pers release hasil survey opini publik kab sumenep

HASIL SURVEY OPINI PUBLIKEVALUASI 99 HARI KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP

DI BAWAH KEPEMIMPINAN

KH ABUYA BUSRO KARIM, M.Si – Drs. SUNGKONO SIDIK, M.Si

PERS RELEASE

MADURA SURVEY AND POLICY STUDIES

M-SposE

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 99 hari kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep dibawah kepemimpinan KH. Abuya Busyro Karim – Sungkono Siddik;

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 5 (lima) program unggulan kepemimpinan KH. Abuya Busyro Karim – Sungkono Siddik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam program kerja 99 hari, sebagaimana dicanangkan dalam visi – misinya yang disampaikan pada saat kampanye;

3. Sebagai instrument evaluasi kritis terhadap 99 hari kinerja Pemerintahan Daerah kabupaten Sumenep dibawah kepemimpinan KH. Abuya Busyro Karim – Sungkono Siddik dan sebagai masukan untuk agenda-agenda perbaikannya kedepan;

4. Untuk mengetahui ekspektasi (harapan) masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Daerah kabupaten Sumenep dibawah kepemimpinan KH. Abuya Busyro Karim – Sungkono Siddik.

SUMMARY RESPONDEN

Jumlah responden : 400 Responden Unit sampel : Rumah tanggaMetode sampling : Multistage Random SamplingWilayah Survey : Kabupaten Sumenep

7 Area (DAPIL) 20 Kecamatan 50 Desa/Kelurahan

Margin of error : 4,89 %Periode penelitian : 27 Januari – 6 Februari 2011

DEMOGRAFI RESPONDEN

Berdasarkan jenis kelamin, relatif berimbang antara laki-

laki dan perempuan

Berdasarkan usia, mayoritas responden 30-39 tahun (28,7%).

Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden

tamat SD (30,6%).

Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden sebagai petani/buruh tani (44,9%).

Berdasarkan etnis, mayoritas responden berasal dari suku

madura (96,8%).

Berdasarkan agama, mayoritas responden beragama islam

(99,3%).

Materi/Obyek Yang Di Survey

1. Tingkat Pengenalan masyarakat terhadap Bupati Sumenep, SKPD, dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

2. Kinerja Bupati Sumenep, SKPD, dan DPRD Kabupaten Sumenep;

3. Kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan public, tranparansi, dan pembangunan kepulauan dan infrastruktur, dan penegakan hukum;

4. Kinerja Pemerintah daerah dalam melaksanakan 5 (lima) program unggulan yang dicanangkan KH. Abuya Busyro Karim – Sungkono Siddik selama 99 hari masa peerintahannya;

5. Ekspektasi (Harapan) masyarakat Sumenep terhadap pemerintahan daerah kabupaten Sumenep dibawah kepemimpinan KH. Abuya Busyro Karim – Sungkono Siddik.

HASIL SURVEY

Keterkenalan Bupati Sumenep, KH. Abuya Busyro Karim

Sebagian besar masyarakat Kab Sumenep mengenal KH. Abuya Busyro Karim (95,3%),, sementara yang tidak mengenal (0,2%) dan tidak menjawab/tidak tahu (4,4%). Secara umum masyarakat Kab Sumenep mengenal KH Abuya Busyro Karim sebagai Bupati Sumenep (84%), mengenal sebagai kiai (7%), sebagai anggota DPRD (7%) dan lainnya (2%).

Figur Abuya Busyro Karim dimata responden cukup baik 71% dan alasan tertinggi menyukai karena faktor keagamaan (agamis) 37%, figur yang baik 15% dan merakyat 13%. Sedangkan responden yang tidak menyukai Abuya Busyro Karim sebanyak (4%) karena alasan tidak menepati janji (27% dari responden yang tidak menyukai)

Ekseptabilitas Publik terhadap KH. Abuya Busyro Karim

Terkait dengan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kab Sumenep dibawah kepemimpinan KH Abuya Busyro Karim-Ir Sungkono Sidik, secara umum responden menilai cukup memuaskan 49%, kurang memuaskan 25%, memuaskan 23% dan sangat memuaskan 3%.

Adapun sektor pembangunan yang kurang berhasil adalah perbaikan jalan desa (56%), distribusi listrik yang tidak merata dan tidak continu 8%, masalah pertanian 7%, pelayanan kesehatan 4%, masalah ekonomi 4%, dan pembangunan infrastruktur 4%,

Sedangkan sektor pembangunan yang dinilai berhasil adalah pembangunan pertanian 25%, pembangunan jalan dan jembatan 22%, pendidikan 16%, dan pembangunan sarana kesehatan 12%

Penilaian terhadap perkembangan pembangunan kepulauan, menurut responden tidak ada perubahan 51%, menjadi lebih baik 45% dan semakin buruk 4%. Adapun alasan penilaian terhadap perkembangan pembangunan kepulauan; tidak ada perubahan; memang tidak ada perubahan 53%; dan karena baru menjabat (99 hari) 33%. Alasan menjadi lebih baik; bantuan tersalur dengan baik 39%, program-program yang direncanakan sudah berjalan dengan baik 13%, banyak jalan dalam rencana perbaikan 11%. Sedangkan alasan semakin buruk karena jalan yang masih dalam kondisi rusak berat 50%.

Persepsi Masyarakat Terkait Dengan Transparansi Kebijakan PEMKAB Sumenep

Persepsi responden terhadap pengisian jabatan struktural di Pemkab Sumenep telah dilakukan secara

proporsional dan transparan, sebagian besar responden menjawab tidak tahu (77%), sementara yang menjawab Ya (17%) dan menjawab Tidak (6%).

Persepsi terhadap APBD Kabupaten Sumenep telah disosialisasikan kepada masyarakat; sebagian besar menjawab tidak tahu (68%), menjawab Ya (20%) dan Tidak (12%).

Persepsi terhadap proses rekrutmen CPNSD di Kabupaten Sumenep berlangsung transparan dan adil, sebagian besar menjawab tidak tahu (66%), menjawab Ya (20%) dan Tidak (14%).

Persepsi Terhadap APBD Kab. SumenepTelah Disosialisasikan Kepada Masyarakat

Persepsi responden terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sumenep telah dilakukan secara adil,

sebagian besar responden menjawab tidak tahu (40%), sementara yang menjawab Ya (39%) dan menjawab

Tidak (21%).

Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja SKPDPENGENALAN THD SKPD PERINGKAT POPULARITAS

SKPD

PENILAIAN KINERJA SKPD DI KABUPATEN SUMENEP

HARAPAN MASYARAKAT (EKSPEKTASI PUBLIK) TERHADAP PEMKAB SUMENEP

DI BAWAH KEPEMIMPINANKH ABUYA BUSYRO KARIM

Harapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan;Biaya sekolah (SD,SMP, SMA sederajat) GRATIS 48,1%, Bantuan biaya sekolah bagi warga miskin 31,3%, Peningkatan kinerja dan kualitas guru 7,4%, Perbaikan gedung sekolah yang rusak 6,7%, Penambahan/rekrutmen tenaga pengajar/guru 2,5%, Pengadaan buku-buku pelajaran 2,0%, Program beasiswa bagi siswa berprestasi 1,7%, Kemudahan sekolah di SMP/SMA Negeri 1,2%, Uang Partisipasi dihapus 0,2%

Harapan bidang KesehatanBiaya pengobatan di puskesmas gratis 41%, Anggaran khusus untuk pengobatan gratis bagi warga miskin 20%, Peningkatan pelayan di puskesmas dan RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep 18%, Pendirian Poskesdes (Pos kesehatan desa) di tiap-tiap kelurahan 7%, Peningkatan kualitas dan kinerja tenaga dokter dan para medis 6%, Ketersediaan obat-obatan dengan harga terjangkau 5%, Penambahan fasilitas medis di puskesmas 2%, Penambahan/rekrutmen tenaga dokter dan para medis 1%

Harapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan

Dalam hal penyediaan lapangan kerja, harapan tertinggi masyarakat Kab Sumenep adalah bantuan modal usaha mikro

dan wirausaha baru (49%). Selanjutnya rekrutment CPNSD dilakukan secara adil dan transparan sebesar (18%), kerjasama

Pemkab Sumenep dengan perusahaan swasta (16%) dan kursus/pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi pemuda/remaja

(13%)

Harapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam

penyediaan lapangan kerja

Sedangkan pada bidang industri dan perdagangan, harapan tertinggi masyarakat Kab Sumenep adalah bantuan modal usaha (33%). Setelah itu, kemudahan

pemberian ijin usaha dan perdagangan (19%), pendirian pabrik-pabrik baru di Kab Sumenep (15%) dan bantuan perluasan pasar bagi usaha mikro/menengah oleh

Pemkab Sumenep (13%)

Harapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep bidang

Industri & Perdagangan

Harapan pada bidang pertamanan dan tata kota adalah peningkatan penerangan jalan umum (28%), pavingisasi diseluruh kelurahan/dusun (20%) dan penghijauan kota secara menyeluruh (20%). Kondisi penting karena pertamanan dan tata kota saat ini telah menjadi isu penting yang dapat mendongkrak kepercayaan publik


Pertamanan dan Tata Kota

Harapan pada bidang kependudukan dan catatan sipil adalah pembuatan KTP gratis (55%) dan kemudahan memperoleh dokumen kependudukan (23%). Harapan ini sebenarnya sejalan dengan semangat Pemkab Sumenep untuk

mereposisi kebijakan pembuatan KTP pada kecamatan, sehingga warga kepulauan juga teraspirasikan


Kependudukan & Catatan Sipil

Pada bidang sosial dan PBA, responden mengharapkan adanya program sekolah gratis bagi anak jalanan (36%) dan sosialisasi tanggap bencana

kepada warga masyarakat (17%)

Harapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Bidang Sosial

dan Penanggulangan Bencana Alam (PBA)

Pada bidang transportasi kepulauan, harapan yang paling tinggi adalah memperbanyak armada kapal (44%) dan memperbanyak jadwal

penyeberangan (29%) dan memelihara dan meningkatkan fasilitas pelabuhan (18%). Harapan ini logis karena sampai saat ini

penyeberangan antar pulau di Sumenep masih ada yang 2 kali seminggu.

Harapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Bidang

Transportasi Kepulauan

Bidang pembangunan infrastruktur, harapan tertinggi adalah pembangunan dan perbaikan jalan rusak di Kab. Sumenep (80%).


Pembangunan Infrastruktur

Bidang penyediaan listrik, harapan tertinggi adalah penyaluran listrik secara merata di kawasan kepulauan (45.8%), adanya teknologi

penyediaan listrik bagi daerah terpencil (25.5%) dan meminimalisasi kejadian listrik mati (22,5%)


Penyediaan Listrik

Bidang pengembagan potensi wisata, harapan tertinggi adalah peningkatan potensi wisata alam di Sumenep (53,3%) dan peningkatan fasilitas pada lokasi wisata (15,1%). Potensi wisata di Sumenep sangat besar, namun sampai saat ini pengelolaannya masih belum maksimal.


Pengembangan Potensi Wisata

Bidang penyediaan air besih, harapan tertinggi masyarakat Kab Sumenep adalah menambah sumber air bersih (37%) dan menambah

mobil pengiriman air bersih terutama saat panen tembakau (30%). Dinas terkait (PDAM) dengan bidang ini juga tak luput dari harapan responden

untuk dimaksimalkan (14%)


Penyediaan Air Bersih

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM UNGGULAN PEMKAB

SUMENEP DI BAWAH KEPEMIMPINAN

KH ABUYA BUSYRO KARIM – SUNGKONO SIDDIK

Persepsi Masyarakat Terhadap 5 Program Unggulan

Responden masih relatif tinggi responnya dalam beberapa program yang dijanjikan oleh Pemkab Sumenep dibawah kepemimpinan KH Abuya Busyro Karim. Program seperti Puskesmas gratis (79%), PBB gratis

(77%) dan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau (64%) sudah familiar di tengah masyarakat. Tentu kondisi ini terbangun atas dasar tiga program utama yang selalu dikampanyekan oleh pasangan terpilih Bupati

Sumenep dalam pencalonannya dulu. Namun, apakah ketiga program tersebut sudah terlaksana secara maksimal perlu ada pendalaman lebih

lanjut.

Ketika responden dihadapkan pada pertanyaan apakah program tersebut sudah berjalan secara maksimal? Sebagian besar menyatakan

(meskipun tidak berbeda jauh selisihnya) bahwa beberapa program seperti Puskesmas gratis (36,8%), PBB Gratis (49,8%), dan Program pupuk terjangkau (39,2%) masih dianggap berjalan kurang maksimal. Kondisi ini perlu segera diperbaiki mengingat ketiga program diatas

merupakan program unggulan bupati terpilih saat ini. Untuk program yang dianggap kurang dikenal di tengah masyarakat,

justru dianggap berjalan lebih maksimal, Guru GTT (41%) dan perijinan 1 atap (47,4%)

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DPRD KAB SUMENEP

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Sumenep)

52% masyarakat Kab Sumenep tidak mengetahui/mengenal anggota dewan Kab. Sumenep, sementara 48% menyatakan mengenal

Sebagian besar responden (61%) tidak mengetahui ketika ditanyakan bagaiman penilaiannya terkait dengan fungsi dewan dalam membuat peraturan daerah apakah sudah sesuai dengan kepentingan rakyat atau tidak. Sementara (23%) menyatakan

fungsi dewan dalam membuat PERDA sudah sesuai kepentingan rakyat,

sementara 16% menyatakan fungsi dewan dalam membuat PERDA tidak sesuai

kepentingan rakyat.

Ketika ditanya fungsi dewan dalam mengontrol pemerintah, sebagian besar responden (66%) juga tidak tahu ketika

ditanya apakah fungsi dewan dalam mengontrol kerja pemerintah sudah

maksimal dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Sebanyak 17%

menyatakan fungsi dewan dalam mengontrol kerja pemerintah sudah

maksimal dan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan 17% menyatakan tidak/belum maksimal

Terkait dengan fungsi dewan dalam menyusun APBD sudah berjalan

maksimal dan APBD yang disusun sudah prorakyat, sebanyak 67%

menyatakan tidak tahu. Ketidaktahuan ini menunjukkan

bahwa kinerja dewan masih belum nyata dirasakan oleh masyarakat.

Terlebih kaitannya dengan sosialisasi program dan kinerja

dewan. Sehingga, logis jika harapan masyarakat terhadap dewan yang

paling tinggi adalah lebih memperhatikan aspirasi rakyat kecil

(34,6%)

REKOMENDASI1. 5 (Lima) Program Unggulan sebagaimana disampaikan dalam Janji Politiknya

pasa saat kampanye Pilkada, perlu untuk segera direalisasikan agar tidak menambah sentimen negatif masyarakat khususnya basis konstituen terhadap kinerja Pemkab Sumenep.

5 (Lima) Butir Rekomendasi :

2. Perlu untuk mendorong SKPD agar lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat melalui program-program kerakyatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga keberadaan SKPD lebih dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Keterbukaan dan transparansi perlu ditingkatkan melalui penataan sistem sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan Good Governance.

4. Merespon persepsi dan ekspektasi publik dengan memprioritaskan program-program sesuai dengan harapan publik.

5. Untuk DPRD Kabupaten Sumenep secara Kelembagaan dan personal perlu untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan jaring aspirasi dengan publik serta mengaktualisasikan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah yang pro rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TERIMA KASIHMATOR SAKALANGKONG

pers release hasil survey opini publik kab sumenep

News & Politics