perumusan masalah dalam analisis kebijakan · pdf fileatau memeratakan pembangunan. 1. ......

Kuliah 4

Perumusan MasalahDalam Analisis

Kebijakan

3/17/2016 1Marlan Hutahaean

Pokok-pokok Bahasan

Sifat Masalah-masalah KebijakanPerumusan Masalah dalam AnalisisKebijakanTipe-tipe Model KebijakanMetode Perumusan Masalah Kebijakan


Sifat Masalah-masalah Kebijakan (1)

Masalah Kebijakan adalah kebutuhan,nilai dan peluang mengadakan perbaikanyang belum terlaksana yang dapatdipenuhi hanya melalui tindakanpemerintah.Perumusan masalah kebijakanmerupakan pusat dari AKP. Ini dilakukandengan me-nerapkan prosedur analisiskebijakan dalam perumusan kebijakan.


Sifat Masalah-masalah Kebijakan (2)Perumusan masalah merupakan sistempetunjuk pokok atau mekanismependorong yang mempengaruhi fase-faseAKP.AKP tidak identik dengan PemecahanMasalah. AKP dalam kenyataannya jauhlebih luas dari Pemecahan Masalah.Diagram 5-1 menunjukkan bahwa dalamAKP, kegiatan Perumusan Masalah selalumendahului Pemecahan Masalah.


Gbr. 5.1. Prioritas Perumusan Masalah dalam AKP

Tidak

Ya

Ya Tidak

Sumber : Dunn, 2004, 73.

Situasi Masalah

MasalahKebijakan

Solusi Kebijakan

SolusiKebijak

an

MasalahBenar?

PementahanMasalah

PengenalanMasalah

PemencahanMasalah

PemecahanKembaliMasalah

PementahanMasalah

PerumusanMasalah


Karakteristik Masalah Kebijakan (1)

Interdependen; masalah kebijakan selaluterkait satu dengan lainnya;Subjektivitas; masalah kebijakan adalahhasil penalaran yang subjektif oleh analisatau stake-holder terhadap situasiproblematis yang dialami atau diamatinya;Artifisial (Sifat Buatan); Masalah kebijakanadalah hasil dari pertimbangan subjektifseorang manusia. Karena itu masalahkebijakan adalah konstruksi artifisial olehkelompok yang merumuskannya;


Karakteristik Masalah Kebijakan (2)

Dinamis; Masalah kebijakan dan solusinyaselalu berada dalam kondisi selalu berubah.Karena itu, solusi yang efektif untuk suatudefinisi masalah tertentu, tidak akan efektifapabila rumusan masalahnya berubah. Dengankata lain, tidak akan pernah ada solusikebijakan yang efektif selamanya. Solusi barudiperlukan bila perumusan masalah berubah.


Isu Kebijakan (1)

Perbedaan pendapat stakeholder tentangcara (baik yang actual maupun potential)untuk memecahkan masalah kebijakan. Isujuga menyangkut persilangan pandangantentang sifat dari masalah kebijakan.Misalnya, contoh isu kebijakan adalahperbedaan pendapat tentang apakahpemerintah harus menerapkan baku mutukualitas udara pada industri?


Isu Kebijakan (2)

Keputusannya akan dipengaruhi oleh manadari tiga asumsi tentang polusi berikut yangdianut oleh perumus kebijakan:1. Polusi adalah konsekuensi alamiah dari

kapitalisme;2. Polusi adalah akibat dari pola manajemen

yang serakah;3. Polusi adalah konsekuensi dari pola

konsumsi suatu masy. konsumsi masal


Isu Kebijakan (3)Contoh lainnya terkait pandangan tentangPedagang Kaki Lima (PKL), apakahpemerintah harus menggusur, menata PKLatau memeratakan pembangunan.1. PKL merupakan penyebab kemacetan

lalu lintas, sehingga harus digusur(Birokrat);

2. PKL merupakan dampak dari urbanisasi(Akademisi);

3. PKL merupakan “kantong penyelamat”pengangguran (LSM).


Hirarki Isu Kebijakan (1)

Isu Puncak

Isu Sekunder

Isu Fungsional

Isu Minor

KEBIJAKANOPERASIONAL

KEBIJAKANSTRATEJIK

Sumber : Dunn, 2004 , 78.3/17/2016 11Marlan Hutahaean


Isu Puncak: Isu kebijakan yang dihadapidalam atau antara tingkat tertinggipemerintah nasional, daerah dan lokal. Isupuncak biasanya menyangkut penetapanmisi dari organisasi pemerintah padatingkat nasional, daerah dan lokal.Misalnya, Apakah urusan pendidikantinggi merupakan urusan pemerintahnasional atau pemerintah daerah?



Isu Sekunder: Isu tingkat kebijakan atauprioritas program pada instansipemerintah nasional, daerah, dan lokal.Misalnya, isu penetapan prioritas programatau kelompok sasaran dari suatuprogram.Isu Fungsional: isu pada level programatau proyek dan menyangkut masalahseperti pembiayaan, anggaran,pengadaan, dan lain-lain.3/17/2016 13Marlan Hutahaean


Isu minor: isu pada tingkat kegiatan atauproyek tertentu. Isu minor biasanyamenyangkut masalah personil,penempatan staf, sistim gaji dan manfaat,cuti, jam kerja dan peraturan ttg prosedurkerja.


perumusan masalah dalam analisis kebijakan · pdf fileatau memeratakan pembangunan. 1. ......

Documents