permendiknas no 78 2009

5/14/2018 Permendiknas No 78 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/permendiknas-no-78-2009 1/25

· ': G •

...__"!'-

. "PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78TAHUN 2009

TENTANG

. PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF

INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH

. . .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

TAHUN 2009



PERATURAN

MENTERI PENDID IKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN.2009

TENTANG

. ,PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

PADA JENJANG PENDIDIKA~ DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDID IKAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a: bahwa dalam rangka menumbuhkan, danmengembangkan daya imajinasi,inovasi,nalar,rasa keingintahuan, dan eksperimentasi pesertadidik untuk menemukan kemungkinan~

.kemungkinan baru sesuai dengan karakteristikpeserta didik .dan meta pelajaran yang di·ajarkanpada sekolah ·benaraf internasional, perlumemberikan arah mutu sekolah bertarafinternasional;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandangperlu menetapkan Peraturan Menteri PendidikanNasional tentang Penyelenggaraan SekolahBertaraf International pada Jenjang PendidikanOasar dan Menengah;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik .'j'Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang .Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemermtah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Nomor 4754);

5. Peraturan Presiden Nomor9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Ke~a Kementerian Negara Republik Indonesia,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir.dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun2008;

6. Keputusan. Presiden Nomor 1871M 2004mengenai Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu. sebagaimana telah beberapa kali

diubah .terakhir dengan Keputusan PresidenNomor77IPTahun 2007;

I



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDID IKAN NASIONALTENTANG -PENYELENGGARAAN $EKOLAHBERTARAF INTERNASIONAL PADA JENJANGPENDIDIKAN DASAR. DAN MENENGAH. .

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan in i yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah kelornpok Warganonpemerintah yang mempunyai pe.rhatianbidang pendidikan.

Negara Indonesiadan peranah dalarn

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang. dan jenispendidikan.· .

3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur· danberjenjang' yang terdiri atas pendidikal'l ·dasar dan pendidikanmenengah. .

4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikanformal yang barbentuksekolah dasar (SO) dan sekolah menengahpertama (SMP) yang melandasi jerjang pendidikan menengah.

5. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jaiurpendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

6. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalahkriteria minima.1entang sistem pendidikan di seluruh Wilayah hukum

Negara Kesatuan Republiklndonesia.

3



7. Organisation for Economic· Co-Operation .find Development yang. se;anjutnya disingkat OECDadaiah organisasi intemasional yangtujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untukmenghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

8. Sekolah bertaraf intemasional selanjutnya disingkat S81 adalahsekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengankeunggulan mutu tertentu 'yang berasal dari negara anggota DECO

atau negara maju lainnya.-, .: ;..

9. Negara maju lainnya adalah negara yang tidak termasuk dalamkeanggotaan DECO tetapi memiliki keunggulan dalam bidang

pendidikan tertentu.

10.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidangpendidikan nasional.

11 . Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal2

Tujuan penyelenggaraan S81 adalah untuk menghasilkan lulusan yang·memiliki:a. kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya

dengan ·standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi dinegara anggota DECO atau negaramaju lainnya;

b. dayasaing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan

menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional;c. kemarnpuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang

dibuktikan dengan percilehan medali emas, perak, perunggu danbentuk penghargaan intemasionallainnya;

d. kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutarns bagi luJusansekolah menengah kejuruan;

e. kemampuan berkomunlkasl dalam bahasa Inggris (skor TOEFL Test

> ~,5 dalam skala internet based test bagi SMA, skor TOEIC 450bagi SMK). dan/atau bahasa asing lainnya;

. . .



f . kemampuan berperan aktif secara intemasional dalam menjagakelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektifekonomi, sosio-kultural. dan lingkungan hidup;

g. kemampuan menggunakan dan mengembangkan. teknolog"ikomunikasi dan informasi secara professional.

BAB IISTANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal3

581 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakansetelah memenuhi seluruh. 8 (delapan) unsur SNP yang diperkayadengan standar pendidikan negara anggota DECO atau neg~ra majulainnya. '.

Bagian KeduaKurikulum

Pasal4

(1) KurikuJum SSI disusun berdasarkan standar isi dan standarkompetensi lulusan yang diperk.aya.dengan standar dari nagars

anggota DECO atau negara maju lainnya.

(2) S61 menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP, SMA,dan SMK.

5



Bagian ketiga

Proses Pembelajaran

Pasal5

.~ (1) S81 melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan modelproses pembelajaran di negara,anggota OECD atau neqara maju

lainnya.

"(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan

pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi, aktif, kreatif, efeldif, menyenangkan, dan kontekstual.

(3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris

dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum

internasional bagi mata pelajaran tertentu.

(4) Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan

Aqarna, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah,

dan muatan lokal menggunakan bahasa pengantar bahasa

Indonesia.

(5) Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari kelas IV

untuk,;SO.

Bagian Keempat

Pendidikdan Tenaga Kependidikan

Pasal6

(1) Pendldlk SSI memenuhi standar pendldik yang diperkaya dengan

standar pendidlk sekolah dan negara anggota OECD atau negara"maju lainnya.

(2) Seiuruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasisteknologi informasi dan komunikasi.



(3). Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa

asing, lainn¥~ y.ang.digun~kan dalam forum internasional bagi matapelajaranlbidang 'studi ·tertentu, 'kecuali Bahasa Indonesia

Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraciui;Rendidika~

Sej§lran.dan muatan lokal,

(4)- 'SO bertarafintemasionai memiliki paling sedikit 10% pendidik yangberpendidikan 52 atau 83 pendidikan guru sekolah dasar' (PGSD)

dan/a tau .berpendidikan S2 ' s t a u '83 sesuai dengan m~t~:.p,e~ajaran

y.ang diampu daTi pe~g~ruan tinggi yang program,,'studinyaterakreditasi. ·o+~· .

(5)_ 5MP"bertaia{lntemasional"memilikipaling sedikit 20% pehdidik

yah'g berpendidikan S2 atau 53 sesuai dengan bidang. st~di yangdiampu dari perguruan tinggi yang program studinya tera~re~itasi.

(6) SMA dan 5MK bertarat .intemasional memiliki paling ,sedikit 30%

pendidik yang berpendidikan 52atau "83 sesuai dengan bidang:stud; yang diampu daTi perguruan tinggi yang program studinya·

terakreditasi,

(7) Pendidik mata pelaJaran kejuruan pada SMK 'harUs~~inemilikisertifikat kompetensi dan I~mbaga sertifikasi kompetensi, duniaus~halindustri, asosiasi profesi yanS"diakui secara'n:a$ional atau. internas'ional. ' ' .. ,

(8) Pendidik. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki skorTOEFL.~ 7,5 atau yang setara atau. bahasa asing lainnya yang

ditetapkan sebagai bahasa pengantar pernbetajaran pada SBI yang

bersangkutan.

Pasal7

(1) S81 dapat mernpeker jakan pendidik warga negara asing apabila

tidak ada pendidik warga nagars. Indonesia yang mempunyai

kualifikasi tian kompetensi yang dipedukan untuk mengampu mata

pelajaranibidang studi tertentu.

1



(2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pa,lin~g,banyak 30% dari kes,eluiuhan pendidik._.....!·

(3)Pendidik warga negara. asing seb~gaimana dimaksud' pada ayat

(1{,~arus mampu bert:1§fjastrm8onesia dengan baik. _, _ .

..-.--,' .

(1} Tenaga kependidika_n S8L sfi!!<urang-kurangnyam~lfiJtr'l:kepala

se~olah, tenaga p e r p ' t J ' § t a k a a n , tenaqa laboratorium, teknisi

sember balajar, tenaga ,administrasi, fe'ffa'§1:I-~kebeFSiban; dan

tenaga keamanan. ,~...;

(2) Tenaga kependidikan 581 memenuhi standar tenaga kependidikan

yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan sekolah di

negara 'anggota OECD atau negara maju lainnya.

Pasal9

(1). , Kepal'~_;is,~kolahsebagaimana dimaksud Pasal 8ayat (1) wajib:a. berkewarganegaraan Indonesia;

b. berpendidikan minimal 82 dari perguruan tingg! yang program

studinya terakredltasi atau dari perguruan tinggi negara lain

,~B..r,gdiakui setara S2 di Indonesia;

c.'feh:th menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga

pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pernerlntah;

d. ,mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa aSing lainnyasecara aktif;

e. memiliki skor TOEFL ~ 7,5 atau bahasa asing lainnya secara

aktif;

f. memiliki jiwa kewirausahaan.

g. kemampuan di bidang manajemen, organisasi, dan

kepemimpinan pendidlkan serta kewirausahaan;h. marnpu membangun jejaring intemasional;

i. 'kemampuan mengoperasikan ,komputerlteknofogl informasidan komunikasi untuk rtJendukung pelaksanaan tugas pokok'dan fungsinya; dan-



j. kemampuan rnenqembangkan rencana pengembangansekolah (RPS)/rencana kena sekolah (RKS) dan Re'ncanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

8agian KelimaSarana dan Prasarana

Pasal 10

(1) 581 memenuhi standsr sarana dan prasarana yang dip'erkayadengan standar sarana dan prasarana pendidikan dari negaraanggota OECD atau negara maju lainnya.

(2) Setiap ruang kelas S81 dilengkapi dengan sarana pembelajaranb erb asis TIK. .'

(3) S81 memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digitalyang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia(e-library).

(4) 581 memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan

profesionalisme guru.

(5) S81 melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkanpeserta didik untuk mengembangkan potensinya dibidangakademik dan non-akademik. . .

Bagian KeenamPengelolaan

Pasal11

Pengelolaan S81harus:a. memenuhi standar pengeiolaan yang diperkaya dengan standar

pengelolaa.n sekolsh di nsgara anggota OECD atau negars majulainnya;.

9



b. menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi

terakhir;

c. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/ataudi negara maju;

d. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih

prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu

p.engetahuan, teknologi dan/atau seni; dane. menerapkan sistem admlnistrasi sekolah berbasis teknologi

'nformasi dan komunikasi pada 8 (delapan) standar nasional

peAdidikan.

Pasal12

(1) Pengelolaan SSI pada .SO, SMP, SMA, dan SMK dapat

diselenggarakan secara:

a. -satu sistem-satuatap;

b. satu sistem tidak- satu atap;

c. beda.slstem tidak-satu atap.

(2) Model terpadu-satu sistem-satu atap dilaksanakan dalam satu

lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang

sama.

. (3) Model .. terplsah-satu slstem-tidak satu atap dilaksanakan dalam

16ka~yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistempengfi!iolaan pendidikan yang sama.

(4) Model terpisah-beda sistem-tidak satu atap dilaksanakan di lokasl

yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan

yang berbeda.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan model S81

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturantersendiri.



Sagian KetujuhPembiayaan

Pasal 13

(1) Siaya penyelenggaraan S81 memenuhi standar penibiayaanpendidikan dan menerapkan tata ke.lolakeuangan yang transparandan akuntabel.

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, danmasyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajibanmembiayai penyelenggaraan 581.

(3) 581 dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurang,an

biaya di~tas standar pembiayaan y.angdidasarkan ,pada.RPSIRKSdan RKAS.

(4) Pernerintah dapat menyediakan bantuan dana.: sarana danprasarana, pendidik, dan tenaga kependldikan serta bantuanlainnya untuk keperluan penyeHenggaraan' 581 yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerahatau rnasyarakat..

(5) Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana danprasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuanlainnya untuk keperluan penyelenggaraan ,581 yangdiselenggrakan oleh Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota.,.ataumasyarakat.

(6) Pemerintah kabupatenl kota dapat menyedlakan bantuan dana,

sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikansertabantuan lainnya untuk kepenuan penyelenggaraan, 581 yangdiseienggrakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, ataumasyarakat. .

(7) Masyarakat dapat memberi bantuan dana" sarana dan prasarana,pendidik,· dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk

keperluan penyel.enggaraan 581 yang disel:enggrakan olehPemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

11



. . .

(8) Bantuan pada S81 dituangkan dalam dan digunakan sesuai denganrencana. pengembangan sekolahlrenc.ana ke~a sekolah, rencanakegiatan, dan anggaran sekolah.

(9) Bantuan pada S81 dapat dihentik.an apabila sekolah yang

bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang. sesuai dengantujuan penyelenggaraan S91 se.bagaimana dimaksud dalamPasal2.

Pasa114

(1) Tata "cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuanganpenyelenggara.an SBI berpedoman 'pada prinsip efisiensi,efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalampembiayaan penyelenggaraan S91 .sebagaimana dimaksud padaayat (1),dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia danmemps'roleh hasil audit akuntan publik dengan predikat waJar

tanpa~engecualian.

Bagian KedeJapanPenilaian

Pasal15

(1) .SBI menerapkan standar peniJaianyang diperkaya dengan sistempenilaian pendidikan sakolah unggul di negara anggota OECD

atau negara maju lainnya.

(2) S81 menerapkan model penilaian, otentik dan mengembangkanmodel penilaian berbasis teknologi informasi dankomunikasi.

(3)' Peserta didik S81wajib.mengikuti'ujian naslonal,'" .;

. .

-_. t: ;. _



-e :

(4) SBI melaksanakan uJian'sekOlah:yailg';menga'cu'pada kurlkulumsatuan pendidikan yang bersanqkutan,

(5 ) S81 dapat melaksanakan ujian sekolah sebagaiman~ dimaksudpada ayat (4 ) dalam bahasa Inggris atau bshasa asing lainnya.

(6) SBI dapat memfasilitasi' pes.erta. didiknya. untuk mengaks.essertifikasi yang diakui secara intemasional .dan/atau mengikutiujian akhir sekolah yang sederajat dari negara anggota DECO ataunegara maju lainnya.

BAB··m·PESERTA OIOIK

. PasaI16,·.

(1) Penerimaan siswa baru S81 pada sekolah dilaksanakanberdasarkan persyaratansebaqai berikut:·

a. SO:1. Akte kelahiran;2. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kQlektif

Indonesia (TIKI) dan/atau tes petensi akademik;3. Tes minat dan bakat;4. Surat keterangan sehat dari dokter,5. Kesediaan rnembayar pungutan untuk menulupi

kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendi~ikankecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu

. secara ekonorn i, . v -,

b. SMP:1. Nilai rata-rata raper SO.Kelas IV sampai Kelas VI minimar

7,5; .2. Nilai ·~ta-rata:.ljazahSOminimal 7,5; .

3. Tes kecerdasan diatas rata.orata.tes intelegensi kolektif

Indonesia'(TIKI) dan/atau tes potensi akademik;4. Tes minat dan bakat; .5. Surat keterangan sehat dari dokter; dan



6. Kesediaan membayar pungutan untuk menutupi

kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikankecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidakmarnpu

seeara ekonomi.

c. SMAlSMK:

1. Nilai rata-rata raper SMP Kalas VII sampai Kalas IXminimal 7,5;

2. Nilai rata-rata IjazahSMP minimal 7,5;

3. Tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegensi kolektif

Indonesia (TIKI). dan/atau tes potensi akademik;

4. Tes minat dan bakat;

5. Tes bahasa i"ggris;

6. Tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK):

7. Surat keterangan sehat dari dokter; dan

8. Kesediaan membayar pungutan untuk manutupi.kekurangan biaya dratas standar pembiayaari pendidikan

kecuali bagi peserta'didik dari orang tua yang tidak mampu

secara ekonomi.

(2) S81 wajib mengalokasjkan beasiswa atau bantu an biaya

,pendidikan bagi peserta didik warga negara Indqnesia yang

rnemlliki potensi akademik t,inggitetapL kurang mampu secara,';ekonomi paling sedikit 20% darijumlah seluruh peserta didik.

Pasal17

(1) Pembinaan peserta didik dlmaksudken untuk mengembangkan

potensinya secara maksimal, baik potensi akadamik maupun non-

'akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanqan.

(2) Pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diJakukan

melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan tidak

terstruktur, dan pengembangan diri.

14



· Pasal18-

(1) Peserta didik yang-telah menyelesaikan programpendidikari dan·

rufus ujian naslonal serta. ujian sekolah yang diselenggarakan oleh

S81 memperoleh ijazah.

(?) Peserta didik SMK. yang telah menyelesaikan program pendidikankejuruan dan lulus ujian yang dlselenggarakan, o'leh S91 diberi.

ijazah dan sertifk.atkotnP~tensi. internasional sesuai kompetens.i

keahlian intemasional yang dicapai.

(3) Peserta didik yang mengikutit;ian lulu!:; sertifikasidari lembaga

yang diakui secara internasional berhak memperoleh sertifikat

yang diakui secara intemasional.

BABIV·K U L T W A . SEKOLAH

Pasal1-9

(1) S8'1 mengembangkan lingkungan·.sekolah yang bersih, tertib,

indah, rindang,. aman, sehat, bebas asap rokok dan narkob.a,·

bebas budaya kekerasan,dan berbuoaya akhlak mulia.

(2) Proses pendidikan berpusat pada p,engembangan peserta :··9id1k

lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelsjaran,

proteslonal lsrne, har~pantinggi.;k.e.IJnggLJlan, respek terh.adap

setiap individu dan komunitas sosialwargssekolah.

.. .

(3) S81 mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratit serta jiwa

kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.

(4) S81 membangunkultur yang mengarah pada pellingkatan

kemampuan di bidang bahasa inggris dan/atau bahasa asinglainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan budaya lintasbangsa.



Pasal20

(l) PenyeIenggaraan S81 dilaksanakan dengan m enJalin kerja sam a- ;b idang akadem ik dan non-akadem ik dengan satuan pendid ikan

· se tara yang dise lenggarakan o leh lem bagapendid ikan asing yang .

. te rekredltasl a tau yang diaku i di negaranya.

(2) .Keria sam a seb agaim ana ~ir:naksud pada ayat (1) b e rtu ju an u ntu k:.a . m eningkatkan .m utu 'penye lenggaraan pendid ikan dasar atau. pendid ikan m enengah; dan,

b . m em perluas jaringan kem itraan untuk kepentingan satuan

' .pen:didikan.

.(3) · K erja sarna akadernik dan ncn-ekadem ik seb agaim ana dim aksud

· pada ayat (1) dapat .b eman tu k:" a . penye lenggaraan program seko lah kem b aran (sister schoo~;

b . penye lengggaraan program keg ia tan pero lehan kredit;c. penye lenggaraan program transfer kredit;d . pe rtukaran peserta did ik ;e . . pe rtu karan p endid ik danla tau te nag a k ep endid ikan;

f.. pem anfaatan b ersam a b erb agai sum b erdaya;g . penye lengga raan kegia tanekstra ku riku le r;h. pem agangan khusus pendid ikan m enengah ke ju ruan;.i. p enye le ng garaa 'n p ertemuan ilm iah;l - p 'e ny ele ng ga ra an p ro gram pene litia n; d an /ata uk . p e,hye leng garcian sem inar b e rsama .

(4)"Kerja sarna penge lo laan. dan penye lenggaraan pendid ikan-seb aqaim ana dim aksud pada ayat (1) , ayat (2) , dan ayat (3) dapat

d ib ata lkan, apab ila se te lah dilakukan pem eriksaan o leh Tim· Pengendali te rb ukti m elanggarke tentuan peratu ran perundang-

undanqan,



'B 'A llV ' .KEWENANGAN PENYELENG.GARAAN

Pasal21

~ (1) Pemerintan, pemerlntah '" .'p r o v i n s i , d a h i S i a u pemenn~ihkabupatenikota menyel~ogg,arakan sekurang-kurangnya 1 (s-atujS81. . '" _ '- " .,

(2) Dalam hal pemerintah kabupatenlkota' lidak m a m p u - ". ~menyelen!'!J!1JaliakaA'sel!ram'a~armalt:Sl.ll!l~yat (1), pemerintahkabupatenlkota bekerja sarna denganpemerintah provlnsi.

(3) Dalam hal pemerintah kabupatenlkota"llan pemsrmtah proyinsitidak mampu menyelenggarakanse"bagaimana' dlrnaksud pada"ayat (1), pemerintah propinsi dan kabupaterilkota bekerja -samadengan Pemerintah. .

(4) Masyarakat dapat menyelenggarakanS81.

(5) Penyelenggaraan S81 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (4) dilakukan setelah memperoleh izin dariMenteri. ' " .." .L",'" . P-.' ,.

Pas.al22

(1) Pemerintah kabupaten/l<.otamenyeletiggarakari pa!ing sed•.kit1·

(satu) SO' bertaraf il'lternasjonal dan/atau memfa~ilitasipenyelenggaraanpalihg sE*;!ikif1 (58tU)'-SObertaraf internasionaryang diselenggarakanmssyarakat. .

(2) .Dalarn hal ketentLian seb~gaima'na'~imaksud pada ayat ( 1 ) · : > t l d a k

dapat dipenuhi,.. rriakapemetirital1' kabupatenikota .menyeleng.garakanpalitig~edikir1 (smo) SDyang dikemb,arigkan.

menjadisatuan pendidikan bsrtarat intemasional.



(3) ..p~m erjntah .kab upaten lko ta m enye rahkan SMP, SMA, dan SMK

yang b erta rsf .'in tem s~ional dan_ yang disiapkan untukQ ikembangkan menjadi S81 kepada pemerintah proYinsi .

.(4). Pemermtah .ka b up ate nlko ta meny erahk an 1· (satu) SO· untuk

, ." . .' -~ .d j~em b angkan m ~njad i S ia l "k~pada. P f)m erin tah provinsi apab ila" ; .<:~~ppm eril i~~~.kab l5! I! !~,n/, ,kqta_ ,,t ida~:~~rly,~,e.A9·g'arakan SD bertarat

.' d. :::u :ltem as.lonaL ., , . .

. -

(1). Pemerintah proYins i m ~lTJfa liilit~s j_,penye!engga raan ,SO bertaraf, .: _ :; in te rn asio £la l" db k9b~ l!(m :~ "u '1*e ta~i~ .iw .~~~ ~ ;~.;. - - , . - ~i> 'i- '; ';'_ ~ -,'~

"

(~ ) . :· )=as ilitas i sebag.@o, im arTa·d im aksud_paq~yat (1) meliput i :' ;::i ' i iVi:~' pendanaan investasii " .' -

- b. p enda naa n b ia ya o pe ra sio nat;

c. penyediaan pendid ik dan tenaga kependid ikan; dand. penjam inan m utu .-

Pasal24

. . .

(1) Pemerintah p rovinsi' m e nerim a satu an p endid ikan yang . diserahkano lsh kab upaten/ko ta atau m endirikan satusn pendid ikan dasar dansa tu an p endid ik an rne ne ng ah·tln tu ki'd ik em b a ng ka n. m e nja di S 81.

(2) . Pem erin tah provinsi m enye lenggaraka lJ· pa ling sedik it 1 (satu)

.<$MP, 1 (satu ) SMA, dan t. ( sa ty ) SMK·be rta ra fin temas ional'. :danla tau m em fasilitasi: penye l~nggaraan, pa ling sedik it 1 (satu)8M?, 1 (satu ) SMA, dan 1 (sa tu ) SMKb ertara f.in tem asional yangdise lenggarakan m asyarakat d ise iiap kab upaten iko ta di

.: w ilayahnya. . .

. (3L -,Dalam halke tentuan se j)agaim ana .dim ak~ud pada ayat (1) be lum

dapat dipenuhi, m~iI pem erin~h. p rovinsi m enye lenggarakanpalin g sed ik it. 1 (satu)SMP, 1 (s·a tu )·SMA, dant (satu ) SMK yang

dikem b ang kan m e njadi satuan p endid ikan b erta ta f intem a sio naL



~) Pemerintah kablip~tenJk9ta, dapat melTibai1tu,penyelenggaraan,·SMPI SMA, dan 'SMK bertaraf. intemasional atau :yang.dikembangkan menjadi sanian pendidikan bertaraf intemasional.

Pasar25

=>emerintahdepat mendirikan satuan pendidikan untuk dikembangkan'llenjadi satuan pendidikan bertarafintemasional.

Pasal26

(1) Pemerintah kabupatenlkota merencanakan kebutuban,mengangkat, menempatkan; memutasikan, membenkan :

kesejahteraan, memberikan penghargaan. memberikan:perlindungan, melakukan pemblnaan dan pengembanqan., danmemberhentikan perididik dan tenaga kependidikan PegawaiNegeri Sip.il pada SO bertaraf intemasional atau. yang,dikembangkanmenjadi: S8r yang diselenggarakan oleh pemerintahkabupatenlkota. ..',

" .

(2) .Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, menga.!i1g,kamenempatkan, .memutasikan, memberikan kesejat:lt~aan,memberikan penghargaan,'~memberikanperlJndungan. melakukaA,pembinaan dan pengembanganj dan memberhentikan pel\lt;1idi~dan tenaga kependidikanPegawaiNegeri Sipil pada SD""SMP,.

SMA, dan SMK tiertarafintemasional atau yang dikembangkanmenjadi S81 yang diselenggarakan oleh pem~rintah provins.L·~·

. '

(3) . Pemerintah rnerencanakan kebutuhan, menga@skat;menempatkan. memutasikan, memberikan· kesejaht~r~a",memberikan pengharg.aan,memberikan per1indun.gan,lTIelakukanpembinaan dan pengembahgaA" dan memberhentikan pendidikdan tenaga kependidikan Pegawai Negen·.Sipil pada satuanpendidikanbertaraf intemasional atauyang,:dikembangkan 01.~njadisatuan 'pendidikan' bertaraf' intemasional: yang dise!enggarakanoleh Pemerintah. '



(4 ) Mu tasi kepala seko rah pegawai negen 's ip il pada SBI a tau yang. 'd ik emb ang kan, men ja di S enla ru s' mendapa tiz in da ri Mente ri.

. '. .

(5) . Pemenntah, pem erin tah p rov .insi,·danpe~eT in tah kabupa ten /ko tadapat m enugaskan pendid ik Pegawai Negeri S ip il pad a S81 atauyang dikem b angkan m enjadi. S81 yang dise lenggarakanrnasyarekat .'..

BABVIPERIZ INAN PENYELENGGARMN

Pasal27

Iz in penyelenggaraan S81 dap at d ib e rikan o leh Mente ri ke pada satuan. pend id ik an yang te lah mem enuhi p e rsyara tan sebagaLbe rik ut:a . :':m em punya i hasil·s tud i ke layakan un tuk m enJad iS81;b. · - \ntem perolehnila i akredi ta 's iA dari BAN -S /M :c i ; : · ~b:erbadanhukum::~ndidikan;,d ;m em eriuhi standar 'nasienal pendid ikan·: yang diperkaya dengan

'standar pendid ikan ' sa lah satu seko lah d i negara anggo ta DECOa tau nag ara ma ju la innya;

e. tatah b ekerja sarna dengan sa lah satu satuan pendid ikan atau'Iem baga pendid ikan .iritem as iona l;

f> . ' ;memil ik i rencana pengembangan 5B I;g : " h'iempe ro leh re komendasi dari p eme rin tah dae rah;h ;··~rhem ilik isu rtlbe r :pendanaan.daripem er in tah a tau pem er in tah daeraht: " ;Uhtuk seko lah· yans ·d ise lenggarakan o leh pem erin tah atau

pernerintah dae rah 'd an 'p enyeJenggara ,se ko lah untu k sekolah yangd is elenggara kan o len masya ra ka t; d an

i. ;penye lenggar-a SBlm enjam in kecukupan pendanaan se lam a 6' ' ' (emam)tahun kedepan. .

Pasal28

(1)': :U ntu k m empe ro leh izin p enye le ng garaan S 81 dari M ente n, b adan...·...:i: hukum pendid ikan ' satuan pendid ikan ' a tau b adan hukum

pendid ikan penye lenggara r'nenga j~kan usu lan kepada M ente ri



melalui Direktur Jenderal Mahajemen Pendidikan Dasar dan

Menengah.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi b,ukti.

persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal27 huruf . 1 ; 1 . sampai

dengan huruf i.

(3) Paling lambat dalam jangka waldu 6 (e.nam) bulan ~etelah

menerima usul rencana penyelenggaraan S81 sebaqaimena

dimaksud dalam ayat (1), Departemen melakukan verifikasi

kelayakan penyeleng'garaan SBI.

(4 ) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari keria setelah

dilakukan verifikasi, Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehMenteri memberikan izln atau menolak memberikan 'izin

penyelenggaraan S81.

(5 ) Verifikasi oleh Departemen sebaga lmana dirnaksud dalam ayat (3 )dilakukan Tim Pengendali yang drtetapkan oleh Menteri.

(6) Izin penye.lenggaraan 'SBlsebagaimana dimaksud pada ayat (4 )diberikan hanya untuk satu sekolah.

BAB VII

PENGENDAUAN PENYELENGGARAAN

Pasalt29

(1)· Pengendalian· penyelenggaraan S81 dimaksudkan untuk

ketercapaian tujuan .penyelenggaraan sekclah bertaraf

intemasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :a. verifikasi dalarn rangka perizlnan;

b. supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan S61.

. .(3) Mente.ri dapat rnembentuk Tim Pengendali untu.tc membantu

pelaksanaan peng'el1da1iansebagaimana dimaksud ayat (2).



BABVIIIPENGAWASAN

Pasal·30

(1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan. pelididikan das'ar dan menengah bertarafinlemasional mencakup

:;-pengawasan, akadetnik dan·nOn.;akademik .

.'(2},'.'lf'emerintahmelakultdn ·::peligawasan.$4!cara· nasional terhadap

.pengelolaan dan ,;enyelenggaraan pendidikan pada S81.

{3}'; ' ~:Petnerintahprovmsl ' meJakukanpengawasan terhadap

·pengefo.laan: ·danpenyeleliggataan.perididikan pada S81 yang

'menjadi kewenan·ganr'iya.

(4) . Pemerintah kabupatenlkota melakukan pengawasan terhadap

.penqe lo laan .dan pehyelenggaraan pahdidikan pads S81 yang

menjadikeweR:sJtginuiys·.' .'

BAS IXPELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasai31

. (1) S81 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang. penyelenggara.an

pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) tshun kepada,Menteri melalui Direktur jenderal· Manajemen Pendidikan Oasar

" ".dan Menengah, dengtlhtembusan disampaikan kepada Kepala

Dinas Pendidikan' 'I3rovinsi dan KepalaDinas Pendidikan

. Kabupaten/Kota.

(2) Menteri dapat memlnta laporan S81 sesual dengan kebutuhan.



,aABX:"

SANKS I

Pasal32

(1) Pe langgaran te rhadap 'Per-a tu ran MEm teri in i dapat d ikeoakan_ _ sanksi b e ru pa:

a . te gu ra n te rtu lis; d an /a ta ub . pe larangan m enerim a peserta did ik b aru , dan atauc. pen ca buta n izin p en ye le ng ga raa n S81.

(2) Sanksi seb agaim ana dia tur dslam ~yat (1) diberikan setelah

memp .ero le h p ertim b a ng an dari tim p etig endali.

(3) Pencab utanizin penye lenggaraan S81 dil~kukan apab lla :

a . S81 sudah tidak lag i m em enuhi pe rsyara tan penye lengg~raansa tu an pendid ik an b e rla ra f in temasio nal;

b . S81 sudah tidak lag i m enye lenggarakan keg i~tan pe:mbelaj:ar:ana tau manaJemen satuan pend id ikanb ;e rta r<8f ih temasional;- ,9an

c. S81 rnernpeker jakan p endid ik , dan/a tau . te .nag a Kep endidrl<anasing yang tidak sesuai dengan ~rsyara tan dan prosedur •.

Pasat33

S81 yang izin penye lenggaraannya dicab ut m enjadi eatuan pendid ikanyang berada di b awah pem b inaan pemerintah kab upc:lten/ko ta ataupeme rin ta h se su ai k ewena,n ga nn ya .

'BABXIKETENiUAN PERAlIHAN

Pasal 34

(1) Satuan. pendid ikan yang 'm enyatakan seb agai S81 wajlb.menye su aik an de ng an ke te ntu an-ke tentu an Peratu rar:1 M~nte riin jpa ling lam a 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini. d(tetapkan.



1\

(2) Satuan pendidikanyang tidak dapat m em enuhi ke te .n tuan ayat (1tidak b olsh m enggunakan nom enklstur ~B'I.

. . .

BABXII

KETENTUAN PENUTUP "

",

Pasal 35 "

Peratl,lran Mente ri ini mu lai b erlaku pad a"taoggal dite tap kan.

Ditetapkan d i Jakarta

pada tanggal 1~ Oktober 2009MENTERI,RENDID IKAN NASIONAL,

S~linan sesuai dengan asllnya .

Kepaia Biro Hukum dan Organ isasi

Departsrnen Pe "ndidikan Nasional.

~ng.erang Moenla, S.H .. M .H., DFM .

NIP 196108281987031003

24

permendiknas no 78 2009

Documents