persiapan kl menghadapi implementasi akuntansi berbasis akrual

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Disampaikan pada acara: Sosialisasi Kesiapan Implementasi Basis Akrual Lingkup Pejabat

Eselon II Kementerian Negara/Lembaga

Oleh:Yuniar Yanuar RasyidDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

PERSIAPAN K/L MENGHADAPI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

JAKARTA, 27 NOVEMBER 2013

1. Kebijakan Dan Urgensi Penerapan Basis Akrual Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah

2. Laporan Keuangan Berbasis Akrual

3. Perubahan Utama Pada Basis Akrual

4. Tren Opini Audit BPPK atas LKKL

5. Rencana Implementasi Basis Akrual Pada Pemerintah Pusat

6. Program Sosialisasi Dan Training Akrual Dan SAKTI

7. Peranan KL dalam Persiapan Implementasi Akuntansi Akrual

8. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun LK Tahun 2013

9. Ilustrasi Format LK Berbasis Akrual

2

AGENDA

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2)

3

• Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

• Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2)

4

• Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memulai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kemudian Pemerintah akan menyusun tahapan-tahapan dan persiapan-persiapan akuntansi berbasis akrual

• Dalam UU APBN TA 2009, informasi pos-pos akrual sudah harus disajikan meskipun dalam bentuk lampiran (suplementary document)

Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada Rapat Konsultasi tanggal 25 September 2008, antara lain:

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.

BASIS AKRUAL adalah suatu basis akuntansi di mana TRANSAKSI EKONOMI ATAU PERISTIWA AKUNTANSI DIAKUI, DICATAT, DAN DISAJIKAN dalam laporan keuangan PADA SAAT TERJADINYA TRANSAKSI tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. PENDAPATAN DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA HAK dan tidak semata-mata pada

saat kas masuk ke kas negara. BELANJA DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN atau tidak selalu pada saat

kas keluar dari kas negara. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat

diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Urgensi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: International Best Practice dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

khususnya untuk meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah; Perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian

kinerja dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas; Penyajian aset di neraca menjadi lebih andal, karena adanya perhitungan beban penyusutan,

amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

5

DEFINISI DAN URGENSI AKUNTANSI BASIS AKRUAL

6

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

• Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

• Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports)

• Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.

• Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan

7

NO LAPORAN KEUANGAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL

BASIS AKRUAL

1 Laporan Realisasi Anggaran V V2 Neraca V V3 Laporan Arus Kas V V4 Catatan atas Laporan Keuangan V V5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih X V6 Laporan Perubahan Ekuitas X V7 Laporan Operasional X V

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

8

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan

informasi kenaikan atau penurunan Saldo

Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

9

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LO merupakan Laporan Keuangan Pokok yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;b) Beban dari kegiatan operasional; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non

Operasional, bila ada;d) Pos luar biasa, bila ada;e) Surplus/defisit-LO.

10

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LPE merupakan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas Awal;b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/

mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas Akhir.

11

LRA

vs

LO

Penerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah

lainnya yang menambah SAL

dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Kekayaan Bersih

adalah Selisih Aset dengan Kewajiban

atau disebut dengan Ekuitas.

Pendapatan-LRA Pendapatan-LO

KAPAN PENDAPATAN LRA ATAU LO DIAKUI?KONSEP UMUM

2-3)

PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)

12

NO JENIS PENDAPATAN

SAAT PENGAKUAN

PENDAPATAN LRA PENDAPATAN LO

1 Pendapatan Perpajakan (PPh, PPN&BM, PBB, BPHTB, Cukai Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Lainnya)

Pendapatan pajak diakui saat realisasi kas diterima di rekening kas umum negara

Self Assesment

Pendapatan pajak diakui saat Realisasi Kas diterima di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan

Official Assesment

Pendapatan pajak diakui pada saat timbulnya hak menagih (saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh WP sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku)

PENGAKUAN PENDAPATAN PERPAJAKAN


13


NO JENIS PENDAPATAN

SAAT PENGAKUAN

PENDAPATAN LRA PENDAPATAN LO

2 PNBP PNBP diakui saat realisasi kas diterima di rekening kas umum negara

a. Saat diterima pembayaran PNBP dari wajib bayar atas benefit/manfaat yang telah diterima oleh wajib bayar

b. Saat ditetapkan PNBP terutang melalui penetapan instansi pengelola PNBP maupun mitra pengelola instansi PNBP atas benefit/manfaat yang telah diterima oleh wajib bayar

PENGAKUAN PENDAPATAN PNBP

14


LRA

vs

LO

Semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang

mengurangi SAL dalam periode TA

bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah

Kewajiban pemerintah yang

diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

Belanja-LRA Beban-LO

KAPAN BELANJA ATAU BEBAN DIAKUI?KONSEP UMUM

2-3)

15


PENGAKUAN BELANJA ATAU BEBANNO KLASIFIKASI SAAT PENGAKUAN

1 BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

2 BEBAN Beban diakui pada saat: a.timbulnya kewajiban; b.terjadinya konsumsi aset; c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa.

ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI

Contoh 1: Pendapatan SewaSatker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A telah menyewakan gedung serbaguna kepada pelanggan pada tgl 25 Des 20X0 namun baru dibayar pada tgl 10 Jan’X1 senilai Rp.1.000.000,-Basis Kas (LRA) Basis Akrual (LO)

20X0 20X1 20X0 20X0Pendapatan 0 1.000.000 1.000.000 0Belanja/Beban 0 0 0 0Silpa/Surplus 0 1.000.000 1.000.000 0

N E R A C A

31 Des 20X0 31 Des 20X1

Kas 0 Kas 1.000.000

Piutang 1.000.000 Piutang 0

Kewajiban Kewajiban 0

16

ANALISA:

Kondisi 20X0

• Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada pencatatan pendapatan pada LRA di tahun 20X0

• Karena pada tahun 20X0 satker telah memberikan layanan penggunaan gedung serba guna tersebut kepada pelanggan maka satker telah memiliki hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan gedung tersebut sebesar Rp. 1juta. Pada LO hal ini dibukukan sebagai Pendapatan LO sebesar Rp. 1 juta dan pada neraca sebagai piutang sebesar Rp. 1 jt.

Kondisi 20X1

• Karena kas diterima di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan pendapatan sebesar Rp1jt.

• Neraca akan membukukan penambahan kas sebesar Rp. 1 jt dan pengurangan piutang sejumlah Rp1.000.000

Kronologis transaksi:Pendapatan Sewa LO Piutang Pendapatan Kas masuk dan pendapatan LRA Piutang Pendapatan berkurang

ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI

Contoh 2: Belanja/Beban GajiGaji pegawai penjaga gedung bulan Des 20X0 dibayar Satker pada tgl 10 Jan 20X1 sebesar Rp.700.000,-

Basis Kas (LRA) Basis Akrual (LO)20X0 20X1 20X0 20X1

Pendapatan 0 0 0Belanja/Beban 0 700.000 700.000 0Silpa/Surplus 0 -700.000 -700.000 0

N E R A C A

31 Des 20X0 31 Des 20X1

Kas 0 Kas -700.000

Piutang 0 Piutang 0

Kewajiban 700.000 Kewajiban 0

17

ANALISA:

Kondisi 20X0

• Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang dibayarkan maka tidak ada pencatatan belanja pada LRA

• Karena pada tahun 20x0 satker telah menerima benefit dari pegawai maka pada LO akan dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 700rb dan pada neraca akan dicatat adanya utang (beban gaji yang belum dibayar) sebesar Rp 700rb.

Kondisi 20X1

• Karena kas dibayarkan di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan belanja (gaji) sebesar Rp 700 rb1jt.

• Neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 700 rb

• Pembayaran utang gaji akan mengurangi saldo kewajiban di neraca sebesar Rp. 700 rb.

Kronologis transaksi:Beban Kewajiban Kas keluar dan Belanja Kewajiban berkurang

Akrual VS KasContoh 3: Belanja/Beban Sewa

Satker A menyewa Gedung untuk digunakan sebagai kantor. Periode sewa adalah 1 (satu) tahun mulai tgl1 Agustus 20X0 sd 31 Juli 20X1 sebesar Rp. 12 juta. Sewa dibayar dimuka (pada tgl. 1 Agts 20X0) sebesar Rp12 juta.

LRA (Basis Kas) LO (Basis Akrual)20X0 20X1 20X0 20X1

Pendapatan 0 0 0 0Belanja/Beban 12 juta 0 5.000.000 7.000.000Surplus/(Defisit) (-12 juta) 0 (-5.000.000) (-7.000.000)

N E R A C A

31 Des 20X0 31 Des 20X1

Kas -12.000.000 Kas 0

Piutang 7.000.000 Piutang 0

Kewajiban 0 Kewajiban 0

18

ANALISA:

Kondisi 20X0

• Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membayar sewa maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 12 jt dan LRA akan membukukan belanja sewa sebesar Rp 12 jt.

• Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar sewa yang benar-benar menjadi beban di tahun 20X0, yaitu sebesar Rp5jt (untuk 5 bulan).

• Sisa sewa selama 7 bulan (Rp. 7 jt) akan dicatat sebagai Piutang (Sewa Dibayar Dimuka)

Kondisi 20X1

• Sisa sewa selama 7 bulan direalisasikan di tahun 20X1 sehingga di tahun 20X1 LO membukukan beban sewa sebesar Rp7jt dan pengurangan piutang sebesar Rp7jt.

Kronologis transaksi:Kas keluar Belanja Beban tahun berjalan Piutang Beban thn berikutnya & piutang berkurang

Akrual VS Kas Contoh 4: Pembelian dan penyusutan Aset Tetap

◦ Pada tanggal 2 Januari 20X0 Satker membeli 1 (satu) unit kendaraan dinas seharga Rp140jt menggunakan Belanja Modal. Masa ekonomis kendaraan dinas tersebut 7 tahun dan penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu adalah Rp20jt.

LRA (Basis Kas) LO (Basis Akrual)

20X0 20X1 20X0 20X1

Pendapatan 0 0 0Belanja/Beban 140.000.000 0 20.000.000 20.000.000

Surplus/(Defisit) (-140.000.000) 0 (-20.000.000) 20.000.000

N E R A C A (Basis Akrual)

20X0 20X1

Kas -140.000.000 Kas 0

AT-Kendaraan&Mesin

140.000.000 AT-Kendaraan&Mesin

140.000.000

Akumulasi penyusutan

-20.000.000 Akumulasi penyusutan

-40.000.000

Nilai buku AT 120.000.000 Nilai buku AT 100.000.00019

ANALISA:

Kondisi 20X0

• Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membeli AT maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp140 jt dan LRA akan membukukan belanja modal sebesar Rp 140 jt.

• Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar beban penyusutan tahun 20X0, yaitu sebesar Rp20jt, disajikan di LO dan akumulasi nilainya di Neraca.

Kondisi 20X1

• PAda tahun 20X1 tidak ada belanja modal dan hanya dicatat beban penyusutan AT yaitu sebesar Rp20jt, sehingga akumulasinya menjadi Rp. 40jt dan nilai Buku Rp. 100jt.

TANTANGAN: MENCAPAI KUALITAS LK BERBASIS AKRUAL TERBAIK DI TAHUN 2015

OPINI BPKCAPAIAN OPINI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified) 7 16 35 45 53 67 69

Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified) 38 31 30 26 29 18 22

Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (Disclaimer) 36 33 18 8 2 2 3

Tidak Wajar (Adversed) - 1 - - - -

Jumlah 81 81 83 79 84 87 94

LKKL DAN LKBUN

TREN PENCAPAIAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKKL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI AWAL PELAPORAN BERBASIS AKRUAL

LKPP 2004 – 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer)LKPP 2009 – 2012 mendapat Opini WDP (Qualified)

20

RENCANA PENTAHAPAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT

Akrual: Menggunakan Aplikasi SPAN

dan SAKTI

21

22

PERUMUSAN KEBIJAKAN

SOSIALISASIDAN

KOMUNIKASI

TRAINING

Penyiapan peraturan/kebijakan terkait akuntansi berbasis akrual, seperti peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem

akuntansi

Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan

Training secara teknis kepada seluruh Stakeholders

PENYIAPAN IT, SARANA, DAN PRASARANA

Penyiapan aplikasi, komputer, dan anggaran/dana

KEGIATAN UTAMA PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT

TAHUN KEGIATAN

2009 LKPP Berbasis Kas Menuju Akrual (CTA), dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Penyiapan SAP Akrual dan Kajian Akrual Penyiapan Informasi Teknologi/IT (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN)

2010 Penerbitan dan sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)

2011 Sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual) Penerbitan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)

2012 Penyiapan kebijakan akuntansi berbasis akrual

2013

Ujicoba SPAN, penyiapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Deklarasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan pemda Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual (RPMK Kebijakan Akuntansi, SAPP, BAS,

JURNAL), serta modulnya High Level Meeting (Menkeu, Ketua BPK, Mendagri, dan Ketua KSAP) Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk Pejabat K/L dan trainer

2014

LKPP CTA, dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Rollout SPAN dan Piloting SAKTI Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk BPK, DPR, DPD, BAKN dan end user Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual

2015

LKPP Berbasis Akrual Training reformasi akuntansi akrual untuk end user Monitoring dan evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual

23

LANGKAH PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT: PAST, PRESENT, FUTURE (1-2)

KANTORPUSAT DJPB

KONSEP SINERGI&INTEGRASI PROGRAM TRAINING AKRUAL

Upgrading

Dit. APK

Dit. TP

Setditjen

KANTOR VERTIKAL DJPB

(KANWIL/KPPN)

PPAKP

PENGAJAR PPAKP

SATKER K/L DAN SKPD

Sinergi dan Integrasi modul dan kegiatan

PUSDIKLAT/ KANTOR PUSAT K/L / AKADEMISI

Dit. APK:2013

BPPK 2014 >>

Training Training/Pembinaan

Sosialisasi/ Training

Training/Pembinaan

Tujuan: Pencapaian Standardisasi mutu modul dan kompetensi pegawai

Sosialisasi/ Training

Sinergi dan Koordinasi modulSinergi dan Koordinasi modul

Stakeholders lain (a.l.

KSAP, IAI, Perguruan

Tinggi)

24

2525

1. High level stakeholders meeting (Menkeu, BPK, Mendagri, KSAP)

2. Deklarasi akrual kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pemda

3. Sosialisasi BPK, DPD, DPR, BAKN

LEVEL POLITIS DAN KEBIJAKAN

1. Rapat Koordinasi pejabat internal Kementerian Keuangan (pejabat Eselon I, II, III)

2. Rapat Koordinasi pejabat eselon I K/L-pusat3. Rapat Koordinasi pejabat eselon II K/L - pusat4. Rapat koordinasi Pejabat Eselon II & III regional(4 wilayah)5. Training kepada pejabat perbendaharaan di seluruh satker

(KPA/PPK/PPSPM)

LEVEL MANAJERIAL

1. Training pembentukan master trainers bagi:- Pegawai kantor pusat DJPB- Pegawai bidang AKLAP Kanwil DJPB- Pegawai KPPN;- pengajar PPAKP

2. Training end user untuk:- Satker Pemerintah Pusat (operator dan administrator)

LEVEL TEKNIS

Melalui Program Integrasi Sosialisi/Training ini diharapkan semua stakeholder memahami dan mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada LKKL dan LKPP tahun 2015

PROGRAM INTEGRASI SOSIALISASI/TRAINING AKRUAL DAN SAKTI TAHUN 2013-2014

26

berupa overview kebijakan Akrual dan SAKTI kepada KPA/PPK/PPSPM selama satu hari

Bimbingan teknis kepada operator (3 org) dan administrator

(1 org) selama 3 hari Materi: Modul Penganggaran-

Modul Pelaksanaan-Modul Pelaporan. (Khusus kepada operator pelaporan ditambahkan training pemantapan pemahaman akuntansi berbasis Akrual selama 2 hari).

- konsultasi teknis satker ke KPPN- Helpdesk- Problem Solving- Asistensi dan Pendampingan

KPPNKebijakanOverview

Akrual

Overview SAKTI

BimtekModul SAKTI

Modul Akrual

Konsultasi TeknisSatker

DESAIN TRAINING KPPN SATKER (END USER)

27

PERHATIAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015

KONDISI:• LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA• LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL

Mulai akuntansi

akrual dengan aplikasi SAKTI

Akrual dan

SAKTI

Akrual dan

SAKTI1 Januari

2015

Pelaporan Akrual 31 Des 2015

Penyusunan LK berbasis CTA

LKPP audited 2014

DAMPAK:1. Dua sistem akuntansi (SAI dan SAKTI) akan beroperasi secara

paralel di tahun 20152. SDM satker memerlukan penguatan kompetensi

dan/ataupenambahan jumlah3. Sarana dan prasarana tambahan untuk mendukung kondisi ini

diperlukan

Peranan KL Dalam Persiapan Implementasi Akrual

1. Biro Keuangan perlu: mensosialisasikan perubahan, meningkatkan bimbingan kepada satker dan memetakan risiko-risiko yang mungkin dihadapi pada implementasi

awal akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit kerjanya masing-masing serta mengupayakan mitigasi-nya.

Memonitoring dan Evaluasi Persiapan Implementasi Akuntansi Akrual2. Pusdiklat Keuangan K/L perlu membantu meningkatkan kapasitas SDM

satker melalui program training 3. Inspektur perlu:

memperkuat pemahaman auditor APIP agar memahami konsep dan model penyusunan audit laporan keuangan berbasis akrual dan

mengawal proses perubahan serta melakukan pendampingan yang intensif di dalam proses migrasi

28

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS

29

1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)a. Memastikan bahwa tidak terdapat pagu dengan nilai minus pada

LRA.b. Memastikan PNBP dalam LRA adalah semua pendapatan K/L

sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Memastikan bahwa PNBP dipungut dengan tarif sesuai PP,

disetor tepat waktu dan digunakan sesuai dengan mekanisme APBN.

d. Memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam klasifikasi belanja atas realisasi pengeluaran yang dilakukan.

e. Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan efektif dan efisien serta dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

f. Memastikan bahwa setiap pengeluaran telah didukung oleh bukti-bukti yang akuntabel dan sah khususnya dalam belanja perjalanan dinas.


30

2. Neracaa. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir

tahun anggaran adalah nihil (Kecuali BLU). b. Nilai piutang pada neraca adalah semua piutang

yang yang dimiliki oleh K/L dan atas piutang tersebut telah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang masing-masing debitur.

c. Memastikan bahwa saldo persediaan di neraca adalah semua persediaan yang dimiliki K/L dengan didukung oleh Berita Acara Opname fisik

d. Memastikan persediaan telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian yang memadai dan semua transaksi telah dicatat dalam SIMAK-BMN.


31

d. Aset Tetap yang dilaporkan pada neraca adalah semua aset tetap yang dimiliki oleh K/L dan didukung dengan dokumen sumber yang memadai.

e. Telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian (pengamanan) atas aset tetap yang dimiliki dengan memadai.

3. PengungkapanPengungkapan yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan atas transaksi atau kejadian yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau yang diharuskan oleh Standar Akuntansi pemerintahan.


32

4. Temuan dan Rekomendasi BPK RITerhadap Temuan dan Rekomendasi BPK RI atas Hasil Pemeriksaan, diharapkan:

a. Seluruh Kementerian Negara/Lembaga agar segera menyelesaikan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi BPK dan mengupayakan secara maksimal agar temuan-temuan tersebut tidak menjadi temuan berulang.

b. Mengintensifkan peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran, mitra pendamping dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK

TERIMA KASIHDirektorat Jenderal Perbendaharaan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

Helpdesk : www.perbendaharaan.go.id

33

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

34

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)

35

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: NERACA (2)

36

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: NERACA (2)

37

38

PEMERINTAH PUSATLAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20X1 20X01 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas

3 Penerimaan Pajak Penghasilan XXX XXX 4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah XXX XXX

5 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan XXX XXX

6 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan XXX XXX 7 Penerimaan Cukai XXX XXX

8 Penerimaan Pajak Lainnya XXX XXX

9 Penerimaan Bea Masuk XXX XXX 10 Penerimaan Pajak Ekspor XXX XXX

11 Penerimaan Sumber Daya Alam XXX XXX 12 Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN XXX XXX

13 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya XXX XXX

14 Penerimaan Hibah XXX XXX 15 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX

16 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15) XXX XXX 17 Arus Keluar Kas

18 Pembayaran Pegawai XXX XXX

19 Pembayaran Barang XXX XXX 20 Pembayaran Bunga XXX XXX

21 Pembayaran Subsidi XXX XXX

22 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX

23 Pembayaran Hibah XXX XXX

24 Pembayaran Lain-lain XXX XXX 25 Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX

26 Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX

27 Pembayaran Dana Alokasi Umum XXX XXX 28 Pembayaran Dana Alokasi Khusus XXX XXX

29 Pembayaran Dana Otonomi Khusus XXX XXX 30 Pembayaran Dana Penyesuaian XXX XXX

31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX

32 Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31) XXX XXX 33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32) XXX XXX

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN ARUS KAS (3)

39

34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

35 Arus Masuk Kas

36 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX

37 Penjualan atas Tanah XXX XXX

38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX

39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX

40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

41 Penjualan Aset Tetap XXX XXX

42 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX

43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX

44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX

45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44) XXX XXX

46 Arus Keluar Kas

47 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX

48 Perolehan Tanah XXX XXX

49 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX

50 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX

51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

52 Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX

53 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX

54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX

55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX

56 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) XXX XXX

57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56) XXX XXX


40

56 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 57 Arus Masuk Kas 58 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX XXX 59 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX 60 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX 61 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri XXX XXX 62 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah XXX XXX 63 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX 64 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX 65 Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64) XXX XXX 66 Arus Keluar Kas 67 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX XXX 68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX 69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX 70 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX XXX 71 Pemberian Pinjaman kepada Daerah XXX XXX 72 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX 73 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX 74 Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73) XXX XXX 75 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74) XXX XXX 76 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 77 Arus Masuk Kas 78 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX 79 Kiriman Uang Masuk XXX XXX 80 Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79) XXX XXX 81 Arus Keluar Kas 82 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX 83 Kiriman Uang Keluar XXX XXX 84 Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83) XXX XXX 85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84) XXX XXX 86 Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85) XXX XXX 87 Saldo Awal Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX 88 Saldo Akhir Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87) XXX XXX 89 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX

90 Saldo Akhir Kas (88+89)) XXX XXX


41

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (4)

42

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (5)

43

PEMERINTAH PUSATLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0(Dalam rupiah)

No URAIAN 20x1 20x0 Kenaikan/ Penurunan (%)

KEGIATAN OPERASIONAL

1PENDAPATAN

2 PENDAPATAN PERPAJAKAN

3 Pendapatan Pajak Penghasilan xxx xxx xxx xxx

4 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah xxx xxx xxx xxx

5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan xxx xxx xxx xxx

6 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan xxx xxx xxx xxx

7 Pendapatan Cukai xxx xxx xxx xxx

8 Pendapatan Bea Masuk xxx xxx xxx xxx

9 Pendapatan Pajak Ekspor xxx xxx xxx xxx

10 Pendapatan Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx

11 Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 ) xxx xxx xxx xxx12

13 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

14 Pendapatan Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx

15 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba xxx xxx xxx xxx

16 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx

17 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) xxx xxx xxx xxx18

19 PENDAPATAN HIBAH

20 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx

21 Jumlah Pendapatan Hibah (20) xxx xxx xxx xxx22 JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) xxx xxx xxx xxx

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN OPERASIONAL (6)

44


45


persiapan kl menghadapi implementasi akuntansi berbasis akrual

Documents