perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program asi...

53
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung) Skripsi Oleh DEBI SILVIA RIDZAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

Upload: lamngoc

Post on 09-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP

PELAKSANAAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

Skripsi

Oleh

DEBI SILVIA RIDZAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

Page 2: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

Debi Silvia Ridzal

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP

PELAKSANAAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh

Debi Silvia Ridzal, Eko Raharjo, Deni Achmad

Email: [email protected]

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6

(enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau

minuman lain. Dalam pelaksanaannya pemerintah maupun pemerintah daerah

wajib mendukung jalannya program ASI eksklusif ini tidak terkecuali di tempat

kerja. Sehingga dalam pelaksanaannya tersebut dibutuhkan hukum pidana sebagai

sarana untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, kapan dan

dalam hal apa larangan itu dapat dikenakan pidana, dan menentukan dengan cara

apa pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Permasalahan dalam skripsi ini

adalah bagaimanakah perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan

program ASI eksklusif dan apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan progam

ASI tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris

dengan data primer sekunder yang masing-masing data diperoleh dari penelitian

kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif

guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa

perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif

ini yaitu bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan

terkait program ASI ini salah satunya tidak menyediakan ruang khusus menyusui

(ruang laktasi). Hal tersebut ditujukan kepada para penyelenggara tempat kerja

dan tempat sarana umum yang apabila tidak menyediakan ruang laktasi ini akan

dikenakan sanksi pidana berupa pidana satu tahun dan denda Rp. 100.000.000

(seratus juta rupiah).

Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor undang-undang dan faktor

masyarakat. Faktor undang-undang seperti tidak jelasnya pihak-pihak mana yang

mengawasi program ASI dan faktor masyarakat dalam hal ini ketidaktahuan dan

ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif, dan kurangnnya

Page 3: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

Debi Silvia Ridzal

keberanian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila merasa

dirugikan dalam hal menjalankan program ASI eksklusif.

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu perlunya dirumuskan kembali pasal

tentang ASI eksklusif kemudian perlunya sosialisasi lebih lanjut terkait

pentingnya ASI eksklusif yang diberikan kepada masyarakat terutama para ibu

tidak terkecuali untuk penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum untuk

mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif dengan menyediakan ruang

laktasi.

Kata kunci: Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan, Program

ASI Eksklusif

Page 4: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP

PELAKSANAAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh

DEBI SILVIA RIDZAL

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

Page 5: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya
Page 6: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya
Page 7: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18

Desember 1993 dan merupakan anak ke lima dari Bapak Ruslan

Ridzal dan Ibu Sri Malahayati Cakradinata.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Tunas

Bangsa di Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, penulis

melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Serengsem Panjang Bandar Lampung

yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP

Xaverius 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan

pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada

tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lampung. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana.

Pada tahun 2015, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Toto Mulyo kecamatan Way Bungur

Lampung Timur selama 60 hari.

Page 8: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR Tirmidzi)

”Muda Berkarya Tua Bahagia”

(Ruslan Ridzal)

“Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah,

sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci sukses. Semangat!”

(Debi Silvia Ridzal)

“Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu,

Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu”

(Gobind Vashdev)

Page 9: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ruslan Ridzal dan Ibu Sri Malahayati

Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa,

motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak

langkahku menuju kesuksesan.

Page 10: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh

isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di yaumil

akhir kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perspektif Kebijakan Hukum

Pidana Terhadap Pelaksanaan Program ASI Eksklusif” sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari

berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada

baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya

yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Page 11: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

2. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan

kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap

pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses

penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia

untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya,

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi

ini;

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah

memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap

skripsi ini;

5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah

memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi

ini;

6. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta

segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada

penulis selama menyelesaikan studi;

7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Ruslan Ridzal dan Ibu

Malahayati Cakradinata yang menjadi orang tua terbaik dalam hidupku, yang

tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan

kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk

kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak

Page 12: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi

kalian;

8. Untuk segenap pimpinan dan staff di Polda Lampung Bapak Abdul Rochim,

Dosen Faklutas Hukum Universitas Lampung Bapak M. Fakih, S.H., M.H.

dan Ibu Nikmah Rosidah, S.H., M.H., yang telah membantu penulis dalam

mendapatkan data dan wawancara sehingga terkumpulah data-data yang

diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan

dan bantuannya;

9. Untuk kakak-kakakku Dona Nursila Ridzal, S.S., Deni Safitri Ridzal, S.E., M.

Reza Pahlevi Ridzal, S.E., dan Dara Rizki Ayu Ridzal, S.AB., terima kasih

untuk dukungan moril, motivasi, dan memberikan arahan yang positif untukku

selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;

10. Untuk adikku tercita M. Rezi Rafsanjani Ridzal dan keponakanku Talitha

Syahla Putri dan Azra Khumairoh Ashari yang telah memberi keceriaan di

sela-sela penulis mengerjakan skripsi ini.

11. Orang terbaik yang ada di hidupku Eka Rizky Pertiwi, S.H. yang selalu ada

untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat,

semangat dan dukungannya dan sudah seperti keluarga bagiku. Semoga

persahabatan kita untuk selamanya. Amin.

12. Sahabat-sahabatku terhebat yang terlebih dulu lulus Della Viska, S.H., Destha

Dian Mitayani, S.H., Cyntia Wulandari, S.H., Azzahra Rizki Ananda, S.H.,

Dwika Utari, S.H., Atika Fitri Nazili, S.H., Dwiveni Afghina, S.H., dan

Christina Sidauruk, S.H., terimakasih untuk persahabatan selama ini semoga

Page 13: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain dalam

segala hal.

13. Teman-teman SMA ku Rizki Hidayat Saputra, Amelia Marisca dan Tamara

Adella yang telah mendukungku selama ini dan tak hentinya memberi

semangat.

14. Teman-teman SMPku Marcella taweru dan Megalia yang masih

mendukungku hingga saat ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan

dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2016

Penulis,

Debi Silvia Ridzal

Page 14: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ............................................ 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................................... 7

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .................................................... 7

E. Sistematika Penulisan ....................................................................... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana..…….... .................................. 14

B. Pelaksanaan Program ASI Eksklusif.... ............................................. 21

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program ASI

Eksklusif………... ............................................................................. 27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .......................................................................... 31

B. Sumber dan Jenis Data ...................................................................... 31

C. Narasumber ....................................................................................... 32

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data ...................................... 33

E. Analisis Data ..................................................................................... 34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Program

ASI Eksklusif .................................................................................... 35

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program ASI Eksklusif ..... 45

V. PENUTUP

A. Simpulan ........................................................................................... 49

B. Saran .................................................................................................. 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 15: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita

bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.1

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan

yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang

menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantara pembangunan kesehatan.2

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahtaraan yang

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat

penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan

1 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2 Ibid.

Page 16: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

2

ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupaya

penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah

keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan

masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif yang bersifat yang menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.3

Negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa harus memiliki generasi

penerus bangsa yang cerdas, sehat jasmani dan rohani. Hal ini sebagaimana

terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk

melakukan tindakan-tindakan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara

wajib menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai generasi

penerus bangsa yang salah satunya melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI)

eksklusif dimana Air Susu Ibu atau ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan

protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresikan oleh kelenjar

mamae ibu yang berguna sebagai bahan makanan terbaik bagi bayi

walaupun ibu sedang sakit, hamil, haid, atau kurang gizi. ASI juga mengandung

beberapa mikronutrien yang dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh bayi.

Selain itu pemberian ASI minimal selama 6 bulan juga dapat menghindarkan bayi

dari obesitas atau kelebihan berat badan karena ASI membantu menstabilkan

pertumbuhan lemak bayi.4

3 Ibid.

4 Nadine Suryoprajogo, 2009, Keajaiban Menyusui, Jakarta: Keyword, hlm. 7.

Page 17: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

3

Kandungan ASI yang telah disebutkan di atas telah dibuktikan dengan penelitian

yang telah diadakan oleh para ahli anak di seluruh dunia, hasil penelitian tersebut

menjelaskan keunggulan ASI dibandingkan dengan susu sapi atau susu buatan

lainnya banyaknya gizi yang terkandung dalam ASI sangat berguna bagi tumbuh

kembang bayi. Tanggung jawab pemberian ASI eksklusif ini tidak hanya dipikul

oleh orang tua bayi melainkan juga oleh Negara.5 Negara dalam mendukung

program ASI eksklusif ini dimulai sejak diperingatinya hari ASI sedunia setiap

tanggal 1-7 Agustus yang dinamakan Pekan ASI Sedunia kegiatan ini diadakan

setiap tahunnya oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), dimana Asosiasi

ini berdiri atas dasar kepedulian beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian Air

Susu Ibu (ASI) untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga

2 tahun.6

Kegiatan tersebut kemudian didukung penuh oleh pemerintah dengan

dituangkannya sebuah hukum tertulis berupa sebuah pasal yaitu Pasal 128 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan

bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir selama 6 bulan

atas indikasi medis, kemudian diberikan perlindungan bagi para ibu yang

melaksanakan ASI eksklusif berupa Pasal 200 yang menyatakan bahwa “setiap

orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara selama satu

tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)” untuk

memberi sanksi bagi para pelanggar ketentuan Pasal 128 tersebut.

5 Rizki NatiaWiji, 2013, ASI dan Panduan Ibu Menyusui, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 4.

6 http://sumut.aimi-asi.org/tentang-aimi/ diakses pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 21:45 WIB.

Page 18: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

4

Kemudian pasal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

tentang Pemberian ASI Eksklusif, PP ini menjamin pemenuhan hak bayi dan

perlindungan ibu menyusui serta meningkatkan peran keluarga, masyarakat, dan

pemerintah dalam pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Tenaga

kesehatan dan fasilitas kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini,

menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruang rawat. Selain itu, ada juga keharusan

penyediaan ruang menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum serta pembatasan

promosi susu formula, kemudian selain fasilitas ruang menyusui atau memerah

ASI, pelaku swasta dan perkantoran pemerintah maupun pemerintah daerah juga

diwajibkan memberi kesempatan bagi ibu menyusui untuk memanfaatkan fasilitas

tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya pemberian ASI masih sangat memprihatinkan

menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2013 menunjukkan bahwa

cakupan ASI di Indonesia hanya 42%. Angka ini jelas berada di bawah target

WHO yang mewajibkan cakupan ASI hingga 50%. Dibandingkan dengan angka

kelahiran di Indonesia yang mencapai 4,7 juta per tahun, maka bayi yang

memperoleh ASI selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun, tidak mencapai dua juta

jiwa. Walaupun mengalami kenaikan dibanding data Riskesdas tahun 2007

dengan angka cakupan ASI hanya 32%, cakupan tahun ini tetap memprihatinkan.

Angka ini menunjukan bahwa hanya sedikit anak Indonesia yang memperoleh

kecukupan nutrisi dari ASI. Padahal ASI dalam hal ini berperan penting dalam

Page 19: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

5

proses tumbuh kembang fisik dan mental anak dengan dampak jangka

panjangnya.7

Kemudian Data Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menunjukan bahwa

pada tahun 2012 bayi di Bandar Lampung berjumlah 17.430 bayi sedangkan bayi

yang mendapat ASI eksklusif hanya berjumlah 3.741 bayi, artinya bayi yang

mendapat ASI eksklusif hanya sebesar 21,46%.8 Seperti dikemukakan di atas

dapat dilihat bahwa bayi di Provinsi Lampung tidak banyak yang memperoleh

ASI eksklusif. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan angka cakupan

pemberian ASI eksklusif ini, antara lain informasi ASI yang tidak cukup diberikan

pada ibu-ibu, kondisi lingkungan (tempat, waktu) yang belum mendukung untuk

menyusui dan pada era globalisasi sekarang ini, para ibu aktif melakukan kegiatan

komersial, seperti bekerja di kantor atau pabrik yang ketika bekerja inilah tidak

adanya pemenuhan hak-hak perempuan yang bekerja. Sedangkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 Pasal 34 menyatakan bahwa “pengurus tempat

kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan

ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja”.

Terkait dengan hal tersebut, tempat kerja (perusahaan) dalam hal ini harus

mendukung jalannya program ASI eksklusif dengan cara membuat sebuah ruang

laktasi, dimana ruang laktasi merupakan ruangan khusus yang diperuntukan untuk

ibu memberi ASI dan memerah ASI selama di tempat kerja. Akan tetapi banyak

perusahaan yang tidak menyediakan ruang khusus ibu menyusui sebagai contoh

Bank Pasar Kota Bandar Lampung. Bank Pasar merupakan perusahaan yang

7http://health.kompas.com/read/2013/12/21/0917496/Cakupan.ASI.42.Persen.Ibu.Menyusui.Butuh

.Dukungan , diakses pada tanggal 28 Desember 2015, pukul 18:12 WIB. 8 Ibid.

Page 20: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

6

bergerak di bidang pelayanan masyarakat dimana perusahaan ini terbuka untuk

umum dan banyak mempekerjakan wanita di dalamnya sehingga dirasa perlu

membuat sebuah ruang khusus ibu menyusui, tetapi dalam pelaksanaannya di

Bank Pasar tersebut tidak menyediakan ruangan khusus ibu menyususi (ruang

laktasi).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul

perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif

dalam rangka ingin mengatahui pelaksanaan program ASI eksklusif ini dan

pemidanaannya.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan

program ASI eksklusif?

b. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan program ASI eksklusif?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana materil yang

membahas tentang perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan

program ASI eksklusif dalam rangka pembuatan ruang laktasi. Ruang lingkup

penelitiannya berada di Polda Lampung yang berada di Kota Bandar Lampung

terkait penegakan perkara tidak tersediannya ruang laktasi di tempat kerja.

Page 21: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

7

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif kebijakan hukum pidana terhadap

pelaksanaan program ASI eksklusif dan apa sajakah faktor penghambat dalam

pelaksanaan program ASI eksklusif.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu

pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai perspektif kebijakan hukum pidana terhadap

pelaksanaan program ASI eksklusif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi

rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian

Hukum Pidana dan masyarakat umum mengenai perspektif kebijakan hukum

pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

Page 22: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

8

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

oleh peneliti.9 Dalam tulisan ini teori yang digunakan adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.10

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-

pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-

pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran yang

lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran

secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin

berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan.11

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap

tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kadamaian.12

9 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press,

hlm. 124. 10

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:

Rajawali Pers, hlm. 5. 11

Ibid., hlm. 5-6. 12

Ibid., hlm 7.

Page 23: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

9

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.13

Penegakan hukum pidana juga bisa dikatakan kebijakan penanggulangan

kejahatan yang merupakan tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat guna

mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan demikian penegakan hukum pidana

merupakan bagian integrasi dari kejahatan untuk mencapai kesejahteraan, maka

wajar jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan

penegakan hukum pidana yang menjadi bagian penting dari pembangunan

nasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan dan merupakan suatu

keterpaduan yang harus dicapai secara selaras dan seimbang dalam proses

penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum

pidana itu berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkret.

Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana dibagi menjadi dua jenis kebijakan,

yaitu:14

1. Kebijakan secara penal (hukum pidana)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat

“represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan tersebut

terjadi. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala

tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan

13

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:

Rajawali Pers, hlm. 5. 14

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 118.

Page 24: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

10

atau tindak pidana, termasuk upaya represif yaitu penyelidikan, penyidikan,

penuntutan sampai dilakukannya tindak pidana.

2. Kebijakan non penal (diluar jalur hukum)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat

“preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) yang dilakukan sebelum

kejahatan tersebut terjadi. Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif,

yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya

kejahatan. Non penal merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan

pengendalian sebelum kejahatan terjadi maka sasaran utamanya adalah mengenai

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu

antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara

langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:15

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada

undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pelaku-pelaku yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

15

Ibid., hlm. 8.

Page 25: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

11

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pegaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan

hukum.16

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang

berkaitan dengan istilah.17

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok

permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu

perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif.

Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang

terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambah wawasan

atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi

dengan pandangan yang luas.

2. Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi

tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk

16

Ibid., hlm. 9. 17

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 32.

Page 26: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

12

menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai

apa yang dicita-citakan.18

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan

pengertian program ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu selama

6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan

memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan

makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah,

permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis

dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian tentang perspektif kebijkan hukum pidana terhadap

pelaksanaan program ASI eksklusif.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu

dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

18

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 159.

Page 27: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

13

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan

masalah, yaitu bagaimanakah perspektif kebijakan hukum pidana terhadap

pelaksanaan program ASI eksklusif dan apa sajakah faktor penghambat

pelaksanaan program ASI eksklusif.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang

berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Page 28: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Perspektif19

kebijakan hukum pidana merupakan gambaran atau pandangan

peristiwa dalam usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai

dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan

yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk

mencapai apa yang dicita-citakan,20 yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

19

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4,

Jakarta: Balai Pustaka. 20

Sudarto , Op.Cit., Hukum dan Hukum Pidana, hlm. 159.

Page 29: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

15

Terkait dengan hal tersebut perspektif kebijakan hukum pidana merupakan bagian

dari penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum pidana merupakan

upaya hukum untuk menterjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan

hukum pidana menjadi kenyataan yakni dengan melarang suatu yang bertentangan

dengan hukum (on recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang

melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.21

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum

(Law Enforcement Policy) atau pembangunan hukum. Dalam perspektif hukum

pidana penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu

upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan

hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk

dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah

kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu

keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada

hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan

penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Hal ini berarti bahwa

21

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:

Rajawali Pers, hlm. 5.

Page 30: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

16

dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak ada suatu keharusan yang

mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan sarana hukum

pidana (penal), mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk

seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan

pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh.

Tidak sedikit pun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah

kemanusiaan ini.22

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung

unsur prefentif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap

delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (deterrent effect) nya. Di

samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan,

karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk

menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau

pencelaan/kebencian sosial (social disapproval social abhorrence) yang sekaligus

juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh

karena itulah sering dikatakan, bahwa penal policy merupakan bagian integral dari

social defence policy.23

22

Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:

Citra Aditya Bakti, hlm. 37. 23

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam

Penanggulangan Kejahatan, hlm. 182.

Page 31: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

17

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga

alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum

pidana, adapun intinya sebagai berikut:24

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang

hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai

tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada

hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu

dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama

sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas

pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah

dapat dibiarkan begitu saja.

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si

penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga

masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Sedangkan menurut Marc Ancel Kebijakan Hukum Pidana atau Penal Policy

adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis

untuk memungkinkan pearturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

untuk memberi pedoman tidak hanya untuk pembuat undang-undang tetapi juga

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.25

24

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, hlm. 153. 25

Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep

KUHP Baru, Jakarta: Kencana, hlm. 19.

Page 32: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

18

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana, maka politik

hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan

merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.26

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal

(hukum pidana) ialah masalah penentuan:27

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari

konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau

kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas

harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial

politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana,

termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula

dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented

approach).

Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam

bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Pendekatan demikian terlihat pula misalnya, pada tulisan Satjipto Rahardjo yang

berjudul “Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional”.

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa tidak dijumpai perbedaan antara

fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada

26

Ibid., hlm. 23. 27

Marwan Effendi, Op.Cit., hlm 230.

Page 33: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

19

keputusan politik yang diambil dalam dua masa tersebut dan

pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing.28

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum

pidana itu berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkret.

Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana dibagi menjadi dua jenis kebijakan,

yaitu:29

1) Kebijakan secara penal (hukum pidana)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat

“represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan tersebut

terjadi. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala

tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan

atau tindak pidana, termasuk upaya represif yaitu penyelidikan, penyidikan,

penuntutan sampai dilakukannya pidana.

2) Kebijakan non penal (diluar jalur hukum)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat

“preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) yang dilakukan sebelum

kejahatan tersebut terjadi. Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif,

yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya

kejahatan. Non penal merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan

pengendalian sebelum kejahatan terjadi maka sasaran utamanya adalah mengenai

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu

28

Ibid., hlm. 230. 29

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 118.

Page 34: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

20

antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara

langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Meningkatkan

usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan

lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non

penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari

politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintesifkan

dan diefektifkan.

Kegagalan dalam mengarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal

bagi usaha penegakan hukum. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus

dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang

non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama

dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.

Penggunaan sarana non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu

meliputi bidang yang sangat luas sekal di seluruh sektor kebijakan sosial.30

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan

melalui beberapa tahapan, yaitu:31

a. Tahap formulasi, yaitu tahapan penegakan hukum in abstracta oleh pembuat

undang-undang, tahap ini pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

30

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, hlm. 42. 31

Sudarto, Ibid., hlm. 118.

Page 35: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

21

b. Tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak

hukum mulai dari Kepolisian sampai dengan pengadilan, tahap ini dapat pula

disebut dengan tahap kebijakan.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh

aparat-aparat pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat pula disebut dengan

tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

B. Pelaksanaan Program ASI Eksklusif

Negara mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif ini dimulai sejak

diperingatinya hari ASI sedunia setiap tanggal 1-7 Agustus yang dinamakan

Pekan ASI Sedunia kegiatan ini diadakan setiap tahunnya oleh Asosiasi Ibu

Menyusui Indonesia (AIMI), dimana asosiasi ini berdiri atas dasar kepedulian

beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi

secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun.32

Adapun pengertian ASI eksklusif yaitu suatu emulasi lemak dalam larutan

protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresikan oleh kelenjar

mamae ibu yang berguna sebagai bahan makanan terbaik bagi bayi

walaupun ibu sedang sakit, hamil, haid, atau kurang gizi. ASI juga mengandung

beberapa mikronutrien yang dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh bayi.

Selain itu pemberian ASI minimal selama 6 bulan juga dapat menghindarkan bayi

dari obesitas atau kelebihan berat badan karena ASI membantu menstabilkan

pertumbuhan lemak bayi.33

32

http://sumut.aimi-asi.org/tentang-aimi/ diakses pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 21:45 WIB. 33

Nadine Suryoprajogo, 2009, Keajaiban Menyusui, Jakarta: Keyword, hlm. 7.

Page 36: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

22

Kandungan ASI yang telah disebutkan di atas telah dibuktikan dengan penelitian

yang telah diadakan oleh para ahli anak di seluruh dunia, hasil penelitian tersebut

menjelaskan keunggulan ASI dibandingkan dengan susu sapi atau susu buatan

lainnya banyaknya gizi yang terkandung dalam ASI sangat berguna bagi tumbuh

kembang bayi.

Adapun manfaat ASI terhadap kelangsungan hidup dan kesehatan bayi adalah

sebagai berikut:34

a. Menyelamatkan nyawa, ASI eksklusif adalah sumber paling efektif untuk

mencegah kematian anak namun hanya kurang dari 40% bayi di bawah 6

bulan menerima manfaat pemberian ASI. Bayi di bawah usia 2 bulan yang

tidak disusui adalah enam kali lebih mungkin untuk meninggal akibat diare

atau infeksi saluran pernapasan akut daripada mereka yang disusui, sekitar 1,3

juta kematian dapat dicegah setiap tahun ketika pemberian ASI ekslusif

meningkat menjadi 90 %.

b. Melindungi terhadap penyakit, ASI kolostrum mengandung agen anti bakteri

dan anti virus mempunyai komposisi vitamin A yang tinggi yang melindungi

bayi terhadap penyakit.

c. Mempercepat pemulihan anak yang sakit, ASI berguna selama diare untuk

mengurangi tingkat keparahan dan lamanya diare dan resiko kekurangan gizi,

karena ASI merupakan sumber makanan yang higienis dengan komposisi

yang sempurna dari energi, protein, lemak, vitamin dan nutrisi lain untuk bayi

dalam enam bulan pertama. ASI adalah satu-satunya sumber yang aman dan

dapat diandalkan makanan untuk bayi bhakan sewaktu dia sakit.

34

http://www.wishingbaby.com/manfaat-asi-eksklusif/ diakses pada tanggal 27 Januari 2016,

pukul 21:05 WIB.

Page 37: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

23

d. Memenuhi semua kebutuhan air. ASI mengandung 88% air, studi

menunjukkan bahwa anak yang menkonsumsi ASI ekslusif di bawah 6 bulan

tidak membutuhkan cairan tambahan, bahkan di negara-negara dengan suhu

yang sangat tinggi dan kelembaban rendah.

e. Mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental anak. Bayi yang diberi ASI

menunjukkan perkembangan yang lebih baik dengan IQ yang lebih tinggi dari

pada anak-anak yang tidak diberi ASI eksklusif. Nutrisi kunci yang sangat

penting untuk kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak.

f. Beberapa penelitian mengatakan bahwa anak yang diberikan ASI akan lebih

cenderung mengurangi kemungkinan obesitas, pemberian susu formula 20-

30% akan memungkinkan anak akan lebih gemuk.

g. Rata-rata bayi yang diberikan ASI akan memiliki tekanan darah tinggi yang

lebih rendah, ini akan membantu bayi terhindar dari penyakit jantung juga.

Sedangkan manfaat ASI eksklusif untuk sang ibu adalah sebagai berikut:35

a. Menyusui ASI membantu wanita menurunkan berat badan setelah melahirkan,

wanita akan membakar banyak kalori selama menyusui karena tubuh mereka

memproduksi susu.

b. Menyusui akan membuat hormon (oxytocin) yang menyebabkan rahim

kembali ke ukuran normal lebih cepat.

c. Ketika seorang wanita melahirkan dan menyusui bayinya, manfaat asi untuk

wanita adalah melindungi dirinya dari menjadi hamil lagi terlalu cepat, suatu

bentuk kontrol kelahiran yang 98% lebih efektif daripada menggunakan

kontrasepsi.

35

Ibid.

Page 38: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

24

d. Menyusui tampaknya mengurangi risiko ibu terkena osteoporosis, meskipun

ibu pasti akan mengalami proses pengeroposan tulang, kepadatan mineral

mereka diisi kembali dan bahkan meningkat setelah menyusui.

e. Wanita yang menyusui ASI selama dua tahun atau lebih akan mengurangi

kemungkinan mereka terkena kanker payudara sebesar 24%.

f. Ibu dapat semakin intim selama menyusui dengan bayinya, sehingga perasaan

yang lebih kuat dari dengan bayinya. Para peneliti telah menunjukkan bahwa

ikatan ibu menyusui dan anak lebih kuat daripada hubungan dengan manusia

lain, memegang anak ke dadanya menyediakan sebagian besar ibu dengan

pengalaman psikologis lebih kuat daripada membawa janin dalam rahimnya.

Perasaan ini menetapkan dasar kesehatan dan psikologis selama bertahun-

tahun yang akan datang.

g. Menghemat uang, formula bayi, peralatan sterilisasi dan makanan bayi bisa

mengeluarkan banyak uang. Belum lagi banyak keluarga harus mengeluarkan

banyak uang untuk mengobati penyakit akibat tidak menkonsumsi ASI.

Karena manfaatnya yang begitu banyak tersebut kemudian program ASI eksklusif

ini didukung penuh oleh pemerintah dengan dituangkannya sebuah hukum tertulis

berupa sebuah pasal yaitu Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan

ASI eksklusif sejak lahir selama 6 bulan atas indikasi medis, kemudian diberikan

perlindungan bagi para ibu yang melaksanakan ASI eksklusif berupa Pasal 200

yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program

pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)

dipidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000

Page 39: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

25

(seratus juta rupiah)” untuk memberi sanksi bagi para pelanggar ketentuan Pasal

128 tersebut.

Kemudian pasal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

tentang Pemberian ASI Eksklusif, PP ini menjamin pemenuhan hak bayi dan

perlindungan ibu menyusui serta meningkatkan peran keluarga, masyarakat, dan

pemerintah dalam pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Tenaga

kesehatan dan fasilitas kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini,

menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruang rawat. Selain itu, ada juga keharusan

penyediaan ruang menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum serta pembatasan

promosi susu formula, kemudian selain fasilitas ruang menyusui atau memerah

ASI, pelaku swasta dan perkantoran pemerintah maupun pemerintah daerah juga

diwajibkan memberi kesempatan bagi ibu menyusui untuk memanfaatkan fasilitas

tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemberian ASI masih sangat memprihatinkan

menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2013 menunjukkan bahwa

cakupan ASI di Indonesia hanya 42%. Angka ini jelas berada di bawah target

WHO yang mewajibkan cakupan ASI hingga 50%. Dibandingkan dengan angka

kelahiran di Indonesia yang mencapai 4,7 juta per tahun, maka bayi yang

memperoleh ASI selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun, tidak mencapai dua juta

jiwa. Walaupun mengalami kenaikan dibanding data Riskesdas tahun 2007

dengan angka cakupan ASI hanya 32%, cakupan tahun ini tetap memprihatinkan.

Angka ini menunjukan bahwa hanya sedikit anak Indonesia yang memperoleh

kecukupan nutrisi dari ASI. Padahal ASI dalam hal ini berperan penting dalam

Page 40: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

26

proses tumbuh kembang fisik dan mental anak dengan dampak jangka

panjangnya.36

Kemudian Data Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menunjukan bahwa

pada tahun 2012 bayi di Bandar Lampung berjumlah 17.430 bayi sedangkan bayi

yang mendapat ASI eksklusif hanya berjumlah 3.741 bayi, artinya bayi yang

mendapat ASI eksklusif hanya sebesar 21,46%.37

Seperti dikemukakan di atas

dapat dilihat bahwa bayi di Provinsi Lampung tidak banyak yang memperoleh

ASI eksklusif. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan angka cakupan

pemberian ASI eksklusif ini, antara lain informasi ASI yang tidak cukup diberikan

pada ibu-ibu, kondisi lingkungan (tempat, waktu) yang belum mendukung untuk

menyusui dan pada era globalisasi sekarang ini, para ibu aktif melakukan kegiatan

komersial, seperti bekerja di kantor atau pabrik yang ketika bekerja inilah tidak

adanya pemenuhan hak-hak perempuan yang bekerja. Sedangkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 Pasal 34 menyatakan bahwa “pengurus tempat

kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan

ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja.”

36

http://health.kompas.com/read/2013/12/21/0917496/Cakupan.ASI.42.Persen.Ibu.Menyusui.Butu

h.Dukungan, diakses pada tanggal 28 Desember 2015, pukul 18:12 WIB. 37

Ibid.

Page 41: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

27

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program ASI Eksklusif

Masalah penegakan hukum pidana sebenarnya terletak pada beberapa faktor yang

mempengaruhinya, yaitu:38

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada

undang-undang saja.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum

dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya

undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar

undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut

antara lain:

a) Undang-undang tidak berlaku surut.

b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi pula.

c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang

bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang

berlaku terdahulu.

e) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan

spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian

ataupun pembaharuan (inovasi).

38

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:

Rajawali Pers, hlm. 8.

Page 42: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

28

2. Faktor penegak hukum yaitu pelaku-pelaku yang membentuk maupun yang

melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan

sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat

diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada

penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum.

Halangan-halangan tersebut, adalah:

a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pelaku lain

dengan siapa dia berinteraksi.

b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit

sekali untuk membuat proyeksi.

d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,

terutama kebutuhan material.

e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan

konservatisme. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan

membiasakan diri dengan sikap-sikap, seperti peka terhadap masalah-masalah

yang ada di masyarakat.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan

hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain,

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik,

Page 43: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

29

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau

fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat

Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum

senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa

yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

Page 44: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

30

c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Di

Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan

hukum serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Hal ini

disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum dianggap

sebagai panutan hukum oleh masyarakat. Kehidupan bermasyarakat sering kali

terjadi tindak pidana. Dalam hal tersebut terjadi karena adanya pelaku yang

meliputi pelaku dan korban tindak pidana, namun tanpa adanya kedua pelaku

tersebut maka tindak pidana tersebut tidak ada. Dalam hal ini korban tindak

pidana adalah sebagai pelaku yang dirugikan karena hukum pidana kedudukannya

begitu diperhatikan.

Page 45: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian

hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan

(in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (inconcreto),39

yang

berkaitan dengan perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan

program ASI eksklusif.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif-empiris, maka

data yang diperlukan meliputi:

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang,

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan Hakim.40

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-

dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

39

Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

201. 40

Ibid, hlm 181.

Page 46: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

32

jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar termasuk skripsi, tesis.41

Data yang

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi

kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan

serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara

lain:

1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air

Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

hukum primer antara lain literatur dan referensi.

C. Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang

memberi mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.42

Narasumber

dalam penulisan skripsi ini adalah pelaku-pelaku yang mengetahui secara jelas

berkaitan dengan perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan

program ASI eksklusif, penentuan narasumber dalam penelitian ini yaitu:

41

Ibid, hlm 192. 42

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4,

Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 58.

Page 47: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

33

1) Penyidik Kepolisian Polda Lampung : 1 orang

2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 1 orang

3) Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 1 orang +

Jumlah 3 orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan

menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

a. Studi Pustaka (Library Research).

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat

dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media

massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang

dilakukan.43

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan

pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan

secara tertulis.

43

Ibid., hlm. 203.

Page 48: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

34

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data

diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi

dengan penelitian.

b. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh

menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada

setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan

tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah pengolaha data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh

secara deskriptif yang artiya hasil penelitian ini dideskripsikan dalah bentuk

penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang

jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan

dengan menarik kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang

bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan

saran.44

44

Ibid., hlm. 203.

Page 49: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

49

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat

kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI

eksklusif ini yaitu bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh

dilakukan terkait program ASI ini salah satunyai tidak menyediakan ruang

khusus menyusui (ruang laktasi), hal tersebut ditujukan kepada para

penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dimana apabila tidak

menyediakan ruang laktasi ini akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana

satu tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif

seringkali dijumpai kendala atau hambatan. Faktor-faktor penghambat yang

dapat mempengaruhi pelaksanaan program ASI eksklusif ini, yaitu faktor

hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau

fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dari kelima faktor yang paling dominan adalah faktor undang-undang dan

faktor masyarakat. Faktor undang-undang seperti tidak adanya kejelasan pihak-

pihak mana yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan program ASI

eksklusif ini dan faktor masyarakat seperti kurangnya kesadaran hukum dan

ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif, dan kurangnya

Page 50: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

50

keberanian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila merasa

dirugikan dalam hal menjalankan program ASI eksklusif ini.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi lebih lanjut terkait pentingnya ASI eksklusif yang

diberikan kepada masyarakat terutama para ibu, dan juga para penyelenggara

tempat kerja dan tempat sarana umum untuk mendukung pelaksanaan program

ASI eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat dirumuskan kembali Pasal tentang

ASI eksklusif terkait ketidakjelasan pihak-pihak yang berwenang dalam

menegakkan hukum dan juga tidak adanya definisi tentang tindakan tindakan

apasaja yang dikatakan sebagai tindakan menghalangi program ASI eksklusif

ini di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 3009 tentang Kesehatan

tersebut.

Page 51: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Ali, Mahsrul. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Andrisman, Tri. 2011. Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum

Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arifin, Siregar. 2004. Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor–faktor yang

Mempengaruhinya. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. Kamus Besar Bahasa, Indonesia:

Edisi Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.

Effendy, Marwan. 2014. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan,

dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

Helda. 2009. Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif. Jurnal Kesehatan

Masyarakat Vol. 3. No. 5.

Hendarto, Ariyono dan Keumala Pringgadini. 2008. Nilai Nutrisi Air Susu Ibu Bedah

ASI. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta.

Marzuki Mahfudi, Peter. 2005. Peneltian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti.

Natia Wiji, Rizki. 2013. ASI dan Panduan Ibu Menyusui. Yogyakarta: Nuha

Medika.

Nawawi Arief, Barda. 2008. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan,

Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Nuraeny, Henny. 2011. Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta:

Sinar Grafika.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Page 52: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

Nyoman, Ayu dan Jeanne Purnawati. 2008. Kendala Pemberian ASI Eksklusif Bedah

ASI. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta

Prasetyono, Dwi Sunar. 2005. Buku Pintar ASI Eksklusif. Yogyakarta: Diva Press.

Purwati, Hubertin. 2004. Konsep Penerapan ASI eksklusif. Jakarta: Buku Kedokteran

EGC.

Roesli, Utami. 2008. Panduan Inisiasi Menyusu Dini. Jakarta: Pustaka Bunda.

--------. 2013. Mengenal ASI Eksklusif, Jakarta: Trubus Agriwidya.

Sanyoto, Dien dan Eveline PN.2008. Air Susu Ibu dan Hak Bayi. Bedah ASI. Jakarta:

Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Suraatmadja. 1997. Aspek Gizi ASI. Jakarta: EGC.

Suryoprajogo, Nadine. 2009. Keajaiban Menyusui. Jakarta: Keyword.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

--------. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja

Grafindo.

Soetjiningsih. 1997. ASI Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta: EGC.

Siswati, Sri. 2013. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang

Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers.

Triwibowo, Cecep. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.

Ta’adi. 2013. Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat. Jakarta: Buku

Kedokteran EGC.

II. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Page 53: PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI ...digilib.unila.ac.id/23602/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP).

III. Sumber Lain

http://www.pengertianpakar.com

http://sumut.aimi-asi.org

http://www.wishingbaby.com

http://properti.kompas.com

http://repository.usu.ac.id

http://health.kompas.com