TuranggaWarta

Media Informasi Polri Polda NTT

Satya Turangga Wirasakti

Diserahterimakan

EDISI TW II. 2011

Dari HUT Brimob Ke 66 Kawasaki Trail Penggantian Biaya Kesehatan

Untuk Opsnal

PNS/Polri Dan Keluarga Jiwa Ragaku Demi kemanusiaan

Satya Turangga Wirasakti

Diserahterimakan

Selamat bertemu kembali dengan warta Turangga Polda NTT.

Kami dari Redaksi Warta Turangga beserta Pimpinan dan staf

menyampaikan selamat HUT Polwan yang ke - 63 bagi seluruh

Polwan dimanapun bertugas,HUT HKGB ke 59 bagi seluruh

Bhayangkari Polda NTT yang selalu setia menemani suaminya

dimanapun bertugas serta Hut Brimob ke 66.

Pada edisi kali ini Satya Turangga Wirasakti mengedepankan

pergantian Kapolda NTT dan

Profil beberapa pejabat

utama Polda NTT yang baru.

Dan kegiatan - kegiatan

anggota Kepolisian di

Wilayah Polda NTT yang

pada saat ini sudah

mengedepankan apa yang

di gagaskan oleh para

petinggi Polri dengan

Program Kerja yaitu Revitalisasi Polri yang mengarah kepada

perubahan Culturzet dan maindzet. Memang disadari bahwa

merubah apa yang sudah ada menjadi lebih baik bukan hal yang

mudah, kita harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat

dengan pelayanan prima.

Ini merupakan titik awal

kedekatan polisi dengan

masyarakat, selain itu

kegiatan - kegiatan lain

anggota Polri Polda NTT

yang berhasil

mengungkapkan berbagai

bentuk kejahatan yang tidak

terlepas dari peran humas

yang selalu humanis dan

transparan.

Redaksi juga mengucapkan

selamat kepada pejabat yang baru

dilantik baik pejabat utama maupun

Kapolres jajaran Polda NTT. Rakyat

Nusa Tenggara Timur menanti karya

baktimu di bumi flobamora.

Dengan SK Bupati No. 293 tgl 24 Nopember 2011 tentang penobatan/pengu-kuhan Kepala Kepolisian Daerah NTT An. Brigjen Pol. Ricky H.P. Sitohang, SH sebagai Tokoh Masyarakat Alor.

Kapolda NTT Brigjen Pol. Ricky H.P. Sitohang, SH dinobatkan sebagai tokoh

masyarakat Alor, ditandai dengan pemakaian pakian adat Alor yang

dikenakan oleh perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat,

disaksikan oleh seluruh SKPD, masyarakat Kabupaten Alor pada saat kunjungan

kerja Kapolda NTT dan rombongan.

Ketua DPRD Propinsi NTT, melindungi, mangayomi dan melayani para nsure FKPD, seluruh masyarakat".instansi dan seluruh pihak di Lebih jauh Kapolda NTT mengatakan tanah Flobamora tercinta ini bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh yang telah membantu saya Brigjen Pol. Drs. Yorry Yance Worang baik baik langsung maupun tidak dalam penataan menajemen, perbaikan dan langsung. Namun saya ber- pembangunan Mako, penyediaan sarana harap kebersamaan dan ke- dan prasarana, maupun dalam operasiona-kompakan yang telah dibina lisasi tugas - tugas Polda Nusa Tenggara Ti-dan dilaksanakan selama ini mur. Berkaitan dengan hal tersebut, saya se-tetap dijaga dan dipelihara. laku penerus Bapak Brigjen Pol. Drs. Yorry

S e t e l a h s a m b u t a n Yance Worang akan melanjutkan serta me-pejabat lama dilanjutkan ningkatkan berbagai kebijakan yang telah dengan sambutan pejabat bapak terapkan dalam memimpin Polda Nu-b a r u d a n d a l a m sa Tenggara Timur. sambutannya pejabat baru Dan kepada seluruh Perwira staf dan se-Kepala Kepolisian Daerah luruh anggota Polda Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Brig- Kapolda NTT Brigjen Pol. Ricky H.P. Sito-jen Pol. Ricky H.P. Sito- hang SH mengharapkan agar dukungan, lo-hang,SH mengatakan "sung- yalitas dan dedikasi yang telah diberikan guh merupakan suatu kehor- kepada pejabat lama selama ini kiranya da-matan sekaligus kebahagia- pat dipelihara, dilanjutkan bahkan diting-an bagi saya, bawasanya pim- katkan, karena tanpa dukungan dan kerja-pinan Polri telah memberi- sama tidak mungkin saya dapat melaksana-Serahterima Jabatan dalam setiap or-

kan kepercayaan kepada saya untuk berada kan tugas dengan baik. ganisasi merupakan hal yang biasa, namun di tengah- tengah masyarakat Hadir dalam upacara dari aspek peningkatan pelaksanaan tugas

penyerahan Pataka Polda memiliki arti yang sangat penting, karena Nusa Tenggara Timur pada hakekatnya merupakan salah satu tersebut antara lain seluruh upaya untuk menjaga kesegaran dalam pejabat utama Polda NTT, organisasi. Sebagai bentuk penyegaran seluruh Kapolres pada dalam organisasi, maka pada tanggal jajaran Polda NTT, dan 28 Oktober 2011 bertempat di Mabes tamu undangan lainnya. Polri telah dilangsungkan serah terima S e t e l a h u p a c a r a jabatan Kepala Kepolisian Daerah Nusa penyerahan Pataka dilan-Tenggara Timur dari pejabat lama jutkan dengan devile Brigadir Jenderal Drs. Yorry Yance yang diikuti seluruh Worang kepada pejabat baru Brigjen Pol. pasukan upacara dan ibu Ricky Herbert Parulian Sitohang,SH. - ibu pengurus Bha-Sebagai rangkaian dari serahterima ja-yangkari Daerah, dan batan Kapolda tersebut maka pada di lanjutkan dengan tanggal 3 Nopember 2011 bertempat di

t r a d i s i p e l e p a s a n lapangan upacara Polda NTT telah Nus pengantaran pejabat lama hingga ke pintu dilaksanakan upacara penyerahan Pataka

a T e n g g a r a T i m u r u n t u k gerbang Mapolda NTT. VanPolda Nusa Tenggara Ti mur Satya mendinamisir gerak laju organisasi Turangga Wira Sakti. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara dalam Dalam sambutannya mantan Kapolda memelihara keamanan dan ketertiban NTT Brigjen Pol.Drs. Yorry Yance Worang masyarakat, menegakkan hukum serta mengatakan selama kurang lebih dua tahun

saya memimpin Polda Nusa Tenggara Ti-mur ini banyak sudah koordinasi, saran, dan kerjasama yang diberikan kepada saya, maka pada kesempatan ini saya mengucap-kan terimakasih kepada tokoh masyarakat, tokoh Agama dan seluruh warga masyara-kat Nusa Tenggara Timur yang telah mem-bantu dalam pelaksanaan tugas Kepolisian di NTT. Saya menyadari bahwa apa yang te-lah saya lakukan masih belum dapat me-menuhi harapan masyarakat. Apresiasi dan penghargaan juga kepada Gubernur NTT,

3

Jl. Gadung No.05 Margomulyo Wage Sidoarjo - Jawa Timur 60257

0813 5818 5555 - 0857 5309 5555 - 031 360 34 555 Fax. 031 853 92 85

(isi diluar tanggungjawab percetakan)

DESAIN & PERCETAKAN

Amanat para pendahulu Presiden RI

Ir. Soekarno pada tanggal 14 Nopember

1961 yang harus diemban Pataka Korps

Brimob "SATYA CAKTI YANOTTAMA", dengan anugerah "NUGRAHA SACANTI YANA UTAMA"

sebagai penghargaan dan kebanggaan

suatu tanggung jawab Brigade Mobil dalam menjamin keamanan

dan ketertiban masyarakat.

Tak terasa 66 tahun sudah Mobile lah satu fungsi Kepolisian dan mengurangi Brimob di daerah dihapus dan adanya pem-Brigade yang sejak pembentukannya pada kemampuan militernya. bentukan subden gegana pada seluruh tanggal 14 Nopember 1946 memiliki wa- 2. Pada tahun 1983, terjadi lagi re- satuan Brimob.risan historis yang berperan besar didalam organisasi kesatuan Brimob tahap II yang Banyak cobaan yang harus diha-mempertahankan kemerdekaan negara In- ditandai dengan keluarnya surat keputusan dapi oleh satuan tertua di Polri ini, selama donesia yaitu diawali dari terbentuknya To- Kapolri No. Pol. : Skep / 552 / XI / 1983 30 tahun di bawah orde baru, status Briga-kubetsu keisatsutai atau Polisi istimewa tanggal 14 Nopember 1983, yang berim- de Mobil didudukkan sebagai alat kekua-pada pendudukan Jepang yang merupakan plikasi pada likuidasi dan reorganisasi saan, bukan sebagai alat Negara. Hal ini salah satu kesatuan yang terlatih, terorga- satuan batalyon serta dislokasi kompi - berarti Brigade Mobil Polri lebih difung-nisir dan dipersenjatai serta turut berpe- kompi BS. sikan sebagai alat kekuasaan baik secara in-rang digaris depan dalam merebut kemer- 3. Pada tahun 1996, Brimob stitusi maupun perorangan merupakan dekaan dan memerangi segala bentuk mengalami validasi organisasi lagi. Di- ujung tombak untuk mengamankan kekua-insurgensi dan pemberontakan (DI / TII, mana, struktur organisasi mengalami pe- saan, sehingga tidak jarang mereka yang se-P K I , rubahan jabatan ko- harusnya menjadi pelindung rakyat justru

mandan Brimob Pol- mengorbankan kepentingan rakyat untuk ri ditingkatkan men- melanggengkan sebuah rezim kekuasaan. jadi Perwira Tinggi Tidak jarang anggota Brigade Mobil se-Bintang Satu sekali- nantiasa bersikap arogan yang menghalal-gus mengesahkan kan segala cara dalam pencapaian tugas-Brimob Polri seba- nya, sehingga menyebabkan Brigade Mo-gai badan pelaksana bil Polri dianggap tidak akomodatif dan pusat pada tingkat kembali hanya menjadi alat penguasa da-Mabes Polri yang lam rangka mengamankan kekuasaan.berkedudukan di ba- Dari sisi geopolitik, intensitas ser-wah Kapolri. Se- ta eskalasi masyarakat untuk menyuarakan lanjutnya, ditetap- haknya di muka umum semakin tinggi bah-kan pula tugas Bri- kan haknya sewaktu - waktu cenderung mob yaitu membi- anarkis didalam menyampaikan maksud na ke mampuan dan tujuannya. Terlebih lagi dengan ada-dan mengerahkan nya berbagai tindakan provokatif yang ke-

kekuatan Brimob rap memicu terjadinya konflik horizontal guna menanggu- dan komunal antar kelompok masyarakat.langi gang guan Dengan kondisi geografis wilayah kam tibmas yang Indonesia yang terletak pada lingkaran cin-berkadar tinggi, uta- cin api, tentunya sangat memungkinkan ter-manya kerusuhan jadinya bencana, baik yang disebabkan massa, kejahatan te- oleh faktor alam, faktor non alam maupun

PRRI dan Permesta) mengabdi kepada nu-rorganisir bersenjata api atau bahan pele- faktor manusia serta berpotensi menim-

sa dan bangsa. dak dan bersama - sama dengan unsure pe- bulkan korban jiwa dan kerugian harta ben-

Adapun validasi organisasi yang laksana operasional kepolisian lainnya me- da yang pada gilirannya dapat mengham-

dialami oleh Brigade Mobil sejak awal wujudkan tertib hukum dan ketentraman bat pembangunan nasional. Kondisi ini

berdirinya pada tahun 1946, yaitu :masyarakat di seluruh wilayah yuridiksi na- tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi

1. Pada tahun 1972 terjadi reor-sional Republik Indonesia. keberlangsungan hidup masyarakat.

ganisasi kesatuan Brimob tahap I, Brimob 4. Selanjutnya pada tahun 2002, Tugas pokok Brigade Mobil ada-

yang semula mempunyai tugas dalam bi-organisasi Brimob mengalami perubahan lah untuk melaksanakan dan mengerahkan

dang Kamtibmas dan front tempur, namun lagi dimana kepangkatan Kakorbrimob kekuatan Brigade mobil guna menanggu-

dengan berbagai pertimbangan, pimpinan naik menjadi Bintang Dua. Dalam hal langi gangguan Kamtibmas berkadar ting-

kala itu menetapkan untuk mengemba-struktur organisasi juga terjadi perubahan, gi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan

likan fungsi organisasi Brimob sebagai sa-misalnya jabatan Kasi Intel pada satuan terorganisir bersenjata api, terorisme,

4 5

Dari HUT Brimob Ke 66

Jiwa Ragaku

Demi kemanusiaan

Dirgahayu Brimob Ke 66 dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kapolda NTT BRIGJEN POL, Ricky Herbert Parulian Sitohang, SH

Pada edisi Satya Turangga wira Sakti kali ini kami menampilkan profil Kapolda NTT dan beberapa beberapa pejabat utama baru Polda NTT, agar lebih dikenal oleh seluruh anggota

Polda NTT dimanapun bertugas. Karena seperti pepata tua tak kenal maka tak sayang.

6 7

ProfileProfile

Kapolda NTTBRIGJEN POL. Ricky Herbert Parulian Sitohang, SH

Karo Sdm Polda NTTKombes Pol. Drs.Prabowo,M.H

Bapak kita yang satu ini juga sebenarnya bukan orang baru dikalangan se-bagian Anggota dan masyarakat Nusa Tenggara Timur karena dengan jabatan kali ini maka sudah kelima kalinya Kombes Pol. Drs. Prabowo,M.H.bertugas di bumi flobamora dengan jabatan yang berbeda. Kombes Pol. Drs. Prabowo, M.H. yang kini menjabat sebagai Karo SDM Polda NTT tentunya sebagian besar dari kita juga belum mengenal bapak kita satu ini. Maka untuk mengenal lebih dekat Satya Turangga Wira Sakti mengangkat profil dari Karo Sdm Polda NTT.

Lahir di Sidoarjo tanggal 30 Maret 1963 dari ayah Soepandrio (Alm) dan ibu Soe-prapti agama islam,menamatkan SD 1976, SMP 1979 dan setelah menamatkan SMA tahun 1983 mengikuti Akabri Kepolisian dan tamat tahun 1988. Suami dari Dwi Rina S dan ayah dari 4 orang anak ini, seperti dikatakan diatas bahwa pernah bertugas di Polda NTT sebelumnya diantaranya sebagai Kapuskodal ops Polres Flotim 1997, Waka Polres Alor 1997, waka Polres Sikka 2000 dan Ps. Kasetops Puskodal Ops Polda NTT 2001.

Pamen tiga melati jebolan PTIK 1997, Sespim 2002 dan aktif berbahasa Inggris ini juga menyelesaikan S2 Master Hukumnya pada 2006 dan pada tahun 1997 dipercayakan pimpinan mengikuti Pasukan garuda 12 dalam rangka menjaga ke-amanan di Kamboja dan sejak tanggal 19 Oktober 2011 kembali dipercayakan pimpinan Polri untuk kembali melaksanakan tugas Di Polda NTT sebagai Karo Sdm, berikut riwayat hidup singkat dari Karo Sdm Polda NTT Kombes Pol. Drs. Prabowo, M.H.

Irwasda Polda NTTKOMBES POL. Jon Efri, M.Si

Lahir di Bangkinang Riau,dan menamatkan SD 1972, SMP 1975 dan SMA 1979. Suami dari Julinda Jon Efri dan ayah dari dua orang anak ini menyelesaikan pendidikan D3nya tahun 1983. Dan pada tahun itu juga mengikuti pendidikan SEPA dan tamat tahun 1984. Dan sejak tanggal 19 Oktober 2011 Pamen 3 melati jebolan S1 2005 dan S2 2007 ini dipercayakan pimpinan untuk menjabat Irwasda Polda NTT.

Danton Sabhara Polda Metro Jaya 1983 Kapolres Maluku Tengah Polda Maluku 2001Pasub Unit Patko Polda Metro Jaya 1984 Dir samapta Polda Maluku 2003Kasub Unit III Patko Polda metro Jaya 1985 Penyidik Utama Dit V / Tipiter Bareskrim Polri 2005Kaunit Judi Susila Polres Jakarta Selatan Polda Metro Jaya 1988 Katim V/Jatekting Bid Pkan (TNCC) Bareskrim Polri 2006Waka Polsek Jaga Karsa Polres Jakarta Selatan Polda Metro Jaya 1988 Dir Reskrim Polda NTT 2006Waka Polsek Kebayoran Baru Polres Jakarta Selatan Polda Metro Jaya 1989 Kanit III Dit III / Kor dan WCC Bareskrim Polri 2007Kapolsek Metro Ciputat Polres Jakarta Selatan Polda Metro Jaya 1989 Pamen Bareskrim Polri 2008Guru Muda Pusdik Sabhara Lemdiklat Polri 1994 Kabid Kumdang Div Binkum Polri 2009Kasubbag lat Opsjarlat Pusdik Sabhara Lemdiklat Polri 1997 Kapus Provos Div Propam Polri 2010Kapolres Alor Polda NTT 1999 Karo Provos Divpropam Polri 2010Pamen Sespim Polri 2000 Kapolda NTT 2011Kabag Serse Um Dit Serse Polda Maluku 2001

Riwayat Jabatan :

N a m a : Drs. Prabowo,M.H Tanda Jasa : Waka Polres Alor Polda NTT 1997Pangkat/Nrp : Kombes Pol/63031214 Satya lencana Kesetiaan 8 tahun Waka Polres Sikka Polda NTT 2000Agama : Islam Satya Lencana Dwija Sistha Ps. Kaset Ops Puskodal Ops

Satya Lencana santi Dharma Polda NTT 2001The united Nation MedalTMT Pangkat Pamen Polda Jabar 2002Satya Lencana Kesetiaan 16 tahunLETDA 1988 Pamen Sespim Dediklat Polri 2002

LETTU 1991 Kasat III Dit Reskrim Polda Jateng 2002KAPTEN 1996 Riwayat Jabatan : Kasat Narkoba Polwil Tabes Semarang 2004KOMPOL 1999 Kanit Harda Serse Kapolres Karanganyar AKBP 2003 Poltabes Ujung Pandang 1989 Polwil Surakarta Polda Jateng 2005KOMBES Juli 2011 Kanit Resintel Polsek Wajo Kapolres Magelang

Poltabes Ujung Pandang 1990 Polwil Kedu Polda Jateng 2006Dikjur Waka Polsekta Makasar Ujung Pandang 1991 Pamen Polda Jateng 2006Palan Resek 1992 Wakasat Serse Kasubbag Anevdalpers Palan Linghup 1997 Poltabes Ujung Pandang 1993 Bag Anev Rojianstra Sde Sdm Polri 2008ESQ IV 2006 Kapuskodal ops Polres Flotim Kabidrahtra Pusjarah Polri 2011

Polda NTT 1997 Karo Sdm Polda NTT 19 - 10 - 2011

Wakapolres Metro sebagai Kapolres Kupang.Jaktim Polda Metro 18. AKBP Daniel Yudo Ruhoro Jaya . Nrp.65110901 jabatan lama

11. A K B P W a h y u Kabagrenprogar Rorena Polda Prihatmaka SH Nrp. NTT, diangkat dalam jabatan 68050532 jabatan la- baru sebagai Kapolres Ngada.ma Kabagbinopsnal 16. AKBP Joehanies Riyanto SIK Roops Polda NTT, Nrp. 69060423 jabatan lama d i a n g k a t d a l a m Kapolres Kupang, diangkat jabatan baru sebagai dalam jabatan baru sebagai Kapolres Flotim. Irbidbin Itwasda Polda NTT.

12. AKBP Adi Wibowo SH 17. AKBP Drs. Mochammad Slamet Nrp. 69060421 jabatan MM MBA Nrp. 65010651 jabatan lama Kapolres TTU, lama Kapolres Ngada, diangkat

diangkat dalam jabatan baru diangkat dalam jabatan baru dalam jabatan baru sebagai

sebagai Irbidbin Itwasda Polda sebagai Kapolres Wonosobo Kapolres Kupang.

NTT.Polda Jeteng. 18. AKBP Daniel Yudo Ruhoro

17. AKBP Drs. Mochammad Slamet 13. AKBP I Gede Mega Suparwitha Nrp.65110901 jabatan lama

MM MBA Nrp. 65010651 jabatan M.Si Nrp. 68080363 jabatan Kabagrenprogar Rorena Polda

lama Kapolres Ngada, diangkat lama Kasubdit I Ditintelkam Pol- NTT, diangkat dalam jabatan

dalam jabatan da NTT, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Ngada.

b a r u baru sebagai Kapolres TTU.

14. AKBP Yayat Jatmika N r p . 6 4 0 7 0 7 9 4 jabatan lama Kapo-lres Sumba Barat, diangkat dalam ja-batan baru se-bagai Wadir pa-mobvit Polda NTT.

15. AKBP Drs. Lilik Apriyanto Nrp. 6 7 0 4 0 4 9 3 jabatan lama Kasubd i t I I I Ditreskrimum Po lda NTT, d i a n g k a t dalam jabatan baru sebagai K a p o l r e s Sumba Barat.

16. A K B P J o e h a n i e s Riyanto SIK Nrp. 6 9 0 6 0 4 2 3 j a b a t a n l a m a Kapolres Kupang,

Karo Rena Polda NTTKombes Pol.Drs. Iryanto

Setelah sekian lama (kurang lebih satu tahun 5 bulan) Jabatan Karo Rena Polda NTT lowong, maka berdasarkan Skep Kapolri TMT 19 Oktober 2011 jabatan Karo Rena Polda NTT dijabat oleh Kombes Pol. Drs. Iryanto.

Pamen tiga melati kelahiran Magetan 10 Januari 1962 ini sebelum menjabat sebagai Karo Rena Polda NTT menjabat sebagai Kasiaga Ops A Rodalops Sops Polri. Suami dari Ida Listiorini dan ayah dari dua orang anak ini jebolan AKABRI Kepolisian 1986, PTIK 1996 dan Sespim 1999.

1. Kombes Pol. Drs. R. Deddy Pol. Drs. Prabowo Nrp. 63031214 jabatan baru sebagai Kapolres Woeryantono Nrp. 56020455 yang sebelumnya menjabat se- Belu.jabatan lama Irwasda Polda NTT bagai Kabidrahtra Pusjarah Polri. 6. AKBP Musni Arifin SIK Nrp. Jabatan baru Irwasda Polda 3. Kombes Pol. Drs. Iryanto Nrp. 70070793 jabatan lama Kabag-P a p u a , s e d a n g k a n y a n g 62010930 yang sebelumnya binkar Ro Sdm Polda NTT, diang-mengantikannya Kombes Pol Jon Kasiaga Ops A Rodalops Sops kat dalam jabatan baru sebagai Ka-Efri,M.Si Nrp. 59081041 yang Polri diangkat sebagai karorena polres Ende.sebelumnya menjabat sebagai Polda NTT. 7. AKBP Sahat Mangapul Panjaitan Irbidjemensarpras Itwil V Itwasum 4. AKBP Andi Harsito SIK Nrp. Nrp.59090911 jabatan lama Wadir Polri. 66080670 jabatan lama Kapolres Intelkam Polda NTT, diangkat

2. Kombes Pol. Drs. Sarono MH Nrp. belu jabatan baru Wadir Sabhara dalam jabatan baru sebagai Wadir 64070696 jabatan lama Karo Sdm Polda Babel. Polair Polda NTT.Polda NTT jabatan baru Pamen 5. AKBP Darmawan Sunarko SIK 8. AKBP Drs. H. Samsuri MM Nrp. Polda NTT (dalam rangka Dik Nrp. 69020419 jabatan lama 66030690 jabatan lama Kapolres Sespati) digantikan oleh Kombes Kapolres Ende, diangkat dalam Manggarai Barat, diangkat dalam

jabatan baru sebagai Wadir Intelkam Polda NTT.

9. AKBP Enday Sudrajad SH Nrp. 7 1 0 5 0 4 1 8 j a b a t a n l a m a Kasubditregident Ditlantas Polda NTT, diangkat dalam jabatan b a r u s e b a g a i K a p o l r e s Manggarai Barat.

10. AKBP Eko Kristianto SIK M.Si Nrp. 69050332 jabatan lama Kapolres Flotim, diangkat dalam jabatan baru sebagai

Pejabat Polda NTT yang Diserahterimakan

8 9

Riwayat Jabatan : Pamapta Resta Banjarmasin 1986Kasat Sabhara Res Banjarmasin 1987Kasat Lantas Res Banjar Polda Kalsel 1991Paur Badan Madya I / Strajaemen Srena Polda Sumbar 1995PS. Waka Polres Padang Pariaman Polda Sumbar 1996Waka Polres Padang Pariaman Polda Sumbar 1997Pamen Polda Sumbar 1998Kabag Serse Tipikor Dit Serse Polda Irja 1998Kapolres Jayawijaya Polda Irja 2001Kaporles Purbalingga Polwil Banyumas Polda Jateng 2003Pamen Polda Jateng 2004Kasat II Dit Intelkam Polda Jateng 2005Pamen Polda NAD 2005Wadir Lantas Polda NAD 2007Kasubbag Latsatops Bag Binlatops Robinops Sdeops Polri 2007Kasiagaops Pusdalops Sdeops Polri 2007Kasiagaops A Rodalops Polri 2011Karorena Polda NTT 2011

Dik. Pol.: Inggris dan Jerman (pasif)Nama : AKABRI 1986 Bahasa daerah : Jawa , Banjar dan Minang (pasif)Drs. Iriyanto PTIK 1995Tempat : SESPIM 1999Magetan Tanggal Lahir : Riwayat Kepangkatan : 10 Januari 1962 IPDA 01-10-1986Agama : IPTU 01-10-1989Islam AKP 01-10-1992Suku : KOMPOL 01-10-1997Jawa AKBP 01-01-2002

KOMBES POL 01-01-2009Pangkat / NRP : Tanda Jasa : Kombes Pol / 62010930 Bintang Bhayangkara

Jabatan : DI. KUM : Karo Rena Polda NTT SD 1974

SMP 1977Tmt. Jab` : SMA 198119 oktober 2011

DIKJUR : Pa Serse 1988Pa Lantas 1990 Kecakapan bahasa asing :

Biddokkes Polda NTT telah ba-nyak melakukan banyak terobosan me-nuju Pelayanan Prima dalam bidang ke-sehatan sebagai upaya Promotif, Pre-ventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Bijak Pe-nggantian biaya kesehatan Bagi Pasien Dinas atau yang sering kita sebut seba-gai RESTITUSI adalah suatu bentuk pergantian biaya kesehatan bagi pasien anggota, PNS, dan Keluarga yang telah mendapat pelayanan kesehatan diluar kan peninjang diagnostik.wilayah RS Bhayngkara Kupang dan Se- - Pemeriksaan penunjang diag-kitarnya.Pelayanan kesehatan bertuju- nostik yaitu pemeriksaan dalam pelaya-an untuk memelihara dan meningkat- nan kesehatan untuk menunjang pene-kan derajat kesehatan masyarakat Polri Anggota Polri /PNS dan keluarga :gakan diagnosa.(Anggota, PNS Polri beserta keluarga- - Anggota / PNS Polri adalah Ang-- Pemeriksaan hamil dan pertolo-nya) agar terwujud personel Polri yang gota Polri dan PNS Polri yang masih ak-ngan persalinan yaitu pemeriksaan ibu sehat Samapta dan masyarakat Polri tif/dalam status masa persiapan pen-hamil dan pertolongan melahirkan baik yang sehat sejahtera sehingga apabila siun (MPP) yang tugas / jabatannya be-oleh bidan/dokter/dokter ahli kebidanan terdapat keterbatasan tenaga ahli atau rada dilingkungan Mabes Polri, dan juga dan kandungan.sumber daya kesehatan lainnya pada yang bertugas dikewilayahan/diluar Pol-- Pelayanan apotik yaitu pelaya-Faskes Polri atau Faskes Polri tidak ter- ri.nan mendapatkan obat, bekal keseha-jangkau maka masyarakat Polri dapat tan habis pakai dari apotik melalui resep memanfaatkan Faskes non Polri agar Keluarga adalah :dokter.proses pelaksanaan dengan benar, ter- Isteri/Suami dari Anggota/PNS - Pelayanan Optikal terbatas yaitu tib dan lancer perlu dipahami jenis pela- Polri yang termasuk dalam daftar gaji.pelayanan untuk mendapatkan kaca-yanan, ketentuan dan prosedur peng- Anak sah Anggota / PNS Polri sam-mata melalui resep dokter mata Polri, da-gantian biaya. pai dengan anak ke-2 berusia dibawah ri Optik yang ditunjuk oleh dinas, dipe-

21 tahun / berusia dibawah 21 tahun de-runtukkan kepada Anggota / PNS Polri ngan membawa surat pernyataan ma-guna memenuhi kebutuhan dinas se-sih kuliah berdasarkan keputusan Pre-suai keperluannya, tidak termasuk sua-siden Nomor 16 tahun 1994 tanggal 22 mi, istri dan keluarga.Maret 1994 tentang Pelaksanaan Ang-- Pemeriksaan dan pengobatan garan Pendapatan dan Belanja Negara.gigi yaitu pemeriksaan dan pengobatan - Pelayanan rawat jalan yaitu pela-

gigi yang dilakukan oleh dokter gigi mau-yanan kepada pasien untuk observasi, pun oleh dokter gigi ahli.diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi

- Rehabilitasi medik yaitu usaha medik pelayanan kesehatan lainnya tan-untuk memulihkan keadaan kesehatan pa tinggal diruang rawat inap.fisik dan jiwa pasien agar dapat melak- - Yang berhak mendapatkan pe-- Pelayanan rawat inap yaitu pela-sanakan fungsi sehari-hari kearah ter- nggantian biaya/restitusi adalah Anggo-yanan kepada pasien untuk observasi, capainya kemampuan fungsional yang ta/PNS Polri dan keluarga yang melak-perawatan diagnosa, pengobatan reha-semaksimal mungkin sehingga kalau sanakan pengobatan / perawatan di Fas-bilitasi medik dan pelayanan kesehatan mungkin menjadikan mereka menjadi kes non Polri dan sesuai dengan keten-lainnya dengan menginap diruang ra-anggota masyarakat yang berswasem- tuan yang berlaku (Fasilitas kesehatan wat inap.bada dan berguna. non Polri yaitu fasilitas pelayanan kese-- Tindakan medik yaitu tindakan

hatan bukan milik Polri, tapi milik Pemepembedahan, pengobatan dan tinda-

YANG BERHAK MENDAPAT PENGGANTIAN BIAYA :

JENIS PELAYANAN YANG DAPAT DIAJUKAN UNTUK PENGGANTIAN BIAYA :

KETENTUAN PENGGANTIAN BIAYA :

Penggantian Biaya

Dan KeluargaKesehatan PNS/Polri

PengetahuanPengetahuan

10 11

Kita patut bersyukur karena kita sebagai

masyarakat POLRI ternyata terdapat

begitu banyak Fasilitas termasuk fasilitas

kesehatan, sehingga dalam Fungsinya sebagai Pelayan,

Pelindung dan Pengayom masyarakat

bisa bekerja secara maksimal sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Jenis Pelayanan Yang Dapat Diajukan Untuk Penggantian Biaya :

Yang Berhak Mendapat Penggantian Biaya :

Ketentuan Penggantian Biaya :

Ketentuan Khusus

Hindarkan Diri dari Pergaulan Bebas

12 13

63 tahun sudah kini usia Polwan, satu usia yang dalam gambaran semua orang adalah seorang tua yang arif dan bijaksana. Tentunya sifat arif dan

bijaksana tersebut juga kita harapkan dapat menjadi panutan bagi Polwan kita dalam

melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan Negara yang semakin kompleks, maupun sebagai sorang istri dan seorang ibu.

GiatPengetahuan

Prosedur Penggantian Biaya

Fungsi Kepolisian adalah sa-lah satu fungsi pemerintahan Ne-gara RI di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masya-rakat, penegakkan hukum, perlin-dungan, pengayoman dan pelaya-nan masyarakat. Sesuai amanat da-ri undang – undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia telah men jadi kewajiban seluruh anggota Polri untuk mengaktuali-sasikan penjabaran tugas dan fungsinya dilapangan secara pro-fesionalisme, guna menghadapi Kapolda NTT mengharapkan agar dan reformasi birokrasi Polri kearah perkembangan dan tuntutan ma- mengikuti loka karya ini dengan pemerintahan yang bersih dan baik syarakat serta berbagai gejolak penuh perhatian dan serius agar (good and clean government).

Keseriusan Polri dalam melak-sanakan upaya revitalisasi dan reformasi telah nyata–nyata dibuktikan dengan pembangunan konstruksi hukum, baik struktur maupun substansi hukumnya. Re-vitalisasi Polri yang dijabarkan da-lam peraturan Presiden nomor 52

tahun 2010 tentang susunan yang timbul sebagai dampak organisasi dan tata cara kerja semakin terbukanya alam Polri, menuntut Polri untuk demokrasi di Indonesia. bekerja lebih baik dalam Menyikapi hal tersebut penegakan hukum, dengan Polri telah berupaya secara op-membangun koordinasi dan timal untuk melakukan pem-kerja sama antar penegak benahan reformasi didalam hukum dalam suatu kerangka tubuh po lri agar dapat j e j a r i n g k e r j a y a n g memenuhi tuntutan dan sinergis.Kerangka kerja sama harapan masayarakat terse-ini selaras dengan grand stra-but.tegy Polri yang saat iti Menyikapi situasi per-memasuki tahap partnership kembangan masyarakat yang building.semakin di namis, maka

Diakhir sambutannya, belum lama ini Polda NTT kepada seluruh kabag ops dan melaksanakan lokakarya HAM dalam pelaksanaan tugas pe-

kasubbagkum sejajaran Polda NTT bidang hukum bertempat di aula layanan dan penegakkan hukum di yang mengikuti kegiatan loka Rupatama Lt 3 Polda NTT yang di i- lapangan dapat meminimalisir karya ini Kapolda NTT Brigjen Pol. kuti oleh para Kabag Ops, Kasub- pelanggaran Hak Asasi Manusia. Drs . Yor ry Yance worang bagkum sejajaran Polda NTT, serta Lebih jauh Kapolda NTT Brigjen mengingatkan agar se la lu seluruh Pama Polda NTT. Pol. Drs. Yorry Yance Worang me-memantau dan mengevaluasi Dalam sambutannya pada pem- ngatakan untuk menghindari ter-setiap pelaksanaan tugas opera-bukaan Lokakarya tersebut Kapolda jadinnya pelanggaran Hak Asasi Ma-sional dilapangan, sehingga dapat NTT mengatakan tugas polri yang nusia agar para pejabat sebelum mengetahui kekurangan dan ken-bersentuhan langsung dengan pelaksanaan tugas agar terlebih dala yang dihadapi. Dan tindak te-masyarakat, baik secara per- dahulu memberikan APP atau ara-gas kepada anggota yang melaku-orangan maupun ikatan kesatuan han dan selalu mengadakan drill kan pelanggaran terhadap hak asa-dalam pelaksanaan tugas pelaya- bagi anggotanya untuk mening-si manusia sesuai peraturan dan nan maupun penegakkan hukum katkan profesionalitas dan propor-perundang – undangan yang sangat rentan dan rawan terjadinya sional anggota saat bertugas dila-berlaku.Van palanggaran hak asasi manusia, pangan, sebagai bentuk perwuju-

untuk itu kepada seluruh peserta

GiatGiat

Kawasaki Trail Untuk Opsnal

14 15

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi akhir – akhir ini dimana

menunjukkan kecendrungan peningkatan gangguan kamtibmas

baik yang berskala kecil maupun besar yang melibatkan massa di beberapa wilayah Polda NTT dan

juga beberapa wilayah Negara kita, maka sebagai anggota Polri perlu

bersikap waspada dan cepat tanggap terhadap bentuk

gangguan sekecil apapun sesuai tugas pokok masing – masing secara professional dan procedural, maka

segala bentuk gangguan kamtibmas dan ancaman menuntut kehadiran

Polri secara cepat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi

keadaan yang tidak kondusif, dan perlu pencegahan sedini mungkin

agar tidak meluas.

Polda NTT adakan Lokakarya HAM

Selalu adakan drill bagi anggota dan Berikan arahan atau APP saat bertugas dilapangan, ini sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi Polri kearah pemerintahan yang bersih dan baik.

Kapolda NTT Brigjen Pol. Drs. Yorry Yance Worang

Team Turangga volley

ka team volley Turangga mampu me-ngukir prestasi demi prestasi.

Prestasi pada saat masih berna-ma Team Volley Polda NTT antara lain :

Tahun 2006 - Peringkat IV kejuara-an Kapolri Cup wilayah VI di bali yang di-ikuti oleh Bali, NTB, Papua, Maluku, Ma-luku Utara dan NTT

Tahun 2008 - peringkat IV kejuara-an Presiden Cup wilayah IV di Bali yang diikuti oleh Bali, NTB, NTT, Maluku, Ma-luku Utara dan papua.

Tahun 2009 - Mengikuti kejuaraan Kapolri Cup di Padepokan volley Indo-nesia di Sentul Bogor Jawa Barat.

Pada tahun 2010 diera kepemim-pinan Bapak Brigjen Pol Drs. Yorry Yan-ce Worang, Team volley Polda NTT ber-ganti nama menjadi Team Volley Tu-rangga dan mendapat perhatian khusus dalam pembinaan. Perhatian khusus ter-sebut terjawab dengan prestasi– presta-si yang mampu diukir Team Volley Tu-rangga, antara lain :

Tahun 2010 - Juara 1 Gubernur NTT Cup yang diadakan di Kupang yang diikuti oleh seluruh clup volley se-kota kupang dan se NTT.

- Juara 1 turnamen volley Piala De-mokrat yang diadakan di Kupang yang di-ikuti oleh seluruh clup volley sekota ku-pang dan se NTT.

Tahun 2011 - juara 1 Turnamen Volley Bupati Nagakeo Cup II di Mau-ponggo yang diikuti oleh seluruh clup se NTT.

- Juara 1 turnamen volley piala ke-Sudah saatnya Polisi berani me- team Polda NTT, tetapi semenjak kepe- merdekaan di Kupang yang diikuti oleh

nepuk dadanya dan menyatakan seba- mimpinan Bapak Brigjen Pol Drs. Yorry seluruh clup volley sekota kupang dan gai kumpulan orang baik. Polisi adalah Yance Worang, team volley Polda NTT se NTT.orang–orang yang terpilih dan terlatih un- diberi nama team volley Turangga. - Juara 2 turnamen volley piala De-tuk menjaga kehidupan, membangun pe- Diawal pembentukannya tahun mokrat di Kupang yang diikuti oleh selu-radaban dan sebagai pejuang kemanu- 2006 belum terlihat prestasi yang me- ruh clup volley sekota kupang dan se siaan. Rasa kebanggaan menjadi Polisi nonjol, tetapi diera kepemimpinan Ba- NTT.harus ditanamkan sejak awal sejak da- pak Brigjen Pol. Drs. Yorry Yance Wo- Komposisi Team Volley Turangga se-lam pendidikan. Selain itu, juga mempu- rang (awal 2010) mendapat perhatian le- luruhnya adalah anggota personil nyai core value yang menghargai atau bih terhadap prestasi anggota baik da- Polda NTT antara lain :mengapresiasi tindakan atau prestasi – lam fungsi tehnis Kepolisian maupun di-prestasi di bidang kemanusiaan, bidang luar fungsi tehnis Kepolisian, seperti 1. Brigpol Nur Budi utomo BA Sat lan-olahraga, keteraturan social kesadaran prestasi olah raga maupun seni. tas Polres Kupang.maupun solidaritas dan bertanggung ja- Perhatian lebih dari orang nomor 2. Briptu Hari Purnomo BA Polres wab social baik yang dilakukan oleh ang- satu di jajaran Polda NTT tersebut di-

Kupang Kota.gota kepolisian maupun masyarakat sambut antusias oleh semua anggota ke-

3. Briptu Thomas Tupen Loga BA yang berpartisipasi mendukung polisi. polisian jajaran Polda NTT. Prestasi de-

Sat Brimobda NTT.Menjadi yang lebih baik dari orang mi prestasi baik dalam fungsi Kepolisian 4. Briptu Sam Ryo Djampi BA Dit lain merupakan semangat yang dapat maupun di luar fungsi Kepolisian mam-

Lantas Polda NTT.menjadi stimuli bagi para petugas polisi pu diukir oleh personil Polda NTT baik di 5. Briptu Harnoko BA Sat Brimobda untuk terus menumbuhkembangkan si- tingkat lokal maupun Nasional dan se-

NTT.kap perilaku yang humanis. Polisi seba- mua prestasi tersebut selalu mendapat 6. Brigpol Daud Bessie BA Sat gai pengayom, pelindung dan pelayan respon positif dari Kapolda NTT bapak

Brimobda NTT.masyarakat dibutuhkan suatu kemam- Brigjen Pol. Drs. Yorry Yance Worang 7. Brigpol Otbin P.W.Amalo Ba Sat puan, ketrampilan, energy yang lebih, se- dan bapak Waka Polda NTT Kombes

Brimobda NTT.tidaknya polisi harus satu langkah lebih Pol Drs. Eddy Haryanto serta seluruh pe-8. Bripka Venancio Da Costa.maju dari masyarakat yang dilayaninya. jabat Polda NTT. 9. Koko Afiani Thelyk.Hal tersebut telah ditunjukkan oleh team Perhatian lebih dan respon positif 10. Fernando asi Seran Manager volley turangga yang dengan semangat dari pimpinan Polda NTT tersebut di-

kerja keras dan disiplin yang tinggi mam- sambut positif juga oleh Team volley Tu- Kompol Bambang K, pelatih pu mengukir berbagai prestasi. rangga dengan berlatih lebih keras. Ha- Brigpol Jhon Seran, Ass pelatih

Sebelum menyandang nama sil dari latihan keras seluruh pemain, Tanel Malelak dan trainer Turangga team volley polda NTT dalam dengan didukung oleh berbagai pihak Stevanus M. Loy.mengikuti setiap even memakai nama terutama seluruh pejabat Polda NTT ma- Van

SerbaSerbiSerbaSerbi

16 17

Seringnya berdiskusi dan berte- Ardy Zakarias ang- pil dalam acara se-mu baik resmi maupun tidak, sengaja gota Bidpropam nandung rindu ataupun tidak terkadang membuah- Polda NTT pada Gi- TVRI Kupang, kan sebuah wacana dan ide yang tar loag, Brigpol menghibur tamu Ne-brilian. Elpidus Kono feka, gara Police Demo-

Wacana dan ide brilian tersebut S.sos anggota Dit kratic Timor Leste,

muncul karena seringnya Bapak Sabhara Polda NTT program Police go Kapolda NTT melihat banyaknya pada Bass dan to school di SMA anggota Polda NTT yang mampu Briptu I Made Adi Geovani Kupang bermusik dan bernyayi tapi tidak Suryadinata ang- dan masih banyak didukung dengan sarana prasarana gota Dit Sabhara lagi even – even yang memadai. Adalah konsep dan

ide dari bapak Kapolda NTT Brigjen Polda NTT pada penting lainya yang Pol Drs. Yorry Yance Worang dan Drumer. dihibur langsung Waka Polda NTT Bapak Kombes Pol. Diawal ke- oleh Turangga Drs. Eddy Haryanto untuk membentuk munculannya Band.grup music Polda NTT, dan bertujuan Turangga Band Kesuksesan memotivasi anggota Kepolisian Polda langsung mendapat respon positif dari Turangga Band tidak terlepas dari 3 pe-NTT untuk menyalurkan bakat dalam

masyarakat kota Kupang dan se- nyanyi cantik yang tergabung dalam bentuk seni.

kitarnya, ini terbukti dengan Beberapa trio Turangga yang selalu tampil mena-Terciptanya ide – ide kreatif yang

even – even penting pada masyarakat wan dan apik dalam setiap penampilan positif ini di dukung sepenuhnya oleh

yang di hibur dengan Turangga Band. Turangga Band, ketiga Polwan cantik Dir Reskrimsus Kombespol Drs. Ade

Even – even tersebut antara lain ke- tersebut yaitu AKP Dr. Evi Manurung Sutiyana ahirnya lahirlah Group Band

giatan di Gereja Anugerah Kota Ku- dari Biddokkes Polda NTT, Bripda Reza yang diberi nama Turangga yang

pang dalam rangka malam Paskah malelak, dan Bripda Seli Dimu dari diawaki seluruhnya oleh anggota Polda

2011, malam hiburan Polri dengan ma- Polres Kupang kota.NTT yang antara lain : Bripka Mikael J

syarakat kota kupang dalam rangka Kepada seluruh anggota Polda Sir anggota Polres Kupang Kota

HUT Polri di lapangan Polda NTT de- NTT dimanapun bertugas Kapolda NTT sebagai pemain Keyboard, Brigpol

ngan menghadirkan artis ibukota, tam- Brigjen Pol Drs. Yorry Yance Worang mengajak dan mengingatkan agar mari kita menggali potensi diri kita masing – masing, dan mari kita mengubah Mind set dan Culture set agar bisa mendekatkan diri dengan masyarakat guna tercapainya masyarakat yang aman dan tentram. Kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan kita siapa lagi. NP

Turangga BandPolda NTT

Tak ada yang bisa membendung

keluarnya ide – ide kreatif yang ada dalam diri seserorang manusia,

ibarat air hujan dari langit yang turun tanpa bisa kita cegah. Apalagi

setiap manusia yang terlahir kedunia

mempunyai talenta dan pemikiran yang

berbeda – beda.

JobInfo

JOB DISCRIPTION DITRESKRIMUM POLDA NTT

1. Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan 4. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, dan pelayanan umum ;termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan ; 5. Penganalisisan kasus beserta penangananya,

serta mempelajari dan mengkaji efektifitas 2. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan pelaksanaan tugas ditreskrimum ;

penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan ; 6. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak

pidana umum di lingkungan polda ;3. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada

remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku 7. Pengumpulan dan pengelolahan data serrta maupun korban sesuai dengan ketentuan menyajikan informasi dan dokumen program peraturan perundang – undangan ; kegiatan ditreskrimum.

1. Bertanggung jawab kepada kapolda dan dalam b. Pembinaan manajemen operasional dan pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali pelat ihan, penyelenggaraan anev serta wakapolda ; pengumpulan dan pengolahan data serta

penyajian informasi dan dokumentasi program 2. Ber tugas menye lenggarakan keg ia tan kegiatan ditpamobvit ;

pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personil dan fasilitas ; c. Pengamanan lingkungan industri dan kawasan

tertentu yang memerluhkan pengamanan khusus ;3. Dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya,

dirpamobvit diwakili oleh wadirpamobvit atau d. Pengamanan obyek – obyek wisata termasuk pejabat yang ditunjuk oleh kapolda atau mobi l i tas wisatawan yang memerlukan dirpamobvit ; pengamanan khusus ;

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana e. Pengamanan kementrian dan lembaga – lembaga dimaksud diatas dirpamobvit menyelenggarakan negara termasuk vip yang memerlukan fungsi sebagai berikut : pengamanan khusus ;

a. Penyiapan/perumusan kebijakan umum kapolda f. Pengamanan perwakilan – perwakilan negara dan rencana – rencana strategik polda, termasuk as ing termasuk v ip yang memer lukan sasaran program, serta pelaksanaan analisis & pengamanan khusus. evaluasi atas penerapannya ;

JOB DISCRIPTION DITRESKRIMSUS POLDA NTT

1. Bertanggungjawab kepada kapolda dalam a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib pelaksanaan tugas sehari – hari. penahanan, yang meliputi memeriksa fasilitas

ruang tahanan secara berkala, mengendalikan 2. Bertugas menyelenggarakan pengamanan, dan memonitor jumlah tahanan, serta melaporkan

penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan jumlah tahanan ;meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan b. Pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan ;menyimpan barang bukti beserta administrasinya c. pengamanan dan administrasi barang bukti ; dilingkungan polda serta melaporkan jumlah dan dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. d. Pengumpulan dan pengolahan data serta

penyajian informasi dan dokumentasi program 3. D a l a m p e l a k s a n a a n t u g a s d i t t a h t i kegiatan dittahti.

menyelenggarakan fungsi :

JOB DISCRIPTION DIRTAHTIH POLDA NTT

Galery

Kunjungan

Kerjake Polres Alor

18 19

20 21

GaleryGalery Kunker ke Polres Alor

GaleryGalery

22 23

Kunker ke Polres Alor

Pejabat baru Kapolda NTT, memasuki Mako Polda NTT;

Pejabat baru Kapolda NTT, Brigjen Ricky HP Sitohang, SH saat tiba di Bandara El Tari Kupang;

Salam Komando usai serah terima Pataka Polda NTT;

Acara tradisi Pedang Pora dan pelepasan Mantan Kapolda NTT, Brigjen Pol. Drs. Yorry Yance Worang oleh tokoh adat.

Acara Devile;

GaleryGalery

Giat Idul Adha 1432 H di Polda NTT;

Serah terima jabatan Pejabat Utama & Kapolres Jajaran Polda NTT

Wagub NTT memberika cindera mata kepada Pejabat Kapolda NTT yang baru saat pisah sambut;

Kapolda NTT, Brigjen Pol. Ricky HP Sitohang, SH memberikan cindera mata kepada Brigjen Pol. Drs. Yorry Yance Worang saat pisah sambut;

Jalan santai menyongsong peringat HUT Brimob ke-66;

Upacara dalam rangka HUT Brimob ke-66;

24 25

Fashion show anak-anak Bhayangkari dalam HUT HKGB

Kunker ke Polres Alor

berulang pada alat keberadaan virus ini ;- Tahap ini disebut kelamin wanita ;

periode jendela, umumnya - Retinitis virus berkisar 2 minggu – 6 bulan.sitomegalo.

2. Tahap 2 : HIV Positif (tanpa gejala ) rata-rata selama 5 – 10 tahun :HIV menular melalui

cairan tubuh seperti dara, - HIV berkembang biak dalam semen atau air

tubuh ;mani,cairan vagina, air HIV adalah - Tidak ada tanda-tanda khusus, susu ibu dan cairan

singkatan dari Human penderita HIV tampak sehat dan lainnya seperti darah. Immunodeficiency Virus. Virus tersebut HIV merupakan salah menular melalui :satu Virus yang - melakukan menyebabkan rusaknya penetrasi seks yang / melemahnya sistem tidak aman dengan kekebalan tubuh seseorang yang telah manusia. terinveksi ;

- Kondom adalah Virus HIV satu – satunya cara

membutuhkan sel – sel dimana penularan HIV kekebalan kita untuk dapat dicegah ;berkembang biak. - melalui darah yang Secara alamiah sel terinfeksi yang diterima kekebalan kita akan selama transfusi darah dimanfaatkan, bisa dimana darah tersebut diibaratkan seperti belum dideteksi virus merasa sehat ; mesin fotocopy. Namun atau penggunaan jarum - Test HIV sudah dapat mendeteksi virus ini akan merusak suntik yang tidak steril ; status HIV seseorang, karena telah mesin fotocopynya - dengan menggunakan bersama terbentuk antibody terhadap HIV ; setelah mendapatkan hasil copy virus jarum untuk menyuntik obat bius - Umumnya tetap tampak sehat baru dalam jumlah yang cukup dengan seseorang yang yang telah selama 5-10 tahun, tergantung daya banyak. Sehingga lama – kelamaan terinfenksi ; tahan tubuhnya (rata-rata 8 tahun ( di sel kekebalan kita habis dan jumlah - wanita hamil dapat juga menular negara berkembang lebih pendek ).virus menjadi sangat banyak. virus ke bayi mereka selama masa

kehamilan atau persalinan dan juga 3. Tahap 3: HIV Positif (muncul · Apa gejala orang yang melalui menyusui. gejala) terinfeksi HIV menjadi AIDS?

- Sistem kekebalan tubuh semakin Bisa dilihat dari dua gejala yaitu turun ;gejala Mayor (umum terjadi) dan

- Mulai muncul gejala infeksi gejala Minor (tidak umum terjadi): Bila seorang dewasa ( >12 tahun ) oportunistik, misalnya: pembengkakan dianggap AIDS apabila menunjukkan kelenjar limfa di seluruh tubuh, diare tes HIV positif dengan strategi terus menerus, flu, dll ;pemeriksaan yang sesuai dengan - Umumnya berlangsung selama sekurang – kurangnya 2 gejala mayor lebih dari satu bulan, tergantung daya - Berat badan menurun lebih dari dan 1 gejala minor, dan gejala ini tahan tubuhnya.10% dalam satu bulan ; bukan disebabkan oleh keadaan lain

- Diare kronis yang berlangsung yang tidak berkaitan dengan infeksi 4. Tahap 4 : AIDSlebih dari satu bulan ; HIV. - Kondisi sistem kekebalan tubuh

- Demam berkepanjangan lebih sangat lemah

dari satu bulan ; · Bagaimana HIV menjadi AIDS? - berbagai penyakit lain ( infeksi - Penurunan kesadaran dan Ada beberapa Tahapan oportunistik ) semakin parah

gangguan neurologis ; ketika mulai terinfeksi · Apakah CD 4 itu ?- Demensia/ HIV ensefalopati. virus HIV sampai

timbul gejala AIDS: CD 4 adalah sebuah 1. Tahap 1 : marker atau penanda

Periode Jendela yang berada di permukaan sel –

- HIV - Batuk menetap lebih dari satu sel darah putih masuk ke dalam bulan ; manusia, terutama tubuh, sampai - Dermatitis generalisata ; sel – sel limfosit. CD terbentuknya - Adanya herpes zostermultiseg- 4 pada manusia antibody terhadap mental dan herpes zoster beru- dengan sistem HIV dalam darah ;lang; kekebalan yang

- Tidak ada tanda – - Kandidias orofaringeal; menurun menjadi tanda khusus, penderita - Herpes simpleks kronis progresif; sangat penting, karena HIV tampak sehat dan berkurangnya nilai CD 4 - Limfadenopati merasa sehat ; dalam tubuh manusia generalisatac ;

- Test HIV belum bisa mendeteksi menunjukkan berkurangnya sel – sel - Infeksi jamur

Kasus Dewasa :

Gejala Mayor (umum terjadi) :

Gejala Minor (tidak umum terjadi) :

SorotanGalery

Pengurus Bhayangkari Daerah mengikuti upacara HUT Brimob ke-66;

Bhayangkari Brimobda NTT, menunjukkan kebolehan dalam bongkar pasang senjata;

Kapolda NTT, Brigjen Pol. Ricky HP Sitohang, SH memberikan arahan perdana kepada seluruh perwira jajaran Polda NTT;

Kapolda NTT, Brigjen Pol. Ricky HP Sitohang, SH saat mengambil Apel Perdana di Polda NTT; Pimpinan TNI saat menghadiri upacara HUT Brimob;

Kapolda NTT, Brigjen Pol. Ricky HP Sitohang, SH mengantar Brigjen Pol. Drs. Yorry Yance

26 27

APA ITU HIV

atau AIDS ???Mungkin sebagian

dari kita belum mengetahui “ apa itu HIV “ ????, dan

dampak yang akan diterima bila

kita terkena penyakit tersebut. dibawah ini uraian singkat yang saya sajikan untuk kita ketahui bersama,

agar kita bisa terhindar dari penyakit HIV dimaksud.

Gejala Mayor (umum terjadi)

Gejala Minor (tidak umum terjadi) :

Kasus Dewasa :

Kunker ke Polres Alor

28 29

InfoPengetahuan

dar ah putih. Atau

disebut juga limfosit yang

mana seharusnya berperan dalam memerangi

infeksi yang masuk ke tubuh manusia. Pada orang dengan sistem kekebalan yang baik, nilai CD 4 berkisar antara 1400 – 1500. Sedangkan pada orang dengan sistem kekebalan yang terganggu (misal pada orang yang terinfeksi HIV) nilai CD 4 semakin lama akan semakin menurun (bahkan pada beberapa kasus bisa sampai nol).

Apa fungsi sel CD 4 ini sebenarnya ?

dengan mudah masuk ke tubuh kita Sel yang mempunyai marker CD 4 dan menimbulkan penyakit pada tubuh Hindari hubungan bebas yang

dipermukaannya berfungsi untuk manusia dapat membahayakan nyawa kita melawan berbagai macam infeksi. Di sendiri.sekitar kita banyak sekali infeksi yang Bila kita sudah Ingat hidup sehat bukan untuk diri beredar, entah itu berada dalam membaca dan kita sendiri tapi untuk sahabat, udara, makanan ataupun minuman. memahami sekelumit saudara dan terkhususnya keluarga Namun tidak setiap saat menjadi sakit, pengetahuan yang kita.karena CD 4 masih bisa berfungsi tersaji ini, baiknya kita Mau tau cara penanggulangan dengan baik untuk melawan infeksi ini. dapat mempraktekkan dalam HIV, ikuti terus ...Jika CD 4 berkurang, mikro organisme kehidupan kita sehari – hari dengan yang patogen di sekitar kita tadi akan POLA HIDUP SEHAT.

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

1) Pemberhentian anggota dan tidak dipotong Yuran diketahui Kasatker ;Polri meninggal dunia terhitung Wajib untuk Dana Pensiun f) foto copy kartu peserta mulai tanggal yang bersangkutan (4,75%) dan Tunjangan Hari ASABRI (disahkan Kasatker) ;meninggal dunia ; Tua (3, 25%) sebesar 8%, g) foto copy keputusan/piagam

sedangkan Dana Bintang Nararya (disahkan 2) anggota Polri status Pemeliharaan Kesehatan Kasatker) ;

lajang/bujang meninggal sebesar 2% tetap dipotong ; h) foto copy surat nika (disahkan dunia biasa bukan karena c) Penerimaan uang duka pejabat yang mengeluarkan) ;dinas/tugas, tidak wafat sebesar 3 x penghasilan I) foto copy kartu penunjukan mendapat hak rawatan terakhir; istri/suami (disahkan purna dinas dan kepada ahli d) Penerimaan uang Catur Kasatker) ;waris (orangtua kandung) Sakti; j) surat keterangan tanggungan diberikan hak : e) Penerimaan Santunan keluarga (KU-I) disahkan a) Penerimaan uang duka Asuransi dan Resiko Kematian Kasatker ;wafat sebesar 3 x penghasilan dari PT. ASABRI (Persero) ; k) foto copy Akta kelahiran terakhir ; f) Penerimaan Tabungan Wa- masing – masing anak b) Uang Catur Cakti ; jib Perumahan (TWP). kandung (disahkan c) Penerimaan Santunan 4) persiapan kelengkapan admi- Pencatatan Sipil) ;Asuransi dan Resiko Kematian nistrasi proses pemberhentian l) asli dan foto copy surat dari PT. ASABRI (Persero) ; dan rawatan purna dinas ke- keterangan kuliah anak usia d) Penerimaan Tabungan pada anggota Polri meninggal 21-25 tahun dan sementara Wajib Perumahan (TWP). dunia biasa bukan karena di- kuliah (foto copy disahkan

3) anggota Polri meninggal dunia nas/tugas status kawin/- Dekan/Rektor) ;biasa bukan karena berkeluarga (meninggalkan m) surat pernyataan alamat dinas/tugas dan status istri/suami/anak) : pelaksanaan pension ;kawin/ berkeluarga a) foto copy surat kematian/Akta n) surat keterangan gaji yang (meninggalkan istri/suami- kematian (disahkan pejabat dibayarkan dari Bensatker ;/anak), kepada ahli waris di- yang mengeluarkannya) ; o) pas foto istri atau suami 12 berikan hak : b) foto copy keputusan pengang- (duabelas) lembar hitam putih a) Rawatan purna dinas katan pertama menjadi Polri ukuran 4x6 cm tanpa kaca (pensiun warakawuri/duda- (disahkan Kasatker) ; mata/tutup kepala./tunjangan anak yatim piatu); c) foto copy keputusan kenaikan 5) kelengkapan administrasi

b) penerimaan penghasilan pe- pangkat terakhir (disahkan tersebut 3) diatas, dikirim nuh almarhum selama 06 Kasatker) ; kepada Kapolda NTT cq Karo (enam) bulan dan atau 12 d) foto copy keputusan kenaikan Pers Polda NTT sebanyak 3 (duabelas) bulan bila gajii pangkat terakhir (tiga) berkas dalam map.almarhum memiliki (disahkan Kasatker) ;Skep/Piagam Bintang Nararya e) daftar riwayat hidup singkat

Anggota Polri Yang Meninggal Dunia Dalam Tugas

GiatGiat

30 31

subbagrehab, serta kedalam sub- gas pokok Bid Propam. Masing bagrenmin sebagai tebaga admi- –masing subsatker mempunyai Sebagaimana yang nistrasi rutin. tugas sendiri namun satu sama

tertuang didalam peraturan Yang menjadi landasan hukum lain terkait untuk dapat melak-

Kapolri No 22 Tahun 2010, Bidpropam dalam melaksanakan tu- sanakan tugas pokoknya Bid tugas pokok dan fungsi gas pokoknya antara lain adalah : Propam secara keseluruhan.

1. UU NO 2 Tahun 2002 Tentang Subsatker tersebut adalah se-propam adalah sebagai un-Polri bagai berikut: sur pembantu pimpinan

2. PP NO 1 Tahun 2003 tentang yang bertugas membina Pemberhentian anggota Polri 1. Subbidpaminal.

dan melaksanaka penga- 3. PP No 2 Tahun 2003 tentang Bertugas membina dan me-manan internal, penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri nyelengarakan pengamanan inter-

4. Keputusan Kapolri No 42 Tahun nal yang meliputi personil, materiil disiplin, ketertiban, dan per-2004 tentang Atasan Yang logistic, kegiatan dan bahan kete-tanggung jawaban profesi Berhak Menjatuhkan Hukuman rangan, yang dijabarkan dalam pe-dilingkungan Polda ter-Disiplin di Lingkungan Polri. laksanaan tugas sehari hari antara

masuk pelayanan penga- 5. Keputusan Kapolri No 43 Tahun lain: duan masyarakat 2004 tentang Tata cara penye- a. Melaksanakan pengamanan ter-

mengenai adanya dugaan lesaian Pelanggaran Disiplin hadap kegiatan Polri, obyek Anggota Polri. khusus, dan VIP / Pejabat Polri.penyimpangan tindakan

6. Keputusan Kapolri No 44 Tahun b. Pengawasan dan pengamanan anggota atau PNS Polri serta 2004 tentang Tata cara sidang tertutup terhadap personil, ke-

rehabilitasi sesuai dengan disiplin bagi anggota Polri. giatan, materiil logistic dan ba-

ketentuan peraturan 7. Peraturan Kapolri No 7 Tahun han ketrangan Polri.perundangan undangan. 2006 tentang Kode Etik Profesi c. Penyelenggaraan operasi ber-

Polri. sih terhadap kegiatan operasio-8. Paraturan Kapolri No 8 Tahun nal Kepolisian.

2006 tentang Organisasi dan d. Melaksanakan supervisi bidang Bidpropam Polda NTT saat ini tata kerja Komisi Kode Etik Paminal ke Polres- Polres guna diawaki oleh 65 orang anggota, Profesi Polri. meningkatkan pengawasan ter-yang terdiri dari 59 anggota Polri Didalam satker Bid Propam ter- hadap pelaksanaan tupoksi di dan 6 orang PNS Polri, dimana ke dapat 5 (lima) subsatker yang kewilayahan.65 orang tersebut terbagi ke dalam masing - masing bertanggung e. Penyelidikan terhadap penyim-subbagyanduan, subbidpaminal, jawab bagi terselenggaranya tu- pangan perilaku dan penyalah-subbidprovos, subbidwabprof dan

gunaan wewenang yang dila- disiplin oleh Ankum di lingku- a. Melaksanakan pelayanan dan kukan oleh anggota Polri dalam ngan Mapolda NTT , dengan penerimaan laporan atau pe laksanaan tupoks inya mempersiapkan personil Pro- pengaduan warga masyarakat masing – masing. vos sebagai penuntut dan pe- mengenai sikap dan tindakan

f. Pencatatan laporan data pe- ngawal terperiksa. anggota atau PNS Polri yang di-langgaran personil / PNS Polri. g. Melaksanakan Back Up sidang duga melanggaran disiplin

g. Penelitian catatan personil Polri perkara pelanggaran disiplin o- dan/kode etik Profesi Polri.bermasalah dalam rangka pem- leh anggota Polri kewilayahan. b. Melaksanakan pemantauan binaan karier. dan evaluasi pelaksanaan pro-

h. Melaksanakan dokumentasi , 3. Subbidwabprof. gram Bidpropam dan pe-file, dan pencatatan produk pa- Bertugas dalam rangka menye- nanganan laporan atau penga-minal berupa laporan harian, lenggarakan fungsi pembinaan duan warga masyarakat, pe-bulanan, tahunan, infosus, ren- pertanggung jawaban profesi ngumpulan dan pengolahan da-cana kegiatan, perkiraan pami- secara professional , etis dan ta serta penyajian informasi nal, laporan penugasan dan nerkualitas dengan selalu ber- dan dokementasi dilingkungan atensi Pers. pegang teguh pada kode etik Bidpropam.

Profesi Polri. Yang dijabarkan 2. Subbidprovos dalam pelaksanaan tugas se- 5. SubbagrehabpersBertugas melaksanakan pene- hari hari antara lain: Bertugas melaksanakan pene-

gakan disiplin dan tata tertib ang- a. Melaksanakan penilaian akre- rimaan pengaduan keberatan dari gota/PNS Polri serta melaksanakan ditasi atas penerapan standar anggota/ PNS Polri , registrasi dan p e n g a m a n a n t e r b u k a d i profesi melalui kegiatan super- penelitian terhadap perkara pe-lingkungan Polri secara tegas dan visi yang dilakukan secara ber- langgaran disiplin dan atau kode professional tanpa diskriminatif, kala dan berkesinambungan. etik profesi Polri, dan penetapan pu-dimana dalam pelaksanaan sehari b. Melaksanakan analisa dan eva- tusan rehabilitasi, serta pembinaan hari dijabarkan antara lain: luasi terhadap penilaian akredi- dan pemulihan profesi. Dalam pe-a. Melaksanakan pembinaan dan tasi atas penerapan standar laksanaan sehari hari dijabarkan

penegakan hokum di ling- profesi pada masing-msing antara lain:kungan Polri , termasuk dida- fungsi. a. Pene r imaan pengaduan lamnya adalah penegakan tata c. Pemantauan dan pengawasan keberatan dari anggota dan tertib (gaktib) terhadap pe- pelaksanaan kegiatan operasi- PNS Polri antara lain proses hu-langgaran disiplin bagi anggota onal dan pembinaan pada ma- kum penegakan disipl in Polri dan PNS Polri. sing-masing pengemban fung- dan/atau kode etik Profesi Polri

b. Melaksanakan penjagaan Ma- si Kepolisian. b. Pelaksanaan registrasi dan ko, Patroli dan pengawasan o- d. Mengendalikan pelanggaran penelitian terhadap perkara di-rang/barang berharga/ bukti, Kode Etik Profesi Polri melalui siplin dan atau kode etik profesi pengamana/patrol rumag di- pelaksanaan sidang KKE. yang sedang dan telah dipro-nas pejabat utama (Kapolda e. Melaksanakan audit Investigasi ses melalui mekanisme persi-dan Wakapolda), serta melak- terhadap pelanggaran Kode dangan.sanakan pengamanan / penga- Etik Profesi Polri / kasus – kasus c. Penetapan putusan rehabilitasi wasan terhadap kegitan Polri di yang menonjol serta melaku- terhadap anggota Polri yang te-lingkungan Polda NTT. kan pemeriksaan terhadap ang- lah menjalani hukuman , dalam

c. Melaksanakan pemeriksaan ter- gota Polri yang melanggar Ko- proses pemeriksaan, dan yang hadap anggota yang melaku- de Etik Profesi Polri tersebut tidak terbukti melakukan pe-kan pelanggaran disiplin di ke- f. Penataan system dan mekanis- langgaran.wilayahan maupun di Mapolda me pelaksanaan sidang kode E- d. Pembinaan dan pemulihan pro-NTT. tik Profesi Polri. fesi terhadap anggota Polri se-

d. Melaksanakan pendataan ter- belum dan sedang dalam pro-hadap unjuk rasa , pengru- 4. Subbag yanduan. ses pemeriksaan , serta telah sakan, pembakaran terhadap Bertugas menerima laporan a- memperoleh putusan yang Mako Polri serta pendataan tau pengaduan masyarakat ter- mempunyai kekuatan hokum penyalahah gunaan senpi kait dengan pelanggaran yang tetap.dinas yang dilakukan oleh dilakukan oleh anggota/ PNS e. Menyiapkan pembinaan ulang anggota Polri. Polri dan memonitor penanga- profesi bagi terhukum melalui

e. Melaksanakan pengawalan nannya. Dimana sehari hari program pendidikan dan pelati-tahanan. dijabarkan dalam bentuk han , atau yang ditetapkan oleh

f. Membantu pelaksanaan sidang antara lain: atasan dari terhukum.

* * *

* * *

InfoPoldaInfoPolda

32 33

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANGTATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA a. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi REPUBLIK INDONESIA.

yang sedemikian pesat telah menyebabkan BAB Iperubahan terhadap kehidupan manusia dalam KETENTUAN UMUMberbagai bidang, secara langsung mempengaruhi PASAL 1fungsi sarana dan prasarana Kepolisian Negara Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :Republik Indonesia dalam proses pengadaan 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang barang/jasa; selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, yang berperan dalam memelihara keamanan dan efektivitas, transparansi, persaingan sehat, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta akuntabilitas dan adil dalam pelaksanaan memberikan perlindungan, pengayoman dan barang/jasa pemerintah dilingkungan Kepolisian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Negara Republik Indonesia, perlu dilaksanakan terpeliharanya keamanan dalam negeri.pengadaan barang/jasa secara elektronik; 2. L e m b a g a K e b i j a k a n P e n g a d a a n

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perluh disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara bertugas mengembangkan dan merumuskan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Lingkungan Kepolisian Negara Republik Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Indonesia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Mengingat : (E-Procurement) ada lah pengadaan

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang barang/jasa yang di laksanakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran menggunakan teknologi informasi dan transaksi Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undangan.Nomor 4168); 4. Pelelangan Secara Elektronik (E-Tendering)

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada sistem pengadaan secara elektronik dengan Nomor 4843); cara menyampaikan dalam waktu yang telah

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang ditentukan.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian 5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Negara Republik Indonesia; selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang l embaga Po l r i yang d i ben tuk un tuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan

barang/jasa secara elektronik.6. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu

MEMUTUSKAN : gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara

Menetapkan: nasional yang dikelola oleh LKPP.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PA adalah pejabat pemegang kewenangan TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA penggunaan anggaran Lembaga Polri.PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, PA untuk menggunakan APBN atau sumber peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, anggaran lain yang dipersamakan dengan Daftar tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi Isian Pelaksanaan Anggaran. yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya oleh orang yang mampu memahaminya.disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh 20.Message Diggest 5 yang selanjutnya disingkat PA/KPA untuk bertanggungjawab atas MD5 adalah suatu metodologi untuk memberi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. jaminan bahwa dokumen elektronik yang diterima,

10.Panitia Pengadaan adalah para personel yang hal ini dengan membandingkan “sidik jari” (finger memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa print) atau dengan istilah “Hash Key” dari yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan dokumen-dokumen tersebut.pengadaan barang/jasa. 21.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan

11.Pejabat Pengadaan personil yang memiliki yang terdiri atas informasi eletronik yang sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan informasi elektronik lainnya yang digunakan pengadaan barang/jasa. sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

12.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 22.User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di bertugas memeriksa dan menerima hasil dalam suatu sistem elektronik.pekerjaan. 23.Password adalah kumpulan karakter atau string

13.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya yang digunakan oleh pengguna jaringan atau disingkat ULP adalah unit lembaga Polri yang sebuah sistem operasi multiuser (banyak berfungsi untuk melaksanakan pengadaan pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada barang/jasa yang bersifat permanen dapat berdiri sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sendiri atau melekat pada unit kerja yang sudah sistem tersebut.ada.

14.Penyediaan Barang/Jasa adalah badan usaha Pasal 2atau orang perseorangan yang menyediakan Prinsip-prinsip pengaduan secara elektronik barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa dalam peraturan ini meliputi :lainnya. a. efesien, yaitu pengadaan barang/jasa

15.Administrator adalah personel yang diangkat dilaksanakan dengan menggunakan dana dan oleh KPA yang bertugas mengelolah kesisteman daya seminimal mungkin untuk mencapai kualitas (sistem dan jaringan) LPSE, serta dapat dan sasaran yang telah dalam waktu dan melaksanakan entry data kepanitiaan, rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan untuk paket, PPK dan panitia pengadaan (di LPSE, atau di mencapai hasil yang maksimum;unit kerja masing-masing). b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus

16.Verifikator adalah personel yang diangkat oleh sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah KPA yang bertugas melakukan verifikasi, dan ditetapkan serta memberikan manfaat yang validasi data penyedia barang/jasa yang mendaftar sebesar-besarnya;di LPSE, memberikan password penyedia c. transparan, yaitu semua ketentuan dan barang/jasa, serta mengeksekusi black-list informasi mengenai pengadaan barang/jasa penyedia barang/jasa berdasarkan surat bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penetapan PPK. penyedia barang/jasa serta oleh masyarakat pada

17.Layanan Pengguna (Helpdesk) adalah personel umumnya;yang diangkat oleh KPA yang bertugas d. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan memberikan penjelasan atas berbagai hal ketentuan yang terkait dengan pengadaan menyangkut operasionalisasi LPSE. b a r a n g / j a s a s e h i n g g a d a p a t

18.Pelatih (Trainer) adalah personel yang diangkat dipertanggungjawabkan; oleh KPA yang bertugas memberikan pelatihan tata e. kerahasiaan, yaitu dalam pelaksanaan cara penggunaan aplikasi LPSE kepada PPK, pengadaan barang/jasa Pemerintah secara panitia dan penyedia barang/jasa. elektronik, wajib menjaga kode akses guna

19.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi mencegah terjadinyan penyalagunaan;elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, f. terbuka, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, criteria tertentu yang telah ditetapkan;yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar g. bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa melalui computer atau sistem elektronik, termasuk dilaksanakan melalui persaingan secara sehat

InfoPolda InfoPolda

34 35

diantara para peserta untuk memperoleh 2. pemenang pada seleksi atau penyedia barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif pada penunjukkan langsung untuk jasa dan tidak ada intervensi; konsultasi dengan nilai di atas Rp.

h. adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama atau 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).tidak diskriminatif terhadap semua calon penyedia g. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan barang/jasa dan tidak mengarah untuk member ketentuan peraturan perundang-undangan;keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara h. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan dan/atau alas an apapun; ULP/Pejabat, Pengadaan, dalam hal terjadi

i. interoperabilitas, yaitu bahwa sistem aplikasi perbedaan pendapat; danyang dibangun dapat diinstall pada semua i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan Operating System Komputer; dan seluruh dokumen Pengadaan barang/Jasa.

j. jaminan keamanan data, yaitu bahwa lalulintas data yang ada pada sistem aplikasi dijamin (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana keamanannya dan jika sampai terjadi manipulasi dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperluhkan, PA data (perubahan/kerusakan) akan dapat dapat:diidentifikasi/mampu telusur (traceable). a. menetapkan tim teknis; dan/atau

Pasal 3 b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk Tujuan dari Peraturan ini meliputi : p e l a k s a n a a n p e n g a d a a n m e l a l u i

a. terwujudnya kemudahan untuk pencarian sayembara/kontes.informasi penyedia (sourcing) dan mempercepat proses pengadaan; (3) Tugas dan kewenangan PA sebagaimana

b. terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf f dan ayat (2) yang efektif dan efisiensi secara administrasi; dan dilimpahkan kepada KPA.

c. terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa secara cepat dan mudah. Pasal 6

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf BAB II b, memiliki tugas dan wewenang sesuai pelimpahan

PELAKSANA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA tugas dan kewenangan dari PA.SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4 Pasal 7Pelaksanan yang terkait dalam pengadaan (1) Struktur LPSE sebagaimana dimaksud dalam

barang/jasa secara elektronik, terdiri dari : Pasal 4 huruf c terdiri dari:a. PA; a. pengarah yang mempunyai tugas:b. KPA; 1. membina dan mengarahkan program kerjac. LPSE; 2. member ikan arah kebi jakan untuk d. PPK; pelaksanakan kegiatan; dane. panitia/pejabat pengadaan/ULP; dan 3. memantau dan mengevaluasi kegiatan;f. penyedia barang/jasa. b. kepala LPSE, yang mempunyai tugas:

1. memimpin operasional harian LPSE;Pasal 5 2. memberikan arahan teknis terhadap

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pelaksanaan kegiatan LPSE; danhuruf a, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut 3. menyusun laporan kegiatan LPSE;: c. sekretar is , yang mempunyai tugas

a. menetapkan rencana umum pengadaan; melaksanakan koordinasi, pembinaan dan b. menetapkan PPK; pengendalian terhadap program, kegiatan, c. menetapkan pejabat pengadaan; administrasi dan sumber daya di lingkungan d. menetapkan panitia/pejabat penerima LPSE;

hasil pekerjaan; d. administrator, yang mempunyai tugas:e. mengawasi pelaksanaan anggaran; 1. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem f. menetapkan: informasi (hardware);

1. pemenang pada pelelangan atau 2. memelihara server LPSE dan perangkat penyedia pada penunjukan langsung lainnya;u n t u k p a k e t p e n g a d a a n 3. menangani permasalahan teknis sistem barang/pekerjaan konstruksi/jasa informasi yang terjadi;lainnya dengan nilai di atas Rp. 4. memberikan informasi dan masukan kepada 100.000.000.000,-(seratus mil iar LPSE Pusat mengenai kendala-kendala teknis rupiah); atau yang terjadi di LPSE; dan

5. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat; pelaksanaan tugas.e. verifikator, yang mempunyai tugas:1. menangani pendaftaran pengguna LPSE; Pasal 92. melakukan verifikasi seluruh informasi dan (1) LPSE berfungsi sebagai:

d o k u m e n s e b a g a i p e r s y a r a t a n a. media penyedia informasi dan konsultasi pendaftaran pengguna LPSE; memberikan pelayanan kepada panitia/pejabat

3. menyetujui dan menolak permohonan pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan berkaitan dengan sistem pengadaan barang/jasa hasil verifikasi; secara elektronik;

4. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE; b. penyedia informasi dan data yang berkaitan 5. melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah

tentang persetujuan dan penolakan dilakukan oleh PPK dan panitia/pejabat pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan pengadaan/ULP, guna kepentingan proses audit,

6. menyampaikan informasi kepada pengguna monitoring dan evaluasi; danLPSE tentang kelengkapan dokumen yang c. penyelenggara penatausahaan LPSE.dipersyaratkan; (2) Fungsi LPSE sebagai penyedia informasi dan data

f. layanan pengguna (helpdesk), yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas: d a p a t d i g u n a k a n u n t u k k e g i a t a n

1. memberikan layanan konsultasi mengenai pengawasan/audit sesuai peraturan perundang-proses pengadaan baik melalui internet, undangan.telepon maupun hadir langsung di LPSE;

2. membantu proses pendaftaran pengguna Pasal 10LPSE; (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf

3. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur d, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:aplikasi LPSE; dan a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan

4. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE; Barang/Jasa;g. pelatih (trainer), yang mempunyai tugas: b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 1. memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE; Barang/Jasa;2. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait c. menandatangani kontrak;

pengadaan barang/jasa. d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia (2) Personel LPSE harus memenuhi persyaratan Barang/Jasa;

sebagai berikut: e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;a. memiliki integritas moral, disiplin dan f. me laporkan pe laksanaan/penye lesa ian

tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;b. memahami jenis pekerjaan yang telah menjadi g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan

tugas dan tanggungjawab dalam pengelolah Barang/Jasa kepada KPA dengan berita acara LPSE; dan penyerahan;

c. memahami jenis pekerjaan yang telah menjadi h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk tugas dan tanggungjawab pengelola LPSE; dan penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan

(3). Personil yang menduduki jabatan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan;dalam stuktur sebagaimana dimaksud pada i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh ayat (1), ditetapkan oleh KPA. dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

danPasal 8 j. menindaklanjuti temuan LPSE apabila ditemukan

Tugas LPSE meliputi: penyimpangan prosedur atas pelaksanaan a. menyusun program kegiatan pengelolahan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

pengadaan barang/jasa secara elektonik; (2) Penetapan rencana pelaksanaan Pengadaan b. menyelenggarakan pelatihan aplikasi LPSE Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan (1) huruf a, meliputi:penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem a. spesifikasi teknis Barang/Jasa;pengadaan barang/jasa secara elektonik; b. harga perkiraan sendiri (HPS); dan

c. memberikan pelayanan akses LPSE kepada c. rancangan kontrak.panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana barang/jasa; dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperluhkan,

d. melaksanakan administrasi kesisteman LPSE; dan PPK dapat:e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan a. mengusulkan kepada KPA mengenai perubahan

36 37

InfoPoldaInfoPolda

paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan kegiatan pengadaan; teknis dan manjerial untuk menyediakan

b. menetapkan tim pendukung; barang/jasa;c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi d. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan

penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu sebagai Penyedia barang/jasa dalam kurun waktu pelaksanaan tugas ULP; dan 4 (empat) tahjun terakhir baik di lingkungan

d. menetapkan besaran uang muka yang akan pemerintah maupun swasta, termasuk dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. pengalaman subkontrak;

e. ketentuan sebagaiman dimaksud pada huruf c, Pasal 11 dikecualikan bagi Penyedia barang/jasa yang baru

(1) Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP sebagaimana berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas f. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan pokok dan kewenangan sebagai berikut: dan fasilitas lain yang diperlukan dalam

a. menyusun rencana pemil ihan Penyedia Pengadaan barang/jasa;Barang/Jasa; g. dalam hal Penyedia barang/jasa akan melakukan

b. menetapkan dokumen pengadaan; kemitraan, Penyedia barang/jasa harus c. menetapkan besaran nominal jaminan m e m p u n y a i p e r j a n j i a n k e r j a s a m a

penawaran; operasi/kemitraan yang memuat persentase d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan kemitraan dan perusahaan yang mewakili

Barang/Jasa di website Polri masing-masing dan kemitraantersebut;papan pengumuman resmi untuk masyarakat h. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil koperasi dalam Portal Pengadaan Nasional; kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui yang sesuai untuk usaha non-kecil;prakualifikasi atau pascakualifikasi; i. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan terhadap penawaran yang masuk; Jasa Konssultasi;

g. menjawab sanggahan; j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi h. menyerahkan salinan dokumen pemilihan dan Jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa

Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:i. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia SKP =

Barang/Jasa; KP – Pj. membuat laporan mengenai proses dan hasil KP = nilai Kemampuan Paket, dengan

pengadaan kepada KPA; dan ketentuan :k. member ikan pertanggungjawaban atas 1. untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; kepada KPA. dan

(2) Selain tugas pokok dan wewenang Panitia/Pejabat 2. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket Pengadaan/ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu (1), dalam hal diperlukan Panitia/Pejabat koma dua) N.Pengadaan/ULP dapat mengusulkan kepada PPK: P = jumlah paket yang sedang a. perubahan HPS; dan/atau dikerjakan.b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. N =jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat

ditangani pada saat bersamaan selama kurun Pasal 12 waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(1) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dalam pasal 4 huruf f wajib memenuhi persyaratan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sebagai berikut: dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas

a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani untuk dilakukan verifikasi secara nyata oleh LPSE sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia pernyataan yang ditandatangani Penyedia barang/jasa d iber i kode akses untuk barang/jasa;menggunakan sistem pengadaan secara l. sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor Pokok elektronik. Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi

b. memenuhi ketentuan peraturan perundang- kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh sebagai penyedia barang/jasa; Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29

dan PPN (bagi (Pengusaha Kena Pajak) paling website LPSE Polri keabsahannya sama dengan kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun dokumen tertulis.berjalan;

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk Pasal 15mengikatkan diri pada Kontrak; (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam; Polri wajib dihubungkan ke pusat informasi o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat pengadaan barang/jasa nasional di LKPP selaku

dijangkau dengan jasa pengiriman; dan pengelolah portal pengadaan nasional.p. menandatangani Pakta Integritas (2) LKPP selaku pengelolah portal pengadaan (2) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya nasional, berwenang melakukan pembinaan dan

menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang pengawasan terhadap penyelenggaraan menjadi Penyedia Barang/Jasa. pengadaan barang/jasa secara elektronik di

lingkungan Polri.

BAB III Pasal 16TATA CARA PELAKSANAAN Semua biaya yang timbul dalam rangka

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA pengelolaaan LPSE dibebankan kepada DIPA Polri.ELEKTRONIK

Pasal 13 BAB IV(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

elektronik menggunakan metode: Pasal 17a. pe l e l angan umum seca ra e l e k t ron i k (1) Manajemen LPSE Polri meliputi kegiatan

pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, b. pelelangan umum secara elektronik prakualifikasi pengawasan dan pengendalian terhadap proses;

dengan 2 (dua) file. a. pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan (2) Pengadaan secara elektronik dilaksanakan sesuai sistem LPSE;

standard dokumen elektronik (E-Procurement) b. penyelenggaraan sosial isasi pengadaan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan barang/jasa secara elektronik;Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. c. penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan

(3) Proses pengadaan elektronik dilaksanakan melalui personel pelaksanan LPSEdi lingkungan Polri; danpertukaran dokumen elektronik. d. penyelenggaraan pelatihan penyedia

barang/jasa.Pasal 14 (2) Peran dan tanggung jawab masing-masing satuan

(1) Pertukaran dokumen elektronik sebagaimana kerja Polri meliputi;dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan a. Sarpras Polri, bertanggung jawab atas melalui website LPSE Polri dengan alamt manajemen LPSE sebagaimana dimaksud pada http://www.Ipse.polri.id ayat (1).

(2) Dokumen elektornik mencakup: b. Srena Polri, bertanggung jawab atas perencanaan a. user ID dan Password seluruh pengguna sistem anggaran untuk pengadaan sarana LPSE Polri

pengadaan barang/jasa secara elektronik secara skala prioritas;merupakan representasi dari pengguna dan c. Div TI Polri, bertanggung jawab atas terasosiasi terhadap seluruh aktivitasnya; keberlangsungan, ketersediaan keamanan sistem

b. user ID dan Password sebagaimana dimaksud LPSE Polri yang terintegrasi (continuity, pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh Availability, Security dan Integrity);dokumen elektronik yang dikirim ke sistem d. Itwasum Polri, bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa, sehingga diakui sebagai pengawasan proses pengadaan barang/jasa salah satu komponen yang mengesahkan secara elektronik;dokumen tersebut; dan e. Satker pada Mabes Polri, bertanggung jawab atas

c. autentikasi dokumen elektronik dalam penggunaan dan pelaksanaan proses pengadaan pe l ak sanaan pengadaan ba rang / j a sa barang/jasa secara elektronik di lingkungan kerja menggunakan metodologi MD5. masing-masing; dan

(3) Dalam hal penyedia barang/jasa telah f. Satker Kewilayahan, bertanggung jawab atas memberikan pernyataan dan persetujuan atas penggunaan dan pelaksanaan proses pengadaan autentikasi dokumen elektronik, dianggap telah barang/jasa secara elektronik di lingkungan kerja menandatangani dokumen tersebut. masing-masing.

(4) Dokumen elektronik yangdipertukarkan melalui

38 39

InfoPoldaInfoPolda

Pasal 18 3) Kewajiban LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guna menunjang kelancaran proses pengadaan (2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

barang/jasa secara elektronik perludibentuk sub-agensi LPSEdi Biro Sarana dan Prasarana Pasal 21(Rosarpras) Polda. LPSE wajib melaporkan kepada KPA dan KPK,

(2) Pembentukan sub-agensi LPSE di Rosarpras Polda apabila ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan merupakan tanggung jawab Assarpras dan/atau Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik Karosarpras Polda. dengan tembusan kepada APIP Polri.

BAB VTATA CARA PENGADUAN BAB VI

Pasal 19 KETENTUAN PERALIHANDalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat Pasal 22

menemukan indikasi penyimpangan prosedur, (1) Satker di lingkungan Polri wajib melaksanakan Korups i , Ko lus i dan NNepot isme (KKN), Pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk penyalagunaan wewenang, rekayasa dan persaingan sebagian/seluruh paket-paket pada Tahun tidak sehat dalam pelaksanaan pengadaan Anggaran 2012.barang/jasa secara elektronik di lingkungan Polri, (2) Satker di lingkungan Polri mulai menggunakan e-dapat mengajukan pengaduan. Procurement dalam Pengadaan barang/jasa

disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Pasal 20 Kapolri ini ditetapkan.

(1) Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut: BAB VII

a. pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia KATENTUAN PENUTUPbarang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas Pasal 23LPSE; dan Pada saat peraturan mulai berlaku, maka

b. LPSE setelah menerima pengaduan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara berkewajiban untuk menelaah dan meneliti materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pengaduan. di Lingkungan Kepolisisan Negara Republik Indonesia,

(2) Hasil penelaan dan penelitian atas pengaduan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.yang diterima, LPSE Polri berkewajiban; Pasal 24

a. memberikan tanggapan atau jawaban atas Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal pengaduan terhadap proses pengadaan ditetapkan.barang/jasa secara elektronik. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan

b. meneruskan kepada Aparat Pengawasan Intern Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya Pemerintah (APIP) Polri, dalam hal tidak bisa dalam Berita Negara Republik Indonesia.diselesaikan oleh LPSE.

HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

PROSEDUR TETAP

NOMOR : PROTAP / 1 / X/ 2010

TENTANG

PENANGGULANGAN ANARKI

I. PENDAHULUAN Indonesia Nomor 4168) ;1. UMUM g. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005

a. anarki merupakan bentuk pelanggaran t e n t a n g R a t i f i k a s i K o n v e n a n hukurn yang yang membahayakan Internasional Hak Sipil dan Politik keamanan dan mengganggu ketertiban (Lembaran Negara Republik Indonesia umum masyarakat sehingga perlu Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan dilakukan penindakan secara cepat, tepat Lembaran Negara Republik Indonesia dan tegas dengan tetap mengedepankan Nomor 4558);prinsip-prinsip Hak Asasi manusia (HAM) h. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 serta sesuai ketentuan peraturan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras perundang – undangan yang berlaku ; dan Etnis (Lembaran Negara Republik

b. agar anarki dapat ditangani secara cepat Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, dan tepat untuk mengeliminir dampak Tambahan Lembaran Negara Republik yang lebih luas, perlu disusun prosedur Indonesia Nomor 4919);tetap untuk dijadikan pedoman seluruh i. Peraturan Presiden Republik Indonesia anggota Polri. Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian 2. DASAR Negara Republik Indonesia ;

a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara tentang Kitab Undang – Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) tentang Pedoman Pengendalian Massa ;beserta perubahannya ; k. Peraturan Kepala Kepolisian Negara

b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran tentang Tata Cara Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Perkara Penyampaian Pengamanan dan Republik Indonesia Nomor 3209) ; Penanganan Perkara Penyampaian

c. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 Pendapat di muka Umum.tentang Ratifikasi Konfensi Menentang l. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Penyiksaan dan Penghukuman yang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Ke jam, T i dak Manus i aw i a t au tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Merendahkan Martabat Manusia Tindakan Kepolisian ;(Lembaran Negara Republik Indonesia m. Peraturan Kepala Kepolisian Negara tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Implementasi Prinsip dan Nomor 3983) ; Standar hak Asasi Manusia dalam

d. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 Penyelenggaraan Tugas Kepolisian tentang Kemerdekaan Menyampaikam Negara Republik Indonesia ;Pendapat di Muka Umum (Lembaran n. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Republik Indonesia Nomor 3789) ; Bertindak Dalam Penanggulangan Huru –

e. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hara ;tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran o. Resolusi PBB 34 / 169 tanggal 7 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Desember 1969 tentang Ketentuan Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Berperilaku (code of conduct) untuk Republik Indonesia Nomor 3886) ; Pejabat Penegak Hukum ;

f. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 p. Protokol PBB Tahun 1980 yang tentang Kepolisian Negara Republik diselenggarakan di Kuba pada tanggal 27 Indonesia (Lembaran Negara Republik Agustus sampai dengan 7 September Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 1980 tentang Prinsip – Prinsip Dasar Tambahan Lembaran Negara Republik Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 17 Juni 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATTD

Drs. TIMUR PRADOPOJENDERAL POLISI

40 41

oleh Aparat Penegak Hukum. atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung.

3. TUJUAN g. Ambang gangguan selanjutnya disingkat Agar tercapai keseragaman poia tindak AG aalah kondisi gangguan Kamtibmas

dan tidak menimbulkan keraguan bagi yang jika dibiarkan tidak ada tindakan anggota Polri dalam menangani anarki. Kepolisian dapat meningkat gangguan

menjadi gangguan nyata.4. RUANG LINGKUP h. Gangguan nyata selanjutnya disingkat

Lingkup prosedur tetap ini meliputi GN adalah gangguan keamanan berupa gambaran umum tentang bentuk, sifat, kejahatan atau pelanggaran yang terjadi pelaku, akibat anarki, dasar hukum tindakan dan menimbulkan kerugian bagi tegas, cara bertindak, personel, sarana masyarakat berupa jiwa raga ataupun prasarana, penanggung jawab, komando dan harta benda.pengendalian serta anggaran. i. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan 5. PENGERTIAN keberadaan manusia sebagai makhluk

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan yang selanjutnya disingkat Polri adalah anugerah – Nya yang wajib dihormati, alat Negara yang berperan dalam dijunjung tinggi dan dilindungi oleh memelihara keamanan dan ketertiban Negara, hukum, pemerintah dan setiap masyarakat, menegakkan hukum, serta o rang demi keho rmatan se r ta memberikan perlindungan, pengayoman perlindungan harkat dan martabat dan pelayanan kepada masyarakat dalam manusia.rangka terpeliharanya keamanan dalam j. pelanggaran hak asasi manusia adalah negeri ; setiap perbuatan seseorang atau

b. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa kelompok orang termasuk aparat Negara dan atau tindakan lain yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja secara bertanggung jawab menurut atau kelalaian yang secara melawan hukum yang berlaku untuk mencegah, hukum mengurangi, menghalangi, menghambat atau menghentikan anarki membatasi dan atau mencabut hak asasi atau pelaku kejahatan lainnya yang manusia seseorang atau kelompok orang mengancam ke se l ama tan a t au d a n t i d a k m e n d a p a t k a n a t a u membahayakan jiwa raga harta benda dikhawatirkan tidak akan memperoleh atau kehormatan kesusilaan guna penyelesaian hukum yang adil dan benar mewujudkan tertib dan tegaknya hukum berdasarkan mekanisme hukum yang serta terbina ketentraman masyarakat ; berlaku.

c. Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang – terangan 6. ASAS – ASASoleh seseorang atau sekelompok orang Da lam menerapkan tugas dan yang bertentangan dengan norma hukum perlindungan terhadap warga masyarakat yang mengak ibatkan kekacuan, setiap anggota Polri wajib memperhatikan :membahayakan keamanan umum a. asas legalitas yaitu setiap anggota Polri mengancam keselamatan jiwa dan atau dalam melakukan tindakan harus sesuai barang, kerusukan fasilitas umum atau dengan prosedur dan hukum yang hak milik orang lain ; berlaku baik di dalam perundang –

d. Penggunaan kekuatan adalah segala undangan nasional maupun internasional upaya untuk pengarahan daya, potensi ;atau kemampuan anggota Polri dalam b. asas nesesitas, yaitu setiap anggota Polri rangka melaksanakan tindakan Kepolisian yang dalam melakukan tindakan harus untuk menanggulangi anarki. didasari oleh suatu kebutuhan untuk

e. Tindakan tegas dan terukur adalah mencapai tujuan penegakkan hukum ; serangkaian tindakan Kepolisian yang yang mengharuskan anggota Polri dilakukan oleh anggota Polri baik melakukan suatu tindakan yang perorangan maupun dalam ikatan membatasi kebebasan seseorang ketika kesatua secara professional proporsional menghadapi kejadian yang tidak dapat dan tanpa ragu – ragu serta sesuai dihindarkan ;peraturan perundang – undangan yang c. asas proporsional yaitu setiap anggota berlaku. Polri yang melakukan tugas harus

f. mempertahankan diri dan atau senantiasa menjaga keseimbangan masyarakat adalah tindakan yang diambil antara tindakan yang dilakukan dengan oleh anggota Polri untuk melindungi diri ancaman yang d ihadap i da lam sendiri atau masyarakat atau harta benda penegakkan humum ; dan

d. asas akuntabilitas yaitu setiap anggota seseorang namun dilakukan secara Polri yang melakukan tugas senantiasa bersama – sama dan berdampak luas harus bertanggung jawab sesuai dengan terhadap stabilitas kamtibmas.ketentuan hukum yang berlaku.

II. BENTUK, SIFAT, PELAKU DAN AKIBAT 10. AKIBATANARKI Anarki dapat menyebabkan terjadinya ;

a. kerugian jiwa dan harta benda yang 7. BENTUK berpengaruh terhadap stabi l i tas

a. Ambang Gangguan (AG) Kamtibmas atau meresahkan masyarakat bentuk – bentuk perbuatan yang luas atau keselamatan masyarakat ;

merupakan AG belum menjadi anarki, b. gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas antara lain : yang menyebabkan fungsi pemerintahan 1) membawa senjata (api, tajam) ; maupun aktivitas keseharian masyarakat 2) membawa bahan berbahaya (padat, tidak dapat berlangsung dengan lancar ;

cair dan gas) ; dan3) membawa sen ja ta / bahan c. gangguan terhadap operasionalisasi dan

berbahaya lainnya (ketapei, kejut) ; fungsi suatu institusi tertentu, baik dan swasta maupun pemerintah.

4) melakukan tindakan provokatif (menghasut). III. PELAKSANAAN PENANGANAN ANARKI

11. DASAR HUKUM TINDAKAN TEGASb. Gangguan Nyata (GN) a. KUHP

bentuk – bentuk perbuatan yang 1) Pasal 48 : “barang siapa / anggota merupakan GN anarki, antara lain : yang melakukan tindakan secara

1) perkelahian massal ; terpaksa tidak dapat dipidana” ;2) pembakaran ; 2) Pasal 49 : “barang siapa / anggota 3) perusakan ; yang me lakukan pe rbua tan 4) pengancaman ; pembelaan secara terpaksa untuk diri 5) penganiayaan ; sendi r i maupun orang la in , 6) pemerkosaan ; kehormatan kesusilaan atau harta 7) penghilangan nyawa orang ; benda sendiri maupun orang lain 8) penyanderaan ; karena ada serangan atau ancaman 9) penculikan ; serangan yang sangat dekat pada 10) pengeroyokan ; saat itu yang melawan hukum tidak 11) sabotase ; dapat dipidana” ;12) penjarahan ; 3) pasal 50 : “barang siapa / anggota 13) perampasan ; melakukan perbuatan untuk 14) pencurian ; melaksanakan ketentuan Undang – 15) melawan / menghina petugas Undang tidak dipidana” ;

dengan menggunakan atau tanpa 4) Pasal 51 : “barang siapa / anggota menggunakan alat dan atau senjata. melakukan perbuatan untuk

melaksanakan perintah Jabatan yang 8. SIFAT diberikan oleh penguasa yang

Sifat anarki antara lain : berwenang, tidak dipidana”.a. agresif ;b. spontan ; b. Undang – Undang Nomor 2 tahun c. sporadic ; 2002 tentang Polrid. sadis ; Pasal 18 : untuk kepentingan umum e. menimbulkan ketakutan ; pejabat Polri dalam melaksanakan tugas f. brutal ; dan wewenangnya dapat bertindak g. berdampak luas ; dan menurut penilaiannya sendiri, meliputi :h. pada umumnya dilakukan secara massal. 1) pertimbangan manfaat serta resiko

dari tindakan ; dan 9. PELAKU 2) betul – betul ! untuk kepentingan

Anarki dapat dilakukan oleh : umum.a. perorangan dengan mengabaikan

peraturan yang ada dan berdampak luas c. Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus terhadap stabilitas Kamtibmas ; dan – 2 September 1990 di Havana Cuba

b. kelompok atau kolektif, baik yang tentang Prinsip – Prinsip Dasar dikendalikan / digerebek oleh seseorang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api maupun tidak dikendalikan oleh Oleh Aparat Penegak Hukum

InfoPoldaInfoPolda

42 43

1) untuk membela diri atau orang lain umum, serta jangan menggunakan terhadap ancaman kematian atau kekerasan dan penyelesa ian luka parah yang segera terjadi ; masalah;

2) untuk mencegah pelaku kejahatan 3) mencatat identitas pelaku beserta melarikan diri ; peralatan yang dibawahnya;

3) untuk mencegah dilakukan suatu 4) a p a b i l a p e l a k u m e l a k u k a n tindakan kejahatan yang sangat perlawanan kepada petugas, maka serius ; dan SAYA SELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN

4) apabila cara yang kurang ekstrim NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS tidak cukup untuk mencapai tujuan – NAMA UNDANG – UNDANG SAYA tujuan. PERINTAHKAN AGAR SAUDARA

TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG d. Resolusi PBB 34 / 169 Tanggal 7 MELANGGAR HUKUM.

Desember 1969 tentang Ketentuan 5) melaporkan kepada pimpinan dan / Berperilaku (code of conduct) untuk atau satuan kepolisian terdekat Pejabat penegak hukum d e n g a n m e n g g u n a k a n a l a t 1) dapat diberi wewenang untuk komunikasi yang ada.

menggunakan kekerasan apabila b) Personil ikatan satuanperlu menggunakan kekerasan Apabila personil dalam ikatan satuan apabila perlu menurut keadilan untuk melihat, mendengar, mengetahui adanya mencegah kejahatan atau dalam AG, cara bertindak yang dilakukan adalah melaksanakan penangkapan yang ;sah terhadap pelaku yang dicurigai 1) p impinan satuan melakukan sebagai pelaku kejahatan ; pembagian tugas, antara lain : tugas

2) sesuai dengan asas keseimbangan pemantauan, pemotretan identifikasi antara penggunaan kekerasan ;dengan tujuan yang hendak dicapai ; 2) p impinan satuan melakukan dan h i m b a u a n k e p a d a p e l a k u

3) pelaku kejahatan melakukan untukmenaati hukum yang berlaku perlawanan dengan senjata api atau dan menjaga tata tertib ;membahayakan jiwa orang lain. 3) m e n g h i m b a u a g a r s e g e r a

menyerahkan peralatan dan/atau 12. PERSONEL barang – barang berbahaya lainnya

a. setiap anggota Polri baik perorangan kepada petugas ;maupun dalam ikatan satuan ; 4) a p a b i l a p e l a k u m e l a k u k a n

b. setiap anggota polri apabila mendengar, perlawanan kepada petugas, maka melihat mengetahui AG anarki dan atau segera dilakukan himbauan berupa : GN anarki wajib mengambil tindakan Saya selaku petugas Kepolisian sesuai dengan keadaan dan berdasarkan Negara Republik Indonesia atas penilaian sendiri. nama undang – undang saya

perintahkan :13. SARANA DAN PRASARANA (a) Agar tidak melakukan tindakan

Sarana dan prasarana yang digunakan melanggar hukum ;berupa peralatan perorangan maupun (b) Agar segera menyerahkan peralatan satuan yang dimiliki oleh tiap – peralatan dan/atau barang – tiap satuan Kepolisian. barang berbahaya lainnya

kepada petugas ;14. CARA BERTINDAK (c) Apabila tidak mengindahkan

Terhadap sasaran AG kami akan melakukan tindakan a) Perorangan anggota Polri tegas.

Apabila melihat, mendengar dan 5) apabila pelaku tidak mengindahkan mege t ahu i AG , s e t i a p anggo t a perintah petugas, maka dilakukan wajibmelakukan tindakan agar AG tidak tindakan :berkembang menjadi GN dengan upaya (a) memerintahkan menghentikan antara lain : pergerakan pelaku dan atau 1) melakukan pemantauan dan kendaraan yang digunakan ;

himbauan kepada pelaku agar (b) memerintahkan semua orang menaati hukum yang berlaku dan untuk berhimpun atau turun dari menjaga tata tertib; kendaraan ;

2) menyampaikan kepada pelaku bahwa (c) melakukan penggeledahan / perbuatannya dapat membahayakan atau penyitaan atas barang – ketentraman dan keselamatan barang yang menyertainya.

anggota masyarakat.6) a p a b i l a p e l a k u m e l a k u k a n 3) apabila pelaku anarki dalam bentuk

perlawanan fisik terhadap petugas, kelompok, maka dilakukan tindakan :m a k a d i l a k u k a n t i n d a k a n a) segera melaporkan kepada melumpuhkan dengan menggunakan pimpinan dan atau satuan ; Kepolisian terdekat untuk (a) kendali tangan kosong lunak ; meminta bantuan kekuatan dan (b) kendali tangan kosong keras ; perkuatan dengan menggunakan (c) kendali senjata tumpul, senjata sarana komunikasi yang ada ;

kimia antara lain gas airmata, b) melakukan pengawasan atas atau alat lain sesuatu standar gerak gerik pelaku dengan Polri ; dan menggunakan peralatan dan

(d) kendali dengan menggunakan atau tanpa peralatan.senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau b. Personel ikatan satuanperilaku pelaku yang dapat apabila personel dalam ikatan satuan menyebabkan luka parah atau menghadapi GN, cara bertindak yang kematian anggota Polri atau dilakukan adalah :masyarakat. 1) pimpinan satuan memerintahkan

kepada pa ra pe l aku un tuk 7) apabila personel dalam ikatan satuan menghentikan semua anarki dengan

tidak mampu menangani AG anarki, bunyi perintah :maka segera meminta bantuan a) saya selaku petugas Kepolisian kekuatan dan perkuatan secara Negara Republik Indonesia atas berjenjang ; nama Undang – Undang saya

perintahkan agar menghentikan 8) apabila pelaku secara sukarela anarki ;

segera menyerahkan diri, maka b) apabila tidak mengindahkan dilakukan tindakan membawa pelaku perintah akan dilakukan tindakan ke kantor Polisi terdekat untuk tegas.dilakukan proses lebih lanjut ; dan 2) apabila pelaku tidak mengindahkan

9) terhadap para pelaku yang secara perintah petugas maka segera sukarela menyerahkan diri harus dilakukan tindakan melumpuhkan diperlakukan secara manusiawi dan dengan cara :diberikan perlindungan terhadap hak a) kendali tangan kosong keras ; – haknya. b) kendali senjata tumpul, senjata

kimia antara lain gas air mata, 15. CARA BERTINDAK TERHADAP SASARAN GN atau alat lain sesuai standar Polri;

c) kendali dengan menggunakan a. Perorangan anggota Polri senjata api atau alat lain untuk

1) apabila pelaku melakukan anarki, menghentikan tindakan atau maka segera dilakukan tindakan : perilaku anarki yang dapat a) peringatan secara lisan agar menyebabkan luka parah atau

menghentikan tindakannya ; kematian anggota Polri atau b) s ege ra me l apo r kepada anggota masyarakat atau

pimpinan dan atas satuan Polri kerusakan dan/atau kerugian terdekat untuk meminta bantuan harta benda didahului dengan kekuatan dan perkuatan ; tembakan peringatan kearah

2) berdasarkan penilaian sendiri bahwa yang tidak membahayakan;pelaku anarki dapat ditangani, maka d) a p a b i l a p e l a k u t i d a k diupayakan dilakukan tindakan meng indahkan tembakan melumpuhkan dengan : peringatan maka dilakukan a) kendali senjata tumpul dan atau tembakan terarah kepada

senjata kimia antara lain gas sasaran yang tidak mematikan.airmata, atau niat lain sesuai standar Polri ; dan 3) apabila personel dalam ikatan satuan

b) kendali dengan menggunakan tidak mampu menangani pelaku senjata api atau alat lain untuk anarki segera meminta bantuan menghentikan tindakan atau kekuatan dan perkuatan secara perilaku pelaku yang dapat berjenjang :menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau 4) a p a b i l a d a l a m t i n d a k a n

InfoPoldaInfoPolda

44 45

melumpuhkan yang dilakukan oleh petugas terjadi korban luka petugas, 19. Dalam hal penanganan anarki yang pelaku dan atau masyarakat, segera melibatkan fungsi eksternal polri komando dilakukan pertolongan sesuai dan pengendalian taktis berada pada kepala prosedur pertolongan dengan kesatuan kewilayahan polri, sedangkan menggunakan sarana yang tersedia. komando dan pengendalian teknis berada

pada pimpinan fungsi eksternal masing – 16. PENANGGUNG JAWAB masing.

Kasatwil, Kasatfung dan atau pimpinan 20. Pengemban fungsi pengawasan dan satuan lapangan bertanggung jawab pengamanan dan pemeriksaan terhadap terhadap seluruh tindakan Kepolisian yang personel polri yang melakukan tindakan tegas dilakukan anggotanya. sebagaimana dimaksud dalam protap ini,

dalam rangka kelengkapan administrasi IV. KOMANDO DAN PENGENDALIAN maupun prosedur menghadapi transparansi

17. DALAM HAL PENANGANAN ANARKI dan akuntabel.P I M P I N A N Y A N G B E R T A N G G U N G M A L A K U K A N K O M A N D O D A N V. ANGGARANPENGENDALIAN YAITU :a. Kapolri, untuk tingkat Nasional ; 21. Dukungan administrasi, logistik dan b. Kapolda, untuk tingkat Propinsi ; operasional yang dibutuhkan dalam c. Kapolres, untuk tingkat Kabupaten / penanganan anarki menggunakan anggaran

Kota ; dan polri.d. Kapolsek, untuk tingkat Kecamatan.

VI. PENUTUP18. Dalam hal keadaan eksalasi anarki semakin Ketentuan yang diatur dalam prosedur tetap

meningkat, maka komando dan penanggulangan anarki dijadikan pedoman bagi pengendalian diambil alih secara seluruh anggota kepolisian negara republik berjenjang. indonesia.

Jakarta, 8 Oktober 2010KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Drs. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM.JENDERAL POLISI

InfoPoldaInfoPolda