perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam oleh : arif ramdani

Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dan Hukum IslamOleh : Arif Ramdani

MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN

Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut Hukum Positif Landasan hukum keharusan adanya pencatatan perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2, yang intinya bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai prosedur yang berlaku dianggap tidak berkekuatan hukum

Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan Pencatatan Perkawinan

Tujuan Pencatatan Perkawinan

Dilangsungkannya suatu perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah memiliki beberapa tujuan diantaranya :

Pertama : Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, Jika diketahui ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan dengan laki-laki/wanita lain, beda agama atau adanya halangan perkawinan dan sebagainya, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolak menikahkan mereka.

Kedua : Dapat membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Misalnya, isteri masih terikat perkawinan dengan suaminya yang pertama, atau masih dalam masa iddah, dan sebagainya.

Ketiga : Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan, ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya /sebaliknya(fungsi perlindungan bagi istri/suami).

Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Dari sisi dalil naqli tidak ada nash yang secara eksplisit menyatakan keharusan pencatatan pernikahan.Namun dari sisi ijtihad dengan mempertimbangkan aspek mashlahat dan madharat, pencatatan pernikahan menjadi urgen dengan beberapa argumentasi sebagai berikut :

Kedua : Akan banyak sekali mudharat yang timbul jika tidak dilakukan pencatatan, misalnya : akan banyak pasangan yang belum menikah mengaku-ngaku sudah menikah , dengan adanya buku nikah (pencatatan pernikahan) maka menjadi alat bukti yang sangat penting.Dalam ajaran Islam, kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihilangkan

Pertama : melihat tujuan-tujuan dari pencatatan pernikahan diatas sangat jelas banyak sekali mashlahatnya.

Kaedah Fikih Menyatakan : يزال الضرر

ار; ض>ر; و;ال; ر; ض;ر; : Dalam Haditsال;

Sesuatu yang mendatangkan maudharat harus dihilangkan

Jangan memberi mudharat kepada orang lain dan jangan menyengaja memudharatkan orang lain

Landasan Syar’i

Ketiga : Terdapat nash Al-quran yang memerintahkan agar setiap transaksi dicatat dengan baik, dalam firman Allah Ta’ala :

مGس;مDى Iج;ل; أ >ل;ى إ IنO >د;ي ب OمG Oت ;ن ;د;اي ت >ذ;ا إ Gوا ;م;ن آ Zذ>ين; ال [ه;ا ي; أ ;ا ي

GوهG Gب Oت ف;اك

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu

yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya.

Ayat di atas memang tidak berbicara tentang persoalan pencatatan nikah. Akan tetapi maqasid al-syari’ah yang dituju pada ayat ini adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri apa-apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya dengan pihak lain. Paling tidak bisa dipahami dari ayat ini bahwa Allah melalui firmannya diatas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.

Keempat : Dalam pandangan hukum Islam,

Pemerintah ataupun penguasa dibenarkan

membuat segala jenis peraturan terutama

mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas

dalam al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak

bertentangan dengan keduanya. Ada sebuah

kaidah yang menyatakan Bahwa: على االمام تصرف

بالمصلحة منوط Kebijakan seorang pemimpin) الراعية

terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada

kemaslahatannya).

MASALAH HARTA BENDA PERKAWINAN


1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Hukum Positif

Menurut Hukum Islam

Harta Benda

Dimiliki Masing-masing Sebelum Pernikahan/Waris

an

Harta Suami

Harta Istri

Diperoleh secara bersama setelah

Pernikahan

Harta Bersama(Almaal

Almusytarok)

MASALAH PERCERAIAN

DALAM HUKUM POSITIF


Perkawinan dapat putus dikarenakan:a. Kematian,b. Perceraian danc. Atas keputusan Pengadilan.

Penyebab Putusnya Hubungan Perkawninan


1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Perceraian

Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar

disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun

berturt-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan

yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya,

3. Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

berlangsung.

Alasan sebagai dasar perceraian

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan terhadap pihak lain,

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit

yang mengakhibatkan tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai suami/isteri,

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga.

Alasan sebagai dasar perceraian

Pasal 116 Inpres No.1 Tahun 1991

1. Suami melanggar taklik – talak2. Peralihan agama atau murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

*Catatan: merupakan tambahan dari undang-undang

Alasan sebagai dasar perceraianMenurut Kompilasi Hukum Islam*

MENURUT HUKUM ISLAM

Hukum perceraian/Thalaq dalam Islam :

1. Hukum asalnya makruh kecuali jika diperlukan

karena kondisi tertentu dengan alasan syar’i.

2. Mubah dalam kondisi perilaku istri yang

melampaui batas syar’I dan sulit untuk

diperbaiki, maka sebagai pelajaran dengan

cara cerai.

Hukum Perceraian Dalam Islam

3. Mustahab, jika seorang istri mendapat

perlakuan kasar/terjadi kekerasan dari pihak

suami dan membahayakan pihak istri jika

pernikahan dilanjutkan

4. Wajib, jika terjadi iilaa : yaitu seorang suami

bersumpah tidak akan pernah menggauli

istrinya lagi, maka ditunggu sampai 4 bulan,

jika setelah 4 bulan masih tidak digauli maka

wajib bercerai.


5. Haram, jika perceraiannya termasuk

perceraian yang bid’ah (thalaq bid’i)

diantaranya menceraikan istri pada saat

sedang haidh.


Para fuqoha mengatakan bahwa syarat

berlakunya perceraian terbagi kepada tiga

bagian, ada yang berhubungan dengan pihak

yang menceraikan (Al muthalliq), ada yang

berhubungan dengan pihak yang diceraikan (Al

muthallaqah) dan ada yang berhubungan dengan

ucapan tahalaq (shigat thalaq).

Syarat Perceraian Dalam Islam

Pertama : Syarat sahnya perceraian yang

berhubungan dengan pihak yang menceraikan

(Suami) adalah :

1)Dia benar-benar suaminya yang sah melalui

akad nikah yang sah, atau sebagai wakil dari

suami yang sah yang diberi mandat untuk

menceraikan.

2)Sudah baligh

3)Berakal/tidak gila

4)Dengan kesadaran penuh untuk menceraikan,

bukan dengan main-main (iseng), marah atau

paksaan orang lain.

Kedua : Syarat sahnya perceraian yang

berhubungan dengan pihak yang diceraikan (istri)

adalah :

1)Benar-benar terdapat hubungan suami istri

dengan pihak yang menceraikan secara sah baik

yang sebenarnya atau secara hukum, atau dengan

kata lain bahwa dia statusnya sebagai istri dari

pihak suami yang menceraikannya, atau dalam

keadaan thalaq raj’i yang memungkinkan kembali

lagi.

2)Penetapan perceraian kepada pihak yang

diceraikan baik berupa isyarat, menyebutkan sifat

tertentu atau dengan niat.

Ketiga : Syarat sah yang berhubungan dengan

ungkapan thalaqnya (shigat thalaq), yaitu :

1)Dipastikan atau diduga berat lafadznya ditujukan

untuk menceraikan atau dapat dipahami dari

makna yang terkandung dalam lafadz tersebut

tujuannya benar-benar untuk perceraian.

2)Adanya niat untuk menceraikan dengan lafadz

yang diucapkannya, syarat ini khususnya bagi

yang menceraikan dengan bahasa sindiran

(kinayah), karena bagi yang menceraikan dengan

bahasa yang tegas dan jelas tidak perlu lagi

ditinjau kembali dari sisi niatnya.

Perceraian dapat terjadi karena

diceraikan oleh pihak suami (muthalliq),

atau karena gugatan istri melalui

pengadilan dengan sebab-sebab yang

dibolehkan secara hukum

Proses perceraian dianggap terjadi/sah secara

syar’I jika sudah terpenuhi syarat-syarat

sebagaimana telah dijelaskan, tetapi tetap akan

lebih mashlahat dilakukan melalui proses

Pengadilan dan dicatatkan sebagaimana

mestinya sesuai aturan Undang-undang, agar

statusnya jelas dan tidak terjadi tindakan yang

merugikan bagi salah satu pihak atau

melanggar secara syar’i

MASALAH HAK ASUH ANAK

Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991/ KHI,dibawah pemeliharaan ibunya

Pasal 23 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

Menurut Hukum Positif

Hak Asuh Anak Dalam Pandangan Hukum Islam.

Syaikh Muhammad Al Munajjid salah seorang

ulama Saudi mengatakan : seorang istri yang

diceraikan suaminya lebih berhak mengasuh

anaknya sampai usia 7 tahun selama ia belum

menikah lagi, apabila sudah menikah lagi atau

setelah usia 7 tahun maka hak asuh berpindah

kepada pihak yang berikutnya, sebagaimana

dijelaskan dalam hadits nabi.


يا : قالت امرأة أن عمرو بن الله عبد عنابني إن الله له رسول بطني كان هذا

حواء له وحجري سقاء له وثديي وعاءينتزعه أن وأراد طلقني أباه مني وإن

عليه الله صلى الله رسول لها فقال " " تنكحي لم ما به أحق أنت وسلم

حسنه أبي والحديث صحيح في األلباني.داود


Dari Abdullah Bin ‘Amru Ra, bahwasannya ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah, ia berkata : wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini dibesarkan dalam perutku, dan diberi minum dari air susuku dan ada dalam buaianku, sementara bapaknya telah menceraikanku dan dia dia ingin memisahkan ia denganku, maka Rasulullah menjawab : engkau lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah. (Hadits dihasankan oleh Albani dalam shahih Abu Dawud)


Apabila ibunya sudah menikah lagi kepada siapa hak asuh berikutnya berpindah ?

Sebagian ulama mengatakan nenek dari ibunya lebih berhak, tetapi Ibnu Taimiyah berpendapat Bapaknya lebih berhak karena ia lebih dekat dengan anaknya daripada neneknya.


Begitu juga apabila ibunya meninggal atau kafir/murtad atau fasik, maka perpindahan hak kepada Bapaknya.


Sekalipun ibunya lebih berhak mengasuh anaknya sampai usia 7 tahun, tetapi kedua orang tuanya tetap mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mendidik dan membesarkan anaknya.

Maha Suci Engkau Ya Alloh dan Dengan Memujimu “ Aku Bersaksi Bahwa tiada Ilah selain Engkau, Aku memohon ampunan-Mu dan Aku senantiasa bertaubat hanya Kepada-Mu

http://images.webshots.com/scripts/PhotoDownload.fcgi?targetmode=&photos=11456

http://images.webshots.com/scripts/PhotoDownload.fcgi?targetmode=&photos=11456

perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam oleh : arif ramdani

Documents