perubahan rencana strategis (renstra) …dispendik.malangkab.go.id/source/2/sakip 2017/2....

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan perubahan Rencana

Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat

diselesaikan.

Penyusunan perubahan Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA)

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 memberikan

gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan

keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

program yang ada.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategi Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai penjabaran dari

perubahan RPJMD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan perubahan Rencana Strategi

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini masih terdapat

kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan

pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa

yang akan datang.

Semoga perubahan Rencana Strategi ini dapat bermanfaat sebagai

acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada

tahun-tahun mendatang.

Kepanjen, Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

TTD

Dr. H. M. HIDAYAT, MM, M.Pd

Pembina Tk I NIP. 19670830 199403 1 010

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ............... 8

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan ...................................................... 10

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan .............................................. 12

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan ..... 22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .............. 27

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah Terpilih .............................................................................. 29

3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa

Timur ............................................................................................. 30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perangkat Daerah .... 32

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................... 33

iii

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah........................................... 35

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah ....................................... 40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikator ...................................................................... 42

BAB VI INDIKATOR PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KINERJA SKPD

YANG MENGACU

6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran Reviu RPJMD .................................................................... 51

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan lima tahun terakhir

(2012-2017) ................................................................................... 12

Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan ............................................. 13

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Tahun 2011 S.D 2015 .... 21

Tabel 4.1 Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-

masing sasaran ............................................................................. 38

Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif ...................................................................... 43

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD Periode 2016-2021 ................. 52

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ............9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.101/2017

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala

Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai

Dasar Utama Perubahan dan Pelaksanaan Renstra dan

Renja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;


Administrasi Pemerintahan;

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telp. 0341-393935 Fax. 0341-393937

website : http://dispendik.malangkab.go.id-email: [email protected]

KEPANJEN - 65163

mailto:[email protected]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;


2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang;


Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;


Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas

Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat

Daerah;

21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/

720/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

22. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188.4/

5599/KEP/35.07.101/2016 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Stretegis Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG,

TTD

M. HIDAYAT

RENCANA STRATEGIS

(PERUBAHAN RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG

PERIODE 2016-2021


Jalan Penarukan No. 1 Kepnjen Kelurahan Penarukan

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Tahun 2016

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.101/2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas

pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 27 Desember 2016

melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Nomor 188.4/5599/KEP/35.07.101/2016 tentang Rencana Strategis

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021. Dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan

dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah

Kabupaten Malang melakukan Perubahan terhadap RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan

Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat

Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Perubahan

RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merupakan organisasi

perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang

2

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 sesuai dengan hasil Perubahan yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu

pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun

sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan

selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi

yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan

program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal

31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); (tidak ada di keputusan PD)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; (tidak ada di keputusan PD)

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008

tentang Wajib Belajar;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;

4


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas

Perangkat Daerah;

27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 720/KEP/35.07.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

28. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188.4/

5599/KEP/35.07.101/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021;

5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


Malang Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan

jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan dokumen Perubahan

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai

landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan

penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam

pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi

dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN


Malang dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas

Pendidikan. Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra juga

melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta

melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi.

Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini

terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan

Perubahan Renstra.

Penyusunan Perubahan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi

rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya

dengan dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, serta

pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di

tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian

kinerja, pengelohan dan analisis data, serta memperhatikan indikator

kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021. Legalisasi Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang.

Penyajian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2021

sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

6

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa

Timur dan Perubahan Renstra Kemendikbud;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Perangkat Daerah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Perangkat Daerah

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

Perangkat Daerah

7

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Pendidikan, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PD) Dinas Pendidikan adalah:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas

Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk

database serta analisis data untuk penyusunan program dan

kegiatan.

2. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan.

3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan.

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pendidikan.

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.

6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan.

7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan

bidang pendidikan.

8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan.

9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

10. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat

dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar

sekolah.

11. Pengaturan dan pengawasan penerimaan peserta didik sekolah,

keuangan, ketata-laksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan

gedung sekolah dan tenaga teknis, ijasah serta perpustakaan

sekolah.

9

Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 48

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

adalah sebagai berikut:

10

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai negeri sipil struktural di

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baik pada

Kantor Dinas, UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan, lembaga

sekolah terinci sebagai berikut :

- Pegawai pada Kantor Dinas = 66 orang

- Pegawai pada UPT (termasuk Penjaga di SD) = 272 orang

- Pegawai pada SMP = 156 orang

2.2.2. Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang baik yang berada di Kantor Dinas, UPT Kantor

Dinas Pendidikan Kecamatan maupun lembaga sekolah meliputi:

NO. ESELON JUMLAH KETERANGAN

1 IIb 1 Kepala Dinas

2 IIIa 1 Sekretaris

3 IIIb 4 Kepala Bidang

4 IVa 48 Kasubbag, Kasi, Ka UPT

Sedangkan pejabat fungsional di lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang meliputi para Pengawas Sekolah,

Guru dan Pamong Belajar pada SKB yang jumlahnya sebagai

berikut:

Pengawas Sekolah = 127 orang

Guru PNS TK = 294 orang

Guru PNS SD = 5.885 orang

Guru PNS SMP = 1.942 orang

Pamong Belajar SKB = 14 orang

11

2.2.3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung

pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang meliputi:

a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari:

- 1 (satu) ruang Kepala Dinas

- 1 (satu) ruang Sekretaris

- 3 (tiga) ruang Sub Bagian

- 4 (empat) ruang Bidang

- 1 (satu) ruang rapat terbatas

- 1 (satu) ruang aula rapat

- 1 (satu) ruang Pengawas

- 1 (satu) ruang IT

- 1 (satu) gudang

- 1 (satu) ruang pertemuan terbuka (pendopo)

b. Komputer sebanyak 19 unit Laptop sebanyak 5 Unit

c. Mesin ketik sebanyak 6 unit

d. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja

dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk

pada kantor UPT di masing-masing kecamatan dan lembaga

sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP Negeri.

2.2.4. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaaten

Malang tahun 2011-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Malang sebagai berikut;

12

TABEL 2.1

Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan lima tahun terakhir (2011-2015)

NO TAHUN

APBD KAB APBD

PROV APBN BELANJA TIDAK

LANGSUNG (BLT)

BELANJA

LANGSUNG (BL)

1 2011 575.108.695 123.173.624 - 123.858.800

2 2012 626.668.030 21.913.255 - 99.342.215

3 2013 645.046.408 12.041.207 1.163.519 58.700.919

4 2014 1.195.963.662 18.288.208 809.905 46.636.798

5 2015 1.246.654.431 27.521.594 470.100 73.897.302

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran

Dinas Pendidikan selalu ada kenaikan, adanya kenaikan anggaran

disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada

upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

2.2.5. Sarana Penunjang Lainnya

Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan

data pokok pendidikan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dilengkapi

dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan

dengan unit layanan teknis pendidikan dengan kantor

Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud).

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir

dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan

mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari

capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

13

Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

TARGET

SPM TARGET

IKK TARGET

INDIKATOR

TARGET PERUBAHAN

RENSTRA DISDIK TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN TAHUN

KE

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL (SPM)

A.1 SD

1 % SD yang semua

rombelnya tidak

melebihi 32 siswa 100 % - - - 83,46 83,43 - - - 53,44 58,32 - - - 64,03 69,90

2

% SD yang telah

memenuhi

kebutuhan ruang

kelas dan meja dan

kursi serta papan

tulis untuk setiap

rombel

100 % - - - 91,90 91,86 - - - 48,01 33,47 - - - 52,24 36,44

3 % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap

100 % - - - 94,85 94,98 - - - 80,70 85,19 - - - 85,08 89,69

4

% SD yang memiliki

satu orang guru

untuk setiap 32

peserta didik

100 % - - - 77,91 78,23 - - - 76,60 79,22 - - - 98,32 101,27

5 % SD yang memiliki

6 orang guru 100 %

- - - 94,74 94,98 - - - 97,40 97,82 - - - 102,81 102,99

6

% SD yang

memiliki 2

orang guru

dengan

kualifikasi

S1/D4

100 % - - - 96,53 96,71 - - - 95,26 97,53 - - - 98,68 100,85

7

% SD yang memiliki

2 orang guru yang

telah memiliki

sertifikat pendidik

100 % - - - 75,13 71,30 - - - 80,82 82,49 - - - 107,57 115,69

8 % Kepala SD yang

berkualifikasi S1/D4

dan bersertifikat

100 % - - - 74,15 74,48 - - - 71,69 91,10 - - - 96,68 122,31

14

pendidik

A.2 SMP

1 % SMP yang semua

rombelnya tidak

melebihi 36 siswa 100 % - - - 76,06 76,15 - - - 61,34 62,56 - - - 80,65 82,15

2

% SMP yang telah

memenuhi

kebutuhan ruang

kelas dan meja dan

kursi serta papan

tulis untuk setiap

rombel

100 % - - - 61,88 62,72 - - - 67,51 66,34 - - - 109,10 105,77

3

% SMP yang

memiliki ruang guru

dan meja + kursi

untuk setiap orang

100 % - - - 80,14 81,27 - - - 83,67 85,06 - - - 104,40 104,66

4

% SMP yang

memiliki ruang

Kepala Sekolah dan

dilengkapi meja

kursi

100 % - - - 85,99 86,57 - - - 81,49 81,28 - - - 94,77 93,89

5 % SMP yang memiliki

guru untuk setiap

mata pelajaran

100 % - - - 92,38 93,64 - - - 88,57 71,10 - - - 95,88 75,93

6 % SMP yang memiliki

guru berkualifikasi

S1/D4 ≥ 70%

100 % - - - 92,55 93,64 - - - 67,15 68,64 - - - 72,56 73,30

7

% guru SMP yang

memiliki guru

dengan kualifikasi

S1/D4 dan telah

memiliki sertifikat

pendidik ≥ 35%

100 % - - - 75,35 75,97 - - - 25,05 23,32 - - - 33,24 30,70

8

% Kepala SMP yang


dan bersertifikat

pendidik

100 % - - - 67,20 68,02 - - - 46,82 50,41 - - - 69,67 74,11

B TARGET IKK

B.1 FOKUS KESEJAHTERAAN

1 Angka Melek Huruf

(AMH) 93 94 96 98 98,25 93,61 95,00 95,25 97,02 98,81 98,90 97,14 97,22 97,37 97,40

15

2 Rata-Rata Lama

Sekolah (RRLS) 7,26 7,63 7,64 7,76 7,85 7,54 7,98 7,99 8.00 8,04 103,86 104,59 104,58 103,09 102,42

3 Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SD/MI/Paket A

113,5 113,35 113,25 113,23 113,2 113,25 113,23 113,19 113,17 113,19 100,00 100,00 100,31 97,18 93,53

4 Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SMP/MTs/Paket B

95,5 96,12 96,5 96,65 98,5 95,63 96,11 96,41 96,43 96,43 100,00 100,00 95,41 96,29 95,72

5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/Paket

C

53,25 54,5 55,55 58,51 81 53,3 54,65 55,62 59,34 81,23 100,00 100,00 102,08 98,56 100,88

6 Angka Partisipasi

Murni (APM)

SD/MI/Paket A

108,51 110,12 109,00 108,35 108,15 108,51 110,12 115,61 108,09 99,02 100,00 100,00 106,06 99,76 91,56

7 Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

79,29 82,83 83,25 83,32 83,92 79,29 82,83 88,77 84,74 85,53 100,00 100,00 106,63 101,70 101,92

8

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

34,22 36,08 36,50 37,25 37,75 34,22 36,08 39,76 40,24 48,92 100,00 100,00 108,93 108,03 129,59

B.2 ASPEK PELAYANAN

UMUM

B.2.1 PENDIDIKAN

DASAR

1

Angka Partisipasi

Sekolah terhadap

penduduk usia 7-12

tahun 1.103,46 1.119,61 1.108,47 1.101,97 1.099,98 1.103,46 1.119,61 1.185,03 1.085,86 1.026,19 100,00 100,00 106,95 98,64 93,36

2 Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun

855,57 890,97 894,95 895,41 901,51 855,57 890,97 903,77 877,06 938,84 100,00 100,00 100,99 97,95 104,14

3 Rasio ketersediaan

SD/MI terhadap

penduduk usia 7-12

tahun 44,14 44,79 44,79 44,79 44,79 44,14 44,79 42,33 41,94 39,86 100,00 100,00 94,51 93,64 88,99

4

Rasio ketersediaan

SMP/MTs terhadap

penduduk usia 13 -

15 tahun 30,71 32,65 32,96 33,25 33,67 30,71 32,65 32,96 30,73 31,04 100,00 100,00 100,00 92,42 92,19

5 Rasio Guru SD-MI /

Murid 256,61 253,18 268,85 271,27 272,35 256,61 253,18 257,31 314,95 380,61 100,00 100,00 95,71 116,10 139,75

16

6 Rasio Guru SMP-MTs

/ Murid 231,29 218,70 213,24 209,28 200,65 231,29 218,70 292,98 268,79 370,54 100,00 100,00 137,39 128,44 184,67

7 Rasio rombel/guru

SD-MI 1,14 1,14 1,10 1,09 1,09 1,14 1,14 1,15 1,14 0,85 100,00 100,00 104,55 104,59 77,98

8 Sekolah pendidikan

SD kondisi bangunan

baik

76,78 81,90 86,08 87,97 89,85 76,78 81,90 97,23 57,49 57,05 100,00 100,00 112,95 65,35 63,49

9 Sekolah pendidikan

SMP kondisi

bangunan baik

89,02 92,05 93,43 94,09 95,09 89,02 92,05 86,83 68,78 63,98 100,00 100,00 92,94 73,10 67,28

10 Angka Putus

Sekolah SDMI 0,8 0,7 0,6 0,5 0,13 0,65 0,52 0,45 0,13 0,09 100,00 100,00 101,54 101,60 157,92

11 Angka Putus Sekolah

SMPMTs 0,8 0,7 0,6 0,5 0,35 0,78 0,53 0,39 0,36 0,44 100,00 100,00 99,44 62,50 109,66

12 Angka Kelulusan (AL)

SD/MI 99,15 98,88 99,07 99,19 99,21 99,15 98,88 99,42 99,46 99,81 100,00 100,00 100,35 100,27 100,60

13 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 95,61 96,60 96,70 96,80 96,90 95,61 96,60 99,89 98,74 99,99 100,00 100,00 103,30 102,00 103,19

14 Angka Melanjutkan

(AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

115,19 91,23 92,25 92,50 92,75 115,19 91,23 92,65 97,91 99,38 100,00 100,00 100,43 105,85 107,15

B.2.2

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1 Guru yg memenuhi

kualifikasi S1 / D-IV 33,84 46,79 49,80 52,98 55,94 33,84 46,79 57,71 59,60 68,86 100,00 100,00 115,88 112,50 123,10

B.2.3 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak

Usia Dini

59,58 60,45 62,27 70,5 85,00 59,98 61,96 70,02 78,73 80,89 100,00 100,00 100,12 100,44 102,27

17

Jika kita perhatikan tabel di atas, capaian indikator outcome pada dua

tahun terakhir renstra sebelumnya (2014-2015) hampir seluruhnya mencapai

100% atau sesuai dengan target Renstra, kecuali dua indikator yaitu angka

melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RRLS), yang masing-masing

96,46%, 97,14% dan 103,86%, 104,59%. Hal ini dikarenakan sumber

penghitungan dua indikator tersebut dari instansi lain (BPS). Adapun untuk

indikator yang lainnya, realisasi yang sesuai target atau yang mencapai 100%,

dikarenakan pada tahun III Perubahan Renstra periode 2014-2015 ada

momentum perubahan dokumen Perubahan Renstra dan konsekuensinya ada

penyesuaian target dengan realisasi. Sementara pada pada tahun-tahun

selanjutnya, realisasi Perubahan Renstra terbagi dalam dua kategori, yaitu

yang melebihi target dan yang tidak sesuai target, dan untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel di atas.

Selanjutnya untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses

pendidikan dasar pada aspek indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang

berdasarkan pada peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang kemudian

dirubah dengan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 target-targetnya baru

dimasukkan pada tahun 2012 dan 2013. Pada jenjang SD ada 8 (delapan)

indikator, yaitu: (1) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa,

dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 64,03%

dan 69,90%; (2) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja

dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dengan capaian pada tahun

2012 dan 2013 masing-masing adalah 52,24% dan 36,44%; (3) % SD yang

memiliki Ruang Guru Lengkap, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013

masing-masing adalah 85,08% dan 89,69%; (4) % SD yang memiliki satu orang

guru untuk setiap 32 peserta didik, dengan capaian pada tahun 2012 dan

2013 masing-masing adalah 98,32% dan 101,27%; (5) % SD yang memiliki 6

orang guru, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing

adalah 102,81% dan 102,99%; (6) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan

kualifikasi S1/D4, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing

adalah 98,68% dan 100,85%; (7) % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah

memiliki sertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013

masing-masing adalah 107,57% dan 115,69%; (8) % Kepala SD yang

berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun

2012 dan 2013 masing-masing adalah 96,68% dan 122,31%.

18

Pada jenjang SMP, ada 8 (indikator) SPM, yaitu: (1) % SMP yang semua

rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dengan capaian pada tahun 2012 dan

2013 masing-masing adalah 80,65% dan 82,15%; (2) % SMP yang telah

memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk

setiap rombel, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing

adalah 109,10% dan 105,77%; (3) % SMP yang memiliki ruang guru dan meja

+ kursi untuk setiap orang, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013

masingmasing adalah 104,40% dan 104,66%; (4) % SMP yang memiliki ruang

Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi, dengan capaian pada tahun 2012

dan 2013 masing-masing adalah 94,77% dan 93,89%; (5) % SMP yang

memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dengan capaian pada tahun 2012

dan 2013 masing-masing adalah 95,88% dan 75,93%; (6) % SMP yang

memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%, dengan capaian pada tahun 2012

dan 2013 masing-masing adalah 72,56% dan 73,30%; (7) % guru SMP yang

memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik

≥ 35%, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah

33,24% dan 30,70%; (8) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan

bersertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-

masing adalah 69,67% dan 74,11%.

Dari penjabaran capaian SPM di atas, dapat kita lihat bahwa dari 16

(enam belas) indikator banyak yang realisasinya tidak mencapai target, hal ini

disebabkan antara lain: indikator tersebut relatif masih baru dan sebelumnya

belum dilakukan telaahan; terlalu tingginya penetapan angka-angka dalam

target indikator-indikator tersebut. Untuk indikator yang realisasinya melebihi

target, terdapat pada indikator yang berkaitan dengan guru, hal ini

kemungkinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah yaitu pemberian

tunjangan sertifikasi terhadap guru yang secara langsung maupun tidak

langsung guru berupaya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan

tunjangan sertifikasi.

Untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan

pada fokus kesejahteraan, terdapat delapan indikator sebagai alat ukurnya,

yaitu: (1) Angka Melek Huruf (AMH); (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS); (3)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PA; (4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/PB; (5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; (6) Angka

Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.

19

Pada indikator yang kenaikannya belum mencapai target, terlihat pada

APK SMP/MTs/PB contohnya, yang selama lima tahun terakhir kenaikannya

hanya 2,14% atau rata-rata hanya 0,43% pertahunnya. Hal ini disebabkan

antara lain oleh faktor peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun lebih

besar dibandingkan dengan penduduk usia tersebut yang masuk ke jenjang

SMP/sederajat.

Pada aspek pelayanan umum untuk jenjang pendidikan dasar, capaian

indikator outcome terbagi dalam dua kategori, kategori pertama adalah yang

realisasinya terus meningkat atau melebihi target yang sudah ditetapkan;

kedua adalah indikator yang realisasinya tidak mencapai target. Indikator

yang realisasinya melebihi target dan terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya (2009-2013) antara lain dapat kita lihat pada indikator rasio guru

SD-MI/murid atau angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Kedua

indikator ini target dan realisasinya masing-masing adalah : rasio guru SD-

MI/murid, target : 256,61; 253,18; 268,85; 271,27; 272,35, realisasi : 256,61;

253,18; 257,31; 314,95, dan 380,61. Untuk indikator angka melanjutkan dari

SD/MI ke SMP/MTs, target : 115,19; 91,23; 92,25; 92,50, 92,75, realisasi

115,19; 91,23; 92,65; 97,91; dan 99,38.

Pada pendidikan menengah untuk aspek pelayanan umum, pada tahun

terakhir periode Perubahan Renstra 2011-2015 dari tujuh indikator yang ada,

6 (enam) diantaranya melampau target yang ditetapkan, contohnya adalah

angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18 tahun, target dan

realisasi dari tahun pertama sampai tahun ketiga masing-masing adalah;

terget: 364,06; 383,48; 385,18; 388,09; 389,71, realisasi: 364,06; 383,48;

417,48; 409,87; 518,29.

Faktor penyebab pada indikator yang melebihi target yang ditetapkan

antara lain adalah: adanya kebijakan pemerintah pusat tentang implemantasi

pendidikan menengah universal yang diimbangi dengan kebijakan pemberian

bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah; faktor

penyebab yang lain adalah banyak didirikannya unit-unit sekolah baru dan

sekolah sekolah alternatif pada jenjang dikmen, baik yang dikelola oleh

pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.

Untuk aspek pelayanan umum pada pendidikan anak usia dini dan

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, masing-masing hanya

ada 1 (satu) indikator, yaitu: angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan

guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan kedua melebihi terget yang sudah

20

ditetapkan pada tiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan terlampuainya

target untuk dua indikator tersebut masing-masing adalah: pada angka

partisipasi kasar pendidikan anak usia dini antara lain adalah meningkatnya

pendirian lembaga pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal

menyebabkan semakin dekatnya lembaga pendidikan dengan masyarakat;

banyaknya masyarakat yang memasukkan anaknya yang berusia 4-6 tahun ke

lembaga pendidikan anak usia dini, baik jalur formal maupun nonformal.

Kondisi yang hampir sama dalam realisasi selama lima tahun pun

terjadi pada realisasi keuangan, baik pada aspek pemerataan dan perluasan

akses maupun pada aspek pelayanan mutu dan relevansi pendidikan juga

aspek yang lainnya. Capaian selama lima tahun terakhir terjadi secara

fluktuatif, contohnya terjadi pada program pendidikan dasar sembilan tahun,

capaian pada lima tahun terakhir (2011 s.d. 2015) masing-masing adalah:

88,95%; 63,93%; 75,31%; 58,32%; dan 90,61%. Hal yang sama terjadi juga

pada program PMPTK, yaitu: 96,69%; 97,27%; 76,89%; 79,68%; 99,00%.

Sementara untuk program yang lainnya dalam pencapaian lima tahun terakhir

relatif stabil, contohnya terjadi pada program pendidikan anak usia dini, yaitu:

97,42%; 98,35%; 97,67%; 94,44%; dan 96,57%.

Untuk perkembangan capaian keuangan secara lebih detail dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

21

TABEL 2.3 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2011 S.D 2015

NO URAIAN

PAGU ANGGARAN TAHUN (* REALISASI ANGGARAN TAHUN (* CAPAIAN

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1

Program

Pendidikan

Anak Usia

Dini

349.425 488.928 310.516 550.000 1.259.743 340.399 480.841 303.267 519.442 1.216.484 97,42% 98,35% 97,67% 94,44% 96,57%

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan

Tahun

134.773.852 211.269.949 559.392.939 369.359.092 389.571.188 119.881.839 135.061.396 421.256.920 215.403.800 353.007.870 88,95% 63,93% 75,31% 58,32% 90,61%

3 Program

Pendidikan

Menengah 25.808.203 34.506.754 17.259.747 38.772.476 137.195.858 22.955.931 32.930.180 16.120.326 31.120.752 122.144.804 88,95% 95,43% 93,40% 80,27% 89,03%

4 Program

Pendidikan

Nonformal 5.812.685 6.553.487 3.232.032 6.503.938 12.989.708 5.012.279 6.000.130 3.173.690 6.262.166 12.076.284 86,23% 91,56% 98,19% 96,28% 92,97%

5 Program

PMPTK 2.066.977 1.366.613 5.778.000 22.504.153 33.946.047 1.998.625 1.329.350 4.442.780 17.931.621 33.606.910 96,69% 97,27% 76,89% 79,68% 99,00%

6 Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.196.940 3.151.998 3.098.805 2.992.937 3.526.324 2.742.262 2.768.129 2.840.693 2.800.633 3.216.275 85,78% 87,82% 91,67% 93,57% 91,21%

(* dalam ribuan

22

2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

PENDIDIKAN

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor

pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan

strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal

meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini

adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan

menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal KEKUATAN/STRENGTHS (S)

a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD)

semakin meningkat;

b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan

oleh masyarakat;

c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat

yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah

diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;

d. Lulusan SD/sederajat, SMP/sederajat dari tahun-ketahun

semakin meningkat;

e. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 98,18%;

f. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang

PAUD, Dikdas, maupun Dikmen.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

a. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas

belum dapat diwujudkan sepenuhnya;

b. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan

menengah masih belum memadai;

23

c. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa

belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum

melek aksara;

d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD,

Dikdas, maupun Dikmen belum sesuai dengan kebutuhan yang

ada.

2. Lingkungan Eksternal PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan

layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua

jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan

dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan

menengah);

b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan

pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas

dalam pembangunan lima tahun mendatang;

c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah

pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD

Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan

peningkatan mutu pendidikan;

d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam

meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan

standar nasional pendidikan (SNP);

e. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan

sektor pendidikan melalui program CSR (corporate social

responsibility)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik

secara kualitatif maupun kuantitatif;

f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat

terhadap dunia pendidikan;

g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional

sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun

menengah;

24

h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di

internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah.

ANCAMAN/THREATS (T)

a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;

b. Aksesisibilitas penyelenggraan pendidikan pada jenjang menengah

masih belum merata;

c. Angka kemiskinan masih relatif tinggi;

d. Masih terdapat perusahan yang merekrut karyawan/karyawatinya

pada penduduk yang masih usia sekolah;

e. Dalam hal kebijakan pengupahan, DUDI masih memperlakukan

sama antara karyawan yang lulusan pendidikan menengah dengan

lulusan yang ada di bawahnya;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal

sebagaimana tergambarkan di atas, maka strategi yang diperlukan dalam

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O ( Strength – Opportunities )

a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit

satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis

pendidikan;

b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka

menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;

c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program

pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;

d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang

pendidikan;

e. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia

industri;

f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di

internal maupun eksternal;

25

g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan

dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI W-O ( Weaknesses – Opportunities )

a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan

jenis pendidikan;

c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang

dan jenis pendidikan;

d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program

pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

e. Meningkatkan pengembangan program keahlian sesuai dengan

tuntutan DUDI baik secara kualitas maupun kuantitas.

3. STRATEGI S-T ( Strengths – Threats )

a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah

pembangunan ruang kelas;

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang

satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis

pendidikan;

c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua

jenjang dan jenis pendidikan;

d. Menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;

e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu

yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaran


g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur

pendidikan nonformal.

26

4. STRATEGI W-T ( Weaknesses – Threats )

a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan

tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik

PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program


d. Meningkatkan daya tampung sekolah;

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program

pendidikan pada jalur pendidikan formal;

f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan

dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja

pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana

digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan

yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima

tahun mendatang, antara lain adalah:

a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini

(PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat

dilihat dari capaian APK PAUD dengan capaian pada tahun 2015

target 81,31% dan realisasi 80,89%,

b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang

berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan

perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara

lain adalah APM SD/sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada

tahun 2015 sebesar 99,02%. 16 kecamatan dari seluruh kecamatan

yang ada di Kabupaten Malang, capaiannya di atas rata-rata

kabupaten dengan capaian tertinggi 123,78%, 24 kecamatan yang

lainnya berada di bawah capaian rata-rata kabupaten dengan capaian

terendah 76,26%. Indikator lain dapat dilihat pada capaian APM

SMP/sederajat. Capaian tingkat kabupaten adalah 85,53%. Dari 33

kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang, capaian yang berada

di atas rata-rata capaian kabupaten ada di 21 kecamatan, dengan

capaian tertinggi 105,49%, dan 11 kecamatan lainnya berada di

bawah capaian kabupaten dengan capain terendah 50,48%. Dari 2

(dua) indikator di atas, dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang

cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang

serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan tersebut tidak

terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka

unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian

indikatornya masih jauh dari harapan.

28

Kesenjangan yang terjadi dari capaian dua indikator di atas

merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dengan

melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.

Capaian sebagaimana digambarkan di atas, merupakan hasil

perhitungan internal Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan

basis perhitungannya adalah sekolah dan bukan rumah tangga, dan

ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan yang

demikian lebar antarkecamatan, disamping faktor yang lainnya yang

menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan di atas.

c. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam

menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta

pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro

yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga

menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator

tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah

(RRLS). Capaian dua indikator tersebut pada tahun 2015 masing-

masing adalah 98,15% dan 8,04 tahun. Sebaran capaian di 33

kecamatan untuk AMH yang ada di wilayah Kabupaten Malang juga

terjadi kesenjangan, akan tetapi tidak terlalu lebar, capaian tertinggi

adalah 99,06% dan terendah adalah 86,63%. Sementara pada RRLS

ada 12 kecamatan yang capaiannya di bawah rata-rata capaian

kabupaten dengan capaian terendah 4,52 tahun, dan 21 kecamatan

lainnya berada di atas rata-rata capaian kabupaten dengan capaian

tertinggi 10,88 tahun.

d. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar

pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional

pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini

dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi

kualifikasi S1/D4 pada tahun 2015 adalah 68,86%. Capaian indikator

tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk

meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada

kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi

akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK

profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari

PTK yang yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum

sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

29

e. Peningkatan pelayanan pendidikan sudah dihadapkan pada tuntutan

pelayanan yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dengan manajemen

pelayanan pendidikan yang baik.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA

DAERAH TERPILIH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang

tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) adalah " Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP

MANTEB MANETEP”, adapun misinya adalah

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang

berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi

hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis

berbasis teknologi informasi;

3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia;

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,

pariwisata, dan industri kreatif;

5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan

kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan

produk unggulan desa;

6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,

telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan

yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

Adapun yang mempunyai keterkaitan langsung dengan bidang

pendidikan adalah Misi 3 yang mempunyai 1 tujuan 1 sasaran yaitu

30

meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta

pemerataan pendapatan.

Adapun prioritas pembangunan pemerintah daerah pada sektor

pendidikan antara lain adalah: peningkatan mutu / kualitas dan

aksesibilitas pelayanan pendidikan dengan difokuskan pada beberapa

aspek, antara lain yaitu: (a) peningkatan kualitas dan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; (b) peningkatan akses layanan

pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; (c) rintisan wajib belajar 12

tahun.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir periode Perubahan Renstra

kementerian pendidikan dan kebudayaan periode 2010-2014, sementara

dokumen rentra dinas pendidikan Kabupaten Malang merupakan

Perubahan Renstra periode 2016-2021, oleh karena itu belum dapat

dilakukan telaahan secara mendalam terhadap kebijakan nasional yang

terkait dengan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat

diselaraskan antara program nasional dan kabupaten dalam 5 (lima)

tahun ke depan, namun demikian, sebagai langkah awal telaahan dapat

dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana

pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan

menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan

pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun

2015-2019. Dalam sosialisasi rancangan tersebut, secara umum sasaran

RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;

2. Pendapatan perkapita;

3. Pemerataan pembangunan;

4. Pengentasan kemiskinan;

5. Keberlanjutan pembangunan;

6. Peningkatan daya saing;

7. Inovasi teknologi;

8. SDM berkualitas;

9. Resiliensi berbasis swakarsa.

31

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan

dengan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu SDM berkualitas,

yang kemungkinan sasaran tersebut akan dijabarkan secara detil dalam

Renstra kemendikbud periode yang akan datang.

Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional

adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan

pro-environment;

2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;

3. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri

di luar Jawa;

4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;

5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;

6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;

7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;

8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem

logistik nasional.

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2015-2019, dari 8 (delapan)

point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan

pada sektor pendidikan, yaitu sinergi SDM, IPTEK dengan industri, yang

belum dapat informasilkan secara terperinci.

Kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi Jawa

Timur, dirumuskan dalam isu-isu strategis tahun 2014-2019 kualitas dan

aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang dijabarkan dalam setiap misi

RPJMD periode 2014-2019, antara lain adalah:

1. Jatim bebas putus jenjang sekolah;

2. Peningkatan pelayanan pendidikan nonformal plus kewirausaah

dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;

3. Pendidikan berkebutuhan khusus;

4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi;

5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

Dari lima point di atas, empat yang langsung berimplikasi terhadap

satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten/kota, sementara satu point yaitu point keempat tidak

32

berimplikasi langsung, karena pengelolaan perguruan tinggi tidak-belum-

menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara kebijakan umum anggaran Propinsi Jawa Timur pada 5 (lima)

tahun mendatang terkait pembangunan pendidikan diarahkan pada

program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapain

indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan kualitas layanan

pendidikan, antara lain adalah: (1) Jatim bebas putus jenjang sekolah; (2)

Pendidikan nonformal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas; (3)

Pendidikan berkebutuhan khusus; (4) Peningkatan relevansi dan kualitas

pendidikan menengah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRETEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Malang sebagai mana tertuang

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang tahun adalah

”terwujudnya penataan ruang yang produktif seimbang dan lestari bagi

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien serta

mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat”.

Berdasarkan RT/RW tersebut di atas, rencana struktur ruang

Kabupaten Malang meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana

sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) kebijakan dan

strategi sistem perdesaan; (b) kebijakan dan strategi sistem perkotaan; (c)

kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan

perkotaan ; (d) kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan

prasarana wilayah.

RT/RW Kabupaten Malang jika dilihat dari perspektif pendidikan,

berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang

memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang

berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi

dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan

kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak.

Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah

pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan

33

sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan

pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-

masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun

2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang

harus selaras dengan asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang

berkembang di masyarakat serta antisipatif terhadap permasalahan-

permasalahan lingkungan hidup di masa yang akan datang;

lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik

berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas

keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat

memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan

berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,

serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan

lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan

seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu

Pembangunan infrastruktur dalam bidang pendidikan juga harus

mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis untuk tetap dapat

menjaga kelestarian sumber daya alam demi mewujudkan peningkatan

sumber daya manusia yang handal.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut

di atas, yang antara lain adalah:

1) Telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat

kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;

2) Telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional

periode tahun 2015-2019;

3) Implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten

Malang terhadap layanan pendidikan;

34

4) Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah

satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan

rumusan antara lain adalah:

a) Masih kurangnya rata-rata lama sekolah (RLS);

b) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;

c) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;

d) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum

seimbang;

e) Rendahnya mutu lulusan;

f) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas

(memiliki kompetensi);

g) Implementasi kurikulum 2013;

h) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);

i) Implementasi pendidikan karakter baik di lembaga formal maupun

lembaga non formal;

j) Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

khususnya pembagian kewenangan bidang pendidikan, dimana

kewenangan pengelolaan Pendidikan Dasar SD dan SMP ada pada

Kabupaten/Kota.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis

sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan

melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan

dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);

2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);

3. Peningkatan Angka Melek Huruf;

4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak

mampu;

5. Peningkatan Jumlah Sekolah Model/Rujukan di Kabupaten Malang;

6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta

distribusi yang merata sesuai kebutuhan.

7. Mendorong Implementasi Kurikulum 13 atau lainnya sesuai ketentuan

yang berlaku dengan mengintegrasikan pendidikan karakter.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 9 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Malang, juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2016-2021 yang

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021, yang telah di Perubahan berdasarkan Keputusan Bupati

nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

serta hasil telaah terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran jangka

menengah.

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan

adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya

dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan

organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan

merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan

adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima

tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada sektor

pendidikan yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan

adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk

lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-

isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas

pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan

kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam

rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah

ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendidikan

akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima

tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah

sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat

mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

36

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang periode

tahun 2016-2021 adalah:

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);

2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang

merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun;

3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia

(SDM) kependidikan;

4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan

fungsi administrasi dan manajemen SD dan SMP;

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari

masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu

sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh

organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan

membuat kriteria untuk mengukur keberhasilan/ketidak berhasilan suatu

pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga

untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan

tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-

sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi

sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian

menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai

tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan management by

objective atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi

tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan.

Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang

ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa

dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua

pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di

Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran sasaran yang ada dalam

mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung

lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-

sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga

ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran sasaran yang

37

ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada

Perubahan RPJMD periode 2016-2021 adalah:

a) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD);

b) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan

Masyarakat (DIKMAS) yang berkualitas;

c) Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas;

d) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar

yang berkualitas;

e) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM

dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada SD dan

SMP;

f) Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka

optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja

masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

38

Tabel 4.1

Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Misi 3 RPJMD: Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia

1

Tersedia dan terjangkaunya

layanan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);

Meningkatnya perluasan

akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas

APK Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) 81,31 81,95 82,55 83,35 84,25 85

Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan

DIKMAS yang berkualitas

Angka Rata-Rata Lama

Sekolah 6.66 6,68 6,7 6,73 6,76 6,8

Meningkatnya angka

literasi penduduk usia 15 tahun ke atas

Angka Melek Huruf (AMH) 98,88 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5

2

Terjaminnya kepastian

memperoleh layanan

pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka

penuntasan wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun;


akses dan pemerataan

pendidikan dasar yang berkualitas

1. Angka Partisipasi Murni

(APM) SD-MI-Paket A 99,35 99,45 99,55 99,63 99,69 99,75

2. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP-MTs-Paket B 80,61 81,2 81,9 82,6 83,9 84,79

3. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD-MI-Paket A 113,19 113,2 113,21 113,22 113,23 113,24

4. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SMP-MTs-Paket B 96,55 96,62 96,69 96,76 96,83 96,85

5. Persentase Ruang Kelas

SD Kondisi Baik 88,5 90 91,5 93 94,2 95

6. Persentase Ruang Kelas

SMP Kondisi Baik 86 88,5 92 93,5 95 96

7. Angka Putus Sekolah

(DO) SD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5

39

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

8. Angka Putus Sekolah (DO) SMP

0,07 0,065 0,06 0,055 0,05 0,04

9. Angka Lulusan (AL) SD 100 100 100 100 100 100

10. Angka Lulusan (AL) SMP 100 100 100 100 100 100

11. Angka Melanjutkan (AM)

dari SMP ke jenjang SM 94,59 95,5 96,5 97,5 98,5 99,5

3

Meningkatkan kompetensi dan

profesionalitas sumber daya

manusia (SDM) kependidikan

Terpenuhinya jumlah,

kualifikasi, dan

kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka

memenuhi standar

nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah

Pertama

1. Persentase guru SD berkelayakan atau telah


91,3 91,6 91,9 92,4 92,7 93

2. Persentase guru SMP

berkelayakan atau telah


92,6 92,65 92,7 92,75 92,8 92,85

3. Persentase guru SD tersertifikasi

86 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5

4. Persentase guru SMP

tersertifikasi 88 89,5 91 92,5 93,5 94

5. Rasio Guru SD terhadap

Siswa 1:16 1:16 1:16 1:16 01:16 1:20

6. Rasio Guru SMP

terhadap Siswa SMP 1:17 1:18 1:18 1:18 1:18 1:20

7. Rasio Rombel/Guru SD 0,88 0,91 0,94 0,97 1 1

4

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan

fungsi administrasi dan

manajemen SD dan SMP

Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif

dan akuntabel dalam

rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD

dan SMP

Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS),

memiliki Rencana Kerja

Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah

yang berfungsi dengan baik

86 88 90 92 94 94,5

40

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang di atas, upaya yang dilakukan

menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran pertama, yaitu: “Meningkatkan akses PAUD yang bermutu

dan terjangkau”, dicapai melalui strategi Fasilitasi penyelenggaraan

PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, baik formal

maupun nonformal. Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1)

penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD, (2)

penyediaan biaya operasional PAUD, (3) peningkatan kompetensi dan

kualifikasi akademik pendidik PAUD.

Sasaran kedua, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan

DIKMAS yang berkualitas”, dicapai melalui strategi peningkatan

kapasitas kelembagaan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Arah

kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyelenggaraan akreditasi

lembaga DIKMAS, (2) peningkatan kompetensi dan kualifikasi

akademik pendidik DIKMAS.

Sasaran ketiga, yaitu “Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15

tahun ke atas” dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan. Arah kebijakan strategi tersebut adalah

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup, (2)

Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, (3)

peningkatan peran dan fungsi lembaga pendidikan informal, (4)

publikasi pendidikan non formal dan informal dalam rangka

menunjang peningkatan taraf hidup.

Sasaran ke empat, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan

pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas” dicapai melalui

strategi, yaitu penyelenggaraan program wajib belajar sembilan tahun

yang berkualitas. Arah kebijakan strategi tersebut melalui: (1)

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (2)

Fasilitasi penyelenggaran KBM pendidikan dasar; (3) Peningkatan

kualitas kapasitas pendidik melalui peningkatan kompetensi dan

kualifikasi; (4) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka

peningkatan kompetensi lulusan.

41

Sasaran ke lima, yaitu “Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan

kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar

nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama” dicapai melalui strategi peningkatan kualifikasi dan

kompetensi tenaga kependidikan. Arah kebijakan dalam pemenuhan

strategi tersebut adalah (1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi

tenaga guru SD dan SMP, (2) distribusi tenaga guru secara merata

sesuai kebutuhan jumlah riil guru, (2) peningkatan kesejahteraan

guru.

Sasaran ke enam, yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang

efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik

pada SD dan SMP” dicapai melalui strategi peningkatan tata kelola

sesuai pencapaian indikator akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Arah kebijakan dalam pemenuhan strategi tersebut adalah (1)

peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,

(2) peningkatan peran sekolah dalam penyelenggaraan Manajemen

Berbasis Sekolah.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara

umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan

tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi

program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan

yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu

organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang

yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau

implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-

bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam

organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program

yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah

organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar

program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari

organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang

manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun

2016-2021, program dan kegiatan dikelompokan dalam dua kategori, yaitu

Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang.

Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak

langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan

penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak

secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2016-2021.

43

Tabel. 5.1

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

target Rp *) target Rp *) target Rp *) target Rp *) target Rp *) target Rp *)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Misi 3 RPJMD : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

3,275,872.00 3,505,425.00 3,534,976.00 3,564,529.00 3,594,081.00 17,474,883.00 Dinas

Pendidikan

Kab

Malang

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi

surat masuk dan surat keluar

7.295 surat 7,294 surat

55,140 7.374 surat

57,897 7.532 surat

60,654 7.909 surat

63,411 8.304 surat

66,168 37,751 surat

303,270.00

Dinas Pendidikan

Kantor DInas (Kab

Malang)

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase pembayaran rekening

Telepon,air dan listrik selama satu tahun

24 rekening 24

rekening 199,545

24

rekening 199,545

24

rekening 199,545

24

rekening 199,545

24

rekening 199,545

24

rekening

997,725.00 Dinas Pendidikan

Kantor DInas

(Kab Malang)

Penyediaan Administrasi Keuangan

Jumlah Petugas sdministrasi keuangan

13 orang 13 orang 200,000 13 orang 200,000 13 orang 200,000 13 orang 200,000 13 orang 200,000 65 orang

1,000,000.00 Dinas Pendidikan

Kantor DInas

(Kab Malang)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan (OB)

59 59 708,000 59 708,000 59 708,000 59 708,000 59 708,000 59 3,540,000.00

Dinas Pendidikan

Dinas

dan UPT(Kab Malang)

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang

mendapatkan perbaikan

0 - 0 20

peralatan 200,000

20

peralatan 200,000

20

peralatan 200,000

20

peralatan 200,000

80

peralatan

800,000.00

Dinas

Pendidikan

Kantor DInas

(Kab Malang)

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)

Kantor Dinas dan 59 UPTD

59 kantor dinas dan

UPTD 895,239

59 kantor dinas dan

UPTD 910,413

59 kantor dinas dan

UPTD 925,586

59 kantor dinas dan

UPTD 940,760

59 kantor dinas dan

UPTD 955,933

59 kantor dinas dan

UPTD

4,627,931.00

Dinas

Pendidikan

Dinas dan

UPT(Kab Malang)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah penyediaan

barang cetak dan penggandaan

Kantor Dinas dan 59 UPTD

59 kantor dinas dan

UPTD 221,824

59 kantor dinas dan

UPTD 225,584

59 kantor dinas dan

UPTD 229,343

59 kantor dinas dan

UPTD 233,103

59 kantor dinas dan

UPTD 236,863

59 kantor dinas dan

UPTD

1,146,717.00

Dinas

Pendidikan

Dinas dan

UPT(Kab Malang)

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen

instalasi listrik

Kantor

Dinas dan 59 UPTD

59 kantor

dinas dan UPTD

129,676

59 kantor

dinas dan UPTD

131,874

59 kantor

dinas dan UPTD

134,072

59 kantor

dinas dan UPTD

136,270

59 kantor

dinas dan UPTD

138,468

59 kantor

dinas dan UPTD

670,360.00

Dinas Pendidikan

Dinas dan

UPT(Kab

Malang)

Penyediaan

Makanan dan Minuman

Jumlah mamin

yang di adakan dalam 1 tahun

Kantor

Dinas dan 59 UPTD

59 kantor

dinas dan UPTD

250,398

59 kantor

dinas dan UPTD

254,642

59 kantor

dinas dan UPTD

258,886

59 kantor

dinas dan UPTD

263,130

59 kantor

dinas dan UPTD

267,374

59 kantor

dinas dan UPTD

1,294,430.00

Dinas Pendidikan

Dinas dan

UPT(Kab

Malang)

44



Indikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah penugasan dinas keluar daerah

434

perjalanan

434

perjalanan 308,025

456

perjalanan 308,735

478

perjalanan 309,445

490

perjalanan 310,155

512

perjalanan 310,865

2,370

perjalanan

1,547,225.00

Dinas

Pendidikan

Dinas dan

UPT(Kab Malang)

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

Jumlah

penugasan dinas dalam daerah

434 perjalanan

434 perjalanan

308,025 456

perjalanan 308,735

478 perjalanan

309,445 490

perjalanan 310,155

512 perjalanan

310,865 2,370

perjalanan 1,547,225.00

Dinas Pendidikan

Dinas dan

UPT(Kab

Malang)

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

380,083

338,226

496,748

555,081 613,414

2,383,552.29 Dinas

Pendidikan Kab

Malang

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapatkan

pemeliharaan

Pengecatan 2 unit

gedung dan

4 unit KM

6 unit 259,822 7 unit 303,126 8 unit 346,429 9 unit 389,733 10 unit 433,037 40 unit 1,732,147.00

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang mendapat pemeliharaan

3 Mobil

Operasional

3 mobil

operasional 30000

3 mobil

operasional 35000

3 mobil

operasional 40000

3 mobil

operasional 45000

3 mobil

operasional 50000

15 mobil

operasional

200,000.00 Dinas Pendidikan

Kantor dinas

(kab Malang)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat

pemeliharaan

5 unit AC

gedung utama dan 4

unit AC

gedung pertemuan

9 unit 90,261 10 unit 100.29 11 unit 110,319 12 unit 120,348 13 unit 130,377 55 unit 451,405.29

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

60000 60000 60000 60000

240,000

Dinas

Pendidikan

Kab

Malang

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian dan realisasi

kinerja SKPD

19 Dokumen - 0 19

Dokumen

20,000 19

Dokumen

20,000 19

Dokumen

20,000 19

Dokume

20,000 76

Dokumen 80,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Dokumen laporan keuangan

5 Dokumen - 0 5

Dokumen

10,000 5

Dokumen

10,000 5

Dokumen

10,000 5

Dokumen

10,000 20

Dokumen 40,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi angaran

5 Dokumen - 0 5

Dokumen

10,000

5

Dokumen

10,000

5

Dokumen

10,000

5

Dokumen

10,000

20

Dokumen

40,000 Dinas Pendidikan

Kantor dinas

(kab Malang)

45



Indikator Kinerja


(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan


Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun

19 Dokumen - 0 19

Dokumen

20,000

19

Dokumen

20,000

19

Dokumen

20,000

19

Dokumen

20,000

76

Dokumen


Kantor dinas

(kab Malang)

Tersedia dan

terjangkaunya layanan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);

Program Pendidikan Anak

usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

(DIKMAS)

Meningkatnya Akses

Masyarakat Terhadap Pendidikan PAUD

dan Dikmas

81,31 27,966,080 81,95 49,460,806 82,55 48,379,555 83,35 48,554,555 84,25 48,953,055 85 223,314,051

Dinas Pendidikan

Kab Malang

Meningkatnya

perluasan akses dan pemerataan

PAUD yang berkualitas

APK Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Lembaga PAUD penerima DAK Non Fisik

(BOP PAUD)

-

1,358

16,416,000

1,505

35,932,200

1,505

35,932,200

1,505

35,932,200

1,505

35,932,200

7,378

160,144,800

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Jumlah Siswa PAUD yang mengikuti lomba

kreativitas anak

1,000

126,125

1,000

138,770

1,200

240,000

1,250

275,000

1,300

302,500

5,750

1,082,395

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Jumlah pendidik dan penilik PAUD

yang dibina

200

300,000

240

330,000

282

564,000

320

704,000

360

900,000

1,402

2,798,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

Jumlah peserta yang mengikuti

workshop pengelolaan PAUD

2,716

300,000

3,010

564,000

3,010

704,000

3,010

704,000

3,010

704,000

14,756

2,976,000 Dinas Pendidikan

Kantor dinas

(kab Malang)

Jumlah peserta yang mengikuti

lomba kreatifitas pendidik PAUD

-

-

160

143,000

160

143,000

160

143,000

160

143,000

640

572,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Jumlah pendidik

PAUD yang menerima insentif

5,715

3,435,000

5,715

3,435,000

5,715

3,435,000

5,715

3,435,000

5,715

3,435,000

28,575

17,175,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)


akses dan pemerataan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pengembangan Pendidikan Masyarakat

Jumlah WB yang mengikuti program KF

20,000

5,880,000

22,000

6,600,000

15,000

4,950,000

15,000

4,950,000

16,818

5,125,000

88,818


Kab

Malang

46



Indikator Kinerja


(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan


Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DIKMAS yang

berkualitas Jumlah WB yang mengikuti

program KUM

850

300,000

1,000

400,000

1,000

400,000

1,000

400,000

3,850

1,500,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

Jumlah WB yang

mengikuti program Paket A

1,000

300,000

1,200

458,881

1,000

452,400

1,000

452,400

1,000

452,400

5,200

2,116,081

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Meningkatnya

angka literasi penduduk usia 15 tahun

ke atas

Angka Melek

Huruf (AMH)

Jumlah WB yang

mengikuti program Paket B

5,500

750,000

6,500

1,000,000

6,500

1,000,000

6,500

1,000,000

6,500

1,000,000

31,500

4,750,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Jumlah lembaga yang mengikuti Expo dan

publikasi Pendidikan Non Formal

40

368,955

40

368,955

40

368,955

40

368,955

40

368,955

200


Kantor dinas

(kab Malang)

Pengembangan

Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan

Jumlah WB yang mengikuti

Pendidikan Kecakapan Hidup

150

90,000

150

90,000

150

90,000

150

90,000

150

90,000

750


Kantor dinas

(kab Malang)

Jumlah Lembaga Kursus yang terakreditasi

40

100,000

40

100,000

40

100,000

40

100,000

160


Kantor dinas

(kab Malang)

Terjaminnya

kepastian memperoleh

layanan pendidikan dasar yang

merata dan berkualitas dalam rangka

penuntasan wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun;


akses dan pemerataan pendidikan

dasar yang berkualitas

1. Angka Partisipasi

Murni (APM) SD-MI-Paket A

Program Pendidikan

Sekolah Dasar (SD)

Meningkatnya pemerataan serta akses layanan

pendidikan dasar SD yang berkualitas

12,902,678 19,561,578 21,002,579 21,052,579 21,102,579

95,621,993

Dinas

Pendidikan

Kab

Malang


Murni (APM) SMP-MTs-Paket B

Pengembangan

Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Jumlah Lembaga SD Penerima bantuan

rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana

melalui DAK Fisik

166

11,675,098

186

15,923,999

200

17,000,000

200

17,000,000

200

17,000,000

952

78,599,097

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD-MI-Paket A

Jumlah Lembaga

SD Penerima bantuan rehabilitasi dan

atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program

dan dana lainnya selain DAK

2

2,200,000

5

2,500,000

5

2,500,000

5

2,500,000

17

9,700,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

47



Indikator Kinerja


(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan


Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B

Pengembangan Implementasi Kurikulum

Sekolah Dasar

Jumlah Lembaga SD yang mengikuti

Akreditasi Sekolah

75

210,000

75

210,000

75

210,000

75

210,000

300

840,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

5. Persentase

Ruang Kelas SD Kondisi Baik

Jumlah Lembaga

SD/MI Penerima Bantuan UAS

1,474

1,042,579.2

1,474

1,042,579.2

1,474

1,042,579.2

1,474

1,042,579.2

1,474

1,042,579.2

7,370

5,212,896

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

6. Persentase

Ruang Kelas SD Kondisi Baik

Pengembangan dan Pembinaan

Minat, Bakat dan Kreativitas siswa Sekolah Dasar

Jumlah Lomba Kretivitas siswa SD yang

dilaksanakan

13

185,000

13

185,000

13

250,000

13

300,000

13

350,000

65

1,270,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

7. Angka Putus Sekolah (DO) SD

Program

Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

Meningkatnya pemerataan serta akses layanan

pendidikan dasar SMP yang berkualitas

4,897,300 16,862,390 19,673,390 21,673,390 21,673,390

84,779,860

Dinas

Pendidikan

Kab

Malang

8. Angka Putus Sekolah

(DO) SMP

Pengembangan

Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Lembaga

SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan

atau pengadaan Sarana Prasarana melalui DAK Fisik

99

1,394,910

61

12,189,000

70

15,000,000

75

17,000,000

75

17,000,000

380

62,583,910

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

9. Angka Lulusan (AL) SD

Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan

rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana

melalui program dan dana lainnya selain DAK

5

1,000,000

5

1,000,000

5

1,000,000

5

1,000,000

20


Kantor dinas

(kab Malang)

10. Angka

Lulusan (AL) SMP

Pengembangan Implementasi

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Lembaga SMP yang mengikuti

Akreditasi Sekolah

50

150,000

50

150,000

50

150,000

50

150,000

50

150,000

250

750,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

48



Indikator Kinerja


(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan


Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11. Angka Melanjutkan

(AM) dari SMP ke jenjang SM

Jumlah Lembaga SMP/MTs

Penerima Bantuan UAS

498

897,390

498

897,390

498

897,390

498

897,390

498

897,390

2,490


Kantor dinas

(kab Malang)

Jumlah Lembaga SMP Satap

Penerima Bantuan Operasional HR GTT/PTT

28

2,240,000

28

2,240,000

28

2,240,000

28

2,240,000

28

2,240,000

140

11,200,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Pengembangan dan Pembinaan

Minat, Bakat dan Kreativitas siswa Sekolah Menengah

Pertama

Jumlah Lomba

Kretivitas siswa SMP yang dilaksanakan

8

215,000

9

386,000

9

386,000

9

386,000

9

386,000

44

1,759,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

Meningkatkan kompetensi dan

profesionalitas sumber daya manusia

(SDM) kependidikan

Terpenuhinya jumlah, kualifikasi,

dan kompetensi guru sesuai

SPM dalam rangka memenuhi

standar nasional pendidikan

pada Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama

1. Persentase

guru SD berkelayakan

atau telah berkualifikasi S1/D4

Program

Peningkatan Mutu Tenaga

Teknis Pendidikan

persentase kualifikasi dan

kompetensi guru dan tenaga

kependidikan yang memenuhi SPM meningkat

674,000

689,000

950,000 1,225,000 1,425,000

4,963,000

Dinas

Pendidikan

Kab

Malang

2.

Persentase guru SMP berkelayakan

atau telah berkualifikasi S1/D4

Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta

kompetensi Guru PAUD dan SD

Persentase guru PAUD kualifikasi

S1/D4

40.00

100,000

45.00

100,000

50.00

150,000

55.00

200,000

60.00

250,000

65

800,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

3.

Persentase guru SD tersertifikasi

Persentase guru SD kualifikasi

S1/D4

91.30

91.30

100,000

91.60

100,000

91.90

150,000

92.40

200,000

92.70

250,000

92.7

800,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

4.

Persentase guru SMP tersertifikasi

Persentase guru PAUD dan SD

yang tersertifikasi

86.00

86.00

100,000.00

86.10

100,000.00

86.20

150,000.00

86.30

200,000.00

86.40

250,000

86

800,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

5. Rasio Guru SD

terhadap Siswa

Peningkatan Mutu,

Kualifikasi serta kompetensi Guru SMP

Persentase guru SMP kualifikasi

S1/D4

92.6

92.6

114,000

92.65

114,000.00

92.70

200,000.00

92.75

325,000.00

92.80

325,000

93


Kantor dinas

(kab Malang)

6. Rasio

Guru SMP terhadap Siswa SMP

Persentase guru SMP yang

tersertifikasi

88.00

88.00

160,000.00

89.50

175,000.00

91.00

200,000.00

92.50

200,000.00

93.50

250,000

93.50

985,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

49



Indikator Kinerja


(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan


Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7. Rasio Rombel/Guru SD

Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Tenaga

Kependidikan Pengawas dan Penilik

Persentase pengawas dan

Penilik yang tersertifikasi

90.00

100,000

92.00

100,000

95.00

100,000

96.00

100,000

96.00

100,000

96


Kantor dinas

(kab Malang)

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi administrasi

dan manajemen SD dan SMP

Terwujudnya

tata kelola kelembagaan yang efektif

dan akuntabel dalam rangka

optimalisasi fungsi layanan

publik pada SD dan SMP

Persentase Sekolah

menerapkan prinsip (MBS), memiliki

Rencana Kerja Tahunan, Laporan

Tahunan dan memiliki komite

sekolah yang berfungsi dengan baik

Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Semua sekolah menerapkan

Manajemen Berbasis Sekolah dalam

pelaksanaan layanan pendidikan yang

berkualitas

403,258

403,258

850,000

1,250,000 1,250,000 4,156,516

Dinas Pendidikan

Kab Malang

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang

Pendidikan

Jumlah Dokumen 5 75,000

5 75,000

5 100,000

5 200,000

5 200,000

25

650,000

Dinas Pendidikan

Kantor dinas (kab

Malang)

Sosialisasi dan

Advokasi Berbagai Peraturan

Pemerintah di Bidang Pendidikan

Jumlah Kegiatan 2

90,000 2

90,000 6

300,000 6

350,000 6

350,000

22


Kantor dinas

(kab Malang)

Pembinaan serta penguatan peran

serta masyarakat pendidikan (Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah)

Jumlah Peserta yang dibina

1,600 50,000

1,600

50,000

1,600

150,000

1,600

250,000

1,600

250,000

8,000

750,000

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

Penerapan Sistem

dan Informasi Manajemen Pendidikan

Jumlah SIM Pendidikan

5 138,258

5 138,258

6 200,000

8 300,000

8 300,000

32

1,076,516

Dinas Pendidikan

Kantor

dinas (kab

Malang)

50



Indikator Kinerja


(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencanaan


Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar

dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang

Berbagai Isu Pendidikan

Jumlah

Pelatihan/Seminar 2

50,000 2

50,000 4

100,000 6

150,000 6

150,000

20


Kantor dinas

(kab Malang)

50,499,270.38

90,880,683.29

94,947,248.20

97,935,134.20

98,671,519.20

432,933,855.27

*) dalam ribuan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN REVIU RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN REVIU RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud

dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator

kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran

Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan

kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan

indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu

sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran

kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak

hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis,

hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada

tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam

pembangunan sangatlah penting, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang harus berkontribusi secara langsung

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang

ditunjukan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang

digunakan pada sektor pendidikan dikelompokan dalam dua kategori, yaitu:

pertama Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Kedua Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator

Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

52

Tabel 6.1

Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD

Periode 2016-2021

NO INDIKATOR

KONDISI

KINERJA

PADA AWAL PERIODE

RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI

KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

% Guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4

Jenjang SD

91.3 91.6 91.9 92.4 92.7 93 93

2

% Guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4

Jenjang SMP

92.6 92.6 92.7 92.75 92.8 92.85 92.85

3

% Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SD

86 86 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5

4

% Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SMP

88 88 89.5 91 92.5 93.5 94

5 APK Jenjang Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) 81.31 81.31 81.95 82.55 83.35 84.25 85

53

NO INDIKATOR

KONDISI

KINERJA

PADA AWAL PERIODE

RPJMD


KONDISI

KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 APK Jenjang Sekolah Dasar (SD)

113.19 113.19 113.2 113.21 113.22 113.23 113.24

7 APK Jenjang Sekolah

Menengah Pertama (SMP) 96.55 96.62 96.69 96.76 96.83 96.85 96.85

8 APM Jenjang Sekolah Dasar (SD)

99.35 99.35 99.45 99.55 99.63 99.69 99.75

9 APM Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

80.61 80.61 81.2 81.9 82.6 83.9 84.79

10 % Angka Kelulusan Jenjang

SD 100 100 100 100 100 100 100

11 % Angka Kelulusan Jenjang SMP

100 100 100 100 100 100 100

12 % Angka rata-rata lama

belajar Jenjang SD 6.01 6.01 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00


belajar Jenjang SMP 3.02 3.02 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00

14 % Angka Putus jenjang SD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05

54

NO INDIKATOR

KONDISI

KINERJA

PADA AWAL PERIODE

RPJMD


KONDISI

KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

15 % Angka Putus jenjang SMP

0.07 0.07 0.065 0.06 0.055 0.05 0.04

16 % Angka Melanjutkan

Jenjang SMP 94.59 94.59 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten

Malang serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan

kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas

Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran

dari Perubahan Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat

memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas

Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja

program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Perubahan

Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara

substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG

TTD

M. HIDAYAT

\

LAMPIRAN

Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program beserta Rumusan Formula

1) INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran Program Indikator Kinerja Formula Tujuan 1: Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

Sasaran 1.1:

Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau

APK PAUD

Program 1: Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Pendidikan

Masyarakat (DIKMAS) yang terjangkau

APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

∑ siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

∑ Penduduk Usia 4 - 6 Tahun

X 100 %

Sasaran 1.2: Meningkatnya angka literasi

penduduk usia 15 tahun ke atas Angka Melek Huruf (AMH)

Program 1: Pendidikan Anak usia Dini

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang

terjangkau

Angka Melek Huruf (AMH)

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas

X 100 %

Sasaran 1.3:

Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang

berkualitas

Angka rata-rata lama sekolah

Tujuan/Sasaran Program Indikator Kinerja Formula

Program 1: Pendidikan Anak usia Dini

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang

terjangkau

% Angka rata-rata lama sekolah

Jumlah Penduduk usia 15 tahun ketas yang

sedang sekolah / telah berijazah

Lama Masa Pendidikan yg ditempuh

X 100 %

Tujuan 2 : Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Sasaran 2.1:

Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas

APK APM Jenjang SD dan SMP; Ruang

Kelas SD dan SMP Kondisi Baik; Angka Putus Sekolah SD dan SMP; Angka Lulusan SD dan SMP; Angka Melanjutkan SMP.

Program 1:

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Sekolah Dasar (SD) APK Jenjang Sekolah Dasar (SD)

∑ siswa pada jenjang SD


X 100 %

APM Jenjang Sekolah Dasar (SD) ∑ siswa usia 7 - 12 Tahun pada jenjang SD


X 100 %

% Ruang Kelas SD Kondisi Baik ∑ Ruang Kelas Kondisi Baik SD

∑ Ruang Kelas SD

X 100 %


% Angka Kelulusan Jenjang SD

∑ siswa yang lulus Jenjang SD

∑ peserta ujian Sekolah Jenjang SD

X 100 %

% Angka Putus jenjang SD

∑ Siswa yang Putus Sekolah Jenjang SD

∑ Siswa Sekolah Jenjang SD

X 100 %

Program 2:

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Sekolah Dasar (SMP)

APK Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

∑ siswa pada jenjang SMP

∑ Penduduk Usia 13- 15 Tahun

X 100 %

APM Jenjang Sekolah Menengah Pertama

(SMP)

∑ siswa usia 13 - 15 Tahun pada jenjang SMP


X 100 %

% Ruang Kelas SMP Kondisi Baik

∑ Ruang Kelas Kondisi Baik SMP

∑ Ruang Kelas SMP

X 100 %

% Angka Kelulusan Jenjang SMP

∑ siswa yang lulus Jenjang SMP

∑ peserta ujian Sekolah Jenjang SMP

X 100 %

% Angka Putus jenjang SMP ∑ Siswa yang Putus Sekolah Jenjang SMP

∑ Siswa Sekolah Jenjang SMP

X 100 %


% Angka Melanjutkan Jenjang SMP

∑ Siswa Baru Kelas 1 Jenjang SM

∑ Siswa yang Lulus UN Tahun pelajaran sebelumnya jenjang SMP

X 100 %

Tujuan 3:

Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Sasaran 3.1:

Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM

dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

% Guru PAUD dan SD berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4,

% Guru PAUD dan SD tersertifikasi, Rasio Guru SD terhadap Siswa SD,

Rasio Rombel/Guru SD

Program 1: Peningkatan Mutu Tenaga Teknis

Pendidikan % Guru berkelayakan atau telah

berkualifikasi S1/D4 Jenjang SD

∑ Guru yang telah berkualifikasi S1/D4 Jenjang SD/SMP

∑ Seluruh Guru Jenjang SD/SMP

X 100 %

% Guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4 Jenjang SMP

∑ Guru yang telah berkualifikasi S1/D4

Jenjang SMP

∑ Seluruh Guru Jenjang SMP

X 100 %

% Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

tersertifikasi Jenjang SD

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

tersertifikasi Jenjang SD/SMP

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SD/SMP

X 100 %


% Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SMP

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SMP

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang

SMP

X 100 %

Rasio Guru SD terhadap Siswa Jumlah Siswa SD : Jumlah Guru SD

Rasio Guru SMP terhadap Siswa SMP Jumlah Siswa SMP : Jumlah Guru SMP

Rasio Rombel / Guru SD Jumlah Rombel SD : Jumlah Guru SD

Tujuan 4: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen SD dan SMP

Sasaran 4.1: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan

akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan

publik pada SD dan SMP

Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan

Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik


Program 1: Manajemen Pelayanan Pendidikan

% Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan

Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik

∑ Lembaga SD/SMP menerapkan MBS

∑ Lembaga SD/SMP

X 100 %

2) INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO Indikator Kinerja Formula 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

% Guru berkelayakan atau

telah berkualifikasi S1/D4 Jenjang SD

∑ Guru yang telah berkualifikasi S1/D4 Jenjang SD/SMP

∑ Seluruh Guru Jenjang SD/SMP

X 100 % 91.6 91.9 92.4 92.7 93 93

2 % Guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4

Jenjang SMP

∑ Guru yang telah berkualifikasi S1/D4 Jenjang SMP

∑ Seluruh Guru Jenjang SMP

X 100 % 92.6 92.7 92.75 92.8 92.85 92.85

3 % Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

tersertifikasi Jenjang SD

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan

yang tersertifikasi Jenjang SD

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SD

X 100 % 86 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5

4 % Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

tersertifikasi Jenjang SMP

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SMP

∑ Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMP

X 100 % 88 89.5 91 92.5 93.5 94


5 APK Jenjang Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

∑ siswa pada jenjang PAUD


X 100 % 81.31 81.95 82.55 83.35 84.25 85

6 APK Jenjang Sekolah Dasar (SD)

∑ siswa pada jenjang SD


X 100 % 113.1

9 113.2 113.21

113.2

2

113.2

3

113.2

4

7 APK Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

∑ siswa pada jenjang SMP

∑ Penduduk Usia 13- 15 Tahun

X 100 % 96.62 96.69 96.76 96.83 96.85 96.85

8 APM Jenjang Sekolah Dasar

(SD)

∑ siswa usia 7 - 12 Tahun pada jenjang SD


X 100 % 99.35 99.45 99.55 99.63 99.69 99.75

9 APM Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

∑ siswa usia 13 - 15 Tahun pada

jenjang SMP


X 100 % 80.61 81.2 81.9 82.6 83.9 84.79


SD

∑ siswa yang lulus Jenjang SD

∑ peserta ujian Sekolah Jenjang SD

X 100 % 100 100 100 100 100 100


SMP

∑ siswa yang lulus Jenjang SMP

∑ peserta ujian Sekolah Jenjang SMP

X 100 % 100 100 100 100 100 100


12 % Angka rata-rata lama belajar Jenjang SD

(lulusan I x 6) + (lulusan I x 7) + (lulusan I x 8)

lulusan I + II + III

X 100 % 6.01 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00


belajar Jenjang SMP

(lulusan I x 3) + (lulusan I x 4) + (lulusan I x 5)

lulusan I + II + III

X 100 % 3.02 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00

14 % Angka Putus jenjang SD

∑ Siswa yang Putus Sekolah Jenjang

SD

∑ Siswa Sekolah Jenjang SD

X 100 % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05

15 % Angka Putus jenjang SMP

∑ Siswa yang Putus Sekolah Jenjang SMP

∑ Siswa Sekolah Jenjang SMP

X 100 % 0.07 0.065 0.06 0.055 0.05 0.04

16 % Angka Melanjutkan Jenjang SMP

∑ Siswa Baru Kelas 1 Jenjang SM

∑ Siswa yang Lulus UN Tahun

pelajaran sebelumnya jenjang SMP

X 100 % 94.59 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5

( 1 )

BERITA ACARA

HASIL FINALISASI NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PERUBAHAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

Pada hari jumat tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di

Ruang Rapat Anusapati Lantai 2 Jalan Merdeka Timur No. 3 Malang telah melaksanakan

rapat finalisasi nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2016-2021

dalam rangka penyempurnaan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2016-2021, yang dihadiri sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam

LAMPIRAN berita acara ini.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas

Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

6. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/720/KEP/35.07.013/2016 Tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021;

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor

188.4/5599/KEP/35.07.101/2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang.

MENYEPAKATI

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 terkait

Nomenklatur Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah berpedoman

pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas

Perangkat Daerah;

( 2 )

KEDUA : Penyajian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2021

sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pendidikan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan

Propinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Perangkat Daerah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikator

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VI : PENUTUP

( 3 )

KETIGA : Perumusan Nomenklatur Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator

Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk dirumuskan pada

penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-

2021 dengan berdasarkan ketentuan dan aturan yang beraku;

KEEMPAT : Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk segera menetapkan

Nomenklatur Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016-2021

pada aplikasi E-Renstra dan menjadi lampiran Perubahan Rencana

Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 pada bab V tabel 5.1

(Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan

Pendanaan Indikatif), perubahan Renstra ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Perangkat Daerah;

KELIMA : Apabila ada ketidaksesuaian Nomenklatur Rencana Program Prioritas yang

ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan untuk

Tahun 2016-2021 dengan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016–

2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah,

dimohon kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melampirkan surat

penyesuaian atas perubahan nomenklatur rencana program dengan analisa

atau ketentuan yang mendasari;

KEENAM : Dokumen Perubahan Rencana Strategis DInas Pendidikan Tahun 2016-

2021 untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Jl . Raden Panji No. 158 lantai 6 Kepanjen, paling lambat

tanggal 9 Agustus 2017 dalam bentuk 1 (satu) buku dan soft copy.

Demikian, Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 7 Agustus 2017

Mengetahui,

Menyetujui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang

TTD

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661126 199303 1 004

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang

TTD

Drs. PUDIANTO, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19601108 198603 1 014


DINAS PENDIDIKAN Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telp. 0341-393935 Fax. 0341-393937

website : http://dispendik.malangkab.go.id-email: [email protected]

KEPANJEN - 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.101/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 huruf

a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

serta Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu RPJMD tahun

2016-2021 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara


Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara;

mailto:[email protected]

2

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

daerah;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2008 tentang Wajib Belajar;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan

Integratif;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional ( RPJMN ) Tahun 2015-2019;

15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2015 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penalaahan Rencana Strategi

Kementrian/Lembaga ( Perubahan Renstra K/L ) 2015 –

2019;

18. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah;

3


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;


Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;


Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor Nomor 44 Tahun 2017

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-20121.

24. Surat Bupati Malang tanggal 7 Maret 2016 Nomor :

050.13/1698/35.07.203/2016 perihal Penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) Tahun

2016-2021.

25. Surat Kepala Bapeda Kabupaten Malang tanggal 10 Juli

2017 Nomor 050/4101/35.07.202/2017 tentang

Perubahan Renstra Perangkat daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pengolahan data dan informasi;

2. Perubahan hasil analisa gambaran pelayanan Satuan

Kerja Perangkat Daerah;

3. Perubahan perumusan isu-isu strategis berdasarkan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

4

4. Perubahan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan

arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

5. Perubahan perumusan rencana program, kegiatan,

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi

kegiatan;

6. Perubahan perumusan indikator kinerja perangkat

daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Reviu

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen

pada tanggal : 14 Juli 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG

TTD

Drs. PUDIANTO, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19601108 198603 1 014

5

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Nomor : 188.4/ /KEP/35.07.101/2016

Tanggal : 14 Juli 2017

Tentang : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No Nama / NIP Jabatan

Struktural Dalam Tim

1. Drs. PUDIANTO, M.Si

19601108 198603 1 014

Plt. Kepala Dinas Pengarah

2. CECEP LILI, S.Si

19800810 200604 1 017

Kepala Sub Bagian

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Ketua

3. GUSNI ARIANSYAH

19750830 199802 1 001

Staf Sub Bagian

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Sekretaris

4. Dr. SUWANDI, S.Pd, M.Si

19660816 198606 1 001

Kepala Bidang

Tenaga Teknis

Anggota

5. Dra. PUJI HARIWATI, M.Pd

19611009 198803 2 003

Kepala Bidang

Pendidikan SMP

Anggota

6. SLAMET SUYONO, S.Pd, M.M.Pd

19660820 199202 1 002

Kepala Bidang

Pendidikan SD

Anggota

7. Drs. AHMAD WAHID ARIF, MM

19650424 198606 1 002

Kepala Bidang PAUD

dan DIKMAS

Anggota

8. AGUS SOEPARNO, S.Pd, M.Pd

19670829 199802 1 007

Kepala Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

9. Drs. DWIJO SISWOYO, M.Si

19620129 198803 1 009

Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Aset

10. SITI FATIMAH, S.Pd, M.Pd

19630316 198504 2 004

Kepala Seksi

Kurikulum Bidang

Pendidikan SD

11. AGUS SATRIADI, ST

19621218 198903 1 007

Kepala Seksi Sarana

Prasarana Bidang

Pendidikan SD

12. Ir. SETYO ARYONO

19640125 199412 1 001

Kepala Seksi

Kesiswaan Bidang

Pendidikan SD

6

13. KOKO SUBAGIO, S.Pd

19650413 198603 1 019

Kepala Seksi

Kurikulum Bidang

Pendidikan SMP

14. MOH. TOHIR, S.Sos

19660412 198803 1 020

Kepala Seksi Sarana

Prasarana Bidang

Pendidikan SMP

15. MAKHFUD, SH, M.Si

19710917 199803 1 003

Kepala Seksi

Kesiswaan Bidang

Pendidikan SMP

16. SYAMSUL ARIFIN, SH

19710101 199803 1 016

Kepala Seksi Tenaga

Teknis SMP

17. SUJARWO, SE

19640721 199103 1 004

Kepala Seksi Tenaga

Kepenilikan Dan

Kepengawasan

18. KAMILIN, S.Pt, S.Pd, M.Pd.

19760604 200903 1 003

Kepala Seksi

Pendidikan

Keaksaraan Dan

Kesetaraan

19. Ir. BUDHI SETIAWAN,S.Pd,M.Si

19600416 199412 1 001

Kepala Seksi PAUD

20. ELY NUR HANDAYANI

19600218 198203 2 009

Kepala Seksi

Pembinaan Kursus

Dan Pelatihan

21. NANOK TRIYONO,S.Pd

19841009 201101 1 013

Staf Sub Bagian

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

22. KHOIRI, SE

19690620 199007 1 001

Staf Sub Bagian

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Ditetapkan di : Kepanjen PadaTanggal : 14 Juli 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG

TTD

Drs. PUDIANTO, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19601108 198603 1 014

perubahan rencana strategis (renstra) …dispendik.malangkab.go.id/source/2/sakip 2017/2....

Documents