PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN

POTENSI PARIWISATA ( Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

DONI APRIADI

NPM : 1321020157

JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )

RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Oleh : Doni Apriadi

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak tempat wisata yang sangat

potensial jika di kembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama ini ada 12

pariwisata yang dikontrol pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dari keseluruhan

pariwisata yang ada di pesisir barat itu merupakan pendapatan anggaran daerah

(PAD) kabupaten pesisir barat semenjak pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peranan dan

kontribusi Pemerintah terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan

potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan hasil penelitian dan

wawancara dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan membuat program

tidak dapat berjalan maksimal besarnya retribusi perbulan yang disetor oleh pengelola

objek wisata kepada pemerintah daerah bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas

kunjungan para wisatawan ke setiap objek wisata. Semakin tinggi intensitas

wisatawan mengunjungi objek wisata, maka retribusi yang disetor ke pemerintah

daerah juga akan meningkat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seperti apa

peranan dan kontribusi Pemerintah terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD) dalam

pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui

perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan

potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung

terhadap pristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis

melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Barat. Penulis mengadakan penelitian

ini dikarenakan di Kabupaten Pesisir Barat potensi besar pariwisata.

Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang

dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak

pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana

dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak

terawat. Bagaiman perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah

dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat, Islam

memperbolehkan untuk mengelola potensi wisata alam asal sesuai dengan syariat dan

ketentuan Islam serta untuk memberikan kesadaran kepada makhluknya yang diberi

amanat sebagai khalifah agar dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran serta

kemahakuasaan-Nya Allah swt.

Kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat seharusnya lebih memperhatikan

SDM di Dinas Pariwisata yang masih belum maksimal dari segi kuantitas, serta

masyarakat juga semestinya membantu menjaga infrastruktur sarana dan prasaranya

yang ada, akan lebih baik jika pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat

ditingkatkan dengan membantu mensosiaisasikan secara langsung kepada wisatawan

yang datang.

MOTTO

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (Q.S. Al-Imron : 190) 1

1 Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahan (Semarang: CV.Toha putra, 1989),

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah . Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas izin dan Ridho-nya yang

telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan

kepada :

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan mengabulkan segala Do‟a

2. Bapak ku tercinta Ahmad Suparlan dan Ibuku Tersayang Ratina yang sejak aku dilahirkan

selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam keadaan apapun, yang selalu mendoakan ku

di setiap langkah untuk kesuksesanku, besar harapanku untuk dapat menjadi anak yang

berbakti dan membanggakan.

3. Kakak ku tercinta Agus Purnomo, Erik Munandar dan Dina Anggraini yang selalu

mendoakanku, mendukungku, mengurus kuliahku, menjaga dan melindungiku, serta

memberikan motivasi dan inspirasi kepadaku agar selalu bersemangat dalam segala hal.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua.

4. Sanak family yang selalu memberikan semangat dan menanti keberhasilan ku.

5. Alamamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik yang mampu berfikir lebih

maju.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Doni Apriadi yang dilahirkan di Pekon Tanjung pada tanggal

3 April 1994, anak keempat dari empat bersaudara dar pasangan Bapak Ahmad

Suparlan dan Ibu Ratina.

Penulis memulai menuntut ilmu pada jenjang Tingkat sekolah Dasar Negeri

Tanjung Sakti Kecamatan Lemong Pesisir Barat, lulus pada tahun 2007, Kemudian

melanjutkan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lemong Pesisir Barat,

lulus pada tahun 2010, Melanjutkan Kesekolah Menengah Atas Perintis 1 Bandar

Lampung, lulus pada tahun 2013, Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang

perguruan tinggi dan di terima di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan

Lampung pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah jurusan Siyasah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdullilah yang tidak terkira penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada penulis

berupa ilmu pengetahuan, kesehetan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu.

Jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, dalam menyelesaikan skripsi berjudul

Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi

Lampung) dapat terselesaikan. Dan shalawat beserta salam semoga tercurah kepada

suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menginspirasi bagaimana

menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang

cita-citanya melangit namun karyany nyatanya membumi.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, ucapan terimakasih, dari

berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya lah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan

do‟a , mudah-mudahan bantuan yang di berikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang

Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan Terimaksih ini penulis berikan kepada :

1. Dr.Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang

selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.

2. Dra. Firdaweri, M.H.I. dan Ibu Eti Karini, S.H., M. Hum. masing-masing selaku pembimbing

I dan pembimbing II yang banyak telah meluangkan waktunya dalam membimbing,

mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

3. Semua Dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Staff Karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan

Lampung.

5. Sahabat seperjuangan khususnya jurusan Siyasah angkatan 2013 yang selalu mendukung dan

menjadi inspirasi bagi penulis untuk bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya

penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna,

hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, terbatasnya ilnmu, dan penelitian yang

penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan kritik yang bersifat

membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do‟a kehadirat Allah SWT,

semoga jerih payah dan amal Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman sekalian

mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga Skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabb

Bandar Lampung, 26

Maret 2018

DONI APRIADI

Npm: 1321020157

DAFTAR ISI

JUDUL ................................................................................................................ i

ABSTRAK .................................................................................................................. ii

PERSETUJUAN ........................................................................................................ iii

PENGESAHAN ......................................................................................................... iv

MOTTO ..................................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ..................................................................................................... vi

RIWAYAT HIDUP .................................................................................................. vii

KATA PENGANTAR .............................................................................................. viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul ............................................................ 1

B. Alasan Memilih Judul .................................................. 4

C. Latar Belakang Masalah ............................................... 5

D. Rumusan Masalah ......................................................... 13

E. Tujuan Penelitian ........................................................... 14

F. Manfaat Penelitian ........................................................ 14

G. Metode Penelitian ......................................................... 14

BAB II KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENGELOLAAN PARIWISATA MENURUT

PANDANGAN FIQIH SIYASAH

A. Konsep Kebijakan Pariwisata ....................................... 19

B. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pariwisata ................... 25

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan

Pariwisata Menurut Islam .............................................. 28

D. Pariwisata Menurut Pandangan Fiqih Siyasah ............ 48

BAB III PERANAN DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH

DAERAH DALAM PENINGKATAN PAD MELALUI

PARIWISATA

A. Gambaran Umum di Kabupaten Pesisir Barat .............. 54

B. Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat ...................... 58

C. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir

Barat ............................................................................. 60

BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENGELOLAAN PARIWISATA MENURUT

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Peran Dan Kontribusi Pemerintah Terhadap

Pandapatan Asli Daerah (PAD) Dalam

Pengelolaan Potensi Wisata Alam di Kabupaten

Pesisir Barat ........................................................... 67

B. Perspektif Hukum Islam Tentang Kebijakan

Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi

Wisata Alam Di Kabupaten Pesisir Barat ............ 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................ 90

B. Saran ........................................................................ 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan kegunaannya dalam

semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah

sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yamg terkandung di

dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari

judul.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah : Perspektif

Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi di Kabupaten Pesisir Barat

Provinsi Lampung).

Agar tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul penelitian ini,

maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah :

1. Perspektif Hukum Islam

Perspektif berasal dari bahasa italia "Prospettiva" yang berarti

gambar pandangan atau sudut pandangan namun menurut Leornardo da

Vinci perspektif adalah suatu yang alami yang terbentuk dari relief datar

menjadi suatu relief bidang atau ruang. 2

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu

2 http://www.notepedia.info/2015/05/pengertian-perspektif-dan-sejarah.html tgl. 23Juni 2015

peristiwa.” 3

Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan

sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik

secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu

mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai

macam hal. Sebagai contoh, orang yang selalu memberikan sudut

pandangnya mengenai sesuatu melalui media sosial, dengan cara

memperbaharui setatusnya, hingga mengomentari status teman atau

saudaranya.

Hukum Islam yaitu suatu kaidah, aturan yang digunakan untuk

mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur‟an, hadits Nabi

SAW, pendapat sahabat dan tabi‟in maupun pendapat yang berkembang di

suatu masa dalam kehidupan umat Islam.4

Hukum Islam adalah syari‟at atau hukum-hukum Allah yang ada

pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman,

baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada

umatnya dengan berpedoman pada al-Qur‟an, Hadits, dan pendapat para

ahli Fuqaha‟.

Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam dalam penelitian

ini adalah sudut pandang atau ketentuan hukum Islam dalam menyikapi serta

3 G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina), h.475

4 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

menanggapi suatu peristiwa yang didasarkan pada Al-qur‟an dan Hadist.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan

cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi

dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan

peraturan dan hukum.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain. Istilah pariwisata terlahir dari bahasa

Sansekerta yang komponen- komponennya terdiri dari : “Pari” yang berarti

penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, properti,

kampung, komunitas; dan “ata” berarti pergi terus-menerus, mengembara

(roaming about) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah

pariwisata, berarti : pergi secara lengkap meningggalkan rumah (kampung)

berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat

yang menjadi tujuan perjalanan.5

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

a. Permasalahan dalam peranan dan kontribusi Pemerintah dalam

meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan

potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat yang belum optimal.

b. Persoaan Perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah

dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Alasan Subjektif

a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis

pelajari di fakultas syari‟ah jurusan Siyasah

b. Bahan-bahan yang dibutuhkan penulis tersedia di perpustakaan.

c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan

dengan permasalahan di atas.

d. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahasnya,

khususnya di fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan

Lampung.

5 Salah Wahab,Manajemen Kepariwisataan. (Jakarta : PT Pradnya Paramita,2003) h.35

C. Latar Belakang Masalah

Pada zaman dahulu (sebelum Islam datang dan masa awal Islam sampai

abad pertengahan) fungsi laut adalah salah satu jalur transportasi yang sangat

popular bagi manusia setelah jalur darat, laut memberikan kontribusi yang sangat

luas bagi kemakmuran hidup manusia. Ini bisa dimaklumi dikarenakan secara

geografis pun komposisi laut jauh lebih besar daripada daratan. Sehingga manusia

senantiasa berusaha dengan segala upaya agar mampu memanfaatkan jalur ini

untuk kepentingan perdagangan mereka dan juga kepentingan transportasi

lainnya.

Pemahaman ini pada akhirnya menghantarkannya pada penyerahan diri,

ketundukan dan rasa takut kepada-Nya. Ia adalah termasuk golongan yang

berakal, yaitu dalam firman Allah dalam Q.S. Ali Imron 190-191 yang berbunyi.

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit

dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah

Kami dari siksa neraka”. (Q.S. Ali Imron 190-191).6

6 Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992),

Di banyak ayat dalam Al Qur'an, pernyataan seperti, "Maka mengapa

kamu tidak mengambil pelajaran?", "terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang

yang berakal," memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara

mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah menciptakan

beragam ciptaan yang tak terhitung jumlahnya untuk direnungkan. Segala sesuatu

yang kita saksikan dan rasakan di langit, di bumi dan segala sesuatu di antara

keduanya adalah perwujudan dari kesempurnaan penciptaan oleh Allah, dan oleh

karenanya menjadi bahan yang patut untuk direnungkan. Satu ayat berikut

memberikan contoh akan nikmat Allah ini.

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air,

lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia

sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan

yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda

(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Q.S. Al-

Baqoroh :2 Ayat 164).7

h.98. 7 Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992),

h.105.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang

melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya

dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang

sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah

minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha

mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa,

memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta

pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya

kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah

dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang

terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan

kelancaran pelayanan.8

Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif

dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar

dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang

investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui

pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik

dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pesisir

Barat dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan pada

gilirannya akan memberi dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan

8 Pendit, Nyoman S, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana.( Jakarta,PT. Pradnya

Paramita, 1999) h.64

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan

asli daerah (PAD).

Model pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang

diusulkan untuk diterapkan dalam pengembangan potensi wisata daerah di

Kabupaten Pesisir Barat mengacu pada kondisi aktual saat ini berupa potensi dan

masalah wisata. Untuk mengembangkan wisata terdapat berbagai stakeholders

yang terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, program-program,

dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan stakeholders dan berdasarkan kondisi

saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan

yang jelas di dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten

Pesisir Barat kedepannya.

Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan

pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta

yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata sehingga diperlukan

peran serta dan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan seluruh sektor yang

berperan dalam pengembangan kepariwisataan. Keberhasilan pelaksanaan

pengembangan daerah tujuan wisata sangat tergantung dan tidak terlepas dari

peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran

dan proses yang ada.9

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan 3

segi yakni

9 Wahab, Salah. Manajemen Kepariwisataan. (Jakarta, Pradnya Paramita, 2003)h.124.

a. segi ekonomis (devisa, pajak-pajak),

b. segi kerjasama antar Kabupaten kota.

c. Pesisir Barat diarahkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD,

pemberdayan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan

kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan wisata harus terencana. Bertahap secara

menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.10

Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang

dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka

kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan

pembangunan di bidang pariwisata;

b. mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan

sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi

masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;

c. meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsapasar; dan

d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwi-sata

Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN

untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam

10

Ismayanti, Pengantar Pariwisata. (Jakarta: Grasindo, 2009) h.97

institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan

(accountable).11

Demikianlah pandangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI,

bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman

mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam

merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Dasar

hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan

adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

tentang Pembangunan Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan

dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang

diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan

memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta

kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan

dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri

atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk

pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan

kepariwisataan Kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan

jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait

dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta UU No 10

11

Andi Sammeng Mappi, Cakrawala Pariwisata. (Jakarta : Balai Pustaka 2001) h.93

tahun 2009 tentang Kawasan Strategis (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan

kawasan strategis pariwisata).12

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak tempat wisata yang sangat

potensial jika dikembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama ini ada 12

pariwisata yang dikontrol pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pulau

Pisang, Pantai Tanjung Setia, Labuhan Jukung, Pantai Wayjambu, Pantai

Nyimbor, Pantai Mandiri, Goa Matu, Penangkaran Penyu, Kebun Damar,

Ekowisata Pemerihan, Rino Camp Sukaraja Atas Dan Pantai Melasti. Dari

keseluruhan pariwisata yang ada di Pesisir Barat itu merupakan pendapatan

anggaran daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat semenjak pemekaran dari

Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap

Pelaksanaan program pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir

Barat, beberapa tahun terakhir ini sangat dimaksimalkan, cara merupakan suatu

langkah maju untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan

untuk mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

diketahui bahwa Disbudpar saat ini mempunyai beberapa program antara lain:

1. Pengembangan statistik kepariwisataan

12

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Bandung : PT. Refika

Aditama, 2006),h.91

a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran

pariwisata

b. Pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri

c. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

d. Pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata

e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata

f. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelatihan pemandu terpadu

a. Pengembangan proyek pariwisata unggulan

b. Program Pengembangan Destinasi Wisata

c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi

pemasaran

f. Pelaksanan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga

dunia usaha

g. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta standarnisasi

kepariwisatan

h. Pengembangan daerah tujuan pariwisata

Kebudayaan di Pesisir Barat yang dapat memberikan kontribusi besar

dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata domestik

dan internasional. Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan

budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara

maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat

dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata

yang belum lengkap dan tidak terawat.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki berbagai macam objek wisata alam dan

wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan tepat

maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu,

dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung

akan meningkatkan PAD.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah peranan dan kontribusi Pemerintah dalam meningkatkan

Pandapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi wisata alam di

Kabupaten Pesisir Barat?

2. Bagaiman perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah

dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan dan kontribusi Pemerintah dalam meningkatkan

Pandapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi wisata alam di

Kabupaten Pesisir Barat.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah

daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna bagi masyarakat yang

membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti

dalam menambah wawasan mengenai pengelolaan pariwisata yang ada di

Kabupaten Pesisir Barat.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research),13

yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara

langsung terhadap pristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal

13

Kartini Kartono, PengantarMetode Risert Sosial, (Cet Ke-7,Bandung:MandarMaju, 1986),

h.81.

ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pesisir Barat pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

Ciri khas penelitian ini tidak dapat disahkan dengan pengamatan yang

berperan serta, sebab peranlah yang menentukan keseluruhan skenarionya.

Pengamatan berperan serta adalah sebagai pengamatan yang bercirikan

interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subyek

dalam lingkungan subyek dan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan

dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya

gangguan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai

instrumen kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data sedangkan

instrumen yang lain sebagai penunjang.

Sifat penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.14

1. Sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau

persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan

dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan

keputusan.

14

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000),h. 40.

a) Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari

objek yang diteliti, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa

interview (wawancara) kepada Kadin Pariwisata serta Kabid Pengelolaan

Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, serta melakukan observasi

(pengamatan langsung terhadap penelitian).

b) Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi dan diperoleh dari

dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literature

lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.15

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Penelitian Lapangan, dengan cara wawancara/interview dengan orang-orang

yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.

b) Library research, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan

literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.16

3. Tekhnik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh

terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian,

15

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.45. 16

Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2002), h.129.

keserasian satu sama lainnya.17

b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun

skripsi.

c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari organising dengan

menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh

kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan

masalah dapat terjawab dengan baik.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif.

Analisis dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang diteliti

atau didapatkan dari lapangan kemudian dilakukan proses editing, klasifikasi

data, tabulasi data, dan interpretasi data yang kemudian menjadi kesimpulan

untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara analisis

deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-

data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis

maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berprilaku yang diamati.18

Hal

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan

17

bid, 127. 18

Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.3.

hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang

terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk

memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk

menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka berfikir

sebagai induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa

peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus

itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.19

Dengan

metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang terkumpul dan

dengan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga didapatkan jawaban

yang benar dari permasalahan. Dalam analisis data penulis akan mengolah

data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

19

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I (Yogyakarta : FakultasPsikologi UGM 1983)

h.80.

BAB II

KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENGELOLAAN PARIWISATA MENURUT PANDANGAN FIQIH

SIYASAH

E. Konsep Kebijakan Pariwisata

Bila dilihat dari segi etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta

yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang,

berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau

bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-

putar,berulang-ulang atau berkali-kali. Pariwisata menurut Peraturan Daerah

Provinsi Lampung nomor 6 tahun 2011 tentang Kepariwisataan adalah berbagai

macam kegiatan wisatadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, dan Pemerintah Daerah.

The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme

(AIEST) mendefenisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan

fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (stay) para pendatang

namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap.20

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain bersifat

sementara. Dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari

keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi

sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Bram

20

Suwarjoko, Warpani & Warpani P. Indira. Pariwisata dalam Tata Ruang

Wilayah. Bandung : ITB. 2007, h.59

menjelaskan pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan

dalam waktu jangka pendek ketujuan- tujuan di luar tempat di mana mereka

biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di

tempat-tempat tujuan itu.21

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan

kerja peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor- sektor

produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi

industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan,

transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Hukum Islam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada

kultur pemerintahan Di-era otonomi daerah kepedulian terhadap perlindungan

dalam pengelolaan lingkungan menjadi sangat berkurang karena kepentingan

ekonomi (peningkatan PAD) lebih dominan dari kepentingan perlindungan

lingkungan. Salah satu penyebab hal ini adalah pandangan anthroposentris dan

kapitalis yang menganggap manusia sebagai penguasa alam, sehingga alam

dieksploitasi untuk kepentingan hidupnya. Manusia merupakan bagian tak

terpisahkan dari alam (deep ecology) yang mempunyai peran dan posisi khusus

sebagai khalifah, pelindung dan pengelola alam dengan penuh tanggung jawab.

Pemerintahan daerah yang menjalankan prinsip-prinsip deep

21

Kodyat, RA. Statistik Induktif Terapan. Yogyakarta: BPFE UGM. 2001,

h.37

ecology sebagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup akan mampu mewujudkan keadilan ekologi.22

Kebijakan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah

yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang

sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga Kebijakan pariwisata

merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam

penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk

aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan

Kebijakan pariwisata.23

Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal

pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1969 dimana

dalam BAB II pasal 3 disebutkan bahwa usaha-usaha Kebijakan pariwisata di

Indonesia bersifat suatu Kebijakan industri pariwisata dan merupakan bagian

dari usaha Kebijakan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan

negara.

Sesuai dengan instruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan

Kebijakan pariwisata di Indonesia adalah :

a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan pendapatan

negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja serta

22

Nita Triana, Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam

Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam) Bandar Lampung : 2014 h. 58 23

Pitana, I gededanPutu G. Sosiologipariwisata.CV Andi Offset. Yogyakarta,

2005.h. 15

mendorong kegiatan-kegiatan industripenunjang dan industri-industri

sampingan lainnya.

b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan

Indonesia.

c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011

tentang Kepariwisataan pasal 11 yang menjadi acuan dalam Kebijakan kawasan

pariwisata didasarkan pada kriteria:

a. Aksesibilitas

b. Amenitas/fasilitas

c. Ancillary/kelembagaan Dayatarik wisata

d. Kesiapanmasyarakat

e. Era/trendyangberkembang

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang Kebijakan

pariwisata didaerah tujuan wisata meliputi :

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarikwisatayangjuga disebut obyek wisata merupakan potensi

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan

wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah,

nyaman dan bersih.

b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.

c) Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.

d) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;

e) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai,

pantai, hutan dan lain-lain).

f) Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacaraupacara

adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya

manusia pada masa lampau.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan

manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di

daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal,

jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati

perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan

didaerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi,

restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.24

Manajemen sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok

24

Syamsurizal. Peluang di BidangPariwisata. Jakarta: MutiaraSumber

Widya, 2007.h.97

manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan. Pengelolaan atau

manajemen didefenisikan sebagai berikut :

1. Proses, cara, perbuatan mengelola,

2. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang

lain,

3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,

4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.25

Pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas terdiri

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

lainnya.26

Manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian, dan pengontrolan atas human and national resources

(terutama human resources) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih

dahulu. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (Planinng) adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan

dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan

25

Ibid, h.53 26

Terry, George R. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 2009,

h.124

kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki

2. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan

pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

3. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok

mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan

usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya

diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan

korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.27

F. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah

Daerah, maka sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana perimbangan

3. Pinjaman daerah

4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Selanjutnya di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

27

Ibid h.125

undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang Kebijakan yang

sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah

dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah

Menurut Siagian, dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah Sebagai

Keuangan Daerah, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara

yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan

undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 pajak daerah

didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oeh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

daerah. Pajak daerah yang tergolong di dalamnya yaitu :

a. Pajak reklame

b. Pajak penerangan jalan

c. Pajak galian C

d. Pajak hotel dan restoran

e. Pajak hiburan Tunggakan

f. pajak daerah

Yang tergolong dalam pos bagi hasil pajak :

a. Pajak bumi dan bangunan

b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

c. Pajak kendaraan bermotor

d. Bea perolehan atas tanah dan bangunan

e. Bea balik nama kendaraan bermotor

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang

atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah

daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung

dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Nama, objek dan subjek retribusi adalah :

a. Nama retribusi :

a) Retribusi karcis tanda masuk objek wisata yaitu : pungutan

yang dipungut kepada pengunjung objek wisata sebagai tanda

bukti pembayaran yang sah yang ditrbitkan oleh pemerintah.

b) Retribusi izin usaha pariwisata yaitu : kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawas atas kegiatan

pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Objek retribusi terdiri dari :

a) Pelayanan jasa umum untuk memasuki objek wisata Penerbitan

surat izin usaha pariwisata

b) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menjalankan dan menikmati pelayanan jasa umum dan

perizinan tertentu. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa

giro c. Pendapatan bunga d. Keuntungan selisih nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing e. Komisi, potongan atau

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan

barang dan jasa oleh daerah.

G. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Menurut Islam

1. Kebijakan Pemerintah

Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, baik

dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan.Dengan alam dan budaya

yang dimiliki, Pesisir Barat menawarkan berbagai daya tarik wisata. Potensi

pasar wisatawan Pesisir Barat juga tidak kalah besarnya. Keterkenalan

pariwisata Pesisir Barat dengan budaya yang unik dan khas dan panorama

alam yang indah sejak tahun 90-an telah dikenal di tingkat regional, nasional

maupun mancanegara. Keunikan dan nilai sejarah dan budaya yang tinggi

sehingga ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Pantai Tanjung Setia

ditetapkannya sebagai tujuan liburan wisatawan mancanegara, menjadikan

Pesisir Barat kaya akan sumber pasar wisatawan. Sebaran Potensi Obyek dan

Daya Tarik Wisata Pesisir Barat layaknya suatu objek wisata dapat

dikembangkan apabila memiliki daya Tarik.

Kawasan pesisir yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki potensi

pariwisata yang besar diantaranya yaitu dari sektor bahari, religi, ekowisata

dan event wisata. Kawasan wisata Kabupaten Pesisir Barat selain tercantum

sebagai salah satu wisata unggulan Provinsi Lampung dalam Rencana Induk

Kebijakan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung 2012-2031, dalam Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 11 tentang

Kepariwisataan, beberapa obyek wisata di Kabupaten Pesisir Barat juga

merupakan salah satu kawasan strategis dari beberapa kawasan pariwisata di

Provinsi Lampung yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, dengan

mengunggulkan wisata bahari sebagai daya tarik wisatanya, dimana sebagian

besar kawasan wisata Pesisir Barat yaitu wisata bahari.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak

yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik

lokal maupun mancanegara yang suka berselancar, tetapi disayangkan saat ini

pariwisata di wilayah Pesisir Barat masih berkembang secara alami dan

minim perhatian pemerintah, seperti di beberapa obyek wisata di Kabupaten

Pesisir Barat, contohnya obyek wisata bahari di Kecamatan Pesisir Utara dan

Kecamatan Lemong yang memiliki potensi pariwisata namun belum ada

tersedia sarana maupun prasarana oleh pemerintah setempat, akan tetapi ada

juga beberapa kawasan pariwisata yang sudah mulai dikembangkan dan

diberi fasilitas baik sarana dan prasarana yang sudah terbilang baik, kawasan

pariwisata itu diantaranya kawasan wisata Labuhan Jukung di Kecamatan

Pesisir Tengah, Pantai Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pantai

Karang Nyimbor di Kecamatan Pesisir Selatan. Kawasan pariwisata berikut

wisatawan bisa merasakan fasilitas yang tersedia mulai dari penginapan,

sarana hiburan, kuliner (makanan), keberihan dan kemudahan akses menuju

ke kawasan pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tengah mengupayakan

beberapa langkah strategis Kebijakan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat,

rencana ini kemudian dituangkan ke dalam Rencana Induk Kebijakan

Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Adapun pokok dari

RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat adalah mengembangkan pariwisata berbasis

wisata alam dan budaya dengan memanfaatkan potensi alam dan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya yang dilakukan

melalui peningkatan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial, Kebijakan

obyek wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata

bagi wisatawan domestik maupun mancanegara; Kebijakan kapasitas

masyarakat dalam mendukung Kebijakan kawasan pariwisata yang bertumpu

pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan

infrastruktur pendukung bagi Kebijakan kawasan pariwisata potensial.

2. Kebijakan Pariwisata

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir

Barat, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2011, Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan

teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan

teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang

kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas, pelaksanaan

tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang diberikan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pernyataan Visi dan Misi Berdasarkan latar belakang dan landasan

pemikiran yang telah dikemukan, maka telah tergambar keinginan dalam

pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang merupakan berbagai

dasar pemikiran yang dirumuskan sebagai rambu-rambu didalam

Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat pada

masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, dimana harus

dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan

dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan

berkesinambungan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan

Visi sebagai berikut: “Terwujudnya daerah wisata budaya dengan kreatifitas

pengelolaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan

kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan

berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator

dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan,

akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi

sebagai berikut adalah:

1. Melakukan pelestarian dan Kebijakan kebudayaan yang berlandaskan nilai

luhur.

2. Mendukung Kebijakan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya

saing global.

3. Melakukan Kebijakan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.

4. Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan akuntabel serta layanan

publik yang ramah.

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai banyak tempat wisata yang

sangat potensial jika di kembangkan dengan baik, dan sudah berjalan selama

ini ada 12 pariwisata yang dikontrol pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

yaitu

1. Pulau Pisang

2. Pantai Tanjung Setia

3. Labuhan Jukung

4. Pantai Wayjambu

5. Pantai Nyimbor

6. Pantai Mandiri

7. Goa Matu

8. Penangkaran Penyu

9. Kebun Damar

10. Ekowisata Pemerihan

11. Rino Camp Sukaraja Atas

12. Pantai Melasti.

Dari keseluruhan pariwisata yang ada di pesisir barat itu merupakan

pendapatan anggaran daerah (PAD) kabupaten pesisir barat semenjak

pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah (Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan) saat ini dalam tahap Pelaksanaan program Kebijakan objek

wisata yang ada di kabupaten Pesisir Barat, beberapa tahun terakhir ini sangat

dimaksimalkan, cara merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan

pariwisata di kabupaten Pesisir Barat dan untuk mendukung semua program

pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir

Barat.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

diketahui bahwa DISBUDPAR saat ini mempunyai beberapa program antara

lain:

3. Kebijakan statistik kepariwisataan

g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kebijakan pemasaran

pariwisata

h. Pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri

i. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

j. Kebijakan jaringan kerjasama promosi wisata

k. Peningkatan pemanfaatan teknologi in formasi dalam pemasaran

pariwisata

l. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata

4. Program Kebijakan Pemasaran Pariwisata Pelatihan pemandu terpadu

i. Kebijakan proyek pariwisata unggulan

j. Program Penmgembangan Destinasi Wisata

k. Kebijakan jenis dan paket wisata unggulan

l. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kebijakan destinasi

pemasaran

n. Pelaksanan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan

lembaga dunia usaha

o. Kebijakan, sosialisasi dan penerapan serta standarnisasi kepariwisatan

p. Kebijakan daerah tujuan wisata

Kebudayaan di Pesisir Barat yang dapat memberikan kontribusi besar

dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata

domestik dan internasional. Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah

potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum

tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di

Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di

berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki berbagai macam objek wisata alam

dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik

dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk

dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya wisatawa yang berkunjung maka

akan secara langsung akan meningkatkan PAD.

Melakukan pembinaan dan kerjasama Kebijakan seni budaya dan

kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Tujuan Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangunan

kebudayaan dan kepariwisataan tahun 2010 - 2016 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudi pekerti luhur beserta

hasil karyanya.

2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam perekonomian daerah.

3. Meningkatnya pemerataan pembangunan objek wisata pada setiap

wilayah.

4. Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan Kebijakan keragaman

budaya Pesisir Barat dengan produk pariwisata yang inovatif.

Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama provinsi dan

nasional dalam bidang Kebijakan kebudayaan dan pariwisata Pesisir Barat.

3. Kebijakan Kepariwisataan Menurut Islam

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari

tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam

Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu

pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam

untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia

dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan

transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata.

Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran

yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa. Hijrah merupakan

perjalanan ibadah dan politis dalam Islam.

Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari

negara ke negara lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk

perubahan kearah kebaikan. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu

menyebarkan agama Islam atau keluar dari komunitas yang tidak kondusif

dan dari wilayah kekuasaan sebuah pemerintahan yang kejam . Islam dengan

konsep hijrahnya menyerukan kaum muslimin agar ketika kondisi hidupnya

tidak memberi kesempatan baginya untuk berkembang dan maju, mereka

harus berhijrah ke negeri lain dan membebaskan dirinya dari tekanan

pemerintahan yang kejam. Hal ini ditegaskan dalam Qs. Annisa‟ (4) : 100.

Artinya : Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati

di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang

banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian

menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka

sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Annisa‟ (4) : 100).

Demikian pula, haji dan ziarah merupakan bentuk perjalanan wisata

dalam Islam yang penuh nilai-nilai maknawi. Kaum muslimin pada waktu-

waktu yang telah ditentukan melakukan perjalanan meninggalkan tanah air

menuju tanah suci. Di sini, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia

bertemu dan terjadilah komunikasi dan pengenalan terhadap berbagai budaya

kaum muslimin di dunia. Seruan untuk melakukan perjalanan haji ini Allah

firmankan dalam Qs. Ali Imran (3) : 97.

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam

Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap

Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka

Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari

semesta alam.( Qs. Ali Imran (3) : 97)

Sementara itu, perjalanan wisata ziarah, dilakukan untuk mengunjungi

berbagai tempat suci di dunia, seperti mengunjungi tiga masjid Masjid al-

Haram Makkah, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, Ziarah ke

Maqam Rasulullah dan para sahabat serta maqam Baqi‟ dan tempat-tempat

bersejarah dibelahan dunia Islam lainnya. Wisata ziarah akan memberikan

pengaruh besar dalam jiwa manusia. Manusia akan terkenang pada kehidupan

Rasullah SAW dan keluarga suci beliau. Said Quthub berkomentar tentang

anjuran dan hikmah wisata ziarah : ”Dengan cara ini, mereka akan terdorong

untuk meneladani kehidupan para manusia suci itu dan selalu berusaha untuk

mencapai tingkat manusia yang sempurna atau insan kamil”,28

sebagaimana

firman Allah dalam Qs. Arrum (30) : 9.

Artinya : dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi

dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-

orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari

mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta

memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka

makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka

dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-

kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah

yang Berlaku zalim kepada diri sendiri. (Qs. Arrum (30) : 9)

Beberapa tujuan Pariwisata menurut Al-Quran dan

Sunnah dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara tujuan-

tujuan tersebut adalah :

1. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai

Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan

tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat

Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas

bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam

28

Said Quthub, Fizhila Li al-Quran, (Dar Syuruq, Cairo, 2001 M),juz 5 hal

28.

Qs. Ankabut (29) : 20

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka

perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari

permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali

lagiSesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Ankabut

(29) : 20)

2. Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu

pemberdayaan potensi daerah

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga

atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan

terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui

usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat

dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada

usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1 -4

Artinya : karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan

mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, Maka

hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini

(Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

(Qs. Quraisy (106) : 1 -4).29

Pemberian motivasi seperti ini telah membuat kaum muslimin

melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang mencari

penghasilan, Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui

kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam tersebar ke berbagai penjuru

dunia, termasuk ke Indonesia. Maka potensi-potensi daerah dalam

menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui

program Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan usaha kecil dan

menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok

dengan Kebijakan daerah.

3. Menambah Wawasan

Keilmuan Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting

yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa

munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk

menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab

penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah

perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam

Qs. Ali Imran (3) : 137,

Artinya : Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah

29

Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida‟ Ismail, Tafsir al-Quran alKarim, (Dar

Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M), hal 554.

Allah[230]; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan

perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang

mendustakan (rasul-rasul).

Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh

umat-umat berikutnya.”30

Salah satu cara Pemerintah Daerah

mengundang tamu dari luar untuk memilih pendidikan dasar,

menengah, atau bahkan perguruan tinggi adalah dengan membangun

pusat pendidikan terpadu, memfokuskan kota pendidikan yang

berstandar Nasional dan Internasional, jika ini terwujud secara tidak

langsung dapat meningkatkan tarap kehidupan sosial masyarakat dan

sikap intelektual dan perilaku positif dari individu masyarakat.

4. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati.

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk

melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan

bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat

Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan

bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke

kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan

Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi,

sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-

hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan

30

Jamaluddin al-Qasimin, Mahasin al-Ta’wil, (Maktabah al-Halabi, Cairo,

tanpa tahun), hal 36.

menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta

menambah kekuatan iman kepada sang khaliq.

Sebab dalam Islam sesuatu dinilai baik (sesuai dengan prinsif Islam)

apabila :

1. Mengikuti atau sesuai dengan apa yang diatur oleh AlQur'an dan

Sunnah.

2. Sesuatu atau perbuatan yang secara tekstual tidak diatur oleh Al-

Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

dasar ajaran Islam.

Pengelolan pariwisata dalam konteks dunia modern pada hari ini

kiranya dapat memadukan atau mengkombinasikan antara penerapan

manajemen modern dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan batasan-

batasan :

1. Tujuannya diarahkan untuk memperkokoh iman dan memupuk

akhlak.

2. Penyelenggaraannya tidak mempraktekkan sesuatu yang

bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

3. Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang

mubah dan halal untuk diperlihatkan.

4. Sarana dan prasarana pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai media

dakwah.

5. Pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak merubah apalagi

merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.

Oleh karena itu menjadikan pariwisata sebagai sebuah usaha

peningkatan ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu penyumbang bagi

pendapatan asli daerah diperbolehkan oleh Islam selama tidak melanggar

batas halal-haram, maka semua komponen mulai dari pihak Pemerintah

hingga lapisan masyarakat mesti memahami etika berwisata yang antara lain

meliputi :

1. Aktifitas bisnis (muamalah madhiyah) dalam mengelola objek

pariwisata tidak dibenarkan menjalankan bisnis, objek wisata yang

terdapat unsur judi (maisir), riba, dan gharar dan bisnis yang

dilarang lainnya.

2. Menyediakan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wisatawan

terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa

takut dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau

merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang

tidak jelas haram-halalnya.

3. Objek wisata yang ditawarkan adalah objek yang boleh dan layak

untuk disaksikan.

4. Pengelolaannya dikaitkan dengan kepentingan dakwah seperti

peringatan atau himbauan yang religius pada tempat-tempat tertentu

atau membuat brosur-brosur yang berisi penjelasan yang bernuansa

agama.

Pengelolaan Pariwisata yang Islami Sebagaimana yang dijelaskan di

atas, menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada

kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam.

Sektor Pariwisata sebagai sebuah mu'amalah pada dasarnya dibolehkan

sepanjang tidak ada praktek-praktek yang terlarang di dalamnya.

Sebagai sebuah mu'amalah yang mubah (dibolehkan) maka sektor

pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana yang telah disebutkan

sebelumnya. Sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media

penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai

kehidupan yang luhur dan tinggi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan

perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan

hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup

berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pariwisata yang

Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan

sumber nilai ideal dalam Kebijakan kepariwisataan. Tentu saja

diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan

produktif antara pelaku dunia wisata seperti Dinas Pariwisata dan

pemimpin formal dan informal di tingkat paling strategis. Termasuk ke

dalamnya semua warga masyarakat harus digesa untuk memahami

kepariwisataan yang ideal. Lebih-lebih lagi di dalam Islam, semua

aktifitas yang baik dan mengandung nilainilai positif serta dilaksanakan

dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah. Yang diperlukan bagi para

ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia

wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia yang

terbimbing ke arah yang baik dan benar, terjauh dari yang berbau

maksiat. Simbol-simbol kepariwisataan di antaranya dibolehkannya atau

bahkan dibiasakannya petugas hotel dan wisata memakai busana muslim

dan muslimah, tentu saja akan membuat warga umat Islam umumnya

dan masyarakat sekitar pada khususnya, terjauh dari prasangka buruk.

Dunia perhotelan haruslah dijauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan

nilai dan budaya Islami. Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu hotel

yang harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan

sejalan dengan pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas lintas

kelamin yang tidak syah. Ini semua secara implisit merupakan bentuk

ideal kemaslahatan yang menunjang kepariwisataan. Begitu pula

pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata

ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai

adat dan agama.

2. Nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan,

kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi

masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan

dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti

da‟i atau mubbaligh dan muballighah, jama‟ah pengajian, majelis ta‟lim

dan lainnya dapat diberdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas

menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum fasiltas umum dan

objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan,

kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk

kemaslahatan (kebaikan) bersama.

3. Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor,

pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan perjalanan) dan

pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi

pencerminan apakah agama berKebijakan terhadap Kebijakan wisata

yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau

berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan

ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata

menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil

beribadah.

4. Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa

disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya

di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai

sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, gallary

dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk

serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artifak bernuansa

agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.

5. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap

tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko

souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat

atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwuduk yang bersih

dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur‟an

di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain

seperti mushalla dan masjid di dalam komplek perhotelan, amatlah

penting dan komplementer. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang

disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domistik, harus dijamin

kehalalannya.

H. Pariwisata Menurut Pandangan Fiqih Siyasah

Kata siyasah secara etimologis merupakan bentuk masdar

dari sasa, yasusu yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin

dan memerintah”.31

Di samping arti tersebut kata siyasah juga berarti “politik

dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata sasa bersinonim dengan

kata dabbara (mengatur), to lead(memimpin), to govern (memerintah), dan policy

of government (kebijakan pemerintah).32

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh

akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak

yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan

upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta

membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya.

Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan

(makna) wisata.

Di samping itu, pariwisata ternyata juga berperanan di dalam

mengembangkan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan (religousness)

manusia. Bahkan wisata di dalam Islam seperti telah disiinggung di atas

merupakan bagian tak terpisahkan dengan ibadah seperti ibadah haji yang

melakukan prosesi dan safari suci Makkkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan

kembali ke Mekkah. Ziarah ke kota dan masjid nabawi di Madinah dan tempat-

tempat bersejarah lainnya di sekitar Mekkah dan Madinah. Bahkan sekarang

berkembang wisata ibadah umrah plus mengunjungi berbagai temnpat bersejarah

di negara-negara Timur Tengah. Tentu saja wisata agama ini bukan hanya milik

31

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. ichtiar Baru Van

Hoeve, jilid 3. t.t. h. 192 32

Ibid h. 192

Islam, bahkan hampir semua agama memiliki wisata jenis ini dengan segala

variasinya menurut kepercayaan dan sosial budaya mereka.

Di dalam al-Quran diperoleh banyak isyarat untuk melakukan aktivitas

pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan

pendapatan individu, masyarakat dan income bagi negara. Bahkan ada beberapa

daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor

pariwisata yang dapat menghasilkan income yang banyak. Misalnya daerah yang

memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan

prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya,

maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan. Yang

telah di jelaskan dalam A-Qur‟an.

Artinya : dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian

mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu

adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka)

bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan

(manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya

sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Q.S. A-Ankabut Ayat : 19-20)

Di dalam surat al-„Ankabut ayat 19-20 menegaskan bahwa manusia

perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka

peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan

manusia bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang

dikerjakan di dunia akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah

sebagai hakim yang Maha Adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Dan

peradaban yang pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi

generasi yang datang sesudahnya.

Artinya :Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang

Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka

tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana

kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul) dan

Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang

yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? (Q.S. Yusuf Ayat

109).

Demikian pula di dalam surah Yusuf ayat 109 secara tegas menganjurkan

agar menelusuri berbagai negeri. Ini merupakan isyarat bahwa manusia perlu

mengenal budaya masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kebudayaan suatu

masyarakat tidak dapat dipahami secara holistik tanpa terlibat langsung di

dalamnya. Ayat ini juga menegaskan betapa banyak umat terdahulu telah

dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka kepada ayat-ayatnya. Karena itu

manusia harus menggunakan daya pikirnya untuk menemukan kebenaran, dan

sekaligus meyakini kebenaran berita yang disampaikan al-Quran.

Walaupun banyak kenyataan yang cenderung mengarahkan Islam itu

menerima pariwisata sebagai sesuatu yang dapat diterima, namun dalam

kenyataannya dalam pariwisata banyak hal yang sangat bertentangan dengan

etika dan moralitas kaum muslim. Pariwisata banyak bertoleransi dengan

pakaian minim atau tak senonoh jika berhubungan dengan wisata pantai,

fasilitas bar yang menyajikan minuman beralkohol, dan banyak lagi ke-

“nazisan” atau hal-hal tidak sesuai dengan kaidah Islam.33

Resistensi Islam terhadap pariwisata akan sangat penting dan menjadi

bermakna jika dihubungkan dengan jenis wisata apakah yang dikembangkan,

jika kaum Muslim sebagai tuan rumah atau host, dan juga akan sangat penting

dalam memilih daerah tujuan wisata jika kaum muslim sebagai wisatawan

atau tourist. Resistensi juga akan menjadi ranah pribadi dalam hal pemilihan

tujuan wisata dan akan sangat tergantung dari seberapa kuat kaum muslim

memaknai etika dan moralitas pada ke-Islamannya.

Sudah saatnya pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada secara

bersama membangun industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat melalui

konsep pengembangan pariwisata yang diarahkan pada:

33

Luthfi. 2006. Is Islam Bad for Tourism?. Indonesian Matter, retrieve form

http://www.indonesiamatters.com/674/islam-tourism/ pada 4-11-2010

a. pariwisata alternatif yang berorientasi pada pengambangan masyarakat,

terutama di daerah pedesaan (rural Community Development);

b. Pariwisata eko (eco-tourism) dalam bentuk pengembangan pariwisata

berwawasan lingkungan (environmental based Tourism Development);

c. Pariwisata yang bertanggung jawab dan berkesinambungan (responsible

and sustainable Tourism Development) dan

d. Pariwisata spiritual atau agama yang berlandaskan fiqih siyasah.

Orientasi baru ini sangat mungkin dijadikan sebagai wahana untuk

mengupayakan :

a. Peningkatan interaksi positif antarmanusia, antarpenduduk dari satu

daerah dengan daerah lainnya bahkan antar negara.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik fisik maupun lingkungan

sosial budaya, dan

d. Meningkatkan nilai-nilai spiritual umat beragama yang pada akhirnya

dapat mengaktualisasikan keimanan dan rasa syukur pada Allah atas

nikmat yang diberikan dengan segala kelebihannya dalam bentuk

memahami ayat-ayat kawniah di seluruh alam jagad raya.

BAB III

PERANAN DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENINGKATAN PAD MELALUI PARIWISATA

D. Gambaran Umum di Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi

Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaranKabupaten

Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun

2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada

tanggal 25 Oktober2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.34

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2012

(Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364)

tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat

Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal

17 November2012, dengan batas :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas,

Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu

Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu

Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa

Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa

Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh

34

"Kabupaten Pesisir Barat » Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan".

www.pesisirbaratkab.go.id. Diakses tanggal 2018-01-29.

Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri

Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih.

b. Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten

Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding

Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan

Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka

Kabupaten Tanggamus.

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan Sebelah barat

berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten

Kaur Provinsi Bengkulu.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.889,88 Km2 atau

8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok

sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan. Wilayah Kabupaten

Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di

Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada

tahun 2012 sebesar ±136.370 jiwa. Secara geografis, posisi astronomi Kabupaten

Kabupaten Pesisir Barat terletak antara koordinat 04°40‟0” – 06°0‟0” LS dan

103°30‟0” – 104°50‟0” BT. Secara administrasi, Kabupaten Pesisir Barat terdiri

atas 11 Kecamatan sebagaimana yang terlihat pada Tabel berikut ini.

Jumlah, Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Pesisir Barat

Kecamatan

Luas (Km2)

%

Ibukota

Jumlah

Pekon/

Kel

1. Bengkunat

Belimbing 943,70 32.69 kota Jawa 14

2. Bengkunat 215.03 7.45 pardasuka 9

3. Ngambur 327,17 11,33 Negeri Ratu

Ngambur

9

4. Pesisir Selatan 409,17 14,17 Biha 15

5. Krui Selatan 36,25 1,26 Way Napal 10

6. Pesisir Tengah 120,64 4,18 Pasar Krui 8

7. Way Krui 40,92 1,42 Gunung

Kemala

10

8. Karya Penggawa 211,13 7,31 Kebuayan 12

9. Pesisir Utara 87,27 2,92 Kuripan 12

10. Lemong 454,99 15,76 Lemong 13

11. Pulau Pisang 43,61 1,51 Pasar Pulau

Pisang

6

Jumlah 2889,88 100 Jumlah 118

Sumber : RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

Kabupaten Pesisir Barat secara topografi dapat dibagi kedalam topografi

dari permukaan laut, dimana mencakup seluruh Kecamatan wilayah Pesisir

(Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Pesisir

Selatan) pada sepanjang pantai Barat wilayah ini. Topologi perbukitan, yang

memiliki ketinggian antara 600-1000 meter di atas permukaan laut, yang

meliputi TNBBS dan lain-lainnya terdamasuk dalam wilayah ini.

Kabupaten Pesisir Barat memilih Bupati dan Wakil Bupati definitif

pertamanya secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah yang

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimenangkan oleh pasangan Dr.

Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan Erlina, S.P., M.H. Sebelumnya kabupaten

ini dipimpin oleh Penjabat Bupati Besisir Barat H. Kherlani, S.E. dan dilanjutkan

oleh Penjabat Bupati Besisir Barat Drs. Qodratul Ikhwan, M.M.

Di Kabupaten Pesisir Barat jumlah sarana pendidikan tahun 2011

terdiri dari Sekolah Dasar sebanyak 187 buah , SLTP Negeri 41 buah dan

swasta 9 buah, SMU Negeri 7 buah dan swasta 5 buah, SMK Negeri 4 buah dan

swasta 18 buah, Jumlah lulusan siswa SD, SLTP, SLTA dan

SMK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2011 terdiri dari SD sebanyak 5.295

siswa, SLTP 3.939 siswa, SLTA 1.366 siswa dan SMK 1.980 siswa.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi tiga unit

topografi, yaitu:

a. Daerah dataran rendah, merupakan daerah dengan ketinggian 0 sampai600

meter dari permukaan laut.

b. Daerah berbukit, Merupakan daerah dengan ketinggian 600 sampai 1.000

meter dari permukaan laut.

c. Daerah pegunungan, Merupakan daerah dengan ketinggian 1.000 sampai

2.000 meter dari permukaan laut.

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai

berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut

Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung

Pugung (1.964 m), Gunung Sebayan (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m)

dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m). Berdasarkan peta geologi Provinsi

Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi

Mangga (1989), Pesisir Barat terdiri dari batuan vulkan tua (Old Quarternary

Young), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, Batuan Intrusive.

Kebudayaan Secara umum, Budaya Pesisir Barat meliputi aspek ide,

konsep, pemikiran, bahasa, seni dan hasil kebudayaan itu sendiri berupa

tinggalan material. Namun dalam kaitan dengan nominasi Budaya Pesisir Barat,

sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia, aspek dominan yang dibicarakan

adalah tinggalan budaya material. Hal itu terkait dengan upaya pelestarian dan

perlindungannya. Walaupun pada dasarnya pelestarian itu nantinya juga akan

menjangkau pelestarian budaya bukan benda.

E. Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat

Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, baik dari

sisi produk wisata maupun pasar wisatawan.Dengan alam dan budaya yang

dimiliki, Pesisir Barat menawarkan berbagai daya tarik wisata. Potensi pasar

wisatawan Pesisir Barat juga tidak kalah besarnya. Keterkenalan pariwisata

Pesisir Barat dengan budaya yang unik dan khas dan panorama alam yang indah

telah dikenal di tingkat regional, nasional maupun mancanegara. Keunikan dan

nilai sejarah dan budaya yang tinggi sehingga ODTW (Objek Daya Tarik Wisata).

Kawasan pesisir yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki potensi

pariwisata yang besar diantaranya yaitu dari sektor bahari, religi, ekowisata dan

event wisata. Kawasan wisata Kabupaten Pesisir Barat selain tercantum sebagai

salah satu wisata unggulan Provinsi Lampung dalam rencana induk

pengembangan pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung 2012-2013, dalam peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 pasal 11 tentang Kepariwisataan,

beberapa obyek pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat juga merupakan suatu

kawasan strategis dari beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Lampung yang

menjadi prioritas untuk dikembangkan, dengan menggunggulkan wisata bahari

sebagai daya tarik wisatanya, dimana sebagia besar kawasan wisata Pesisir Barat

yaitu wisata bahari. Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis

ombak yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik

lokal maupun mancanegara yang suka berselancar, tetapi disayangkan saat ini

pariwisata di wilayah Pesisir Barat masih berkembang secara alami dan minim

perhatian pemerintah, seperti dibeberapa obyek wisata di Kabupaten Pesisir

Barat, contohnya obyek wisata bahari di Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan

Lemong yang memiliki potensi pariwisata namun belum ada tersedia sarana

maupun prasarana oleh pemerintah setempat, akan tetapi ada juga beberapa

kawasan pariwisata yang sudah mulkai dikembangkan dan diberi fasilitas baik

sarana dan prasarana yang sudah terbilang baik, kawasan pariwisata itu

diantaranya kawasan wisata Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah,

Pantai Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pantai Karng Nyimbor di

kecamatan Pesisir Selatan. Kawasan pariwisata berikut wisatawan bisa merasakan

fasilitas yang tersedia mulai dari penginapan, sarana hiburan, kuliner, dan

kemudahan akses menuju kawasan wisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tengah mengupayakan beberapa

langkah strategis pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, rencana

ini kemudian dituangkan kedalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat. Adapun pokok dari RIPPDA

Kabupaten Pesisir Barat adalah mengembangkan pariwisata berbasis wisata alam

dan budaya dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestaian

lingkungan hidup dan budaya yang dilakukan melalui peningkatan sinergitas

pariwisata dengan sektor potensial, pengembangan obyek wisata potensial dengan

meningkatkan aspek pemasaran pariwisa bagi wisatawan domestic maupun

mancanegara, pengembangan kapasitas masyarakat dalam mendukung

pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata

berbasis masyarakat dan peningkatan infrastruktur pendukung bagi

pengembangan kawasan pariwisata potensial.

F. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

Barat Nomor 11 Tahun 2011, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagai SKPD

yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan

pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap Unit

Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan

ketatausahaan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata

yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah

dikemukan, maka telah tergambar keinginan dalam pembangunan kebudayaan

dan kepariwisataan yang merupakan berbagai dasar pemikiran yang dirumuskan

sebagai rambu-rambu didalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan

Kabupaten Pesisir Barat pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan

tantangan, dimana harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan

untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana

dan berkesinambungan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan

Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Daerah Wisata Budaya Dengan Kreatifitas

Pengelolaan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan

kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan

berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam

pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan, akuntabel dan

mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi sebagai berikut

adalah:

1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan

nilai luhur.

2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya

saing global.

3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.

4. Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan akuntabel serta layanan publik

yang ramah.

5. Melakukan pembinaan dan kerjasama pengembangan seni budaya dan

kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangunan

kebudayaan dan kepariwisataan tahun 2010 - 2016 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudi pekerti luhur beserta hasil

karyanya.

2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam perekonomian daerah.

3. Meningkatnya pemerataan pembangunan objek wisata pada setiap wilayah.

4. Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pengembangan keragaman

budaya Pesisir Barat dengan produk pariwisata yang inovatif.

5. Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama provinsi dan

nasional dalam bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pesisir

Barat.

Kabupaten pesisir barat mempunyai banyak tempat pariwisata yang sangat

potensial jika dekembangkan dengan baik, dan sudah berjaan seama ini ada 12

objek pariwisata yang di control pemerintah kabupaten Pesisir Barat yaitu :

1. Pulau Pisang

2. Pantai Tanjung Setia

3. Labuhan Jukung

4. Pantai Wayjambu

5. Pantai Nyimbor

6. Pantai Mandiri

7. Goa Matu

8. Penangkaran Penyu

9. Kebun Damar

10. Ekowisata Pemerihan

11. Rino Camp Sukaraja Atas

12. Pantai Measti

Dari keseluruhan pariwisata yang ada di pesisir barat itu merupakan

Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) kabupaten pesisir barat. Pemerintah

(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap pelaksanaan program

pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat beberapa

tahun ini dimaksimalkan, cara merupakan suatu langkah majuuntuk

meningkatkan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mendukung

semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pesisir Barat.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

diketahui bahwa DISBUDPAR saat ini mempunyai beberapa program antara

lain :

1. Pengembangan statistic kepariwisataan

a. Pemantauan dan evalusai pelaksanaan program pengembangan pemasaran

pariwisata

b. Pelaksanaan promosi pariwisata daerah didalam dan luar negeri

c. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

d. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata

f. Anaisa pasar promosi dan pemasaran obyek wisata

2. Program pengembangan pemasaran pariwisata pelatihan pemandu terpadu

a. Pengembangan proyek pariwisata unggulan

b. Program Pengembangan Destinasi Wisata

c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi

pemasaran

f. Peaksanaan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga dunia

usaha

g. Pemgembangan, sosialisasi dan penerapan serta standarisasi

kepariwisataan

h. Pengembangan daerah tujuan wisata

i. Pariwisata

Kebudayaan di Pesisir Barat yang dapat memberikan kontribusi besar

dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata

domestk dan inernasional. Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi

alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap

secara maksimal. Banyak pengeolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat

dapat diihat dari keadaan sarana dan prasarana wiasata diberbagai tempat obyek

wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki berbagai macam obyek wisata alam

dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik

dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara

langsung meningkatkan PAD.

Melakukan pembinaan dan kerjasama pengembangan seni budaya dan

kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tujuan berdasarkan

Visi dan Misi maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan

kepariwisataan tahun 2010-2016 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudi pekerti luhur beserta

hasil karyanya.

2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam perekonomian daerah.

3. Meningkatnya pemerataan pembangunan objek wisata pada setiap

wilayah.

4. Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pengembangan keragaman

budaya Pesisir Barat dengan produk pariwisata yang inovatif.

Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama provinsi dan

nasional dalam bidang pengembangan pariwisata kebudayaan dan pariwisata

Pesisir Barat.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN

PARIWISATA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

C. Peran Dan Kontribusi Pemerintah Terhadap Pandapatan Asli Daerah

(PAD) Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Pesisir

Barat

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir

Barat, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Barat Nomor Tahun 2011, Dinas Kebudayaan,

Pariwisata sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan

teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan

teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang

kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas, pelaksanaan

tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang diberikan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

merumuskan Visi,

“Terwujudnya daerah wisata budaya dengan kreatifitas pengelolaan

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan

kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan

berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator

dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan,

akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai

misi sebagai berikut adalah:

1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang

berlandaskan nilai luhur.

2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang

berdaya saing global.

3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.

4. Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan akuntabel serta

layanan publik yang ramah.

5. Melakukan pembinaan dan kerjasama pengembangan seni budaya

dan kerajinan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, Dinas

Kabupaten Pesisir Barat menjabarkan Program Kerja pada tabel berikut:

N

o

Sasaran/

Program

Program/

Kegiatan

Sasaran Kegiatan Lokasi

kegiata

n

1. Program

pengembangan

destinasi pariwisata

Pengembangan Obyek

wisata unggulan

Penataan,Pemeliharaa

n dan pengembangan

obyek daya tarik

wisata 15 objek

2. Pemantauan dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan

Destinasi

Pemasaran

Pariwisata

Pemantauan Objek

Wisata

Objek Wisata

3. Pengembangan

Daerah Tujuan

Wisata

1. Pembangunan dan

Konstruksi

Pembukaan Jalan

Objek Wisata.

2. Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

1. 5 Objek wisata

2. Masyarakat dan

Aparatur Pesisir

Barat

4. Peningkatan

Pemasaran Dan

Promosi Pariwisata

1. Pengadaan Alat

Sarana Penunjang

Promosi

2. Pembangunan

Jaringan Sistim

Informasi

3. Pemasaran

Pariwisata Pesisir

Barat

4. Mengikuti Promosi

pada Event Tetap

1. Tersedianya Alat

dan Sarana

2. Terbangunnya

Jaringan Sistim

3. Informasi

Pemasaran

4. Terselenggaranya

Kegiatan Promosi

Parawisata Pesisir

Barat

(Pameran, Pasar

Wisata di Dalam

dan Luar Negeri)

5. Program

Pengembangan

Kemitraan

1. Pengembangan dan

penguatan informasi

data base

2. Pengembangan dan

penguatan litbang

kebudayaan dan

pariwisata

3. Pengembangan

SDM di bidang

kebudayaan,

pariwisata dan

pemasaran

4. Fasilitasi

pembentukan forum

komunikasi antar

pelaku industri

pariwisata

5. Pelasanaan

koordinasi

pembangunan

kemitraan pariwisata

6. Pengembangan

SDM dan

profesionalisme

bidang pariwisata

1. Wisatawan

mancanegara

2. Masyarakat

3. Expo

4. Pembentukan

badan promosi

5. workshop asosiasi

forum pelaku

industri pariwisata

4 jenis dalam

setahun

6. Pelatihan

sertivikasi

pramuwisata Se-

kabupaten Pesisir

Barat,

7. Pelatihan pelayan

prima, soft skill

Para pengelola

restoran dan hotel.

6. Pengembangan

Nilai Budaya

1. Pemantauan dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan Nilai

Budaya

2. Konservasi benda

Cagar Budaya

3. Pendataan Sejarah

dan Benda Cagar

Budaya buku profil

4. Pemugaran Benda

Cagar Budaya

1. Pelaku Seni dan

Pemerintah

2. Objek Wisata

3. Objek Wisata

4. Objek Wisata

7. Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1. Fasilitas Partisipasi

Masyarakat dalam

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

2. Pengembangan

Kebudayaan dan

Pariwisata

3. Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

4. Pementasan

kesenian dan

Kebudayaan Daerah

1. Pelaku Seni dan

Masyarakat

2. Umum

3. Umum

4. Umum

8. Pengelolaan

Keragaman Budaya

1. Penyelenggaraan

festival budaya

Daerah

2. Lovely December

3. Penyelenggaraan

Festival Budaya

Daerah

1. Umum

2. Umum

Untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Barat,

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mengeluarkan kebijakan

pengembangan pariwisata yang mencakup kebijakan pokok, kebijakan

pengembangan perwilayahan (keruangan/spasial), pengembangan produk

wisata, pengembanagan pasar dan pemasaran, serta pengembangan SDM

dan kelembagaan untuk lingkup Kabupaten Pesisir Barat.

1. Kebijakan Pokok Pengembangan Pariwisata

a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta

pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi dinas kebudayaan dan

parwisata sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan aparatur

dinas kebudayaan dan pariwisata ini dengan diadakannya MICE

(meetings, incentives, conferencing and exhibitions).

b. Melaksanakan kerjasama kebudayaan dan pariwisata antar daerah

dan dunia usaha. Kerjasama yang dilakukan oleh Pesisir Barat

adalah untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Pesisir

Barat.

c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat

dalam mengembangkan kawasan wisata/ODTW dan pelestarian

budaya. Salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam

pengembangan pariwisata adalah dibuatnya took-toko souvenir di

beberapa objek wisata.

2. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan

Upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan

merupakan salah satu kegiatan yang berimplikasi pada perencanaan dan

pengembangan produk suatu wilayah. Pengembangannya harus

menjangkau berbagai tingkat kecamatan mulai dari tingkat objek wisata,

tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat kabupaten bahkan sampai

ke tingkat propinsi. Pada masing-masing kawasan pengembangan di

Kabupaten Pesisir Barat ini, diberi nama dan ditentukan satu kelurahan

sebagai pusat pertumbuhannya.

3. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata

Pengembangan produk wisata Pesisir Barat berorientasi pada

potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh

budaya , seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Produk

wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan

kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-tema

wisata minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing. Dalam

pengembangan produk wisata ini, diperlukan penetapan produk wisata

andalan bagi kabupaten Pesisir Barat sebagai faktor penarik utama bagi

pengembangan pariwisata di kabupaten Pesisir Barat di tingkat regional,

nasional dan internasional.

Dalam kaitannya dengan pengembangan produk wisata, obyek-

obyek dan daya tarik wisata sejarah-budaya dan kesenian daerah serta

event-event pariwisata masih harus didukung sepenuhnya oleh

pemerintah daerah melalui pengembangan dan pemantapan pembinaan

seni dan budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu. Salah

satu contohnya yaitu diadakannya event tahunan Lovely December.

4. Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Dalam pemasarannya, citra pariwisata menjadi sangat penting.

Oleh karena itu perlu dibangun identitas jatidiri dan citra yang menjadi

tema utama pemasaran pariwisata Pesisir Barat. Pemasaran dan promosi

pariwisata di daerah, pihak industri pariwisata bersama Badan Promosi

Pariwisata Derah (BP2D) bertanggung jawab atas upaya promosi paket

wisata serta pelayanan pariwisata yang ditawarkan. Untuk

mengembangkan segmen pasar wisatawan Pesisir Barat, dinas

kebudayaan dan pariwisata sudah melakukan beberapa hal yang

diharapkan efektif untuk mempromosikan Pesisir Barat di luar.

5. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM)

Pengembangan periwisata tidak terlepas dari produk kebudayaan

dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. Penyiapan

sumber daya manusia tidak hanya bagi aparatur pemeritah daerah,

pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula

dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan

dampaknya) bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang sudah

mulai dijalankan di bidang pengambangan SDM ini adalah

pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan di

daerahnya dengan bantuan untuk kelompok-kelompok usaha kecil di

objek wisata tertentu. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata

dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berhadapan

langsung dengan wisatawan.

6. Kebijakan Pengembangan Institusi/Kelembagaan

Secara sederhana, kelembagaan diartikan sebagai totalitas unsur-

unsur kepariwisataan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai

dengan aturan yang ditetapkan. Meskipun merupakan bagian dari sistem

kepariwisataan, namun aspek kelembagaan tidak mudah dibentuk dan

tidak dapat bekerja secara otomatis. Peningkatan institusi/kelembagaan

juga dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Pesisir

Barat dalam rangka promosi pariwisata. Salah satu penerapannya yaitu

menjalin kerjasama dengan Travel Agencies. Objek wisata di

Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya dikelola oleh pihak keluarga

selaku pemilik objek wisata tersebeut, dengan tetap mengenakan tarif

retribusi kepada wisatawan dan meneruskannya kepada pemerintah

daerah sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati No 56 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga, seperti yang dirangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel

Besarnya Tarif Retribusi untuk Pengunjung Objek Wisata

No Golongan Tarif Tarif

1 Anak-anak/siswa/Mahasiswa Rp 3.000

2 Peneliti/Karya Wisata/tamu PEMDA Rp 5.000

3 Dewasa/Umum/Wisatawan Nusantara Rp 10.000

4 Wisatawan Mancanegara Rp 20.000

Hasil penerimaan dari retribusi objek wisata tidak semuanya

disetorkan kepada pemerintah daerah, melainkan di bagi berdasarkan

teknis pembagian hasil pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan

Bupati No 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang di rangkumkan pada tabel berikut

ini:

Tabel

Teknis Pembagian Retribusi

No Jenis Pembagian Hasil

1 Yayasan (akte

notaris)

60 % untuk yayasan 40 % untuk Pemda

2 Non Yayasan 50 % untuk objek 50 % untuk Pemda

(keluarga) wisata

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting,

karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Kebijakan

yang efektif yang dikeluarkan oleh pemerintahn merupakan salah satu

usaha untuk mengoptimalkan PAD. Setiap tahunnya pemerintah

Kabupaten Pesisir Barat menetapkan target penerimaan dari setiap

komponen PAD . Untuk Kabupaten Pesisir Barat, sektor pariwisata

merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam

kontribusinya terhadap PAD.

Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Pesisir Barat berasal dari

retribusi daerah berupa retribusi tempat rekreasi. Retribusi ini berasal dari

beberapa objek wisata baik itu wisata alam, wisata budaya maupun

wisata agro yang banyak di kunjungi oleh para wisatawan dan telah

memiliki retribusi, namun masih terdapat beberapa objek wisata yang

sebenarnya sudah dikunjungi oleh para wisatawan tetapi belum dikelolah

sepenuhnya sehingga belum dilakukan pungutan retribusi. Adapun

realisasi yang tidak mencapai target dikarenakan minimnya dana yang

dibutuhkan, sehingga mempengaruhi program dan kegiatan Dinas

Kebudayaan Dan Pariwisata Pesisir Barat.

Masalah anggaran memang merupakan hal yang menyulitkan.

Sumber daya non manusia ini dianggap sangat minim, sehingga hampir

semua program kerja selalu terkendala. Anggaran merupakan bagian dari

program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan

dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh

manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Kondisi keuangan

lambatnya dana dikucurkan sangat berdampak terhadap pelaksanaan

rencana strategi dalam hal ini program. (Hasil wawancara dengan Kepala

Sub Bagian Program dan Anggaran).

Hal ini dijelaskan lebih rinci oleh kepala dinas, keterbatasan

anggaran yang diberikan membuat program tidak dapat berjalan

maksimal. Misalnya, ingin merencanakan program besar, tetapi sulit

karena hal tersebut. Besarnya retribusi perbulan yang disetor oleh

pengelola objek wisata kepada pemerintah daerah bervariasi. Hal ini

dipengaruhi oleh intensitas kunjungan para wisatawan ke setiap objek

wisata. Semakin tinggi intensitas wisatawan mengunjungi objek wisata,

maka retribusi yang disetor ke pemerintah daerah juga akan meningkat.

D. Perspektif Hukum Islam Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Pesisir Barat

Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut Rihlah artinya aktivitas

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu.

Pariwisata secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun

atas dua suku kata: “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali

berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, bepergian. Undang-

undang RI No. 9 Tahun 1990 menyebutkan antara lain dalam pasal 1 (1)

wisata adalah kegiatan perjalanan sebagai dari kegiatan tersebut yang

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek

dan daya tarik wisata; lebih jauh di dalam ayat (3) pariwisata adalah segala

sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk penguasaan objek dan

daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Wisata bisnis, Perjalanan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab

di masa lampau karena menyadari bahwa kondisi geografis negeri mereka

yang tandus, gersang dan panas. Mereka lebih memilih profesi dagang dari

pertanian yang bergantung pada alam meskipun ada sebagian kecil yang

berkebun kurma. Demikian juga bangsa penjajah seperti: Portugis, Inggris

dan Belanda yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah.

Para pedagang biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya,

mencari barang yang diproduksi suatu tempat untuk dijual ke tempat

lain.

Wisata ilmiyah, Perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan,

penelitian, studi banding guna memperoleh ilmu atau ingin meneliti objek

tertentu seperti sumber daya yang dimiliki dalam rangka menyempurnakan

aspek-aspek kekurangan dan kelemahannya. Sebagai contoh sabda nabi

tuntutlah ilmu sampai ke negeri cina.Di hadist lain disabdakan Rasulullah

“barangsiapa berpindah untuk mempelajari suatu ilmu, maka ia diberi

ampunan sebelum melangkah (HR Tirmizi).

Perjalanan dakwah menunjukkan bahwa setelah Rasulullah saw

wafat, para sahabat menyebar ke berbagai wilayah baru. Mereka rela

meninggalkan kampung halaman (Madinah) yang subur, maju dan

berperadaban tinggi menuju daerah lain yang masyarakatnya terbelakang

atau belum mengenal Islam. Kepergian mereka semata-mata untuk

kepentingan penyebaran agama dan bukan mencari nafkah atau ingin

menguasai daerah lain.

Perjalanan diplomasi adalah perjalanan seseorang yang ditugaskan

oleh penguasa dalam urusan ketatanegaraan, misalnya ambassador.

Aktivitas tersebut dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang “mampu”

ketika beberapa orang sahabat mendapat tugas dari Rasulullah untuk

menyampaikan surat kepada para raja dan penguasa di sekitar jazirah

Arab.

Di dalam al-Quran diperoleh banyak isyarat untuk melakukan

aktivitas pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa

mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan income bagi negara.

Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda perekonomiannya sangat

tergantung pada sektor pariwisata yang dapat menghasilkan income yang

banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah,

keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana transportasi dan

akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya, maka pariwisata

sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan.

Di dalam surat al-„Ankabut ayat 19-20

Artinya : dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian

mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu

adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka)

bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan

(manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya

sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu.

Dalam iayat ini menegaskan bahwa manusia perlu mengadakan

perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah

dan kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia

bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan

di dunia akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah sebagai

hakim yang Maha Adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Dan

peradaban yang pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi

generasi yang datang sesudahnya.

Demikian pula di dalam surah Yusuf ayat 109

Artinya : Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki

yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri.

Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat

bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang

mendustakan Rasul) dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah

lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu

memikirkannya?

secara tegas menganjurkan agar menelusuri berbagai negeri. Ini

merupakan isyarat bahwa manusia perlu mengenal budaya masyarakat dari

berbagai belahan dunia. Kebudayaan suatu masyarakat tidak dapat

dipahami secara holistik tanpa terlibat langsung di dalamnya. Ayat ini juga

menegaskan betapa banyak umat terdahulu telah dibinasakan Allah karena

kedurhakaan mereka kepada ayat-ayatnya. Karena itu manusia harus

menggunakan daya pikirnya untuk menemukan kebenaran, dan sekaligus

meyakini kebenaran berita yang disampaikan al-Quran.

Surat al-Rum ayat 41-42 menyatakan bahwa :

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena

perbuatan tanganmanusi, supay Allah merasakan kepada mereka

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan

yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu.

kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan

(Allah)."

Kehancuran yang terjadi di permukaan bumi adalah karena

kecerobohan dan tindakan manusia sendiri. Kandungan ayat-ayat ini

menjelaskan bahwa manusia dapat menyaksikan langsing kehancuran di

belahan berbagai dunia sebagai akibat dari perilaku negatif manusia.

Terjadinya bencana alam seperti banjir, polusi udara, air dan tanah serta

erosi adalah akibat perbuatan manusia yang tidak beriman.

Industri pariwisata sangat erat kaitannya dengan produk dari jasa,

seperti transportasi, akomodasi, perhotelan, jasa boga bahkan keahlian

berbahasa asing yang dapat memberdayakan sumber daya insani maupun

sumber daya alam, seperti keindahan panorama alam, juga benda-benda

bersejarah yang merupakan bagian dari objek wisata. Untuk maksud ini

aktivitas pariwisata harus mempunyai tujuan yang jelas dan efektif

sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat walaupun dalam

proses pelaksanaannya mengalami berbagai pengalaman, yang

menguntungkan ataupun merugi.

Namun demikian pernyataan Al-Quran yang menjelaskan tentang

pariwisata berakhir pada keinginan Allah swt untuk memberikan

kesadaran kepada makhluknya yang diberi amanat sebagai khalifah agar

dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran serta kemahakuasaan-Nya

Allah swt.

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi telah menimbulkan

berbagai kesadaran baru yang semakin meningkat terhadap problema

sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin mengglobal dalam desa

buana. Pariwisata international yang hanya mengedepankan

komersialisme, eksploitasi sumber daya alam, seks, jalinan kemitraan

usaha jasa (travel, transportasi, akomodasi, hiburan, entertainment)

menemui titik kejenuhan. Pada gilirannya kepuasan yang dicari ternyata

tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja, akan tetapi

kebutuhan rohani/spiritual juga menjadi tuntutan tersendiri. Untuk itu

pariwisata mengalami pergeseran nilai dari pariwisata yang identik dengan

maksiat menjadi maslahat untuk pemenuhan spiritual. Dengan

mengalihkan objek wisata ke tempat-tempat yang dianggap sakral dalam

kepercayaan agama, seperti perjalanan umrah plus tujuan Palestina, Turki,

Yarussalem, Bukhara, Yordania atau ke Mesir, negerinya Firaun.

Sudah saatnya pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada

secara bersama membangun industri pariwisata di Aceh melalui konsep

pengembangan pariwisata yang diarahkan pada (1) pariwisata alternatif

yang berorientasi pada pengambangan masyarakat, terutama di daerah

pedesaan (rural Community Development); (2) pariwisata eko (eco-

tourism) dalam bentuk pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan

(environmental based Tourism Development); (3) pariwisata yang

bertanggung jawab dan berkesinambungan (responsible and sustainable

Tourism Development) dan (4) pariwisata spiritual atau agama.

Orientasi baru ini sangat mungkin dijadikan sebagai wahana untuk

mengupayakan (1) peningkatan interaksi positif antarmanusia,

antarpenduduk dari satu daerah dengan daerah lainnya bahkan antar

negara. (2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (3)

meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik fisik maupun lingkungan

sosial budaya, dan (4) meningkatkan nilai-nilai spiritual umat beragama

yang pada akhirnya dapat mengaktualisasikan keimanan dan rasa syukur

pada Allah atas nikmat yang diberikan dengan segala kelebihannya dalam

bentuk memahami ayat-ayat kawniah di seluruh alam jagad raya

Dari paparan singkat ini akan memberikan sedikit pencerahan

bagaimana seharusnya pariwisata itu disikapi dan diapresiasi sekaligus

menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam segenap prosesnya

menuju kesempurnaan.

Strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Pesisir Barat dalam mengembangkan potensi pariwisata yaitu

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan

pariwisata daerah. Pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya

dalam pengembangan sarana dan prasarana. Sarana sesuai dengan

namanya menyediakan kebutuhan pokok yang ikut menentukan

keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Fasilitas yang

tersedia dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, baik

secara langsung atau tidak langsung. Menurut Yoeti (1996) yang

dimaksud prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang dapat

memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar

sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat

memenuhi kebutuhannya.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir

Barat di dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata yang ada di

Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

a. Hotel atau penginapan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat

sebanyak 32

b. Rumah makan atau restoran atau warung makan berjumlah 20 unit

dan sudah memiliki ijin usaha

c. Karaoke/Cafe berjumlah 13 unit

d. Travel/ biro perjalanan wisata sebanyak 10

e. Tourist Information Center 1 unit

f. Fasilitas transportasi, di Kabupaten Pesisir Barat sudah tersedia

berupa angkutan umum seperti: mini bus, bus, dan angkutan

pedesaan.

g. Toko souvenir, terdapat beberapa toko souvenir yang menjual oleh-

oleh khas Pesisir Barat; dan

h. Utilitas kawasan, jaringan untuk berko-munikasi cukup lancar,

listrik dan air bersih pada umumnya sudah tersedia sampai di desa-

desa

2. Pengembangan Objek Wisata

Daerah Pembangunan di bidang pariwisata merupakan upaya–

upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik

wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi.

Karena di tiap-tiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam yang

indah dan keragaman tradisi seni budaya serta peninggalan dan

purbakala yang berbeda-beda. Di sini Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah instansi yang

berwenang untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata yang

ada di daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Menurut Yoeti (2008) pengembangan adalah usaha atau cara

untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada.

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu

akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi

masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus

sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik

bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga

budaya. Dalam melakukan pengembangan pariwisata pemerintah

daerah Kabupaten Pesisir Barat memberikan tanggung jawab kepada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat

untuk terus mengembangkan potensi pariwisata di tiap-tiap objek

wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu usaha melestarikan

alam serta lingkungan alam adalah dengan mengembangkan

pariwisata sesuai kebutuhan masing-masing objek wisata tersebut.

Konsentrasi untuk pengembangan objek-objek wisata di Pesisir

Barat dilakukan dengan mengembangkan objek wisata yang sudah

punya nama atau sudah dikenal banyak orang seperti objek wisata

pantai Tanjung Setia dan selanjutnya pengembangan di objek wisata

Pesisir Barat yang lain. Jadi, tidak langsung dilakukan

pengembangan pada keseluruhan objek wisata karena terbentur

dengan dana yang didapat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

3. Peran Serta Masyarakat

Dalam mengembangkan objek wisata daerah di Kabupaten

Pesisir Barat sangat penting dibutuhkan peran aktif dari masyarakat

sekitar. Karena secara tidak langsung upaya pengembangan

pariwisata daerah akan berdampak juga pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar itu sendiri. Untuk meningkatkan

peran serta masyarakat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Daerah Kabupaten Pesisir Barat melakukan beberapa langkah yang

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar, yaitu:

a. Mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat sekitar

objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata;

b. Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan

hutan khususnya;

c. Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi

wisata dengan mungkin mengadakan kerja bakti bersama-sama;

d. Ikut melestarikan budaya adat-istiadat yang di sekitar objek

wisata, budaya kuliner, dan lain-lain; serta

e. Keindahan, dan keramahan terhadap pengunjung

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di

Kabupaten Pesisir Barat

a. Faktor Pendukung

a) Objek wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat

luas. Karang Ngimbor, Pantai Tanjung Setia dan Pulau Pisang,

sudah dikenal oleh masyarakat luas di sekitar Kabupaten

Pesisir Barat, hal ini juga mempengaruhi minat wisatawan

yang ingin berkunjung ke Pesisir Barat untuk melihat objek

wisata tersebut. Selain itu, tawaran pesona objek wisata yang

lain seperti Pantai Melasti sudah mulai dilirik oleh wisatawan

yang mengunjungi Kabupaten Pesisir objek wisata yang

memiliki daya tarik tersendiri. Pendapatan dari sektor

pariwisata Kabupaten Pesisir Barat juga menjadi salah satu

kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam dua

tahun terakhir (2011 -2012) kontribusi sektor pariwisata

terhadap PAD yaitu Rp 322.795.200 dan Rp 342.197.600.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari setoran tiap-tiap objek

wisata, dengan setoran terbesar diperoleh dari objek wisata

Pantai Tanjung Setia yaitu sebesar Rp 75.658.000.

b) Partisipasi masyarakat sekitar, adanya peran langsung dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah berupa bimbingan

dan keterlibatan terjun ke lapangan tempat wisata yang juga

ikut meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam

mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir

Barat. Partisipasi masyarakat berupa ikut menjaga kebersihan

dan keamanan di objek wisata.

c) Mudahnya koordinasi antar pihak terkait, adanya hubungan

baik antara pihak dinas kebudayaan dan pariwisata dengan

masing-masing pengelola ketiga objek wisata di Kabupaten

Pesisir Barat. Hubungan baik ini bisa dilihat lewat keaktifan

para pengelola objek wisata dalam menyetor dana retribusi,

serta koordinasi dinas pariwisata dengan para pengelola objek

wisata dalam event-event tahunan sebagai sarana promosi

objek wisata.

b. Faktor Penghambat

a) Dana yang terbatas Faktor yang mempengaruhi tidak dan

lancarnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat

adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor

pilihan bukan sektor yang wajib di dahului oleh pemerintah

daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga

mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang

pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang

dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Pesisir Barat sendiri.

b) Lokasi geografis objek wisata. Bagi objek wisata yang berada

jauh dari pusat kota seperti Goa Matu dan Pulau Pisang

dijangkau wisatawan dengan kendaraan umum. Hal ini

dikarenakan letaknya yang cukup jauh dan kurangnya akses

langsung dari pusat kota ke objek wisata.

c) Minimnya dan tidak terpusatnya Informasi Kesulitan yang

dialami wisatawan khususnya wisatawan asing adalah

minimnya informasi mengenai suatu objek wisata, serta tidak

dimaksimalkannya Tourist Information center. Sehingga para

wisawatan harus mencari informasi sendiri mengenai objek

wisata, letaknya dan apa saja yang ditawarkan dari objek

wisata tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan kontribusi pemerintah bahwa pengelolaan potensi pariwisata di

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran

dari Kabupaten Lampung Barat yang belum berjalan maksimal dikarenakan

keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk memaksimalkan potensi pariwisata

yang ada pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

saat ini sedang mengupayakan beberapa langkah strategis pengembangan

pariwisata, ini tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesisir Barat.

2. Adapun perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah dalam

pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah

Otonomi Baru (DOB) sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan

pendapatan individu, masyarakat dan income bagi negara.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat seharusnya lebih memperhatikan

SDM di Dinas Pariwisata yang masih belum maksimal dari segi kuantitas,

adanya posisi jabatan yang belum terisi, seharusnya akan lebih maksimal jika

beberapa posisi yang belum tersisi tersebut mulai diduduki, sehingga semua

pekerjaan akan lebih mudah terkontrol dan sesuai degan peran (bidang) dan

fungsinya.

2. Kepada masyarakat juga semestinya membantu menjaga infrastruktur sarana

dan prasaranya yang ada, akan lebih baik jika pengembangan pariwisata di

Kabupaten Pesisir Barat ditingkatkan dengan membantu mensosiaisasikan

decara langsung kepada wisatawan yang datang.

3. Kepada pariwisata agar mendatangkan dan menarik perhatian wisatawan baik

lokal maupun mancanegara, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan

sarana dan prasarana dengan meningkatkan jasa transportasi dan akomodasi

untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Pesisir Barat, selain untuk

kenyamanan juga bisa meningkatkan penghasilan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Sammeng Mappi, Cakrawala Pariwisata, Jakarta : Balai Pustaka 2001

Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2002

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2010

Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy-Syifa',

1992

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : PT.

Refika Aditama, 2006

Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t.

Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida‟ Ismail, Tafsir al-Quran alKarim, (Dar

Maktabah al-Hilal, Beirut, cet 1, 1986 M)

Ibnu Qaiyum al-Jauzi, I’lam al-Muwaqqi’in an Rabbi al-Alamin ,(dar Jail, Baerut,

1973 M)

Jamaluddin al-Qasimin, Mahasin al-Ta’wil, (Maktabah al-Halabi, Cairo, tanpa

tahun),

Komarudin.Ensiklopedia Manajemen. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara 1994

Kodyat, RA. Statistik Induktif Terapan. Yogyakarta: BPFE UGM. 2001

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya, 2000

Manulang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Nita Triana, Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam) Bandar Lampung :

2014

Pendit, Nyoman S, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta,PT. Pradnya

Paramita, 1999

Pitana, I gededanPutu G. Sosiologipariwisata.CV Andi Offset. Yogyakarta, 2005

Prihadhi, Endra K. My Potensi. Jakarta: Elek Media Komputindo. 2004

Ismayanti, Pengantar Pariwisata, Jakarta: Grasindo, 2009

Salah Wahab,Manajemen Kepariwisataan. Jakarta : PT Pradnya Paramita,2003

Said Quthub, Fizhila Li al-Quran, (Dar Syuruq, Cairo, 2001 M), juz 5

Syamsurizal. Peluang di BidangPariwisata. Jakarta: MutiaraSumber Widya, 2007

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Sukardi, Nyoman.. PengantarPariwisata. STP Nusa Dua Bali.Bali, 1998

Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam, Dar Al-Ajil, Beirut.

Suwantoro, G. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta :Balai Pustaka, 2004

Suwarjoko, Warpani & Warpani P. Indira. Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah.

Bandung : ITB. 2007

Terry, George R. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 2009

Yoeti, Oka, A. Anatomi Pariwisata. Bandung, Angkasa. 1996