MENTERI HUKUM DAN IIAT AS.ASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

PI,]RATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIARtrPUBLIK INDONtrSIA

NOMOR 16 TAHUN 2oL2TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MtrNTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA NOMOR M.HH_OS.UM.O1.O1 TAHUN 2011 TtrNTANG

LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT'|UHAN YANG MAHA trSA

MtrNTERI HUKUM DAN FIAK ASASI MANUSIA RtrPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahrna untuk menyempurnakan letak tulisan "PEN;AYOMAN"dan bentuk gambar yang melambangkan satu kesatuan utuh logoKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OS.UM.0 i .01Tahun 2ol1 tentang Logo Kementerian Hukum dan l{ak asasiManusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-07. UM.O 1 .0 1

Tahun 2071 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor M.l{H-05.uM.01.01 Tahun 2011tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perludiubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksr-rd dalamhuruf a, perlu menetapkan Peratlrran Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OS.UM.O1.01Trrhun '2oll tentang Logo Kementerian Hukum dan l{ak AsasiManusia;

Mengingat: l. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora976);Peraturan Presiden Nomor 47 Tahwn'2oo9 tentang Pembentukandan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah bebcrapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahurr2arl tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor47 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2O11 Nomor lal);

2.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahwn 2OlO tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2}ll tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2O1O tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207l NomorA2);Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand DesignReformasi Birokrasi 20 lO-2025;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lo Nomor676);Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manus'a NomorM.HH-05.UM.01.01 Tahun 20l1 tentang Logo KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2oll Nomor 433) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH-07.UM.01.01 Tahun 2O71 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH-05.UM.01.01 Tahun 2O1l tentang Logo KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 20ll Nomor 650);

MEMUTUSI(AN:

McnetapKan: PERATURAN MENTtrRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TtrNTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-Os.UM.O 1.01 TAHUN 2OTTTENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun2O11 tentang Logo Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 433)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor M.HH-07.UM.01.01 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2OlL Nomor 650) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-.).

4.

5.

6.

7.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapadatanggal 19 September 2OL2

MENTtrRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakartapadatanggai 19 Seprember 2OI2

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI2 NOMOR 931

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI2 TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH.O5.UM.O1.O1TAHUN 2O1I TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA

BENTUK DAN UKURAN :

Logo berbentuk segi empat dengan warna dasar biru tua, memuat gambar dantulisan PENGAYOMAN di bawah berwarna kuning emas terang. Perbandinganukuran panjang dan lebar adalah 9 : 8. Jenis huruf tulisan adalah Futura Md BT.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIREPUBLIK INDONESIA,

MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN