KELOMPOK I

ZULIRO SUGIANTO

RINA ANGGRAENI

MAMAN FIRMANSYAH

BABAN HIBBAN

IRMA SURYANI

ALFIYAH ULUM

TAHAP-TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Perundingan (Negotiation)

B. Penandatanganan (Signature)

C. Pengesahan (Ratification)

Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Tahap-Tahap Perjanjian

Internasional

Tahap PenjajakanTahap PerundinganTahap Perumusan NaskahTahap PenerimaanTahap PenandatangananTahap Pengesahan

Tahap- tahap perjanjian internasional menurut konvensi WINA 1969

• Perundingan (Negotiation)• Penandatanganan (Signature)• Pengesahan (Ratification)

Perundingan (Negotiation)

• Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama di antara pihak atau Negara tentang objek tertentu sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Karena itu, perlu dilakukan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh setiap pihak yang berkepentingan.

Penandatanganan (Signature)

• Penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Dalam perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain.

Pengesahan (Ratification)

Suatu Negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. ratifikasi oleh badan eksekutif

b. ratifikasi oleh badan legislative

c. dan ratifikasi campuran.

• Ratifikasi oleh badan eksekutif biasa dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter.

• Ratifikasi oleh badan legislative jarang digunakan.

• Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintah) paling banyak digunakan karena peranan legislative dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.

Tahap Penjajakan

• Merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

• Tahap ini juga merupakan tahap dimana kedua belah pihak merencanakan tentang perjanjian internasional.

Tahap Perundingan

• Merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

• Dalam perundingan ini hendaknya diwakili oleh badan-badan yang bersangkutan dengan apa yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

Tahap Perumusan Naskah

• Merupakan tahap merumuskan rancangan tentang apa yang ingin disepakati dalam suatu perjanjian internasional.

• Didalam perumusan naskah ini harus benar dalam merumuskan naskah,karena kalau tidak sesuai dengan yang diperundingkan perjanjian internasional akan batal.

Tahap Penerimaan

• Merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/ approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

Tahap Penandatanganan

• Merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral,penandantanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara dalam sebuah pihak melainkan keterikatan terhadap perjanjian Internasional (Menurut Pasal 6 Ayat 1).

Tahap Pengesahan

• Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perundingan (Negotiation)

• Perundingan merupakan janji tahap pertama antar pihak/ antar Negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat oleh subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan (survey) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melakukan negosiasi, suatu Negara dapat diwakili oleh pejabat Negara dengan surat kuasa penuh (full powers).

Penandatanganan (Signature)

• Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, penandatanganan biasanya dilakukan oleh pera menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatanganan perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun dengan demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan setiap Negara sebelum diratifikasi oleh Negara-negara tersebut.

Pengesahan (Ratification)

• Pengesahan adalah penandatanganan atas perjanjian yang hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil yang menandatangani perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan hukum dan tidak merugikan rakyat. Suatu Negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.