Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor  24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pasal 2 bahwa BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan BMN tersebut, bagi satuan kerja yang BMN berupa Tanah sudah bersertifikat, namun belum sesuai ketentuan.

Menjawab pertanyaan seputar pengurusan sertipikasi BMN, telah diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pensertipikatan BMN Berupa Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI melalui suratnya nomor 785/15.3-300/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.Juklak tersebut pada intinya menyebutkan bahwa yang menjadi target pensertipikatan dengan menggunakan DIPA BPN RI adalah untuk BMN berupa tanah yang BELUM terdaftar (tidak memiliki sertipikat). Sedangkan untuk yang telah bersertipikat namun belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan (186/PMK.06/2009) dengan BPN RI (24 Tahun 2009) pembiayaan untuk perubahan namanya dialokasikan pada masing-masing Kementerian/Lembaga (Satker).Dalam Juklak dimaksud juga disebutkan bahwa untuk BPN di Wilayah Provinsi Jawa Tengah TIDAK mendapat alokasi dana pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2013 (Tanah yang belum punya sertipikat atau belum terdaftar).Agar dengan diterbitkannya Juklak ini, pengurusan sertipikasi lebih jelas. Kepada sarket kami himbau untuk segera mengalokasikan biaya perubahan atas nama Pemerintah RI c.q. K/L ditahun 2013 ini, terkait dengan besaran biaya agar terlebih dahulu  berkoordinasi dengan BPN Setempat.