Pemerintahan Daerah Indonesia

Konsep Local GovernmentPerkembangan politik di negara barat sekitar abad ke-11 dan ke-12. Satuan-satuan wilayah dengan bentuk pemerintahan khas muncul secara naturalDi Indonesia adalah terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat dengan tata kelola sendiri seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, marga di Sumatera Selatan, gampong di Aceh, kampung di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya.

Perubahan ParadigmaAbad ke-20 dan ke-21, pemerintahan daerah di negara Barat mengalami perubahan sangat pesatPerubahan paradigma dari New Public Management menjadi New Public Service, mengutamakan pemerintahan daerah sebagai pelayan masyarakat.

HakekatPemerintahan daerah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari mulai dari pengurusan pernikahan, kelahiran, sampai kematian, kita akan berurusan dengan pemerintahan daerah

Konsep Teoritis Pemerintahan DaerahLahir dari konsep desentralisasi yang terbagi menjadi dua aliran, yaitu liberalis dan marxist. Aliran liberalis, seperti diusung oleh B.C. Smith, memandang pemerintahan daerah merupakan wujud dukungan demokrasi liberal terhadap desentralisasi. Aliran Marxist, desentralisasi dipandang tidak akan berhasil menciptakan kondisi demokratis di daerah karena terhambat faktor ekonomi, politik, dan ekologi. Marx menempatkan pemerintahan daerah dalam desentralisasi menjadi obyek dari dialektika terutama di dalam hubungan tata pemerintah pusat dan daerah.

Siapa Pemerintahan DaerahTergantung dari pilihan bangunan negaraBila pemerintahan lokal atau daerah berada di dalam Negara Kesatuan atau Unitary State, maka pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintahan sentral atau pusat sehingga keberadaannya sama sekali tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Di dalam bangunan Negara Federasi atau Federation State, maka pemerintah pusat atau biasa disebut sebagai pemerintah federal memiliki fungsi sejajar dengan pemerintah lokal atau pemerintah negara bagian.

Pemerintahan Daerah Berbagai Versi 1The United Nations of Public Administration-pemerintahan daerah atau local government sebagai subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

Pemerintahan Daerah Berbagai Versi 2Bhenyamin Hoessein (2001) merangkum berbagai pengertian tentang local government ke dalam tiga arti, yaitu pertama, berarti pemerintahan lokal; kedua, berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal; dan ketiga, berarti daerah otonom. Dengan demikian, Hoessein merujuk definisi pemerintahan daerah sebagai lembaga, fungsi, dan daerah otonom.

Perbedaan Pemerintahan Daerah: Asas dan Wewenang

Asas

Wewenang Politik

Wewenang Administrasi

Sumber Keuangan

Pusat

Daerah Otonom

Perangkat Pusat di Pusat

Perangkat Pusat di Wilayah Administrasi

Perangkat Daerah Otonom

APBN

APBD

Sentralisasi

X

-

X

-

-

X

-

Dekonsentrasi

X

-

-

X

-

X

-

Tugas Pembantuan

X

-

-

-

X

X

-

Desentralisasi

-

X

-

-

X

-

X

PENGERTIANDESENTRALISASIPustaka Inggris: mencakup konsep: devolution, deconcentration.Mengembalikan konsentrasi administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Fenomena politik dalam administrasi dan pemerintahan, dimana desentralisasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang ke tingkat hirarkhi teritorial yang lebih rendah.Pengertian desentralisasi perlu dibedakan dengan pengertian tentang pemencaran ke tingkat cabang-cabang dan pendelegasian dalam arti seorang atasan mempercayakan bawahannya untuk tanggung jawab terhadap dirinya.

Dalam studi politik diartikan bahwa desentralisasi akan merujuk pada distribusi kekuasaan teritorial, sejauh mana kekuasaan dan wewenang disebarkan melalui hirarkhi geografis, institusi dan proses.Fokus perhatian desentralisasi adalah subdivisi negara kesatuan atau federalisme, dimana masing-masing mempunyai sistem pemerintah daerah internalnya sendirisendiri.Desentralisasi dalam lembaga nasional dimana kementerian/perusahaan publik mendelegasikan otoritas kepada pejabat yang menanggung jawab kegiatan tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa desentralisasi akan melibatkan bentuk hirarkhi yang berbeda yang mengkombinasikan institusi dan fungsi yang berbeda.

KARAKTERISTIK DESENTRALISASI(Cheema dan Rondinelli: 1983)First local units of government are autonomous, independent, and clearly perceived as separate level of government over which central authorities exercise little or not direct control.Second, the local governments have clear and legally recognized geographical boundaries within which they exercise authority and perform public functions.Third, local governments have corporate status and power to secure resources to perform their functions.Fourth, devolution implies the need to develop local government as institution in the sense they have some influence.Finally, devolution is an arrangement in which there are reciprocal, mutually beneficial, and coordinate relationships between central and local governments; that is, the local government has ability to interact reciprocal with other units in the system of government of which it is a part

TYPE DESENTRALISASIDECONCENTRATION: handling over some amount of administrative authority or responsibility to lower levels within the government ministries or agenciesDELEGATION: transferring responsibility for specifically defined functions to organizations that are outside the regular bureaucratic structure and are only indirectly controlled by the central governmentDEVOLUTION: i.e., creation and strengthening of sub-national units of the government, activities of which are substantially outside the direct control of the central government; andPRIVATIZATION: i.e., passing all responsibility for functions to non governmental organizations of private enterprises independent of the government.

KONSEP DESENTRALISASI DIINDONESIADalam kaitannya dengan bangun negara, 2 nilai telah dicapai konsensus nasional oleh the founding fathers, yaitu Negara Kesatuan dan desentralisasi.Hal ini berarti penyelenggaraan negara bangsa dianut pemikiran sentralisasi dan desentralisasi merupakan kontinum dan tidak dikotomi.Asas sentralisasi dan dekonsentrasi untuk mencirikan negara bangsa.Desentralisasi yang dianut mengakomodasikan aspirasi kemajemukan masyarakat dan daerah serta pendemokrasian.

TUJUAN DESENTRALISASIMERUPAKAN NILAI-NILAI DARI KOMUNITAS POLITIK YANG DAPAT BERUPA KESATUAN BANGSA (NATIONAL UNITY),PEMERINTAHAN DEMOKRASI (DEMOCRATIS GOVERNMENT)KEMANDIRIAN SEBAGAI PENJELMAAN DARI OTONOMI, EFISIENSI ADMINISTRASI, DAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI.

Hubungan daerah OtonomHubungan daerah otonom dan Pemerintah merupakan hubungan antar organsasi dan bukan hubungan intra organisasi.Pola hubungan terdapat ciri keterpisahan (separateness) dan kemajemukan struktur dalam sistem pemerintahan secara keseluruhan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.Daerah otonom subordinate dan dependent terhadap Pemerintah.

EVOLUSI DARI KONSEPDESENTRALISASI

Perumusan dan Penerapkan Program-program Desentralisasi.1960a: fokus pada penggunaan intervensi untuk membantu suatu koloni memulai transisi menuju kemerdekaan, kesamaan politik, dan merespon meningkatnya permintaan barang dan jasa.1970-1980: Para ahli pemerintah negara maju maupun negara berkembang meningkatkan tujuan dan perkembangan seperti memperbaiki bidang manajemen dan mendukung pendanaan program serta proyek, distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata, dan memfasilitasi partisipasi rakyat dalam proses perkembangan.Pertengahan 1980an:penambahan kondisionalitas struktural untuk menekan pemerintah dalam penggunaan program-program desentralisasi administratif. Meningkatkan kemunculan masyarakat sipil, mendukung pertumbuhan lembaga demokrasi, juga memberikan respon pada permintaan masyarakat mengenai otonomi yang lebih besar

PERTIMBANGANDESENTRALISASIPertimbangan diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintah pusat dan harus diajukan dalam proses pengembangan.Penilaian diberikan untuk keempat bentuk desentralisasi: politik, spatial, administratif, dan pasar.Perhatian diberikan pada tipe-tipe desentralisasi administratif, yaitu dekonsentrasi, devolusi dan delegasi.Pedoman dibuat untuk membantu mereka yang mendesain dan menerapkan tipe-tipe desentralisasi administratif.

Agen/ORGANISASI bantuan:menekan pemerintah dan memaksa negara-negara menerima bantuan mereka dalam:(1) Meningkatkan proses dan desentralisasi demokratis;(2) Mengkhususkan tanggung jawab pemerintah ke dalam unit-unit pemerintahan yang lebih kecil;(3) Membangun Unit Pelaksanaan Proyek yang mandiri;(4) Menyerahkan sebagian proyek dan program pada LSM-LSM.

Elemen-elemen DesentralisasiDesentralisasi mengharuskan adanya pembatasan daerah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip nilai administratif dan politik tertentu, dimana guna memenuhi kebutuhan atau kehendak komunitas dan pembatasan daerah harus mencerminkan pola pemukiman dan distribusi spasial.Pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan politik harus dibuat peta politik yang memisahkan suatu komunitas dengan komunitas lain dan dapat dihubungkan dengan banyak faktor lain seperti sejarah, bahasa, kebudayaan dan tradisi.Prinsip efisiensi dapat diberlakukan dalam pembagian daerah kekuasaan, sehingga pembatasan daerah mengandung gagasan tentang ukuran dan bentuk optimal yang ditetapkan secara teknis

Desentralisasi melibatkan pendelegasian wewenang yang bersifat politis maupun birokratis:Otoritas politik didelegasikan bila kekuasaan dialihkan melalui ketentuan Legislatif kepada pemerintah daerah atau dialokasikan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah melalui konstitusi. Disini keleluasaan pemerintah daerah terbatas karena pengaruh dan kontrol dari pemerintah nasional.Otoritas birokrasi berasal dari pendelegasian tanggung jawab dari kantor pusat sebuah organisasi kepada unit lapangan. Keleluasaan unit lapangan bergantung pada keputusan-keputusan yang siap untuk didelegasikan oleh atasannya, yang pelaksanaannya dari otoritasnya tunduk pada kontrol dan pengaruh organisasional.

FEDERAL-BASED SYSTEMSDefinisi: terdesentralisasi hanya minimal pada satu tingkat, dengan masing-masing tingkat memiliki beberapa kedaulatan terhadap tugas-tugas sektor publik dalam yurisdiksi teritorial tertentu.Federalisme dapat dipandang sebagai suatu bentuk pemerintahan yang sangat terdesentralisasi, karena seperti devolusi, daerah kekuasaan utama pemerintah diterima bukan dari pemerintah nasional melainkan dari konstitusi yang menetapkan wilayah yuridiksi dari pemerintah pusat atau pemerintah federal, sehingga kedua tingkat itu bersifat koordinatif dan independen.

UNITARY SYSTEMSDefinisi: tidak harus terdesentralisasi secara legal, namun melalui hierarki unit-unit yang levelnya lebih rendah memiliki yurisdiksi geografi tertentu. Dalam sistem ini, kedaulatan terhadap sektor publik dijaga dengan mendesentralisasikannya terhadap unit-unit yang levelnya lebih rendah.

6 PENDEKATAN mengidentifikasikanbentuk-bentuk desentralisasi:Mengklasifikasikan bentuk berdasarkan asal sejarahnya.1. Membedakan bentuk-bentuk desentralisasi berdasarkan hierarki dan fungsinya.2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk desentralisasi berdasarkan masalah yang akan diselesaikan.3. Delapan bentuk desentralisasi: (1) devolusi; (2) devolusi fungsional; (3) organisasi interest; (4) dekonsentrasi prefektoral; (5) dekonsentrasi kementrian; (6) delegasi pada agen-agen otonomi; (7) philanthropy; (8) marketization. (Berkeley)4. Memfokuskan pada pola struktur administratif dan fungsi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang dan jasa.5. Berdasarkan pada pengalaman suatu negara, hal ini mengambil definisi sempit dari desentralisasi.6. Pola desentralisasi yang didasarkan pada klasifikasi tujuan politik, spasial, pasar dan administratif.

Syarat DesentralisasiDesentralisasi hanya muncul ketika unit pemerintah lokal:1. Dibangun oleh legislasi2. Berada dalam batasan yurisdiksi yang jelas3. Dipimpin oleh perwakilan dan petugas terpilih4. Diberi kewenangan untuk membuat dan mondorong selesainya tugas-tugas sektor publik5. Diberi kewenangan untuk mengumpulkan pajak6. Diberi kuasa untuk mengatur anggaran mereka sendiri

DekonsentrasiDeconsentrasi adalah pengalihan kewenangan untuk pembuatan keputusan, keuangan dan fungsi manajemen dari arti administrasif pada tingkat yang berbeda dibawah tanggung jawab jurikdiksi dari pemerintah pusat.Penyelenggaraan Deconsentrasi selama ini ada kecenderungan dianutnya model integrated field administration, yang berbeda dengan fragmented field administration ( menyeragamkan batas-batas wilayah kerja yurisdiksi- instansi vertikal dari berbagai Departemen sesuai dengan batas-batas wilayah kerja.

DevolusiMuncul ketika kewenangan dialihkan dari pemerintah pusat pada unit pemerintahan lokal. Devolusi tidak berarti pembagian kekuatan dalam sistem pemerintahan federal atau konfederal.

Syarat DevolusiDevolusi membutuhkan aturan yang :1. Membentuk status unit lokal tertentu.2. Membangun yuridiksi dan batasan fungsional yang jelas untuk unit tsb.3. Menggunakan kekuatan untuk merencanakan, membuat keputusan, dan mengatur tugas-tugas publik thd unit tsb.4. Memberikan kewenangan pada unti tersebut untuk merekrut staf mereka sendiri5. Membangun aturan untuk interaksi unit tsb dgn unit lain dalam sistem pemerintahan.6. Membolehkan unit tsb meningkatkan pajak 7. Memberi kewenangan unit-unit tsb untuk membangun dan mengatur anggaran mereka sendiri.

DelegasiMerupakan transfer dari pengambilan keputusan pemerintah dan kewenangan administratif untuk mendefinisikan tugas dengan jelas pada organisasi baik yang berada dalam kontrol tidak langsung maupun yang mandiri

Paradigma DesentralisasiDesentralisasi dan Sentralisasi tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara. Kecuali dalam negara yang menyerupai kota (polis, city state), misalnya Singapore.Bila dipilih desentralisasi, maka lenyaplah negara dan bangsa. Bila dipilih sentralisasi, maka membahayakan kemampuan negara dalam melaksanakan fungsifungsinya.(Fesler: 1972)Keberhasilan agenda desentralisasi memerlukan pemerintahan yang kuat dan absah (Rondeneli, Nellis dan Cheema, 1983).Sentralisasi berfungsi terciptanya keseragaman, sedangkan desentralisasi berfungsi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

KESEIMBANGAN DESENTRALISASIDAN SENTRALISASICentralization and decentralization are not mutually exclusive or dichotomous arrangement for governments is to find the proper balance between centralized and decentralized arrangement and link them in ways that promote development most effectively. The optimal mix is not easily determined. It shifts as social, economic, and political condition change. (Rondeneli, Nellis dan Cheema,1983)

Pembagian Kekuasaan Antar Bangunan Negara

Negara Kesatuan

Negara Federasi

Pembagian kekuasaan pada level pemerintah daerah diatur dalam perundang-undangan khusus (ultra vires)

Pembagian kekuasaan umumnya diatur dalam konstitusi (general competence)

Prinsip umum, daftar urusan jarang sekali tercantum dalam konstitusi, kecuali pada beberapa negara seperti di Afrika Selatan dan Italia

Masalah pemerintahan darah diserahkan, eksplisit maupun residual kepada unit administratif di bawah pemerintahan federal

Fungsi dan kewenangan daerah jarang diatur dalam konstitusi, prinsip saja yang diatur dalam konstitusi

Unit administratif di bawah pemerintahan federal atau unit formatif memiliki konstitusi sendiri. Prinsip-prinsip pemerintahan dan pembagian urusan pemerintah daerah ada di dalam konstitusi tiap negara bagian

Pengaturan desentralisasi cenderung diatur dalam konstitusi, menggambarkan hubungan hirarkhis. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah saling membawahi

Tidak ada wujud negara, tapi wujud kerja sama antara negara bagian dan pemerintah federalnya

PropinsiGubernur Perangkat Propinsi ( Dinas instansi terkait)

Kabupaten / KotaBupati / WalikotaPerangkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota + Wakil

Ka BadanKa KantorSekdaKa Bid DPRDKa DinasKasiSekcam/TUKaurKasiSekwanKasubidSekret/TUKa SubdinKa TUKasubag

PresidenMenteriMendagriMenteriMenteriGubernurSekdaDinasBadanKantorBupatiBupatiBupatiSekdaDinasBadanKantorDinasBadanKantorDinasBadanKantorBupatiBupatiBupatiSekdaGubernurSekda

ABSOLUTMutlak Urusan Pem. PusatCONCURRENT (Urusan bersama Prop & Kab/KotaURUSAN PEMERINTAHANPolitik LNPertahananMoneter & FiskalYustisi;AgamaWAJIB(Obligatory)PILIHAN(Optional)

Perencanaan dan pengendalian pembangunanPerencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;Penyediaan sarana dan prasarana umum;Penanganan bidang kesehatan;Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten kota;Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten kota;Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah termasuk lintas kabupaten kota;Pengendalian lingkungan hidup;Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten kota;Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;Pelayanan administrasi umum pemerintahan;Pelayanan administrasi penanaman modal lintas kabupaten kota;Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg belum dilaksanakan kab/kota;Urusan wajib lainnya yg diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan dan pengendalian pembangunanPerencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;Penyediaan sarana dan prasarana umum;Penanganan bidang kesehatan;Penyelenggaraan pendidikan;Penanggulangan masalah sosial;Pelayanan bidang ketenagakerjaan;Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah;Pengendalian lingkungan hidup;Pelayanan pertanahan;Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;Pelayanan administrasi umum pemerintahan;Pelayanan administrasi penanaman modal;Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;Urusan wajib lainnya yg diamanatkan peraturan perundang-undangan.

*********