Pertimbangan-pertimbangan Etika

Pertemuan 11

Mata kuliah: F 0852 / ATURAN dan ETIKA PASAR MODAL

Tahun : 2008 / 2009

Bina Nusantara University 3

Learning Outcomes

Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menyimpulkan pertimbangan-pertimbangan Etika bagi WMI.

Bina Nusantara University 4

Outline Materi

• Materi 1 : Kepatuhan terhadap semua aturan dan ketentuan dari Bapepam.

• Materi 2 : Larangan untuk berpartisipasi atau membantu dalam pelanggaran Etika atau Hukum.

• Materi 3 : Larangan untuk menggunakan informasi penting non-publik atau bukan untuk umum.

• Materi 4 : Tanggung-jawab dari Supervisor.

Bina Nusantara University 5

Kepatuhan terhadap semua aturan dan ketentuan dari Bapepam1. WMI harus paham dan taat pada UU/peraturan baik nasional

maupun internasional (peraturan Pemerintah setempat), serta SRO yang berkaitan dengan tanggung jawab-nya.

2. Dalam hal WMI diminta untuk berurusan secara adil dengan pelanggan dan nasabah, maka jika terdapat keraguan atau ketidak-pastian mengenai kewajibannya pada perundangan, peraturan maupun perpajakan; maka sejogyanya WMI menghubungi konsultan hukum pasar modal.

3. Perusahaan tempat WMI bekerja hendaknya mempunyai prosedur yang berlaku, untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran pada perundangan, peraturan maupun perpajakan Penyelia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prosedur tersebut, dan WMI sebagai anggota asosiasi harus menaatinya.

4. Jika WMI bekerja diPerusahaan yang bergerak pada pasar internasional, maka perilaku yang harus dipatuhi adalah Kode Etik Standar Perilaku Indonesia dan tempat dimana Perusahaan memasarkan produknya.

Bina Nusantara University 6

Larangan untuk berpartisipasi / membantu dalam pelanggaran Etika atau Hukum

WMI sebagai anggota asosiasi harus sadar bahwa dia tidak berpartisipasi, terlibat atau membantu terjadinya pelanggaran perundangan dan peraturan (baik nasional maupun internasional) serta lembaga SRO, yang berkaitan dengan tanggung-jawab dan kegiatannya.Para WMI sudah dianggap paham dan cakap hukum terhadap seluruh perundangan, peraturan dan perpajakan, kode etik serta standar perilaku; sehingga pelanggaran tidak boleh jadi alasan.Kode Etik tidak mewajibkan WMI melapor pelanggaran itu kepada pihak yang berwenang, namun WMI harus mencari pendapat hukum untuk menentukan situasi dan tanggung-jawab kejadian tersebut yang akan menyangkut WMI yang terkait pada hukum yang berlaku.

Bina Nusantara University 7

Nasabah atau Rekan Kerja merencanakan atau terlibat dalam Pelanggaran Hukum• WMI yang terkait dengan masalah tersebut, dapat

mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran. Tidak memisahkan diri dari tindakan pelanggaran tersebut.

• Maka anggota WMI tersebut wajib: a. konsultasikan pada penyelia atau konsultan hukum untuk menentukan legalitas kegiatan itu,b. malakukan tindakan yang memadai yaitu memisahkan diri dari malkukan pelanggaran, menghimbau dan berusaha agar perusahaan tempat WMI bekerja menghentikan illegal tersebut.c. anggota yang sudah memisahkan diri dari tindakan pelanggaran tersebut, dan dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang menyelesaikannya.

Bina Nusantara University 8

Kewajiban WMI memberitahu Pemberi Kerja mengenai Etika dan Standar Perilaku

1. Anggota harus memberitahukan kepada pemberi kerja/penyelia bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban untuk selalu menaati Kode Etik dan Standar Perilaku Anggota. Pelanggaran hal tersebut dapat mengakibatkan anggota mendapat sangsi. Anggota harus menyampaikan salinan Kode Etik dan Standar Perilaku kepada Pemberi Kerja/Penyelia.

2. Seorang anggota tidak boleh berasumsi bahwa penyelianya sudah mengetahui Kode Etik dan Standar Perilaku meskipun Penyelia tersebut anggota asosiasi.

3. Kode Etik dan Standar Perilaku merupakan standar perilaku minimal (selain peraturan dan perundangan yang berlaku) dan ditujukan memberikan kontribusi bagi kejujuran serta kehormatan profesi.

Bina Nusantara University 9

Tanggung-Jawab SupervisoryAnggota yang mempunyai tanggung-jawab sebagai penyelia dan memiliki wewenang dan dapat mempengaruhi pihak lain, harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk mengawasi bawahannya, agar tidak terjadi pelanggaran perundangan dan peraturan, maupun Kode Etik dan Standar Perilaku Anggota. Oleh karena itu, sistem dan prosedur pengawasan tersebut harus diketahui oleh bawahan dan didukung oleh Pemberi Kerja.

Bina Nusantara University 10

CLOSINGDengan mempelajari pertimbangan-pertimbangan etika dan bekerja secara profesional maka Wakil Manajer Investasi secara tidak langsung dapat mempunyai perilaku yang benar dan terhadap asosiasi dapat dipertanggung-jawabkan, serta secara moral dan hati nurani sesuai dengan tuntutan Yang Maha Kuasa.