petunjuk mengurus izin dan rekomendasi sektor industri dan perdagangan

Upload: kuatsudrajat

Post on 10-Oct-2015

184 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

PETUNJUK MENGURUS IZINDAN REKOMENDASISektor Industri dan Perdagangan

TRANSCRIPT

  • PETUNJUK MENGURUS IZINDAN REKOMENDASI

    Sektor Industri dan Perdagangan

    Biro Umum dan Hubungan MasyarakatWebsite : http:\\www.dprin.go.id

  • Daftar Isi

    Pengantar Kepala Biro Umum dan Hubungan MasyarakatDepartemen Perindustrian dan Perdagangan ...................... 5

    Sambutan Sekretaris JenderalDepartemen Perindustrian dan Perdagangan ...................... 7

    Bab IIzin dan Rekomendasi di Bidang Perindustrian

    Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan ................. 11 Izin Industri Minuman Beralkohol ................................. 18 Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ..... 20 Tanda Daftar Industri (TDI) .......................................... 22 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

    Kawasan Industri (IPKI) ............................................... 24 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar

    Nasional Indonesia (SNI) .............................................. 28 Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan ....... 31 Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan

    Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan ......... 33 Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor ...... 34 Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual)

    dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesiabagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika ........ 41

    Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk ImporBahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untukPembuatan Komponen Elektronika .............................. 43

    Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan ImportirProdusen Limbah Non B - 3 .......................................... 44

    1

  • 2 Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya.. 46 Rekomendasi Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan

    Baru .............................................................................. 51 Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor

    Bahan Baku/Penolong dan Bagian/Komponen untukPerakitan Mesin dan Motor Berputar ............................ 52

    Persetujuan untuk Dapat Mengikuti Skema AICO(Asean Industrial Cooperation) ..................................... 53

    Bab IIIzin dan Rekomendasi di Bidang Perdagangan

    Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ................................... 59 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ........................... 64 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

    Beralkohol (SIUP-MB) .................................................. 68 Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) ..... 72 Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) .................................. 73 Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

    (IP3A) ............................................................................ 76 Tanda Pendaftaran Gudang ........................................... 79 Surat Pengakuan Keagenan Tunggal ............................. 80 Izin Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual beli dengan

    Angsuran dan Sewa ....................................................... 82 Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi ........... 84 Rekomendasi Izin Kerja (RIK) Tenaga Kerja Warga

    Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Khusus untukKantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ...... 86

    Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) ................... 88 Surat Tanda Pendaftaran Keagenan .............................. 89 Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan

    Tahunan Perusahaan (LKTP) ........................................ 91 Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian .................. 94 Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor .............................. 97 Surat Izin Tanda Pabrik (Ukuran, Takaran,Timbangan

    dan Perlengkapannya) .................................................... 99 Izin Tipe (IT) UTTP Asal Impor ................................... 101

  • 3 Izin Reparasi UTTP ....................................................... 103 Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Maniok

    (Ubi Kayu) .................................................................... 104 Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Kopi ..................... 108 Persetujuan Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya .. 110 Izin Ekspor Tekstil ........................................................ 113 Surat Keterangan Asal (SKA) ........................................ 128 Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu .................... 132 Angka Pengenal Importir (API) .................................... 133 Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) .................... 135 Pengakuan Importir Umum Limbah ............................... 137 Pengakuan Importir Produsen Limbah B2

    (IP-Limbah B2) .............................................................. 142 Izin Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru ....... 144 Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar) .................... 146 Ketentuan Impor Cengkeh ............................................. 148 Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring

    Berjangka ....................................................................... 149 Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan

    Pengelola Sentra Dana Berjangka .................................. 152 Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat

    Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka danPedagang Berjangka ....................................................... 155

    Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) ...................... 157

    Lampiran-lampiran

    Daftar Undang-undang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan PejabatEselon I yang Mengatur Perizinan/Rekomendasi SektorIndustri dan Perdagangan

    Daftar Nama dan Alamat Kantor Pejabat Penerbit Izin dan/Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan

  • PENGANTAR

    Diantara tugas dan fungsi Biro Umum dan HubunganMasyarakat yang harus diperankan, adalah bagaimana Humasmampu memposisikan dirinya sebagai penghubung yang dapatmenjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat,khususnya dunia usaha dalam pelayanan informasi. Ditengah situasidan kondisi yang dihadapi bangsa kita yang belum sepenuhnya pulihdari krisis ekonomi sekarang ini, peran Humas kian menjadi pentingdan strategis dalam hal menyajikan berbagai informasi yang terkaitdengan kebijakan dan langkah-langkah yang telah dan akanditempuh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

    Menyadari akan hal itu, Biro Umum dan Hubungan Masyarakatmenerbitkan buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi SektorIndustri dan Perdagangan yang merupakan penyempurnaan buku yangsama terbitan tahun 2000.

    Buku tersebut akan terus mengalami penyempurnaan dari waktuke waktu disesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan industridan perdagangan agar isi yang disajikan tetap up to date.

    Akhirnya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapanterima kasih kepada semua pihak, khususnya Biro Hukum danOrganisasi yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, denganharapan dapat memberi manfaat bagi pengembangan sektor industridan perdagangan di tanah air.

    Jakarta, Oktober 2002Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

    FAUZI AZIZ

    5

  • SAMBUTANSEKRETARIS JENDERAL

    Saya menyambut gembira diterbitkannya buku PetunjukMengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan yangdiprakarsai oleh Biro Umum dan Hubungan Masyarakat DepartemenPerindustrian dan Perdagangan. Upaya tersebut saya nilai positif,karena keberadaan buku ini akan memberi kemudahan bagimasyarakat, khususnya dunia usaha untuk memahami berbagaiperaturan perizinan yang menyangkut bidang industri danperdagangan.

    Kita menyadari bahwa situasi dan kondisi negara kita hinggasaat ini belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang telahberlangsung lebih kurang lima tahun. Sektor industri danperdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi nasionaltengah menghadapi berbagai kendala eksternal dan internal. Kendalayang bersifat eksternal adalah akibat masih rendahnya pertumbuhanekonomi dunia, terutama negara-negara tujuan ekspor Indonesiayang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha ditanah air. Sedangkan kendala internal, seperti kurangnya jaminankeamanan dan kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi, masalahketenagakerjaan serta keterbatasan program pembiayaan di sektorriil akibat lambatnya restrukturisasi perbankan dan perusahaan, telahmenyebabkan pertumbuhan lapangan kerja tidak mampumengimbangi kebutuhan pasar kerja.

    Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah jangkapendek dan menengah, dengan memberikan berbagai kemudahanbagi dunia usaha, dengan prioritas utama yang berbasis sumber dayaalam dalam negeri. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan danmeningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan, khususnya

    7

  • Jakarta, Oktober 2002

    SEKRETARIS JENDERAL

    HARIYANTO EKOWALUYO

    8

    pada cabang-cabang industri yang dapat memperluas lapangan kerjadan kesempatan berusaha.

    Dengan diterbitkannya buku Petunjuk Mengurus Izin danRekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan ini diharapkan dapatdijadikan panduan bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanya.

  • Bab IIzin dan Rekomendasi

    di Bidang Perindustrian

    9

  • 10

  • Izin Usaha Industri (IUI)dan Izin Perluasan

    1. Izin Usaha Industri (IUI)

    Pengertian

    Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperolehuntuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasiperusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (tidak ter-masuk tanah dan bangunan tempat usaha).

    IUI terdiri atas dua jenis yakni IUI Melalui Tahap PersetujuanPrinsip dan IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, denganketerangan sebagai berikut : IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada

    Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukanpersiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan,pemasangan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diper-lukan. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diharuskanbagi perusahaan industri yang jenis industrinya tidak ter-cantum dalam Surat Keputusan Menteri PerindustrianNomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentangPenetapan Jenis dan Komoditi Industri yang ProsesProduksinya Tidak Merusak ataupun MembahayakanLingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya AlamSecara Berlebihan; atau Tidak Berlokasi di KawasanIndustri/Kawasan Berikat;

    IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepadaperusahaan industri yang ;- berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang

    memiliki izin, setelah memenuhi ketentuan yangberlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, tetapiwajib membuat Surat Pernyataan (Formulir SP-1);

    11

  • - jenis industrinya tercantum dalam Surat KeputusanMenteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995(seperti tersebut di atas) yang berlokasi di dalam ataudi luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat yangmemiliki izin.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing DirektoratJenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industridan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perin-dustrian dan Perdagangan.

    Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri.

    Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran AtasKeputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.

    Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

    Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentangPetunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri danPerdagangan.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsipa. Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip :

    Mengisi formulir Model Pm-I ; Melampirkan fotokopi NPWP ; Melampirkan fotokopi Akte Pendirian

    Perusahaan.12

  • Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk : Hasil uji laboratorium (sampel pupuk) dari Balai

    Pertanian setempat ; Surat Keterangan dari Balai Pertanian setempat

    bahwa sampel pupuk sedang dalam pengujian dilapangan ;

    Surat Pernyataan memproduksi pupuk sesuai hasilanalisis laboratorium ;

    Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dariKepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan LingkunganHidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

    Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pestisida: Surat Rekomendasi pembuatan bahan aktif pestisida

    atau formulasi pestisida yang dikeluarkan oleh KomisiPestisida ;

    Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dariKepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan LingkunganHidup Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

    b. Untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) : Mengisi formulir model Pm-III ; Melampirkan fotokopi NPWP ; Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah

    disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM ; Fotokopi IMB ; Fotokopi KTP/Nama Direksi dan Dewan Komisaris ; Fotokopi Persetujuan Prinsip ; Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan

    proyek) ; Fotokopi UKL dan UPL atau SPPL ; Fotokopi Izin Lokasi ; Foto Copy izin UU Gangguan atau AMDAL

    Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk : Izin Industri yang akan berdiri perlu rekomendasi

    Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 13

  • Departemen Pertanian, serta peredaran danpengawasannya ;

    Industri pupuk diperlukan :- Surat keterangan uji laboratorium yang

    diakreditasi ;- Surat keterangan uji lapangan dan nomor

    pendaftaran dari Departemen Pertanian.

    Persyaratan khusus/tambahan industri pestisida : Untuk industri yang akan berdiri diperlukan

    rekomendasi dari Komisi Pestisida ; Peredaran dan pengawasan oleh Komisi Pestisida ; Industri pestisida diperlukan nomor pendaftaran

    pestisida yang tercantum pada SK. Menteri Pertanianmengenai pendaftaran dan pemberian izin bahan aktifpestisida atau izin sementara formulasi pestisida.

    Persyaratan khusus/tambahan untuk industri crumb rubber : Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal

    Perkebunan, Departemen Kehutanan yang menya-takan tentang jaminan kontinuitas suplai bahan bakukaret (BOKAR). Tembusan izin ditujukan keDirektorat Jenderal IKAH, Departemen Perindustriandan Perdagangan.

    2. IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi Formulir Model SP-I dan SP-II; Melampirkan fotokopi NPWP; Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah

    disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM; Fotokopi IMB; Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan

    proyek).

    14

  • Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

    a. Persetujuan PrinsipPersetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14

    hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkapdan benar, dengan masa berlaku selama-lamanya 4tahun. Persetujuan Prinsip bukan merupakan izinuntuk melakukan produksi komersial.

    b. Izin Usaha IndustriIUI Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan

    dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkapdan benar diterima, dibuktikan dengan berita acarapemeriksaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yangbersangkutan beroperasi.

    2. IUI Tanpa Melalui Persetujuan PrinsipIUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan

    dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap danbenar diterima dan melakukan pemeriksaan ke lokasiperusahaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yangbersangkutan beroperasi.

    Biaya Pengurusan

    Untuk mengurus IUI, baik IUI Melalui Tahap PersetujuanPrinsip maupun IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, tidakdikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Sekretaris Jenderal Depperindag bagi industri yang beradadi Kawasan Industri.

    Kepala Dinas Depperindag Tingkat Kabupaten/Kotayang bertanggung jawab di bidang perindustrian. Dalam

    15

  • hal belum terbentuknya Dinas Tingkat Kabupaten/Kota,penerbitan IUI dilaksanakan oleh Kantor Depperindag.

    Kepala Otorita Batam bagi industri yang berlokasi diBatam (Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor44/M/SK/3/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentangPelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha IndustriKecil kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam.

    Ketua BKPM bagi industri yang berstatus PMA/PMDN.

    2. Izin Perluasan

    Pengertian

    Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, baikyang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa MelaluiPersetujuan Prinsip, yang hendak melakukan perluasanindustrinya wajib memperoleh Izin Perluasan.Izin Perluasan tidak diperlukan apabila : Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis

    industri yang tercantum dalam IUI-nya ; Penambahan kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% di

    atas kapasitas produksi yang diizinkan ; Jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.

    Perluasan lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang telahdiizinkan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki IzinPerluasan apabila : Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis

    industri yang tercantum dalam IUI-nya ; Hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor

    meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagiPenanaman Modal.

    Kegiatan perluasan ini wajib diberitahukan secara tertulisselambat-lambatnya 6 bulan sejak dimulainya produksi kepadapejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimiliki perusahaantersebut, guna disahkan melalui penerbitan Izin Perluasan.16

  • Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing DirektoratJenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industridan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustriandan Perdagangan .

    Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir model Pm-IV ; Melampirkan Isian formulir model PM-V dan PM-VI ; Izin Usaha Industri ; Rencana Perluasan Industri ; Bukti telah memenuhi persyaratan lingkungan

    terhadap AMDAL/UKL dan UPL.

    2. IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir model SP-III ; Melampirkan Isian formulir model SP-IV dan SP-V ; Izin Usaha Industri ; Rencana Perluasan Industri.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Izin Perluasan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerjasetelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Izin Perluasanberlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

    17

  • Biaya Pengurusan

    Untuk mengurus Izin Perluasan, baik yang Melalui TahapPersetujuan Prinsip maupun Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip,tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Pejabat yang mengeluarkan Izin Perluasan adalah samadengan pejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimilikiperusahaan yang bersangkutan.

    Izin Industri MinumanBeralkohol

    Pengertian

    Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industriyang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri. IndustriMinuman Beralkohol ini termasuk industri yang perlu diawasidan dikendalikan karena dampaknya yang dapat menggangguketenteraman dan ketertiban masyarakat.

    Kewenangan pembinaan industri minuman keras, anggurdan sejenisnya serta malt dan minuman mengandung malt tetapberada di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan HasilHutan (Ditjen IKAH), walaupun investasi seluruhnya, di luartanah dan bangunan tempat usaha, kurang dari Rp 1 miliar.Oleh karena itu, bagi Industri Minuman Beralkohol yang akanmelakukan pembaharuan izin, penggabungan, perubahan/penggantian pemilik, pindah lokasi dan lain-lain, penyelesaianperizinannya memerlukan rekomendasi/persetujuan terlebihdahulu dari Direktur Jenderal IKAH.

    Bagi Industri Minuman Beralkohol Golongan A, B dan Cyang sudah tidak beroperasi lagi, Izin Usaha Industri dan SuratTanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda Daftar18

  • Industri (TDI) yang telah diperoleh, dilarang untuk dipindah-tangankan, diperbaharui, diganti dan/atau dipindahkan loka-sinya. Izin Usaha Industri atau STPIK/TDI dimaksud dicabutserta dinyatakan tidak berlaku.

    Industri Minuman Beralkohol yang berlokasi di daerah yangbelum memiliki Kawasan Industri, apabila akan melakukanrelokasi, diarahkan berada di kawasan yang peruntukannyauntuk industri yang sesuai dengan RUTR wilayah yangditetapkan oleh Pemda setempat atau mendapat persetujuandari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 171/M/SK/8/1993tanggal 18 Agustus 1993 tentang Pedoman PengarahanLokasi bagi Kegiatan Industri .

    Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan danPengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan PenjualanMinuman Beralkohol.

    Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

    Surat Edaran Dirjen IKAH Nomor 682/DIRJEN-IKAH/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang PembinaanIndustri Minuman Beralkohol.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Izin Usaha Industri; Surat Persetujuan dari Bupati/Walikota; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Laporan Realisasi Produksi dua tahun terakhir disertai

    dengan pembayaran cukai (PPN, PPn-BM dan Cukai); Sertifikat Tanda Penggunaan SNI; Dokumen UKL/UPL.

    19

  • Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Izin Industri Minuman Beralkohol dikeluarkan dalam waktu14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benarditerima, dan berlaku selama perusahaan tersebut masihberoperasi. Pada Daftar Negatif Investasi (DNI) tertutup bagiPMA dan PMDN. Penerbitan Izin diperlukan hanya untuk in-dustri yang pindah lokasi atau pindah kepemilikan.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

    Izin Industri Air MinumDalam Kemasan (AMDK)

    Pengertian

    Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telahdiolah/diproses dan dikemas serta aman untuk di konsumsi.

    Industri AMDK termasuk industri yang tidak tercakup dalamSK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11Juli 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang ProsesProduksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkunganserta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan,sehingga pemberian izinnya harus melalui Persetujuan Prinsipterlebih dahulu.20

  • Rencana lokasi pabrik AMDK harus berada di lokasi yangperuntukannya sesuai dengan RUTR dan/atau berada dekat mataair yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 167/MPP/Kep/5/1997tanggal 28 Mei 1997 tentang Persyaratan Teknis Industri danPerdagangan Air Minum Dalam Kemasan.

    Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda DaftarIndustri.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Surat Izin Pengeboran (SIP)/Surat Izin Penurapan dan IzinPengambilan Air (SIPA) dari Dinas Pertambangan dan/atauSurat Keterangan/Perolehan Bahan Baku dari PDAMsetempat bahwa bahan baku berasal dari sumber mata air yangbelum diolah.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Izin Industri AMDK dikeluarkan selambat-lambatnya 14 harikerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

    21

  • Tanda Daftar Industri (TDI)

    Pengertian

    Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin yang diperlukan untukmelakukan kegiatan industri dalam Kelompok Industri Kecilsebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan MenteriPerindustrian dan perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis IndustriDalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal danKewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan diLingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengannilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

    Perusahaan Industri Kecil yang nilai investasinya di bawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI, kecuali bila dikehendakioleh perusahaan yang bersangkutan.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industridalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal danKewenangan Pemberian Izin di Lingkungan DepartemenPerindustrian dan Perdagangan.

    Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda DaftarIndustri.

    Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran AtasKeputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.22

  • Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan

    Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 perihal PetunjukPelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Mengisi Formulir Model Pdf.I-IK dan Pdf.III-IK.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    TDI dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratanlengkap dan benar diterima. TDI berlaku selama perusahaan yangbersangkutan beroperasi.

    Biaya Pengurusan

    Untuk Pengurusan TDI ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota yang bertang-gungjawab di bidang perindustrian. Dalam hal belum terbentuknyaDinas Tingkat Kabupaten/Kota, penerbitan TDI dilaksanakanoleh Kantor Depperindag.

    Kepala Otorita Batam apabila lokasinya di Batam, sesuai SuratKeputusan Menteri perindustrian Nomor 44/M/SK/ 3/1995tanggal 20 Maret 1995 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Izin Usaha Industri dan Surat Pendaftaran IndustriKecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam.

    Ketua BKPM bagi Perusahaan yang berstatus PMA/PMDN.

    23

  • Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

    Pengertian

    Setiap pendirian Perusahaan Kawasan Industri yang melakukankegiatan pengusahaan kawasan industri wajib memperoleh izin, yangterdiri atas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerluasanKawasan Industri (IPKI).

    Untuk memperoleh IUKI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip,yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untukmengajukan permohonan izin lokasi, melakukan persiapanpenyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanahdi Kawasan Industri dan pembangunan, pengadaan prasarana dansarana Kawasan Industri.

    Luas Kawasan Industri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)hektar. Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki luaskawasan lebih dari 20 (dua puluh) hektar, IUKI-nya diberikan secarabertahap dengan ketentuan pemberian IUKI yang pertama kaliminimal seluas 20 (dua puluh) hektar.

    Tanah yang telah dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapaperusahaan yang luasnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektardan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri serta sudahdimanfaatkan untuk kegiatan industri, dapat ditetapkan sebagaiKawasan Industri.

    Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukanperluasan areal Kawasan Industri wajib memperoleh IPKI. IPKIdiberikan secara langsung apabila Perusahaan Kawasan Industri yangbersangkutan telah memperoleh IUKI dengan ketentuan : lokasinya berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang

    telah diizinkan ; lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai ; berada dalam kawasan peruntukan industri.24

  • Apabila perluasan Kawasan Industri tidak berbatasan denganlokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan dan atau lahan yangdirencanakan sebagai areal perluasan belum dikuasai, makapermintaan Izin Perluasan dimulai dengan permintaan PersetujuanPrinsip.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/1997tanggal 20 Februari 1997 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

    Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis IndustriDalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal danKewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangandi Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

    Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran AtasKeputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.

    Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

    Keputusan Menperindag Nomor 263/MPP/Kep/8/2001tanggal 31 Agustus 2001 tentang Perubahan LampiranKeputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. Persetujuan Prinsip :

    Mengisi formulir model PMK-I ; Melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan ; Nomor Pokok Wajib Pajak ; Sketsa rencana lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten/

    Kota dan Propinsi) ; Surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa

    rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri25

  • berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yangditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan.

    2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) :

    Melampirkan formulir model PMK-II (informasi pem-bangunan proyek) ;

    Site plan (rencana tapak tanah) yang telah disahkan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW;

    Bukti pembelian tanah sesuai izin lokasi ; Studi ANDAL RKL dan RPL Kawasan Industri yang telah

    disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ; Tata tertib kawasan ; Laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan,

    minimal telah tersedia jalan masuk ke Kawasan Industri,jaringan jalan dan saluran air hujan dalam Kawasan Industriserta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagiKawasan Industri sesuai dengan AMDAL-nya ;

    Pemeriksaan lapangan atas dokumen dilakukan oleh TimPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL).

    3. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) :

    Mengisi formulir Model PMK-IV ; Melampirkan Izin Lokasi ; Fotokopi IMB ; Fotokopi HGB; Fotokopi ANDAL, RKL dan RPL ; IUKI yang bersangkutan ; Susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan; Peta rencana peruntukan lahan ; Jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan

    sarana penunjang yang ada dalam Kawasan Industri dansarana penunjang eksternal.

    26

  • Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    1. Persetujuan PrinsipPersetujuan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah

    persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakupersetujuan ini adalah selama 4 tahun dan dapat diperpanjangdua kali, masing-masing selama 2 tahun.

    2. IUKIIUKI diberikan dalam waktu 33 hari kerja setelah

    persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakuIUKI adalah sebagai berikut : Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non

    PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN: berlaku selamaperusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatanpengusahaan kawasan industri ;

    Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA :berlaku selama 30 tahun, sepanjang masih memenuhiketentuan dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku.

    3. IPKI.IPKI diberikan dalam waktu 14 hari kerja setelah

    persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakuIPKI adalah sesuai dengan masa berlaku IUKI yang dimilikiPerusahaan Kawasan Industri bersangkutan.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan Persetujuan Prinsip, IUKI dan IPKI tidak dikenakanbiaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi PerusahaanKawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN.

    Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.27

  • Sertifikat Produk Penggunaan TandaStandar Nasional Indonesia (SNI)

    Pengertian

    Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkandan diberlakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangansetelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional(DSN) dan berlaku secara nasional di Indonesia.

    SNI dapat diterapkan secara wajib atau sukarela, denganketerangan sebagai berikut : SNI secara wajib (SNI-Wajib) diterapkan untuk produk yang

    berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatankonsumen, pemakai produk atau masyarakat, dan kelestarianlingkungan.

    SNI secara sukarela (SNI-Sukarela) di kemudian hari dapatditetapkan secara wajib atas pertimbangan teknis maupunekonomis dan pertimbangan lainnya.

    Perusahaan yang produknya termasuk SNI-Wajib harusmempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Tanda SNIadalah tanda sertifikasi produk yang dibubuhkan pada barang,kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasatersebut memenuhi persyaratan SNI. Sertifikasi Produk diberikankepada perusahaan yang telah mampu menghasilkan suatu produkdengan mutu yang konsisten sesuai dengan SNI.

    Perusahaan yang hendak memperoleh Sertifikat Produk harusmenggunakan salah satu dari modul sistem mutu sebagai berikut : Modul I adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataan

    kemampuan oleh produsen berupa Surat Pernyataan Diri (SelfDeclaration) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh produsenyang bersangkutan terhadap sarana produksi, proses produksidan pengendalian mutu produk sesuai dengan pedoman DSN.28

  • Modul II adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataankemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutuberdasarkan SNI 19-9003, Sistem Mutu Model Jaminan Mutudalam Inspeksi dan Pengujian Akhir.

    Modul III adalah Modul Jaminan Mutu Produksi, yaitupernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat SistemMutu berdasarkan SNI 19-9002, Sistem Mutu Model JaminanMutu dalam Produksi, Pemasangan dan Pelayanan.

    Modul IV adalah Modul Jaminan Mutu Menyeluruh, yaitupernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat SistemMutu berdasarkan SNI 19-9001, Sistem Mutu Model JaminanMutu dalam Desain Pengembangan Produksi, Pemasangan danPelayanan.

    Modul V adalah Modul Jaminan Mutu, yaitu pernyataankemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasar-kan Standar Sistem Mutu yang diacu dan diakui selain dariSNI seri 19-9000.

    Dasar Hukum

    Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tanggal 10November 2000 tentang Standardisasi Nasional.

    Keputusan Menperindag Nomor 108/MPP/Kep/5/1996tanggal 22 Mei 1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi,Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di LingkunganDepartemen Perindustrian dan Perdagangan jo Nomor 425/MPP/ Kep/9/1998 jo Nomor 384/MPP/Kep/8/1999.

    Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian danPerdagangan Nomor 407/SJ/SK/VI/1996 tanggal 21 Juni1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi ProdukPenggunaan Tanda SNI Sebagaimana Telah Diubah denganKeputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian danPerdagangan Nomor 631/SJ/SK/VIII/1999 tanggal 23Agustus 1999.

    Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian danPerdagangan No. 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September

    29

  • 1996 tentang Penunjukan Lembaga sebagai LaboratoriumPenguji.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. Bagi Pengguna Modul IMengajukan surat permohonan dan melampirkan : Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI

    dan lampiran yang dipersyaratkan ; Surat pernyataan diri tentang kesesuaian (Self Declaration) ; Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku

    beserta label contoh uji dan berita acara pengambilancontoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis.

    2. Bagi Pengguna Modul II, III, IV dan VMengajukan surat permohonan dan melampirkan : Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI

    dan lampiran yang dipersyaratkan ; Sertifikat Sistem Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem

    Mutu yang terakreditasi ; Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku

    beserta label contoh uji dan berita acara pengambilancontoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dikeluarkan dalam waktu14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNIdipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersang-kutan memenuhi ketentuan SNI.

    Biaya Pengurusan

    Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalahberdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan.

    30

  • Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

    Wajib SNI Tepung TeriguSebagai Bahan Makanan

    Pengertian

    Tepung terigu merupakan bahan karier yang potensial untukfortifikasi karena tepung terigu banyak digunakan untuk membuatberbagai produk makanan yang dikonsumsi masyarakat.

    Perusahaan industri yang memproduksi tepung terigu sebagaibahan makanan wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia TepungTerigu sebagai Bahan Makanan dan wajib mempunyai SertifikatProduk Penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

    Tepung terigu sebagai bahan makanan yang diperdagangkandi dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yangberasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan revisinya).

    Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab ataspelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI, yang meliputi :a. pengawasan sistem mutu;b. pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh

    dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium ujiyang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustriandan Perdagangan.

    31

  • Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal2 Mei 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigusebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 danRevisinya)

    Keputusan Menperindag No.323/MPP/Kep/11/2001 tanggal20 November 2001 tentang Perubahan Atas KeputusanMenperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal 2 Mei 2001tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagaiBahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya)

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung Terigu dikeluarkandalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratankelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaanyang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI.

    Biaya Pengurusan

    Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalahberdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

    32

  • Wajib SNI Lampu SWA Ballastuntuk Pelayanan Pencahayaan Umum-

    Persyaratan Keselamatan

    Pengertian

    Lampu SWA Ballast merupakan lampu listrik yang menghematenergi dan banyak digunakan masyarakat.

    Perusahaan industri yang memproduksi lampu swa ballast wajibmenerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu SWA Ballastuntuk pelayanan pencahayaan umum persyaratan keselamatan danwajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

    Lampu SWA Ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-Persyaratan Keselamatan yang diperdagangkan di dalam negeri baikyang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari imporwajib memenuhi persyaratan (SNI 04-6504-2001 dan revisinya).

    Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab ataspelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI yang meliputi : pengawasan sistem mutu; pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh

    dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium ujiyang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustriandan Perdagangan.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001tanggal 30 November 2001 tentang Penerapan Secara WajibSNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya).

    Keputusan Menperindag Nomor 442/MPP/Kep/5/2002tanggal 23 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan 33

  • Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tentangPenerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untukPelayanan Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan(SNI 04-6504-2001 dan Revisinya).

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Lampu Swa Ballastdikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan danpersyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selamaperusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI.

    Biaya Pengurusan

    Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalahberdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

    Pendaftaran Tipe danVarian Kendaraan Bermotor

    Pengertian

    Kendaraan bermotor terbagi atas 2 (dua) kelompok :a Kendaraan bermotor roda empat (mobil) ;b Kendaraan bermotor roda dua ( sepeda motor ), termasuk

    sepeda motor beroda tiga.

    Kendaraan bermotor roda empat meliputi :a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 10 orang

    (bus) ;34

  • b. Kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampaidengan 10 orang ;

    c. Kendaraan angkutan barang, termasuk angkutan barang yangmenggunakan roda tiga.

    Jenis kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduksampai dengan 10 orang adalah :a. Sedan atau station wagon ;b. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 2 ;c. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 4.

    Tipe kendaraan adalah nama teknis dan/atau nama dagang yangdiberikan kepada jenis kendaraan dengan spesifikasi tertentu olehpabrik pembuatnya.

    Pendaftaran tipe adalah pendaftaran spesifikasi teknis dari tipekendaraan bermotor tertentu yang akan diproduksi atau akandiimpor.

    Tanda Pendaftaran Tipe diterbitkan berdasarkan ataskelengkapan dan kebenaran dokumen, tanpa melihat phisikkendaraan yang bersangkutan dan bukan merupakan izin impor.

    Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan produksi adalah suratbukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian untuk keperluanproduksi kendaraan bermotor.

    Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ataumemeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraanbermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalansebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimporsecara massal.

    Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan sebagaibukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus ujitipe.

    35

  • Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe adalah surat buktitelah melakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan yang akandiimpor, yang selanjutnya akan digunakan sebagai kendaraan untukdiuji tipe atau sebagai contoh produksi dengan jumlah 1 (satu) unit.

    Tanda Pendaftaran Tipe keperluan impor adalah surat bukti telahmelakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan bermotor yangakan diimpor, yang selanjutnya dapat diperdagangkan atau dipakaisendiri.

    Penjelasan teknis adalah dokumen asli berisi penjelasan teknisatas kendaraan bermotor yang didaftarkan tipenya. Penjelasan teknisdibuat oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan/Research andDevelopment (R & D) dari produsen atau prinsipal kendaraanbermotor yang bersangkutan.

    Kendaraan bermotor yang dapat diimpor adalah kendaraan bermotordalam keadaan baru yang diproduksi selama-lamanya 2 (dua) tahunsebelum pengimporan dan belum pernah didaftarkan di negara lain.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 275/MPP Kep/6/1999tanggal 24 Juni 1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor.

    Keputusan Menperindag Nomor 49/MPP/Kep/2/2000tanggal 25 Februari 2000 tentang Persyaratan Impor KendaraanBermotor dalam Keadaan Utuh (CBU).

    Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/2000tanggal 25 Februari 2000 tentang Perubahan KeputusanMenperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga ImpornyaSebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir denganKeputusan Menperindag Nomor 290/MPP/Kep/6/1999.

    Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 015/SK/DJ-ILMEA/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang PedomanTeknis Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor.

    Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 017/SK/DJ-ILMEA/XI/-2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang36

  • Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Kode Perusahaan DalamRangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor(NIK).

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Pengajuan PermohonanPerusahaan industri yang akan memproduksi dan mengimpor

    kendaraan bermotor dan importir yang akan mengimporkendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) diwajibkan untukmendaftarkan tipe/varian dari kendaraan bermotor yang akandiproduksi atau diimpornya.

    Pendaftaran Tipe Varian Kendaraan Bermotor Rakitan Dalam NegeriPerusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang

    mengajukan permohonan pendaftaran tipe/varian kendaraan ber-motor untuk tujuan perakitan wajib untuk : Mengajukan surat permohonan pendaftaran tipe/varian ; Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian

    dengan melampirkan fotokopi Izin Usaha Industri yang masihberlaku ;

    Fotokopi bukti hak atas merek atau bukti pengajuanpermohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;

    Fotokopi tanda lulus uji tipe dari instansi yang berwenang ; Gambar dan spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan,

    berupa brosur asli ditambah penjelasan prinsipal jika perlu ; Rencana produksi tipe dan varian yang didaftarkan ; Fotokopi kode perusahaan dan NIK.

    Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Perusahaan importir kendaraan bermotor yang mengajukanpermohonan Pendaftaran Tipe/Varian Kendaraan Bermotor wajibuntuk : Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian

    dan perubahan tipe kendaraan bermotor ;37

  • Melampirkan penjelasan VIN/tanda bukti penerapan VINminimal 9 (sembilan) digit karakter beserta penjelasannya,kecuali bagi negara-negara yang menerapkan sistem pe-nomoran VIN tersendiri ;

    Atas impor 1 (satu) unit kendaraan dalam keadaan CBU untukkeperluan uji tipe harus menyebutkan nomor VIN lengkap ;

    Untuk VIN yang tidak mencantumkan tahun pembuatan, makaimportir harus menyampaikan pernyataan tahun pembuatanyang diterbitkan oleh pabrik pembuat/prinsipal atau pemasokluar negeri ;

    Rencana impor dari tipe/varian yang didaftarkan tipenya ; Gambar/brosur asli yang berisi spesifikasi teknis dari tipe

    kendaraan yang didaftarkan ; Fotokopi tanda lulus uji tipe yang dilegalisir dari Departemen

    Perhubungan apabila tipe kendaraan bermotor yang akandiimpor populasinya melebihi 10 (sepuluh) unit ;

    Fotokopi tanda lulus uji tipe dari pabrik di negara pembuatatau negara asal impor, apabila tipe kendaraan bermotor yangakan diimpor populasinya sampai dengan 10 (sepuluh) unit pertipe ;

    Bagi keperluan uji tipe tidak diwajibkan melampirkan tandalulus uji tipe, baik dari negara pembuat maupun negara asalimpor ;

    Fotokopi Izin Usaha Industri atau SIUP, API atau APIT sertaTanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dilegalisir olehinstansi penerbit dan masih berlaku;

    Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari perusahaanpemohon ;

    Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yangdibuat oleh importir dihadapan Notaris bagi tipe dan variankendaraan bermotor yang diimpor disertai bukti kepemilikanbengkel atau kontrak kerjasama dengan bengkel ;

    Surat Keterangan Bank asli yang menyatakan bahwaperusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3(tiga) tahun berturut-turut adalah nasabah bank sebagaipengguna jasa perbankan dalam kegiatan usahanya yangmemiliki kinerja yang baik. Apabila perusahaan yang bersang-38

  • kutan belum mencapai 3 (tiga) tahun sebagai nasabah bank,maka penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajibuntuk memberikan Surat Keterangan Bank atas nama dirinyadengan ketentuan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahunberturut-turut adalah nasabah bank sebagai pengguna jasaperbankan yang memiliki kinerja baik ;

    Pernyataan harga FOB yang dibuat oleh importir yang ber-sangkutan dari tipe kendaraan yang akan diimpornya dengandibubuhi materai yang cukup ;

    Menyampaikan realisasi impor bagi yang telah memperolehtanda pendaftaran tipe dengan menggunakan format laporan.

    Pengecualian Kewajiban Pendaftaran Tipe Impor kendaraan bermotor jadi (CBU) yang dikecualikan daripersyaratan Pendaftaran Tipe adalah kendaraan bermotor yangberasal dan atau dipergunakan untuk keperluan :a. Hibah dari pemerintah/negara asing atau lembaga swasta di

    luar negeri untuk pemerintah Republik Indonesia ;b. Khusus untuk ketentaraan/kepolisian negara dan atau

    protokoler kenegaraanc. Bantuan teknis dari pemerintah/negara asing atau bantuan

    lainnya untuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1955 ;

    d. Mantan Duta Besar Republik Indonesia yang telah habis masatugasnya, sebagai barang pindahan maksimum hanya 1 (satu)unit kendaraan bermotor jenis penumpang kurang dari 10(sepuluh) orang;

    e. Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing atau BadanInternasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1957 ;

    f. Impor sementara yang akan diekspor kembali setelah masaimpor sementara tersebut berakhir ;

    g. Replika (produk contoh) yang tidak diperjual-belikan ;h. Kendaraan berat (heavy duty truck) dengan GVW lebih dari

    24 ton dan tidak dipergunakan di jalan umum serta tidakmemerlukan STNK seperti dinyatakan dalam pernyataanperusahaan. 39

  • Pengecualian dari kewajiban TPT dinyatakan melalui SuratDirektur Jenderal Industri Logam,Mesin, Elektronika dan Anekayang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai danDitlantas Polri.

    Pengecualian tersebut di atas tidak berlaku, apabila kendaraanbermotor yang diimpor tersebut dipindah-tangankan dan atau diper-jual-belikan di dalam negeri, dan untuk kendaraan berat apabiladigunakan di jalan umum.

    Tipe atas kendaraan bermotor yang semula dikecualikan darikewajiban pendaftaran tipe sebagaimana diatur di atas dan tipe ataskendaraan bermotor hasil lelang yang menjadi milik negara yang di-lengkapi dengan bukti-bukti lengkap dari instansi yang berwenangwajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin,Elektronika dan Aneka.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Tanda Pendaftaran Tipe atau Varian Kendaraan Bermotor, di-terbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanyapermohonan pendaftaran tipe/varian yang telah memenuhipersyaratan secara lengkap dan benar.

    Permohonan dianggap batal dengan sendirinya apabila dalamjangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat per-mintaan kelengkapan persyaratan, tidak dipenuhi oleh perusahaanpemohon.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian ini tidakdikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka.40

  • Pedoman Pendaftaran PetunjukPenggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansidalam Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi

    Informasi dan Elektronika

    Pengertian

    Produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar di pasaradalah produk teknologi informasi dan elektronika yang ditawarkan,dipromosikan, diiklankan, diperdagangankan untuk digunakan ataudimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah RepublikIndonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor.

    Petunjuk Penggunaan (Manual) adalah petunjuk/cara menggu-nakan produk teknologi informasi dan atau elektronika.

    Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakantersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologiinformasi dan elektronika.

    Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan KartuJaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologiinformasi dan elektronika bertujuan untuk :a. menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat

    di bidang produk teknologi informasi dan elektronika;b. meningkatkan produksi teknologi informasi dan elektronika

    dalam negeri;c. memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk

    teknologi informasi dan elektronika.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 547/MPP/Kep/7/2002tanggal 24 Juli 2002 tentang Pedoman Pendaftaran PetunjukPenggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam

    41

  • Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi danElektronika.

    Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Mengajukan permohonan dengan menggunakan FormulirModel MG-1;

    Melampirkan Isian Formulir Pendaftaran Model MG-2 ; Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)

    bagi produsen ; Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka

    Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas(API-T) bagi importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus(NPIK), khusus bagi produk teknologi informasi dan atauelektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;

    Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual dan tersedianya

    suku cadang bermeterai ; Contoh petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa

    Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : petunjuk operasi penggunaan ; petunjuk perbaikan/pemeliharaan ; spesifikasi produk.

    Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia yangsekurang-kurangnya memuat informasi tentang : ongkos perbaikan gratis selama masa garansi ; jaminan ketersediaan sukucadang ; masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Tanda pendaftaran ini diberikan selambat-lambatnya 7 harikerja setelah persyaratan permohonan secara lengkap dan benarditerima. Masa berlaku tanda/surat pendaftaran adalah selamaprodusen atau importir yang bersangkutan menghasilkan produkelektronika yang didaftarkan.42

  • Biaya Pengurusan

    Pengurusan pendaftaran ini tidak dikenakan biaya, namunpembebanan biaya pendaftaran hanya untuk biaya penggantianpengadaan formulir pendaftaran.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Bupati/walikota setempat dan tembusan disampaikan kepadaDirektur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, DitjenPerdagangan Dalam Negeri dan Kepala Pusat Data danInformasi, khusus bagi produk dalam negeri disampaikan jugakepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika,Ditjen ILMEA.

    Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong

    untuk Pembuatan Komponen Elektronika

    Pengertian

    Pembebasan bea masuk 0% (nol persen) untuk mengimporbahan baku/sub komponen/bahan penolong dalam rangkapembuatan komponen elektronika dapat diberikan kepada Produsenkomponen elektronika, apabila yang bersangkutan telah memperolehrekomendasi dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. DirjenIndustri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997tanggal 31 Desember 1997 tentang Pembebasan Bea MasukAtas Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolonguntuk Pembuatan Komponen Elektronika

    43

  • Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Fotokopi Izin Usaha Industri/Persetujuan Prinsip; Laporan ekspor/produksi; Daftar mesin-mesin peralatan produksi untuk mebuat

    komponen elektronika; Form IKE-1 yang telah mencantumkan jenis bahan/sub

    komponen/bahan penolong yang dibutuhkan; Surat pernyataan bahwa bahan baku/komponen/bahan

    penolong tersebut dibutuhkan untuk produksi.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja sejak berkaspermohonan secara lengkap dan benar diterima. Rekomendasi iniberlaku selama 1 tahun.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka.

    Rekomendasi untuk Mendapatkan PengakuanImportir Produsen Limbah Non B-3

    Pengertian

    Salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagaiImportir Produsen Limbah Non B-3, dan guna mendapatkan persetujuanuntuk mengimpor sendiri Limbah Non B-3 yang diperlukan dalamproses produksi, maka produsen yang bersangkutan terlebih dahuluharus memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri

    44

  • Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag atau DirekturJenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Depperindag, sesuaidengan bidang usahanya.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dariDepartemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemenyang membidangi usaha bersangkutan;

    Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau AngkaPengenal Importir Terbatas (API-T);

    Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah

    termasuk gudang penimbunannya, yang telah diakui olehDepartemen Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Rekomendasi untuk mendapatkan Pengakuan Importir ProdusenLimbah Non B-3 dapat dikeluarkan maksimum 5 hari setelahpersyaratan lengkap dan benar diterima. Rekomendasi ini berlakuuntuk seumur hidup.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka.

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.45

  • Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya

    Pengertian Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornyahanya dapat dilakukan dengan Persetujuan Menteri Perindustriandan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

    Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya diperbolehkan jika sudahmendapatkan rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yangbersangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian danPerdagangan dan atau Instansi/Departemen lain yang terkait.

    Barang yang Diawasi Ekspornya yang termasuk dalam pembinaanDepartemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan HasilHutan :

    NomorPos Tarif Jenis Barang

    3102.10.000 Pupuk Urea4103.20.000 Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue

    NomorPos Tarif Jenis Barang

    Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah

    jadi atau dalam bentuk :

    7106.10.000 - Bubuk

    7106.91.000 - Bukan tempa

    7102.92.000 - Setengah jadi

    Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,Elektronika dan Aneka :

    46

  • NomorPos Tarif Jenis Barang

    Ex 2505.90.000 Pasir laut

    NomorPos Tarif Jenis Barang

    Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :

    7108.11.000 - Serbuk

    7108.12.100 - Dalam bentuk gumpalan, ingot atau barangtuangan

    7108.12.900 - Lain-lain

    Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrapbesi atau baja (khusus yang berasal dari Wilayah PulauBatam)

    7204.10.000 - Limbah dan skrap dari besi tuang

    7204.29.000 - Limbah dan skrap dari baja dan paduan lainnya

    7204.30.000 - Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah

    7204.41.000 - Limbah dan skrap baja lainnya berbentukgram, serutan dan lain-lain

    7204.49.000 - Limbah dan skrap baja lainnya, selain dalam bentukgram, serutan dan lain-lain

    Limbah dan skrap dari :

    7204.21.000 - Baja stainless.

    7404.00.000 - Tembaga

    Ex.7407.21.000 - Kuningan

    7602.00.000 - Aluminium

    Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri :

    47

  • Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di BidangEkspor Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhirdengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/kep/VIII/2002.

    Keputusan Menperindag Nomor 441/MPP/Kep/5/2002tanggal 23 Mei 2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. Persyaratan Umum : Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin

    Usaha Perdagangan (SIUP). Izin Usaha dari Departemen/Instansi Terkait berdasarkan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

    2. Persyaratan Khusus :a. Ekspor Pupuk Urea

    Permohonan akan diterima, apabila pengadaan pupukurea untuk kebutuhan dalam negeri itu aman yangditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapatkoordinasi antara BUMN/Holding Industri PupukNasional dengan Pemerintah.

    b. Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue Produsen Kulit Buaya bersangkutan harus memiliki

    izin penangkaran buaya dari Direktur Jenderal PHPA(Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam),Departemen Kehutanan, berdasarkan peraturan yangberlaku dari CITES.

    Pemberitahuan resmi dari Asosiasi Produsen KulitBuaya bahwa kebutuhan kulit buaya untuk konsumsiindustri kulit dalam negeri sudah cukup atau tidak

    48

  • diperlukan lagi. Pemberitahuan ini dikoordinasikanoleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan HasilHutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

    c. Ekspor Perak tidak ditempa atau dalam bentuk lainnya (HS7106.10.000; 7106.91.000; 7106.92.000); dan EksporEmas Bukan Tempa atau dalam bentuk Bubuk Emas lain-nya (HS 7108.11.000; 7108.12.100; 7108.12.900), sertaEkspor Limbah dan Skrap Fero, Ingot Hasil Peleburan SkrapBesi atau Baja, khususnya yang berasal dari wilayah PulauBatam (HS 7204.10.000; 7204.29.000; 7204.30.000;7204.41.000; 7204.49.000), dan Ekspor Limbah dan Skrapdari Baja Stainless (HS 7204.21.000), Tembaga (HS7404.00.000), Kuningan (HS ex 7404.21.000), danAluminium (HS 7602.00.000) : Fotokopi Surat Izin Industri (bagi produsen) ; Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi non produsen); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Stock komoditi yang dimiliki.

    d. Ekspor Pasir Laut Kuasa Pertambangan Eksploitasi ; Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota

    dan keterangan yang menyatakan bahwa peroranganatau badan hukum yang mengajukan permohonantelah melunasi pembayaran kewajiban berupa pajakdan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutangsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    1. Untuk Ekspor Pupuk Urea :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 3 hari kerja setelahsemua persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku

    49

  • rekomendasi adalah 1 tahun khusus untuk industri pupukswasta. Sedangkan masa berlaku rekomendasi untuk BUMNpupuk ditentukan secara periodik tergantung dari rapat koor-dinasi Pemerintah.

    2. Untuk Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja, denganmasa berlaku selama 1 tahun dan akan dievaluasi kembali.

    3. Untuk Ekspor Perak dan Emas :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja, denganmasa berlaku selama 6 bulan.

    4. Untuk Ekspor Limbah dan Skrap Fero :Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 2 hari kerja, denganmasa berlaku selama 6 bulan.

    5. Untuk Ekspor Pasir Laut :Masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan untukrekomendasi ekspor Pupuk Urea dan Kulit Buaya dalam bentukWet Blue.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka untuk rekomendasi ekspor Perak dan Emas sertaLimbah dan Skrap Fero.

    Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat untukrekomendasi ekspor pasir laut.

    50

  • Rekomendasi Impor Mesin danPeralatan Mesin Bukan Baru

    Pengertian

    Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru yang dilarang impornyatetap dapat diimpor apabila perusahaan yang bersangkutan telahmemperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, cqDirjen Perdagangan Luar Negeri, sepanjang untuk keperluan : Relokasi pabrik secara utuh (bedol pabrik) atau ; Satu kesatuan unit lengkap yang tidak mungkin dipisah-

    pisahkan dari fungsinya semula atau ; Penggunaan pada proyek pemerintah atau instansi pemerintah

    yang dibiayai dengan dana dalam negeri ataupun dana bantuanluar negeri.

    Untuk mengurus izin impor tersebut, perusahaan bersangkutanterlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dirjen IndustriLogam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 172/MPP/Kep/5/2001tanggal 17 Mei 2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan MesinBukan Baru.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Daftar jenis dan jumlah mesin peralatan yang akan diimpor,termasuk spesifikasi teknisnya ;

    Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Konstruksi ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; APIT/API-U/API-P ; Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama dengan proyek

    pemerintah/Instansi Pemerintah (untuk peralatan yang ter-masuk dalam daftar negatif).

    51

  • Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Rekomendasi dapat dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerjasetelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlakurekomendasi adalah sesuai dengan kontrak proyek bersangkutan.

    Biaya Pengurusan

    Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka.

    Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atasImpor Bahan Baku/Penolong dan Bagian/

    Komponen untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar

    Pengertian

    Impor bahan baku/bahan penolong dan bagian/komponen untukperakitan mesin dan motor berputar diberikan pembebasan bea masuksehingga besarnya sama dengan bea masuk bagian (part) yang berlakuuntuk masing-masing mesin dan motor berputar.

    Pembebasan bea masuk hanya diberikan berdasarkan reko-mendasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 373/KMK.01/1997tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk

    52

  • atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong dan Bagian/ Kom-ponen Untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Daftar/Laporan realisasi impor tahun sebelumnya; Rencana impor ; Penggunaan produk lokal

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Rekomendasi ini diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelahpermohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar diterima.Masa berlaku rekomendasi adalah selama 1 tahun.

    Biaya PengurusanUntuk pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika danAneka, Depperindag.

    Persetujuan untuk Dapat MengikutiSkema AICO (Asean Industrial Cooperation)

    Pengertian

    Skema AICO (AICO Scheme) adalah skema kerjasama industridi Lingkungan ASEAN dalam rangka mempercepat pertumbuhanekonomi, industri dan investasi untuk menghadapi perdaganganbebas di Kawasan ASEAN. 53

  • Kerjasama AICO (AICO Agreement) adalah kerjasama yangdilakukan di antara sekurang-kurangnya dua negara anggotaASEAN, dengan satu atau lebih perusahaan peserta di masing-masingnegara. Perusahaan bersangkutan dapat memperoleh hak istimewa,antara lain melalui penerbitan Certificate of Eligibility (COE). COEdikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN dalam rangka pemberianfasilitas tarif.

    Fasilitas dalam rangka kerjasama AICO dapat diberikan kepadaperusahaan peserta di Indonesia yang berbentuk badan hukum, didi-rikan dan melakukan kegiatannya di Indonesia.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 202/MPP/Kep/5/1999tanggal 26 Mei 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Permo-honan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian BasicAgreement on the ASEAN Industrial Cooperation.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    Mengisi formulir permohonan AICO dengan melampirkan : Latar belakang dan motivasi perusahaan dalam mengikuti

    skema AICO ; Penjelasan yang lebih spesifik tentang manfaat yang diperoleh

    perusahaan bila berpartisipasi dalam skema AICO ; Investasi yang diperlukan dalam melaksanakan skema AICO ; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin

    Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) ; Dokumen atau bukti-bukti tentang kemitraan dalam

    melakukan saling memanfaatkan sumber daya, hubunganindustri yang saling melengkapi atau kerjasama industri ;

    Surat kuasa sebagai pejabat yang berwenang atas nama peru-sahaan pemohon (apabila diajukan melalui kuasa) ;

    Profil perusahaan peserta yang antara lain mencakup informasitentang jenis produk, jumlah pegawai dan lain-lain.

    54

  • Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Surat persetujuan bahwa perusahaan peserta dapat mengikuti skema AICO diberikan selambat-lambatnya 44 hari kerja setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persetujuan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi kriteria dan persyaratan. Biaya Pengurusan Untuk mengurus persetujuan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan

    Internasional. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

    55

  • Bab IIIzin dan Rekomendasi

    di Bidang Perdagangan

  • Wajib Daftar Perusahaan(WDP)

    Pengertian

    Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berke-dudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara RepublikIndonesia dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam DaftarPerusahaan. Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha PerseroanTerbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa),Perorangan dan perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usahadengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

    Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakanmenurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang WDP danatau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yangwajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabatyang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

    Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar yangdiberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaanyang telah didaftarkan.

    Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) adalah unit kerja dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selakupenyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusatmaupun di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

    KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaanpada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selakupenyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Tingkat Pusat.

    KPP Tingkat I adalah Kantor Dinas Departemen Perindustriandan Perdagangan Tingkat Propinsi selaku penyelenggara WajibDaftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I.

    59

  • KPP Tingkat II adalah Kantor Dinas Departemen Perindustriandan Perdagangan Tingkat Kabupaten/Kota selaku penyelenggaradan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II.

    Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentangperusahaan untuk semua pihak yang bersangkutan dalam rangkamenjamin kepastian berusaha. TDP bukan merupakan izin.

    Perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan TDP,seperti perubahan anggaran dasar dan pengurus perusahaan, wajibpula dilaporkan/didaftarkan.

    Dasar Hukum

    UU Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentangWajib Daftar Perusahaan.

    Keputusan Mendag Nomor 73/Kep/V/1993 tanggal 27 Mei1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Admi-nistrasi WDP.

    Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib DaftarPerusahaan jo. Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tanggal 14 Juli1999 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib DaftarPerusahaan.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. Untuk Pengurusan TDP :

    a. Bagi PT yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dariMenteri Kehakiman dan HAM : Fotokopi akta pendirian perseroan; Asli dan fotokopi data akta pendirian perseroan yang

    diketahui Departemen Kehakiman dan HAM; Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila

    ada);60

  • Asli dan fotokopi keputusan pengesahan PT sebagaibadan hukum;

    Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan;

    Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yangditerbitkan oleh instansi yang berwenang.

    b. Bagi PT yang sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum dariMenteri Kehakiman dan HAM : Fotokopi akta pendirian perseroan; Fotokopi data akta pendirian perseroan; Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila

    ada); Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/ penang-

    gungjawab perusahaan; Fotokopi Izin Usaha/surat keterangan yang diper-

    samakan; Fotokopi surat permohonan pengesahan badan

    hukum dari notaris kepada Menteri Kehakiman danHAM dan bukti pembayaran administrasi prosespengesahan badan hukum dari DepartemenKehakiman dan HAM.

    c. Bagi perusahaan berbentuk Koperasi : Fotokopi akta pendirian koperasi; Fotokopi KTP pengurus koperasi; Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari

    pejabat yang berwenang; Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang

    diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

    d. Bagi CV : Fotokopi akta pendirian perusahaan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus

    perusahaan; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang

    diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 61

  • e. Bagi Fa. : Fotokopi akta pendirian perusahaan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus

    perusahaan; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang

    dipersamakan dengan itu yang diterbitkan olehinstansi yang berwenang.

    f. Bagi Perusahaan Perorangan : Fotokopi akta pendirian perusahaan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pemilik; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang

    diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

    g. Bagi Perusahaan Lain : Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat keterangan

    lain yang menunjukan keberadaan perusahaan yangbersangkutan.

    Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang

    diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

    h. Bagi Kantor Cabang/Pembantu/Perwakilan Perusahaan : Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat penun-

    jukan/ surat keterangan yang dipersamakan sebagaikantor cabang/pembantu/perwakilan;

    Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan

    oleh instansi yang berwenang.

    2. Untuk Pengurusan Perubahan Daftar Perusahaan :

    a. Bagi PT yang berubah Ang garan Dasar (AD)-nya danmemerlukan persetujuan Departemen Kehakiman dan HAM : Asli dan fotokopi akta perubahan AD dan data akta

    perubahan AD yang disetujui Departemen Keha-kiman dan HAM;

    Asli dan fotokopi persetujuan AD perseroan.62

  • b. Bagi PT yang berubah AD-nya yang merupakan laporan padaDepartemen Kehakiman dan HAM : Asli dan fotokopi perubahan AD; Asli dan fotokopi laporan tentang akta perubahan

    AD; Asli dan fotokopi laporan data akta perubahan AD

    perseroan yang telah diketahui dan diterima olehDepartemen Kehakiman dan HAM.

    c. Bagi PT yang berubah pengurus perusahaannya yang harusdiberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM : Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara RUPS tentang

    perubahan pengurus/akta Risalah bermaterai/BeritaAcara RUPS yang dibuat oleh Notaris;

    Asli dan fotokopi TDP; Fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya

    perubahan dari Departemen Kehakiman dan HAMatau fotokopi bukti/resi pengiriman pemberitahuantersebut melalui pos.

    d. Bagi Koperasi, CV, Fa, Perseorangan dan Perusahaan lain : Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan

    sejenis tentang perubahan hal-hal yang didaftarkan; Asli dan fotokopi TDP.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    Proses penerbitan TDP adalah 10 hari kerja setelah persyaratanlengkap dan benar diterima. Masa berlaku TDP adalah 5 tahun sejakditerbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulansebelum masa berlaku habis. Sedangkan perubahan TDP (apabilaperubahan tersebut mengakibatkan penggantian TDP) adalah 5 harikerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlakuTDP yang mengalami pergantian masih tetap/sesuai dengan masaberlaku TDP semula.

    63

  • Biaya Pengurusan

    Biaya adminsitrasi untuk pendaftaran perusahaan ini, sesuaidengan bentuk perusahaannya, adalah sebagai berikut :* Perseroan Terbatas : Rp. 100.000,-* Koperasi : Rp. 5.000,-* CV/Fa. : Rp. 25.000,-* BUMN/BUMD : Rp. 50.000,-* Perorangan : Rp. 250.000,-

    Sedangkan pengurusan laporan/pendaftaran perubahanperusahaan tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota selaku Kepala KPPTk. II.

    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

    Pengertian

    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapatmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUPyang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

    SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut : SIUP Kecil yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal

    disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta di luar tanah danbangunan.

    64

  • SIUP Menengah yang diterbitkan untuk perusahaan denganmodal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta sampai denganRp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.

    SIUP Besar yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modaldisetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanahdan bangunan.

    Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUPadalah : Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan

    kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaanpusat;

    Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaiberikut :- tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan- diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya

    atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabatterdekat;

    Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalanatau pedagang kaki lima.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 289/MPP/Kep/10/2001tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar PemberianSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

    Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag 119/SJ/II/2002tanggal 19 Februari 2002 perihal Petunjuk PelaksanaanOTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. Perseroan Terbatas (PT) : Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan; Fotokopi SK Pengesahan badan hukum dari Menteri

    Kehakiman dan HAM;65

  • Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama/penanggung-jawab perusahaan;

    Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

    setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang diper-syaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan(HO);

    Neraca perusahaan.

    2. Koperasi : Fotokopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan

    instansi yang berwenang.; Fotokopi KTP pimpinan/penanggungjawab koperasi; Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

    setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO);

    Neraca perusahaan.

    3. Bagi Perusahaan yang Tidak Berbentuk PT dan Koperasia. Perusahaan Persekutuan :

    Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan/aktenotaris yang telah didaftarkan pada PengadilanNegeri;

    Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab peru-sahaan;

    Fotokopi NPWP perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

    setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO);

    Neraca perusahaan.

    b. Perusahaan Perorangan : Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab peru-

    sahaan;66

  • Fotokopi NPWP perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

    setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO);

    Neraca perusahaan.

    4. Cabang/Perwakilan Perusahaan : Fotokopi SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh

    pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut; Fotokopi akte notaris atau bukti lainnya tentang

    pembukaan kantor cabang perusahaan; Fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang peru-

    sahaan di tempat kedudukan kantor cabang bersangkutan; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (kantor pusat);. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

    setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO).

    5. Perusahaan yang ditunjuk sebagai PerwakilanPerusahaan Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang menunjuk; Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang ditunjuk; Salinan/fotokopi akte penunjukan perwakilan atau surat

    tentang penunjukan perwakilan; Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda

    setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yangdipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-UndangGangguan (HO).

    Waktu Pengurusan dan Masa Belaku

    SIUP dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah Form SuratPermohonan (SP)-SIUP Model A diterima secara lengkap dan benar.Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan bersangkutan masihmelakukan kegiatan perdagangan. 67

  • Biaya Pengurusan

    Untuk penerbitan SIUP tidak dikenakan biaya, namun untukpengurusan SIUP dikenakan biaya penggantian formulir SIUP.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Kepala Dinas Tingkat II Kabupaten/Kota setempat.

    Surat Izin Usaha PerdaganganMinuman Beralkohol (SIUP-MB)

    Pengertian

    Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB)adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usahaperdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C.

    Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdaganganMinuman Beralkohol golongan B dan C serta Minuman Beralkoholyang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuankesehatan dengan kadar alkohol di atas 15% (lima belas persen)wajib mempunyai SIUP dan SIUP-MB. Sedangkan perusahaan yangmemperdagangkan Minuman Beralkohol A cukup memiliki SIUP dantidak diwajibkan mempunyai SIUP-MB.

    Dasar Hukum

    Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/1997tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan PengendalianProduksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan MinumanBeralkohol.

    Keputusan Menperindag Nomor 360/MPP/Kep/10/1997tanggal 8 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemberian SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol.68

  • Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar PelayananMinimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

    Syarat dan Kelengkapan Dokumen

    1. Untuk Importir Minuman Beralkohol : Mengisi formulir Model I (Surat permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat izin kusus sebagai importir dari Menteri Perindustrian

    dan Perdagangan;

    Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I,diwajibkan pula melampirkan dokumen : Akte pendirian/perubahan perusahaan; Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen

    Kehakiman dan HAM; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); KTP penanggungjawab perusahaan; 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab

    perusahaan.

    2. Untuk Distributor Minuman Beralkohol : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat penunjukan sebagai distributor Minuman Beralkohol

    dari industri Minuman Beralkohol dan atau dari importirMinuman Beralkohol;

    Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsisetempat (wilayah kedudukan distributor).

    Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I,diwajibkan pula melampirkan dokumen : Akte pendirian/perubahan perusahaan; Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen

    Kehakiman dan HAM; 69

  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); KTP penanggungjawab perusahaan; 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab

    perusahaan.

    3. Untuk Sub Distributor Minuman Beralkohol : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat penunjukan sebagai sub-distributor Minuman

    Beralkohol dari distributor Minuman Beralkohol ; Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi

    setempat (wilayah kedudukan sub-distributor).

    Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I,diwajibkan pula melampirkan dokumen : Akte pendirian/perubahan perusahaan; Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen

    Kehakiman dan HAM; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); KTP penanggungjawab perusahaan; 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab

    perusahaan.

    4. Untuk Pengecer/Toko Bebas Bea : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat izin toko bebas bea dari Menteri Keuangan.

    5. Untuk Penjual Langsung Diminum (Hotel, Restoran, Bar, Pub, KlubMalam dan Tempat-tempat Tertentu) : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha

    Tetap hotel atau restoran dari Menteri Negara Kebudayaan

    70

  • dan Pariwisata atau Ketua Badan Koordinasi PenanamanModal;

    Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala DaerahTingkat II setempat;

    Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kotasetempat.

    6. Untuk Penjual Langsung Diminum, Khusus Hotel Berbintang 3,4 dan5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selakat : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Tetap Usaha hotel dan restoran.

    Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

    SIUP-MB dikeluarkan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelahisian Formulir Model I serta persyaratan dan kelengkapan dokumenditerima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUP-MB adalahselama 3 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang untukjangka waktu 3 tahun berikutnya.

    Biaya Pengurusan

    Untuk pengurusan SIUP-MB tidak dikenakan biaya.

    Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Importir,Distributor, Sub-Distributor Minuman Beralkohol.

    Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat untuk Pengecer, TokoBebas Bea (TBB) dan Penjual Langsung untuk Diminum.

    71

  • Surat Tanda PendaftaranUsaha Waralaba (STPUW)

    Pengertian

    Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) adalah buktipendaftaran yang diperoleh penerima waralaba (franchisee) setelah yangbersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi