perlindungan hukum terhadap distributor hanya berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum...

Download PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR hanya berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum publik. ... 1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada,

Post on 06-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR TERKAIT

    PENJUALAN BARANG BLACK MARKET DIHUBUNGKAN DENGAN

    UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

    PERLINDUNGAN KONSUMEN

    H RADEA RESPATI PARAMUDHITA

    (110120130008)

    ABSTRAK

    Kegiatan ekonomi melibatkan sedikitnya 3 (tiga) pihak yaitu produsen,distributor dan konsumen. Produk yang dijual dari produsen ke konsumen melaluiperantaraan distributor masih banyak yang tidak sesuai ketentuan yang berlakuseperti ketentuan tentang barang elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuantersebut menjadikan barang elektronik sebagai barang black market. Hukum wajibmemberikan perlakuan dan perlindungan yang seimbang, perlindungan tidakhanya ditujukan pada produsen dan konsumen melainkan juga harus mampumemberikan perlindungan hukum terhadap distributor akibat penjualan barangpasar gelap (black market). Tindakan hukum yang dapat dilakukan distributormenghadapi tuntutan ganti rugi dari konsumen juga menjadi permasalahan.

    Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodependekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yangdilakukan dan dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogmaatau kaidah hukum yang merupakan pedoman-pedoman bertingkah laku. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam hal ini berhubungan dengan perlindungan terhadapdistributor terkait penjualan barang pasar gelap (blackmarket). Penelitianinimenggunakandeskriptif-analitis bertujuan memperoleh gambaran mengenaibagaimana barang pasar gelap (black market) dapat beredar dipasaran danbagaimana perlindungan hukum bagi Distributor

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenaiperlindungan distributor terkait penjualan barang pasar gelap (black market)belum diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Pertentangan pertentangan Pasal yang terdapat dalamUndang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenunjukan kelemahan perlindungan hukum terhadap distributor.Upaya hukumyang dapat dilakukan distributor terhadap konsumen yang beritikad buruk masihterbatas pada upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi.

  • ABSTRACT

    Economic activity involving at least 3 ( three ) parties are producers ,distributors and consumers . Products sold from the manufacturer to theconsumer through the intermediary distributors are still many who do not complywith prevailing regulations such as the provision of electronic goods . Violationsof the provisions made electronic goods into the black market goods . Law shallprovide equal treatment and protection of protection is not only aimed atproducers and consumers but also to be able to provide legal protection againstdistributors related to the sale of black market (black market ) . Legal actions thatcan be done distributors face compensation claims from consumers is also aproblem .

    The approach used in this research is normative juridical approach , is astudy in the field of law made and conceived of the principles , norms , dogmas orrules of law which are guidelines to behave . Rules are used in this case relatingto the protection of related distributors selling black market goods. This studyused a descriptive - analytical aims to obtain an overview of how the black marketgoods (black market ) can be circulated in the market and how the legalprotection for Distributors

    The results showed that the legal arrangements regarding the protectionof distributors related to the sale of black market has not been expresslystipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Conflicts oppositionArticle contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection shows weaknessof legal protection against the distributor.Legal efforts to do distributors to thosewho feel aggrieved party and demanded compensation to distributors is limited tonon-litigation dispute resolution efforts.

    I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

    Kebebasan melakukan komunikasi bagi manusia dalam memenuhi

    kebutuhan hidupnya, merupakan hak setiap orang. Huala Adolf menambahkan

    prinsip kebebasan komunikasi dalam arti luas termasuk di dalamnya

    kebebasan bernavigasi, yaitu kebebasan para pihak berkomunikasi untuk

    keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana

  • navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana

    elektronik.1

    Mengantisipasi kemajuan di sektor perdagangan, Indonesia memerlukan

    instrumen hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan

    hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kebutuhan tersebut

    diperlukan karena banyaknya persoalan hukum yang menyangkut masalah-

    masalah ekonomi atau bisnis yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang

    Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang Hukum Dagang

    (KUHD) yang berlaku di Indonsia.

    Kaidah-kaidah hukum yang merupakan hukum ekonomi sebagian besar

    tidak hanya berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum publik.

    Kebutuhan-kebutuhan baru menimbulkan kaidah-kaidah baru dan pranata-

    paranata baru yang belum dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata

    maupun sistem hukum publik yang ada sehingga hukum tidak selalu tertinggal

    dan hubungan hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat.2

    Regulasi transaksi perdagangan di Indonesia pada dasarnya mengacu

    kepada perjanjian yang didasarkan pada hukum perdata, dimana setiap orang

    (termasuk badan hukum) dapat melakukan perjanjian dalam bentuk apapun,

    tentang apapun, cara apapun. Pengaturan ini merupakan penerapan asas yang

    berlaku dalam hukum perdata.3 Kebebasan tersebut bukan dalam arti yang

    seluas-luasnya karena terhadap perjanjian itu sendiri, berlaku pula syarat-

    1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm.72 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Ketiga, CV. Trimitra

    Mandiri, Bandung, 1999, hlm. 83 R. Subekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001. hlm 68-69

    Pasal 1338 KHUPerdata, menganut asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

  • syarat sahnya perjanjian.4 Asas pacta sunt servanda juga mengikat para pihak

    yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Pengikatan perjanjian dapat

    dilakukan diantara pihak Produsen dan Konsumen, Produsen dan Distributor.

    Hubungan antara Produsen dan Konsumen pada dasarnya merupakan

    hubungan yang bersifat ketergantungan.5 Produsen membutuhkan Konsumen

    begitu pula sebaliknya. Bentuk hubungan produsen dan konsumen ini dalam

    praktik kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis dengan bentuk yang paling

    sering ditemukan adalah jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan titip jual.

    Produsen yang menghasilkan barang pada umumnya melakukan kegiatan

    usaha yang meliputi proses menghasilkan barang, modal dan cara produk yang

    dihasilkan dapat dipasarkan sampai pada Konsumen. Kegiatan ini merupakan

    suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Produksi tidak akan

    berjalan apabila tidak ada modal, barang-barang yang dibuat sebagai suatu

    produk tidak akan sampai ke tangan Konsumen apabila pemasaran tidak

    berjalan dengan baik. Produk dari Produsen agar sampai ke tangan Konsumen

    perlu ditangani secara serius. Pemasaran produk tersebut dapat dilakukan oleh

    para pembantu pengusaha diantaranya agen dan distributor.

    Teknologi yang semakin maju membuat konsumen berusaha untuk

    memilikinya, terkadang konsumen tidak perduli asal mula barang, keaslian

    barang, atau kualitas barang tersebut, mereka hanya melihat model barang

    yang menarik dan murah. Pasar-pasar yang menawarkan barang-barang

    4 Ibid,. hlm 58, Pasal 1320 KUHPerdata5 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.

    hlm 81

  • seperti itupun semakin marak, pasar ini biasa disebut dengan sebutan black

    market atau pasar gelap.6

    Pasar gelap merupakan pasar yang barang-barangnya merupakan barang-

    barang ilegal yang biasanya di datangkan dari Negara-Negara diluar

    Indonesia maupun dari Indonesia sendiri. Barang-barang yang digunakan

    dalam keseharian seperti barang elektronik yang merupakan barang ilegal,

    tapi masyarakat(konsumen) tidak mau peduli. Di sisi lain, produsen juga tidak

    peduli akan barang-barang yang mereka jual ilegal atau legal, yang menjadi

    fokus produsen adalah barangnya laku dan keuntungan yang besar.

    Perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen diharapkan mampu

    memberikan acuan bagi kegiatan usaha perdagangan yang bertujuan

    meningkatkan perlindungan, baik produsen maupun konsumen tidak

    terkecuali pedagang skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetap

    dilindungi agar senantiasa bertumbuh dan berkembang, sehingga praktik-

    praktik perdagangan yang dikenal dengan black market dapat ditekan atau

    diminimalisir.7 Perangkat hukum yang baik harus mampu memberikan

    perlindungan terhadap produsen, distributor dan konsumen dapat

    dilaksanakan.

    B. Identifikasi Masalah

    Masalah yang teridentifikasi dari latar belakang yang telah dikemukakan

    adalah sebagai berikut :

    6 Kompasiana, Blackmarket di Indonesia, diakses tanggal 17 November 2014 pukul 20.177 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Harapan Baru dalam Perdagangan, Jakarta, 2014

  • 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait

    penjualan barang pasar gelap (black market)?

    2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan distributor menghadapi

    tuntutan ganti rugi dari konsumen?

    C. Metode Penelitian

    Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode

    pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan