perlindungan sosial lanjut usia
TRANSCRIPT
PERLINDUNGAN SOSIAL
LANJUT USIA
Direktur Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Depok, 27 Mei 2015
1
KERANGKA PAPARAN
• Kerangka Pembangunan Jangka Panjang Indonesia
• Kebijakan Perlindungan Sosial dalam RPJMN 2015-2019
• Perlindungan Sosial bagi Lansia
• Implikasi kebijakan
2
KERANGKA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
“Mendorong Indonesia menjadi negara maju melalui ”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”
3
ARAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL (UU No. 17/2007)
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA
DAN BERKEADILAN
Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan
dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan
pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.
Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah
disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial
nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang–
undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh
kepada masyarakat luas secara bertahap sehingga
Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan
memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di
kalangan masyarakat luas.
Pada tahun 2010-2030, karena perubahan struktur usia,
terjadi peningkatan jumlah lansia yg cukup signifikan. Pada
tahun 2050 diperkirakan menjadi 71,6 juta jiwa.
Beberapa implikasi:
- Penduduk produktif saat ini harus bekerja dan
mempersiapkan skema pensiun.
- Harapan hidup yang semakin tinggi membutuhkan
pengembangan kebijakan kelanjutusiaan.
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019
4
Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi
Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga Negara
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, Demokratis dan Terpercaya
Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan
Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan
Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang
Bebas Korupsi, Bermartabat Dan
Terpercaya
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan
Daya Saing Di Pasar Internasional
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan
Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi
Domestik
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan
Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
1 2 3
4 5 6
7 8 9
PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM NAWA CITA
5
AGENDA KE 3: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan
Arah & Strategi
Peningkatan perlindungan, produktivitas, & pemenuhan hak dasar penduduk kurang mampu
Perluasan & peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu
Peningkatan penghidupan masyarakat kurang mampu dgn pengembangan ekonomi lokal
Inklusivitas penduduk disabilitas dan lansia
AGENDA KE 5: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
AGENDA KE 9: MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN & MEMPERKUAT RETORASI SOSIAL INDONESIA (REVOLUSI MENTAL)
Meningkatkan pembuda- yaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial
Arah & Strategi
Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat
Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah & berbagai unsur masyarakat dlm penyelenggaraan kesetiakawanan sosial
Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial
Peningkatan Kualitas Manusia dan Masyarakat
Arah & Strategi
Jaminan Sosial Untuk Seluruh Rakyat
• Jaminan Kesehatan Nasional • Jaminan Ketenagakerjaan
• Program Simpanan Keluarga Sejahtera/Bantuan Tunai Bersyarat
• Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas
• Asistensi Sosial Lanjut Usia • KUBE/UEP
• Kesetiakawanan Sosial • Penguatan Lembaga Sosial
TUJUAN
Preventive (Pencegahan): Upaya pencegahan dan penanggulangan risiko
kemiskinan.
Protective (Perlindungan): Upaya pemberian pelayanan
dasar dan bantuan sosial untuk jangka
pendek/darurat.
Promotive (Promosi): Upaya meningkatkan
kapasitas, keahlian, dan tingkat pendapatan.
Transformative (Transformatif): Upaya reformasi sistem melalui
aspek hukum & kebijakan publik untuk menghilangkan kerentanan &
ketidaksetaraan
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG
KOMPREHENSIF
RISIKO DAN KERENTANAN
Siklus Hidup Individual: Kelaparan dan kekurangan
gizi, cedera, sakit, disabilitas, ketuaan, kematian
Ekonomi: Pengangguran, pendapatan rendah dan tidak menentu,
krisis ekonomi
Sosial: bencana sosial, ketelantaran,
ketiadaan aset (rumah tinggal dan lahan).
Lingkungan: Bencana alam, kekeringan,
banjir, kebakaran, man-made disaster
STRATEGI
Asuransi Sosial • Asuransi Kesehatan • Minimum Guaranteed
Income • Asuransi Pertanian
Kesejahteraan Sosial • Penataan bantuan sosial • Pelayanan sosial dasar • Peningkatan kapasitas • Program pendukung
(targeting, safeguarding, Early Warning System)
Perlindungan Pekerja • Jaminan Pensiun • Jaminan Kematian • Jaminan Hari Tua • Jaminan Kecelakaan
Kerja
Jaring Pengaman Sosial • Bantuan darurat • Subsidi harga • Subsidi pangan • Targeted Safety Net: (lapangan
kerja sementara, pelatihan kembali, makanan tambahan, income transfers) 6
TRANSFORMASI JAMINAN SOSIAL
• Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial….. Pasal 34 (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah & tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.
• UU 40/2004 tentang SJSN menetapkan penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan dengan mekanisme asuransi sosial.
• SJSN bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yg layak apabila terjadi hal2 yg mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun transformasi ke arah:
Upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara;
Pengaturan yg menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara;
Penyelenggaraan oleh badan publik nirlaba
Masyarakat menjadi klien pembangunan yang lebih partisipatif
7
INFORMAL
TNI/ POLRI
TASPEN
ASKES
JAMSOS TEK
PT.ASKES
JAMKESMAS
JAMKESDA
2014 2015 2029
YANKES
JAMINAN KEC KERJA
JAMINAN KEMATIAN
JAMINAN PENSIUN
ASABRI
JAMINAN PENSIUN
JAMINAN HARI TUA
JAMINAN HARI TUA
JAMINAN HARI TUA
PT. JAMSOSTEK
Sumber: UU No. 40/2004 Tentang SJSN
BPJS KESE-
HATAN BPJS
KETENAGA-KERJAAN
8
Perlindungan Sosial Lanjut
Usia
Perlindungan Keuangan
Pensiun
Pensiun Berbasis
Kontribusi
Formal
Informal Pensiun Sosial
(Berbasis Bansos) Tabungan Hari
Tua
Perlindungan Non
Keuangan Perawatan
(Long Term Care)
Berbasis Kontribusi
Berbasis Bansos
(Yansos)
Kesehatan
Active Aging
Pemberdayaan
Inklusivitas
1. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan:
a. Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marjinal lain;
b. Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya.
Sudah diselenggarakan melalui SJSN.
Sudah diselenggarakan melalui KemenSos dgn cakupan terbatas.
Belum ada
2. Memperkuat Skema Perlindungan Sosial bagi Lansia:
a. Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lansia melalui: (i) perluasan cakupan bansos, (ii) pengembangan skema pensiun termasuk bagi penduduk pekerja di sektor informal;
b. Perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lansia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya;
c. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia;
d. Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial lansia;
e. Peningkatkan kualitas hidup lansia ditingkat masyarakat melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk mengurangi ekslusi sosial.
ARAH KEBIJAKAN LANJUT USIA DALAM
RPJMN 2015-2019
KEBIJAKAN UNTUK LANSIA SAAT INI
Selama sistem jaminan sosial yang komprehensif belum terbangun, pelaksanaan kesejahteraan sosial lebih mengemuka.
• Hingga saat ini, prioritas diberikan bagi lansia telantar (seseorang yang berusia 60 tahun< karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik jasmani, rohani maupun sosial).
• Mengutamakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sbb:
9
REGULER PANTI DAY CARE HOME CARE KUBE/UEP ASLUT
Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia yang tinggal di panti
Peningkatan kegiatan dan aktualisasi lansia yg tinggal sendiri/ bersama keluarga melalui pelayanan panti/Dinas Sosial
Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan lansia terlantar/hidup sendiri di rumah (2-3x visits/minggu oleh pekerja sosial)
Peningkatan penghasilan dan pendapatan lanjut usia yg masih dapat produktif
Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Telantar (Rp300 ribu/bulan). Dimungkinkan partisipasi masyarakat setempat untuk lansia telantar.
Dasar Hukum • UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia • UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan • UU No 10 tahun 1992, tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. • UU No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun • UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan • KepPres No. 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional
Lanjut Usia. • KepPres Nomor 93/M Tahun 2005 Tentang
Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia • PP No. 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
GPD PER KAPITA VS PROPORSI LANSIA DI INDONESIA DAN
BEBERAPA NEGARA LAINNYA
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
0 5 10 15 20 25 30 35
% of 60+
GD
P/C
apita
Japan
Europe
USA
Australia
Korea
Singapore
China
Indonesia
Viet Nam
Philippines
Malaysia
Thailand
Source : World Health Statistics 2008 in Ogawa &Toshihiro (2009)
9
10 10
10
8
7 7
6
4
3 2
0
2
4
6
8
10
12
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
SUPPORT RATIO
Lansia yang sehat dan mandiri akan tetap produktif sebagai bagian dari sumberdaya ekonomi.
• Lansia berpotensi memperkuat kohesi atau modal sosial (social capital) antar kelompok penduduk maupun lintas generasi.
• Pemberian layanan sosial bagi lansia lebih mudah dari sisi verifikasi, moral hazard, politis, & HAM.
Peningkatan jumlah lansia akan diikuti oleh penurunan Support ratio (perbandingan antara pekerja dan lansia).
• Hal ini berpotensi mengurangi jumlah pembayar pajak.
• Bila tidak disiapkan jaminan sosial yang memadai bagi lansia akan menjadi beban (fiskal).
PENTINGNYA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
LANSIA KE DEPAN
10
11
KERENTANAN KELUARGA MISKIN SAAT INI
dal
am r
ibu
an
1,907
215
804
307
136
618 626 677
846
106
2,249
257
963
372
147
756 767 830
1,021
122
2,734
336
1,227
456
179
936 974 1,059
1,307
152
Persentil 10% Persentil 12% Persentil 15%
Petani, Nelayan, Peternak
Sumber: Susenas 2013 Triwulan III
a Balita (0-4 thn) Jiwa 1,828,403 2,161,562 2,562,120
b Anak Usia SD (7-12 thn) Jiwa 2,295,566 2,666,583 3,201,264
c Anak Usia SMP (13-15 thn) Jiwa 1,049,460 1,231,591 1,507,110
d Anak Usia SMA (16-18 thn) Jiwa 918,561 1,060,006 1,260,230
e Siswa SD* Jiwa 2,437,239 2,829,842 3,405,491
f Siswa SMP** Jiwa 375,010 447,081 552,563
g Siswa SMA*** Jiwa 129,389 158,752 206,719
h Lansia 60 thn atau lebih Jiwa 1,453,734 1,693,153 2,043,839
i Lansia 70 thn atau lebih Jiwa 610,421 715,079 862,081
j Lansia 75 thn atau lebih Jiwa 342,553 394,166 469,430
Total Individu Jiwa 11,440,336 13,357,815 16,070,847
% dari total Individu Jiwa 37.07% 36.44% 35.53%
Karakteristik ART pada Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
1.00%
2.37%
3.90%
4.36%
4.65%
5.55%
5.81%
5.84%
5.90%
6.15%
6.25%
6.67%
6.78%
7.01%
7.03%
7.05%
7.33%
7.53%
7.65%
7.84%
8.00%
8.17%
8.81%
9.22%
9.35%
9.59%
9.78%
10.03%
11.81%
12.16%
12.38%
13.93%
18.76%
PAPUA
PABAR
DKI
KEPRI
RIAU
MALUT
KALTIM
SUMUT
BENGKULU
JAMBI
SULTENG
SUMSEL
BABEL
KALTENG
NAD
SULBAR
KALBAR
MALUKU
LAMPUNG
GORONTALO
SUMBAR
BANTEN
NTT
SULTRA
KALSEL
SULUT
JABAR
NTB
JATIM
SULSEL
JATENG
BALI
DIY
(PPLS 2011)
SEBARAN DAN PROPORSI LANSIA
(60+) TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK
13
PEMIKIRAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KELANJUTUSIAAN KE DEPAN
1. Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan a.l. mengintegrasikan isu kelanjutusiaan dalam agenda pembangunan nasional, RAN HAM, Stranas Kelanjutusiaan, penguatan Komnas Lansia, Pokja lintas K/L utk isu lansia.
2. Penguatan database dan registrasi lansia (PMKS, PBI, dan adminduk).
3. Melanjutkan bantuan sosial sebagai program jaring pengaman (benefit terbatas)
4. Social Services and Care Human Resources, baik Professional (Doctor, Nurse, Occupationist, Nutritionist, Social worker, Care Manager) dan Non-professiona (Nurse Assistance,Paid Care Giver, Family Care Giver).
5. Community based care PUSKESMAS & POSYANDU LANSIA, institusi masyarakat lainnya termasuk elderly volunteer
6. Pengembangan berbagai kebijakan kelanjutusiaan (tantangan ke depan):
a. Long Term Care Financial System:
• Ratio of Elderly Health expenditure under National Health System (civil servant welfare, social security, and UHC).
• Elderly Care Giver, Elderly Care Model di perkotaan, Elderly Care saat bencana, Elderly Long Term Care
b. Skema contributory pension (sulit bila sebagian besar bekerja di sektor informal). Contoh: Old Age Pension Fund
Thailand (2014): pembayaran pensiun 15 tahun, memperoleh pensiun mulai usia 55 tahun.
c. Skema social pension: universal atau targeted (beban fiskal besar vs. cakupan target yg terbatas) contoh
Monthly Subsistence Allowances.
- 60 – 69 Year 600 baht (20 USD) - 70 – 79 Year 700 baht
- 80 – 89 Year 800 baht - +90 Year 1,000 baht
PENGEMBANGAN PENSIUN SOSIAL
14
Pensiun sosial adalah salah satu solusi terbaik untuk mencakup lansia yang belum pernah mempersiapkan tabungan hari tua (informal dan miskin).
• Dalam hal penduduk miskin masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka tidak akan memprioritaskan tabungan pensiun. Pada situasi ini pensiun berbasis kontribusi tidak bisa optimal.
• Pensiun sosial memiliki resiko membebani anggaran pemerintah/APBN, untuk itu pelaksanaannya harus diarahkan untuk:
Menerapkan elijibilitas yang definitif untuk mengurangi beban APBN (misal: hanya untuk lansia miskin/telantar dan usia sangat lanjut; dibayarkan dalam jumlah yang sama, tanpa memperhitungkan jumlah lansia dan keluarga).
Aturan elijibilitas fleksibel sesuai dengan perubahan struktur penduduk, misalnya perubahan UHH & tingkat kemiskinan.
Seiring dengan perbaikan ekonomi dan pengetahuan penduduk, dalam jangka panjang cakupannya harus berkurang dan digantikan dengan pensiun berbasis kontribusi.
Pengembangan pensiun berbasis kontribusi untuk sektor informal pada usia kerja, baik miskin maupun tidak miskin, perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:
• Peningkatan pemahaman pentingnya pensiun dan perlindungan hari tua
• Sistem kontribusi dan pengambilan manfaat yang fleksibel.
• Kemudahan pendaftaran dan pembayaran.
• Insentif/Subsidi untuk beberapa golongan peserta melalui subsidi premi pemerintah atau tautan dengan program lain dan menjadikannya wajib bagi peserta program tersebut. Misal: peserta KUBe diwajibkan untuk menyisihkan keuntungan sebagai tabungan pensiun.
TAHAPAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN
FINANSIAL LANSIA INFORMAL SEKTOR MISKIN
• Stimulan ekonomi dan bantuan sosial
• Pendidikan keuangan dan fasilitasi/subsidi tabungan hari tua & pensiun
• Stimulan ekonomi dan bansos
• Pendidikan keuangan menabung u/ hari tua + subsidi/insentif
• Stimulan ekonomi dan bantuan sosial
• Pendidikan pengelolaan keuangan
• Lanjutkan menabung
• Belum pernah menabung
• Diberikan pensiun sosial, bansos, dan layanan sosial lainnya
• Sebagian memiliki tabungan, pensiun sosial diberikan selektif
• Layanan sosial lainnya
• Sebagian memiliki tabungan dan pensiun, pensiun sosial diberikan selektif
• Layanan sosial lainnya
Saat Ini T + 1
10 -15 tahun mendatang
T + 2 25 – 30 tahun
mendatang
Usia Kerja
Lansia Awal
58-70 th
Lansia di atas 70 th
SUSTAINABILITAS SISTEM • Beban pensiun sosial berkurang
• Kemandirian lanjut usia meningkat
15
PERAWATAN JANGKA PANJANG
(LONG-TERM CARE)
16
Institutional-Based
Community-Based
Home-Based
Penyediaan Layanan Long-Term Care Long-Term Care merupakan bagian dari proses penuaan (Kondisi kronis, penurunan fungsional, keterbatasan ADL/ ketergantungan, kebutuhan LTC
Tujuan LTC:
• Bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari (ADL), mencakup kegiatan perawatan diri sendiri, mobilisasi, dan menggerakkan anggota tubuh (berjalan, bangun dari kursi, mandi, sikat gigi, berpakaian, buang air, makan, dll).
• Bantuan untuk melakukan aktivitas instrumental sehari-hari (I-ADL), yakni kegiatan yang mendukung kemandirian (membersihkan rumah, memasak, belanja, mengunjungi dokter, mengatur keuangan, dll).
• Layanan pemeliharaan kesehatan.
3 komponen utama LTC:
• Pemerintah: penyediaan sistem asuransi LTC dan layanan berbasis institusi
• Masyarakat: penyediaan berbasis komunitas
• Rumah Tangga: penguatan kapasitas rumah tangga
KEGIATAN KELANSIAAN BERBASIS
MASYARAKAT
OPA
Direct (Intervensi) Indirect (Advokasi)
• Keterkaitan dg program2
Pemerintah
• Promosi perlindungan
dan HAM
• Jejaring dan Federasi
• Ketahanan pangan
• Penghidupan
• Hak dan kebutuhan
dasar
• Kesehatan & asuransi
• Kesehatan lansia
• Homecare
• Kemandirian
• Kebencanaan
• Kegiatan sosial
Older Citizen monitoring
BANGLADESH
Older People Organizations
PHILIPPINES Older People Self help Groups
MYANMAR
Sinergi dalam berbagai kegiatan
Advocacy Direct Intervention Intergenerational Self-help Clubs
VIETNAM
Older People Clubs
THAILAND
Association for the Elderly
VIETNAM (Govt.) Older People Associations
CHINA (Govt.)
Older People Associations
CAMBODIA Older People Associations
INDONESIA Older People Associations
CHINA
Sinergi dalam berbagai kegiatan
17
Pendekatan lama
Vertical focused (fokus hanya di wilayah tertentu/pilot)
Umumnya ditentukan oleh pemerintah/pelaksana
Lansia sebagai obyek
Local ownership, kemandirian dan keberlanjutan rendah
Relatif mahal
Dukungan untuk jangka panjang (tidak ada exit strategy)
Sulit direplikasi secara nasional (tidak adanya alat mereplikasi)
Pendekatan Baru
Multi-functional – mendorong sinergi
Komunitas yang menentukan kebutuhan – pendekatan inklusif
Meningkatkan local ownership, kemandirian dan keberlanjutan
Biaya lebih murah
Membutuhkan dukungan 2-3 tahun (Cth Vietnam) dan ada exit strategy
Dapat direplikasi untuk tingkat nasional
Terdapat alat dan strategi yg terstandar
PENDEKATAN BARU KELANSIAAN BERBASIS
MASYARAKAT
18 Sumber: Helpage’s community development model
KELEMBAGAAN LANSIA
BERBASIS KOMUNITAS (OPAs)
Different names, same concept: • Older People’s Association (OPA) • Older People’s Clubs (OPC) • Older People's Organizations (OPO) • Older People’s Self -Help Groups (OPSHG) • Intergenerational Self-Help Clubs (ISHC)
OPA merupakan sebuah model pembangunan berbasis komunitas yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan lanjut usia (termasuk yg miskin), beserta keluarga dan komunitasnya. Healthy &
active living
Health care &
insurance
Social & cultural
Homecare (care)
Income security DRR and
CCA
Gender &
ageing
Resource Mobilization & Self-help
“Help community to help themselves”
Synergy
Dynamic Improve image
Mutual Support
OPA Governance & development
Right & entitlement
Sumber: (HelpAge International)
• Mempromosikan partisipasi lintas generasi (70-80% lansia, sisanya berbagai umur, laki/perempuan, miskin/tidak miskin), meningkatkan local ownership
• Keanggotaan: 50-70 orang/ISHC, Board 5 orang, dan Volunteers: 7-10 orang /ISHC
• Menerapkan iuran anggota
• pendekatan: transparansi, demoKratis, inklusif, mandiri, baik untuk intervensi langsung maupun advokasi
• Pengelolaan mandiri: perencanaan, implementasi, laporan bulanan dan pembukuan, fund raising dan M&E
• Melayani berbagai kebutuhan anggota dan masyarakat, termasuk self-generated income
• Dukungan komprehensif untuk keluarga miskin secara bergotong royong
• ISHC model dapat diterapkan di daerah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan pedalamanan.
• Mengembangkan: pilot, standardisasi, branding, franchising
VIETNAM: INTERGENERATIONAL SELF HELP CLUB
20
Peduli nutrisi
Latihan fisik regular Physical Exercise Training Posters
CONTOH DARI BEBERAPA NEGARA
21
1. Thai Older Persons Act: health services, keagamaan, pekerjaan, aktivitas sosial, fasilitas sanitasi, transportasi publik, entrance fees exemption, Monthly Subsistence Allowances, perlindungan hukum, penyediaan pemakaman
2. Long Term Care sub-committee mencakup: Home Care, Home Base Rehabilitation, Home Health Care, Home Nursing Services, Intermediate Care, Care Giver
3. Social Security berupa Old Age Pension Fund (2014)
4. Old Age Care Program (King’s birthday celebration):
• Min of Health: operasi jantung, katarak, gigi palsu.
• Min. of Sosial Dev’t: Multi-Purpose Senior Center in Community (Pilot Project), Elderly Fund (Personal Elderly Loan), Residential Home
5. Health and Elderly Care Volunteer Training Projects
6. Program terkait keagamaan • Health Promotion Temple Project (2,000 Temple) and
Public Nursing Home (Pilot Project). • Mosque : Elderly Community Rehabilitation Model
2011
7. Elderly Health Club (Register with Senior Citizen Council of Thailand 12,000 Clubs)
Dimulai tahun 2010 (Strategic Plans)
Mengembangkan struktur 3 tier provision (daily care center
& multifunctional center di perkotaan dan perdesaan;
bertahap melalui pilot standarisasi, licensing, ability & need
assessment, quality assurance, IT based performance
evaluation, & monitoring management)
Mengembangkan industri (jasa dan produk) yg melibatkan
lansia
Merevisi UU tentang Hak dan Perhatian terhadap lansia
untuk penguatan perlindungan berbasis keluarga, jaminan
sosial, dan manfaat sosial lainnya, termasuk lingkungan yg
ramah lansia.
3-tier care service provision:
• Home-based care: healthy elderly, termasuk yg disable dan
tinggal di RT
• Community based care: daily care center sementara untuk
lansia dari keluarga miskin/bermasalah dan back up home-
based care.
• Institution-based care: daily care, rehabilitasi, dan
emergency untuk lansia telantar dan disable.
THAILAND
CHINA
22
Kontribusi iuran LTCI (50-60%) 4.05% dari
iuran asuransi kesehatan.
Service user’s co-payment (15-20%)
Pajak pemerintah pusat (20-30%)
Dilaksanakan oleh National health insurance
corporation (pusat dan daerah)
Asistensi activities of daily living (ADL) dan
instrumental activities of daily living (IADL).
*Terpisah dari layanan kesehatan.
Penyediaan berbasis rumah, komunitas, dan
panti
Tidak ada perbedaan kelas kontribusi dan
manfaat
Mencakup seluruh penduduk berusia 65
tahun keatas
Penduduk berusia dibawah 65 tahun yang
mengidap penyakit terkait usia lanjut.
Penentuan penerima program berdasarkan
assessment dengan 53 item pertanyaan
Kontribusi iuran LTCI: 1/3 dari penduduk berusia
>65 tahun, 2/3 dari penduduk berusia 40-64 thn.
Pajak pemerintah pusat dan daerah.
Kontribusi dari penduduk >65 tahun dikelola oleh
pemerintah daerah. Kontribusi dari penduduk
berusia 40-64 tahun dikelola oleh pemerintah
pusat dan didistribusikan kepada pemerintah
daerah.
Service user’s co-payment
Sistem pembiayaan terpisah dari sistem jaminan
kesehatan
Home care, adult day care, respite care, home
modification, pemberian alat-alat bantu, dan
kunjungan perawat.
17% dari penduduk 65 tahun keatas berhak
menerima manfaat
hanya 13,5% dari penduduk 65 tahun keatas yang
memutuskan untuk menerima manfaat.
Penentuan penerima manfaat berdasarkan
assessment dengan 79 item pertanyaan
KOREA SELATAN
LONG TERM CARE INSURANCE
JEPANG
PENGEMBANGAN KOTA BARU YANG
INKLUSIF - RAMAH LANSIA
Checklist 83 items: a.l. Ruang terbuka hijau, ada
tempat istirahat, sarana publik yg age-friendly
(pavements, buidling, vehicles, penyeberangan yg
aman, perumahan yg aksesibel, kegiatan yg biayanya
memadai, pelibatan lansia di media dan kegiatan
masyarakat, dsb 23
Aging-Friendly Cities ( WHO, 2007)
PENGEMBANGAN SISTEM RUJUKAN DAN
LAYANAN TERPADU DI KABUPATEN/KOTA
13
Membuat kompilasi program-program yang ada
Mengumpulkan informasi mengenai karakteristik anggota masyarakat
Menyeleksi anggota masyarakat berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya akan program-program terkait
menyusun pedoman proses penyeleksian anggota masyarakat terhadap program tertentu
Mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak luar mengenai kesesuaian program dengan karakteristik target
Proses pendaftaran dilakukan pada tempat PSA dan pendataan langsung dari pintu ke pintu
Mengumpulkan informasi program pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan LSM pada wilayah Kecamatan.
Menyebarluaskan informasi mengenai program-program melalui sistem satu pintu informasi secara konvensional; brosur, leaflet, dsb
Merancang program inovatif yg melibatkan kerjasama dengan mesjid, gereja, pura, karang taruna, kelompok PKK, radio, Kepala Desa, dsb.
Fungsi Teknis
KESIMPULAN
Terus mengupayakan integrasi isu “Population Aging” ke dalam agenda pembangunan nasional, termasuk pengembangan strategi, indikator dan indeks, serta implementasinya Perlu masukan dari berbagai hasil kajian/riset
Kebijakan kelansiaan berbasis masyarakat perlu terus dikembangkan karena efektif meningkatkan keadilan, keberlanjutan, dan inklusif.
Penguatan database, registrasi lansia dan Monev
Mengembangkan Long Term Care Financial System dan skema pensiun sosial
Pelatihan dan pengembangan SPM kelanjutusiaan: Institutional Care dan Non-
institutional Care
25
TERIMA KASIH