DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLlK INDONESIA

POKOK-POKOK PEMBICARAAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Jenis Rapat Sifat Rapat

Hari , Tanggal Wa k t u Tempat

Ketua Rapat

A car a

Sekretaris Rapat

Hadir Anggota

2015-2016

7 Rapat Paripurna Terbuka

Selasa, 13 Oktober 2015 Puku110.00 WIB s.d. Selesai Ruang Rapat Paripurna - Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI , Senayan, Jakarta.

Dr. Agus Hermanto Didampingi 1. H. Fadli Zon, SS., M.Sc

: Wakil Ketua DPR RI

: Wakil Ketua DPR RI 2. Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan , MM : Wakil Ketua DPR RI

1) Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU DPR RI , yaitu: a. RUU Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Jasa

Konstruksi ; b. RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang

Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. 2) Penetapan Susunan dan Keanggotaan Panitia Angket

Pelindo II. 3) Penetapan Susunan dan Keanggotaan Pans us RUU

tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi 1. Ora. Damayanti , M.Si

Deputi Bidang Persidangan 2. Drs. Helmizar

Kepala Biro Persidangan 3. Ora. Mitra Anindyarina.

Kepala Bagian Persidangan Paripurna

298 Dari 556 orang Anggota

A. Pendahuluan

1. Rapat dibuka Pukul 11 .10 WIB dipimpin Oleh Wakil Ketua OPR RI Bapak Dr. Agus Hermanto dihadiri oleh 298 Orang dari 556 Orang Anggota OPR RI.

2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah: 1) Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) RUU

Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Oewan menjadi RUU OPR RI , yaitu a. RUU Usul Inisiatif Komisi V OPR RI tentang Jasa Konstruksi; b. RUU Usul Inisiatif Komisi IX OPR RI tentang Perlindungan Pekerja

Indonesia di Luar Negeri. 2) Penetapan Susunan dan Keanggotaan Panitia Angket Pelindo II. 3) Penetapan Susunan dan Keanggotaan Pansus RU U tentang Larangan

Minuman Beralkohol.

3. Rapat Paripurna menerima 2 (dua) pucuk surat yaitu: 1) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-59/Pres/10/2015 tertanggal 7

Oktober 2015, Perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Outa Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Oubes LBBP) negara sahabat untuk Republik Indonesia.

2) Surat dari Komisi VIII OPR RI dengan nomor LG/163/KOM.vIlI /X/2015 tertanggal 6 Oktober 2015, Perihal Permohonan agar RUU tentang Penyandang Oisabilitas dapat diagendakan dalam Rapat Paripurna OPR RI.

Selanjutnya untuk keseluruhan surat tersebut sesuai dengan Peraturan OPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku .

B. Keputusan dan Kesimpulan

1. Rapat Paripurna menyetujui RUU Usul Inisiatif Komisi V OPR RI tentang Jasa Konstruksi menjadi RUU OPR RI.

2. Rapat Paripurna menyetujui RUU Usul Inisiatif Komisi IX OPR RI tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri menjadi RUU OPR RI.

3. Rapat Paripurna Menyetujui Susunan dan Keanggotaan Panitia Angket Pelindo II dan Sebagai catatan khusus untuk Fraksi PPP masih ada perbedaan usulan, untuk itu kami akan kembalikan kepada Fraksi PPP untuk menyelesaikannya (daftar terlampir). Oengan telah masuknya nama-nama Anggota tersebut maka Panitia Angket Pelindo II dapat memulai kegiatannya.

4. Rapat Paripurna Menyetujui Susunan dan Keanggotaan Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (daftar terlampir) dan dengan telah masuknya nama-nama Anggota terse but maka Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat memulai kegiatannya .

2

C. Penutup

Rapat ditutup Puku112.00 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2015

KETUA RAPAT

Dr. AGUS HERMANTO

3

Lampiran Pokok-Pokok Pembicaraan Rapur ke-7 Tanggal 13 Oktober 2015

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA ANGKET PELINDO II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN SIDANG 2015-2016

FRAKSI NO.

NAMA URUT

1 SUKUR H NABABAN, S.T

PARTAIDEMOKRASI 2 RIEKE DIAH PITALOKA

INDONESIA 3 HERMAN HERRY

PERJUANGAN 4 MASINTON PASARIBU, S.H 5 Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,

M.H 6 Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M

1 BAM BANG SOESATYO, S.E., M.B.A.

PARTAIGOLONGAN 2 Ir. H. ADIES KADIR S.H., M.Hum.

KARYA 3 H. BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. 4 Drs. H. KAHAR MUZAKIR 5 EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.

1 H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,

PARTAI GERINDRA M.H. 2 H. MOH NIZAR ZAHRO, S.H. 3 Dr. H. SUIR SYAM, M.Kes. MMR 4 MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

1 WAHYU SANJAYA, S.E.

PARTAIDEMOKRAT 2 I PUTU SUDIARTANA 3 ANTON SUKARTONO SURATTO

PARTAI AMANAT 1 DAENG MUHAMMAD, S.E. , M.Si.

NASIONAL 2 Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si 3 H. NASRIL BAHAR, S.E.

PARTAI 1 Ir. M. NASIM KHAN KEBANGKITAN 2

BANGSA DANIEL JOHAN, S.E.

PARTAI KEADILAN 1 H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.

SEJAHTERA 2 H. REFRIZAL

PARTAIPERSATUAN 1 H. EPYARDI ASDA, M,Mar

NO ANGG.

A-158 A-160 A-215 A-146 A-128

A-195

A-277 A-282 A-280 A-245 A-320

A-376

A-374 A-330 A-361

A-408 A-442 A-417

A-475 A-484 A-461

A-66

A-79

A-119

A-89

A-509

PEMBANGUNAN 2 H. ARSU..SAN, S.H., MSiM Mt.fiAM\IAD IQBAL, SE. MCO\f A-52B1A51O

PARTAINASDEM 1 Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si A-19

2 IRMA SURYANI A-7

PARTAIHANURA 1 Ir. NURDIN TAMPUBOLON A-545

Jumlah keseluruhan Anggota Panitia Angket Pehndo II berJumlah 30 orang

4

Lampiran Pokok-Pokok Pembicaraan Rapur ke-7 Tanggal13 Oktober 2015

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANSUS RUU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN SIDANG 2015 2016 -

FRAKSI NO.

NAMA URUT

1 Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

PARTAI DEMOKRASI 2 I GUSTI AGUNG RAI WIJAYA, S.E. , M.M

INDONESIA 3 Drs. SAMSU NIANG, M.Pd

PERJUANGAN 4 Dr. JALALUDIN RAKHMAT, MSc 5 Ir. KETUT SUSTIAWAN 6 IHSAN YUNUS, M.E.Con.Std

1 DR. SAIFUL BAHRI RURAY, S.H., M.Si

PARTAI GOLONGAN 2 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDDIN, S.T

KARYA 3 Ir.H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E., Ph.D 4 DR. H. NOOR ACHMAD, M.A. 5 M. SARMUJI S.E. M.Si.

1 ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO

PARTAI GERINDRA 2 H. R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H, M.Hum 3 Ir. SRI MELlYANA 4 FADHLULLAH

1 SITI MUFATTAHAH, Psi.

PARTAI DEMOKRAT 2 H. AMIN SANTO NO, S.Sos. 3 H.M. SYAMSUL LUTHFI

PARTAI AMANAT 1 . H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.

NASIONAL 2. H. SUNGKONO 3. Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si

PARTAI 1 Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A. KEBANGKITAN 2

BANGSA SITI MUKAROMAH, S.Ag.

PARTAI KEADILAN 1 Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

SEJAHTERA 2 Drs. ABDUL FIKRI, M.M.

PARTAIPERSATUAN 1 H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI

PEMBANGUNAN 2 ACHMAD MUSTAQIM, SP, M.M

PARTAI NASDEM 1 Drg. Hj. YAYUK SRIRAHAYUNINGSIH, M.M., M.H.

2 ZULFAN LlNDAN

PARTAI HANURA 1 LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E.

NO ANGG.

A-185 A-2 11 A-227 A-152 A-150 A-133

A-321 A-265 A-255 A-271 A-287

A-342 A-326 A-336 A-324

A-422 A-42 1 A-443

A-458 A-487 A-492

A-77

A-57

A-85 A-112

A-523 A-526

A-22

A-2

A-557

Jumlah keseluruhan Anggota RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR RI berjumlah

30 orang

5

Nama AGUN GUNANJAR SUDARSA, M.Si. A-267/ F-P GOLKAR/ DAPIL JABAR X

RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H., M.M., M.H A-546/F-P HANURA/DAPIL: SUMUT II

Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke - 7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016

Selasa, 13 Oktober 2015

Pernyataan Interupsi Pimpinan. Interupsi penting ini, berkaitan dengan Paripurna berdasarkan TAnB Paripurna bisa dilaksanakan minimal 2 Pimpinan, saya kira perlu di TAnB Pimpinan.

Pimpinan, ka lau begitu diskors dulu Pimpinan, tunggu dulu hadir tidak bisa dilanjutkan, demikian Pimpinan. '

Interupsi Pimpinan, itu aturan dimana Pimpinan,

Interupsi Pimpinan, Pembukaan Sidang Paripurna ini adalah pengambilan keputusan, apakah kita memulai atau tidak, jadi barangkali harus diskors, terima kasih.

Tanggapan Ketua KETUA RAPAT : Baik, yang terakhir saya jawab dulu, nanti interupsi yang pertama tadi diteruskan. Sekarang ini Pak Taufrk sudah mulai berjalan kemari dan sambil menunggu Pak Taufik, sebelum kita mengambil keputusan, kita tentunya sudah lengkap, ada Pimpinan disini, sehingga memang kuorum untuk mengambil keputusan itu sudah tepat dan sudah boleh dilaksanakan.

Sebentar, kita kasih penjelasan Pak, kalau untuk membuka rapat, sepanjang kita tidak menyetujui ataupun tidak mengambil suatu keputusan itu bisa dilaksanakan. Boleh baca di TAnB, kalau untuk memulai rapat dan kita belum mengambil keputusan, itu tentunya bisa dilaksanakan.

KETUA RAPAT : Pembukaan adalah merupakan mata rantai daripada itu, tetapi pengambilan keputusan nanti disini akan kita bacakan, pada saatnya kita mengambil keputusan, itu tentunya dilengkapi dengan kuorumnya baik

Nama

Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M A-334/F-P GERINDRA/DAPIL: JAMBI

Pernyataan

Ijin Pimpinan terima kasih, Rekan-rekan Anggota DPR RI yang saya hormati Tolong kita semua, prihatin kondisi yang terjadi terutama di Provinsi Jambi, Pulau Sumatera dan Kalimantan ini berkaitan dengan asap, asap ini sudah merusak send i­sendi kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas penerbangan, kesehatan, sosial, khususnya pendidikan di Provinsi Jambi tidak bisa berjalan normal lagi. kami melihat Fraksi Partai Gerindra dengan jelas dan tegas setelah saya melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah ini memang sangat memprihatinkan, akan tetapi persoalan ini Saudara-saudaraku sekalian belum ditangani Pemerintah secara baik, belum ditangani Pemerintah secara kompak, oleh karena itu melihat kondisi ini, ini akan merugikan semua kehidupan masyarakat, saya tidak bisa membayangkan kalau masyarakat Jambi dan juga masyarakat yang ada di Sumatera, Kalimantan Saudara-saudara kita itu tidak bisa berprestasi pendidikannya. Saya sebagai Anggota Komisi X mengharapkan ini harus kita tangani secara serius, kalau perlu saya mengusulkan ini perlu dibuat Pansus terhadap Pembiaran Pemerintah terhadap kasus asap ini, untuk itu saya sangat prihatin sekali, baru-baru ini bukan sedikit lagi yang meninggal, catatan kami sudah 8 orang yang meninggal, tentu ini sudah menjadi sesuatu musibah yang sangat besar, kami mengusulkan agar ini dijadikan Bencana Nasional, karena adapun bantuan dari pusat hanya person ii, sementara peralatan anggaran untuk memadamkan api itu masih tetap tinggal di Jakarta, ini terus terang koordinasi yang ada di Pemerintahan sungguh sangat lemah. Kami memohon kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, mari kita perjuangkan Saudara-saudara saya di Jambi, di Riau, di Kalimantan, karena ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan. Mudah-mudahan kita menjadikan ini amal ibadah dan Saudara-saudara kita itu merasa kita perlakukan sarna. Terima kasih Pimpinan. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

2

Tanggapan Ketua Pimpinan maupun Anggota, namun kalau pembukaan tentu ini masih bisa dilaksanakan. Sekarang kami ingin kern bali kepada seluruh Anggota Dewan, apabila kita akan diteruskan, namun pada saat nanti mengambil keputusan harus ada Pimpinan lagi, apakah dapat disetlJjui? Ketua Rapat: ketok palu l

Nama Dr. Ir. H. D. SODIK MUD1AHID, M.Sc A-343/F-P GERINDRA/DAPIL: lABAR I

Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum WrWb.

Pernyataan

Pimpinan yang terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat, Bulan-bulan ini bulan-bulan korban berjatuhan di Indonesia. Mulai korban Salim Kancil, korban PNF di Kalideres, korban asap tadi sudah disampaikan dan salah satu puncaknya adalah korban jamaah haji jumlahnya adalah 127 orang. Dalam peperangan besar kata orang militer, itu adalah peperangan tingkat divisi kalau korbannya sampai 127 orang, ini angka yang fantastik bagi sebuah negara yang menjunjung tinggi hak hidup atau HAM dan fantastic bagi Negara yang sudah 70 tahun menyelenggarakan ibadah haji. Setiap peristiwa musibah ditanah suci, jamaah kita selalu saja menjadi korban, itu berulang, sejak peristiwa musibah terowongan, musibah di tempat jamarat, dan terakhir musibah kemarin, belum lagi musibah tahunan rutin yang hilangnya jamaah. Padahal Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 13 Tahun 1980 mengatakan bahwa Kementerian Agama wajib memberikan bimbingan ibadah yang tepat dan aman, wajib memberikan fasilitas yang memadai ,dan wajib memberikan perlindungan dan keamanan bagi jemaahnya, tetapi sudah 70 tahun kita menyelenggarakan ibadah haji, Kementerian Agama tidak pernah membekali ibadah haj i dengan diklat keamanan dan perlindungan. Keamanan dan perlindungan di jamarat, di Musdalifah, di Mina, di Arofah bahkan keamanan di Masjidil haram. 70 tahun kita menunaikan ibadah haji tetapi masih ada maktab­maktab jamaah haji Indonesia yang berada di daerah rawan bahaya di Mina. 70 %, 70 tahun kita menyelenggarakan ibadah haji tapi kita belum mampu seperti halnya negara Iran dan negara Turki membangun kekuatan pengamanan terdiri dari tentara dan polisi untuk melindungan jemaah-jemaah itu, akhirnya apa, akhirnya peristiwa itu berulang terjadi. Dan apa yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi, ini juga sangat memilukan dan memalukan. Jamaah-jamaah keluarga itu datang ke Komisi VIII, mereka mengadu, kenapa pelayanan pusat layanan informasi berjalan sangat buruk. SMS tidak pernah dijawab, telepon tidak diangkat, Menteri Agama juga tidak maksimum menggunakan akses untuk menurunkan Tim untuk verifikasi data jamaah dan tidak pernah ada inisiatif dari Menteri Agama untuk datang melalui kantor-kantor Kementerian Agama di Kota dan Kabupaten mengunjungi jamaah, keluarga korban bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Mohon ijin saya cerita tentang nasib anak yatim tentang anak yang di Kabupaten Bandung, seorang anak di Kabupaten Bandung kehilangan ibu-bapaknya dalam jamaah korban sekarang ini. Dia cerita kepada saya bahwa dia bolos dari sekolahnya, dengan diantar oleh tetangganya dia

3

Tanggapan Ketua KETUA RAPAT: Baik, terima kasih atas interupsinya Pak Hendra dan Pak Sodik, kemudian selanjutnya akan diproses sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku di DPR RI ini.

Nama

Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A A-162/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: lABAR VIII

Per n y a t a a n Tanggapan Ketua datang berkunjung kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, apa yang terjadi? Menurut anak itu bukan dia mendapatkan pelayanan yang layak, apalagi pelayanan yang membesarkan hati bagi seorang anak yatim, tetapi dia diperlakukan dengan alakadarnya dan diujung pertemuan ada pertemuan yang memalukan, apa itu? Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Bandung diujung aeara mengatakan "nak, kalau nanti pulang, bertemu dengan Anggota DPR dan wartawan, katakan kepada mereka bahwa bukan kamu yang datang Kementerian Agama, tetapi kami Pejabat Kementerian Agama yang datang kerumahmu, katakan itu., kata Pejabat itu kepada anak-anak itu. Bayangkan sudah diajari dusta, tidak ada kepedulian bahkan dia ingin melindungi dirinya ditengah de rita anak yatim yang kehilangan ibu-bapaknya ditengah Mina itu. Apakah ada yang Pejabat ini begini, tidak aneh, kenapa tidak anehnya karena poster tingginya Menteri Agama Amirul Hajj pada saat yang sama dia tidak berada di tanah suei untuk memperjuangkan kepulangan jenazah, dia tidak berada ditanah air untuk bersilaturahmi dengan Jemaah-jemaah korban, dia justru berada di Jerman dikota Frankfurt untuk diskusi keeil, dalam sebuah pameran buku yang keeil. Ini mental Amirul Hajj yang tidak menunjukkan kepedulian bahkan dia lebih mementingkan bertemu jalan-jalan ke Jerman itu. Hadirin yang berbahagia teman-temanku, bulan yang lalu, kami mendapat informasi ada pergantian Kepala BNPB, menurut eerita Kepala BNPB diganti karena gaga I mematikan asap dan gagal memberikan perlindungan kepada korban, maka saya, Dr. Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra mengusulkan agar perlakuan kepada Kepala BNPB itu dilakukan juga kepada Menteri Agama agar Presiden meneopotnya dan menggantinya dengan Pejabat yang lebih baik. Ini adalah simbol permohonan maaf kita kepada rakyat yang kita gaga I melindunginya, ini adalah simbol agar kita bisa memperbaiki haji pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian Pimpinan, terima kasih atas waktunya teman-teman terimakasih atas waktu~ Assalamu'alaikum Wr.wb. Terkait dengan Pembentukan Pansus-pansus Ketua, saya menyampaikan saran dan KETUA RAPAT : pendapat seyogyanya Pimpinan menjadwalkan dan segera memastikan terbentuknya Baik, tentunya kami mohon juga pansus, supaya begitu RUU Usul Inisiatif itu diketok di Paripurna, sampai dengan dengan kerjasama dengan Bamus kemudian sampai dengan Pembentukan Pansus, itu tidak memakan waktu Sekretariat Jenderal mohon terlalu lama. Pengalaman beberapa undang-undang yang lalu menengarainya diagendakan seeepatnya kegiatan demikian agak lama, jadi tenggang waktu ini tidak efektif, oleh karena itu kami dan jadwal daripada pansus yang mohon Pimpinan untuk begitu usul inisiatif ini ditetapkan seyogyanya segera sudah harus memulai pekerjaan dijadwalkan untuk pembentukan nama-nama pansus, Anggota Pansus atau tersebut.

4

Nama

WILLEM WANDIK, S.Sos A-456/F-PD/DAPIL: PAPUA

Per n y a t a a n Tanggapan Ketua Pengganti Bamus akan menetapkan pada Komisi atau pad a Bamus. Ada beberapa undang-undang yang saya lihat demikian Pak, sehingga Pimpinan membutuhkan waktu agak lama, sayang waktunya kita terbuang Pak. Terima kasih Pimpinan. Baik, akhir dari Sidang Paripurna ini, saya mau menyampaikan persoalan berbangsa KETUA RAPAT : yang ada didepan mata kita, dimana sampai saat ini tentunya tidak harus ditutup- Terima kasih Bapak, interupsi bapak tutupi oleh seluruh warga bangsa nusantara, termasuk saya. Oleh karena itu ijinkan akan kita proses sesuai dengan saya untuk menyampaikan itu pada kesempatan ini. Baik, ketidakberdayaan peraturan perundang-undangan persoalan pengelolaan dan pelaksanaan otonomi daerah di tanah Papua, lebih berlaku. disebabkan oleh monopoli penguasaan aset strategis yang dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Selama kesenjangan pembangunan masih ditemukan di tanah Papua, dan ketidakberdayaan Pemerintah Oaerah secara terus menerus, maka ketergantungan fiskal secara terus-menerus terhadap Pemerintah Pusat, maka negara ini justru terlihat hanya memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua untuk memperkaya daerah lain. Padahal di tanah Papua, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Oistrik dan Kampung Papua dan Papua Barat, Para Anggota OPR Provinsi Kabupaten Kota dan Papua dan Papua Barat, mereka adalah sesungguhnya simbol penyelenggara negara yang ada di tanah Papua. Mereka adalah penyelenggara negara yang ada di tanah Papua dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Jika mereka adalah representasi negara yang telah diakui oleh sistem ketatanegaraan nasional, mengapa negosiasi di saham PT Freeport Indonesia hanya melibatkan para elit di Jakarta sebagai penentu kebijakan pengambil alihan saham milik PT. Freeport Indonesia. Padahal melalui pemerintah daerah sebagai representasi dan juga simbol Negara kesatuan ada di tanah Papua telah berulang kali menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di tanah Papua untuk memiliki sebagian saham yang ada di PT. Freeport Indonesia. Oleh sebab itu pad a kesempatan ini saya mempertegaskan bahwa bila kita bicara tentang NKRI harga mati, harus bisa dapat didefinisikan sebagai sikap melaksanakan hukum konstitusi negara secara konsisten termasuk mengembalikan hak pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua kepada rakyat ditanah Papua melalui simbol negara kesatuan dan investasi negara yang ada di Papua. Ketika pelaksanaan sumber daya alam di tanah Papua dikuasai oleh Jakarta sangat sentralistik, justru bertentangan dengan konstitusi negara, amanah undang-undang, desentralisasi. Oengan demikian cara pandang isme NKRI harga mati, tidak membenarkan rezim secara realistis dipaksakan di rezim yang telah berubah atau isme desentralisasi

5

Nama Pernyataan seperti saat ini, karena kita ini adalah negara rechstaat, negara yang didasarkan pada konstitusi negara, bukan negara machstaat yang berdasarkan kekuasaan. Oleh sebab itu pad a kesempatan ini saya menyampaikan pada penyelenggara negara juga kepada seluruh warga bangsa Nusantara, bahwa Kementerian ESDM dan juga para elit Jakarta, tidak boleh memonopoli persoalan divestasi saham PT Freefort Indonesia, karena tanah Papua juga telah memiliki simbol representasi negara yang ada di tanah Papua, yang perannya telah diperkuat oleh instrument negara. Oleh sebab itu pada kesempatan Sidang Paripurna yang istimewa ini dihadapan para penyelenggara negara dan juga seluruh warga bangsa nusantara, saya mau sampaikan, mengungkapkan bahwa hubungan atau relasi antara Jakarta dan Papua tidak sedang dalam baik-baik saja dan kondisi ini tidak boleh ditutup-tutupi oleh siapapun oleh seluruh warga bangsa nusantara dan juga saya sebagai representasi Negara, representasi masyarakat yang ada di tanah Papua dan juga sebagai penyelenggara Negara. Jika kita menghargai anugerah Tuhan yang telah diberikan pada bangsa ini, bangsa yang besar ini, maka tanggungjawab kita bersama untuk menyelesaikan dan mengingatkan untuk menyelesaikan persoalan berbangsa yang belum selesai ditanah Papua, oleh sebab itu mari kita bekerja dengan kesungguhan hati untuk menyelesaikan persoalan berbangsa masih terganjal didalam hati rakyat di tanah Papua yang sampai saat ini. Sekian dan terima kasih dari saya, Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanggapan Ketua

Jakartit~ ~~tober 2015 KEPALA ~'PIDANGAN'

6

D~s. HELMIZA~ NIP. 196407191991031001