polisi perairan

90
Kinerja Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan A. Sejarah Polisi Republik Indonesia 1. Jaman Kerajaan. Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. 2. Masa kolonial Belanda Pada masa kolonial Belanda , pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang , merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung ). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. 1

Upload: rahmathakimafandi

Post on 19-Feb-2016

90 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

kinerja kepolisian perairan polda sumatera selatan

TRANSCRIPT

Page 1: polisi perairan

Kinerja Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan

A. Sejarah Polisi Republik Indonesia1. Jaman Kerajaan.

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

2. Masa kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

3. Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

1

Page 2: polisi perairan

4. Awal kemerdekaan Indonesia

a. Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D tentang urusan kepolisian. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai

2

Page 3: polisi perairan

Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

b. Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji

3

Page 4: polisi perairan

Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

5. Masa Orde Lama

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

4

Page 5: polisi perairan

Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

1. Alat Negara Penegak Hukum.2. Koordinator Polsus.3. Ikut serta dalam pertahanan.4. Pembinaan Kamtibmas.5. Kekaryaan.6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

6. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

5

Page 6: polisi perairan

B. OrganisasiOrganisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

a. Unsur Pimpinan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi, Sejak 16 Januari 2015, Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Jenderal Pol Badrodin Haiti.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Unsur Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komjen Pol Dwi Priyatno.

Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Asops saat ini dipegang oleh Irjen Pol Unggung Cahyono.

Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Irjen Arif Wachyunadi

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia

6

Page 7: polisi perairan

termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Irjen Haka Astana.

Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri. Assarpras dijabat oleh Irjen Pol Erry Subagyo.

Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Irjen Pol Syafruddin.

Divisi Hukum (Div Kum). Dengan pimpinan Irjen Pol Mochammad Iriawan. Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) dengan pimpinan Irjen Pol Anton

Charliyan. Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan

bidang hubungan internasional yang ada dibawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Irjen Pol Sugeng Priyanto.

Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Irjen Pol Achmad Hidayat

Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Sekretariat Umum (Kasetum) Pelayanan Markas (Kayanma) Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai

bidang keahliannya

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam Komjen Pol. Djoko Mukti Haryono.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen). Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso.[11]

Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka

7

Page 8: polisi perairan

mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno.

Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Dipimpin Irjen Pol Robby Kaligis.

Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Dikepalai oleh Irjen Pol Condro Kirono.

Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Detasemen Khusus Anti Anarkis Polri sedang dalam pembicaraan para perwira tinggi Polri.

d. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari:

Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdikpol saat ini adalah Komjen Pol Budi Gunawan. [12] Lemdikpol membawahi:

o Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespinma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati).

o Akademi Kepolisian (Akpol) , adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar.

o Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) , adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian

8

Page 9: polisi perairan

o Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA)o Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans)o Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:

Pusdik Intelijen (Pusdikintel) Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim) Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas) Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum) Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob) Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair) Pusdik Administrasi (Pusdikmin) Sekolah Bahasa (Sebasa) Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Pusdik Bina Masyarakat (PusdikBinmas)

Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen). Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang

Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

Pusat sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

9

Page 10: polisi perairan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber: http://humas.polri.go.id/

10

Page 11: polisi perairan

e. Polda

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kepolisian daerah

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

o Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.

Polres , membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres)

o Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda).

o Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

Direktorat Reserse Kriminal o Subdit Kriminal Umumo Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)o Subdit Remaja Anak dan Wanitao Unit Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) /

Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

11

Page 12: polisi perairan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus o Subdit Tindak Pidana Korupsio Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)o Subdit Cyber Crime

Direktorat Reserse Narkoba o Subdit Narkotikao Subdit Psikotropika

Direktorat Intelijen dan Keamanan Direktorat Lalu Lintas

o Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)o Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)o Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)o Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)o Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)o Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)

Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra) Direktorat Sabhara Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Direktorat Polisi Air (Polair) Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)

Biro Operasi

Biro SDM Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik) Bidang Keuangan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Bidang Hukum Bidang Hubungan Masyarakat Bidang Kedokteran Kesehatan

12

Page 13: polisi perairan

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Tipe A

(POLDA)

Sumber: http://humas.polri.go.id/

13

Page 14: polisi perairan

C. Struktur wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

Pusat o Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

Wilayah Provinsi o Kepolisian Daerah (Polda)

Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort o Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)o Kepolisian Resort Kota (Polresta)o Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)

Tingkat kecamatan Kepolisian sektor o Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)o Kepolisian Sektor (Polsek)

Wilayah hukum dari Kepolisian Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan Karesidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibukota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan.

Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus.

Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor.

Sumber: Wikipedia

14

Page 15: polisi perairan

D. Badan Pemeliharaan Keamanan (BAHARKAM) POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja:

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1) Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri.

2) Baharkam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri.

3) dalam melaksanakan tugas, Baharkam Polri menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode termasuk peraturan yang terkait dengan pemeliharaan keamanan

b) pemantauan dan supervisi staf serta pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi pemeliharaan keamanan

c) pemberian dukungan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas kewilayahan;

d) pelaksanaan kerja sama baik dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugas Baharkam;

e) penyiapan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi manajemen kegiatan dan manajemen latihan operasi kepolisian baik Satker yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Baharkam;

f) perencanaan kebutuhan materil, logistik dan anggaran, pembinaan dan perawatan personel di dalam lingkungan Baharkam;

g) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkaitan dengan sumber daya dan hasil kegiatan satuan fungsi pelaksana pemeliharaan keamanan.

15

Page 16: polisi perairan

h) pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan fungsi kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan meliputi:

(1) pembinaan masyarakat

(2) sabhara

(3) pamobvit

(4) polair

(5) poludara

(6) satwa

i) pembinaan kegiatan bidang pemeliharaan keamanan yang bersifat terpusat dan lintas daerah yang meliputi pengamanan khusus, kepolisian perairan dan kepolisian udara.

j) penyiapan kekuatan dari segenap unsur polisi berseragam dalam bentuk satuan tugas khusus untuk kepentingan kegiatan kontinjensi kepolisian.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan

a) Kabaharkam Polri merupakan unsur pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.

b) Kabaharkam Polri bertugas membina fungsi pemeliharaan keamanan pada seluruh jajaran Polri dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri.

c) dalam melaksanakan tugas, Kabaharkam dibantu oleh Wakabaharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri.

d) Wakabaharkam Polri bertugas membantu Kabaharkam Polri dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Baharkam Polri dan dalam batas kewenangannya memimpin Baharkam Polri dalam hal Kabaharkam Polri berhalangan.

16

Page 17: polisi perairan

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Rorenmin:

(1) Rorenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabaharkam Polri.

(2) Rorenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, serta menyusun kebijakan dan rencana strategik dan pengembangan kekuatan fungsi dan jaringan dalam pemeliharaan keamanan.

(3) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin menyelenggarakan fungsi:

(a)penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

(b)pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel.

(c)pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.

(d)pelayanan administrasi keuangan dalam bentuk laporan SAI.

(e)pengembangan sistem, metode, peraturan yang terkait dengan fungsi pemeliharaan keamanan serta pengawasan atas penerapannya dan pengembangan kemampuan personel.

(f) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran.

(4)dalam melaksanakan tugas, Rorenmin dibantu oleh:

(a) Bagren:i.Bagren, yang bertugas:i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek baharkam Polri.ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Baharkam Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;iii)membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:

17

Page 18: polisi perairan

i) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek Baharkam Polri antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP.ii) penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Baharkam Polri.iii)penyiapan kebijakan dan rencana strategik pembangunan dan pengembangan kekuatan Baharkam Polri.iv)pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Baharkam Polri.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:

i)Subbagprogar, yang bertugas:(i) menyusun program kerja dan anggaran Baharkam Polri.

(ii) menyusun rencana kegiatan bulanan, mingguan dan harian berdasarkan Renja serta menyusun laporan bulanan dan triwulan.

ii) Subbagdalgar, yang bertugas:

(i) menyusun dan menyiapkan rencana kebijaksanaan strategis dalam pengendalian anggaran Baharkam Polri.

(ii) menyusun LAKIP, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Renja dan anggaran Baharkam Polri; dan

(iii)menyusun laporan periodik (bulanan, triwulan dan tutup buku anggaran), dan LRA.

ii) Urmin.

(b) Bagbinfung:

i. Bagbinfung bertugas merumuskan dan mengembangkan sistem, metode dan peraturan yang terkait dengan fungsi pemeliharaan keamanan serta pemantauan dan pengawasan atas penerapannya dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsi teknis kepolisian yang berada di bawah Baharkam Polri.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung menyelenggarakan fungsi.

i) perumusan dan pengembangan sistem, metode dan petunjuk pelaksanaan fungsi di lingkungan Baharkam Polri.

ii) pemantauan dan pengawasan atas penerapannya melalui kegiatan supervisi dan rakernis.

iii) pendidikan dan pelatihan fungsi teknis kepolisian yang berada di bawah Baharkam Polri;

iv)pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Baharkam Polri.

18

Page 19: polisi perairan

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung dibantu oleh:

i) Subbaglatfung, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsi teknis kepolisian yang berada di bawah Baharkam Polri.

ii) Subbagbinsismet, yang bertugas merumuskan dan mengembangkan sistem, metode dan peraturan yang terkait dengan di lingkungan Baharkam Polri serta memantau dan mengawasi atas penerapannya melalui kegiatan supervisi dan rakernis.

iii)Urmin.

(c)Bagsumda:

i. Bagsumda bertugas melaksanakan administrasi personel, merencanakan kebutuhan dan penempatan personel serta menyelenggarakan administrasi sarana prasarana dan merencanakan kebutuhan dan pendistribusian.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagsumda menyelenggarakan fungsi:

i) pelaksanaan administrasi personel, perencanaan kebutuhan dan penempatan personel dalam rangka pembinaan karier pada semua jajaran Baharkam Polri.

ii) pelaksanaan administrasi sarana prasarana, serta perencanaan kebutuhan dan pendistribusian.

iii.dalam melaksanakan tugas, Bagsumda dibantu oleh:

i) Subbagpers, yang bertugas melaksanakan administrasi personel, merencanakan kebutuhan dan menempatkan personel dalam rangka pembinaan karier.

ii) Subbagsarpras, yang bertugas menyelenggarakan administrasi sarana prasarana, termasuk merencanakan kebutuhan dan pendistribusian.

iii) Urmin ….

iii)Urmin.

(d)Urtu.

b) Robinopsnal:

(1)Robinopsnal merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabaharkam Polri.

(2)Robinopsnal bertugas melakukan analisis dan evaluasi pengendalian perkara dan mengelola tahanan dan barang bukti serta melaksanakan kerja sama di bidang pelatihan maupun kegiatan dan perencanaan kegiatan serta manajemen latihan operasi Baharkam Polri.

19

Page 20: polisi perairan

(3)dalam melaksanakan tugas, Robinopsnal menyelenggarakan fungsi:

(a) penyusunan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi manajemen kegiatan dan manajemen latihan gabungan baik Satker yang berada di dalam maupun di luar Baharkam Polri.(b) pelaksanaan kerja sama baik dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugas Baharkam Polri.

(c)pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta analisis dan evaluasi data di bidang pembinaan maupun kegiatan pada jajaran Baharkam Polri.

(d) penyiapan kekuatan dari segenap unsur polisi berseragam dalam bentuk satuan tugas khusus untuk kepentingan kegiatan kontinjensi kepolisian.

(e) pemberian dukungan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas kewilayahan.

(f) pengelolaan perawatan tahanan dan barang bukti.

(4)dalam melaksanakan tugas, Robinopsnal dibantu oleh:

(a) Bagbinlat, yang bertugas merencanakan penyusunan kebijakan strategik di bidang manajemen dan pembinaan operasional kegiatan pemeliharaan keamanan serta merencanakan program latihan gabungan di lingkungan Baharkam Polri.

(b) dalam melaksanakan tugas, Bagbinlat menyelenggara-kan fungsi.

i. penyiapan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi perencanaan kegiatan dan manajemen latihan gabungan baik Satker yang berada di dalam maupun di luar Baharkam.

ii. penyusunan materi, pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh jajaran Baharkam Polri.

iii.penyiapan kekuatan dari segenap unsur polisi berseragam dalam bentuk satuan tugas khusus untuk kepentingan kegiatan kontinjensi kepolisian.

iv. pemberian dukungan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas kewilayahan.

(c)dalam melaksanakan tugas, Bagbinlat dibantu oleh:

i. Subbagrenopsnalat, yang bertugas:

i) menyusun kebijakan dan rencana strategi kegiatan pemeliharaan keamanan di jajaran Baharkam Polri.

ii) menyiapkan kekuatan segenap unsur Polisi berseragam dalam bentuk satuan tugas operasional untuk kepentingan kegiatan kontinjensi kepolisian.

20

Page 21: polisi perairan

iii)memberikan dukungan kegiatan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas kewilayahan;

ii. Subbaglatopsnal, yang bertugas:

i) menyiapkan rencana latihan operasional gabungan dengan Satker yang berada di dalam maupun di luar Baharkam Polri.

ii) menganalisis dan mengevaluasi materi dan pelaksanaan kegiatan latihan operasional gabungan.

iii)Urmin.

(c)Bagkerma:

i. Bagkerma bertugas merencanakan konsep pengembangan kerja sama dan memberikan evaluasi dan rekomendasi tentang kerja sama yang telah dilaksanakan.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma menyelenggarakan fungsi:

i) pelaksanaan kerja sama dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugas Baharkam Polri.

ii) pemberian rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari pelaksanaan kerja sama.

iii) penyusunan Nota Kesepahaman dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Baharkam Polri.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh:

i) Subbagkermaops, yang bertugas melaksanakan kerja sama kegiatan dan mengembangkan konsep kerja sama dengan memberikan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta menyusun Nota Kesepahaman dengan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Baharkam Polri.

ii) Subbagkermalat, yang bertugas melaksanakan kerja sama dalam bentuk pelatihan dan mengembangkan konsep kerja sama pelatihan dengan memberikan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari pelaksanaan kerja sama serta menyusun Nota Kesepahaman dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Baharkam Polri.

iii)Urmin.

(d) Bagtahti:

i. Bagtahti bertugas melaksanakan pengelolaan keamanan, kesehatan, perawatan dan makanan tahanan serta pengelolaan keamanan dan perawatan barang bukti di lingkungan Baharkam Polri;

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagtahti menyelenggarakan fungsi.

21

Page 22: polisi perairan

i) pengumpulan data tahanan dan barang bukti yang berada di lingkungan Baharkam Polri.

ii) penyelenggaraan perawatan, keamanan, kesehatan dan makanan tahanan di lingkungan Baharkam Polri;

iii) penyelenggaraan perawatan, penyimpanan dan pengamanan barang bukti di lingkungan Baharkam Polri;

iii.dalam melaksanakan tugas, Bagtahti dibantu oleh:

i) Subbagwattah, yang bertugas mengelola, keamanan, kesehatan, perawatan, dan makanan tahanan;

ii) Subbagbarbuk, yang bertugas menyelenggarakan perawatan, penyimpanan dan pengamanan barang bukti di lingkungan Baharkam dan

iii)Urmin.

(d)Urtu.

c) Urkeu;

d) Taud.

3) Unsur Pelaksana Utama

a) Ditbinmas:

(1)Ditbinmas merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri.

(2)Ditbinmas dipimpin oleh Dirbinmas yang bertanggung jawab kepada Kabaharkam dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Wakabaharkam Polri.

(3)Dirbinmas dibantu oleh Wadirbinmas yang bertugas membantu Dirbinmas dalam mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dalam lingkungan Ditbinmas.

(4)Ditbinmas bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat, dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan, menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat pusat dalam rangka pemeliharaan keamanan guna terwujudnya situasi dan ketertiban masyarakat yang konsdusif.

(5)dalam melaksanakan tugas, Ditbinmas menyelenggarakan fungsi:

(a)perumusan, pengembangan, penyelenggaraan, koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah pada tingkat pusat dalam melaksanakan pembinaan,

22

Page 23: polisi perairan

penertiban masyarakat dan penyelenggaraan perpolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Kepolisian Khusus.

(b)pengawasan dan pengendalian dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai peraturan yang terkait dengan fungsi pembinaan masyarakat.

(c)pemberian dukungan teknis dan kegiatan dalam pelaksanaan fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat kewilayahan.

(d)pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja pengemban fungsi pembinaan masyarakat.

(e)pengawasan dan supervisi serta pemberian arahan dan masukan yang bersifat informatif guna terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat.

(6)dalam melaksanakan tugas, Ditbinmas dibantu oleh:

(a)Subbagrenmin:

i. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel.

iii)pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.

iv)pembuatan LRA dan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP.

v) perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) fungsi Binmas.

vi)pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Binmas sesuai sistem dan metode.

vii) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Binmas kepada satuan kewilayahan.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

i) Urren yang bertugas :

(i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Ditbinmas.

23

Page 24: polisi perairan

(ii) mengarahkan, mengawasi pengguna-an dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Ditbinmas serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran.

(iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

ii) Ursumda, yang bertugas:

(i) menyelenggarakan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas.

(ii) menyelenggarakan pembinaan administrasi personel dan sarpras.

(iii) menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka penambahan personel.

iii)Urbinfung, yang bertugas: (i) menyusun, merumuskan serta meningkatkan pembinaan dan pelatihan fungsi Binmas.(ii)merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Binmas.

(b) Subbagopsnal:i. Subbagopsnal bertugas menyelenggarakan fungsi kegiatan binmas dan dalam batas

kewenangan menyelenggarakan fungsi binmas pada tingkat pusat dalam rangka pemeliharaan keamanan guna terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditbinmas.

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal dibantu oleh:

i) Uropsnallat, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan penyiapan administrasi operasional, menyelenggarakan pelatihan pra operasi Ditbinmas dan

ii) Uranev, yang bertugas melaksanakan Anev kegiatan pelatihan dan pelaksanaan operasional Ditbinmas serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditbinmas.

(c)Urkeu;(d)Urtu;

(e)Subditbintibmas:

i. Subditbinmas bertugas menyusun dan mengembangkan sistem dan metode pembinan ketertiban masyarakat, melakukan pembinaan terhadap pemuda, wanita, dan anak-anak, mewujudkan kerukunan sosial, melakukan upaya pemulihan situasi dan kondisi, dan melaksanakan kegiatan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan ketertiban masyarakat.

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditbintibmas menyelenggarakan fungsi:

24

Page 25: polisi perairan

i) penyusunan dan pengembangan sistem dan metode serta peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban masyarakat yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya, baik yang bersifat nasional atau terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

ii) pembinaan potensi pemuda, wanita dan anak dalam rangka pembinaan ketertiban masyarakat serta melaksanakan koordinasi dan kegiatan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan keselamatan pemuda, wanita dan anak.

iii)Binmas dalam rangka mewujudkan kerukunan sosial baik masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial dan norma hukum.

iv)pelaksanaan upaya pemulihan situasi, kondisi (psikis, fisik dan sosial baik yang diakibatkan oleh manusia, alam dan lainnya) dan fungsi sosial masyarakat yang mendukung upaya pembinaan ketertiban masyarakat.

v) pelaksanaan kegiatan lintas sektoral dalam rangka peningkatan peranserta instansi terkait dalam pembinaan ketertiban masyarakat.

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditbintibmas dibantu oleh:

i) Sibinpenakta, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan dan peunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pemuda, wanita dan anak, serta penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan keselamatan pemuda, wanita dan anak termasuk pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara.

ii) Sitibsos, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan bagi pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban masyarakat khususnya di bidang pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai penyakit masyarakat, penyimpangan sosial yang mengakibatkan keresahan sosial, gejolak sosial dan konflik.

iii)Sikorrehab, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan bagi pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban masyarakat khususnya di bidang pemulihan situasi, kondisi (psikis, fisik dan sosial baik yang diakibatkan oleh manusia, alam dan lainnya) dan fungsi-fungsi sosial masyarakat yang mendukung upaya pembinaan ketertiban masyarakat.

iv)Urmin.

25

Page 26: polisi perairan

(f) Subditbinkamsa:

i. Subditbinkamsa bertugas menyusun dan mengembangkan sistem dan metode di bidang keamanan swakarsa, melakukan pembinaan terhadap satuan pengamanan, menyelenggara-kan pelayanan perizinan dan sertifikasi badan usaha jasa pengamanan dan kegiatan lintas sektoral dalam rangka menumbuhkembangkan keamanan swakarsa.

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditbinkamsam menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan dan pengembangan sistem, metoda, peraturan yang terkait dengan pembinaan keamanan swakarsa masyarakat yang meliputi pembinaan terhadap anggota satuan pengamanan, pimpinan satuan pengamanan dan pembinaan terhadap badan-badan usaha jasa dibidang pengamanan termasuk memberikan pelayanan dan pengawasan perijinan badan usaha jasa pengamanan pada tingkat pusat.ii) pembinaan teknis kepolisian terhadap satuan pengamanan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam rangka pembinaan keamanan swakarsa serta melaksanakan pelayanan administrasi dan pendataan satuan pengamanan.iii)pelayanan administrasi perijinan serta pembinaan teknis dan pengawasan terhadap badan usaha jasa dibidang pengamanan.iv)pembinaan manajemen operasional pengamanan dan sertifikasi dibidang manajemen pengamanan pada lingkungan industrial.v) peningkatan kegiatan lintas sektoral dalam rangka pembinaan keamanan swakarsa.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subditbinkamsa dibantu oleh:

i) Sibinsatpam, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan bagi pelaksanaan tugas pembinaan satuan pengamanan khususnya di bidang pembinaan kemampuan dan ketrampilan satuan pengamanan;

ii) Siwasjaspam, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa di bidang pengamanan;

iii) Sijemenpam, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan sistem manajemen pengamanan pada organisasi, perusahaan, lembaga dan/atau instansi pemerintah (Industrial Security);

iv) Urmin.

26

Page 27: polisi perairan

(e)Subditbinpolmas:

i. Subditbbinpolmas bertugas menyusun dan mengembangkan sistem dan metode, membina para pengemban fungsi pemolisian masyarakat (polmas), melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap organisasi pemerintah, non pemerintah, lembaga masyarakat dan elemen serta potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam polmas;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditbinpolmas menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan dan pengembangan sistem, metode, peraturan yang terkait dengan polmas,

pembinaan sistim keamanan lingkungan serta pembinaan kesamaptaan masyarakat; ii) pembinaan terhadap para pelaksana atau pengemban polmas dalam rangka meningkatkan

kemampuan dan ketrampilan tehnis sebagai pembina masyarakat;iii) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan koordinasi terhadap organisasi pemerintah dan non

pemerintah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan partisipasi dalam pembinaan polmas;

iv) pembinaan sistem keamanan lingkungan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat, instansi atau lembaga terkait dalam pemecahan masalah-masalah sosial, serta melaksanakan pembinaan tehnis kesamaptaan masyarakat untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pembinaan polmas;

v) pelaksanaan….

v) pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan segala elemen atau potensi masyarakat melalui pemberdayaan dalam rangka pemeliharaan keamanan serta melaksanakan evaluasi secara periodik.

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditbinpolmas dibantu oleh:

i) Sibinpuan, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan pembinaan kemampuan dan ketrampilan tehnis para pelaksana atau pengemban polmas;

ii) Sibinpotmas, yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendataan terhadap organisasi, kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembinaan polmas;

iii) Sibinsiskamling, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan pembinaan keamanan swakarsa masyarakat selain satuan pengamanan dan kepolisian khusus termasuk pembinaan terhadap pos dan awak pos Kamling, serta pembinaan latihan kesamaptaan masyarakat untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam rangka pembinaan polmas;

iv) Urmin.

27

Page 28: polisi perairan

(f) Subditbinpolsus:

i. Subditbinpolsus bertugas merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode di bidang kepolisian khusus (polsus), melaksanakan pembinaan, koordinasi, kerja sama, pengawasan dan pelayanan administrasi terhadap polsus;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditbinpolsus menyelenggarakan fungsi:

i) penyusunan dan pengembangan sistem, metoda, peraturan yang terkait dengan serta pembinaan fungsi teknis polsus baik yang bersifat nasional atau terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaannya pada tingkat kewilayahan;

ii) pembinaan…..

ii) pembinaan teknis atas pelaksanaan fungsi pembinaan polsus, serta penerapan teknis pembinaan polsus dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tingkat pusat serta memberikan bantuan operasional pembinaan fungsi polsus terhadap satuan kewilayahan;

iii) pengadaan koordinasi dan pengawasan serta memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan fungsi polsus oleh badan atau instansi pemerintah sesuai dengan kedudukan dan batas kewenangannya serta melaksanakan kegiatan bersama dalam menegakkan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan fungsi polsus tiap badan atau instansi pemerintah;

iv) pelayanan administrasi dan pendataan terhadap polsus serta melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan fungsi polsus oleh badan atau instansi pemerintah yang memiliki polsus dan pelaksanaan kegiatan bersama yang bersifat terpusat maupun yang dilaksanakan oleh satuan kewilayahan;

v) peningkatan koordinasi, kerja sama dan kegiatan lintas sektoral dalam rangka pembinaan fungsi polsus.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subditbinpolsus dibantu oleh:

i) Sibinlat, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan fungsi polsus termasuk pendidikan dan pelatihan fungsi polsus oleh badan atau instansi pemerintah yang memiliki polsus serta memberikan bantuan operasional pembinaan fungsi polsus terhadap satuan kewilayahan;

ii) Sikorwas, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan pembinaan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan fungsi polsus oleh badan atau instansi pemerintah yang memiliki polsus;

28

Page 29: polisi perairan

iii) Sianev, yang bertugas menyusun, merumuskan dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan pelayanan administrasi dan sistem pelaporan dan pendataan dalam rangka pembinaan polsus serta melaksanakan analisis dan evaluasi tehadap pelaksanaan pembinaan fungsi polsus oleh badan atau instansi pemerintah yang memiliki polsus dan pelaksanaan kegiatan bersama yang bersifat terpusat maupun yang dilaksanakan oleh satuan kewilayahan;

iv) Urmin.

b) Ditsabhara:

(1)Ditsabhara merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri;

(2)Ditsabhara dipimpin oleh Ditsabhara yang bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Wakabaharkam Polri;

(3)Dirsabhara dibantu oleh Wadirsabhara yang bertugas membantu Dirsabhara mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Ditsabhara;

(4)Ditsabhara bertugas membina dan menyelenggarakan tugas bidang sabhara yang meliputi kegiatan melayani dan melaksanakan:

(a) penerimaan laporan/pengaduan;

(b) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali);

(c)tindakan pertama pada tempat kejadian perkara (TPTKP);

(d) pengendalian massa (Dalmas) dan negosiasi;

(e) bantuan pencarian dan penyelamatan atau search and rescue (SAR);

(f) penegakan hukum terbatas atau tindak pidana ringan (Tipiring);

(g) pengamanan dan pengawalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

(h) tugas....(h) tugas operasional kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

(4)dalam melaksanakan tugas, Ditsabhara menyelenggarakan fungsi:

(a)pelaksanaan administrasi, pemeliharaan dan perawatan personel serta materil logistik;

(b)perencanaan dan perumusan program kegiatan operasional Ditsabhara;

29

Page 30: polisi perairan

(c)perumusan dan pengembangan pelaksanaan tugas umum;

(d)pelaksanaan fungsi teknis Sabhara dalam rangka mendukung kewilayahan dan operasi kepolisian;

(e)pengawasan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi sabhara;

(f) pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan, TPTKP, pengamanan dan pengawalan TKI, pengendalian massa dan negosiasi serta patroli dan pengawalan (Patwal) serta bantuan SAR;

(g)pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditsabhara;

(5)dalam melaksanakan tugas, Ditsabhara dibantu oleh:

(a) Subbagrenmin:

i. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;

iii)pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

iv) pembuatan....iv)pembuatan LRA dan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP.

v) perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Sabhara;

vi)pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Sabhara sesuai sistem dan metode;

vii) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Sabhara kepada satuan kewilayahan;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

i) Urren yang bertugas :

(i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Sabhara;

30

Page 31: polisi perairan

(ii) mengarahkan, mengawasi pengguna-an dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Ditsabhara serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

(iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

ii) Ursumda, yang bertugas:

(i) menyelenggarakan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas;

(ii) menyelenggarakan pembinaan administrasi personel dan sarpras;

(iii) menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka penambahan personel;

iii)Urbinfung, yang bertugas: (i) menyusun, merumuskan serta meningkatkan pembinaan dan pelatihan fungsi Sabhara;(ii) merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Sabhara;

(b) Subbagopsnal:

i. Subbagopsnal bertugas menyusun dan menyiapkan serta melaksanakan tugas dalam hal menyelenggarakan pembinaan dan perencanaan kegiatan dan latihan serta analisis dan evaluasi;ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal menyelenggarakan fungsi:i) perumusan rencana latihan peningkatan kemampuan fungsi teknis Sabhara dalam rangka mendukung operasional;

ii) penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelatihan dan operasional Ditsabhara;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal dibantu oleh:

i) Uropsnallat, yang bertugas menyiapkan rencana latihan peningkatan dan dalam rangka mendukung operasional Ditsabhara; dan

ii) Uranev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan operasional Ditsabhara.

(c)Urkeu;

(d)Urtu;

31

Page 32: polisi perairan

(e) Subditgasum:

i. Subditgasum bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi Sabhara yang meliputi tugas penjagaan, pengaturan dan bantuan SAR;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditgasum menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis Polisi tugas umum berupa penjagaan, pengaturan dan bantuan SAR;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditgasum dibantu oleh :

i) Sigatur, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis penjagaan dan pengaturan;

ii) Siban SAR, yang bertugas menyeleng-garakan pembinaan teknis bantuan SAR;

iii)Urmin.

(f) Subdithartibum:

i. Subdithartibum bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi Sabhara yang meliputi penyidikan Tipiring, TPTKP dan pengamanan dan pengawalan TKI;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subdithartibum menyelenggarakan fungsi:

i) pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan;

ii) pelaksanaan TPTKP;

iii)pengamanan dan pengawalan TKI.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subdithartibum dibantu oleh:

i) Sitipiring, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis penegakkan hukum Tipiring; ii) Si TPTKP, yang bertugas menyeleng-garakan pembinaan teknis TPTKP;iii)Sipam TKI, yang bertugas menyeleng-garakan pembinaan teknis pengamanan dan pengawalan TKI;iv)Urmin.

32

Page 33: polisi perairan

(g) Subditdalmas:

i. Subditdalmas bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pengendalian massa dan negosiasi;

ii. dalam menjalankan tugas, Subditdalmas menyelenggarakan fungsi:

i) pengendalian massa dalam rangka pelayanan atau pengamanan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa;

ii) pelaksanaan negosiasi dengan pihak yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, pelanggaran tindak pidana maupun dengan pihak lain yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditdalmas dibantu oleh:i) Sinego, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis negosiasi;ii) Sibindalmas, yang bertugas menyelenggara-kan pembinaan Dalmas;iii) Urmin.

(h) Subditpatwal:i. Subditpatwal bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi sabhara yang meliputi tugas Patwal;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditpatwal dibantu oleh:

i) Sipatroli, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis patroli;

ii) Siwal, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis pengawalan.

iii)Urmin.

(i) Denperintis:

i.Denperintis bertugas melaksanakan fungsi teknis Sabhara dalam rangka mendukung kewilayahan, operasi kepolisian dan melaksanakan latihan di lingkungan Ditsabhara;iii. dalam melaksanakan tugas, Denperintis menyelenggarakan fungsi: i) pelayanan publik dengan kegiatan Turjawali, Dalmas, Negosiasi, Gakkum Tipiring, TPTKP, Bantuan SAR dan Pamwal TKI; ii) pelaksanaan teknis Sabhara dalam rangka mendukung kewilayahan, operasi kepolisian dan melaksanakan latihan di lingkungan Ditsabhara.

33

Page 34: polisi perairan

iii. dalam melaksanakan tugas, Denperintis dibantu oleh:

i) Subden I;ii) Subden II;iii)Subden III;

iv. Subden bertugas menyelenggarakan pelayanan publik berupa Turjawali, Dalmas, negosiasi dan bantuan SAR, dan penegakan hukum tipiring, TPTKP serta dan pengamanan dan pengawalan TKI;

c) Ditpamobvit:

(1) Ditpamobvit merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri;

(2) Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit yang bertanggung jawab dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakabaharkam Polri;

(3) Dirpamobvit dibantu oleh Wadirpamobvit, yang bertugas membantu Dirpamobvit mengendalikan pelaksanaan tugas staf, menyelenggarakan pembinaan fungsi Pamobvit dan dalam batas kewenangannya memimpin Ditpamobvit dalam hal Dirpamobvit berhalangan;

(4) Ditpamobvit bertugas:

(a)melaksanakan pengamanan objek vital nasional yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan VVIP dan VIP, pengamanan pariwisata serta pengamanan berlingkup nasional maupun internasional dalam batas kewenangannya, bersama-sama dengan otoritas atau pengelola objek vital nasional menyelenggarakan supervisi dan audit sistem pengamanan objek vital nasional;

(b)mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Ditpamobvit serta membina fungsi Pamobvit pada satuan kewilayahan.

(5) dalam melaksanakan tugas, Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi:

(a)penyusunan dan pengembangan sistem, metode, peraturan yang terkait dengan fungsi teknis Pamobvit;

(b)pengawasan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Pamobvit;

(c)pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan audit sistem pengamanan terhadap objek vital nasional guna menjamin terselenggaranya pengamanan pada objek vital nasional;

(d)pembinaan teknis, kemampuan serta pelatihan dan kegiatan fungsi Pamobvit kepada satuan kewilayahan;

34

Page 35: polisi perairan

(e)perencanaan kebutuhan anggaran, personel, materil dan logistik serta distribusinya;

(f) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyelenggaraan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi Pamobvit;

(g)pelaksanaan koordinasi, pembinaan teknis dan kemampuan pengamanan kawasan tertentu, meliputi kawasan industri, pertambangan, perhubungan dan instalasi;

(h)pembinaan teknis, kemampuan dan koordinasi pengamanan VVIP dan VIP;

(i) pembinaan teknis dan kemampuan serta koordinasi pengamanan pariwisata yang meliputi pengamanan objek wisata, kegiatan pariwisata serta hotel;

(6) dalam melaksanakan tugas, Ditpamobvit dibantu oleh:

(a)Subbagrenmin:

i. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;

iii) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

iv)pembuatan LRA dan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP.

v) perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Pamobvit;

vi)pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Pamobvit sesuai sistem dan metode;

vii) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Pamobvit kepada satuan kewilayahan;

iii.dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

i) Urren yang bertugas :

(i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pamobvit;

(ii)mengarahkan, mengawasi pengguna-an dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pamobvit serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

35

Page 36: polisi perairan

(iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

ii) Ursumda, yang bertugas:

(i) menyelenggarakan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas;

(ii) menyelenggarakan pembinaan administrasi personel dan sarpras;

(iii) menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka penambahan personel;

iii) Urbinfung, yang bertugas: (i) menyusun, merumuskan serta meningkatkan pembinaan dan pelatihan fungsi Pamobvit;(ii) merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Pamobvit;

(a)Subbagopsnal:

i. Subbagopsnal bertugas menyusun dan merencanakan kegiatan dan latihan serta analisis dan evaluasi;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan administrasi operasional, dan penyelenggaraan pelatihan pra operasi Ditpamobvit; dan

b. penganalisisan dan pengevaluasian kegiatan pelatihan dan pelaksanaan operasional Ditpamobvit serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal dibantu oleh:

i) Uropsnallat, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan penyiapan administrasi operasional, menyelenggarakan pelatihan pra operasi Ditpamobvit; dan

ii) Uranev, yang bertugas melaksanakan Anev kegiatan pelatihan dan pelaksanaan operasional Ditpamobvit serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit.(b)Urkeu;(c)Urtu;

(d)Subditpamwaster:

36

Page 37: polisi perairan

i. Subditpamwaster bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan pembinaan kemampuan serta koordinasi pengamanan kawasan tertentu baik kepada pengelola kawasan tertentu maupun kepada satuan kewilayahan pengemban fungsi pengamanan kawasan tertentu;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditpamwaster menyelenggarakan fungsi:

i) pembinaan dan pengembangan teknis pamwaster;

ii) penyusunan peraturan berupa peraturan yang terkait dengan dalam pelaksanaan kegiatan pamwaster;

iii) pengamanan kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perhubungan dan kawasan instalasi sesuai peraturan yang terkait dengan yang berlaku.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subditpamwaster dibantu oleh:i) Sipamwasin, yang bertugas mengamankan kawasan industri sesuai peraturan yang terkait dengan yang berlaku; ii) Sipamwastam, yang bertugas mengamankan kawasan pertambangan sesuai peraturan yang terkait dengan yang berlaku;iii)Sipamwasperhub, yang bertugas meng-amankan kawasan perhubungan sesuai peraturan yang terkait dengan yang berlaku; iv)Sipamwasinstal, yang bertugas mengaman-kan kawasan instalasi sesuai peraturan yang terkait dengan yang berlaku; danv) Urmin.

(e)Subditpam VVIP/VIP:

i. Subditpam VVIP/VIP bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan pembinaan kemampuan pengamanan VVIP/VIP pengemban fungsi pengamanan baik di lingkungan Subditpam VVIP/VIP maupun kewilayahan;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditpam VVIP/ VIP menyelenggarakan fungsi:

i) pembinaan dan pengembangan teknis pengamanan VVIP/VIP;

ii) penyusunan peraturan berupa peraturan yang terkait dengan pengamanan VVIP/VIP;

iii)pelaksanaan pengamanan VVIP/ VIP sesuai dengan peraturan yang terkait dengan.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subdit VVIP/VIP, dibantu oleh:

i) Sipam VVIP, yang bertugas melaksanakan pengamanan VVIP sesuai dengan peraturan yang terkait dengan ;

ii) Sipam VIP, yang bertugas melaksanakan pengamanan VIP sesuai dengan peraturan yang terkait dengan;

iii)Urmin.

(g) Subditpamwisata:

37

Page 38: polisi perairan

i. Subditpamwisata bertugas menyelenggarakan pembinaan tehnis dan pembinaan kemampuan pengamanan objek wisata, pengamanan hotel dan pengamanan kegiatan wisata baik kepada otoritas pengelola pariwisata maupun satuan kewilayahan pengemban fungsi pengamanan pariwisata termasuk melaksanakan koordinasi di tingkat pusat;ii. dalam melaksanakan tugas, Subditpamwisata menyelenggarakan fungsi:i) pembinaan dan pengembangan teknis pamwisata;ii) penyusunan peraturan berupa peraturan yang terkait dengan pengamanan wisata;iii)pengamanan objek wisata, pengamanan hotel dan pengamanan kegiatan wisata.

iii.dalam melaksanakan tugas, Subditpamwisata dibantu oleh:

i) Sipamobwis, yang bertugas mengamankan objek wisata sesuai dengan peraturan yang terkait dengan yang berlaku;

ii) Sipamwiswan, bertugas mengamankan hotel dan pengamanan kegiatan wisata sesuai dengan peraturan yang terkait dengan yang berlaku; dan

iii)Urmin.

(h) Denpamopsnal:

i. Denpamopsnal bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital dalam rangka mendukung kewilayahan dan operasi kepolisian yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan kawasan tertentu, pengamanan VVIP/VIP serta pengamanan pariwisata;

ii. dalam melaksanakan tugas, Denpamopsnal menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan kegiatan pengamanan kawasan tertentu, pengamanan VVIP dan VIP serta pengamanan objek wisata.

ii) penyiapan personel, materil, dan logistik serta sistem dan metode dan cara bertindak dalam melaksanakan tugas kegiatan pengamanan;

iii)pengamanan dan pengawalan pejabat VVIP dan VIP beserta keluarganya dalam melakukan segala bentuk aktivitas dan kegiatannya;

iv)pengawasan dan pengendalian terhadap pengamanan kawasan tertentu, pengamanan VVIP dan VIP serta pengamanan objek wisata.

iii.dalam melaksanakan tugas, Denpamopsnal dibantu oleh:

i) Subden I;

ii) Subden II;

iii)Subden III;

38

Page 39: polisi perairan

iv. Subden bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital dalam rangka mendukung kewilayahan dan operasi kepolisian yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan kawasan tertentu, pengamanan VVIP/VIP serta pengamanan pariwisata;

d) Ditpolair

(1)Ditpolair merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri;

(2)Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Wakabaharakam Polri;

(3)Dirpolair dibantu oleh Wadirpolair bertugas membantu Dirpolair dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Ditpolair serta dalam batas kewenangannya memimpin Ditpolair dalam hal Dirpolair berhalangan;

(4)Ditpolair bertugas menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

(5)dalam melaksanakan tugas, Ditpolair menyelenggarakan fungsi:

(a) perumusan dan pengembangan sistem, metode, peraturan yang terkait dengan fungsi polair;

(b) pengawasan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya pembinaan pemeliharaan keamanan;

(c)perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan personel, materil dan logistik serta anggaran dan distribusinya sesuai dengan kebutuhan;

(d) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi yang berkaitan dengan sumber daya serta hasil kegiatan fungsi Polair;

(e) pengkajian teknologi perkapalan (bangunan, kelistrikan, permesinan, navigasi, elektronika dan persenjataan) serta kelaiklautan kapal dan keselamatan kerja;

(f) penegakan hukum, pengawalan dan patrol di perairan dan memberi dukungan kekuatan kepada satuan kewilayahan;

(g) pengkoordinasian, penyelenggaraan operasional dan pembinaan teknis fungsi kepolisian perairan yang bersifat terpusat dan lintas Polda;

(h) pelaksanaan kerja sama di bidang kegiatan dan pelatihan dengan lembaga dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(i) pelaksanaan SAR terhadap korban bencana dan kecelakaan di perairan;

39

Page 40: polisi perairan

(j) pembinaan masyarakat pantai dan perairan;

(k)pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

(6)dalam melaksanakan tugas, Ditpolair dibantu oleh:

(a) Subbagrenmin:

i. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;

iii) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

iv)pembuatan LRA dan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP.

v) perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Polair;

vi)pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Polair sesuai sistem dan metode;

vii) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Polair kepada satuan kewilayahan;

iii.dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

i) Urren yang bertugas :

(i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Ditpolair;

(ii)mengarahkan, mengawasi pengguna-an dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Ditpolair serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

(iii)membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

40

Page 41: polisi perairan

ii)Ursumda, yang bertugas:

(i)menyelenggarakan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas;

(ii)menyelenggarakan pembinaan administrasi personel dan sarpras;

(iii) menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka penambahan personel;

iii) Ursarpras, yang bertugas menyiapkan dan mengelola administrasi sarpras serta menyusun laporan SIMAK-BMN di lingkungan Ditpolair;

iv)Urbinfung, yang bertugas: (i) menyusun, merumuskan serta meningkatkan pembinaan dan pelatihan fungsi Polair;(ii)merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Polair;

(b) Subbagopsnal:

i. Subbagopsnal bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan serta analisis dan evaluasi kegiatan Ditpolair;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan dan pelaksanaan latihan peningkatan kemampuan dalam rangka mendukung opersional Ditpolair; dan

ii) penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelatihan dan operasional Ditpolair serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal dibantu oleh:

i) Uropsnallat, yang bertugas menyiapkan rencana latihan peningkatan dan dalam rangka mendukung opersional Ditpolair; dan

ii) Uranev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan operasional Ditpolair serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair;

(c) Urkeu;

(d) Urtu;(e) Subditopsnal:

41

Page 42: polisi perairan

i. Subditops bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan Ditpolair, menyelenggarakan dan membina SAR serta menyelenggarakan perawatan, perbaikan dan inventarisasi materil komunikasi elektronika, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditops menyelenggarakan fungsi:i) pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair;

ii) perencanaan dan penyiapan administrasi operasional.

iii)perencana dan penyelenggaraan pelatihan SAR serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

iv)pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan inventarisir peralatan komunikasi,navigasi dan informatika elektronika serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditops dibantu:i) Sirendalops, yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan dan menyiapkan administrasi operasional.

ii) Si SAR, yang bertugas melaksanakan SAR, membuat perencanaan dan menyelenggarakan pelatihan SAR serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

iii)Si TI, bertugas menyelenggarakan peme-liharaan, perawatan, perbaikan dan inventarisir peralatan komunikasi,navigasi dan informatika elektronika serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan

iv)Urmin.

(f) Subditgakkum:

i. Subditgakkum bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan serta pengamanan tahanan dan barang bukti;ii. dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

i) penyelidikan diwilayah perairan Indonesia dalam rangka mencari dan mendapatkan informasi atau data berkaitan pelanggaran hukum;

ii) penyidikan tindak pidana atau pelanggaran hukum di wilayah perairan Republik Indonesia dan perawatan dan pemeliharaan tahanan serta barang bukti;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh:

42

Page 43: polisi perairan

i) Silidik, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyelidikan diwilayah perairan Indonesia dalam rangka mencari dan mendapatkan informasi atau dara berkaitan pelanggaran hukum di wilayah perairan Republik Indonesia;

ii) Sitindak, yang bertugas menyelenggarakan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran hukum di wilayah perairan Republik Indonesia dan merawat tahanan serta merawat dan memelihara barang bukti; dan

iii)Urmin.

(g)Subditfasharkan

i. Subditfasharkan bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan mesin, kelistrikan, doking dan bangunan kapal serta pengkajian tekhnologi perkapalan dalam rangka kelaiklautan dan keselamatan pelayaran;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:

i) perawatan, pemeliharaan, perbaikan di Dok dan bangunan kapal;

ii) perawatan, pemeliharaan dan perbaikan mesin serta instalasi listrik;

iii) pengkajian dan penganalisisan mengenai teknologi material, konstruksi, mekanik serta metodologi untuk menentukan teknologi perkapalan yang tepat guna bagi Polair dalam menjamin kelaiklautan dan keselamatan;

iii.dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan dibantu oleh:

i) Sidokpal, yang bertugas menyelenggarakan perawatan, pemeliharaan, perbaikan Doking dan bangunan kapal;

ii) Siharsinlis, yang bertugas menyelenggara-kan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan mesin serta instalasi listrik;

iii) Sijiantek, yang bertugas menyelenggarakan pengkajian dan analisa mengenai teknologi material, konstruksi, mekanik serta metodologi untuk menentukan teknologi perkapalan yang tepat guna bagi Polair dalam menjamin kelaiklautan dan keselamatan; dan

iv) Urmin.

(h)Subditkerma:

i. Subditkerma bertugas melaksanakan kerja sama kegiatan dan latihan dengan institusi pemerintah maupun non pemerintah dari luar negeri dan dalam negeri;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditkerma menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kerja sama kegiatan dan pelatihan dengan institusi dari dalam negeri;

43

Page 44: polisi perairan

ii) perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kerja sama kegiatan dan pelatihan dengan institusi dari luar negeri;

iii. dalam melaksanakan tugas, Kasubditkerma dibantu oleh:

i) Sikermadagri, yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kerja sama kegiatan dan pelatihan dengan institusi dari dalam negeri;

ii) Sikermalugri, yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kerja sama kegiatan dan pelatihan dengan institusi dari luar negeri; dan

iii)Urmin.

(i)Satrolnus:

i. Satrolnus bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat perairan, patroli kawasan dan pengawalan kapal Polisi dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan guna terciptanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan.

ii dalam melaksanakan tugas, Satrolnus menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan dan pengendalian Patwal yang dilaksanakan oleh kapal polisi;

ii) perencanaan dan pengendalian pembinaan masyarakat perairan yang dilaksanakan oleh kapal polisi;

iii)Binmas, Patwal dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta TPTKP guna penegakan hukum di wilayah perairan.

ii. dalam melaksanakan tugas, Satrolnus dibantu oleh:

i) Sipatwalair, yang bertugas merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Patwal yang dilaksanakan oleh kapal polisi;

ii) Sibinmasair, yang bertugas merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Binmas perairan yang dilaksanakan oleh kapal polisi;

iii)Kapal, yang bertugas melaksanakan Binmas, Patwal dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta TPTKP guna penegakan hukum di wilayah perairan.

44

Page 45: polisi perairan

e) Ditpoludara:

(1)Ditpoludara merupakan unsur pelaksana utama yang berkedudukan di bawah Kabaharkam Polri;

(2)Ditpoludara dipimpin oleh Dirpoludara, yang bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah Wakabaharkam Polri;

(3)Dirpoludara dibantu oleh Wadirpoludara yang bertugas membantu Dirpoludara dalam dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi Ditpoludara dan dalam batas kewenangannya memimpin Ditpoludara dalam hal Dirpoludara berhalangan;

(4)Ditpoludara bertugas menyelenggarakan fungsi Poludara dalam rangka memberikan dukungan kegiatan kepada seluruh fungsi di lingkungan Mabes Polri dan kewilayahan, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsi teknis Poludara;

(5)dalam melaksanakan tugas, Ditpoludara menyelenggarakan fungsi:

(a) perumusan dan pengembangan sistem, metode, peraturan yang terkait dengan fungsi teknis Poludara;

(b) pelaksanaan transportasi udara dan patroli udara termasuk kegiatan pencarian dan pengejaran pelaku tindak pidana dengan mobilitas tinggi serta kegiatan SAR;

(c)pengkajian teknologi pesawat udara yang meliputi rangka pesawat, permesinan, navigasi dan komunikasi dalam menjamin mutu dan kelayakan peralatan pesawat udara Polri;

(d) pemolisian masyarakat melalui kegiatan kedirgantaraan meliputi transformasi pengetahuan, kemitraan dan kerja sama dengan instansi lain;

(e) pendidikan dan pelatihan fungsi teknis Poludara sesuai peraturan yang berlaku;

(f) penyusunan, perencanaan, pengorganisian, pelaksanaan pelibatan fungsi Poludara dalam keterlibatan penggelaran operasi kepolisian baik di tingkat pusat maupun kewilayahan.

(6)dalam melaksanakan tugas, Ditpoludara dibantu oleh:(a) Subbagrenmin:

i. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, mengelola dan melaksanakan pelayanan tata usaha dan urusan dalam, menyusun dan mengembangkan sistem dan metode serta pembinaan kesehatan penerbangan Polri;

45

Page 46: polisi perairan

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;

iii) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

iv)pembuatan LRA dan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP.

v) perumusan dan pengembangan sistem dan metode pembinaan dan pelatihan serta menyusun SOP fungsi Poludara;

vi)pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi;

vii) pembinaan kesehatan penerbangan Polri;

iii.dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

i) Urren yang bertugas :

(i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Ditpoludara;

(ii)mengarahkan, mengawasi pengguna-an dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Ditpoludara serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

(iii)membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

ii) Ursumda, yang bertugas:

(i)menyelenggarakan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas;

(ii)menyelenggarakan pembinaan administrasi personel dan sarpras;

(iii) menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka penambahan personel;

iii)Urbinfung, yang bertugas: (i) menyusun, merumuskan serta meningkatkan pembinaan dan pelatihan fungsi Poludara;(ii)merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Poludara;

i) Urkesbang, yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kesehatan penerbangan Polri.

46

Page 47: polisi perairan

(b) Subbagopsnal:

i. Subbagopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen kegiatan dan pelatihan Ditpoludara, telekomunikasi dan informatika, keselamatan penerbangan dan kerja, serta menyelenggarakan analisis dan evaluasi fungsi teknis Poludara.

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal menyelenggarakan fungsi:

i) pelaksanaan manajemen kegiatan dan pelatihan di lingkungan Ditpoludara;

ii) pelaksanaan manajemen telekomunikasi dan informatika di lingkungan Ditpoludara;

iii)pelaksanaan kegiatan dan manajemen keselamatan penerbangan dan kerja;

iv)penganalisisan dan pengevaluasian fungsi teknis Poludara serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpoludara.

iii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal dibantu oleh:

i) Uropsnallat, yang bertugas menyelenggara-kan manajemen kegiatan dan pelatihan di lingkungan Ditpoludara;

ii) Urtelematika, yang bertugas menyeleng-garakan manajemen telekomunikasi dan informatika di lingkungan Ditpoludara;

iii)Urselbangja, yang bertugas menyelenggara-kan kegiatan dan manajemen keselamatan penerbangan dan kerja,

iv)Uranev, yang bertugas menyelenggarakan analisis dan evaluasi fungsi teknis Poludara serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpoludara;

(c)Urkeu;

(d) Urtu;

(d) Subdittransud:

i. Subdittransud bertugas menyelenggarakan pelayanan tranportasi udara terhadap VIP di lingkungan Mabes Polri, pergeseran logistik dan personel serta pemolisian masyarakat dibidang kedirgantaraan;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subdittransud menyelenggarakan fungsi:

i) penyiapan administrasi, awak pesawat dan pesawat udara dalam rangka melaksanakan penerbangan VIP pada tingkat Mabes Polri;

ii) penyiapan administrasi dan pelaksanaan penerbangan dengan misi pergeseran logistik, dan personel pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan;

iii) pembinaan dan penyuluhan tentang kedirgantaraan kepada masyarakat;iii. dalam melaksanakan tugas, Subdittransudara dibantu oleh:

47

Page 48: polisi perairan

i) Sitrans VIP, yang bertugas menyiapkan administrasi, awak pesawat dan pesawat udara dalam rangka melaksanakan penerbangan VIP pada tingkat Mabes Polri;

ii) Sitransperslog, yang bertugas menyiapkan administrasi, awak pesawat dan pesawat udara dalam rangka melaksanakan penerbangan dengan misi pergeseran logistik, dan personel pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan;

iii) Sipolmasdirga, yang bertugas menyeleng-garakan pembinaan dan penyuluhan tentang kedirgantaraan kepada masyarakat; dan

iv)Urmin.

(e) Subditopsud:

i. Subditopsud bertugas menyelenggarakan dukungan kegiatan Polisi Udara dalam operasi kepolisian di tingkat pusat maupun kewilayahan dan menyelenggarakan kegiatan SAR udara;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditopsud menyelenggarakan fungsi:

i) penyiapan administrasi, awak pesawat dan pesawat udara dalam rangka mendukung Operasi Kepolisian terpusat dan kewilayahan;

ii) perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan personel dan peralatan dalam rangka kegiatan SAR udara dan penanggulangan bencana alam baik tingkat daerah maupun nasional;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditopsud dibantu oleh:

i) Siopspus, yang bertugas menyiapkan administrasi, awak pesawat dan pesawat udara dalam rangka mendukung Operasi Kepolisian pada tingkat pusat

ii) Siopswil, yang bertugas menyiapkan administrasi, awak pesawat dan pesawat udara dalam rangka mendukung Operasi Kepolisian pada tingkat kewilayahan;

iii) Si SAR, yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyiapkan personel dan peralatan dalam rangka kegiatan SAR udara dan penanggulangan bencana alam baik tingkat daerah maupun nasional; dan

iv)Urmin.

(f) Subditfasharkan:i. Subditfasharkan bertugas menyelenggarakan pembinaan fasilitas pesawat udara, pemeliharaan dan perbaikan pesawat tingkat sedang dan berat, melaksanakan pengkajian uji coba material dan teknologi yang berkaitan dengan fungsi Ditpoludara;ii. dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:i) pembinaan dan perawatan fasillitas pendukung kegiatan perawatan dan Operasional penerbangan pesawat udara;ii) pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pesawat udara dengan pengumpulan data, dokumen dan administrasi teknik pesawat udara; daniii)pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perawatan dan perbaikan pesawat udara sesuai dengan prosedur perawatan yang berlaku;

48

Page 49: polisi perairan

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan dibantu oleh:i) Sifas, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan perawatan semua fasillitas untuk mendukung kegiatan perawatan dan Operasional penerbangan pesawat udara;ii) Sijiantek, yang bertugas menyelenggarakan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pesawat udara dengan mengumpulkan data secara terperinci terhadap semua dokumen dan administrasi teknik pesawat udara;iii) Siharkan, yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan perawatan dan perbaikan pesawat udara sesuai dengan prosedur perawatan dan MOM (Maintenance Operation Manual) yang berlaku dengan tetap mengikuti perkembangan Service Bulettin (SB) maupun Alert Service Buletin (ASB); daniv)Urmin.

(g) Subditkatprof:

i. Subditkatprof bertugas menyelenggarakan peningkatan profesi melalui pendidikan dan pelatihan fungsi teknis Poludara dalam rangka memelihara profesionalisme personel Ditpoludara;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditkatprof menyelenggarakan fungsi:i) penyiapan kurikulum, alat instruksi dan alat pertolongan instruksi pendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar;ii) penyusunan peraturan khusus siswa untuk mendukung pembinaan mental dan disiplin siswa;iii)penyiapan administrasi, komponen pendidikan dan pelatihan; daniv)pendidikan pengembangan profesi fungsi teknis Poludara;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditkatprof dibantu oleh:i) Siopsjarlat, yang bertugas menyiapkan kurikulum, alat instruksi dan alat pertolongan instruksi untuk terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dalam rangka pendidikan dan pelatihan fungsi teknis Kepolisian Udara;ii) Sikorsis, yang bertugas menyusun peraturan khusus siswa untuk mendukung pembinaan mental dan disiplin siswa selama mengikuti pendidikan;

iii) Sigadik, yang bertugas menyiapkan administrasi, silabus pembuatan bahan ajar dan tenaga pendidik yang profesional dalam fungsi teknis Poludara;

iv)Sidiklatprof, bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan profesi fungsi teknis Poludara; dan

v) Urmin.

49

Page 50: polisi perairan

f) Ditsatwa:

(1) Ditsatwa merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri;

(2) Ditsatwa dipimpin oleh Dirsatwa yang bertanggung jawab kepada Kabarharkam Polri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakabaharkam Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Dirsatwa dibantu oleh Wadirsatwa, yang bertugas membantu Dirsatwa dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi jajaran Ditsatwa dan dalam batas kewenangannya memimpin Ditsatwa dalam hal Dirsatwa berhalangan;

(4) Ditsatwa bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, SAR terbatas, Dalmas dengan Satwa (Anjing dan Kuda), pelacakan (umum, bahan peledak, narkoba dan SAR/korban bencana), pemeliharaan dan kesehatan Satwa Polri, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pawang, aswasada, satwa anjing dan satwa kuda.

(5) Dalam melaksanakan tugas, Ditsatwa menyelenggarakan fungsi:

(a) perumusan, pengembangan sistem dan metode peraturan yang terkait dengan fungsi satwa;

(b)pengawasan dan pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi satwa kepada satuan kewilayahan;

(c)perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan personel, materiil, dan logistik serta anggaran dan pendistribusiannya;

(d)pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan penyajian data;

(e)pembinaan fungsi satwa;

(f) pendidikan dan pelatihan fungsi satwa yang meliputi pembentukan personel pawang, aswasada, satwa anjing dan kuda;

(g) pemeliharaan dan perawatan kesehatan satwa;

(h)pelaksanaan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, SAR terbatas, Dalmas dengan satwa (Anjing dan Kuda) dan pelacakan;

(i) pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain dan lembaga terkait dalam hal pelatihan pawang dan aswasada serta satwa;

(j) pelaksanaan operasional fungsi satwa tingkat pusat serta mendukung kewilayahan.

(4) dalam melaksanakan tugas, Ditsatwa dibantu oleh:

(a) Subbagrenmin:

i. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;

50

Page 51: polisi perairan

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;iii) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;iv)pembuatan LRA dan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP.v) perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Satwa;vi)pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Satwa sesuai sistem dan metode;vii) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Satwa kepada satuan kewilayahan;iii.dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

i) Urren yang bertugas :

(i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Ditsatwa;

(ii) mengarahkan, mengawasi pengguna-an dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Ditsatwa serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

(iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

ii) Ursumda, yang bertugas:

(i) menyelenggarakan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas;

(ii) menyelenggarakan pembinaan administrasi personel dan sarpras;

(iii) menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka penambahan personel;

iii) Urbinfung, yang bertugas: (i) menyusun, merumuskan serta meningkatkan pembinaan dan pelatihan fungsi Satwa;(ii) merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode serta menyusun SOP fungsi Satwa;

51

Page 52: polisi perairan

(b) Subbagopsnal:

i. Subbagopsnal bertugas menyelenggarakan administrasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan latihan serta melakukan analisis dan evaluasi fungsi Satwa, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditsatwa;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan, penyelenggaraan administrasi, dan pelaksanaan kegiatan latihan fungsi Satwa; danii) penganalisisan dan pengevaluasian operasional fungsi Satwa, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditsatwa

iii. dalam melaksanakan tugas, Subbagopsnal dibantu oleh:

i) Uropsnallat, yang bertugas menyelenggara-kan administrasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan latihan fungsi Satwa; dan

ii) Uranev, yang bertugas menyelenggarakan administrasi, merencanakan dan melakukan analisis dan evaluasi fungsi Satwa, serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditsatwa

(c)Urkeu;

(d) Urtu;

(e) Subditharvet:

i. Subditharvet bertugas memelihara dan merawat Satwa, sarpras fasilitas Satwa dan menyelenggarakan kerja sama bidang kesehatan satwa dengan instansi terkait;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditharvet menyelenggarakan fungsi:

i) pelaksanaan administrasi kesehatan, obat-obatan, identitas satwa, karantina dan lalu lintas satwa;

ii) pemeliharaan Satwa, meliputi pengelolaan pemberian pakan satwa, sanitasi kennel/istal dan lingkungan;

iii)perawatan kesehatan Satwa, meliputi pemantauan kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;

iv)pelaksanaan kerja sama di bidang kesehatan satwa dengan instansi lain.

iii. dalam melaksanakan tugas, Subdit Harvet dibantu oleh:

i) Sihar, yang bertugas memelihara dan merawat sarpras fasilitas Satwa serta mengelola pemberian pakan satwa, sanitasi kennel atau istal; dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Urpakan dan Ursanitasi;

(ii) Sivet, yang bertugas menyelenggarakan perawatan kesehatan Satwa, meliputi pemantauan kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, serta menyelenggarakan kerja sama

52

Page 53: polisi perairan

bidang kesehatan satwa dengan instansi terkait; dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Urobat dan Urmedis;

(iii) Urmin.

(f) Subditcakkal

i. Subditcakkal bertugas menyelenggarakan kegiatan fungsi satwa yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, SAR terbatas, Dalmas dengan satwa (Anjing dan Kuda), pelacakan (Umum, bahan peledak, narkoba dan SAR Korban bencana dan menyelenggarakan latihan pawang, aswasada, satwa anjing dan satwa kuda, dalam lingkungan Mabes Polri dan dukungan kewilayahan;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditcakkal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

i) pelaksanaan administrasi guna mendukung kegiatan personel, alat utama, perlengkapan perorangan lapangan dan perlengkapan lapangan Satwa;

ii) pelaksanaan kegiatan meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, SAR terbatas, Dalmas dengan satwa (anjing dan kuda), pelacakan (umum, bahan peledak, narkoba dan SAR dan Korban Bencana);

iii)pembinaan fungsi satwa, meliputi latihan rutin baik personel maupun satwanya;

iv)pelaksanaan kerja sama dibidang latihan dan kegiatan fungsi satwa dengan fungsi kepolisian lainnya maupun dengan instansi terkait atau lembaga masyarakat;

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditcakkal dibantu oleh:i) Denjing, yang bertugas menyelenggarakan latihan dan kegiatan satwa anjing, meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, dalmas dengan satwa anjing, pelacakan (umum, bahan peledak, narkoba dan SAR Korban Bencana); yang dibantu oleh Subdencakum, Subdencaksus, dan Subdendalmas;

ii) Denda, yang bertugas menyelenggarakan latihan dan kegiatan satwa kuda, meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, Dalmas dengan satwa kuda dan SAR Terbatas, yang dibantu oleh Subdenpatwal, Subden SAR dan Subdendalmas

(g)Subditlatsatwa

i. Subditlatsatwa bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pawang, Aswasada, satwa Anjing dan Kuda;

ii. dalam melaksanakan tugas, Subditlatsatwa menyelenggarakan fungsi:

i) pengawasan dan pengendalian pendidikan dan latihan fungsi satwa, meliputi pembentukan personel Pawang, Aswasada, satwa anjing dan kuda;

ii) penyusunan bahan ajaran Pendidikan dan Pelatihan Pawang, Aswasada, satwa Anjing dan Kuda;

iii)pemeliharaan dan menjaga kemampuan dan ketrampilan tenaga pendidik;

53

Page 54: polisi perairan

iv)pemeliharaan dan perawatan alat instruksi dan alat pertolongan instruksi pendidikan dan latihan;

v) pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan Satwa dengan instansi lain dan lembaga masyarakat.

iii. dalam melaksanakan tugas, Subditlatsatwa dibantu oleh:i) Siopsjarlat, yang bertugas menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan latihan;

ii) Sisiswa, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengasuhan siswa Diklat serta evaluasi;

iii)Sigadik, yang bertugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan tenaga pendidik;

iv) Urmin.

c. Lain-lain

1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

2) Taud bertugas membantu menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;

3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil;

4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.

1) dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi Baharkam Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah atau lembaga lain.

2) pimpinan unit kerja di lingkungan Baharkam Polri wajib:

a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;

c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

54

Page 55: polisi perairan

d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya;

e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

Sumber: lampiran Baharkam

Sejak reformasi bergulir, berbagai reposisi kelembagaan di Indonesia banyak yang berubah, seperti eksistensi Polri telah dimasukkan dalam Amandamen UUD RI 1945 ( Pasal 30 ayat 4) yang sebelumnya kedudukan Polri tidak pernah dimasukkan dalam konstitusi. Perubahan dimaksud diakomodir dalam Tap MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 tentang peran POLRI dan TNI, yaitu menyangkut pemisahan kelembagaan Polri dengan TNI dan tugas peranan POLRI dan TNI. Selanjutnya diikuti dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dan kewenangan Polri sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 sangatlah luas, dan tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas Polisi secara universal, yaitu melindungi dan melayani masyarakat (to protect and services) serta memelihara hukum dan ketertiban (maintain law and order).

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang dalam Konstitusi UUD RI 1945 telah meletakkan dasar-dasar supremasi sipil dalam konstelasi ketatanegaraan maupun kehidupan politik demokrasi, maka sejalan dengan itu Polri sebagai salah satu pengemban dan menjaga supremasi sipil dalam kehidupan negara yang berdemokrasi telah diberikan negara kewenangan yang cukup luas.

Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan demikian tugas pokok polri terdiri dari tiga elemen pokok yaitu (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi air dan udara (Polairud) lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisi Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara.

55

Page 56: polisi perairan

Kepolisian Perairan merupakan Direktorat yang berada dibawah Badan Pemeliharaan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Mabes Polri). Sebagai sebuah Direktorat, Kepolisian Perairan dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat Brigadir Jendral Polisi untuk tingkat pusat sedangkan tingkat wilayah dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat Komisaris Besar Polisi.  Fungsi kepolisian perairan secara umum dalam sistem kepolisian yang dikenal di dunia merupakan fungsi yang tidak wajib, artinya belum tentu setiap satuan dalam sistem kepolisian yang ada di dunia ini pasti memiliki polisi perairan.  Dalam konteks Kepolisian Perairan di Indonesia, kedudukan dan tugas Kepolisian Perairan berada dalam skala luas.Segala gangguan keamanan dan tindak pidana yang terjadi pada lingkungan perairan merupakan tugas dan kewenangan dari Kepolisian Perairan. Tugas dari Kepolisian Perairan memang terbatas pada wilayah tugas lain yang bukan merupakan tugas kepolisian umum, misalnya kewenangan kepabeanan yang merupakan wewenang bea cukai sehingga Kepolisian Perairan tidak bertugas melakukan penyidikan perkara kepabeanan. Namun Kepolisian Perairan tetap bertugas dan berkewajiban untuk melakukan antisipasi dan penindakan pertama jika menemukan terjadinya tindakan yang di luar hukum dan peraturan di wilayah perairan.Pada kedudukan ini terlihat bahwa Kepolisian Perairan merupakan pelaksana tugas polisi umum namun dalam wilayah operasi perairan dan bukan daratan seperti layaknya polisi umum.

Apabila dilihat dalam struktural pendekatan fungsi dan tugas yang terdapat pada Polri maka pelaksanaan penegakan hukum baik dalam fungsi pre-emptif, preventif maupun fungsi represif pada prinsipnya diemban oleh Satuan Polisi Perairan. Upaya Pre-emptif dilakukan melalu berbagai penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, demikian juga upaya preventif dilakukan untuk mencegah niat-niat dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai kejahatan atau pelanggaran di laut, melalui pengaturan, patroli, penjagaan dan pengawalan oleh Polisi Perairan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penindakan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran projustitia maupun non-projustitia. Kemudian di dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi baik intern Polri maupun dengan lintas sektoral terkait di perairan teritorial Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan daya guna dalam koridor menjunjung tinggi hak asasi manuasia.

Tindakan pre-emptif, preventif, dan represif selama ini dilaksanakan dalam bentuk operasi-operasi rutin maupun operasi khusus baik secara kewilayahan maupun terpusat. Sejalan dengan perkembangan lingkup strategis yang mempengaruhi kondisi kehidupan global/internasional, regional maupun nasional, maka laut dan sungai menduduki peranan yang sangat penting dan sangat menentukan eksistensi suatu negara baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan negatif. Bagi bangsa Indonesia hal ini dapat dirasakan sebagai konsekuensi logis dari letak geografis Indonesia yang berada pada posisi silang diantara dua benua dan dua lautan sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat dunia.

56

Page 57: polisi perairan

F. Ditpolair Polda Sumatera Selatan

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Selatan adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian & penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan polda.

Direktorat Kepolisian Perairan terdiri dari :

1.Sub Bagian perencanaan dan Administrasi disingkat Subbagrenmin, bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan dan menyusun perencanaan program kerja dan latihan serta pembinaan fungsi, menyelenggarakan administrasi umum personel logistic serta urusan dalam lingkungan Direktorat Kepolisian Peraiaran Polda.

2.Sub Direktorat Pembinaan Operasi disingkat Subditbinops, bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut/perairan dan pembinaan masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam rangka pencarian dan penyelamatan kecelakaan di laut/perairan.

3.Sub Direktorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan disingkat Subdifasharkan, bertugas menyiapkan fasilitas dan dukungan logistik, pemeliharaan dan perbaikan materil peralatan komunikasi, elektronika dan kapal.

4.Satuan Patroli disingkat Satrol, Bertugas melaksanakan patroli laut/perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di laut/perairan.

57

Page 58: polisi perairan

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera

Selatan

UNSUR PIMPINAN

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAYANAN STAFF

UNSUR PELAKSANA UTAMA

Sumber: Kaurmin Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Selatan

58

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

SUBBAG RENMIN

KAURREN KAURMIN KAURTU

SUBDIT BINOPS

SUBDIT GAKKUM

SUBDIT FASHARKAN

SATROL

Page 59: polisi perairan

Data dari tabel 1.1 menjelaskan wilayah patroli Direktorat Polair Polda Sumatera Selatan terbagi menjadi 8 zona dan dibagi lagi ke beberapa bagian. Pada zona 2 merupakan wilayah patroli Direktorat Polair Polda Sumatera Selatan yang paling banyak memiliki bagian wilayah patroli, sedangkan pada zona 6 memiliki paling sedikit bagian wilayah patroli.

Kesiapan polisi perairan juga harus dilihat dan didukung dari berbagai aspek, yaitu personel, sarana dan prasarana serta metode pelaksanaan tugasnya. Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu Polisi Perairan telah melakukan berbagai upaya, seperti melaksanakan pengamanan dan pembinaan masyarakat di wilayah-wilayah yang berada di perairan, melakukan penjagaan, pengawalan, patroli dan mengejar, menangkap serta mengadakan penyidikan terhadap segala tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya di wilayah perairan.

59

Page 60: polisi perairan

Daftar kapal dan perahu karet Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Selatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Data Kapal dan Perahu Karet Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Selatan

No. Tipe Kapal

Merek TahunPembuatan

Nomor LambungKapal

Tempat

1. B3 Volvo 2007 Kapal V-4001 Mako Ditpolair Polda Sumsel2. C1 Suzuki 2006 Kapal V-3001 Mako Ditpolair Polda Sumsel3. C1 Suzuki 2006 Kapal V-3002 Mako Ditpolair Polda Sumsel4. C1 Suzuki 2006 Kapal V-3003 Mako Ditpolair Polda Sumsel5. C1 Suzuki 2006 Kapal V-3004 Mako Ditpolair Polda Sumsel6. C1 Suzuki 2066 Kapal V-3005 Mako Ditpolair Polda Sumsel7. C2 Yamaha 2010 Kapal V-2009 Mako Ditpolair Polda Sumsel8. C2 Volvo 2012 Kapal V-2012 Mako Ditpolair Polda Sumsel9. C2 Volvo 2012 Kapal V-2013 Mako Ditpolair Polda Sumsel10. C3 Yamaha 1997 Kapal V-1003 Mako Ditpolair Polda Sumsel11. C3 Yahama 2004 Kapal V-1009 Pangkalan Sandar 30 Ilir12. C3 Yahama 2004 Kapal V-1010 Pangkalan Sandar M Kumbang13. C3 Yahama 2004 Kapal V-1011 Pangkalan Sandar PU14. C3 Yahama 2008 Kapal V-1012 Mako Ditpolair Polda Sumsel15. C3 Yahama 2002 Speed V-1014 Pangkalan Sandar Sembilang16. C3 Yahama 2002 Speed V-1016 Pangkalan Sandar Sei Benu17. C3 Yahama 1992 Speed V-1019 Pangkalan Sandar Kepayang18. C3 Yahama 1992 Speed V-1022 Pangkalan Sandar Sungsang19. PK

Boombard

Yahama 2009 - Mako Ditpolair Polda Sumsel

20. PK Zodiak III GR

Yahama 2011 - Mako Ditpolair Polda Sumsel

21. PK Zodiak III GR

Yahama 2011 - Mako Ditpolair Polda Sumsel

Sumber: Kasubdit Fasharkan Polair Polda Sumatera Selatan

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa Direktorat Polair Polda Sumatera Selatan memiliki setidaknya ada 18 unit kapal patroli dan 3 unit perahu karet yang digunakan untuk kegiatan patroli menjaga keamanan wilayah perairan Polda Sumatera Selatan. Dalam tabel tersebut juga menjelaskan kapal terbaru yang dimiliki Direktorat Polda Sumatera Selatan yakni buatan tahun 2012 sedang kapal yang paling tua tahun pembuatan yakni tahun 1992.

60

Page 61: polisi perairan

Sementara itu jenis kejahatan yang ditangani polisi perairan mulai dari kejahatan konvensional hingga trans nasional crime. Penanganan kasus tindak pidana dan pelanggaran pelayaran oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan selama tahun 2014 dan tahun 2015 dapat di lihat di grafik berikut

Grafik 1.1 Statistik Data Kasus yang ditangai Direktorat Kepolisian

Perairan Polda Sumatera Selatan

Kecelak

aan air

Minyak d

an ga

s bumi

Narkotika

Pelaya

ran

Pemilik

an se

njata t

ajam

Pencuria

n

Pencuria

n dan pem

beratan

Pencuria

n dan pem

erasan

Pengge

lapan

Pembala

kan lia

r0

2

4

6

8

10

12

Tahun 2014Tahun 2015 (Januari-Juli)

Sumber: Kasubdit Gakkum Polair Polda Sumatera Selatan

Grafik 1.1 di atas menjelaskan data kasus yang ditangani oleh bagian Penegak Hukum (Gakkum) Direktorat Polair Polda Sumatera Selatan pada tahun 2014 hingga bulan Juli 2015. Dalam grafik tersebut juga menjelaskan adanya peningkatan di beberapa kasus seperti kasus kecelakaan air, narkotika dan pelayaran. Kemudian juga terdapat penurunan kasus seperti kasus pemilikan senjata tajam, pencurian, pencurian dan pemberatan, pencurian dan pemerasan, penggelapan , dan pembalakan liar. Pada kasus minyak dan gas merupakan kasus yang paling mencolok jumlahnya dan tidak ada perubahan dari tahun 2014 hingga Juli 2015.

61

Page 62: polisi perairan

G. Sungai MusiKota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut

Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Dengan panjang 750 km, sungai ini merupakan yang terpanjang di pulau Sumatera dan membelah Kota Palembang menjadi dua bagian. Jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang pun melintas di atas sungai ini. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat.Di tepi Sungai Musi terdapat Pelabuhan Boom Baru dan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.

Data sungai musi

Lokasi = Sumatera Selatan Jenis = sungai Permanen Pola = DendritikKedalaman rata rata = 15-20 meterjembatan terpanjang yang melintasi = Ampera (1,117 m ) palembangKota utama yang dilalui = Tebing tinggi , Sekayu , PalembangPelabuhan Terbesar = Boom baru Bagian Hulu = Ujan Mas , Kabupaten Kepahyang , bengkuluMuara = Selat Bangka Ambang terluar = Teluk Buyut , desa SungsangLebar rata rata di ilir sebelum memasuki batas palembag = 250-300 mlebar rata - rata setelah melewati palembang = 500 - 2 kmanak sungai utama = sungai ogan , sungai komering , sungai lematang , sungai kelingi , sungai lakitan , sungai leko , sungai telang , sungai semanggus , sungai rawaspulau - pulau di tengahnya = pulau kerto (sebelah barat kota palembang , luas 0,5 km2) , Pulau Semuntu (di sebelah barat pulau kerto , luas = 2 km2) Pulau Kemaro ( di sebelah timur pabrik PT PUSRI, luas kurang dari 1 km2 ) , Pulau Burung ( Sebelah Timur Palembang , Luas 0,7 km2) , Pulau Payung ( Terletak di ilir sungai musi , luas = 200 km2 ) , Pulau Telang ( Pulau terbesar di sungai musi luas = 300 m2)Fauna Khas = Ikan Belida , Ikan Pari air tawar , Ikan Pesut (punah di sungai musi)

62

Page 63: polisi perairan

Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat ± 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar berkisar antara 3 – 20 meter.

Sungai Musi merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah perairan yang berada di bawah patroli Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan, luasnya perairan sungai musi yang membelah kota Palembang menjadi dua menjadikan sungai musi sebagai jalur transportasi wisata dan ekonomi yang padat setiap harinya, tidak heran sering terjadi kecelakaan dan berbagai macam jenis tindak kriminal di sepanjang sungai musi membentang.

Seperti halnya kejadian pada awal tahun ini yakni speed boat tujuang Karang Agung-Palembang yang mengangkut 29 penumpang mengalami kecelakaan menabrak kayu di perairan Manggaraya Desa Sungai Kenten kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari 29 penumpang yang berhasil diselamatkan 7 diantaranya meninggal dunia, data yang didapat dilapangan speed boat tersebut tidak dilengkapi dengan daftar manifest dan tidak ada alat keselamatan serta kapasitas penumpang melebihi tempat duduk yang ada. Hal ini kembali merujuk kepada salah satu tugas pokok fungsi Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan yakni membina masyrakat perairan, sudah seharusnya kejadian tersebut tidak akan terjadi bila sebelumnya sang nahkoda kapal mendapatkan binaan bahwasanya kapal harus memiliki daftar manifest dan alat keselamatan serta kapasitas penumpang tidak berlebihan. (http://rri.co.id/post/berita/140952/daerah/kecelakaan_speed_boat_di_sumsel_tewaskan_7_warga_sungai_lalan_mubaa.html) diakses pada tanggal 7 september 2015)

Penulis berpendapat dalam setiap rencana kegiatan yang telah dibuat oleh Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan tidak selalu berjalan baik jika melihat masih adanya bebrapa data kasus seperti kecelakaan air dan kriminal yang meningkat sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 di sungai Musi hal ini menurut penulis disebabkan jumlah kapal patroli kurang mampu mengawasi seluruh kawasan patrolinya tersebut.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat pengguna atau penyelenggara transportasi sungai itu sendiri terhadap keselamatan. Sesungguhnya semua kejadian kecelekaan atau tindak kriminal diatas sungai akan terus berlangsung jika masyrakat itu sendiri yang tidak memiliki kesadaran. Kedua Masalah tersebut saling memiliki keterkaitan, dengan adanya tambahan kapal patroli, sarana dan prasana lain yang memadai penulis memiliki harapan Polisi Perairan Polda Sumatera Selatan dapat melakukan tugas pokoknya dengan sebagaimana mestinya, kemudian akan terciptalah masyarakat yang sadar dan taat pada keselamatan nyawa dan hukum yang berlaku.

63