Persiapan Kl Menghadapi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Download Persiapan Kl Menghadapi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Post on 12-Jul-2016

10 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SAP

TRANSCRIPT

<p>STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL</p> <p>INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Disampaikan pada acara: Sosialisasi Kesiapan Implementasi Basis Akrual Lingkup Pejabat Eselon II Kementerian Negara/LembagaOleh:Yuniar Yanuar RasyidDirektur Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPERSIAPAN K/L MENGHADAPI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUALJAKARTA, 27 NOVEMBER 20131Kebijakan Dan Urgensi Penerapan Basis Akrual Pada Pelaporan Keuangan PemerintahLaporan Keuangan Berbasis AkrualPerubahan Utama Pada Basis AkrualTren Opini Audit BPPK atas LKKLRencana Implementasi Basis Akrual Pada Pemerintah PusatProgram Sosialisasi Dan Training Akrual Dan SAKTIPeranan KL dalam Persiapan Implementasi Akuntansi AkrualHal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun LK Tahun 2013Ilustrasi Format LK Berbasis Akrual</p> <p> 2AGENDAKEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2)</p> <p>3KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2)</p> <p>4BASIS AKRUAL adalah suatu basis akuntansi di mana TRANSAKSI EKONOMI ATAU PERISTIWA AKUNTANSI DIAKUI, DICATAT, DAN DISAJIKAN dalam laporan keuangan PADA SAAT TERJADINYA TRANSAKSI tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.PENDAPATAN DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA HAK dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara.BELANJA DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara.Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.Urgensi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual:International Best Practice dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya untuk meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah;Perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian kinerja dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas;Penyajian aset di neraca menjadi lebih andal, karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).5DEFINISI DAN URGENSI AKUNTANSI BASIS AKRUAL6LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUALInformasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.</p> <p>Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports) </p> <p>Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.</p> <p>Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan7NOLAPORAN KEUANGANBASIS KAS MENUJU AKRUALBASIS AKRUAL1Laporan Realisasi Anggaran V V2NeracaVV3Laporan Arus Kas VV4Catatan atas Laporan KeuanganVV5Laporan Perubahan Saldo Anggaran LebihXV6Laporan Perubahan EkuitasXV7Laporan OperasionalXVKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN8LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>9LAPORAN OPERASIONAL (LO)LO merupakan Laporan Keuangan Pokok yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:</p> <p>a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;b) Beban dari kegiatan operasional; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;d) Pos luar biasa, bila ada;e) Surplus/defisit-LO.</p> <p>10LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)LPE merupakan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:</p> <p>a) Ekuitas Awal;b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.d) Ekuitas Akhir.11LRAvsLOPenerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah SAL dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahHak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kekayaan Bersih adalah Selisih Aset dengan Kewajiban atau disebut dengan Ekuitas.Pendapatan-LRAPendapatan-LOKAPAN PENDAPATAN LRA ATAU LO DIAKUI?KONSEP UMUM2-3)PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)12NOJENIS PENDAPATANSAAT PENGAKUANPENDAPATAN LRA PENDAPATAN LO1Pendapatan Perpajakan (PPh, PPN&amp;BM, PBB, BPHTB, Cukai Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Lainnya)Pendapatan pajak diakui saat realisasi kas diterima di rekening kas umum negaraSelf Assesment</p> <p>Pendapatan pajak diakui saat Realisasi Kas diterima di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapanOfficial Assesment</p> <p>Pendapatan pajak diakui pada saat timbulnya hak menagih (saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh WP sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku)PENGAKUAN PENDAPATAN PERPAJAKANPERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)13PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)NOJENIS PENDAPATANSAAT PENGAKUANPENDAPATAN LRAPENDAPATAN LO2PNBPPNBP diakui saat realisasi kas diterima di rekening kas umum negaraSaat diterima pembayaran PNBP dari wajib bayar atas benefit/manfaat yang telah diterima oleh wajib bayarSaat ditetapkan PNBP terutang melalui penetapan instansi pengelola PNBP maupun mitra pengelola instansi PNBP atas benefit/manfaat yang telah diterima oleh wajib bayarPENGAKUAN PENDAPATAN PNBP 14PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (3-3)LRAvsLOSemua pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi SAL dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintahKewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.Belanja-LRABeban-LOKAPAN BELANJA ATAU BEBAN DIAKUI?KONSEP UMUM2-3)15PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)PENGAKUAN BELANJA ATAU BEBANNOKLASIFIKASISAAT PENGAKUAN1BELANJABelanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.</p> <p>2BEBANBeban diakui pada saat: timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.</p> <p>ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSIContoh 1: Pendapatan SewaSatker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A telah menyewakan gedung serbaguna kepada pelanggan pada tgl 25 Des 20X0 namun baru dibayar pada tgl 10 JanX1 senilai Rp.1.000.000,-</p> <p>Basis Kas (LRA)Basis Akrual (LO)20X020X120X020X0Pendapatan01.000.0001.000.0000Belanja/Beban0000Silpa/Surplus01.000.0001.000.0000N E R A C A31 Des 20X031 Des 20X1Kas0Kas1.000.000Piutang1.000.000Piutang0KewajibanKewajiban016ANALISA:Kondisi 20X0Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada pencatatan pendapatan pada LRA di tahun 20X0Karena pada tahun 20X0 satker telah memberikan layanan penggunaan gedung serba guna tersebut kepada pelanggan maka satker telah memiliki hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan gedung tersebut sebesar Rp. 1juta. Pada LO hal ini dibukukan sebagai Pendapatan LO sebesar Rp. 1 juta dan pada neraca sebagai piutang sebesar Rp. 1 jt.Kondisi 20X1Karena kas diterima di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan pendapatan sebesar Rp1jt. Neraca akan membukukan penambahan kas sebesar Rp. 1 jt dan pengurangan piutang sejumlah Rp1.000.000Kronologis transaksi:Pendapatan Sewa LO Piutang Pendapatan Kas masuk dan pendapatan LRA Piutang Pendapatan berkurangILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSIContoh 2: Belanja/Beban GajiGaji pegawai penjaga gedung bulan Des 20X0 dibayar Satker pada tgl 10 Jan 20X1 sebesar Rp.700.000,-</p> <p>Basis Kas (LRA)Basis Akrual (LO)20X020X120X020X1Pendapatan000Belanja/Beban0700.000700.0000Silpa/Surplus0-700.000-700.0000N E R A C A31 Des 20X031 Des 20X1Kas0Kas-700.000Piutang0Piutang0Kewajiban700.000Kewajiban017ANALISA:Kondisi 20X0Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang dibayarkan maka tidak ada pencatatan belanja pada LRA Karena pada tahun 20x0 satker telah menerima benefit dari pegawai maka pada LO akan dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 700rb dan pada neraca akan dicatat adanya utang (beban gaji yang belum dibayar) sebesar Rp 700rb.Kondisi 20X1Karena kas dibayarkan di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan belanja (gaji) sebesar Rp 700 rb1jt.Neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 700 rbPembayaran utang gaji akan mengurangi saldo kewajiban di neraca sebesar Rp. 700 rb.Kronologis transaksi:Beban Kewajiban Kas keluar dan Belanja Kewajiban berkurangAkrual VS KasContoh 3: Belanja/Beban SewaSatker A menyewa Gedung untuk digunakan sebagai kantor. Periode sewa adalah 1 (satu) tahun mulai tgl1 Agustus 20X0 sd 31 Juli 20X1 sebesar Rp. 12 juta. Sewa dibayar dimuka (pada tgl. 1 Agts 20X0) sebesar Rp12 juta.LRA (Basis Kas) LO (Basis Akrual)20X020X120X020X1Pendapatan0000Belanja/Beban12 juta05.000.0007.000.000Surplus/(Defisit)(-12 juta)0(-5.000.000)(-7.000.000)N E R A C A31 Des 20X031 Des 20X1Kas-12.000.000Kas0Piutang7.000.000Piutang0Kewajiban0Kewajiban018ANALISA:Kondisi 20X0Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membayar sewa maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 12 jt dan LRA akan membukukan belanja sewa sebesar Rp 12 jt.Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar sewa yang benar-benar menjadi beban di tahun 20X0, yaitu sebesar Rp5jt (untuk 5 bulan).Sisa sewa selama 7 bulan (Rp. 7 jt) akan dicatat sebagai Piutang (Sewa Dibayar Dimuka)Kondisi 20X1Sisa sewa selama 7 bulan direalisasikan di tahun 20X1 sehingga di tahun 20X1 LO membukukan beban sewa sebesar Rp7jt dan pengurangan piutang sebesar Rp7jt. Kronologis transaksi:Kas keluar Belanja Beban tahun berjalan Piutang Beban thn berikutnya &amp; piutang berkurangAkrual VS KasContoh 4: Pembelian dan penyusutan Aset TetapPada tanggal 2 Januari 20X0 Satker membeli 1 (satu) unit kendaraan dinas seharga Rp140jt menggunakan Belanja Modal. Masa ekonomis kendaraan dinas tersebut 7 tahun dan penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu adalah Rp20jt. LRA (Basis Kas) LO (Basis Akrual)20X020X120X020X1Pendapatan000Belanja/Beban140.000.000020.000.00020.000.000</p> <p>Surplus/(Defisit)(-140.000.000)0(-20.000.000)20.000.000N E R A C A (Basis Akrual)20X020X1Kas-140.000.000Kas0AT-Kendaraan&amp;Mesin140.000.000AT-Kendaraan&amp;Mesin140.000.000Akumulasi penyusutan-20.000.000Akumulasi penyusutan-40.000.000Nilai buku AT120.000.000Nilai buku AT100.000.00019ANALISA:Kondisi 20X0Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membeli AT maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp140 jt dan LRA akan membukukan belanja modal sebesar Rp 140 jt.Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar beban penyusutan tahun 20X0, yaitu sebesar Rp20jt, disajikan di LO dan akumulasi nilainya di Neraca.Kondisi 20X1PAda tahun 20X1 tidak ada belanja modal dan hanya dicatat beban penyusutan AT yaitu sebesar Rp20jt, sehingga akumulasinya menjadi Rp. 40jt dan nilai Buku Rp. 100jt.TANTANGAN: MENCAPAI KUALITAS LK BERBASIS AKRUAL TERBAIK DI TAHUN 2015 OPINI BPKCAPAIAN OPINI2006200720082009201020112012Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified)7 163545536769Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified)38 313026291822Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (Disclaimer)36 33188223Tidak Wajar (Adversed)-1----Jumlah81818379848794LKKL DAN LKBUNTREN PENCAPAIAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKKL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI AWAL PELAPORAN BERBASIS AKRUALLKPP 2004 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer)LKPP 2009 2012 mendapat Opini WDP (Qualified)2020</p> <p>RENCANA PENTAHAPAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSATAkrual: Menggunakan Aplikasi SPAN dan SAKTI212222PERUMUSAN KEBIJAKANSOSIALISASIDANKOMUNIKASITRAININGPenyiapan peraturan/kebijakan terkait akuntansi berbasis akrual, seperti peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansiSosialisasi dan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentinganTraining secara teknis kepada seluruh StakeholdersPENYIAPAN IT, SARANA, DAN PRASARANAPenyiapan aplikasi, komputer, dan anggaran/danaKEGIATAN UTAMA PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSATTAHUNKEGIATAN2009LKPP Berbasis Kas Menuju Akrual (CTA), dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkrualPenyiapan SAP Akrual dan Kajian Akrual Penyiapan Informasi Teknologi/IT (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN)2010Penerbitan dan sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)2011Sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)Penerbitan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)2012Penyiapan kebijakan akuntansi berbasis akrual2013Ujicoba SPAN, penyiapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)Deklarasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan pemdaPenyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual (RPMK Kebijakan Akuntansi, SAPP, BAS, JURNAL), serta modulnyaHigh Level Meeting (Menkeu, Ketua BPK, Mendagri, dan Ketua KSAP)Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk Pejabat K/L dan trainer 2014LKPP CTA, dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkrualRollout SPAN dan Piloting SAKTIPenyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrualSosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk BPK, DPR, DPD, BAKN dan end user Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual2015LKPP Berbasis AkrualTraining reformasi akuntansi akrual untuk end userMonitoring dan evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual23LANGKAH PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT: PAST, PRESENT, FUTURE (1-2)KANTORPUSAT DJPBKONSEP SINERGI&amp;INTEGRASI PROGRAM TRAINING AKRUAL </p> <p>UpgradingDit. APKDit. TPSetditjenKANTOR VERTIKAL DJPB (KANWIL/KPPN) </p> <p>PPAKPPENGAJAR PPAKPSATKER K/L DAN SKPDSinergi dan Integrasi modul dan kegiatanPUSDIKLAT/ KANTOR PUSAT K/L / AKADEMISIDit. APK:2013 BPPK 2014 &gt;&gt;TrainingTraining/PembinaanSosialisasi/ TrainingTraining/PembinaanTujuan: Pencapaian Standardisasi mutu modul dan kompetensi pegawai Sosialisasi/ TrainingSinergi dan Koordinasi modulSinergi dan Koordinasi modulStakeholders lain (a.l. KSAP, IAI, Perguruan Tinggi)24242525High level stakeholders meeting (Menkeu, BPK, Mendagri, KSAP)Deklarasi akrual kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan PemdaSosialisasi BPK, DPD, DPR, BAKNLEVEL POLITIS DAN KEBIJAKAN Rapat Koordinasi pejabat internal Kementerian Keuangan (pejabat Eselon I, II, III)Rapat Koordinasi peja...</p>

Recommended

View more >