ARAHAN DAN PEMBUKAAN

KONSOLIDASI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN (KOREN) II

PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2018

OLEH:KEPALA BKKBN

Batam, 28 SEPTEMBER 2017

Yang kami hormati:1. Gubernur Kepulauan Riau;2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan

Daerah, Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya;

3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas beserta jajarannya;

1

4. Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beserta jajarannya;

5. Para Pejabat Tinggi Madya BKKBN;6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,

Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas beserta jajarannya;

7. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan beserta jajarannya;

8. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan beserta jajarannya;

9. Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan beserta jajarannya;

10.Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beserta jajarannya;

11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta jajarannya;

2

12.Para Pejabat Tinggi Pratama BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia;

13.Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;

14.Para Pejabat Adminstrator, Pengawas, APIP BKKBN;

15.Para Mitra Kerja Pusat dan Provinsi;16.Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua,Salam Pancasila!..PancasilaSalam Indonesia!...Merdeka

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat.

Bersama telah kita saksikan penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh seluruh Pejabat Tinggi Madya dan penandatanganan Kontrak Kinerja Provinsi oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama BKKBN

3

Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepala/Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Saya minta agar perjanjian dan kontrak kinerja tidak hanya sekedar target di atas kertas namun harus dicapai dengan pelaksanaan program yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan konsolidasi perencanaan program dan anggaran atau KOREN tahap kedua pada hari ini dan empat hari ke depan merupakan rangkaian dari pelaksanaan KOREN pertama yang sebelumnya telah dilaksanakan melalui elektronik KOREN (e-KOREN) pada tanggal 8 Juni 2017. E-Koren adalah metode penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) antara BKKBN (Pusat) dan Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia yang dilakukan secara efisien, efektif dan transparan berbasis Teknologi Informasi. Teroboson ini memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh BKKBN untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, konsultasi, diskusi, telaah serta review RKA-

4

K/L dengan pendampingan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Jika pelaksanaan e-KOREN mengacu pada pagu indikatif tahun anggaran 2018, maka pelaksanaan KOREN tahap kedua saat ini sudah mengacu pada pagu anggaran yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 25 Juli 2017. KOREN tahap ini memungkinkan masing-masing Satuan Kerja melakukan konsultasi dan diskusi secara langsung sesuai dengan kebutuhannya di beberapa help desk yang telah disediakan oleh Biro Perencanaan.

Dengan mengambil tema Koren II ‘Melalui Perencanaan Program Dan Anggaran Yang Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial, Kita Tingkatkan Integrasi Program Kampung KB Yang Akuntabel’, saya mengajak kita untuk fokus pada ikon program BKKBN saat ini yaitu Kampung KB.Bapak dan Ibu yang kami hormati,

5

Mengawali sambutan ini, saya kembali mengingatkan arahan yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat pembukaan MUSRENBANG Nasional 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2017. Beliau menyampaikan beberapa butir yang sangat penting untuk kita cermati dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program serta anggaran dan saya pikir sangat relevan dengan tujuan kegiatan kita, yaitu:1. Harus ada prioritas yang jelas dalam

perencanaan. Penetapan prioritas merupakan hal yang utama dalam sistem perencanaan dan penganggaran kita. Dengan adanya prioritas kita dapat lebih fokus. Beliau mengingatkan bahwa sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Kebiasaan kita adalah melakukan rutinitas dan mengulang-ulang setiap tahun, sehingga tidak dapat maju dan tidak akan lebih baik. Oleh karena itu, seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Pusat dan Daerah harus menentukan prioritas masing-masing.

6

Tidak perlu banyak, cukup 1 (satu) sampai 3 (tiga) prioritas saja setiap tahun anggaran, namun tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Secara nasional, fokus utama dalam rencana pembangunan nasional tahun 2018 adalah pada infrastruktur dan investasi.

2. Perlu integrasi pelaksanaan program dan anggaran baik dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Desa. Diharapkan pembangunan yang direncanakan dapat selesai tepat waktu dan bermanfaat. Integrasi program antar Kementerian/Lembaga juga menjadi penting untuk saling mengisi dan berkesinambungan. Sehingga pendekatan perencanaan dan penganggaran yang HOLISTIK, INTEGRATIF, TEMATIK dan SPASIAL dapat diwujudkan dan benar-benar menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

3. Pentingnya mendatangkan investor. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur tidak bisa dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan

7

dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ini adalah Rp. 5.500 Trilyun, sedangkan anggaran pemerintah hanya mampu menyediakan di bawah 30% dari kebutuhan tersebut. Tanpa adanya investasi tidak mungkin pembangunan infrastruktur dapat terwujud. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali mendapatkan investor baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk mendapatkan investor memang tidak mudah. Apalagi jika kita tidak menguasai globalisasi teknologi, kita akan tertinggal dan semakin jauh tertinggal dengan negara lain. Perlu disadari adanya perubahan nilai dalam masyarakat, baik di tingkat daerah, nasional hingga global. Tidak ada lagi anggapan bahwa: “Yang kuat mengalahkan yang lemah”, “Yang besar mengalahkan yang kecil”, “Yang pintar mengalahkan yang bodoh”, tetapi yang berlaku sekarang adalah “Yang cepat akan mengalahkan

8

yang lambat”. Kuncinya adalah cepat menyesuaikan diri dan jangan berpikir linear.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Pagu anggaran BKKBN tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.54 trilyun. Terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan total pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 3.4 trilyun. Patut kita syukuri bahwa kenaikan anggaran ini telah mengalokasikan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan bagi 15.352 tenaga PKB/PLKB yang telah diserahterimakan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui BKKBN.

Dengan program KKBPK-nya, pada tahun 2018 BKKBN mendukung serta berkontribusi pada 4 (empat) Prioritas Nasional dari 10 (sepuluh) Prioritas Nasional yang ada, yaitu Prioritas Nasional Bidang Kesehatan, Pembangunan Wilayah, Penanggulangan Kemiskinan, serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

9

Untuk itu BKKBN harus menata kembali berbagai program dan anggaran agar lebih efektif dan efisien guna mendukung upaya pencapaian prioritas nasional tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden agar dalam menyusun rencana kerja, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Disamping itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan anggaran tahun 2018. Pertama, anggaran negara harus bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, pengembangan kebijakan anggaran belanja yang dilakukan harus berdasarkan money follows program, yang artinya semua tugas dan fungsi tidak lagi harus dibiayai secara merata, tetapi harus mengacu pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan nasional. Kementerian/Lembaga harus dapat memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi

10

rakyat.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden mengenai perubahan pendekatan perencanaan pada RKP tersebut, maka BKKBN telah merumuskan kebijakan yang konkrit yaitu: 1. Program prioritas BKKBN adalah

pengembangan dan intensifikasi “Kampung KB”. Kampung KB yang sudah dicanangkan pada tanggal 14 Januari 2016 oleh Bapak Presiden harus menjadi tonggak kebangkitan program KKBPK. Oleh karena itu, tidak cukup hanya sekedar dicanangkan saja, tetapi kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengintensifkan program KKBPK secara masif di kampung-kampung KB. Dengan harapan bahwa Kampung KB bisa menjadi miniatur keberhasilan program KKBPK yang nantinya dapat dicontoh oleh wilayah lain secara meluas.

Pada tahun 2016 yang lalu, setiap kabupaten dan kota diharapkan telah mengembangkan minimal 1 Kampung KB, kemudian pada tahun 2017 ini kita tingkatkan hingga 1 (satu) Kampung KB

11

per kecamatan, pada tahun 2018 nanti jumlahnya akan bertambah sebanyak 50% dari seluruh desa yang tergolong daerah tertinggal terutama dari sisi program KKBPK di Indonesia, dan akhirnya pada tahun 2019 seluruh daerah tertinggal tersebut memiliki Kampung KB.

BKKBN telah menyusun road map kuantitas Kampung KB, namun dalam pelaksanaannya jumlah kampung KB yang terbentuk hingga saat ini belum sesuai dengan road map yang ada, bahkan belum diimbangi dengan intensifikasi penggarapan program KKBPK di wilayah tersebut. Oleh karena itu, saya minta agar seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk fokus dan konsentrasi penuh pada upaya membangun program KKBPK di Kampung KB secara utuh.

Disamping itu, perhatikan pula indikator keberhasilan Kampung KB yang harus dicapai sehingga di wilayah tersebut bisa terwujud masyarakat yang madani. Untuk itu, perlu dukungan program dan kegiatan yang diarahkan pada intensifikasi

12

Kampung KB. Hal ini tidak semata-mata hanya memerlukan pembiayaan dari BKKBN atau dari dana transfer non fisik, tetapi juga harus ada upaya memobilisasi dan mengadvokasi Pemerintah Daerah beserta jajarannya agar tumbuh tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap pembangunan yang menyeluruh di Kampung KB.

2. Mengembangkan strategi perencanaan program KKBPK dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) yang dijabarkan sebagai berikut: Holistik: artinya seluruh perencana

program dan anggaran diharapkan mampu memobilisasi seluruh potensi dan daya, untuk mencapai target sasaran pokok pembangunan sub-bidang Kependudukan dan KB pada RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2015-2019;

Integrasi: artinya seluruh perencanaan program dan anggaran mengembangkan keterpaduan dan sinergi program KKBPK bersama

13

lintas sektor, pemangku kepentingan maupun mitra kerja di seluruh tingkatan;

Tematik: artinya seluruh perencanaan program dan anggaran harus dapat mendukung pencapaian tujuan Program KKBPK. Adapun tujuan tersebut adalah 1) penurunan angka fertilitas total (TFR) guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan mewujudkan keluarga berkualitas melalui upaya meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR); 2) meningkatkan kesertaan ber-KB bagi penduduk miskin dan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK); 3) meningkatkan ketahanan keluarga; 4) menerapkan kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan 5) meningkatkan penghayatan Norma Keluarga Kecil di kalangan masyarakat;

Spasial: artinya seluruh perencanaan

14

program dan anggaran harus lebih fokus pada wilayah penggarapan Program KKBPK di kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa/kelurahan yang tingkat pencapaian indikator program KKBPK-nya berada di bawah rata-rata capaian di wilayahnya. Penggarapan Kampung KB merupakan salah satu wujud pendekatan spasial.

3. Pendayagunaan PLKB/PKB pasca pengalihan status ke Pusat menjadi Penyuluh KKBPK. Dengan telah dialokasikannya anggaran di BKKBN untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi PLKB/PKB per 1 Januari 2018 serta telah dikeluarkannya Peraturan Kepala BKKBN No. 12 tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, maka pendayagunaan Penyuluh KKBPK harus maksimal, tersistem dan adanya jaminan terhadap kompetensi PLKB/PKB. Tahun 2018 diperlukan program dan kegiatan yang lebih fokus pada

15

pengembangan kualitas Penyuluh KKBPK, baik dari sisi pengetahuan maupun kemampuan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program KKBPK di lapangan.

4. Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara merata dan bermutu. Mulai tahun 2018 akan dilakukan desentralisasi pemesanan alat dan obat kontrasepsi oleh masing-masing Perwakilan BKKBN Provinsi melalui e-katalog. Proses pengadaan dan penayangan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) secara nasional akan difasilitasi oleh BKKBN (Pusat) bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Langkah ini perlu diambil untuk mengurangi risiko keterlambatan proses pemenuhan kebutuhan alokon yang selama ini ditangani oleh BKKBN (Pusat). Disamping itu, desentralisasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi mengatur dan mengukur jumlah alokon yang cukup untuk didistribusikan

16

ke Kabupaten/kota maupun untuk disimpan sebagai kebutuhan cadangan sesuai dengan tingkat okupasi gudang.

Pembelajaran bagi kita semua bahwa selama ini kebutuhan alokon bagi beberapa provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak dapat ditampung di gudang Pusat. Hal ini dikarenakan pemesanan alokon dilakukan pada satu waktu bersamaan untuk beberapa item barang sekaligus. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan agar desentralisasi pemesanan alokon segera dimulai pada tahun 2018 dengan tetap mengantisipasi dan mereduksi segala hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi.

5. Integrasi pelayanan KB dalam Sistem Jaminan Sosial NasionalSesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada penjelasan pasal 22 telah ditetapkan bahwa pelayanan KB merupakan bagian dari manfaat peserta program Jaminan Sosial Kesehatan (JSK). Hal ini berarti

17

BKKBN merupakan bagian dari sebuah sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya harus akuntabel terhadap tuntutan peserta program. Tidak boleh ada cerita ketika peserta program JSK yang membutuhkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan (faskes) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tidak dapat dipenuhi karena faskes tersebut belum teregistrasi oleh BKKBN.

Saya minta kepada seluruh Kepala Perwakilan Provinsi untuk melakukan 4 (empat) hal: 1) Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan setempat dan secara aktif memperbaharui data faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 2) Lakukan registrasi faskes ke dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN. 3) Segera penuhi alokon-nya dan jika tenaga kesehatannya belum dilatih maka prioritaskan untuk diikutsertakan dalam pelatihan medis dan non medis. 4) Jika faskes membutuhkan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi, maka koordinasikan dengan

18

Organisasi Perangkat Daerah KB setempat agar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang KB.

6. Sesuai dengan agenda prioritas Nawacita ke-8 yakni melakukan “Revolusi Karakter bangsa”, Revolusi Mental harus dikerjakan secara bersama-sama, secara bergotong royong, bahu-membahu, saling asah, saling asih dan saling asuh. Nilai-nilai gotong royong inilah yang juga harus menjadi bagian dan budaya kerja kita, mengedepankan integrasi kegiatan bersama mitra dalam program KKBPK.

Pada tahun 2018, saya harap agar pelaksanaan program KKBPK di Pusat maupun provinsi dapat diintegrasikan dengan kegiatan bersama mitra strategis. Tidak hanya kegiatan di bawah jajaran Adpin dan KSPK saja yang dapat dilakukan bersama mitra, namun harus diperluas di jajaran KB/KR serta Pengendalian Penduduk. Contoh beberapa kegiatan bersama mitra antara lain: 1) Sosialisasi dan pengembangan program lini lapangan di Kampung KB; 2)

19

Promosi Pelayanan KB dan KR berkualitas dalam era JKN; 3) Sosialisasi Program ketahanan keluarga, termasuk ketahanan remaja; 4) Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk; dan 5) Advokasi/KIE Program KKBPK. Saya minta agar kegiatan-kegiatan bersama mitra tersebut dapat dilakukan secara cermat dengan memperhatikan akuntabilitasnya, sehingga tepat sasaran dan tertib administrasi.

7. Sesuai dengan Nawacita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Presiden dalam menjalankan tugasnya ingin menghadirkan negara melalui percepatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Tim pokja Papua dalam hal ini bertugas membangun dari sisi SDM terutama untuk mama-mama dan pace-pace asli Papua agar mereka dapat hidup sehat dan mengangkat derajatnya. BKKBN yang tugas pokoknya adalah menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pembangunan keluarga, harus dapat

20

mengambil peran secara aktif dalam pembangunan SDM di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Pendampingan terkait KB sangat diperlukan agar pola pikir masyarakat tentang KB berubah dan mengarahkan masyarakat Papua untuk mengerti konsep KB yang sebenarnya.

8. Empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta telah dan tengah melakukan kegiatan inisiatif ‘PilihanKu’ bersama konsorsium John Hopkins University. Kegiatan inisiatif ini fokus pada kegiatan advokasi dan KIE program KKBPK, penguatan rantai pasok alokon, penguatan kapasitas faskes dalam pemberian pelayanan KB pasca persalinan dan pemberdayaan Kampung KB. Tahun 2018 adalah tahun transformasi dimana BKKBN (Pusat) dan provinsi yang bersangkutan harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan inisiatif dimaksud terhadap indikator capaian yang diharapkan. Lakukan pengembangan kegiatan dari aspek kualitas maupun luas wilayah intervensi

21

jika hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang positif terhadap kemajuan program KKBPK.

Saya harap kedelapan poin kebijakan tadi dapat menjadi perhatian Saudara dalam menyusun perencanaan program dan anggaran tahun 2018. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, Saya ingin sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pengumpulan data SDKI 2017 dimana kita dapat memperoleh potret indikator utama program KKBPK pada akhir tahun ini. Apakah angka kelahiran total atau Total Fertility Rate/TFR dapat kita kendalikan? Apakah angka penggunaan kotrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate/CPR dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat kita tingkatkan sesuai target kita? Bagaimana upaya kita dalam penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak dapat dipenuhi atau unmet need? Bagaimana tren ke depan untuk angka kehamilan yang tidak diinginkan?. Apapun hasilnya, hasil SDKI tahun 2017 merupakan ukuran kinerja kita selama lima tahun terahir dan bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pengelolaan anggaran yang telah

22

dipercayakan Negara. Untuk itu saya ingin mengambil momentum ini untuk saling mengingatkan diri kita masing-masing bahwa setiap rupiah yang dititipkan oleh Negara di tahun anggaran 2018 adalah awal ukuran kinerja kita untuk lima tahun ke depan yang akan tercermin melalui SDKI 2022.

Akhirnya, saya ucapkan selamat bekerja, semoga kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga semakin jaya, serta penyusunan program dan anggaran BKKBN Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Dengan mengucapkan Bismillahi rahmannirohiim maka pertemuan KOREN II pada hari ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Salam Pancasila!..Pancasila Salam Indonesia!...Merdeka

23

Salam KB… 2 anak cukup bahagia sejahtera

Salam Petugas KB… Sehat semangat luar biasa!

Salam GenRe…Salam Remaja GenRe... Sehat cerdas ceriaGenRe Indonesia... Saatnya yang muda yang berencana

Salam Revolusi Mental:Integritas... SIAP!Etos kerja... SIAP!Gotong royong... SIAP!

Salam Nusantara... JAYA! Salam Nusantara... JAYA!

Sekian dan terima kasih.

Sekian dan terima kasih,Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Kepala BKKBN,

Surya Chandra Surapaty

24