Kelompok 5Abas Syahbana(01)Arum Indah Rahmawati

(04)Evy Isnaeni(12)Latifa Najla(19)M. Richki Gusti Syahputra (23)Netta An’amta Desli Sanati (26)Roissatun Nasikah

(30)

Abas Syahbana(01)Arum Indah Rahmawati

(04)Evy Isnaeni(12)Latifa Najla(19)M. Richki Gusti Syahputra (23)Netta An’amta Desli Sanati (26)Roissatun Nasikah

(30)

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Kasus

Pelanggaran dan Penegakan HAM di Indonesia Sesuai dengan Nilai Pancasila

Tujuan Nasional Dalam Penegakan HAM

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

CONTOH KASUS

Mujianto, warga tarokan, kediri telah menjalin asmara dengan majikannya, Joko Suprianto selama 2 tahun. Mujianto cemburu karena Joko punya kekasih lain. Dia menghubungi nama-nama yang ada di HP Joko lewat sms, kemudian mengajak calon korban untuk bertemu di nganjuk. Setelah bertemu, mereka berjalan-jalan dan Mujianto mengajak si korban untuk berhubungan badan. Saat korbannya lengah, Mujianto memberikan minuman yang sudah diberi racun tikus. Mujianto mengaku kepada polisi, ia telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 6 kali, dengan korban tewas sebanyak 4 orang.

Undang-undang no. 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari penghilangan paksa dan

penghilangan nyawa”

Peran Pemerintah

Menyelidiki dan menangkap tersangka, serta memberi hukuman yang setimpal sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Masyarakat

• Pengontrolan terhadap lingkungan setempat.• Tidak segan melaporkan kepada pihak

berwajib apabila menemui kasus pelanggaran HAM.

PERAN PEMERINTAH

Sila Pertama• Negara berkewajiban untuk menjamin

hak dasar tiap individu untuk beragama secara bebas.

• Ketentuan perundangan dalam negara harus selalu mengacu pada nilai Ketuhanan yang universal.

Sila Kedua• Pemerintah sebagai lembaga yang

berwenang membuat peraturan perundang-undangan harus adil dan tanpa melihat asal-usul biologis dan sosialnya masyarakat.

• Melindungi setiap individu agar tidak mendapat penyiksaan secara psikis maupun psikologis.

Sila KetigaMenciptakan nilai persatuan, yakni kondisi dinamis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan secara terus-menerus dari bangsa Indonesia yang heterogen.

Sila KeempatDalam pengambilan keputusan pemerintahan, publik harus dilibatkan untuk menyuarakan aspirasi mereka karena pada dasarnya seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Sila Kelima• Mewujudkan keadilan sosial, terutama

dalam bidang ideologi dan poleksosbudhankam.

• Perataan kemakmuran material maupun spiritual masyarakat.

• Memiliki mekanisme hukum yang adil untuk seluruh warga negara.

PERAN SERTA MASYARAKAT

• Berusaha memahami berbagai instrumen HAM, lalu pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga masyarakat di sekitar lingkungan kita.

• Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk studi, penyadaran, kampanye, konsultasi, dan advokasi HAM.

• Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM dimanapun kita berada, yaitu menghargai dan solider kepada sesama.

• Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di lingkungan sekitar kita.

• Turut serta membangun opini publik melalui media massa mengenai wacana dan kasus HAM.

• Bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata untuk membantu korban pelanggaran HAM, terutama yang berada di lingkungan sekitar kita.

Terimakasih..