarah negeri, kedaulatan nasional, sistem politik, tingkat stabilitas dan sebagainya. tingkat stabilitas dan sebagainya.

�� Struktur dan kultur politis berbeda antara negaraStruktur dan kultur politis berbeda antara negara

�� Bagaimana cara sistem politik mempengaruhi Bagaimana cara sistem politik mempengaruhi kebijakan? Ada dua pertanyaan:kebijakan? Ada dua pertanyaan:�� Seberapa besar struktur suatu negara memberikan Seberapa besar struktur suatu negara memberikan

kesempatan atau mendorong masyarakat untuk kesempatan atau mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik ?berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik ?

�� Bagaimana kepercayaan dan sikap masyarakat terhadap Bagaimana kepercayaan dan sikap masyarakat terhadap politik dan pemerintah? Seberapa besar sikap ini politik dan pemerintah? Seberapa besar sikap ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penentuan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik ?kebijakan publik ?

Bentuk Partisipasi Dalam KebijakanBentuk Partisipasi Dalam Kebijakan

�� Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau pun tidak langsung.pun tidak langsung.

�� Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung. atau pejabat secara langsung.

�� Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan. kebijakan.

Bentuk Partisipasi Dalam KebijakanBentuk Partisipasi Dalam Kebijakan

�� Blondel 1990 (Walt, 1994) mengidentifikasi tiga Blondel 1990 (Walt, 1994) mengidentifikasi tiga pertanyaan mendasar untuk membedakan sistem politik:pertanyaan mendasar untuk membedakan sistem politik:

�� Siapa yang dilibatkan dalam sistem politik? Siapa Siapa yang dilibatkan dalam sistem politik? Siapa yang membuat keputusan ? Bagaimana demokrasi yang membuat keputusan ? Bagaimana demokrasi sebagai sistem?sebagai sistem?

�� Bagaimana keputusan diambil dan dideseminasikan? Bagaimana keputusan diambil dan dideseminasikan? Apakah melalui banyak alternatif diskusi? Apakah Apakah melalui banyak alternatif diskusi? Apakah termasuk sistem liberal atau otoriter?termasuk sistem liberal atau otoriter?

�� Apa substansi tujuan dari kebijakan tersebut? Untuk Apa substansi tujuan dari kebijakan tersebut? Untuk mendistribusikan barangmendistribusikan barang--barang atau memperoleh barang atau memperoleh jasa/pelayanan? Termasuk sistem egalitarian atau jasa/pelayanan? Termasuk sistem egalitarian atau inegalitarian? inegalitarian?

�� Blondel ( 1990: 28) sistem politik dibedakan Blondel ( 1990: 28) sistem politik dibedakan

menjadi:menjadi:

1.1. liberalliberal--democratic;democratic;

2.2. egalitarianegalitarian--authoritarian; authoritarian;

3.3. traditionaltraditional--inegalitarian; inegalitarian;

4.4. populist; populist;

5.5. authoritarianauthoritarian--inegalitarian. inegalitarian.

Bentuk Partisipasi Dalam

Kebijakan

Sistem Demokrasi LiberalSistem Demokrasi Liberal

�� Demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya jumlah Demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya jumlah kelompok yang mengambil bagian dalam kebijakan kelompok yang mengambil bagian dalam kebijakan publik. publik.

�� Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liberal ditandai Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liberal ditandai dengan keanekaragaman persaingan sektor swasta dan dengan keanekaragaman persaingan sektor swasta dan publik.publik.

�� Demokrasi liberal menyediakan banyak saluran untuk Demokrasi liberal menyediakan banyak saluran untuk keikutsertaan masyarakat, melalui: partai politik, keikutsertaan masyarakat, melalui: partai politik, pemilu, interest group, dan media massa yang pemilu, interest group, dan media massa yang ’’bebasbebas’’..

�� Model ini dianut negaraModel ini dianut negara--negara Eropa Barat dan negara Eropa Barat dan Amerika Utara, Jepang dan India dan excommunist Amerika Utara, Jepang dan India dan excommunist negara Eropa Timur dan Afrika negara Eropa Timur dan Afrika

�� Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liheral ditandai Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liheral ditandai dengan keaneka ragaman persaingan dari sektor swasta dengan keaneka ragaman persaingan dari sektor swasta dan publikdan publik

�� NegaraNegara--negara federal seperti Amerika Serikat negara federal seperti Amerika Serikat mempercayakan hampir seluruhnya pada pasar untuk mempercayakan hampir seluruhnya pada pasar untuk penyediaan pelayanan kesehatan.penyediaan pelayanan kesehatan.

Sistem Egalitarian Sistem Egalitarian -- AuthoritarianAuthoritarian

�� Banyak dianut oleh negaraBanyak dianut oleh negara--negara komunis: Uni Soviet, negara komunis: Uni Soviet, China, Vietnam, Cuba, Angola, Mozambiq.China, Vietnam, Cuba, Angola, Mozambiq.

�� Massa menuntut untuk lebih diikutsertakan didalam Massa menuntut untuk lebih diikutsertakan didalam kebijakan pemerintah, mendorong terjadinya revolusi di kebijakan pemerintah, mendorong terjadinya revolusi di negaranegara--negara ini di akhir 1980 an dan awal 1990 an. negara ini di akhir 1980 an dan awal 1990 an.

�� Bagaimanapun, partisipasi massa yang lebih besar Bagaimanapun, partisipasi massa yang lebih besar mengakibatkan ketidakstabilan dan mempengaruhi mengakibatkan ketidakstabilan dan mempengaruhi kebijakan.kebijakan.

�� Negara menganut paham persamaan.Negara menganut paham persamaan.

�� Kebijakan ketenagakerjaan dikembangkan melalui Kebijakan ketenagakerjaan dikembangkan melalui sistem jaminan sosial yang menjaminpendidikan, sistem jaminan sosial yang menjaminpendidikan, kesehatan, perawatan anak dan jaminan hari tua. kesehatan, perawatan anak dan jaminan hari tua.

�� Struktur masyarakat menjadi lebih birokratis dibanding Struktur masyarakat menjadi lebih birokratis dibanding demokrasi liberal demokrasi liberal

�� Lebih birokratis dibanding demokrasi liberal Lebih birokratis dibanding demokrasi liberal

�� Pelayanan kesehatan dibiayai dan disediakan oleh Pelayanan kesehatan dibiayai dan disediakan oleh sektor publik/pemerintah karena merupakan diangap sektor publik/pemerintah karena merupakan diangap hak asasi manusia. hak asasi manusia.

Sistem TraditionalSistem Traditional--InegalitarianInegalitarian

�� Sangat sedikit dianut di dunia yang modern. Sangat sedikit dianut di dunia yang modern.

�� Merupakan sistem tradisional: oligarchi atau kerajaan dan Merupakan sistem tradisional: oligarchi atau kerajaan dan

menganut ketidaksamaan/inequality menganut ketidaksamaan/inequality

�� Contoh Saudi Arabia, Nepal Contoh Saudi Arabia, Nepal

�� Raja sebagai penentu kebijakan tunggal. Raja sebagai penentu kebijakan tunggal.

�� Tidak ada pemilihan kepemimpinan, hanya sedikit peluang Tidak ada pemilihan kepemimpinan, hanya sedikit peluang

untuk partisipasi massa. untuk partisipasi massa.

�� Kebijakan kesehatan tergantung pada sektor swasta. Kebijakan kesehatan tergantung pada sektor swasta.

�� Jasa pelayanan kesehatan sebagian besar berada di kota Jasa pelayanan kesehatan sebagian besar berada di kota

dan relatif kurang berkembang. dan relatif kurang berkembang.

Rezim PopulistRezim Populist

�� Dikenal banyak dari negaraDikenal banyak dari negara--negara Afrikanegara Afrika

�� Sistem politik didasarkan di atas pihak yang Sistem politik didasarkan di atas pihak yang dominan/tunggal yang sebagian besar merupakan dominan/tunggal yang sebagian besar merupakan nasionalis.nasionalis.

�� Kepemimpinan cenderung diselaraskan sesuai dengan Kepemimpinan cenderung diselaraskan sesuai dengan keinginan penguasa, dan peluang untuk partisipasi keinginan penguasa, dan peluang untuk partisipasi masyarakat diatur melalui gerakan massamasyarakat diatur melalui gerakan massa

�� berhubungan dengan partai politik yang tunggal. berhubungan dengan partai politik yang tunggal.

�� Banyak terdapat pada negara di Afrika dan Amerika Banyak terdapat pada negara di Afrika dan Amerika Selatan, untuk membuktikan perlawanan ke kolonial Selatan, untuk membuktikan perlawanan ke kolonial atau penguasa tunggalatau penguasa tunggal

�� Pada 1990an kebijakan kesehatan didominasi oleh Pada 1990an kebijakan kesehatan didominasi oleh sektor swasta dan peningkatan sistem pembiayaan sektor swasta dan peningkatan sistem pembiayaan pengobatan.pengobatan.

Sistem AuthoritarianSistem Authoritarian--InegalitarianInegalitarian

�� Rezim ini dibentuk sebagai reaksi atas rezim demokratis Rezim ini dibentuk sebagai reaksi atas rezim demokratis liberal, seperti terjadinya kenaikan fasisme di Eropa di liberal, seperti terjadinya kenaikan fasisme di Eropa di 1930 an, atau di Amerika Latin 1945.1930 an, atau di Amerika Latin 1945.

�� Rejim ini sangat otoriter; hak hidup politis dikurangi Rejim ini sangat otoriter; hak hidup politis dikurangi menjadi minimum, dan bahkan kepercayaan yang menjadi minimum, dan bahkan kepercayaan yang tersebar luas di antara penguasa yang politik dapat tersebar luas di antara penguasa yang politik dapat dihapuskan dan digantikan oleh administrasi dan dihapuskan dan digantikan oleh administrasi dan manajemen (Blondel, 1990: 32). manajemen (Blondel, 1990: 32).

�� Banyak negara berkembang mengalami rezim militer Banyak negara berkembang mengalami rezim militer dengan dimensi authoritarianism dengan bermacamdengan dimensi authoritarianism dengan bermacam--macam penindasan. macam penindasan.

�� Pada 1980 an pemerintah militer digantikan dengan Pada 1980 an pemerintah militer digantikan dengan pemerintah sipil di Peru, Bolivia, Argentina, Uruguay, pemerintah sipil di Peru, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brazil, Guatemala dan El Salvador, tetapi elit militer, Brazil, Guatemala dan El Salvador, tetapi elit militer, dengan para pemimpin bisnis skala besar dan tuan tanah, dengan para pemimpin bisnis skala besar dan tuan tanah, yang tetap memegang permainan politik (dengan yang tetap memegang permainan politik (dengan dukungan dan keuangan dari Amerika Serikat).dukungan dan keuangan dari Amerika Serikat).

Kultur PolitikKultur Politik

�� Ada kepercayaan tentang politik dimana Ada kepercayaan tentang politik dimana

mereka dapat berperan dalam mempengaruhi mereka dapat berperan dalam mempengaruhi

pemerintah.pemerintah.

�� Ada keanekaragaman kepercayaan dalam Ada keanekaragaman kepercayaan dalam

negeri.negeri.

�� Dimasa lalu, negara industri mengalami Dimasa lalu, negara industri mengalami

perubahan besar atas kepercayaan politis.perubahan besar atas kepercayaan politis.

�� Ada beberapa negaraAda beberapa negara--negara dimana negara dimana

pemungutan suara dilihat sebagian besar pemungutan suara dilihat sebagian besar

sebagai simbolis di dalam pesta negara.sebagai simbolis di dalam pesta negara.

�� Kultur politis berpengaruh secara tidak Kultur politis berpengaruh secara tidak

langsung didalam pengambilan keputusan langsung didalam pengambilan keputusan

publik.publik.

Faktor Exogenous yang Mempengaruhi Faktor Exogenous yang Mempengaruhi

KebijakanKebijakan

�� Sistem politik mempengaruhi partisipasi Sistem politik mempengaruhi partisipasi

didalam kebijakan. didalam kebijakan.

�� Ada faktor lain yang mempengaruhi dalam Ada faktor lain yang mempengaruhi dalam

penentuan kebijakan dan implementasinya. penentuan kebijakan dan implementasinya.

�� Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh

tekanan internasional, iklim dalam negeri, tekanan internasional, iklim dalam negeri,

kekayaan ekonomi, tingkat konflik kesukuan, kekayaan ekonomi, tingkat konflik kesukuan,

tradisi sejarah, dan tingkatan melek huruf. tradisi sejarah, dan tingkatan melek huruf.

�� Leichter (1979) mengatakan ada 4 faktor yang Leichter (1979) mengatakan ada 4 faktor yang

mempengaruhi kebijakan: mempengaruhi kebijakan: faktor situasi, faktor situasi, faktor struktural, faktor kultural dan faktor faktor struktural, faktor kultural dan faktor lingkungan.lingkungan.

Faktor Exogenous yang Mempengaruhi Faktor Exogenous yang Mempengaruhi

KebijakanKebijakan�� Faktor situasi seperti peristiwa yang kejam atau Faktor situasi seperti peristiwa yang kejam atau

perubahan mendadak bisa mempengaruhi kebijakan. perubahan mendadak bisa mempengaruhi kebijakan.

�� Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah menghadapi situasi peperangan, menghadapi situasi peperangan, atau kebijakan akibat atau kebijakan akibat suatu perubahan radikal di dalam kepemimpinan suatu perubahan radikal di dalam kepemimpinan politis. politis.

�� Faktor struktural dengan jelas mempengaruhi kebijakan.Faktor struktural dengan jelas mempengaruhi kebijakan.

�� Tingkat ekonomi dasar dari suatu negara akan Tingkat ekonomi dasar dari suatu negara akan mempengaruhi kebijakannya: sebagai contoh, apakah mempengaruhi kebijakannya: sebagai contoh, apakah mengutamakan pada sektor agraris atau bergantung mengutamakan pada sektor agraris atau bergantung pada hasil produksi. pada hasil produksi.

�� Faktor struktural lain yaitu faktor demografis dan Faktor struktural lain yaitu faktor demografis dan sosial. sosial.

�� Derajat tingkat urbanisasi mempengaruhi kelayakan Derajat tingkat urbanisasi mempengaruhi kelayakan dalam menyediakan jasa, sedangkan angka kelahiran dalam menyediakan jasa, sedangkan angka kelahiran dan struktur umur dari populasi mempunyai dan struktur umur dari populasi mempunyai konsekuensi jangka panjang untuk kebijakan konsekuensi jangka panjang untuk kebijakan kesehatan. Migrasi dapat mempengaruhi transmisi kesehatan. Migrasi dapat mempengaruhi transmisi penyakit seperti malaria dan HIV, dan banyak aspek penyakit seperti malaria dan HIV, dan banyak aspek kesehatan lain.kesehatan lain.

Faktor Exogenous yang Mempengaruhi Faktor Exogenous yang Mempengaruhi

KebijakanKebijakan

�� Kultur politis mempengaruhi partisipasi masyarakat Kultur politis mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah untuk dan kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan. Faktor kultur lain adalah melakukan perubahan. Faktor kultur lain adalah bahasa, agama dan nilai sosial. bahasa, agama dan nilai sosial.

�� Faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan Faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yaitu faktor eksternal dan faktor internasional. yaitu faktor eksternal dan faktor internasional.

�� Akan meningkatkan saling ketergantungan antar Akan meningkatkan saling ketergantungan antar negara. negara.

�� Sebagai contoh yang dapat mempunyai efek pada Sebagai contoh yang dapat mempunyai efek pada kebijakan nasional yaitu perjanjian dagang, kebijakan nasional yaitu perjanjian dagang, seperti General Agreement on Tariffs and Trade seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), juga bantuan dari IMF. (GATT), juga bantuan dari IMF.

Proses Kebijakan dan KekuasaanProses Kebijakan dan Kekuasaan

�� Teori tentang pembuatan kebijakan berkaitan dengan Teori tentang pembuatan kebijakan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. proses pengambilan keputusan.

�� Teori makro terkait dengan sistem politik dan kekuasaan Teori makro terkait dengan sistem politik dan kekuasaan dan dapat dibedakan : konflik atau konsensus. dan dapat dibedakan : konflik atau konsensus.

�� Kekuasaan politis menyangkut kemampuan untuk Kekuasaan politis menyangkut kemampuan untuk memaksakan kebijakan yang mungkin ditentang, memaksakan kebijakan yang mungkin ditentang, merupakan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain merupakan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan (Hague et al. 1992: 9).untuk mencapai tujuan (Hague et al. 1992: 9).

�� Teori mikro tentang pembuatan kebijakan memfokuskan Teori mikro tentang pembuatan kebijakan memfokuskan lebih sedikit pada sistem politik dan lebih banyak pada lebih sedikit pada sistem politik dan lebih banyak pada mekanisme dan administrasi rutin dalam pembuatan mekanisme dan administrasi rutin dalam pembuatan kebijakan. kebijakan.

Kekuasaan: Siapa yang Mempengaruhi Kekuasaan: Siapa yang Mempengaruhi

Kebijakan?Kebijakan?

�� Dalam pandangan demokrasi banyak cara Dalam pandangan demokrasi banyak cara

untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan

yang dapat mempengaruhi pemerintah untuk yang dapat mempengaruhi pemerintah untuk

menentukan kebijakan sesuai yang mereka menentukan kebijakan sesuai yang mereka

inginkan. inginkan.

�� Pandangan ini tidaklah universal, kebalikannya Pandangan ini tidaklah universal, kebalikannya

yaitu: kekuasaan itu ada di tangan sebagian yaitu: kekuasaan itu ada di tangan sebagian

kecil orang, dan kebanyakan kebijakan kecil orang, dan kebanyakan kebijakan

diputuskan oleh suatu kelompok kecil elite di diputuskan oleh suatu kelompok kecil elite di

dalam pemerintah atau bahkan diluar dalam pemerintah atau bahkan diluar

pemerintah.pemerintah.

Pendangan Kelompok PluralisPendangan Kelompok Pluralis

�� Pluralis klasik: bahwa kekuasaan adalah difusi sosial: Pluralis klasik: bahwa kekuasaan adalah difusi sosial: tak sekelompokpun bisa memegang total kekuasaan tak sekelompokpun bisa memegang total kekuasaan tanpa yang lain. tanpa yang lain.

�� Pendukung pluralisme mendasarkan argumentasi Pendukung pluralisme mendasarkan argumentasi mereka pada pengamatan terhadap demokrasi liberal mereka pada pengamatan terhadap demokrasi liberal (Smith 1977):(Smith 1977):

�� Persamaan politik dari individu dilindungi oleh hak azasi Persamaan politik dari individu dilindungi oleh hak azasi manusia manusia

�� Kelemahan dari warganegara individu digantiKelemahan dari warganegara individu diganti--rugi dengan rugi dengan hak azasi manusia dan kemampuan untuk mengorganisir hak azasi manusia dan kemampuan untuk mengorganisir kelompok dan asosiasi untuk tindakan politis.kelompok dan asosiasi untuk tindakan politis.

�� Negara tidak monolitis: negara berkedudukan netral dalam Negara tidak monolitis: negara berkedudukan netral dalam institusi, mempertimbangkan antara konflik sosial dan institusi, mempertimbangkan antara konflik sosial dan kepentingan ekonomi. Negara tidak memihak kelas atau kepentingan ekonomi. Negara tidak memihak kelas atau kelompok tertentu.kelompok tertentu.

�� Ditandai kelompok elit yang pluralis/banyak. Tidak ada Ditandai kelompok elit yang pluralis/banyak. Tidak ada kelompok elit tertentu yang mendominasi.kelompok elit tertentu yang mendominasi.

�� Harapannya adalah output kebijakan yang bijaksana Harapannya adalah output kebijakan yang bijaksana yang memihak pada kepentingan publik yang memihak pada kepentingan publik

Pandangan Kelompok ElitPandangan Kelompok Elit

�� Marxisme memberikan dasar teori bagi Marxisme memberikan dasar teori bagi berbagai teori tentang elite politik, dimana berbagai teori tentang elite politik, dimana bisa memberikan sugesti pilihan kebijakan dan bisa memberikan sugesti pilihan kebijakan dan perubahan yang didominasi oleh kelompok perubahan yang didominasi oleh kelompok sosial tertentu, dan fungsi utama negara sosial tertentu, dan fungsi utama negara adalah meniadakan dominasi tersebut.adalah meniadakan dominasi tersebut.

�� Di banyak negaraDi banyak negara--negara dunia ketiga, negara dunia ketiga, birokrat, para pelaku bisnis, para profesional, birokrat, para pelaku bisnis, para profesional, pemerintah dan militer menyusun format pemerintah dan militer menyusun format siklus kebijakan yang ketat, untuk suatu kelas siklus kebijakan yang ketat, untuk suatu kelas dominan atau kuasa. dominan atau kuasa.

�� Dalam beberapa negara, mereka mungkin Dalam beberapa negara, mereka mungkin dalam jumlah sangat sedikit dapat dikenali dalam jumlah sangat sedikit dapat dikenali sebagai sebagai kelompok elite melalui nama sebagai sebagai kelompok elite melalui nama keluarga mereka.keluarga mereka.